‎H. Ahmad Azran Resmi Pimpin FORKABI Periode 2026–2031, Tahyudin Aditya Jabat Sekjen ‎

INDOPOS

Juni 4, 2026
0 Comments

INDOPOS-H. Ahmad Azran resmi terpilih sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) periode 2026–2031 dalam Musyawarah Besar (Mubes) VI yang digelar di Padepokan MADAS Nusantara, Depok, pada 23 Mei 2026. Dalam forum yang sama, Drs. Tahyudin Aditya terpilih sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) FORKABI.
‎
Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dengan Nomor AHU-0000866. AH. 01.08.Tahun 2026 juga telah terbit, yang semakin memperkuat legalitas organisasi ini.

‎
‎Pasca terpilihnya kepengurusan baru, FORKABI langsung menggelar acara syukuran sebagai bentuk rasa syukur atas terselenggaranya Mubes VI dan telah diterbitkannya Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.
‎
‎Sekjen FORKABI, Tahyudin Aditya, menegaskan bahwa terpilihnya H. Ahmad Azran sebagai Ketua Umum merupakan hasil dari proses organisasi yang sah dan sesuai mekanisme yang berlaku.
‎
‎”H. Ahmad Azran telah resmi terpilih sebagai Ketua Umum FORKABI dan kepengurusan yang terbentuk juga telah mendapatkan pengesahan melalui SK Kementerian Hukum. Kini saatnya seluruh keluarga besar FORKABI bersatu dan mengakhiri berbagai polemik yang selama ini terjadi,” ujar Tahyudin.
‎
‎Menurut Tahyudin, proses penyelenggaraan Mubes VI berawal dari berakhirnya masa kepemimpinan Ketua Umum sebelumnya, H. Abdul Ghoni.
‎Ia menjelaskan bahwa masa bakti kepemimpinan H. Abdul Ghoni secara de facto telah berakhir pada 1 Februari 2026 dan secara de jure berakhir pada 6 Mei 2026.
‎
‎Seiring berakhirnya masa kepengurusan tersebut, Majelis Pertimbangan Organisasi Pusat (MPOP) melakukan korespondensi kepada Badan Pengurus Harian (BPH) yang dipimpin H. Abdul Ghoni agar segera melaksanakan Mubes VI serta mengembalikan status dan kedudukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) FORKABI yang sebelumnya dibekukan.
‎
‎Namun, menurut Tahyudin, surat dan peringatan yang disampaikan MPOP tersebut tidak mendapatkan tindak lanjut sebagaimana mestinya.
‎
‎”MPOP kemudian mengundang para pengurus BPH yang telah demisioner serta para pengurus DPD untuk membahas kondisi organisasi. Dari hasil pertemuan tersebut dibentuk kepengurusan karateker yang saya pimpin untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Mubes VI,” jelasnya.
‎
‎Karateker kemudian menyelenggarakan Mubes VI pada 23 Mei 2026 yang menghasilkan sejumlah keputusan penting, termasuk menetapkan H. Ahmad Azran sebagai Ketua Umum FORKABI periode 2026–2031.
‎
‎Dengan telah terbentuknya kepengurusan baru dan diterbitkannya SK pengesahan dari Kementerian Hukum, Tahyudin berharap seluruh elemen FORKABI dapat kembali bersatu demi kemajuan organisasi.
‎
‎”Kami mengajak seluruh kader, pengurus, dan keluarga besar FORKABI untuk mengedepankan persatuan, meninggalkan perbedaan, dan bersama-sama membangun FORKABI yang lebih kuat, solid, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Betawi dan bangsa Indonesia,” tegasnya.
‎Terpilihnya H. Ahmad Azran dan Drs. Tahyudin Aditya diharapkan menjadi momentum baru bagi FORKABI untuk memperkuat konsolidasi organisasi, menjaga nilai-nilai budaya Betawi, serta meningkatkan kontribusi organisasi dalam pembangunan sosial kemasyarakatan di berbagai daerah. (***)

Jumlah Pengunjung 8

INDOPOS

INDOPOS
Juni 4, 2026
0 Comments

‎Bongkar Total Dugaan Korupsi di BGN, Ketua DPP MPG Bidang Komunikasi Purwoko: Tutup Semua Dapur yang Terafiliasi Dadan dan Buka ke Publik!

INDOPOS-Jakarta – Ketua DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Bidang Komunikasi, Purwoko, menyoroti mencuatnya kasus korupsi yang menyeret nama Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dan jajaran petinggi BGN. ‎ ‎Menyikapi perkembangan tersebut, Purwoko mendesak agar seluruh dapur yang telah beroperasi maupun yang masih dalam proses operasional dan diduga terafiliasi dengan Dadan segera dihentikan kegiatannya untuk kepentingan transparansi dan penegakan hukum. ‎ ‎Menurut Purwoko, langkah tegas perlu diambil guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program-program yang dijalankan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat luas. ‎ ‎“Jika benar terdapat persoalan hukum yang sedang diproses aparat penegak hukum, maka seluruh dapur yang sudah beroperasi maupun yang sedang dalam tahap persiapan dan terafiliasi dengan pihak yang bersangkutan wajib ditutup sementara sampai ada kejelasan,” ujar Purwoko dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026). ‎ ‎Ia menegaskan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum harus membuka seluruh informasi yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan tersebut secara transparan kepada masyarakat. Menurutnya, keterbukaan menjadi kunci untuk mencegah munculnya spekulasi dan menjaga kredibilitas program pemerintah. ‎ ‎Purwoko juga meminta agar seluruh aliran anggaran, proses pengadaan, penunjukan mitra, hingga pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut diungkap secara terbuka. ‎“Jangan ada yang ditutup-tutupi. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan, siapa saja yang terlibat, dan sejauh mana dugaan penyimpangan itu terjadi. Semua harus dibuka secara terang benderang,” tegasnya. ‎ ‎Lebih lanjut, Purwoko mengatakan bahwa apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum, maka proses penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Ia meminta agar siapapun yang terlibat, baik pejabat maupun pihak swasta, diproses sesuai ketentuan yang berlaku. ‎ ‎MPG, kata Purwoko, mendukung penuh langkah aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas setiap dugaan tindak pidana korupsi. Ia berharap penanganan perkara dilakukan secara profesional, independen, dan bebas dari intervensi pihak manapun. ‎ ‎“Korupsi adalah musuh bersama. Karena itu pengusutannya harus dilakukan secara menyeluruh dan transparan agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tetap terjaga,” pungkasnya. ‎ ‎Pada kesempatan yang sama, Purwoko juga menyampaikan ucapan selamat kepada Nanik S. Deyang yang disebutnya sebagai Ketua BGN yang baru. ‎“Saya selaku Ketua DPP MPG Bidang Komunikasi mengucapkan selamat kepada Ketua BGN yang baru, Nanik S. Deyang. Selamat bertugas dan semoga amanah,” katanya. ‎ ‎Soroti Program MBG di DKI Jakarta ‎ ‎Purwoko turut menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di DKI Jakarta yang menurutnya belum berjalan maksimal. ‎ ‎Ia menyinggung adanya nota kesepahaman (MoU) antara BGN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Uus Kuswanto. Namun, menurutnya, implementasi kerja sama tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal. ‎ ‎“MBG di DKI penyerapannya masih sangat minim. Ini menunjukkan tindak lanjut dari MoU tersebut belum maksimal,” ujarnya. ‎ ‎Purwoko menilai apabila Sekda DKI Jakarta tidak mampu mengakomodasi dan menjembatani pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap jabatannya. ‎ ‎“Kalau Sekda DKI tidak bisa atau tidak mau mengakomodir MBG, maka patut dipertimbangkan untuk diganti dari jabatan Sekda. Jika program tidak berjalan, maka harus ada evaluasi dan tindakan tegas,” kata Purwoko. ‎ ‎Ia berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi agar program-program strategis nasional, termasuk MBG, dapat berjalan efektif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (***) ‎

INDOPOS
Juni 3, 2026
0 Comments

Korban KDRT Datangi Komnas Perempuan Harapkan Keadilan

INDOPOS-JAKARTA– Pihak keluarga korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) perempuan berinisial MS (34 tahun) yang merupakan ibu dua orang anak lewat kuasa hukumnya bersama orang tua korban mendatangi Komisi Nasional (Komnas) Perempuan di Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026) siang. Kuasa hukum dari MS yakni Furba Indah, mendatangi Komnas Perempuan Jakarta, untuk menyampaikan perkembangan kasus yang ditanganinya. Sebagai informasi, fakta-fakta persidangan dalam kasus KDRT dialami MS tersebut tengah berjalan dan sudah melewati agenda replik. “Karena hingga saat ini eks suami dari MS, terdakwa berinisial R, 45, hanya dituntut dengan pasal yang terbilang ringan,” ungkap Furba kepada awak media di Komnas Perempuan Jakarta, Selasa. Lebih lanjut, Furba mengatakan, kondisi psikis MS saat ini masih terguncang, dan masih terus mendapatkan terapis dari psikolognya. Ada banyak ahli yang mengatakan bahwa kasus ini memang tidak layak di pasal 44 ayat 4 PKDRT maksimal hukuman 4 bulan penjara atau hanya dituntut didakwa pasal 44 ayat 4 tersebut. Bahkan Ahli Pidana Alfitra menyatakan pada fakta persidangan menilai minimal bahkan dituntut di Pasal 44 ayat 2 (maksimal hukuman 10 tahun kurungan), dan minimal pasal 44 ayat 1 (maksimal hukuman 5 tahun penjara). Adanya tuntutan dari Kejaksaan dan replik dari JPU tetap berdalil di pasal 44 ayat 4 Undang-Undang PKDRT, membuat kondisi korban MS sempat down kembali dan sakit tidak dapat beraktifitas. “Fakta dalam persidangan yang ada, ahli dalam pernyataan beliau mengatakan kenapa (terdakwa) layak dikenakan pasal 44 ayat 2, karena memang MS mengalami kekerasan terus berulang. Kedua, kondisi psikis yang dialami korban hingga kini. Sehingga, menurutnya, itu sudah memenuhi unsur dugaan tindak pidana di pasal 44 PKDRT,” katanya. Komnas Perempuan sendiri, kata dia, mereka akan terus mendampingi dan memantau kasus KDRT ini dan berkenan memberikan rekomendasi kepada MS. “Terkait kasus, pascaadanya tuntutan yang tidak sesuai fakta persidangan, korban MS juga sudah melaporkan perilaku Jaksa itu ke Asisten Pengawas di Kejati Banten, dan saat ini sedang proses pemeriksaan,” tegas Furba. Sementara, Ibunda MS, Endang mengaku kecewa atas kasus dialami anaknya. Dia kecewa mendengar adanya tuntutan kepada terdakwa dengan pasal 44 ayat 4 PKDRT. Karena pihak keluarga sudah sangat disakiti dan dipermalukan. Anaknya MS yang sudah dikaruniai dua anak, sempat disekap lima hari di dalam kamar mandi dan hanya diberi makan biskuit Khong Guan. Lalu, Lebaran tidak boleh menemui dirinya yang notabene adalah Ibundanya sendiri. “Kasus KDRT dialami anak saya ini terjadi pada tahun 2021-2023. Anak saya dicaci maki, dipermalukan, di KDRT, dan kami dipermalukan di kampung sendiri, saya kecewa kalau terdakwa hanya dihukum 4 bulan penjara, tidak adil dengan apa yang dialami anak saya,” ucap Endang.(***)

‎H. Ahmad Azran Resmi Pimpin FORKABI Periode 2026–2031, Tahyudin Aditya Jabat Sekjen ‎

‎H. Ahmad Azran Resmi Pimpin FORKABI Periode 2026–2031, Tahyudin Aditya Jabat Sekjen ‎

INDOPOS

Related Posts

‎Bongkar Total Dugaan Korupsi di BGN, Ketua DPP MPG Bidang Komunikasi Purwoko: Tutup Semua Dapur yang Terafiliasi Dadan dan Buka ke Publik!

Korban KDRT Datangi Komnas Perempuan Harapkan Keadilan

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Other Story

‎H. Ahmad Azran Resmi Pimpin FORKABI Periode 2026–2031, Tahyudin Aditya Jabat Sekjen ‎

‎Bongkar Total Dugaan Korupsi di BGN, Ketua DPP MPG Bidang Komunikasi Purwoko: Tutup Semua Dapur yang Terafiliasi Dadan dan Buka ke Publik!

Korban KDRT Datangi Komnas Perempuan Harapkan Keadilan

‎Kapolsek Kelumpang Tengah Lama dan Baru Gelar Serah Terima Jabatan ‎Kotabaru

PKDP Laporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri, Desak Penindakan atas Dugaan Ujaran Kebencian terhadap Masyarakat Minang

Kapolres Kotabaru pimpin sertijab pejabat utama dan kapolsek, tekankan pelayanan prima untuk masyarakat