2025 - Laman 34 dari 53 -

INDOPOS
Mei 10, 2025
0 Comments

Bakamla RI Ajak Sispala Jaga Kelestarian Lingkungan

INDOPOS-Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) mengajak para siswa pecinta alam (Sispala) untuk turut serta menjaga kelestarian lingkungan, khususnya laut, melalui program Relawan Penjaga Laut (Rapala) Nusantara. Ajakan tersebut disampaikan oleh Mayor Riandi Yudha, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Bakamla RI, dalam Musyawarah Besar ke-2 Forum Alumni Siswa Pecinta Alam (Fasta), di Aula Ki Hajar Dewantara, gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sabtu 10 Mei 2025. Mayor Riandi menyampaikan pentingnya menumbuhkan rasa cinta terhadap alam sebagai langkah awal dalam menjaga lingkungan. “Pesan saya, tetap meningkatkan kerja sama dan kecintaan terhadap alam. Setelah seseorang mencintai alamnya, baru akan tumbuh kerelaan. Dengan kerelaan itu, dia akan sadar bahwa Indonesia ini luar biasa dan harus dijaga kelestariannya,” ujarnya. Menurutnya, wujud nyata bakti siswa terhadap lingkungan bisa ditunjukkan dengan bergabung sebagai relawan Rapala. Ia menjelaskan bahwa siswa yang telah berusia minimal 18 tahun dapat mendaftar melalui pembina harian atau kantor Bakamla di daerah masing-masing. “Nantinya mereka akan mendapat pembekalan dan pembinaan berupa kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan penyuluhan yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menjaga laut,” katanya. Mayor Riandi juga menegaskan bahwa keterlibatan siswa pecinta alam tidak hanya terbatas pada kegiatan di darat seperti hutan dan gunung, tetapi juga dapat menyentuh kawasan pesisir. “Bentuk keterlibatan tersebut antara lain penanaman mangrove, pembersihan pantai, hingga kegiatan ekonomi kreatif berbasis hasil pesisir seperti produk olahan mangrove,” pungkasnya. Untuk diketahui, Rapala atau Relawan Penjaga Laut Nusantara adalah inisiatif dari Bakamla RI yang menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut Indonesia. Rapala berperan sebagai first responder atau pemberi bantuan pertama dalam situasi darurat di laut. Lebih dari itu, Rapala juga menjadi elemen penting dalam sistem keamanan maritim nasional. Dengan pelatihan dan pembekalan yang mumpuni, para relawan akan mendukung tugas-tugas Bakamla RI dan bekerja sama dengan instansi seperti Dinas Kelautan dan Perikanan serta Kantor SAR. Melalui keterlibatan aktif generasi muda, khususnya siswa pecinta alam, Bakamla berharap tercipta sinergi dalam menjaga ekosistem laut dan memperkuat pertahanan maritim Indonesia dari lapisan paling dasar: masyarakat.

INDOPOS
Mei 10, 2025
0 Comments

Siaran Televisi Dihentikan, Kepala Desa di Wilayah 3 T Protes Keras ke Komdigi, Menteri Meutya Hafid harus Tanggung Jawab

INDOPOS-Gara-gara siaran televisi gratis dihentikan, kepala desa di wilayah tertinggal protes keras ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Menteri Komdigi Meutya Hafid harus bertanggung jawab. Harapan warga Desa Bou, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah untuk menonton siaran televisi secara gratis pun pupus. Sebab, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui unit badan layanan usaha BAKTI (Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi ) menghentikan siaran televisi digital teresterial di Desa Bou. Untuk diketahui, Desa Bou merupakan wilayah atau Desa 3 T yaitu desa tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam surat tertanggal 25 Februari 2025 yang dikirim Kepala Desa Bou, Misran D. G. Maraja, S. I. P. kepada direktur Utama BAKTI Kominfo, ia meminta agar siaran televisi kembali diadakan. Karena, papar Misran, selama ini, warga desa yang memiliki 722 kepala keluarga itu sudah menikmati siaran televisi sejak 2022. “Tetapi, siaran tersebut kini hilang tanpa alasan jelas,” keluh Kepala Desa Misran, kepada wartawan, melalui keterangan resminya, Sabtu, 10 Mei 2025. Menurut sumber di Kementerian Komdigi, “Program Bakti Siar” yang merupakan siaran televisi di 30 wilayah 3 T dan blankspot di Provinsi Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur terpaksa dihentikan mulai 2025 karena selain tidak adanya anggaran, juga program itu dianggap bukan lagi merupakan tupoksi BAKTI. Menanggapi hal ini, Kepala Desa Misran menilai, kebijakan itu sangat merugikan masyarakat yang tinggal di daerah 3 T. “Tidak hanya warga Desa Buo yang kehilangan akses menikmati siaran televisi, tapi masyarakat desa lain di wilayah 3 T kehilangan akses menonton siaran televisi gratis,” ungkapnya. “Untuk masyarakat di daerah 3 T, dengan adanya coverage (cakupan) penyiaran yang menjangkau wilayah mereka, itu akan memutus isolasi yang selama ini mereka rasakan,” sambungnya. Padahal, tukas sang kepala desa, pemerintah berkewajiban memastikan masyarakat di seluruh wilayah NKRI dapat memperoleh haknya untuk menerima informasi baik hiburan, berita dan edukasi. “Bahkan, Presiden Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk menyampaikan capaian program pemerintah kepada masyarakat. Bahwa tugas pemerintah adalah untuk memastikan bahwa masyakarat mendapatkan informasi yang sesuai terkait kebijakan dan program pemerintah,” pungkasnya.

INDOPOS
Mei 10, 2025
0 Comments

MA Gelar Audiensi dengan FH Ubhara Bahas Rancangan Kebijakan Strategis

INDOPOS-Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) melalui Pusat Strategi Kebijakan Mahkamah Agung (Pustrajak) menggelar audiensi penting dengan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (FH Ubhara) Bekasi. Pertemuan yang berlangsung di kampus Ubhara Bekasi ini secara mendalam membahas rancangan kebijakan strategis terkait kemandirian anggaran Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya. Dalam kesempatan tersebut, delegasi Mahkamah Agung diwakili oleh Koordinator Tim Penyusun Naskah Kebijakan, Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H., yang didampingi oleh dua anggota tim lainnya, yaitu Dr. Fikri Habibi, S.H., M.H., dan Martomo, S.H.I., M.H. Kehadiran tim dari Pustrajak MA ini menunjukkan keseriusan lembaga tertinggi peradilan dalam mempersiapkan kebijakan yang fundamental. Dr. Riki Perdana Raya Waruwu dalam pemaparannya menyampaikan bahwa kemandirian anggaran merupakan prasyarat mutlak bagi terlaksananya kekuasaan kehakiman yang independen dan terbebas dari segala bentuk intervensi, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Anggaran yang mandiri tidak hanya sekadar mencakup kebutuhan operasional lembaga peradilan, tetapi lebih jauh lagi menyangkut pemenuhan kebutuhan esensial para hakim dan seluruh aparatur peradilan. Lebih dari itu, anggaran yang memadai dan dikelola secara independen akan secara signifikan memastikan terpenuhinya akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, yang merupakan hak dasar setiap warga negara,” tegas Dr. Riki dengan penuh keyakinan. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) melalui Pusat Strategi Kebijakan Mahkamah Agung (Pustrajak) menggelar audiensi penting dengan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (FH Ubhara) Bekasi pada Jumat, 2 Mei 2025 Humas MA RI Dari pihak Fakultas Hukum Ubhara, audiensi penting ini dihadiri oleh Wakil Dekan I, Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.H., beserta jajaran pimpinan dekanat lainnya. Kehadiran para pimpinan fakultas hukum ini menunjukkan antusiasme dan komitmen pihak universitas dalam berkontribusi pada perbaikan sistem peradilan di Indonesia. Dalam sambutannya, Dr. Adi Nur Rohman menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif Mahkamah Agung yang telah melibatkan kalangan akademisi dalam proses perumusan kebijakan strategis di bidang peradilan. “Kami menyambut baik audiensi ini dan memberikan dukungan penuh terhadap gagasan kemandirian anggaran Mahkamah Agung. Namun, kami juga memberikan catatan penting bahwa kemandirian anggaran tersebut harus senantiasa diiringi dengan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang ketat dalam setiap pengelolaannya,” ujarnya dengan bijaksana. Sejumlah guru besar dan dosen dari Fakultas Hukum Ubhara turut hadir dan memberikan berbagai masukan yang konstruktif terhadap rancangan naskah kebijakan yang saat ini sedang disusun oleh tim Pustrajak MA. Keterlibatan para pakar hukum ini memperkaya perspektif dalam penyusunan kebijakan. Salah satu yang memberikan catatan kritis namun membangun adalah Prof. Dr. Lina, yang menegaskan bahwa otonomi anggaran merupakan sebuah keniscayaan agar lembaga peradilan tidak mudah tersandera oleh dinamika eksternal yang berpotensi mengganggu independensinya sebagai pilar penegak hukum. “Namun, di sisi lain, Mahkamah Agung juga memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa postur anggaran yang diajukan nantinya bersifat kredibel, berbasis pada kinerja yang jelas, serta secara konkret mencerminkan output dan outcome yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambah Prof. Dr. Lina dengan memberikan pandangan yang komprehensif. Audiensi ini menjadi bagian penting dari langkah strategis Mahkamah Agung dalam merumuskan kebijakan publik yang didasarkan pada kajian ilmiah yang mendalam dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk kalangan perguruan tinggi sebagai representasi dari intelektualitas bangsa.

INDOPOS
Mei 9, 2025
0 Comments

Layanan Operasional Terbatas BNI Kantor Wilayah 12 pada Hari Libur Cuti Bersama Hari Waisak

INDOPOS–Jakarta, Jum’at 09 Mei 2025 –Dalam rangka mendukung pelayanaan untuk Nasabah, PT. Bank Negara Indonesia Persero) Tbk atau BNI, akan menyediakan Layanan Operasional Terbatas. Sehubungan hari Iibur cuti bersama Hari Waisak, Bank BNI KCU Jakarta Kota dapat melaksanakan Jasa Layanan Penghitungan/ Penyetoran Uang Tunai khusus Stasiun PT. KCI Serta layanan O-Branch / Mobile Layanan Gerak (BLG) khusus menerima setoran dari PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI). Kegiatan ini juga dalam rangka mempererat hubungan kerjasama dengan PT. Kereta Commuter Indonesia (PT.KCI). Layanan ini akan berlangsung pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 Untuk PT. KCI semua layanan ini dimulai dari jam 09.00 – selesai, Selain layanan operasional terbatas ini, BNI juga menyediakan berbagai layanan E-Channel yang bisa diakses selama 24 jam setiap harinya. Nasabah dapat menggunakan DigiCS BNI untuk pembukaan Rekening, ATM CRM BNI (ATM tarik setor BNI), BNI SMS Banking, BNI Mobile Banking, BNI Internet Banking, aktivasi aplikasi Wondr by BNI dan BNI Call untuk memenuhi kebutuhan perbankan bagi para nasabah BNI. “ Kami berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah kami, terutama dengan layanan operasional terbatas pada cuti bersama ini, kami berharap dapat memudahkan nasabah dalam mengakses layanan perbankan BNI,” ujar Setyo Adi Pranowo Pemimpin Cabang BNI Jakarta Kota. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kepercayaan Anda terhadap BNI, kami ucapkan terima kasih.

INDOPOS
Mei 9, 2025
0 Comments

BKPM Kawal Investasi Tekstil Di Kabupaten Boyolali

INDOPOS-Boyolali | Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM melalui staf khusus bidang hubungan antar daerah Ir. H. Didi Apriadi memberi apresiasi Bupati Boyolali dalam mendukung iklim berinvestasi di Indonesia. Utamanya di wilayah Kabupaten Boyolali. Kebijakan strategis sebagai kepala daerah, akan menentukan keputusan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Sehingga problem investasi terkendala tukar guling selama sepuluh tahun, berujung happy ending. Pabrik garmen PT. Indo Radian Tekstil dipastikan tahun ini dapat segara beroperasi. “Bupati Boyolali Agus Irawan, layak mendapat apresiasi. Permasalahan tukar guling PT. Indo Radian Tekstile dengan perangkat Kepala Desa Kembang, Kecamatan Gladak, Kabupaten Boyolali, sepuluh tahun terakhir, telah menemukan mufakat hanya dalam hitungan jam,’’ ujar Didi dalam rapat dengan Jajaran Bupati Boyolali, Rabu (7/5/25). Dalam pemaparan disebut, faktor komunikasi kerap menjadi kendala yang turut mempengaruhi pemenuhan persyaratan administrasi. Oleh karenanya, Tim BKPM yang dipimpin-nya langsung bergerak, turun kelapangan. Mengawal kepentingan investasi di Boyolali agar berjalan semestinya. Hadir bersama para pihak, mengawal langsung bersama investor, dengan perangkat kepala daerah, duduk satu meja, sekaligus mendorong percepatan investasi agar lebih ramah secara prosedural sebagaimana diputuskan bersama Bupati Boyolali hari ini. “Secara prosedural sangat mungkin terjadi mis komunikasi penyebab kebuntuan. Syukur kendala puluhan tahun itu kini semua bisa diurai dalam hitungan jam menjadi mufakat,’’ tegas Didi. Investasi PT. Indo Radian Tekstile mendirikan pabrik garmen di Boyolali dengan total investasi mencapai Rp. 1 Triliun, menjadi anomaly dengan isue tekstile di Indonesia. Di tengah gelombang PHK ribuan karyawan PT. Sritek setelah dinyatakan pailit. Bahwa Industri tekstile Indonesia tidak akan mati. Pada tahapan awal, kebutuhan pabrik dipastikan akan menyerap 3000 tenaga kerja, dan menjadi angin segar harapan baru industry tekstile yang diharapkan dapat mengurangi beban problem sosial di Indonesia, termasuk mengurangi pengangguran. Turut mendapingi Didi Apriadi, tampak Direktur Pengembangan Potensi Wilayah Kementerian BKPM, Agus Joko Saptono. Ia menyatakan perlunya dibuat time line progress. “Setidaknya apa yang sudah disepakti bisa berjalan sesuai koridor masing masing secara terukur sesuai plan dan target. Insha Allah tiga bulan selesai,’’tandasnya.

INDOPOS
Mei 9, 2025
0 Comments

BI DKI Jakarta Dorong Daerah Penyangga Miliki Sistem Info Pangan Seperti Jakarta

INDOPOS-Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta mendorong agar daerah-daerah penyangga seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, hingga Karawang memiliki sistem pemantauan harga pangan serupa Info Pangan Jakarta. Sistem tersebut dinilai sangat membantu dalam memantau harga sejumlah komoditas pangan strategis di Ibu Kota. “Sejauh ini Info Pangan Jakarta terbukti sangat bermanfaat dalam membantu kami memantau komoditas seperti cabai, bawang, telur, beras, daging, dan lainnya,” ujar Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta, Arlyana Abubakar, dalam paparannya mengenai Perkembangan dan Prospek Perekonomian Jakarta, Kamis (8/5/2025). “Oleh karena itu, kami telah berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk mendorong penerapannya di wilayah penyangga,” imbuhnya. Arlyana menjelaskan bahwa langkah konkret telah dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov DKI Jakarta dengan beberapa pemerintah daerah, seperti Kabupaten Bekasi dan Karawang, dalam skema kerja sama antarpemerintah (Government to Government). “Dalam waktu dekat akan dilakukan capacity building kepada petugas yang akan menjadi enumerator di daerah-daerah tersebut,” lanjutnya. Pelatihan ini akan mencakup metode pengumpulan data harga, teknik pemantauan di pasar-pasar tradisional, serta penunjukan petugas yang bertugas sebagai pemantau harian. “Kami berharap pembentukan Info Pangan di daerah penyangga ini dapat segera terealisasi. Sistem ini sangat bermanfaat dalam memantau volatilitas harga, ketersediaan pasokan, distribusi, dan siklus komoditas pangan secara lebih akurat dan cepat,” pungkas Arlyana.

INDOPOS
Mei 8, 2025
0 Comments

Bank Indonesia Luncurkan Program “Connect Jakarta” untuk Dorong Sinergi Ekonomi Menuju Kota Global

INDOPOS-Dalam upaya memperkuat perekonomian domestik di tengah dinamika global, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan program Connect Jakarta pada Kamis (8/5/2025). Program ini merupakan bentuk kolaborasi antara Bank Indonesia dengan berbagai elemen pentahelix, yakni pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media massa. Mengusung tagline “Sinergi dan Kolaborasi Untuk Jakarta Mendunia”, Connect Jakarta diharapkan menjadi wadah penguatan sinergi lintas sektor guna mendorong Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu menyejahterakan warganya. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Arlyana Abubakar, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi strategis antar pemangku kepentingan. “Lingkungan strategis global dan domestik saat ini sangat dinamis. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat agar kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran dan efektif,” ujarnya. Menurut Arlyana, perekonomian Jakarta memiliki peluang untuk tumbuh pada kisaran 4,6%–5,4% dengan inflasi yang terkendali dalam target 2,5±1%. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa sinergi lintas sektor sangat penting untuk menjaga momentum pertumbuhan. Peluncuran Connect Jakarta juga dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan seperti Bincang Bareng Media dan Editorial Connect yang diikuti oleh media nasional dan regional. Selain itu, digelar pula CEO Talks bersama pelaku usaha dari berbagai sektor untuk merumuskan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan otoritas terkait. Arlyana mengatakan, program ini akan dilanjutkan dengan inisiatif PR Connect serta Jakarta Literacy Week yang bertujuan memperluas jejaring dan meningkatkan literasi mengenai peran strategis Bank Indonesia dalam pembangunan daerah. Lebih lanjut ia berharap dengan semangat kolaboratif, Connect Jakarta menjadi ruang temu untuk memperkuat fondasi pembangunan ekonomi Jakarta yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. “Kami berharap seluruh unsur pembangunan dapat terus bergerak bersama, memperkuat stabilitas ekonomi, dan meningkatkan daya saing Jakarta sebagai kota global,” tutup Arlyana.

INDOPOS
Mei 8, 2025
0 Comments

10 Tahun Terkendala Tukar Guling Bupati Agus Irawan Pastikan Pembangunan Pabrik Indo Radian Tekstile di Kabupaten Boyolali

INDOPOS-PT. Indo Radian Tekstile (IRT) akan segera mulai pembangunan pabrik produksi di Desa Kembang, Kecamatan Gladak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kepastian beroperasi dan dimulainya Pembangunan dengan sendirinya menghakiri permasalahan pembebasan lahan –melalui tukar guling—dengan aset milik kas desa Kembang sejak tahun 2016 menjadi terselesaikan. Total investasi PT. IRT di Boyolali yang diperkirakan mencapai Rp. 1 Triliun akan menyerap sekuranngya 3000 tenaga kerja padat karya pada tahap awal produksi dan sekaligus menjadi angin segar harapan baru bagi industry tekstile Indonesia ditengah gelombang PHK ribuan karyawan PT. Sritek paska dinyatakan pailit. Bupati Boyolali Agus Irawan usai memimpin rapat kordinasi dengan jajaran dinas terkait serta dihadiri perwakilan pihak investor Direktur PT. IRT dan pendampingan supervisi langsung pihak Kementerian BKPM Pusat, menyatakan komitmen dan solusi atas permasalahan rencana pembangunan pabrik tekstil di wilayah Boyolali, yang menjadi kendala selama ini, sebelumnya. “Tentu saja kami menyambut baik rencana pembangunan pabrik tekstile PT. Indo Radian Tekstil dan memastikan segala dukungan terkait administrasi. Pokoknya semuanya dipermudah lah meskipun permasalah sejak tahun 2016 dan saya baru menjabat 2 bulan setengah ini,“ kata Agus Irawan, di ruang Nakula, Kantor Bupati Boyolali, Rabu, (7/5/25) Meskipun baru menjabat, Bupati menyatakan berkomitmen mengembangkan pontensi ekonomi Boyolali sebagai kabupaten yang terus bertumbuh dan maju untuk kesejahteraan warga masyarakatnya. Melalui dinas terkait akan menyiapkan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk operasional PT. IRT. “Selain membuka lapangan kerja dan menaikan taraf kehidupan sosial, investasi PT. IRT tentunya akan membawa dampak positih bagi pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kota Boyolali dan daerah sekitarnya. Oleh karenanya Dinas Tenaga Kerja saya pastikan segera menyiakan lulusan SMK yang tidak melanjutkan kuliah untuk bisa langsung kerja,’’ lanjut Bupati. Selain Bupati, hadir dalam rapat team supervisi Staff Khusus Menteri Investasi dan hilirisasi/ BKPM H.Ir Didi Apriadi, Direktur Pengembangan potensi wilayah BKPM Sapto Wasono Soebagio, Kuasa Presiden Direktur PT. Indo Radian Tekstile Iwa Koswara, Kepala Desa Kembang, Kecamatan Gladag, Boyolali Untung Susilo.

INDOPOS
Mei 8, 2025
0 Comments

Waketum Bamus Muhidin Muchtar: Pramono Aspiratif dan Akomodatif Terhadap Kaum Betawi

INDOPOS-Wakil Ketua Umum Bamus Betawi Muhidin Muchtar, mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang mengakomodir putra-putri terbaik Betawi, dengan kapasitas dan integritasnya, untuk menempati posisi-posisi penting dalam pemerintahan daerah yang dipimpinnya. Menurut Mihidin, ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Betawi, sebagai masyarakat inti Jakarta. Pramono Anung bukan saja menghormati kearifan lokal, tapi juga memuliakan tokoh-tokoh sepuh Betawi, dan juga menghargai ormas-ormas Betawi, sebagai bentuk takzim beliau kepada masyarakat Betawi sebagai masyarakat inti kota Jakarta, “ini luar biasa sekali…..Kami salut dan hormat kepada beliau,” ujar Muhidin Muchtar. “Kami telah menyaksikan sendiri, komposisi penempatan pejabat oleh Gubernur Pramono dan Wagub Rano, sangat mengakomodir putra-putri terbaik yang dimiliki Betawi. Mulai dari Walikota, Kepala Dinas, Asisten Gubernur, dan masih banyak lagi. Bahkan, Sekretaris Daerah saat ini, Bapak Marullah Matali juga merupakan putra Betawi,” tutur Muhidin. pada wartawan, Kamis (8/5/2025). Muhidin pun menegaskan komitmen Bamus Betawi, dalam mendukung kesuksesan Pramono-Rano, untuk membawa Jakarta menjadi semakin maju lagi. Pramono Rano memang pasangan tepat, yang senantiasa berkolaborasi dengan seluruh kalangan, termasuk dengan organisasi kemasyarakatan Bamus Betawi, untuk mensukseskan program-program pembangunan Jakarta ke depan. Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 59 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Pelantikan dilakukan setelah seluruh persyaratan administratif terpenuhi. “Semua syarat sudah terpenuhi. Kami ingin tim Pemprov ini bisa langsung tancap gas menjawab tantangan masyarakat Jakarta,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (7/5/2025). Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini, adalah hasil dari proses promosi melalui manajemen talenta, dan rotasi atau mutasi jabatan melalui evaluasi kinerja serta uji kompetensi (job fit) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6419/B-BM.02.01/SD/K/2025 tanggal 27 April 2025, Nomor 6680/B-BM.02.01/SD/K/2025 tanggal 2 Mei 2025, dan Nomor 04092/R-AK.02.03/SD/K/2025 hal Rekomendasi Pengisian dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 365/KG.04, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.3.3-2195 TAHUN 2025, serta Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 385 Tahun 2025 tanggal 7 Mei 2025 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Berikut merupakan pejabat yang dilantik pada hari ini adalah : 1. Ali Maulana Hakim sebagai Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 2. Suharini Eliawati sebagai Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 3. Syaefuloh Hidayat sebagai Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta 4. Muhamad Matsani sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta 5. I Dewa Gede Soni Aryawan sebagai Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta 6. Faisal Syafruddin sebagai Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta 7. Vera Revina Sari sebagai Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta 8. Mochamad Miftahulloh Tamary sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta 9. Iin Mutmainnah sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta 10. Heru Hermawanto sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta 11. Muhammad Herizkianto sebagai Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta 12. Bayu Meghantara sebagai Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta 13. Nasruddin Djoko Surjono sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta 14. Budi Awaluddin sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta 15. Iqbal Akbarudin sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta 16. Syaripudin sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta 17. Denny Wahyu Haryanto sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta 18. Nahdiana sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 19. Sarjoko sebagai Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 20. Hasudungan A. Sidabalok sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta 21. M. Fajar Sauri sebagai Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta 22. M. Fadjar Churniawan sebagai Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 23. Aceng Zaeni sebagai Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 24. Tri Indrawan sebagai Sekretaris Kabupaten Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 25. M. Anwar sebagai Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan 26. Ali Murthadho sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan 27. Mukhlisin sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan 28. Munjirin sebagai Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur 29. Kusmanto sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur 30. Eka Darmawan sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Timur 31. Hendra Hidayat sebagai Walikota Kota…

INDOPOS
Mei 7, 2025
0 Comments

Warga Protes tidak Dapat Nonton Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis Piala Sudirman, TVRI Langsung “Gercep” Perluas Penyiaran di Banten, Mantap

INDOPOS-Keren dan patut diapresiasi langkah yang dilakukan Direktur Utama Televisi Republik Indonesia (Dirut TVRI), Iman Brotoseno. Ia bergerak cepat memberikan solusi atas protes warga Banten yang tidak dapat menonton Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis Piala Sudirman. Pada hari ini, Rabu, 07 Mei 2025, Dirut Iman melakukan roadshow pertemuan dengan Bupati Lebak, M. Hasbi Asyidiki Jayabaya di Rangkasbitung, Banten. Juga dengan Bupati Pandeglang R. Dewi Setiani di Pandeglang, Banten. Pertemuan tersebut dalam rangka meningkatkan coverage (cakupan) penyiaran di Wilayah Provinsi Banten. Khususnya, Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Mengapa TVRI melakukan perluasan cakupan penyiaran di Banten? Pertama, dijelasakan Dirut TVRI Iman Brotoseno, terjadi ketimpangan di Provinsi Banten untuk penyiaran televisi. “Di wilayah utara seperti Cilegon, Serang sampai Tangerang bisa 100 % coverage populasi. Sementara, di wilayah selatan seperti Kabupaten Lebak baru 15 %. Ditambah ada aspirasi warga Banten di wilayah selatan yang tidak bisa menonton tim bulutangkis Indonesia di Piala Sudirman. Makanya, kita (TVRI) langsung ‘gercep’ (gerak cepat) memperluas penyiaran di Banten,” papar Iman. Menanggapi hal tersebut, pemerhati penyiaran, A. H. Jauzie menyatakan, sebenarnya, agak ironis bila Banten yang dekat dengan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta saja belum dapat menikmati siaran TVRI secara full. “Kita tidak usah bicara siaran di Indonesia Timur yang di sana masih banyak titik blank spot. Ini di Kabupaten Lebak yang hanya dua jam dari Jakarta saja masih banyak masyarakat yang tidak bisa menikmati siaran TV. Ironis, kan?” kata pemerhati penyiaran, Jauzie. Jika sekarang ini, TVRI akan memperluas coverage penyiaran di Banten, maka, sebut Jauzie, itu langkah cerdas dan luar biasa. “Patut kita apresiasi. Langkah yang solutif yang dilakukan direksi TVRI. Masyarakat Lebak dan Pandeglang bisa menikmati siaran TVRI jadinya dengan perluasan coverage tersebut,” cetusnya. TVRI Sudah Siapkan Pembangunan Infrastruktur Diterangkan Dirut TVRI Iman Brotoseno bahwa coverage penyiaran di Wilayah Banten, khususnya bagian selatan terkendala kontur pegunungan sehingga dibutuhkan pemancar penyangga di antara tiga pemancar yang sudah ada, yakni Cilegon, Saketi dan Bayah. Tetapi, tegas Iman, TVRI sudah menyiapkan membangun infrastruktur penyiaran tambahan di Wilayah Banten selatan. “Inilah maksud tujuan kedatangan dirut TVRI, yaitu untuk berkoordinasi dengan Pemkab Lebak dan Pemkab Pandeglang guna mendapatkan dukungan lahan sebagai tempat pemancar didirikan,” urainya. Masyarakat Punya Hak Peroleh Informasi Dipaparkan Iman, masyarakat berhak memperoleh informasi baik berita, hiburan, ilmu pengetahuan, pendidikan termasuk Informasi pembangunan dan kebijakan pemerintah. Hal ini, ditegaskan Iman, sejalan “Asta Cita Presiden” tentang memantapkan sistem pertahanan keamanan negara melalui ekonomi kreatif dan di sisi lain tentang pembangunan sumber daya manusia. “Selain itu, industri penyiaran dapat menopang pertumbuhan ekonomi. Salah satunya potensi untuk job creation atau menyerap tenaga kerja,” Iman mengakhiri pernyataannya. (***)