HOME -

Latest Post

INDOPOS
Juni 18, 2026
0 Comments

TVRI Kunci Hak Siar Piala Dunia 2026 Rp1 Triliun Sejak Tahun Lalu, Setara Spanyol, Ini Kata Pengamat

‎INDOPOS-JAKARTA – Indonesia diketahui telah mengamankan hak siar Piala Dunia 2026 sejak tahun lalu dengan nilai kontrak mencapai US$65 juta atau sekitar Rp1 triliun. Nilai tersebut disebut setara dengan yang dibayarkan Spanyol untuk memperoleh hak siar ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. ‎Hal itu disampaikan pengamat penyiaran publik A.H. Jauzie dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (18/6/2026). Menurutnya, banyak pertanyaan publik terkait proses perolehan hak siar Piala Dunia 2026, termasuk perbandingan biaya yang harus dikeluarkan Indonesia dengan negara lain. ‎”Untuk mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026, sebuah negara harus menjalani mekanisme bidding ke FIFA yang berbeda-beda antarnegara. Secara resmi FIFA tidak pernah membuka nilai kesepakatan setiap negara, meskipun dari berbagai sumber angka tersebut dapat diketahui,” ujar Jauzie. ‎Ia menjelaskan, selama ini Indonesia biasanya memperoleh hak siar Piala Dunia melalui agency yang berbasis di Singapura sehingga terdapat komponen biaya tambahan untuk pihak perantara. Namun, untuk edisi 2026, FIFA menawarkan hak siar secara langsung kepada sejumlah televisi nasional melalui roadshow yang dilakukan sejak April 2025. ‎Menurut Jauzie, FIFA menggunakan jumlah populasi sebagai salah satu acuan dalam menentukan harga penawaran hak siar. ‎”Semakin besar jumlah penduduk suatu negara, maka semakin tinggi harga yang ditawarkan. Itu sebabnya China sempat ditawari sekitar US$300 juta, sementara India ditawari US$100 juta,” katanya. ‎Jauzie mengungkapkan bahwa TVRI mendapat penugasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan hak siar Piala Dunia 2026 agar masyarakat Indonesia dapat menikmati pertandingan secara luas. ‎”Tentu prosesnya mengikuti mekanisme bidding bersama televisi swasta lainnya, dalam hal ini MNC dan SCTV. Karena itu dalam RDP di DPR saat itu, Direktur Utama TVRI Iman Brotoseno menolak membuka nilai penawaran karena masih dalam proses bidding dengan FIFA,” jelasnya. ‎Setelah melalui proses negosiasi yang panjang, TVRI akhirnya disebut berhasil mengungguli pesaingnya dan memperoleh hak siar dengan nilai kontrak sebesar US$65 juta atau sekitar Rp1 triliun berdasarkan kurs Rp16.000 per dolar AS saat itu. ‎”Nilai tersebut sama dengan Spanyol yang memperoleh hak siar dengan harga 55 juta euro atau sekitar US$65 juta,” ujarnya. ‎Jauzie menambahkan, perbandingan dengan Spanyol juga menjadi salah satu referensi Kementerian Keuangan saat menyetujui pembayaran langsung kepada FIFA. ‎Ia juga menepis kabar yang menyebut nilai yang harus dibayarkan TVRI mencapai Rp1,3 triliun. ‎”Jika ada angka Rp1,3 triliun yang beredar, itu karena terdapat tambahan pajak sekitar Rp300 miliar yang harus dibayarkan TVRI kepada negara,” katanya. ‎Lebih lanjut, Jauzie menilai perbandingan biaya hak siar Indonesia dengan negara lain tidak bisa dilakukan secara langsung karena waktu penguncian kontrak berbeda-beda. ‎Menurutnya, Indonesia harus mengamankan hak siar sebelum tahun anggaran 2025 berakhir karena menggunakan dana APBN. Sementara sejumlah negara baru mencapai kesepakatan mendekati pelaksanaan turnamen sehingga memperoleh harga yang lebih rendah. ‎Ia mencontohkan India yang disebut baru menandatangani kesepakatan sekitar satu minggu sebelum kick off sehingga harga turun dari US$100 juta menjadi US$40 juta. Sementara China yang awalnya ditawari US$300 juta akhirnya memperoleh hak siar dengan nilai sekitar US$60 juta setelah menyepakati kontrak sebulan sebelum turnamen dimulai. ‎Jauzie juga menjelaskan bahwa di China tidak terdapat televisi swasta yang ikut dalam proses bidding sehingga FIFA hanya bernegosiasi dengan China Media Group (CMG), lembaga penyiaran milik pemerintah. ‎Kondisi serupa disebut terjadi di Vietnam yang hanya memiliki Vietnam Television (VTV) sebagai mitra negosiasi. Negara tersebut dikabarkan memperoleh hak siar sekitar dua bulan sebelum kick off dengan nilai US$15 juta. ‎Sementara itu, Malaysia disebut baru mengunci kesepakatan satu bulan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. Berdasarkan laporan media setempat, nilai hak siar yang dibeli Malaysia mencapai US$35 juta atau sekitar 137 juta ringgit Malaysia, dengan kontribusi pemerintah sebesar 24 juta ringgit dan sisanya ditanggung pihak swasta. (***)

INDOPOS
Juni 18, 2026
0 Comments

Jimmy S: Pengusutan Korupsi MBG Bukti Nyata Komitmen Prabowo-Gibran Berantas Korupsi, Tak Ada yang Kebal Hukum

INDOPOS-‎JAKARTA – Ketua Umum DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG), Jimmy S, menilai pengusutan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta dua mantan wakilnya menjadi bukti nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi. ‎Menurut Jimmy, langkah hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak memberikan perlindungan kepada siapa pun yang diduga terlibat tindak pidana korupsi, termasuk pejabat yang pernah dipercaya mengelola program strategis nasional. ‎”Kasus ini menjadi bukti bahwa Presiden Prabowo serius dalam pemberantasan korupsi. Tidak ada yang kebal hukum. Ketika ada dugaan penyimpangan, proses hukum tetap berjalan meskipun yang diperiksa adalah pejabat yang sebelumnya memegang peran penting dalam program prioritas pemerintah,” kata Jimmy dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026). ‎ ‎Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung pada 3 Juni 2026 menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis periode 2025-2026. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang dianggap cukup. ‎ ‎Jimmy menyoroti bahwa penetapan tersangka tersebut terjadi setelah adanya pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional. Menurutnya, langkah Presiden Prabowo melakukan pembenahan di tubuh lembaga pelaksana MBG menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga program tetap berjalan sesuai tujuan awalnya. ‎ ‎”Yang perlu dicatat, tidak ada upaya menutup-nutupi kasus ini demi menjaga citra program. Justru dugaan korupsi dibongkar dan diproses secara terbuka. Ini menunjukkan keberanian politik dan komitmen pemerintah terhadap tata kelola yang bersih,” ujarnya. ‎ ‎Jimmy menegaskan Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, menurutnya, dugaan penyimpangan yang terjadi di dalam pelaksanaannya harus ditindak tegas agar tidak merugikan masyarakat yang menjadi penerima manfaat. ‎ ‎”Program MBG adalah program yang sangat mulia. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas generasi masa depan Indonesia. Karena itu, apabila ada oknum yang diduga memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” katanya. ‎ ‎Dalam perkembangan penyidikan, Kejaksaan Agung mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga saling mengetahui dan bekerja sama dalam praktik yang sedang diselidiki. Dugaan penyimpangan tidak hanya terkait pengadaan barang, tetapi juga menyangkut pengelolaan titik-titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. ‎ ‎Penyidik juga mendalami dugaan pengaturan mitra serta mark-up dalam pengadaan yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut. ‎Jimmy menilai pengungkapan kasus tersebut sekaligus menjadi pesan kuat bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan mentoleransi praktik korupsi, bahkan jika terjadi di dalam program prioritas pemerintah sendiri. ‎ ‎”Kalau pemerintah ingin melindungi oknum, tentu kasus ini tidak akan sampai sejauh ini. Faktanya justru sebaliknya. Aparat penegak hukum diberi ruang untuk bekerja dan mengusut perkara hingga ke tingkat pimpinan lembaga. Ini menunjukkan bahwa hukum tetap menjadi panglima,” tegasnya. ‎ ‎Lebih lanjut, Jimmy menyampaikan, Sebenarnya saat itu sebelum ketiga orang tersebut di copot oleh presiden, saya sudah mendapatkan informasi diawal dari lingkaran istana, saat itu salah satu tersangka tsb sedang berada diluar negeri dan saya mendapatkan informasi bahwa para ketiga tersangka tsb akan di ganti dan diproses hukum atas tindakan nya yang bisa di duga ugal ugalan dalam memimpin BGN, setelah mendapatkan informasi tersebut saya hampir tidak percaya atas informasi tsb, karena melihat hubungan kedekatan Pimpinan BGN dengan Presiden sangat dekat, informasi tersebut memang tidak saya anggap serius pada saat itu, namun berjalan nya waktu begitu si pimpinan itu tiba di indonesia dan bahkan sempat mau mengusulkan wacana Program memberi makan anak anak sekolah yang berada diluar negeri ke presiden, dalam hitungan jam dimalam hari nya ada berita di media pengumuman pencopotan para pimpinan BGN tersebut. Saat itu saya hampir tidak percaya atas berita tersebut, saya langsung terdiam sesaat dan langsung menghubungi orang yg memberikan informasi tsb, dan di dalam komunikasi tersebut, si pemberi informasi hanya tertawa saja sambil bercanda gurau hal yang lain. Dari kejadian atau kisah tersebut, saya berpendapat dan berkesimpulan bahwa memang Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memberikan sedikit ruang pun untuk para pembantu nya untuk melakukan tindak pidana korupsi, ya artinya Presiden dan Wakil Presiden saat ini dalam menjalan kan pemerintahan memang sama sekali tidak ada upaya melindungi, bahkan melakukan tindakan secara bersama sama untuk merugikan Negara dan Bangsa. Keseriusan Menindak kejahatan korupsi yg dilakukan oleh pembantu nya pun tidak segan segan di tindak, dan jika masih ada yg berani melakukan hal seperti itu, saya yakin hanya tinggal menunggu waktu saja pasti akan bernasib sama. Jadi wahai para pembantu presiden dan wakil presiden, anda jangan coba coba melakukan tindakan…

INDOPOS
Juni 17, 2026
0 Comments

‎Harta Zita Anjani Melonjak Seribu Persen Lebih dalam Dua Tahun, Warganet: “Ini Grafik yang Bikin Investor Minder” ‎

INDOPOS-JAKARTA – Nama Zita Anjani kembali menjadi sorotan publik. Kali ini bukan karena aktivitas politik maupun pariwisata, melainkan karena lonjakan harta kekayaannya yang tercatat meningkat lebih dari seribu persen hanya dalam waktu dua tahun. ‎ ‎Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zita yang kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, yang juga putri Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, melaporkan total kekayaan sebesar Rp109,32 miliar pada laporan periodik tahun 2025. ‎ ‎Angka tersebut melonjak drastis dibandingkan laporan tahun 2023 saat dirinya masih menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari PAN. Kala itu, total harta yang dilaporkan berada di angka Rp9,16 miliar. ‎ ‎Dengan demikian, dalam kurun waktu sekitar dua tahun, kekayaan Zita bertambah Rp100,16 miliar atau meningkat sekitar 1.093 persen. ‎Jika digambarkan dalam grafik, kenaikan tersebut tampaknya lebih curam dibanding tanjakan Puncak saat libur panjang. Tak heran jika sebagian warganet bercanda bahwa grafik kekayaan Zita “bisa membuat investor saham iri karena pertumbuhannya sulit ditandingi indeks mana pun.” ‎ ‎Namun demikian, data LHKPN hanya mencatat jumlah kekayaan yang dilaporkan pejabat negara dan tidak secara otomatis menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Kenaikan harta dapat berasal dari berbagai sumber yang sah, seperti bisnis, investasi, hibah, warisan, maupun faktor lainnya yang sesuai ketentuan perundang-undangan. ‎Menariknya, lonjakan kekayaan tersebut terjadi secara bertahap namun sangat cepat. ‎ ‎Saat pertama kali menjabat Utusan Khusus Presiden pada November 2024, Zita melaporkan total kekayaan sebesar Rp47,65 miliar. Hanya dalam hitungan bulan, angka itu naik menjadi Rp89,75 miliar pada laporan akhir 2024. Kemudian pada laporan periodik 2025, jumlahnya kembali meningkat hingga mencapai Rp109,32 miliar. ‎ Tren kenaikan yang konsisten dalam waktu relatif singkat itu pun memancing perhatian publik. Sejumlah pengguna media sosial bahkan berseloroh bahwa mereka kini memahami arti sebenarnya dari istilah “pariwisata berkelanjutan”, karena kekayaan yang dilaporkan terlihat terus bertumbuh dari periode ke periode. ‎ ‎Berdasarkan rincian LHKPN, aset terbesar Zita berasal dari tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp52,29 miliar. Tercatat ada delapan bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Depok, Lampung Selatan, serta Jakarta Timur. ‎ ‎Selain properti, Zita juga memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp4,4 miliar. Koleksi kendaraan yang tercantum antara lain Toyota Alphard tahun 2014, Toyota Alphard 2.5 G AT tahun 2021, serta Lexus LM350H tahun 2023. ‎ ‎Tak hanya itu, ia melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp32,3 miliar. Nilai ini menjadi salah satu komponen terbesar dalam keseluruhan aset yang dimiliki. ‎ ‎Sementara itu, surat berharga yang dimiliki mencapai Rp11,88 miliar. Adapun kas dan setara kas tercatat sebesar Rp6 miliar, ditambah harta lainnya senilai Rp2,44 miliar. ‎ ‎Yang juga menarik perhatian adalah tidak adanya utang yang dilaporkan dalam LHKPN tersebut. Dengan kata lain, seluruh aset yang tercatat langsung menjadi total kekayaan bersih sebesar Rp109,32 miliar. ‎ ‎Lonjakan harta para pejabat negara belakangan memang menjadi perhatian publik, terutama karena masyarakat dapat membandingkan laporan dari tahun ke tahun melalui sistem LHKPN yang terbuka. Di media sosial, berbagai komentar pun bermunculan. Ada yang meminta penjelasan mengenai sumber pertumbuhan aset tersebut, ada pula yang melontarkan humor bahwa “rahasia sukses finansial 2026 ternyata bukan investasi emas atau saham, melainkan punya grafik kekayaan yang menanjak seperti laporan LHKPN.” ‎ ‎Terlepas dari berbagai komentar dan candaan yang beredar, data LHKPN tersebut menjadi salah satu dokumen publik yang menunjukkan perubahan nilai kekayaan pejabat negara dari waktu ke waktu dan dapat diakses masyarakat sebagai bagian dari transparansi penyelenggaraan pemerintahan. (***)

INDOPOS
Juni 16, 2026
0 Comments

Tak Biasa di Tantang-tantang oleh LBH Ormas Dewan Adat Bamus Betawi, Jalih Pitoeng Siap Uji di Pengadilan

INDOPOS-JAKARTA | Aktivis yang dikenal sangat kritis dan konsisten dalam konsep perjuangannya memberantas korupsi, Jalih Pitoeng nyatakan siap uji di pengadilan atas tuduhan bahwa dirinya menyebarkan berita bohong oleh LBH Ormas Dewan Adat Bamus Betawi. Dalam pemberitaan sebelumnya Jalih Pitoeng meminta kepada pihak Kejaksaan Agung untuk segera memeriksa Wakil Ketua Umum Ormas Dewan Adat Bamus Betawi Heikal Safar atas dugaan keterkaitannya dengan kasus Mega Korupsi di Badan Gizi Nasional yang saat ini telah diamankan oleh pihak Kejaksaan Agung. Namun entah kenapa, ketua LBH Ormas Dewan Adat Bamus Betawi berniat melaporkan Jalih Pitoeng ke Mapolda Metro Jaya. “Saya tidak akan menghalangi mereka untuk melaporkan saya,” kata Jalih Pitoeng saat dihubungi awak media, Selasa (16/06/2026). “Bahkan saya menunggu itu untuk kita sama-sama eksaminasi nanti di Pengadilan. Dan menurut saya mereka gegabah dan salah pilih lawan,” sambung Jalih Pitoeng menegaskan. “Karena saya tidak akan mundur selangkahpun karena dilaporkan,” tambahnya menegaskan. “Karena apa, karena kami dari FORMASI atau Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi kan sedang berjuang dalam berperan aktif membantu pemerintah dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi,” sambung Jalih Pitoeng menandaskan. “Maka menjadi aneh ketika kita sedang berusaha menegakan kebenaran dalam hal ini pemberantasan korupsi koq terkesan terhambat atau jangan-jangan saya menduga kuat mereka ingin melindungi Heikal,” sambungnya seraya melempar tanya. Terkait keberatan mereka selaku pengurus ormas Dewan Adat Bamus Betawi, Jalih Pitoeng justru balik bertanya. “Sejak kapan orang Betawi punya dewan adat?,” tanya Jalih Pitoeng. “Yang ada itu justru majelis adat,” imbuhnya. “Yang anggotanya para sesepuh dan tokoh-tokoh Betawi seperti Fauzi Bowo, Jenderal Nachrawi, Babe Aji Margani, Babe aji Nuri Taher, Kiayi haji Lutfi Hakim serta beberapa tokoh Betawi yang memiliki kapasitas dan feasibilitas disebut sebagai pemangku adat Betawi,” Jalih Pitoeng memaparkan. Terkait soal banyak keluhan dari beberapa tokoh tentang ketua umum ormas Dewan Adat Bamus Betawi, Eki Pitung yang terkesan dianggap sebagai ketua dewan adat, ini yang perlu diluruskan agar masyarakat tidak terkecoh karena melekatkan Dewan Adat Bamus Betawi. “Karena itu sangat berpotensi dapat disalah gunakan untuk kepentingan tertentu,” kata Jalih Pitoeng. Ditanya tentang adanya potensi dapat disalah gunakan nya istilah Dewan Adat Bamus Betawi, pendiri sekaligus ketua umum FORMASI dan Jalih Pitoeng Centre inu tidak menyebutkan secara rinci. “Kan orang yang diluar sana, terutama para pejabat atau instansi bisa saja beranggapan bahwa Eki Pitung adalah ketua Dewan Adat Bamus Betawi misalnya,” sambung nya. “Walaupun kita semua tahu bahwa setiap warga negara berhak mengorganisir diri dan mendirikan organisasi,” Jalih Pitoeng mengingatkan. “Persoalannya adalah karena ini kan menggunakan emblem Bamus Betawi,” imbuh Jalih Pitoeng. “Nah kesamaran ini bisa menimbulkan keraguan dan atau sangat terbuka ruang serta sangat berpotensi disalah gunakan,” tegas Jalih Pitoeng. “Apalagi menggunakan kata Dewan Adat Bamus Betawi. Bahkan logonya pun logo Bamus Betawi,” sambung aktivis kritis tanah Betawi tersebut. Akibat polemik akan dilaporkannya Jalih Pitoeng ke Mapolda Metro Jaya oleh ketua LBH Ormas Dewan Adat Bamus Betawi, Sapto Wibowo, SH, beredar kabar bahwa pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah mengosongkan ruangan yang sebelumnya digunakan sebagai kantor atau Basecamp ormas Dewan Adat Bamus Betawi. “Secara informatif, saya dengar kabar bahwa pihak PUPR sudah mengosongkan ruangan yang sebelumnya digunakan oleh Ormas Dewan Adat Bamus Betawi sebagai kantor atau Basecamp,” ungkap Jalih Pitoeng. “Kalau benar, kami sangat mengapresiasi langkah sigap dan tegas pihak manajemen pengelolaan gedung PUPR,” lanjutnya. “Jika tidak, maka kami FORMASI akan mempertanyakan itu. Karena berkaitan dengan larangan sesuai dengan UUD No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,” pungkas Jalih Pitoeng menjelaskan. (***)

INDOPOS
Juni 15, 2026
0 Comments

Eky Pitung Soroti Dugaan Penggiringan Opini dalam Pemberitaan Heikal Syafar

INDOPOS-JAKARTA – Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, Eky Pitung, menyoroti dugaan adanya penggiringan opini dalam sejumlah pemberitaan yang menyeret nama salah satu pengurusnya, Heikal Syafar, terkait polemik dugaan proyek dan pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Eky menilai, pemberitaan yang berkembang di sejumlah media tidak sepenuhnya berimbang karena tidak melalui proses verifikasi dan konfirmasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam isu tersebut. Ia menekankan pentingnya prinsip tabayun dalam kerja jurnalistik agar informasi yang disampaikan ke publik tidak menimbulkan kesalah pahaman. “Kalau saya lihat ada kecenderungan penggiringan opini. Harusnya ada konfirmasi ke semua pihak, jangan hanya satu narasumber lalu langsung dijadikan dasar pemberitaan,” kata Eky dalam keterangannya saat diwawancarai potan editor Satyaberita.com, Senin (15/6/2026). Dalam kesempatan itu, Eky juga menjelaskan hasil klarifikasinya dengan Heikal Syafar yang sebelumnya telah dipanggil untuk memberikan keterangan terkait isu yang beredar. Menurut Eky, berdasarkan penjelasan Heikal, keterlibatannya dalam proyek tersebut semata-mata untuk membantu kelancaran program pemerintah, khususnya terkait kebutuhan dapur yang disebut berkaitan dengan dapur Kodim. Heikal, kata Eky, menyampaikan bahwa terdapat kebutuhan Permodalan yang belum terpenuhi sekitar Rp 6 miliar dan dalam bentuk barang berupa omprengan / food tray yang digunakan untuk mendukung Operasional dapur dan pemodal lain Rp 800 jt berupa Cash dibelikan Susu Kedua Pemodal masing2 dibayarkan oleh Heikal yg 6 Milyard dalam Bentuk barang di cicil Rp 500 jt melalui Pengacaranya Andrew Buntoro namanya.. Dan yg Rp 800 Jt juga sudah di cicil Rp 100 Jt dengan Elvi Salim namanya.. “Itu cerita dari Heikal kepada saya. Dia hanya membantu mencarikan Permodalan Sebenarnya agar program MBG berjalan baik dan Lancar. Eky menambahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, persoalan tersebut saat ini masih dalam tahap evaluasi dan klarifikasi oleh pihak terkait ( BGN ) termasuk adanya proses pengecekan terhadap status pembayaran. Kurang lebih ada 40 Vendors ( Pelaksana ) termasuk Heikal. Heikal Sendiri memang belum ada Pembayaran dari MBG jadi ya sabar..kok malah lapor Polisi..apalagi sudah di Selesaikan baik2. Ia juga menyebut bahwa aparat penegak hukum telah melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan duduk perkara yang sebenarnya, termasuk status proyek dan mekanisme pembayarannya. “Masih dalam proses Evaluasi. Bahkan informasi yang saya terima, pihak terkait juga sedang mengkaji ulang dan akan melakukan pertemuan untuk penyelesaian,” ujarnya. Lebih lanjut, Eky menyayangkan munculnya narasi pemberitaan yang menurutnya tidak proporsional dan berpotensi merugikan nama baik individu maupun organisasi. Ia menilai, tanpa adanya konfirmasi dari semua pihak, pemberitaan berisiko membentuk opini publik yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. “Ini yang saya sayangkan, karena bisa menjadi pembunuhan karakter. Padahal duduk persoalannya belum jelas dan masih perlu diklarifikasi,” tegasnya. Meski demikian, Eky menegaskan bahwa Dewan Adat Bamus Betawi tidak akan mentolerir apabila dalam prosesnya ditemukan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak mana pun di internal organisasi. Ia memastikan, Dewan Adat Bamus Betawi akan bersikap tegas dan mengambil langkah organisasi jika ada pengurus yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Kami juga ingin selesai secara Kekeluargaan dan semua baik2 dengan Kedamaian. Kata Heikal kepada Saya.. Prinsipnya Kami Dewan Adat Bamus Betawi selalu Mendukung dan Menjaga Program ASTA CITA dari Presiden RI Prabowo dan Indonesia Maju. Namun “Kalau memang ada pelanggaran hukum, kami tidak akan menutup mata. Tidak ada Tawar Menawar Akan kami sikapi secara tegas sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya. (***)

INDOPOS
Juni 15, 2026
0 Comments

Perkataan Khabib Pukulan Gaethje Seperti Truk Terbukti Nyata, Wajah Ilia Topuria Dibuat Babak Belur di UFC Gedung Putih ‎

INDOPOS-WASHINGTON, D.C. — Perkataan legendaris Khabib Nurmagomedov beberapa tahun lalu yang menyebut bahwa pukulan Justin Gaethje terasa “seperti ditabrak truk” terbukti nyata secara brutal. ‎Dalam laga bersejarah bertajuk UFC Freedom 250 yang digelar di South Lawn (Halaman Selatan) Gedung Putih, Amerika Serikat, Gaethje sukses merebut sabuk juara tak terbantahkan (undisputed) kelas ringan setelah menghajar babak belur sang juara bertahan yang sebelumnya tak terkalahkan, Ilia Topuria. ‎Pertarungan yang berlangsung sengit ini berakhir tragis bagi Topuria. Wajahnya rusak parah, matanya bengkak hingga tak bisa melihat, dan puncaknya, sudut tim Topuria terpaksa menghentikan laga (corner stoppage) di akhir ronde keempat. Sesaat setelah pengumuman, petarung berdarah Georgia-Spanyol itu harus dipapah keluar dari oktagon oleh tim medis dan kru-nya karena cedera parah. ‎Kronologi Laga Berdarah di Gedung Putih ‎Laga unifikasi gelar ini berjalan dengan atmosfer yang sangat unik dan megah, bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-80 Presiden Donald Trump dan menyambut hari jadi Amerika Serikat yang ke-250. Kedua petarung bahkan melakukan walkout langsung dari dalam Oval Office (Kantor Oval Presiden) di bawah dentuman kembang api. ‎Sejak awal ronde, jalannya laga dipenuhi ketegangan tinggi: ‎Ronde 1 & 2: Topuria sebenarnya memulai laga dengan sangat baik. Ia sempat mendaratkan serangan-serangan bersih. Namun, ketahanan fisik dan pressure legendaris dari Gaethje mulai merusak ritme sang juara bertahan. ‎Ronde 3: Pukulan-pukulan kombinasi Gaethje yang terkenal sekeras batu mulai mendarat telak di wajah Topuria. Wajah Topuria mulai mengucurkan darah segar, memicu gemuruh penonton yang hadir, termasuk CEO Meta Mark Zuckerberg dan Donald Trump yang duduk di sisi pagar oktagon. ‎Ronde 4 (Petaka Topuria): Kerusakan di wajah Topuria semakin parah. Memasuki pertengahan ronde keempat, kedua mata Topuria membengkak hebat hingga hampir tertutup rapat. Wasit Marc Goddard sempat menghentikan laga sejenak agar tim medis memeriksa kondisinya. Meski Topuria memohon untuk terus bertarung, terlihat jelas ia sudah kehilangan visinya akibat hantaman Gaethje. Setelah ronde keempat berakhir, tim sudut Topuria mengambil keputusan bijak untuk menyerah demi keselamatan atletnya. ‎Usai laga dihentikan, Gaethje merayakannya dengan melakukan aksi backflip ikonik dari atas pagar oktagon dan langsung menghampiri Donald Trump untuk merayakan kemenangannya. Sementara itu, pemandangan kontras terlihat di sudut lain saat Topuria yang tak berdaya harus dipapah berjalan karena kondisi fisiknya yang hancur. ‎Netizen Mengenang Kembali “Ramalan” Khabib Nurmagomedov ‎Begitu laga berakhir, jagat media sosial langsung gempar. Banyak warganet dan pencinta MMA bernostalgia dan mengunggah kembali kutipan wawancara lama Khabib Nurmagomedov saat dirinya bertarung melawan Gaethje di UFC 254 pada tahun 2020 silam. ‎Kala itu, Khabib yang berhasil menang lewat unconscious submission (kuncian hingga pingsan) mengakui betapa mengerikannya kekuatan pukulan Gaethje. ‎”Justin Gaethje memukul seperti truk. Tidak ada orang yang memukul sekeras dia. Tendangan kakinya, pukulannya—dia luar biasa keras. Saat dia memukul saya, rasanya sangat sakit,” ujar Khabib dalam wawancara lawasnya. ‎Warganet menilai performa Topuria di UFC Freedom 250 menjadi bukti fisik paling nyata dari ucapan Khabib. Topuria yang dikenal memiliki pertahanan kokoh dan dagu besi, dibuat menyerah dalam kondisi wajah yang rusak akibat akumulasi pukulan “truk” dari tangan Gaethje. ‎”Saya Diciptakan untuk Momen Ini” ‎Dengan kemenangan ini, Justin Gaethje yang berusia 37 tahun resmi menyandang status sebagai juara dunia kelas ringan UFC yang baru, sekaligus mematahkan rekor tak terkalahkan milik Topuria (kini 17-1). ‎Dalam sesi wawancara di dalam oktagon, Gaethje yang datang sebagai underdog (tidak diunggulkan) mengaku sempat terkena pukulan telak ke arah hati (liver shot), namun mentalitas petarungnya berhasil membawa kemenangan besar. ‎”Saya dibuat untuk momen-momen seperti ini. Olahraga ini diciptakan untuk saya. Saya adalah petarung paling konsisten dan paling menghibur yang pernah menginjakkan kaki di dalam kandang ini,” tegas Gaethje dengan sabuk juara melingkar di pinggangnya.

INDOPOS
Juni 14, 2026
0 Comments

‎Eki Pitung Ketum Dewan Adat Bamus Betawi Mendukung Kejaksaan Agung dalam Memberantas Korupsi di Tubuh MBG

‎INDOPOS–Ketua Umum (Ketum) Dewan Adat Bamus Betawi, Eki Pitung, menyatakan dukungannya terhadap langkah aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung, dalam memberantas praktik korupsi yang diduga terjadi di lingkungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). ‎ ‎Dalam keterangannya, Eki Pitung juga menyoroti pemberitaan yang belakangan berkembang terkait nama Heikal Syafar yang disebut-sebut sebagai pelaksana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dikabarkan diduga diminta untuk diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi. ‎ ‎Eki menegaskan bahwa Dewan Adat Bamus Betawi tidak memiliki keterkaitan dengan aktivitas bisnis yang dijalankan Heikal Syafar di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, keterlibatan Heikal dalam organisasi hanya sebatas sebagai pengurus yang menjabat Wakil Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi. ‎ ‎”Saya tegaskan tidak pernah ada aliran dana maupun setoran dari dapur SPPG kepada Dewan Adat Bamus Betawi. Kalau benar Heikal merupakan Wakil Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, itu sebatas statusnya sebagai pengurus organisasi. Adapun kegiatan di BGN merupakan bisnis pribadinya,” ujar Eki. ‎ ‎Ia menambahkan bahwa organisasinya mendukung penuh program unggulan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia Maju. Namun demikian, apabila ditemukan adanya oknum pelaksana yang melakukan penggelapan dana atau tindakan melawan hukum, maka proses hukum harus ditegakkan tanpa kompromi. ‎ ‎”Kami mendukung program Pak Prabowo. Tetapi jika memang ada oknum pelaksana yang melakukan penggelapan dana atau melanggar hukum, maka kami mendukung penegakan hukum. Tidak ada tawar-menawar dalam urusan korupsi,” tegasnya. ‎ ‎Eki juga mengingatkan pentingnya etika jurnalistik dalam pemberitaan. Menurutnya, wartawan seharusnya mengedepankan komunikasi, konfirmasi, dan klarifikasi kepada pihak yang disebut dalam sebuah berita sebelum informasi dipublikasikan. ‎ ‎”Harus ada komunikasi, tanya jawab, atau klarifikasi kepada yang bersangkutan sebelum menulis berita. Jika menyebut nama seseorang tanpa klarifikasi, itu dapat menimbulkan fitnah dan berpotensi masuk ranah pencemaran nama baik,” katanya. ‎ ‎Lebih lanjut, Eki menegaskan bahwa Dewan Adat Bamus Betawi akan bersikap tegas terhadap setiap pengurus yang terbukti melakukan tindak pidana. Jika Heikal Syafar terbukti melanggar hukum, organisasi tidak akan memberikan perlindungan. ‎ ‎”Kalau memang terbukti melawan hukum, silakan diproses. Siapa pun pengurus Dewan Adat Bamus Betawi yang melakukan tindak pidana akan kami keluarkan atau dicabut surat keputusannya,” ujarnya. ‎ ‎Namun, ia juga mengingatkan agar pemberitaan tidak menggiring opini yang masih bersifat dugaan atau asumsi. Menurutnya, membawa nama organisasi ke dalam persoalan yang merupakan urusan pribadi seseorang dinilai tidak tepat. ‎ ‎”Kalau ini hanya praduga, asumsi, atau bahkan cenderung fitnah, tentu kurang elok membawa-bawa nama organisasi. Ini murni bisnis pribadi Heikal Syafar dan bukan bisnis Dewan Adat Bamus Betawi. Organisasi kami bukan organisasi yang berorientasi keuntungan,” kata Eki. ‎ ‎Pada kesempatan itu, Eki juga menyinggung penyebutan nama Jali Pitung dalam pemberitaan yang beredar. Ia mengaku membaca bahwa nama tersebut dijadikan narasumber, padahal yang bersangkutan dikenal baik olehnya. ‎Karena itu, Eki meminta agar dilakukan klarifikasi langsung kepadanya dalam waktu 2 x 24 jam. Ia menegaskan bahwa pihaknya memiliki hak untuk menempuh jalur hukum apabila tidak ada klarifikasi atas informasi yang dianggap merugikan organisasi maupun dirinya. ‎ ‎”Saya minta segera dilakukan klarifikasi kepada saya dalam waktu 2 x 24 jam. Jika tidak ada, kami juga memiliki hak untuk melakukan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (***) ‎

INDOPOS
Juni 11, 2026
0 Comments

Ongen Sangaji Desak KPK Periksa Kepala Dinas Dukcapil Terkait Dugaan Pembuatan Kartu Izin Tinggal Tetap dan Paspor WNA

INDOPOS-Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Ongen Sangaji, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperluas penyelidikan dugaan korupsi yang menyeret Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Barat dengan memeriksa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI serta Kasudin Dukcapil tingkat kota. Hal itu didasari dengan dugaan proses penerbitan paspor bagi warga negara asing yang tinggal tetap dan sementara, tidak dapat dilepaskan dari dokumen kependudukan yang menjadi syarat utama, yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Dukcapil. “Saya meminta KPK tidak hanya fokus pada aspek keimigrasian, tetapi juga memeriksa Kasudin dan Kadis Dukcapil terkait dugaan pembuatan izin tinggal tetap dan paspor. Sebab data utama dalam pembuatan ijin tinggal tetap atau pun paspor berasal dari KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dukcapil tingkat kota maupun provinsi,” ujar Ongen Sangaji, Kamis (11/6/2026). Ia menilai masuknya warga negara asing (WNA) dalam jumlah besar beberapa tahun terakhir ke Jakarta harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Apalagi, kata dia berdasarkan informasi yang diterimanya, praktik pengurusan dokumen untuk WNA diduga melibatkan biaya yang sangat besar. “Masuknya warga negara asing di Jakarta harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Jumlahnya mencapai ribuan orang. Bahkan informasi yang saya dapatkan. Untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK) untuk satu warga negara asing bayarannya mencapai ratusan juta rupiah,” ujarnya. Karena itu, Ongen menegaskan, apabila nantinya ditemukan bukti keterlibatan oknum pejabat Dukcapil dalam penerbitan dokumen kependudukan yang digunakan untuk mengurus paspor, maka hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang harus ditindak tegas. Karena hal itu tergolong dalam modus pembobolan data warga negara. “Kita juga mendapat informasi, untuk warga negara asing yang akan mengurus paspor, NIK itu diambil dari warga yang berdomisili di sejumlah daerah di tanah air. Jika benar ditemukan bukti, maka ini merupakan bentuk penyelewengan jabatan dari pejabat Dukcapil. Tentunya, aparat penegak hukum harus melakukan penyelidikan terhadap Kepala Dinas Dukcapil DKI, baik yang lama maupun yang baru,” tegasnya. Lebih lanjut, anggota DPRD DKI yang terpilih dari Jaktim itu mengungkapkan lolosnya proses pembuatan izin tinggal tetap atau sementara, tidak terlepas dari keberadaan paspor bagi WNA. Hal itu patut diduga tidak terlepas dari peran pihak yang memiliki kewenangan, seperti Sudin Dukcapil di lima wilayah kota dalam penerbitan dokumen kependudukan. “Patut diduga lolosnya pembuatan paspor untuk WNA tidak terlepas dari peran Dukcapil tingkat kota maupun provinsi. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terkait harus diperiksa agar persoalan ini terang benderang,” katanya. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah, terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa izin tinggal yang dimaksud meliputi Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). “Kalau kita ketahui, untuk seorang WNA supaya bisa tinggal di Indonesia ada namanya KITAP, kartu izin tinggal tetap, dan ada juga yang sementara atau KITAS,” ujar Budi. KPK saat ini masih mendalami pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. (***)

INDOPOS
Juni 11, 2026
0 Comments

‎Ketua SIB Tahyudin Aditya Dorong Penetapan Hari Kebudayaan Betawi Jelang 500 Tahun Jakarta

INDOPOS-JAKARTA – Ketua Seniman Intelektual Betawi (SIB) Tahyudin Aditya, mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menetapkan Hari Kebudayaan Betawi melalui Keputusan Gubernur. ‎ ‎Menurut Tahyudin, penetapan Hari Kebudayaan Betawi merupakan langkah strategis dan mendesak sebagai bentuk pengakuan resmi terhadap peran masyarakat Betawi sebagai penduduk asli Jakarta sekaligus penjaga identitas budaya ibu kota. ‎ ‎”Penetapan Hari Kebudayaan Betawi bukan sekadar agenda seremonial, tetapi merupakan penanda politik kebudayaan yang penting menjelang usia 500 tahun Jakarta. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi budaya Betawi sebagai ruh dan identitas kota,” ujar Tahyudin dalam keterangannya pada wartawan, Kamis (11/6/2026). ‎ ‎Ia menilai, Jakarta yang akan memasuki usia lima abad membutuhkan fondasi kebudayaan yang kuat agar pembangunan kota tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga mampu menjaga akar sejarah serta warisan budaya masyarakatnya. ‎ ‎Menurut Tahyudin, selama ini budaya Betawi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan Jakarta. Mulai dari seni pertunjukan, bahasa, kuliner, tradisi, hingga nilai-nilai sosial masyarakat Betawi telah memberikan warna khas bagi kehidupan kota metropolitan tersebut. ‎ ‎Karena itu, SIB memandang perlu adanya kebijakan resmi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menetapkan satu hari khusus sebagai Hari Kebudayaan Betawi. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi payung bagi berbagai program pelestarian budaya, pembinaan generasi muda, serta penguatan identitas lokal di tengah arus globalisasi. ‎ ‎”Jakarta tidak boleh kehilangan jati dirinya. Modernisasi harus berjalan seiring dengan pelestarian budaya. Hari Kebudayaan Betawi akan menjadi simbol komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya yang telah diwariskan para leluhur,” katanya. ‎ ‎Tahyudin juga berharap Gubernur DKI Jakarta dapat segera merespons aspirasi berbagai elemen masyarakat Betawi yang selama ini menginginkan adanya pengakuan resmi terhadap budaya Betawi melalui regulasi daerah. ‎ ‎Ia menambahkan bahwa menjelang peringatan 500 tahun Jakarta, berbagai agenda kebudayaan perlu dipersiapkan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Penetapan Hari Kebudayaan Betawi dinilai dapat menjadi salah satu tonggak penting dalam memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang tetap berpijak pada identitas dan kearifan lokal. ‎ ‎SIB meyakini bahwa penguatan budaya Betawi tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat Betawi sendiri, tetapi juga menjadi aset penting bagi seluruh warga Jakarta dalam membangun rasa kebersamaan, toleransi, dan kebanggaan terhadap sejarah kota. ‎ ‎”Dengan usia Jakarta yang akan mencapai 500 tahun, sudah saatnya budaya Betawi ditempatkan sebagai salah satu pilar utama pembangunan kota. Penetapan Hari Kebudayaan Betawi merupakan langkah nyata untuk memastikan warisan budaya tersebut tetap hidup dan berkembang di masa depan,” tutup Tahyudin. (***)

INDOPOS
Juni 10, 2026
0 Comments

‎MPG Dukung Refocusing MBG, Minta SPPG Terafiliasi Kasus Korupsi Dadan CS Dievaluasi dan MoU BGN–Pemprov DKI Ditinjau Ulang, Kalau Tak Jalan Segera Ganti Sekda ‎

INDOPOS-‎JAKARTA – Ketua DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Bidang Komunikasi, Purwoko, menyatakan dukungannya terhadap pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, yang meminta agar polemik terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan. Menurutnya, MBG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat dan harus difokuskan pada tujuan utamanya, yakni menurunkan hingga menghapus stunting di Indonesia. ‎ ‎Purwoko menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu janji kampanye pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres lalu. Program tersebut tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam upaya menekan angka stunting sekaligus menggerakkan roda perekonomian rakyat melalui pemberdayaan UMKM, petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal lainnya. ‎ ‎”Program MBG adalah program yang baik dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, perdebatan yang tidak produktif sebaiknya dihentikan dan semua pihak fokus pada bagaimana program ini bisa berjalan lebih efektif serta tepat sasaran,” kata Purwoko. ‎ ‎Menurutnya, sejak awal Presiden Prabowo menggagas program tersebut dengan tujuan utama menciptakan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan bebas stunting. Karena itu, seluruh kebijakan yang berkaitan dengan MBG harus diarahkan untuk mencapai target tersebut. ‎ ‎Dukung Refocusing Penerima Manfaat MBG ‎ ‎Purwoko juga menyambut baik langkah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, yang berencana melakukan refocusing atau penataan ulang penerima manfaat Program MBG agar lebih tepat sasaran. ‎ ‎Sebelumnya, Nanik menyampaikan bahwa BGN akan mengevaluasi penerima manfaat MBG, termasuk menghentikan pemberian bantuan makanan bergizi kepada sekolah-sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu dan dinilai tidak lagi menjadi kelompok prioritas. ‎Menurut Purwoko, kebijakan tersebut memang perlu dilakukan, terutama di sejumlah sekolah favorit yang berada di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. ‎ ‎”Refocusing memang harus dilakukan. Di beberapa kota besar terdapat sekolah-sekolah favorit yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga berkecukupan. Anggaran negara harus diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan agar manfaat program semakin luas dan tepat sasaran,” ujarnya. ‎ ‎Ia mencontohkan sejumlah sekolah favorit di Jakarta yang siswanya berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas dan perlu dievaluasi kembali dalam penyaluran program MBG. ‎ ‎Namun demikian, Purwoko menilai refocusing tidak boleh berhenti hanya pada evaluasi penerima manfaat. Menurutnya, BGN juga harus melakukan pembersihan terhadap mitra pelaksana program yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. ‎ ‎”Setelah melakukan refocusing pada sekolah-sekolah tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) hendaknya tidak melupakan upaya percepatan penambahan titik-titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di berbagai wilayah yang memang sangat membutuhkan. ‎ Langkah ini perlu dilakukan melalui koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat secara tepat sasaran. ‎ ‎Harus diingat bahwa masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersisa sekitar tiga tahun lagi. Karena itu, seluruh target yang telah ditetapkan harus dikejar dengan kerja yang terukur, cepat, dan efektif. Jangan sampai terlena dengan capaian yang sudah ada, sementara masih banyak daerah dan sekolah yang membutuhkan layanan MBG. ‎ Percepatan pembangunan SPPG dan perluasan cakupan program menjadi kunci keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta menekan angka stunting di Indonesia.” ‎ ‎Minta SPPG Terafiliasi Dadan Cs Segera Diputus ‎ ‎Purwoko secara khusus meminta BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih memiliki keterkaitan dengan pihak-pihak yang terseret dalam kasus dugaan korupsi MBG. ‎ ‎Ia meminta kontrak kerja sama dengan SPPG yang masih terafiliasi dengan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, maupun pihak lain yang terkait dalam perkara tersebut segera ditinjau ulang. ‎Menurut Purwoko, langkah tersebut penting untuk menjaga integritas program sekaligus menghilangkan potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan MBG. ‎ ‎”Refocusing tidak cukup hanya memilah penerima manfaat yang berasal dari keluarga mampu. Dapur-dapur SPPG yang masih terafiliasi dengan pihak-pihak yang terseret kasus dugaan korupsi juga harus dievaluasi. Bila masih terdapat hubungan keluarga, orang dekat, atau kepentingan tertentu, maka harus dihentikan agar tidak menimbulkan konflik kepentingan,” tegasnya. ‎ ‎Ia menilai transparansi dan akuntabilitas menjadi syarat utama agar masyarakat tetap percaya terhadap program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar tersebut. ‎ ‎Stunting DKI Jakarta Masih Tinggi ‎ ‎Lebih lanjut, Purwoko menegaskan bahwa fokus utama MBG harus tetap pada penanganan stunting. Menurutnya, persoalan stunting masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah, termasuk di DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara. ‎ ‎Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di DKI Jakarta masih berada pada angka sekitar 17,2 persen. Selain itu, tren kasus aktif balita stunting sepanjang tahun 2026 masih berada pada kisaran 510…

INDOPOS
Juni 9, 2026
0 Comments

Forum lluni UI Terus Kawal Indepensi Kampus Dalam Tegakkan Etika Akademik

INDOPOS-Jakarta | Forum Lintas Alumni Universitas Indonesia (UI) menyatakan sikap tegas untuk mengawal independensi kampus dan menolak segala bentuk pelanggaran etika akademik. Pernyataan bersama yang dideklarasikan oleh ikatan alumni dari 12 fakultas dan sekolah di UI ini mendesak ditegakkannya kejujuran ilmiah serta independensi institusi dari intervensi kekuasaan maupun transaksi material. Langkah ini diambil merespons polemik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang sebelumnya membatalkan sanksi etik dari otoritas UI terhadap promotor disertasi yang diduga melakukan pelanggaran berat. Saat ini, kasus tersebut tengah memasuki tahapan Kasasi di Mahkamah Agung (MA). “Kami memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk tidak hanya melihat kasus ini dari kacamata prosedural formal semata, melainkan secara jernih mempertimbangkan substansi pelanggaran etika akademik yang terjadi,” tulis Forum Lintas Alumni UI dalam keterangan resminya yang diterima pers di Jakarta, Selasa. Empat Poin Tuntutan Alumni Dalam pernyataan sikap tersebut, Forum Lintas Alumni UI merumuskan empat poin utama sebagai bentuk komitmen moral mereka: Mengawal Kasasi di Mahkamah Agung: Meminta Majelis Hakim Agung mengedepankan keadilan substantif demi melindungi integritas keilmuan, bukan sekadar aspek administratif formal. Menolak Kompromi Etika Akademik: Menolak segala bentuk intervensi politik, uang, dan jalan pintas akademis yang dapat mereduksi standar moral Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sikap Non-Kooperatif terhadap Pelanggar: Menyatakan tidak akan memberikan panggung publik atau menjalin kerja sama dengan oknum yang terbukti melakukan pelanggaran etika berat. Dukungan Sanksi Tegas dan Transparan: Mendukung penuh Rektorat dan Dewan Kehormatan Etik UI untuk menjatuhkan sanksi tanpa tebang pilih kepada civitas akademika yang terbukti melanggar aturan internal. Gerakan Moral Tanpa Kepentingan Politik Perwakilan alumni menegaskan bahwa gerakan ini murni merupakan aksi moral akademis untuk menjaga marwah semboyan UI, yaitu Veritas, Probitas, Iustitia (Kebenaran, Kejujuran, Keadilan). Mereka menyatakan gerakan ini sepenuhnya bebas dari kepentingan politik praktis. Deklarasi bersama ini didukung dan ditandatangani oleh 12 ikatan alumni (ILUNI) fakultas serta sekolah di lingkungan UI, antara lain: ILUNI UI Fakultas Kedokteran, ILUNI UI Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, ILUNI UI Fakultas Teknik, ILUNI Sekolah Kajian Stratejik dan Global, ILUNI UI Sekolah Ilmu Lingkungan, ILUNI UI Fakultas Kedokteran Gigi, ILUNI UI Fakultas Kesehatan Masyarakat, ILUNI UI Fakultas Ilmu Komputer, ILUNI UI Fakultas Ilmu Keperawatan, ILUNI UI Fakultas Psikologi, ILUNI UI Fakultas Ilmu Administrasi dan ILUNI UI Fakultas Farmasi. Melalui pernyataan ini, Forum Lintas Alumni UI juga mengajak seluruh elemen civitas akademika dan masyarakat luas untuk bersama-sama merawat kehormatan dan integritas mutu pendidikan tinggi di Indonesia. (wk)

INDOPOS
Juni 8, 2026
0 Comments

‎MPG Ucapkan Selamat kepada Kepala BGN yang Baru, Minta Fokus Tangani Stunting dan Evaluasi MoU Program MBG di DKI Jakarta yang Tidak Berjalan Optimal, Jangan Sampai Anggaran Ratusan Triliun Habis tapi Stunting Masih Ada, Bisa Bahayakan Kredibelitas Prabowo Gibran di 2029

‎INDOPOS-Ketua DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Bidang Komunikasi, Purwoko, menyampaikan ucapan selamat kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto, Nanik S. Deyang. Ia berharap kepemimpinan baru di BGN dapat semakin memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. ‎ ‎Menurut Purwoko, BGN di bawah kepemimpinan yang baru harus mampu bekerja lebih optimal untuk memastikan program MBG berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya dalam upaya menekan angka stunting di Indonesia. ‎ ‎”Selamat kepada Ibu Nanik S. Deyang atas pelantikannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Semoga dapat bekerja lebih baik dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Purwoko dalam keterangannya, Senin (8/6/2026). ‎ ‎Purwoko menegaskan bahwa salah satu fokus utama yang harus mendapat perhatian serius adalah penanganan stunting. Ia menilai persoalan stunting masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah, termasuk di DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara. ‎ ‎Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di DKI Jakarta saat ini masih berada di angka 17,2 persen. Pada sisi lain, MoU antara BGN dan Pemprov DKI tidak berjalan optimal, dikarenakan peran Sekda Uus Kuswanto yang yang terkesain main-main dan tidak serius. ‎ ‎Purwoko menegaskan, SK Sekda DKI dikeluarkan oleh Presiden Prabowo, sehingga apabila Sekda Uus tidak mampu menjadi jembatan antara daerah dan pemerintah dalam menyukseskan program prioritas, sebaiknya yang bersangkutan diganti dengan sosok lain yang lebih mampu dan serius. ‎ ‎Selain itu, tren kasus riil bulanan pada tahun 2026 menunjukkan jumlah kasus aktif balita stunting di Jakarta masih berada pada kisaran 510 hingga 520 kasus, termasuk pada periode April 2026. ‎ ‎”Jakarta sebagai ibu kota negara masih memiliki prevalensi stunting 17,2 persen. Ini menjadi perhatian serius dan harus ditangani secara maksimal agar target penurunan stunting dapat tercapai,” kata Purwoko. ‎ ‎Secara nasional, berdasarkan data SSGI dan Kementerian Kesehatan, wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi masih berada di kawasan Indonesia Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat memiliki prevalensi stunting sekitar 37 persen, disusul Sulawesi Barat sekitar 35,4 persen, serta sejumlah wilayah di regional Papua seperti Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan yang mencatatkan prevalensi di atas 30 persen. ‎ ‎Ia juga meminta Kepala BGN yang baru untuk melakukan evaluasi terhadap nota kesepahaman (MoU) yang sebelumnya telah ditandatangani antara BGN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. ‎ ‎Menurutnya, implementasi kerja sama tersebut belum berjalan maksimal di lapangan. Purwoko bahkan menilai perlu dilakukan penelusuran terhadap berbagai kendala yang menyebabkan program tersebut belum memberikan hasil optimal. ‎ ‎”MoU yang sudah dilakukan antara BGN dan Pemprov DKI jangan sampai sia-sia. Kepala BGN yang baru perlu mengevaluasi kembali pelaksanaannya agar tujuan program MBG benar-benar tercapai,” ujarnya. ‎ ‎Dalam kesempatan itu, Purwoko juga menyoroti peran Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Uus Kuswanto. Ia menilai jajaran birokrasi daerah harus menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung program pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan gizi masyarakat dan penurunan stunting. ‎ ‎Purwoko meminta seluruh pihak untuk tidak menghambat pelaksanaan program yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. ‎ ‎Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa keberhasilan menurunkan angka stunting akan menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran menjelang tahun 2029. ‎ ‎”Jangan sampai kasus stunting masih tinggi menjelang 2029 karena hal itu dapat memengaruhi kredibilitas pemerintahan Prabowo-Gibran. Semua pihak harus bekerja serius untuk memastikan program-program penanganan stunting berjalan efektif,” tegasnya. ‎ ‎Sementara itu, dari sisi jumlah kasus balita stunting secara akumulatif, Provinsi Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah kasus terbanyak karena memiliki populasi penduduk yang sangat besar. ‎ ‎Purwoko berharap kepemimpinan baru di BGN dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga target percepatan penurunan stunting serta keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis dapat tercapai secara merata di seluruh Indonesia.

INDOPOS
Juni 8, 2026
0 Comments

Interupsi di Sidang Paripurna Jadi Sorotan, PDIP Minta Ketua DPRD DKI Baru Buat Aturan Jelas

INDOPOS-Intrupsi yang kerap dilakukan sejumlah anggota DPRD DKI cenderung menjadi panggung unjuk gigi anggota DPRD DKI. Hal itu dikarenakan, intrupsi yang disampaikan tidak sesuai dengan tema sidang paripurna yang sedang berlangsung. Menyikapi itu, Penasehat Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Jhony Simanjuntak, berharap pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat wibawa sidang paripurna melalui penegakan aturan yang lebih jelas, khususnya terkait mekanisme interupsi. Menurut Jhony, kepemimpinan baru perlu melanjutkan berbagai hal positif yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya, sekaligus melakukan perbaikan terhadap sejumlah aspek yang masih menjadi catatan dalam pelaksanaan rapat paripurna. “Saya kira secara sederhana, apa yang baik dari ketua yang lama dilanjutkan. Tetapi mana yang menurut evaluasi masih kurang, itu yang diperbaiki,” ujar Jhony, Senin (8/6/2026). Jhony menilai forum rapat paripurna harus menjadi ruang yang berwibawa dan fokus pada agenda yang sedang dibahas. Karena itu, aturan main yang telah disepakati bersama harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota dewan. Salah satu hal yang menjadi sorotan, kata dia maraknya interupsi dalam sidang paripurna. Menurutnya, interupsi memang merupakan hak anggota dewan dan dibenarkan dalam tata tertib, namun penggunaannya harus tetap relevan dengan pokok pembahasan. “Interupsi dibenarkan, tetapi kalau terlalu banyak juga tidak bagus. Apalagi jika tidak ada relevansinya dengan tema atau pokok bahasan yang sedang dibahas dalam paripurna,” katanya. Jhony menjelaskan, sejumlah persoalan yang kerap disampaikan melalui interupsi sebenarnya dapat dibahas di tingkat komisi sesuai bidang masing-masing. Karena itu, ia mengingatkan agar sidang paripurna tidak dijadikan sarana untuk mencari perhatian publik. “Ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu disampaikan di paripurna dan cukup dibahas di komisi masing-masing. Jangan sampai forum paripurna hanya menjadi ajang mencari panggung,” ujarnya. Lebih lanjut, anggota DPRD DKI 4 periode itu berharap Ketua DPRD DKI Jakarta yang baru segera merapatkan barisan bersama para wakil ketua untuk menyusun kesepakatan dan aturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan rapat paripurna. Menurut Jhony, penyusunan aturan tersebut dapat melibatkan Badan Kehormatan DPRD agar terdapat pedoman yang jelas mengenai batasan dan mekanisme interupsi dalam sidang. “Saya berharap ketua baru bersama jajaran wakil ketua membuat aturan main yang jelas, bahkan bila perlu melibatkan Badan Kehormatan. Perlu dirumuskan kembali seperti apa sebenarnya rapat paripurna itu,”.katanya. Ia juga meminta pimpinan DPRD bersikap tegas dalam menjaga marwah lembaga legislatif. Salah satunya dengan menggelar rapat gabungan pimpinan guna membahas batasan-batasan interupsi sehingga sidang dapat berjalan lebih tertib dan efektif. “Pimpinan DPRD harus tegas. Bangun rapat gabungan pimpinan untuk membahas sejauh mana batasan interupsi itu dan kapan interupsi dapat dilakukan. Dengan begitu, rapat paripurna bisa berjalan lebih baik dan lebih berwibawa,” tandasnya. (***)

INDOPOS
Juni 6, 2026
0 Comments

Malaysia Fair 2026 Jadi Ajang Perluasan Pasar Medical Tourism di Indonesia ‎

INDOPOS-Malaysia terus memperkuat posisinya sebagai destinasi unggulan medical tourism di kawasan Asia Tenggara melalui penyelenggaraan Malaysia Fair 2026 yang berlangsung pada 4-7 Juni 2026 di Main Atrium Gandaria City, Jakarta. ‎ ‎Pameran yang digelar oleh Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) bersama Tourism Malaysia itu menjadi bagian dari kampanye Malaysia Year of Medical Tourism 2026 (MYMT 2026) bertema “Healing Meets Hospitality” yang menyasar masyarakat Indonesia. ‎ ‎Acara pembukaan berlangsung meriah pada Jumat, 5 Juni 2026, dengan penampilan tarian tradisional Malaysia, dilanjutkan pidato sejumlah pejabat terkait, yakni Chief Executive Officer MHTC Suriaghandi Suppiah, Director General of Tourism Malaysia Mohd Amirul Rizal Abdul Rahim, serta Kuasa Usaha Kedutaan Malaysia di Indonesia Farzamie Sarkawi. ‎ ‎Peresmian pameran ditandai dengan pembukaan kado raksasa sebagai simbol dimulainya Malaysia Fair 2026, yang juga dimeriahkan penampilan memukau Brand Ambassador MHTC, Dato’ Sri Siti Nurhaliza. ‎ ‎Dalam sambutannya, CEO MHTC, Suriaghandi Suppiah, mengatakan Malaysia Fair 2026 menjadi sarana untuk memperkenalkan keunggulan Malaysia sebagai tujuan layanan kesehatan berkelas dunia yang didukung puluhan rumah sakit terkemuka. ‎ ‎”Melalui Malaysia Fair 2026, kami berharap dapat memperkenalkan keunggulan Malaysia sebagai destinasi layanan kesehatan terkemuka melalui berbagai layanan spesialis yang disediakan oleh 20 rumah sakit anggota MHTC di sini,” ujarnya. ‎ ‎Ia menambahkan bahwa Malaysia tidak hanya menawarkan fasilitas medis bertaraf internasional, tetapi juga pengalaman perawatan yang nyaman dan menyeluruh bagi pasien internasional. ‎ ‎Sementara itu, Director General of Tourism Malaysia, Mohd Amirul Rizal Abdul Rahim, menegaskan bahwa pasar Indonesia menjadi salah satu prioritas utama dalam pengembangan sektor wisata medis Malaysia. ‎ ‎”Saat ini, kami menjadikan wisata medis sebagai prioritas di pasar Indonesia,” ujarnya. ‎ ‎Tourism Malaysia, kata dia, menawarkan berbagai paket wisata medis yang mengombinasikan layanan kesehatan dengan kunjungan ke sejumlah destinasi populer seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Melaka, hingga Johor Bahru. ‎ ‎Bahkan, Malaysia juga mulai memperkenalkan Sabah dan Sarawak sebagai destinasi baru yang menggabungkan layanan kesehatan dengan wisata alam. ‎ ‎Di kesempatan yang sama, Kuasa Usaha Kedutaan Malaysia di Indonesia, Farzamie Sarkawi, mengungkapkan tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap layanan kesehatan di Negeri Jiran. ‎ ‎”Sedangkan tahun lalu, ada 970 ribu wisatawan medis dari Indonesia yang merupakan peningkatan sebesar 2,3 persen dalam hal kedatangan pada tahun 2024,” kata dia. ‎ ‎Menurut Farzamie, angka tersebut mencerminkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap kualitas layanan medis, kemudahan akses, serta standar hospitalitas yang ditawarkan Malaysia. ‎ ‎Rumah sakit terkemuka yang berpartisipasi meliputi Flagship Medical Tourism Hospital (FMTH) MHTC, yaitu Island Hospital Penang, Institut Jantung Negara, Mahkota Medical Centre, dan Subang Jaya Medical Centre, serta rumah sakit anggota lainnya seperti Alpha IVF & Women’s Specialists, Ampang Puteri Specialist Hospital, Cengild G.I Medical Centre, Damansara Specialist Hospital, Damansara Specialist Hospital 2, GenPrime Everlink Fertility Centre, Hospital Picaso, MSU Medical Centre, Northern Heart Hospital Penang, OasisEye Specialists, Optimax Eye Specialist Centre, Penang Adventist Hospital, Puteri Specialist Hospital, Regency Specialist Hospital, Sunway Medical Centre, dan Sunway Medical Centre Penang. ‎ ‎Pengunjung dapat memperoleh berbagai pilihan layanan dan penawaran, mulai dari layanan kesehatan unggulan, paket wisata, dan beragam pilihan destinasi menarik, sekaligus berinteraksi langsung dengan penyedia layanan kesehatan dari Malaysia. (***) ‎ ‎

INDOPOS
Juni 4, 2026
0 Comments

‎H. Ahmad Azran Resmi Pimpin FORKABI Periode 2026–2031, Tahyudin Aditya Jabat Sekjen ‎

INDOPOS-H. Ahmad Azran resmi terpilih sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) periode 2026–2031 dalam Musyawarah Besar (Mubes) VI yang digelar di Padepokan MADAS Nusantara, Depok, pada 23 Mei 2026. Dalam forum yang sama, Drs. Tahyudin Aditya terpilih sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) FORKABI. ‎ Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dengan Nomor AHU-0000866. AH. 01.08.Tahun 2026 juga telah terbit, yang semakin memperkuat legalitas organisasi ini. ‎ ‎Pasca terpilihnya kepengurusan baru, FORKABI langsung menggelar acara syukuran sebagai bentuk rasa syukur atas terselenggaranya Mubes VI dan telah diterbitkannya Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia. ‎ ‎Sekjen FORKABI, Tahyudin Aditya, menegaskan bahwa terpilihnya H. Ahmad Azran sebagai Ketua Umum merupakan hasil dari proses organisasi yang sah dan sesuai mekanisme yang berlaku. ‎ ‎”H. Ahmad Azran telah resmi terpilih sebagai Ketua Umum FORKABI dan kepengurusan yang terbentuk juga telah mendapatkan pengesahan melalui SK Kementerian Hukum. Kini saatnya seluruh keluarga besar FORKABI bersatu dan mengakhiri berbagai polemik yang selama ini terjadi,” ujar Tahyudin. ‎ ‎Menurut Tahyudin, proses penyelenggaraan Mubes VI berawal dari berakhirnya masa kepemimpinan Ketua Umum sebelumnya, H. Abdul Ghoni. ‎Ia menjelaskan bahwa masa bakti kepemimpinan H. Abdul Ghoni secara de facto telah berakhir pada 1 Februari 2026 dan secara de jure berakhir pada 6 Mei 2026. ‎ ‎Seiring berakhirnya masa kepengurusan tersebut, Majelis Pertimbangan Organisasi Pusat (MPOP) melakukan korespondensi kepada Badan Pengurus Harian (BPH) yang dipimpin H. Abdul Ghoni agar segera melaksanakan Mubes VI serta mengembalikan status dan kedudukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) FORKABI yang sebelumnya dibekukan. ‎ ‎Namun, menurut Tahyudin, surat dan peringatan yang disampaikan MPOP tersebut tidak mendapatkan tindak lanjut sebagaimana mestinya. ‎ ‎”MPOP kemudian mengundang para pengurus BPH yang telah demisioner serta para pengurus DPD untuk membahas kondisi organisasi. Dari hasil pertemuan tersebut dibentuk kepengurusan karateker yang saya pimpin untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Mubes VI,” jelasnya. ‎ ‎Karateker kemudian menyelenggarakan Mubes VI pada 23 Mei 2026 yang menghasilkan sejumlah keputusan penting, termasuk menetapkan H. Ahmad Azran sebagai Ketua Umum FORKABI periode 2026–2031. ‎ ‎Dengan telah terbentuknya kepengurusan baru dan diterbitkannya SK pengesahan dari Kementerian Hukum, Tahyudin berharap seluruh elemen FORKABI dapat kembali bersatu demi kemajuan organisasi. ‎ ‎”Kami mengajak seluruh kader, pengurus, dan keluarga besar FORKABI untuk mengedepankan persatuan, meninggalkan perbedaan, dan bersama-sama membangun FORKABI yang lebih kuat, solid, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Betawi dan bangsa Indonesia,” tegasnya. ‎Terpilihnya H. Ahmad Azran dan Drs. Tahyudin Aditya diharapkan menjadi momentum baru bagi FORKABI untuk memperkuat konsolidasi organisasi, menjaga nilai-nilai budaya Betawi, serta meningkatkan kontribusi organisasi dalam pembangunan sosial kemasyarakatan di berbagai daerah. (***)

INDOPOS
Juni 4, 2026
0 Comments

‎Bongkar Total Dugaan Korupsi di BGN, Ketua DPP MPG Bidang Komunikasi Purwoko: Tutup Semua Dapur yang Terafiliasi Dadan dan Buka ke Publik!

INDOPOS-Jakarta – Ketua DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Bidang Komunikasi, Purwoko, menyoroti mencuatnya kasus korupsi yang menyeret nama Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dan jajaran petinggi BGN. ‎ ‎Menyikapi perkembangan tersebut, Purwoko mendesak agar seluruh dapur yang telah beroperasi maupun yang masih dalam proses operasional dan diduga terafiliasi dengan Dadan segera dihentikan kegiatannya untuk kepentingan transparansi dan penegakan hukum. ‎ ‎Menurut Purwoko, langkah tegas perlu diambil guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program-program yang dijalankan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat luas. ‎ ‎“Jika benar terdapat persoalan hukum yang sedang diproses aparat penegak hukum, maka seluruh dapur yang sudah beroperasi maupun yang sedang dalam tahap persiapan dan terafiliasi dengan pihak yang bersangkutan wajib ditutup sementara sampai ada kejelasan,” ujar Purwoko dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026). ‎ ‎Ia menegaskan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum harus membuka seluruh informasi yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan tersebut secara transparan kepada masyarakat. Menurutnya, keterbukaan menjadi kunci untuk mencegah munculnya spekulasi dan menjaga kredibilitas program pemerintah. ‎ ‎Purwoko juga meminta agar seluruh aliran anggaran, proses pengadaan, penunjukan mitra, hingga pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut diungkap secara terbuka. ‎“Jangan ada yang ditutup-tutupi. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan, siapa saja yang terlibat, dan sejauh mana dugaan penyimpangan itu terjadi. Semua harus dibuka secara terang benderang,” tegasnya. ‎ ‎Lebih lanjut, Purwoko mengatakan bahwa apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum, maka proses penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Ia meminta agar siapapun yang terlibat, baik pejabat maupun pihak swasta, diproses sesuai ketentuan yang berlaku. ‎ ‎MPG, kata Purwoko, mendukung penuh langkah aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas setiap dugaan tindak pidana korupsi. Ia berharap penanganan perkara dilakukan secara profesional, independen, dan bebas dari intervensi pihak manapun. ‎ ‎“Korupsi adalah musuh bersama. Karena itu pengusutannya harus dilakukan secara menyeluruh dan transparan agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tetap terjaga,” pungkasnya. ‎ ‎Pada kesempatan yang sama, Purwoko juga menyampaikan ucapan selamat kepada Nanik S. Deyang yang disebutnya sebagai Ketua BGN yang baru. ‎“Saya selaku Ketua DPP MPG Bidang Komunikasi mengucapkan selamat kepada Ketua BGN yang baru, Nanik S. Deyang. Selamat bertugas dan semoga amanah,” katanya. ‎ ‎Soroti Program MBG di DKI Jakarta ‎ ‎Purwoko turut menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di DKI Jakarta yang menurutnya belum berjalan maksimal. ‎ ‎Ia menyinggung adanya nota kesepahaman (MoU) antara BGN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Uus Kuswanto. Namun, menurutnya, implementasi kerja sama tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal. ‎ ‎“MBG di DKI penyerapannya masih sangat minim. Ini menunjukkan tindak lanjut dari MoU tersebut belum maksimal,” ujarnya. ‎ ‎Purwoko menilai apabila Sekda DKI Jakarta tidak mampu mengakomodasi dan menjembatani pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap jabatannya. ‎ ‎“Kalau Sekda DKI tidak bisa atau tidak mau mengakomodir MBG, maka patut dipertimbangkan untuk diganti dari jabatan Sekda. Jika program tidak berjalan, maka harus ada evaluasi dan tindakan tegas,” kata Purwoko. ‎ ‎Ia berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi agar program-program strategis nasional, termasuk MBG, dapat berjalan efektif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (***) ‎

INDOPOS
Juni 3, 2026
0 Comments

Korban KDRT Datangi Komnas Perempuan Harapkan Keadilan

INDOPOS-JAKARTA– Pihak keluarga korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) perempuan berinisial MS (34 tahun) yang merupakan ibu dua orang anak lewat kuasa hukumnya bersama orang tua korban mendatangi Komisi Nasional (Komnas) Perempuan di Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026) siang. Kuasa hukum dari MS yakni Furba Indah, mendatangi Komnas Perempuan Jakarta, untuk menyampaikan perkembangan kasus yang ditanganinya. Sebagai informasi, fakta-fakta persidangan dalam kasus KDRT dialami MS tersebut tengah berjalan dan sudah melewati agenda replik. “Karena hingga saat ini eks suami dari MS, terdakwa berinisial R, 45, hanya dituntut dengan pasal yang terbilang ringan,” ungkap Furba kepada awak media di Komnas Perempuan Jakarta, Selasa. Lebih lanjut, Furba mengatakan, kondisi psikis MS saat ini masih terguncang, dan masih terus mendapatkan terapis dari psikolognya. Ada banyak ahli yang mengatakan bahwa kasus ini memang tidak layak di pasal 44 ayat 4 PKDRT maksimal hukuman 4 bulan penjara atau hanya dituntut didakwa pasal 44 ayat 4 tersebut. Bahkan Ahli Pidana Alfitra menyatakan pada fakta persidangan menilai minimal bahkan dituntut di Pasal 44 ayat 2 (maksimal hukuman 10 tahun kurungan), dan minimal pasal 44 ayat 1 (maksimal hukuman 5 tahun penjara). Adanya tuntutan dari Kejaksaan dan replik dari JPU tetap berdalil di pasal 44 ayat 4 Undang-Undang PKDRT, membuat kondisi korban MS sempat down kembali dan sakit tidak dapat beraktifitas. “Fakta dalam persidangan yang ada, ahli dalam pernyataan beliau mengatakan kenapa (terdakwa) layak dikenakan pasal 44 ayat 2, karena memang MS mengalami kekerasan terus berulang. Kedua, kondisi psikis yang dialami korban hingga kini. Sehingga, menurutnya, itu sudah memenuhi unsur dugaan tindak pidana di pasal 44 PKDRT,” katanya. Komnas Perempuan sendiri, kata dia, mereka akan terus mendampingi dan memantau kasus KDRT ini dan berkenan memberikan rekomendasi kepada MS. “Terkait kasus, pascaadanya tuntutan yang tidak sesuai fakta persidangan, korban MS juga sudah melaporkan perilaku Jaksa itu ke Asisten Pengawas di Kejati Banten, dan saat ini sedang proses pemeriksaan,” tegas Furba. Sementara, Ibunda MS, Endang mengaku kecewa atas kasus dialami anaknya. Dia kecewa mendengar adanya tuntutan kepada terdakwa dengan pasal 44 ayat 4 PKDRT. Karena pihak keluarga sudah sangat disakiti dan dipermalukan. Anaknya MS yang sudah dikaruniai dua anak, sempat disekap lima hari di dalam kamar mandi dan hanya diberi makan biskuit Khong Guan. Lalu, Lebaran tidak boleh menemui dirinya yang notabene adalah Ibundanya sendiri. “Kasus KDRT dialami anak saya ini terjadi pada tahun 2021-2023. Anak saya dicaci maki, dipermalukan, di KDRT, dan kami dipermalukan di kampung sendiri, saya kecewa kalau terdakwa hanya dihukum 4 bulan penjara, tidak adil dengan apa yang dialami anak saya,” ucap Endang.(***)

INDOPOS
Juni 3, 2026
0 Comments

‎Kapolsek Kelumpang Tengah Lama dan Baru Gelar Serah Terima Jabatan ‎Kotabaru

‎INDOPOS– Kalsel – Polsek Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, menggelar kegiatan serah terima jabatan (sertijab) Kapolsek lama kepada Kapolsek yang baru pada Selasa (2/6/2026). ‎ ‎Kegiatan yang berlangsung di Mapolsek Kelumpang Tengah tersebut dihadiri unsur Forkopimcam, tokoh masyarakat, tokoh agama, anggota Polsek Kelumpang Tengah, serta sejumlah tamu undangan lainnya. ‎ ‎Pergantian kepemimpinan ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi di lingkungan Polri guna meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat. Sebelumnya, pergantian sejumlah Kapolsek di jajaran Polres Kotabaru telah dilakukan melalui proses serah terima jabatan yang dipimpin Kapolres Kotabaru AKBP Doli M. Tanjung. ‎ ‎Dalam sambutannya, Kapolsek lama menyampaikan terima kasih kepada seluruh personel dan masyarakat Kelumpang Tengah atas dukungan serta kerja sama yang telah terjalin selama masa tugasnya. Ia berharap sinergi antara kepolisian dan masyarakat dapat terus terjaga demi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif. ‎ ‎Sementara itu, Kapolsek yang baru memperkenalkan diri dan memohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab di wilayah hukum Polsek Kelumpang Tengah. Ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. ‎ ‎Acara sertijab berlangsung dengan khidmat dan penuh keakraban. Kegiatan ditutup dengan ramah tamah serta pemberian ucapan selamat kepada pejabat lama dan pejabat baru. ‎ ‎Laporan: Saberan, SH

INDOPOS
Juni 2, 2026
0 Comments

PKDP Laporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri, Desak Penindakan atas Dugaan Ujaran Kebencian terhadap Masyarakat Minang

‎INDOPOS-Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Keluarga Daerah Pariaman (DPP PKDP) dan Sekitarnya secara resmi melaporkan Permadi Arya atau yang dikenal sebagai Abu Janda ke Bareskrim Polri terkait dugaan ujaran kebencian yang dinilai menghina masyarakat Sumatera Barat (Minang), Selasa (2/6/2026). ‎ ‎Laporan tersebut dilayangkan menyusul pernyataan Abu Janda yang menyebut Sumatera Barat dan Jawa Barat sebagai daerah yang “barbar”. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat Minang yang menilai ucapan itu tidak hanya menyinggung, tetapi juga berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. ‎ ‎Sekretaris Jenderal DPP PKDP, Irwandi, S.H., M.M., M.H., menyatakan bahwa pernyataan tersebut telah melukai perasaan masyarakat Sumatera Barat secara keseluruhan. Menurutnya, penggunaan istilah “barbar” merupakan bentuk penghinaan terhadap identitas dan budaya masyarakat Minangkabau yang selama ini dikenal menjunjung tinggi nilai adat, budaya, dan pendidikan. ‎ ‎“Pernyataan tersebut dinilai menghina dan menyakiti seluruh masyarakat Sumatera Barat. Selain itu, juga berpotensi membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” ujar Irwandi. ‎ ‎Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PKDP Suwirman Sikumbang, S.H., M.H., menjelaskan, bahwa dalam bahasa Indonesia, istilah “barbar” memiliki konotasi negatif karena merujuk pada perilaku yang dianggap tidak beradab atau primitif. Karena itu, penyebutan tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya Minangkabau yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Barat. ‎ ‎Ia menegaskan, laporan yang disampaikan merupakan langkah hukum untuk menjaga marwah masyarakat Minang serta mencegah munculnya sentimen yang dapat mengganggu keharmonisan sosial. ‎ ‎DPP PKDP melalui laporan tersebut mendesak Bareskrim Polri untuk segera menindaklanjuti dan memproses kasus tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mereka menilai pernyataan yang disampaikan Abu Janda telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan berpotensi memicu konflik sosial apabila tidak ditangani secara serius. ‎ ‎“Kami meminta aparat penegak hukum bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Pernyataan seperti ini sangat meresahkan, membahayakan persatuan, serta menyakiti masyarakat,” tegasnya. ‎ ‎Turut hadir dalam pelaporan hari ini, sejumlah pengurus dan perwakilan organisasi, Sekjen Junaedi Ichsan Sikumbang, S.H. dan sejumlah pengurus lain. ‎ ‎Mereka berharap segera ada tindakan tegas terhadap Abu Janda sesuai hukum yang berlaku. (wok)

INDOPOS
Mei 30, 2026
0 Comments

Kapolres Kotabaru pimpin sertijab pejabat utama dan kapolsek, tekankan pelayanan prima untuk masyarakat

INDOPOS-KOTABARU – Kapolres Kotabaru, Doli M. Tanjung, memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat utama dan kapolsek jajaran Polres Kotabaru, Jumat (29/5/2026). Pergantian jabatan ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi sekaligus upaya meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Dalam amanatnya, Kapolres menegaskan bahwa pejabat yang mendapat amanah baru harus segera beradaptasi dengan lingkungan kerja serta meningkatkan pengawasan terhadap personel di wilayah tugas masing-masing. “Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan tingkatkan pengawasan kepada seluruh anggota agar terhindar dari pelanggaran yang dapat menurunkan citra Polri di mata masyarakat,” tegas Kapolres. AKBP Doli M. Tanjung juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Polri dan ASN Polres Kotabaru atas dedikasi, loyalitas, serta integritas yang telah ditunjukkan dalam menjalankan tugas, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Kotabaru tetap terjaga dengan baik. Dalam sertijab tersebut, sejumlah jabatan strategis resmi berganti. Di antaranya IPTU Cun Cun Subartono sebagai Ps. Kasipropam Polres Kotabaru, IPTU Charles Panggabean sebagai Ps. Kasat Binmas Polres Kotabaru, IPTU M. Rifani sebagai Ps. Kapolsek Kelumpang Selatan, IPDA Budi Murahman sebagai Ps. Kapolsek Kelumpang Hilir, IPDA Sudirman Padri sebagai Ps. Kapolsek Kelumpang Tengah, serta IPDA Feliks Lewi Hariandja sebagai Ps. Kapolsek Hampang. Kapolres berharap para pejabat baru dapat membawa energi dan inovasi dalam pelaksanaan tugas, sekaligus memperkuat pelayanan publik, penegakan hukum, serta pemeliharaan keamanan di wilayah hukum Polres Kotabaru. Menutup amanatnya, Kapolres mengingatkan seluruh personel agar terus melaksanakan arahan Presiden RI, Kapolri, dan Kapolda Kalimantan Selatan dengan mengedepankan profesionalisme, integritas, soliditas internal, serta sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan. Melalui pergantian pejabat ini, Polres Kotabaru diharapkan semakin optimal dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Kotabaru. (Saberan SH)

INDOPOS
Mei 26, 2026
0 Comments

Qurban Presisi Polsek Kelumpang Tengah, Wujud Kepedulian Polri untuk Masyarakat

‎INDOPOS–Dalam rangka menyambut Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, jajaran Polsek Kelumpang Tengah melaksanakan kegiatan sosial keagamaan melalui penyerahan hewan kurban kepada masyarakat. ‎ ‎PLH Kapolsek Kelumpang Tengah, Ipda W. Bagus Pratama, SH., pada Selasa (26/5/2026) melalui anggota Polsek menyerahkan satu ekor sapi kurban kepada pengurus Masjid Al-Ikhlas di Desa Geronggang, Kabupaten Kotabaru. ‎ ‎Kegiatan Qurban Presisi tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara aparat kepolisian dengan warga. ‎ ‎Ipda W. Bagus Pratama mengatakan, kegiatan kurban ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui sunnah Rasulullah SAW dalam berkurban, sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan personel Polri. ‎ ‎Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat soliditas dan sinergitas antara Polri dengan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga sekitar. ‎ ‎“Melalui kegiatan kurban ini, kami berharap hubungan baik antara Polri dan masyarakat semakin erat serta dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian sosial,” ujarnya. ‎ ‎Penyerahan sapi kurban tersebut disambut baik oleh pengurus Masjid Al-Ikhlas dan masyarakat Desa Geronggang yang mengapresiasi kepedulian Polsek Kelumpang Tengah terhadap warga. ‎ ‎Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh suasana kekeluargaan dengan semangat “Polri Untuk Masyarakat”. ‎ ‎INDOPOS NEWS KALSEL ‎Saberan, SH ‎POLRI UNTUK MASYARAKAT ‎CALL CENTER POLRI 110 ‎

INDOPOS
Mei 26, 2026
0 Comments

Mafia Tanah Bikin Resah, Warga Banjarmasin Soroti Kinerja BPN Banjarbaru

INDOPOS-Jakarta, – Seorang warga Banjarmasin, David Pangestu, mendatangi Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Kamis, 21 Mei 2026, untuk melaporkan dugaan maladministrasi terkait tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. David diterima langsung oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman. Dalam laporannya, David menilai BPN Kota Banjarbaru tidak menjalankan putusan pengadilan terkait pencabutan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10141 atas nama AGH di kawasan Jalan Aneka Tambang, Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru. Padahal, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 103K/TUN/2020 tertanggal 9 Maret 2020 telah memerintahkan pencabutan sertipikat tersebut. Putusan itu kemudian diperkuat dengan surat inkracht PTUN Banjarmasin serta Penetapan Eksekusi PTUN Banjarmasin Nomor 34/PEN-Eks/2018/PTUN.BJM pada tahun 2022. Namun hingga kini, menurut David, putusan tersebut belum juga dijalankan. Padahal penetapan eksekusi dari pengadilan seharusnya menjadi dasar kuat bagi BPN Kota Banjarbaru untuk segera melaksanakan putusan PTUN karena sifatnya telah final dan mengikat. “Seharusnya BPN tetap menjalankan penetapan eksekusi PTUN tersebut. Kalau sejak awal putusan PTUN dilaksanakan, maka tidak akan muncul lagi gugatan-gugatan baru atas objek tanah yang sama. Karena tidak dijalankan, akhirnya konflik terus berkembang dan kepastian hukum menjadi kabur,” ujar David, Selasa (26/5/2026). Ia menilai keberadaan gugatan perdata lain yang muncul belakangan tidak semestinya dijadikan alasan untuk mengesampingkan putusan PTUN yang telah inkracht dan memiliki kekuatan hukum tetap. “Penetapan Eksekusi dari PTUN Banjarmasin sudah ada, tetapi BPN tidak melaksanakannya. Ini yang membuat masyarakat bertanya-tanya. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kepastian hukum,” katanya. Menurut David, lambannya pelaksanaan putusan tersebut justru membuka ruang munculnya konflik berkepanjangan, tumpang tindih klaim kepemilikan, hingga lahirnya perkara-perkara baru atas objek tanah yang sama. Menanggapi persoalan itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Ahmad Suhaimi, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima permohonan pembatalan SHM atas nama AGH berdasarkan rangkaian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Suhaimi, Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru kemudian meneruskan permohonan tersebut ke Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan sesuai mekanisme administrasi pertanahan. Namun proses pembatalan itu tidak berlanjut karena objek tanah yang sama kembali menjadi perkara perdata di pengadilan. Bagi pihak David, disinilah letak persoalannya. BPN tidak segera melaksanakan putusan PTUN sejak awal akhirnya memicu konflik hukum baru yang semakin kompleks. Jika putusan pengadilan segera dilaksanakan, maka sengketa berkepanjangan, gugatan baru, hingga dugaan tumpang tindih administrasi pertanahan dinilai tidak akan terus terjadi. Kasus ini kembali memunculkan sorotan terhadap tata kelola pertanahan di Banjarbaru, terutama terkait kepastian hukum, kepatuhan terhadap putusan pengadilan, dan perlindungan hak masyarakat atas tanah. David berharap Ombudsman RI dapat mendorong adanya tindakan korektif agar putusan pengadilan benar-benar dihormati dan dilaksanakan. “Sekarang saatnya BPN Kota Banjarbaru memberikan kepastian dan keadilan. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat konflik pertanahan yang berlarut-larut karena putusan pengadilan tidak dijalankan,” pungkasnya. Sebelumnya sorotan terhadap BPN Kota Banjarbaru juga muncul dalam kasus lain yaitu Johanis dan Mugdadi. Dalam kasus Johanis, BPN disorot setelah muncul dugaan kejanggalan administrasi pertanahan terkait SHM Nomor 878, termasuk hilangnya dokumen dasar atau warkah yang seharusnya tersimpan di kantor pertanahan. Sementara dalam kasus Mugdadi, BPN kembali menuai kritik karena dinilai tidak transparan dalam membuka informasi terkait SHM Nomor 7721 yang diduga memiliki sejumlah kejanggalan administrasi, termasuk dokumen warkah yang disebut tidak ditemukan dan dugaan perubahan tulisan lokasi tanah pada fotokopi sertipikat saat proses mediasi. (***)

INDOPOS
Mei 25, 2026
0 Comments

Antar Burger untuk Ahmad Dhani, Aldi Taher Terkejut Shafeea juga Ngefans Oasis

INDOPOS-Jakarta – Aldis Taher kembali menjadi sorotan publik setelah membagikan momen pertemuannya dengan Ahmad Dhani di media sosial. Dalam unggahan Instagram Reels miliknya, Aldis mengaku datang sambil mengantarkan burger untuk pentolan Dewa 19 tersebut. Momen itu disebut berlangsung hangat dan penuh candaan. Aldis mengungkapkan bahwa saat berada di studio Ahmad Dhani, ia mendapat kejutan karena bertemu dengan putri Ahmad Dhani, Shafeea, yang disebut ngefans dengan band legendaris asal Inggris, Oasis. “Masya Allah pas nganterin burger ke Om Ahmad Dhani, ternyata Shafeea ngefans Oasis,” tulis Aldis dalam unggahannya. Dalam video tersebut, Aldis juga terlihat berbincang santai bersama Ahmad Dhani. Bahkan, Aldis sempat berseloroh dirinya disebut mirip Liam Gallagher karena gaya dan penampilannya yang unik. Unggahan itu langsung menarik perhatian warganet. Banyak netizen memberikan komentar lucu dan mengaku terhibur dengan tingkah khas Aldis Taher yang selalu tampil percaya diri dan penuh energi. Tak sedikit pula yang menilai pertemuan Aldis Taher dan Ahmad Dhani menjadi salah satu kolaborasi unik di dunia hiburan Tanah Air, terlebih keduanya sama-sama dikenal memiliki karakter yang kuat dan nyentrik.

INDOPOS
Mei 25, 2026
0 Comments

Viral! Oknum Polisi Diduga Ketahuan Selingkuh Dikejar Istri di Polda Sumut

INDOPOS-Medan — Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya video seorang oknum anggota polisi yang diduga dikejar istri sah beserta keluarganya di kawasan Polda Sumatera Utara. Peristiwa yang disebut terjadi pada Kamis, 21 Mei 2026 itu langsung menuai sorotan publik dan banjir komentar warganet. � Instagram + 1 Dalam video viral tersebut, oknum polisi itu tampak berlari di area halaman Polda Sumut sambil dikejar sejumlah orang yang diduga merupakan istri dan pihak keluarga. Situasi sempat memanas hingga oknum anggota tersebut terlihat tersungkur setelah didorong saat keributan terjadi. � YouTube + 1 Narasi yang beredar di media sosial menyebut, keributan dipicu dugaan perselingkuhan yang dilakukan oknum polisi tersebut. Sang istri disebut berusaha mengambil kembali handphone dan kunci mobil yang diduga dibawa oleh suaminya. � Instagram + 1 Video itu pun langsung viral dan memicu kecaman warganet. Banyak netizen menyayangkan dugaan perilaku tidak terpuji aparat penegak hukum yang dinilai dapat mencoreng citra institusi kepolisian. Informasi yang beredar juga menyebut dugaan kasus perselingkuhan tersebut telah dilaporkan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut. Hingga kini belum ada keterangan resmi terkait identitas oknum polisi maupun hasil pemeriksaan internal atas kasus tersebut.

INDOPOS
Mei 24, 2026
0 Comments

Foto Lawas Ahmad Dhani, Pay Burman dan Andy Liany Viral, Warganet: “3 Legend dalam 1 Foto”

INDOPOS-Sebuah unggahan akun Instagram @ericallen1983 mendadak ramai diperbincangkan warganet setelah memposting foto lawas tiga musisi legendaris Indonesia, yakni Ahmad Dhani, Pay Burman dan almarhum Andy Liany. Foto tersebut langsung menarik perhatian pecinta musik tanah air dan dibanjiri komentar nostalgia. Dalam unggahannya, pemilik akun menjelaskan bahwa potret itu diambil saat ketiganya jalan-jalan ke Kanada usai ajang penghargaan BASF Awards 1993. Disebutkan, almarhum Andy Liany saat itu mendapat hadiah perjalanan ke Amerika dan Kanada dari BASF berkat pencapaiannya di kategori Pendatang Baru, Vokalis Rock dan album terlaris lewat album “Misteri”. Sementara grup Dewa 19 juga meraih penghargaan bergengsi lewat album debut mereka bertajuk “19”. Unggahan tersebut sontak menuai ratusan tanda suka dan puluhan komentar dari warganet. Banyak yang mengaku baru pertama kali melihat foto kebersamaan tiga musisi tersebut. “3 legend in 1 pict,” tulis akun @genz90s.media dalam kolom komentar. Komentar lain juga dipenuhi ungkapan nostalgia dan kekaguman terhadap para musisi era 90-an. Bahkan ada warganet yang berharap formasi lawas para musisi tersebut bisa kembali hadir dalam satu panggung. “Menyala idolaku,” tulis akun lainnya sambil menandai Ahmad Dhani dan Pay Burman. Tak sedikit pula netizen yang mengenang sosok Andy Liany dan mengirim doa untuk musisi rock yang telah wafat tersebut. Foto lawas itu kini terus menjadi perbincangan hangat di media sosial karena dianggap menyimpan momen langka yang mempertemukan tiga ikon musik Indonesia dalam satu bingkai.

INDOPOS
Mei 24, 2026
0 Comments

Video Satpol PP Jakarta Pusat Diduga Aniaya Pedagang Es Krim Saat CFD, Tuai Kecaman Warganet

‎INDOPOS-Sebuah video yang memperlihatkan petugas Satpol PP menertibkan seorang pedagang es krim saat kegiatan Car Free Day (CFD) viral di media sosial dan menuai beragam reaksi dari warganet. ‎ ‎Dalam video yang beredar pada Minggu (24/5), terlihat sejumlah petugas Satpol PP mengelilingi seorang pedagang es krim di tengah keramaian CFD. Situasi tersebut memicu perhatian warga di lokasi, termasuk seorang pria berbaju merah yang mempertanyakan tindakan petugas terhadap pedagang tersebut. ‎ ‎Warganet ramai menyoroti cara penertiban yang dinilai kurang humanis. Banyak komentar menyebut tindakan aparat terkesan berlebihan terhadap pedagang kecil yang sedang mencari nafkah di tengah keramaian CFD. ‎“Harusnya ditegur dari awal, bukan saat pedagang lagi layani pembeli,” tulis salah satu akun media sosial. ‎ ‎Komentar lain bahkan menyebut tindakan tersebut tidak mencerminkan rasa kemanusiaan dan dianggap mempermalukan pedagang di depan umum. ‎ ‎Dalam narasi video yang beredar, pedagang disebut sudah cukup lama berjualan di area CFD sebelum akhirnya dihampiri petugas saat sedang melayani pembeli. Setelah sempat terjadi perdebatan dengan warga sekitar, pedagang tersebut akhirnya dilepaskan. ‎ ‎Peristiwa ini kembali memunculkan perdebatan mengenai pola penertiban pedagang kaki lima di ruang publik. Sejumlah warganet meminta pemerintah dan aparat lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif dibanding tindakan yang dianggap intimidatif. ‎ ‎Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai lokasi pasti kejadian maupun alasan penertiban terhadap pedagang es krim tersebut. (wk)

INDOPOS
Mei 24, 2026
0 Comments

‎Didi Apriadi: Prabowo Tegakkan Pasal 33 UUD 1945 Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat

‎INDOPOS–Staf Khusus Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Didi Apriadi memberi apresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto tentang arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2027 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026). ‎ ‎Didi menyebut pidato presiden fokus pada Kerangka Pembangunan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 menjadi tonggak penting pemerintah dalam upaya mejalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.‎ ‎“Menyimak pidato Prabowo membangkitkan optimisme baru akan kesadaran kita sebagai bangsa. Bahwa pemerintah akan mengambil langkah strategis untuk memperkuat pengawasan ekspor sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara secara berbeda,”ujar Didi langsung kepada redaksi melalui seluler, pada Jumat, (21/5/26). ‎ ‎Kebijakan baru ini, lanjut Didi, selaras dengan harapan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rosan Roeslani, yang ditujukan untuk menekan berbagai praktik penyimpangan dalam tata niaga ekspor yang selama ini merugikan negara. ‎ ‎Prosedur ekosistem ekspor penjualan komoditas sumber daya alam, melalui satu pintu PT. Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) yang ditunjuk, menjadi solusi terbaik dalam memperkuat pengawasan ekspor. ‎ ‎“Tujuan kebijakan ini selaras dengan yang dikemukakan Pak Menteri Rosan Roeslani yang juga CEO Danantara, guna mencegah terjadinya under-invoicing dan transfer pricing yang selama ini merugikan keuangan negara. Saatnya kita semua anak bangsa mengawal agar apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam rapat paripurna DPR itu agar bisa terwujud sesuai harapan,’’ tegas Didi. ‎Pidato Presiden Prabowo Subianto tegakkan Pasal 33 UUD 1945 di Sidang Paripurna DPR RI, Di Gedung Palemen Jakarta, Kamis, (20/5/26) ‎ ‎Ketua Masyarakat Cinta Masjid itu juga menegaskan inti dari pidato Presiden Prabowo adalah manifestasi penegakan Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. ‎ ‎Selain itu, kehadiran langsung Presiden di Sidang Paripurna DPR juga menunjukkan penghormatan besar seorang pemimpin tertinggi negara terhadap lembaga legislatif pada Sidang Paripurna DPR yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei. ‎ ‎Penghentian pola ekspor komoditas strategis –utamanya batu bara, nikel dan kelapa sawit–yang selama ini terjadi kebocoran hingga US$ 150 miliar per tahun dan hanya dinikmati segelintir pengusaha besar saja, sudah saatnya diakhiri. Kelak tidak boleh ada lagi Cukong atau pengusaha batubara dan sawit yang bisa mengekspor komoditi itu secara sendiri-sendiri karena terbukti merugikan keuangan negara. ‎ ‎“Keseriusan pemerintah membentuk sebuah lembaga setingkat BUMN khusus mengelola semua ekspor hasil bumi dan tambang Indonesia, menjadi momentum strategis dan selayaknya diapresiasi. Meskipun tahap awal baru menyentuh batu bara, sawit dan nikel. Bukan tidak mungkin nanti akan menyusul emas, tembaga, timah dan produk ekspor lainnya,’’ paparnya. ‎ ‎Didi meyakini kebijakan ini merupakan terobosan baru yang menjanjikan bagi masa depan ekonomi nasional yang lebih mensejahterahkan. ‎ ‎“Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar dan kedepannya seharusnya mampu menjadi fondasi kesejahteraan rakyat apabila dikelola secara benar dan bebas dari kebocoran,” tutupnya. (wok) ‎

INDOPOS
Mei 23, 2026
0 Comments

‎Terkait Korupsi Pengadaan Mesin Jahit, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Diminta Periksa Kadis PPUKM

INDOPOS-Terkait korupsi pengadaan mesin jahit, Dua Pejabat Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Sudin PPKUKM) Kota Administrasi Jakarta Timur ditetapkan sebagai tersangka. ‎ ‎Selain PAR dan DER Kejaksaan Negeri Jakarta Timur juga menetapkanIRM selaku Direktur PT SCS selaku penyedia pengadaan mesin jahit tahun anggaran 2022 sampai dengan 2024. ‎ ‎Diketahui, IRM selaku Direktur PT SCS merupakan penyedia pengadaan mesin jahit tahun 2022 sampai dengan 2024. Keterangan ini berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Tap-2/M.1.13/Fd.2/5/2026 tanggal 18 Mei 2026.. ‎ ‎Kemudian, PAR selaku PPK tahun 2022 berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Tap-1/M.1.13/Fd.2/5/2026 tanggal 18 Mei 2026. Selanjutnya, DER selaku PPK tahun 2023 dan tahun 2024 berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Tap-3/M.1.13/Fd.2/5/2026 tanggal 18 Mei 2026 . ‎ ‎Saat dimintai tanggapan terkait adanya ‎kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mesin jahit di lingkungan Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Sudin PPKUKM) Jakarta Timur. ‎ ‎Aktivis penggiat anti korupsi Ical Samsudin Mengatakan, Seharusnya Kepala Dinas juga harus turut di periksa. Jika memang terbukti melakukan korupsi, Sebagai atasan atau pimpinan seharusnya juga dimintai pertanggung jawaban. Sangsi pertanggung jawaban itu sendiri berupa Penahan atau pemecatan. ‎ ‎Ical Juga menegaskan, Jerat Hukum Bagi Atasan yang Membiarkan dan tanpa melakukan pencegahan terhadap Bawahannya yang melakukan dugaan Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dapat menjerat pimpinan pada instansi. ‎ ‎Terkait korupsi pengadaan mesin jahit, Sejauh manakah tanggung jawab kepala Dinas? ‎ ‎Kepada wartawan Ical Samsudin juga mengatakan, Pada prinsipnya, seorang penyelenggara negara harus menjalankan tugasnya sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik (“AUPB”). ‎ ‎AUPB ini dapat kita temui pengaturannya dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (“UU 28/1999”). ‎ ‎Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (lihat Pasal 1 ayat [6] UU 28/1999). ‎ ‎Ketika seorang penyelenggara negara (dalam hal ini pimpinan instansi pemerintah) membiarkan terjadinya korupsi di instansi yang dipimpinnya, maka dia telah mengesampingkan penyelenggaraan negara yang bersih yaitu penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya (lihat Pasal 1 ayat [2] UU 28/1999). ‎ ‎Lebih jauh, penyelenggara negara tersebut dapat dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan dengan membiarkan dilakukannya korupsi pada instansi yang dipimpinnya dan dapat dijerat dengan Pasal 3 jo Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”).” ujar Ical Samsudin. ‎ ‎Perlu diketahui bahwa proyek pengadaan mesin jahit tersebut diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah DKI Jakarta. Program ini mencakup seluruh wilayah kota administrasi Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, hingga Kepulauan Seribu. Oleh karenanya ‎Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta juga harus turut di periksa.” tandas Ical. ‎

INDOPOS
Mei 23, 2026
0 Comments

Aktivis Anti Korupsi Apresiasi Kerja Cepat Kejari Jakarta Timur Bongkar Kasus Pengadaan Mesin Jahit

INDOPOS-Jakarta – Aktivis penggiat anti korupsi, Ical Syamsudin, mengapresiasi langkah cepat Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dalam mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mesin jahit di lingkungan Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Sudin PPKUKM) Jakarta Timur. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Topik Gunawan menjelaskan, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) telah memeriksa sekitar 30 saksi dan ahli serta mengumpulkan sejumlah alat bukti dalam proses penyidikan kasus tersebut. Dalam perkara ini, Kejari Jakarta Timur menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni IRM selaku Direktur PT SCS sebagai penyedia pengadaan mesin jahit, serta PAR dan DER yang diketahui menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Menurut Ical Syamsudin, pengusutan kasus tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas praktik korupsi di lingkungan pemerintahan. Namun demikian, ia menilai penyidik juga perlu memeriksa pihak lain yang berkaitan dengan proses pengadaan, termasuk pejabat di tingkat lebih tinggi, guna membuka kasus tersebut secara terang-benderang. “Seharusnya Kejari Jakarta Timur juga memeriksa Kepala Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta agar kasus ini benar-benar terbuka dan kejadian serupa tidak terulang lagi,” tegas Ical. Ia berharap penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin jahit tersebut dapat menjadi pelajaran penting bagi seluruh penyelenggara pemerintahan agar lebih transparan dan akuntabel dalam penggunaan anggaran negara. (BK)

INDOPOS
Mei 22, 2026
0 Comments

Budi Awaluddin Diragukan Mampu Jalankan Tugas sebagai Kadishub, Penempatan Pejabat DKI Disorot

INDOPOS-‎Pramono Anung kembali menjadi sorotan terkait proses pelantikan pejabat aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang dinilai penuh kejanggalan dan terkesan terburu-buru. Kritik keras terutama mengarah pada proses pengangkatan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin. ‎ ‎Kalangan DPRD DKI Jakarta mempertanyakan urgensi pelantikan yang dilakukan bulan lalu apabila pada Rabu (20/5/2026) gubernur kembali melantik ratusan pejabat eselon II, III, dan IV secara bersamaan. ‎ ‎“Kalau memang beberapa hari kemudian masih ada pelantikan besar-besaran lagi untuk eselon II, III, dan IV, lalu kenapa sebelumnya harus buru-buru melantik Kadishub? Ini yang menjadi tanda tanya publik. Kan aneh,” ujar sejumlah anggota dewan menanggapi proses tersebut. ‎ ‎Sorotan paling keras datang dari Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh. Ia sejak awal menilai penunjukan Budi Awaluddin sebagai Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta sangat disayangkan karena posisi strategis tersebut semestinya diisi figur dengan kapasitas dan pengalaman kuat di bidang transportasi. ‎ ‎Menurut Nova, jabatan Kepala Dinas Perhubungan bukan sekadar posisi administratif biasa, melainkan jabatan teknis strategis yang menangani persoalan transportasi Jakarta yang semakin kompleks dari hari ke hari. ‎“Berbagai persoalan transportasi di Jakarta terus bertambah belakangan ini. Tentu dengan segala macam permasalahannya yang juga semakin bertambah setiap hari,” kata Nova kepada wartawan. ‎ ‎Ia menilai penempatan figur tanpa latar belakang transportasi berpotensi membuat penanganan masalah transportasi Jakarta tidak berjalan optimal. Terlebih, berdasarkan data yang beredar, baik Kepala Dinas Perhubungan maupun Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat ini sama-sama berasal dari latar belakang ilmu pemerintahan dan bukan spesialis transportasi. ‎ ‎Keduanya diketahui merupakan lulusan STPDN dengan pengalaman birokrasi pemerintahan umum, bukan teknokrat transportasi. Kondisi itu memunculkan kritik bahwa Pemprov DKI Jakarta lebih mengedepankan pendekatan administratif dibanding kebutuhan kompetensi teknis di lapangan. ‎ ‎Pengamat birokrasi pun menilai pola penempatan pejabat seperti ini berbahaya bagi efektivitas pelayanan publik. Sebab, Dishub DKI merupakan salah satu OPD paling strategis yang bersentuhan langsung dengan kemacetan, integrasi transportasi publik, pengaturan lalu lintas, hingga keselamatan pengguna jalan di ibu kota. ‎Sementara itu, Gubernur Pramono Anung menjelaskan pelantikan ratusan ASN pada Rabu dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan agar roda organisasi berjalan optimal. ‎ ‎“Yang pertama, memang nanti sore seperti biasa hari Rabu. Kenapa hari Rabu? Karena saya sengaja dalam melantik itu biasanya hari Rabu supaya ASN yang dilantik naik transportasi umum memakai identitas Betawi: ujung serong, encim, dan sebagainya,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta. ‎ ‎Ia menyebut pelantikan kali ini bukan hanya untuk eselon II, tetapi juga mencakup 891 pejabat eselon III dan IV. ‎Pramono menegaskan dirinya tidak ingin ada jabatan kosong atau terlalu lama diisi pelaksana tugas (Plt). Menurutnya, seluruh posisi strategis harus segera diisi agar organisasi berjalan efektif. ‎“Jadi saya memang berkeinginan semua jabatan itu jangan sampai ada idle dan ada kosong. Karena organisasi itu tercermin bagaimana berjalan dengan baik, sudah tidak ada lagi plt,” ujarnya. ‎ ‎Meski demikian, penjelasan tersebut belum mampu meredam kritik publik terkait pola pelantikan dan penempatan figur di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. DPRD menilai persoalan utama bukan sekadar mengisi kursi kosong, melainkan memastikan pejabat yang ditempatkan benar-benar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jabatan. ‎ ‎Kritik terhadap pengangkatan Kadishub DKI pun kini berkembang menjadi sorotan lebih luas terhadap tata kelola mutasi dan promosi ASN di era kepemimpinan Pramono Anung.

INDOPOS
Mei 22, 2026
0 Comments

Perkuat Eksistensi Masyarakat Adat, MAI Dorong Pemda Se-Indonesia Rancang Perda Living Law

INDOPOS–Majelis Adat Indonesia (MAI) mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk duduk bersama lembaga-lembaga adat guna merancang Peraturan Daerah (Perda) terkait hukum adat. Langkah strategis ini diambil sebagai implementasi nyata dari visi dan misi MAI dalam pelestarian adat dan budaya, sekaligus menyelaraskan regulasi daerah dengan aturan nasional terbaru. Upaya ini merujuk langsung pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law). Regulasi tersebut memberikan ruang yuridis yang kuat bagi pengakuan dan penerapan hukum adat dalam sistem hukum nasional, yang kini diintegrasikan sebagai prioritas utama dalam Program Kerja MAI Tahun 2026. Sebagai langkah konkret, MAI di masing-masing daerah diharapkan segera merampungkan penyusunan naskah akademik untuk diajukan kepada Pemerintah Provinsi. Naskah akademik ini diproyeksikan menjadi pedoman dan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah kabupaten/kota untuk diturunkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Hukum Adat. Sekretaris Jenderal MAI, M. Rafik Datuk Rajo Koaso, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus administratif untuk memastikan hukum adat memiliki kepastian hukum di mata negara. “Langkah ini adalah ikhtiar kita bersama untuk memastikan hukum adat memiliki kekuatan hukum tetap di mata negara. Selain sebagai upaya pelestarian, ini menjadi momentum penting agar sinergisitas antara lembaga adat dan pemerintah daerah dapat terbangun secara kokoh dan berkelanjutan,” ujar M. Rafik. Melalui penguatan regulasi ini, MAI berharap hak-hak tradisional dan tatanan sosial masyarakat adat di seluruh penjuru kepulauan dapat lebih terlindungi, dihormati, dan berjalan selaras dengan pembangunan nasional.

INDOPOS
Mei 21, 2026
0 Comments

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borobudur Gelar PKM Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Melalui Edukasi Kesehatan Preventif dan Kewirausahaan

INDOPOS–DEPOK – Dalam rangka mewujudkan kepedulian nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borobudur sukses menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Kegiatan yang mengusung tema “Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga melalui Edukasi Kesehatan Preventif dan Kewirausahaan” ini dilaksanakan pada Rabu, 20 Mei 2026. Acara tersebut berlangsung dengan tertib dan interaktif di Klinik Mega Kartika, yang berlokasi di Jl. Putri Tunggal No.60, Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Pelaksanaan program pengabdian ini mendapat perhatian khusus dan dukungan penuh dari jajaran pimpinan universitas. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran langsung Wakil Rektor 1 Universitas Borobudur di lokasi acara. Tidak hanya itu, Dekan serta Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borobudur juga turut hadir mendampingi jalannya kegiatan untuk memastikan program edukasi ini berjalan dengan optimal. Untuk memberikan dampak yang komprehensif bagi para ibu rumah tangga, kegiatan PKM ini menghadirkan dua sesi materi utama dari disiplin ilmu yang berbeda. Sesi pertama fokus pada bidang kesehatan preventif (pencegahan) yang disampaikan oleh dr. Bona, seorang Dokter Spesialis Jantung yang juga aktif sebagai pengajar di Universitas Borobudur. Dalam pemaparannya, dr. Bona mengupas tuntas mengenai berbagai langkah pencegahan terhadap penyakit-penyakit yang sering diderita oleh orang tua, salah satunya terkait kesehatan jantung koroner. Setelah pemaparan materi kesehatan selesai, acara dilanjutkan dengan sesi kedua yang berfokus pada penguatan sektor ekonomi. Pada sesi ini, hadir dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur, yaitu Bapak Mohammad Jon Tasrif, SE., MM, untuk memaparkan materi mengenai peluang dan strategi wirausaha di era digital. Materi ini sengaja dirancang untuk membuka wawasan para peserta agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi digital terkini dalam membangun atau mengembangkan usaha rumahan secara mandiri. Melalui perpaduan edukasi kesehatan dan ekonomi ini, para ibu rumah tangga yang hadir sebagai peserta tampak sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian pemaparan hingga sesi tanya jawab. Pada akhirnya, kegiatan ini menjadi bukti bahwa Universitas Borobudur terus berkomitmen dan konsisten dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam memberikan kontribusi serta dampak positif yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat luas. (***)

INDOPOS
Mei 21, 2026
0 Comments

‎Santoso: Sekolah Rakyat Jadi Bagian Program “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”

INDOPOS- Momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 dengan tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara” dinilai sangat relevan dengan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) yang diprogramkan Presiden Prabowo Subianto. ‎ Program SR merupakan salah satu ASTA CITA Presiden Prabowo yang disampaikan dalam visi misi kampanye Pilpres 2024 lalu, yakni meningkatkan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan Indonesia maju. ‎ ‎Hal tersebut disampaikan Santoso, Anggota DPR RI Partai Demokrat periode 2019-2024 yang juga Ketua Dewan Pembina Relawan Prabowo-Gibran, usai memimpin jalannya upacara Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 di halaman kantor PT Brantas Abipraya (Persero). ‎ ‎Menurut Santoso, pembangunan SR yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah untuk menjawab dan mengatasi ketimpangan akses serta kualitas pendidikan yang dialami siswa dari keluarga kurang mampu. Negara, kata dia, wajib membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan mengubah kualitas hidup menjadi lebih baik. ‎ ‎“Jika keluarga kurang mampu terbantu dengan adanya Sekolah Rakyat, maka capaian menuju Indonesia Emas tahun 2045 akan tercapai. Pencapaian itu akan terwujud jika SDM rakyat meningkat dari tahun ke tahun,” ujar Santoso. ‎ ‎Ia menjelaskan, Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi pada periode 2035 hingga 2045, di mana jumlah usia angkatan kerja lebih banyak dibandingkan usia tidak produktif, baik usia anak maupun usia pensiun. ‎ ‎Santoso menilai peningkatan SDM juga akan mempengaruhi peringkat Development Index Education yang dirilis UNDP bagi Indonesia, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara individu maupun dalam kemajuan bangsa. ‎ ‎“Indonesia harus mampu bangkit dari ketertinggalan bangsa lain yang telah maju. Potensi Indonesia untuk maju sangat besar dengan kondisi demografi, sumber daya alam, ekonomi sebagai anggota G20, serta peran Indonesia dalam politik global di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” katanya. ‎ ‎Selain itu, program Sekolah Rakyat dinilai berdampak terhadap pemerataan pembangunan dan memiliki efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Perdagangan bahan material bangunan akan meningkat dan lapangan pekerjaan juga akan tercipta, mulai dari tahap pembangunan hingga operasional Sekolah Rakyat berjalan. ‎ ‎Santoso juga menyoroti komitmen Presiden Prabowo dalam kebijakan politik anggaran pendidikan melalui realisasi mandatory spending anggaran pendidikan yang tidak hanya berfokus pada besaran anggaran, tetapi juga menjangkau masyarakat kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. ‎ ‎Sementara itu, PT Brantas Abipraya (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara di bidang konstruksi dan pembangunan infrastruktur mendapat kehormatan dari pemerintah untuk membangun Sekolah Rakyat di sejumlah daerah bersama BUMN konstruksi lainnya. ‎ ‎Santoso menyebut kepercayaan tersebut merupakan wujud dedikasi kepada negara. Karena itu, pihaknya berkomitmen menjaga kualitas material sesuai ketentuan serta memastikan ketepatan waktu penyelesaian pembangunan gedung Sekolah Rakyat. ‎ ‎“Kita sambut Sekolah Rakyat jelang tahun ajaran 2026 yang bertepatan dengan momentum 118 tahun Kebangkitan Nasional. Selamat datang siswa-siswi Sekolah Rakyat, generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas 2045 yang bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka,” tutup Santoso. (***)

INDOPOS
Mei 20, 2026
0 Comments

Waka Komisi D DPRD DKI Tolak Pergeseran Anggaran di Dinas Lingkungan Hidup

INDOPOS–Wakil Ketua (Waka) Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Idris, menolak keras rencana pergeseran anggaran di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta yang dilakukan tanpa pembahasan bersama DPRD DKI. Menurut Idris, anggaran yang telah disahkan melalui proses panjang tidak bisa serta-merta dihapus atau dialihkan ke program lain tanpa mekanisme yang sesuai aturan. “Anggaran yang saat ini sudah hampir pelaksanaan itu prosesnya panjang. Mulai dari pra-RKPD, RKPD, KUA-PPAS sampai terbit SPD. Semua melalui pembahasan dan seleksi bersama DPRD,” ujar Idris, Rabu (20/5/2026). Ia menegaskan, sejumlah program di DLH yang sebelumnya telah disetujui DPRD justru hendak dihapus oleh pimpinan dinas yang baru. Bahkan, kata dia, pengalihan anggaran dilakukan untuk kegiatan lain yang belum pernah dibahas di DPRD. “Bukan sekadar mengurangi, tapi menghapus anggaran yang sudah disahkan. Kemudian digeser ke kegiatan lain yang sama sekali tidak pernah dibahas di DPRD,” ujarnya. Politisi Partai Nasdem di DPRD DKI itu menilai langkah tersebut menyalahi mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan, apabila ada program yang batal dilaksanakan, maka anggarannya harus lebih dulu dikembalikan ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk dibahas kembali sebelum dialokasikan ke kegiatan baru. “Kalau tidak jadi dilaksanakan, harus dikembalikan dulu ke Banggar. Baru kemudian dibahas untuk dialokasikan ke kegiatan lain. Ada aturan hukumnya,” tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa tata kelola APBD telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. “APBD adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui DPRD. Jadi tidak bisa dinas menghapus atau menggeser anggaran sendiri,” katanya. Menurut Idris, jika tindakan seperti itu dibiarkan, maka fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah akan hilang. “Kalau semua dinas bisa melakukan hal ini, lalu di mana fungsi anggota dewan?. Di mana kontrol dan pengawasan DPRD?. Ini yang tidak boleh terjadi,” ujarnya. Ia juga mengkritik rencana pembangunan atau pengadaan baru yang disebut dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa pembahasan bersama legislatif. “Jangan sampai ada pembangunan dengan anggaran ratusan miliar tanpa perencanaan yang jelas. Ini bisa berdampak hukum,” bener anggota DPRD DKI yang terpilih dari dapil 2 Jakut itu. Idris meminta pimpinan baru DLH DKI tetap menjalankan program yang telah dirancang dan disepakati sebelumnya bersama DPRD. Menurutnya, gagasan baru bisa diajukan dalam pembahasan anggaran berikutnya, tanpa mengabaikan program yang sudah berjalan. “Laksanakan dulu yang sudah ada dan disepakati. Kalau punya ide atau gagasan baru untuk memperbaiki DLH, itu bisa dibahas kemudian secara profesional,” tandasnya.

INDOPOS
Mei 19, 2026
0 Comments

Pengangkatan Budi Awaluddin Jadi Kadishub DKI Dinilai Janggal, Pramono Anung Diminta Kaji Ulang

INDOPOS-Pengangkatan Budi Awaluddin sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta menuai sorotan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung diminta mengkaji ulang keputusan tersebut karena dinilai tidak tepat, terburu-buru, dan menimbulkan tanda tanya publik. ‎ ‎Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, yang juga anggota Komisi B bidang transportasi, Jupiter, menilai proses pengangkatan Budi Awaluddin terkesan tidak wajar. Menurutnya, selain kapasitas Budi yang diragukan untuk memimpin sektor transportasi ibu kota, proses pelantikannya juga dianggap membingungkan karena sudah dilantik namun tidak langsung menjalankan tugas sebagai Kadishub. ‎ ‎“Ini menimbulkan pertanyaan publik. Kalau memang siap menjabat, kenapa setelah dilantik justru harus menunggu beberapa bulan untuk aktif bekerja. Kondisi ini membuat proses pengangkatannya terlihat terburu-buru dan tidak matang,” ujar Jupiter. ‎ ‎Ia menegaskan, jabatan strategis seperti Kepala Dinas Perhubungan seharusnya diisi figur yang memiliki kapasitas kuat, pengalaman memadai, serta mampu menjawab berbagai persoalan transportasi Jakarta yang kompleks. ‎ ‎Menurut Jupiter, pergantian Kadishub DKI Jakarta semestinya dilakukan secara transparan dan berdasarkan kebutuhan organisasi, bukan keputusan yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat. ‎ ‎Sementara itu, pengamat perkotaan Nirwono Joga juga menilai pengangkatan pejabat publik harus dilakukan secara profesional dan terukur. Ia mengingatkan bahwa sektor transportasi Jakarta membutuhkan kepemimpinan yang kuat mengingat berbagai tantangan seperti kemacetan, integrasi transportasi publik, hingga penataan lalu lintas perkotaan. ‎ ‎“Jabatan Kadishub bukan posisi biasa. Harus diisi orang yang benar-benar memahami persoalan transportasi perkotaan dan mampu bekerja cepat. Karena itu proses pengangkatan pejabat harus dilakukan secara matang agar tidak memunculkan persepsi negatif di masyarakat,” kata Nirwono. ‎ ‎Sorotan terhadap pengangkatan Budi Awaluddin pun kini menjadi perhatian publik. Sejumlah pihak meminta Gubernur Pramono Anung mengevaluasi kembali keputusan tersebut demi memastikan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dipimpin figur yang tepat dan profesional. Proses pengangkatannya pun sangat membingungkan publik, karena saat dilantik itu tidak langsung menjabat, namun baru menjabat 1 bulan kemudian. Ada juga yang saat dilantik kemudian menjabat 3 bulan kemudian. (***)

INDOPOS
Mei 17, 2026
0 Comments

‎Rakerda MPG Papua Tengah Bahas Program Kerja dan Dukungan Asta Cita Prabowo-Gibran

INDOPOS-‎Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang dihadiri jajaran DPP, DPW Provinsi Papua Tengah, serta delapan DPD kabupaten se-Papua Tengah. Kegiatan tersebut menjadi forum konsolidasi organisasi sekaligus penyusunan program kerja guna mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. ‎ ‎Acara turut dihadiri Ketua Umum DPP MPG Jimmy S, Sekjen MPG David Lande, serta Ketua DPW MPG Papua Tengah Harun Holombou Homeyo bersama para pengurus pusat dan daerah. ‎ ‎Dalam sambutannya, Ketua DPW MPG Papua Tengah Harun Holombou Homeyo menyampaikan bahwa kepengurusan MPG di Papua Tengah memiliki tanggung jawab besar untuk membantu masyarakat, khususnya di wilayah Pegunungan Tengah Papua. ‎ ‎Ia menegaskan bahwa keberadaan MPG bukan sekadar organisasi, tetapi menjadi wadah perjuangan untuk membawa aspirasi masyarakat Papua kepada pemerintah pusat. ‎ ‎“Ini bukan sebatas bendera, tetapi saya membawa hati dan pikiran Mas Gibran di tanah Papua, khususnya Pegunungan Tengah,” ujar Harun saat menerima penyerahan bendera pataka dari pengurus DPP MPG. ‎ ‎Rakerda tersebut dijadwalkan berlangsung selama dua hari dengan agenda pembahasan program kerja di seluruh kabupaten di Papua Tengah agar dapat terorganisir dengan baik melalui DPW. ‎ ‎Sementara itu, Ketua Umum MPG Jimmy S mengatakan, Rakerda menjadi momentum untuk menyerap aspirasi dari masing-masing daerah sehingga dapat dikolaborasikan dengan program Asta Cita Prabowo-Gibran. ‎ ‎“Kita akan mendengarkan aspirasi dari masing-masing kabupaten agar bisa dikolaborasikan dengan program pemerintah pusat, khususnya di wilayah Papua Tengah,” katanya. ‎ ‎Selain penyusunan program kerja, kegiatan juga diisi dengan penyerahan bendera pataka kepada DPW MPG Papua Tengah sebagai simbol semangat perjuangan dan penguatan organisasi di daerah. ‎ ‎Harun berharap seluruh program yang nantinya disusun dapat diterima DPP dan diteruskan kepada pemerintah pusat demi pembangunan masyarakat Papua Tengah.

INDOPOS
Mei 15, 2026
0 Comments

KADIN Indonesia Dorong Penguatan Kerja Sama Investasi, Perdagangan dan Industri Guna Perkuat Posisi RI Dalam Dinamika Ekonomi Global

Oleh: Andi Anzhar Cakra Wijaya – Waketum KADIN Indonesia Bidang Diplomasi Multilateral – ⁠Waketum ICMI Pusat Bidang Politik dan Hubungan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bidang Diplomasi Multilateral sangat mendorong penguatan kerja sama investasi, perdagangan, dan industri sebagai bagian dari upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Dan, memperkuat posisi negara Republik Indonesia (RI) dalam dinamika ekonomi global. Dalam pelaksanaannya, KADIN Indonesia memprioritaskan pendekatan pertumbuhan regional yang inklusif, berkelanjutan, dan saling menguntungkan antarnegara mitra. Khususnya, di Kawasan ASEAN, Asia Pasifik, Timur Tengah, serta kawasan strategis lainnya. Bangun Konektivitas Pelaku Usaha dan Mitra Internasional Melalui diplomasi ekonomi multilateral, KADIN Indonesia berupaya membangun konektivitas yang lebih kuat antara para pelaku usaha Indonesia dan mitra internasional. Sekaligus, membuka akses pasar, transfer teknologi, penguatan rantai pasok industri, serta peningkatan investasi yang mampu menciptakan nilai tambah untuk perekonomian nasional maupun daerah. Tingkatkan Volume Perdagangan dan Pertumbuhan Ekonomi Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan volume perdagangan dan investasi. Tetapi, juga mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi regional, penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri hilirisasi, serta peningkatan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Ciptakan Ekosistem Ekonomi yang Kondusif KADIN Indonesia juga memandang bahwa stabilitas kawasan, kolaborasi lintas negara, dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, serta lembaga internasional merupakan faktor penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang kondusif dan resilien di tengah tantangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global. Oleh karena itu, KADIN Bidang Diplomasi Multilateral terus mendorong dialog strategis, forum bisnis internasional, serta kemitraan konkret yang dapat menghasilkan proyek-proyek investasi dan kerja sama industri yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kerja Sama Multilateral Jadi Instrumen Utama Ke depan, KADIN Indonesia berharap, kerja sama multilateral dapat menjadi instrumen utama dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi regional, memperluas peluang usaha untuk para pelaku industri nasional. Serta, menjadikan Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan yang strategis di kawasan maupun di tingkat global. Danantara Perlu Libatkan Tokoh Dunia Usaha Daerah Danantara Indonesia sebagai pemegang saham strategis BUMN perlu mempertimbangkan keterlibatan tokoh dunia usaha daerah, termasuk Ketua KADIN provinsi yang memiliki kapasitas, integritas, dan pengalaman bisnis memadai dalam struktur pengawasan maupun pengelolaan BUMN tertentu. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan perspektif praktis terkait pengembangan investasi, perdagangan, hilirisasi industri, dan penguatan konektivitas ekonomi daerah dengan agenda pembangunan nasional.

INDOPOS
Mei 14, 2026
0 Comments

‎Gelar MeiLawan 2026, ILUNI UI FIB Ajak Masyarakat Merawat Ingatan Tragedi Mei 1998

‎INDOPOS-Depok, 13 Mei 2026 — Reformasi 1998 tidak hanya menjadi tonggak perubahan Indonesia menuju era demokrasi, tetapi juga menyisakan luka sejarah berupa berbagai tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan. Berdasarkan laporan resmi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), tercatat sedikitnya 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus perkosaan, dalam rangkaian kerusuhan Mei 1998. ‎ ‎Sebagai bentuk kepedulian terhadap pentingnya merawat ingatan sejarah dan memperjuangkan nilai kemanusiaan, Ikatan Alumni Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (ILUNI UI FIB), FIB UI, Badan Eksekutif Mahasiswa FIB UI 2026, dan Keluarga Besar UI (KB UI) menggelar rangkaian kegiatan MeiLawan Merawat Ingatan pada 11–13 Mei 2026 di FIB UI, Kampus UI Depok. ‎ ‎Dekan FIB UI, Dr. Untung Yuwono, S.S. menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan MeiLawan Merawat Ingatan. Menurutnya, kegiatan yang diselenggarakan selama tiga hari ini merupakan bentuk nyata keberanian generasi muda dalam menjaga memori kolektif bangsa melalui ruang-ruang kreatif, reflektif, dan partisipatif. ‎ ‎Sebagai institusi humaniora, Untung mengatakan FIB UI memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk merawat ingatan kolektif bangsa. Humaniora tidak hanya mengajarkan bahasa, sastra, sejarah, dan budaya, tetapi juga mengajarkan keberanian untuk memahami manusia secara utuh, termasuk penderitaan, ketidakadilan, dan suara-suara yang selama ini dibungkam. ‎ ‎”Saya berharap diskusi ini tidak berhenti sebagai diskusi seremonial semata, tetapi menjadi ruang refleksi bersama untuk membangun kesadaran bahwa perjuangan menghadirkan keadilan gender, perlindungan terhadap korban, dan penghormatan terhadap martabat manusia adalah tanggung jawab kita bersama.” tuturnya. ‎ ‎Ketua ILUNI UI FIB, Visna Vulovik menjelaskan rangkaian kegiatan MeiLawan menjadi bagian dari upaya bersama upaya kolaboratif dalam merawat ingatan akan tragedi Mei ‘98, serta sebagai ruang untuk belajar, berdiskusi, hingga menyuarakan kembali kemanusiaan yang sering dilupakan. ‎ ‎“Sejarah bukan sekadar deretan angka di kalender, ia adalah luka yang harus dirawat ingatannya agar kita tidak. kehilangan arah. Melalui kolaborasi ILUNI UI FIB, FIB UI, BEM FIB UI 2026, dan KA-KBUI, kami kembali membuka lembaran arsip Tragedi Mei ‘98. Bukan hanya tentang pergerakan massa, tapi juga tentang sisi gelap yang seringkali dipinggirkan: isu kekerasan seksual terhadap perempuan yang hingga kini masih menuntut keadilan,” ungkap Visna. ‎ ‎Lebih lanjut, Visna menambahkan bahwa generasi muda, khususnya mahasiswa, memiliki peran penting dalam membangun kesadaran kritis terhadap isu kekerasan berbasis gender, diskriminasi, dan marginalisasi yang masih relevan hingga saat ini. ‎ ‎“Kekerasan seksual yang menimpa perempuan sayangnya masih terus berulang sejak peristiwa Tragedi Mei 1998. Hal ini terjadi bahkan di lingkungan terdekat kita, seperti institusi pendidikan. Melalui kegiatan MeiLawan, kami mengajak mahasiswa, alumni, dan segenap elemen masyarakat, khususnya generasi muda untuk bersuara untuk menghentikan kekerasan seksual itu sendiri dan menindak pelaku dengan tegas melalui mekanisme hukum. Untuk itu kami mendukung penuh adanya Perpres Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Institusi Pendidikan ,” tukasnya. ‎ ‎Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menyoroti lonjakan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan akibat penyalahgunaan relasi kuasa lintas jenjang. Penanganan saat ini masih bersifat sektoral, ketiadaaan standar nasional, dan regulasi yang ada belum mengatur tata kelola perlindungan terintegrasi. Pada 2024 tercatat 573 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, meningkat menjadi 641 kasus pada 2025, dengan 370 kasus atau 57,65 persen di antaranya merupakan kekerasan seksual. Bahkan, pada awal 2026, puncak kedaruratan, 91 persen kasus kekerasan di institusi pendidikan yang tercatat didominasi kekerasan seksual, termasuk di perguruan tinggi. Menurut Rieke, kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan bukan hanya kekerasan seksual. ‎ ‎“Berdasarkan anatomi dan spektrum bentuk kekerasannya ada seksual, fisik, psikis, verbal, perundungan, ekonomi, diskriminasi, eksploitasi berbasis relasi kuasa, berbasis elektronik atau digital. Kekerasan artinya sudah menembus seluruh jenjang dan wujud pendidikan, mengindikasikan kegagalan perlindungan bersifat universal,” tegasnya. ‎ ‎Lebih jauh, Rieke mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengesahkan Perpres Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Lembaga Pendidikan. Rieke menegaskan kondisi darurat perlindungan di lembaga pendidikan tidak dapat lagi diselesaikan secara sektoral dan parsial. ‎ ‎“Pembentukan Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lembaga Pendidikan adalah imperatif mutlak. Ini adalah rekonstruksi tata kelola yang terintegrasi, responsif gender, berpusat pada korban, diperkuat oleh satu data Indonesia dan ketegasan hukum terpusat. Perpres ini bukan sekadar regulasi administratif, ini adalah pelindung strategis nasional bagi keselamatan dan masa depan generasi bangsa dan dunia pendidikan Indonesia,” tukasnya. ‎ ‎Rangkaian kegiatan MeiLawan menghadirkan berbagai agenda reflektif dan edukatif selama 11–13 Mei 2026 di FIB UI, Kampus UI Depok, mulai dari live mural, pemutaran film dokumenter, pameran instalasi, panggung penampilan, hingga aksi simbolik menyalakan lilin dan tabur bunga untuk merawat ingatan kolektif atas Tragedi Mei 1998 serta menyuarakan kembali nilai kemanusiaan dan keadilan gender. Pada acara puncak, digelar talkshow…

INDOPOS
Mei 13, 2026
0 Comments

Prabowo: Membangun Fondasi Indonesia Berdaulat, Transformasi dari Desa hingga Diplomasi Dunia

INDOPOS-Jakarta — Ketua Lembaga Pemikiran Strategik Prabowonomic, Tommy Nicson, menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan arah pembangunan nasional yang semakin jelas, terukur, dan berorientasi pada penguatan kedaulatan bangsa. ‎ ‎Dalam wawancara khusus dengan media nasional di Jakarta, Tommy mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo tidak sekadar menjalankan program populis jangka pendek, melainkan sedang membangun fondasi strategis Indonesia menuju negara maju yang mandiri secara pangan, ekonomi, teknologi, hingga geopolitik. ‎ ‎Menurut Tommy, banyak pihak hanya melihat program-program pemerintah secara parsial, padahal bila disatukan, seluruh kebijakan Presiden Prabowo membentuk sebuah arsitektur besar pembangunan nasional yang saling terhubung. ‎ ‎“Kalau kita lihat secara utuh, ada benang merah yang sangat kuat. Presiden Prabowo sedang membangun kemandirian nasional dari desa, pangan, industri, pertahanan, sampai diplomasi global. Ini bukan program yang berdiri sendiri-sendiri,” ujar Tommy, Rabu (13/5/2026). ‎ ‎Ia menilai arah kebijakan tersebut sejalan dengan visi Astacita yang menempatkan kedaulatan bangsa sebagai inti pembangunan nasional. ‎ ‎Transformasi Desa Jadi Fondasi Ekonomi Baru ‎ ‎Tommy menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih sebagai salah satu kebijakan paling strategis dalam transformasi ekonomi nasional. ‎ ‎Menurutnya, selama puluhan tahun desa hanya dijadikan objek pembangunan, sementara pada era Presiden Prabowo desa mulai diposisikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Program pembentukan 70 ribu Kopdes Merah Putih dinilai menjadi instrumen penting untuk memperpendek rantai distribusi, memperkuat posisi petani, sekaligus membangun ekonomi kerakyatan berbasis produksi. ‎ ‎“Selama ini petani kita lemah karena rantai distribusi terlalu panjang dan permainan tengkulak terlalu kuat. Nah, Kopdes Merah Putih hadir untuk memutus ketimpangan itu,” katanya. ‎ ‎Tommy menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya membangun koperasi secara administratif, tetapi juga sedang membangun ekosistem ekonomi desa modern yang berbasis manajemen profesional, teknologi digital, dan kolaborasi lintas sektor. ‎ ‎Ia juga menyoroti tingginya antusiasme generasi muda dalam rekrutmen manajer Kopdes Merah Putih yang mencapai ratusan ribu pelamar. Menurutnya, fenomena itu menunjukkan bahwa anak muda Indonesia masih memiliki idealisme tinggi untuk membangun desa dan bangsa. ‎ ‎“Ini luar biasa. Anak muda sekarang tidak lagi hanya berpikir bekerja di kota besar. Mereka mulai melihat desa sebagai ruang pengabdian dan ruang ekonomi masa depan,” ujarnya. ‎ ‎Tommy mengatakan keberhasilan pemerintah menghadirkan sistem rekrutmen berbasis digital dan transparan juga menjadi indikator adanya reformasi tata kelola birokrasi yang mulai berjalan lebih modern. ‎ ‎Kedaulatan Pangan Jadi Pilar Utama ‎ ‎Selain koperasi desa, Tommy menilai keberhasilan pemerintahan Prabowo juga terlihat dari fokus besar terhadap kedaulatan pangan Nasional. Ia menyebut Presiden Prabowo memahami bahwa pangan bukan sekadar isu ekonomi, melainkan isu pertahanan dan keberlangsungan negara. ‎ ‎“Presiden Prabowo punya cara pandang geopolitik yang sangat kuat. Beliau memahami bahwa bangsa yang tidak berdaulat pangan akan mudah ditekan oleh kekuatan asing,” kata Tommy. ‎Ia merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang menegaskan bahwa tidak ada negara yang benar-benar merdeka tanpa kemampuan memproduksi pangannya sendiri. ‎ ‎Menurut Tommy, langkah pemerintah memperkuat cadangan pangan nasional, meningkatkan nilai tukar petani, serta membangun integrasi pertanian dan koperasi desa merupakan bagian dari strategi besar ketahanan nasional. ‎ ‎“Ini bukan sekadar soal beras atau jagung. Ini soal survival negara di tengah krisis global yang semakin tidak menentu,” ujarnya. ‎ ‎Ia menilai kebijakan pangan Presiden Prabowo juga mulai memperlihatkan hasil karena pemerintah berani melakukan intervensi langsung terhadap rantai distribusi dan tata niaga pangan yang selama ini dinilai merugikan petani maupun konsumen. ‎ ‎MBG Dinilai Sebagai Investasi Peradaban ‎ ‎Tommy juga memberikan perhatian khusus terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya merupakan salah satu kebijakan paling visioner dalam sejarah pembangunan sumber daya manusia Indonesia. ‎ ‎Ia menilai banyak pihak masih melihat MBG sebatas program bantuan sosial, padahal substansi sebenarnya adalah investasi jangka panjang untuk membangun kualitas generasi bangsa. “Kalau kita bicara negara maju, maka fondasinya adalah kualitas manusianya. Presiden Prabowo memahami bahwa pembangunan SDM harus dimulai dari gizi anak-anak,” kata Tommy. ‎ ‎Menurutnya, pendekatan MBG yang melibatkan pangan lokal juga memiliki dampak ekonomi berantai karena menghidupkan petani, UMKM pangan, dan ekonomi daerah secara bersamaan. “Ini yang disebut efek multiplier pembangunan. Anak-anak sehat, petani bergerak, ekonomi lokal hidup, kualitas pendidikan meningkat. Jadi dampaknya lintas sektor,” ujarnya. ‎ ‎Tommy mengatakan program MBG menunjukkan bahwa pemerintah saat ini mulai berani berpikir dalam horizon jangka panjang, bukan sekadar mengejar popularitas politik sesaat. ‎ ‎Hilirisasi dan Industrialisasi Nasional ‎ ‎Dalam bidang ekonomi makro, Tommy menilai pemerintahan Prabowo melanjutkan dan memperkuat agenda hilirisasi nasional sebagai strategi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. ‎ ‎Ia mengatakan Indonesia tidak boleh terus menjadi eksportir bahan mentah karena hal itu hanya akan membuat bangsa ini bergantung pada negara…

INDOPOS
Mei 11, 2026
0 Comments

‎Shopee Tebar Voucher Baru, Dukungan untuk Produk Lokal Tembus Rp100 Miliar hingga Mei 2026

INDOPOS–Jakarta, 11 Mei 2026 ‎-Voucher promosi Akselerasi Usaha Lokal akan hadir mulai 17 Mei 2026 untuk membantu meningkatkan eksposur dan penjualan toko yang 100% menjual produk lokal. ‎ ‎-Kanal Shopee Pilih Lokal membantu penjual meningkatkan penjualan hingga 40% melalui berbagai jenis voucher untuk produk lokal senilai Rp165 miliar sepanjang 2025. ‎ ‎-Kampanye Hari Belanja Lokal turut membantu penjual lokal meningkatkan penjualan hingga 2X melalui dukungan voucher selama periode kampanye. ‎ ‎-Shopee memperkenalkan “Voucher Akselerasi Usaha Lokal” sebagai tambahan dukungan bagi pelaku usaha lokal untuk membantu meningkatkan eksposur dan penjualan penjual dengan 100% produk lokal di tokonya. ‎ Shopee Indonesia kembali mempertegas komitmennya untuk memperkuat daya saing usaha lokal melalui peluncuran Voucher Akselerasi Usaha Lokal yang akan hadir pada 17 Mei 2026. Inisiatif ini menyasar peningkatan eksposur dan penjualan toko yang menyediakan 100% produk lokal. Dukungan ini sekaligus untuk mendorong minat masyarakat dalam membeli produk lokal. ‎ ‎Program ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan Shopee dalam memperkuat ekosistem usaha lokal melalui berbagai inisiatif, termasuk kampanye Hari Belanja Lokal dan kanal Shopee Pilih Lokal. Sejak Januari hingga Mei 2026, Shopee telah menggelontorkan dukungan bagi usaha lokal hingga Rp100 miliar. ‎ ‎Deputy Director of Public Affairs Shopee Indonesia, Radynal Nataprawira, mengatakan bahwa dukungan yang konsisten dan relevan menjadi kunci penting agar usaha lokal dapat terus berkembang dan berdaya saing di tengah pertumbuhan ekonomi digital yang semakin cepat. ‎ ‎“Kam melihat dukungan promosi dalam bentuk voucher memberikan dampak nyata dalam membantu meningkatkan minat beli konsumen dan memperbesar peluang transaksi. Berangkat dari efektivitas tersebut, Shopee menghadirkan Voucher Akselerasi Usaha Lokal sebagai bentuk dukungan tambahan bagi Penjual dengan 100% produk lokal agar dapat berkembang lebih berkelanjutan,” ujar Radynal. ‎ ‎Melalui program ini, penjual yang memenuhi syarat akan secara otomatis menerima voucher senilai Rp500.000 per toko mulai 17 Mei 2026 yang dapat langsung digunakan untuk menarik pembeli saat bertransaksi di toko mereka. ‎ ‎Selanjutnya, voucher akan diberikan secara rutin setiap tanggal 17 pada bulan berikutnya guna membantu meningkatkan daya tarik produk lokal dan mendorong pertumbuhan penjualan secara berkelanjutan. ‎ ‎Voucher untuk Pembeli Beri Dampak Nyata Pada Pertumbuhan Usaha Penjual ‎Kehadiran Voucher Akselerasi Usaha Lokal melanjutkan berbagai upaya Shopee untuk memperkuat performa usaha lokal di platform. Dukungan promosi berbasis voucher dipilih karena terbukti efektif dalam membantu penjual meningkatkan kinerja bisnis. ‎ ‎Misalnya, sepanjang 2025, kampanye Hari Belanja Lokal telah membantu penjual lokal meningkatkan penjualan hingga 2X lipat melalui dukungan berbagai voucher selama periode kampanye. ‎ ‎Sementara itu, kanal Shopee Pilih Lokal juga membantu penjual mencatat peningkatan pendapatan hingga 40% pada tahun 2025 melalui berbagai promo khusus produk lokal, didukung oleh kehadiran berbagai jenis voucher Shopee senilai total Rp165 miliar. ‎ ‎“Data internal kami menunjukkan bahwa dukungan promosi dan subsidi dari platform menjadi salah satu stimulus penting untuk menjaga daya saing usaha lokal dan mendorong pertumbuhan transaksi secara berkelanjutan di ekosistem digital. Melalui dukungan ini, kami ingin memastikan produk lokal tidak hanya hadir di ekosistem digital, tetapi juga mampu menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia serta memiliki daya saing yang semakin kuat di era digital,” tutup Radynal. ‎ ‎Penelitian yang dipublikasikan di ScienceDirect yang menggunakan data transaksi riil dari platform e-commerce menemukan bahwa promosi berbasis dukungan finansial seperti voucher dan kupon memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan penjualan dan conversion rate. Studi ini menunjukkan bahwa konsumen cenderung lebih responsif terhadap promo yang memberikan penghematan secara langsung. ‎ ‎Riset tersebut juga menegaskan bahwa voucher berfungsi sebagai alat untuk mengurangi hambatan psikologis dalam proses checkout. Dalam praktiknya, promo berbasis diskon dinilai mampu mempercepat keputusan pembelian dan meningkatkan probabilitas transaksi, terutama di tengah tingginya persaingan antarpenjual di platform marketplace. ‎ ‎Tentang Shopee ‎ ‎Shopee Indonesia⁠� adalah perusahaan e-commerce terbesar di Asia Tenggara dan Taiwan, serta e-commerce terkemuka di Brasil. Shopee menghadirkan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung bisnis melakukan transformasi digital dan meningkatkan cakupan online mereka, membantu lebih banyak orang mengakses dan memanfaatkan layanan digital, serta memberdayakan komunitas lokal. ‎ ‎Shopee menawarkan pengalaman belanja yang mudah, aman, dan menyenangkan untuk dinikmati oleh jutaan pengguna setiap harinya. Shopee juga merupakan salah satu kontributor utama dalam pengembangan ekonomi digital, dengan komitmen kuat untuk mendukung mitra brand dan pengusaha lokal sukses di e-commerce. ‎ ‎Shopee merupakan bagian dari Sea Limited, perusahaan teknologi global dengan tiga lini bisnis utama, yakni Shopee, Garena, dan Monee. (***)

INDOPOS
Mei 11, 2026
0 Comments

‎Sehari Menjabat, Ipda Wahyu Bagus Pratama Langsung Cek Kesehatan dan Kesiapsiagaan Anggota

‎INDOPOS-KOTABARU – Baru sehari menjabat sebagai Plh. Kapolsek Kelumpang Tengah, Wahyu Bagus Pratama langsung bergerak memastikan kondisi kesehatan dan kesiapsiagaan anggotanya. ‎ ‎Dalam rangka menjaga kesehatan personel, Polsek Kelumpang Tengah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan (Rikes) gratis di Puskesmas Tamianggeronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Senin pukul 11.00 WITA. KLIK VIDEO: ‎https://youtube.com/shorts/kHRJs18meCE?feature=share ‎Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ipda Wahyu Bagus Pratama, S.H., M.M., dan dihadiri Kepala Puskesmas Tamianggeronggang, Zainal Akhyar beserta jajaran tenaga kesehatan lainnya. ‎Dalam pemeriksaan tersebut, personel mendapatkan layanan kesehatan berupa pengecekan tekanan darah, tinggi dan berat badan, lingkar perut, pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, screening telinga, hingga pemeriksaan gigi dan mulut. ‎ ‎Ipda Wahyu Bagus Pratama mengatakan kegiatan itu merupakan bentuk sinergitas antara Polri dan instansi kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memastikan kondisi kesehatan personel tetap prima dalam menjalankan tugas kepolisian. ‎ ‎“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan personel dalam kondisi sehat dan siap bertugas, sekaligus mempererat hubungan kerja sama dengan pihak puskesmas sebagai mitra pelayanan masyarakat,” ujarnya. ‎ ‎Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara jajaran Polsek Kelumpang Tengah dengan tenaga kesehatan di wilayah Kecamatan Kelumpang Tengah. ‎ ‎Kehadiran personel Polri di lokasi juga bertujuan memberikan rasa aman serta mendukung kelancaran pelayanan kesehatan kepada masyarakat. ‎ ‎Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar serta diikuti sejumlah personel Polsek Kelumpang Tengah bersama tenaga medis dari Puskesmas Tamianggeronggang.

INDOPOS
Mei 10, 2026
0 Comments

‎Profil H. ARIEF RAHMAN SH, MH ‎WAKIL KETUA DPD GERINDRA DKI JAKARTA

‎H. ARIEF RAHMAN SH, MH merupakan salah satu kader senior Partai Gerindra yang telah aktif berjuang sejak awal berdirinya partai. Sosoknya dikenal aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, penggalangan relawan, serta berbagai agenda politik strategis di wilayah DKI Jakarta maupun tingkat nasional. ‎Kiprah : ‎ ‎Sering menggelar aksi sosial, termasuk menyantuni anak yatim dan membagikan paket sembako di wilayah Jakarta. ‎Kegiatan sosial tersebut rutin dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kecil dan warga yang membutuhkan bantuan. H. Arief Rahman dikenal dekat dengan masyarakat dan aktif hadir dalam berbagai kegiatan kemanusiaan serta sosial kemasyarakatan di lingkungan warga Jakarta. ‎ ‎Menjadi Kader Gerindra Sejak Tahun 2008. ‎ ‎Dengan KTA No AA.04.006572.10.08. ‎KTA masih tersimpan sebagai bukti loyalitas dan pengabdian terhadap Partai Gerindra sejak awal perjalanan partai. ‎Awal Tahun 2010 Diangkat Menjadi Wakil Ketua. ‎ ‎Di komandoi oleh almarhum Mohammad Taufik di wilayah Jakarta. ‎Ikut serta berkontribusi membesarkan partai dan memperkuat jaringan organisasi Partai Gerindra di berbagai wilayah DKI Jakarta. ‎ ‎Di Tahun 2012 Menjadi Tim Khusus Pemenangan Pilgub Jokowi – Ahok. ‎Menjabat Koordinator Humas, Antar Lembaga, KPUD, PANWAS & Kepolisian. ‎Dalam posisi tersebut, H. Arief Rahman berperan membangun komunikasi politik dan koordinasi lintas lembaga demi mendukung jalannya proses pemenangan pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama pada Pilgub DKI Jakarta 2012. ‎ ‎Di Tahun 2014 Ikut Pemilihan Anggota Legislatif. ‎ ‎Keikutsertaan dalam Pemilu Legislatif menjadi bagian dari perjuangan politik dan pengabdian kepada masyarakat melalui jalur parlemen. ‎Di Tahun 2017 Memenangkan Pilgub Anies – Sandi. ‎ ‎Menjabat Wakil Bidang Teritori & Jaringan di komandoi oleh Mardani Ali Sera & almarhum Mohammad Taufik. ‎Dipercaya menjadi Koordinator Relawan di Posko Pemenangan Inti Cicuruk. ‎ ‎Dalam peran tersebut, H. Arief Rahman aktif melakukan penguatan jaringan relawan serta konsolidasi wilayah untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. ‎ ‎Di Tahun 2019 Menjadi Koordinator Relawan & Ketua Advokasi Bidang Hukum Di Seknas (Sekretariat Nasional Posko Cikditiro) Pemenangan Pilpres Prabowo – Sandi. ‎ ‎Pada momentum Pilpres 2019, H. Arief Rahman turut aktif mengawal gerakan relawan sekaligus membantu bidang advokasi hukum dalam perjuangan politik pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. ‎ ‎Di Tahun 2024 Pilpres Prabowo – Gibran Menjabat Wakil Koordinator Penggalangan Organisasi Kemasyarakatan. ‎ ‎Peran tersebut dijalankan dalam rangka memperkuat dukungan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk pemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. ‎Pilkada DKI Jakarta 2024 Ridwan Kamil – Suswono Menjabat Wakabid Penggalangan Relawan. ‎ ‎(Koordinator Relawan & Ormas). ‎Dalam Pilkada DKI Jakarta 2024, H. Arief Rahman dipercaya mengoordinasikan jaringan relawan dan organisasi masyarakat guna memperkuat konsolidasi politik dan dukungan di lapangan bagi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. ‎ ‎Dengan pengalaman panjang di dunia organisasi, sosial, dan politik, H. ARIEF RAHMAN SH, MH dikenal sebagai sosok yang aktif membangun komunikasi dengan masyarakat serta konsisten mengawal perjuangan politik dan kegiatan sosial di DKI Jakarta. ‎ ‎Profil H. ARIEF RAHMAN SH, MH WAKIL KETUA DPD GERINDRA DKI JAKARTA ‎ ‎Kiprah : ‎# Sering menggelar aksi sosial , Termasuk menyantuni anak yatim dan Membagikan Paket sembako di wilayah Jakarta. ‎ ‎# Menjadi Kader Gerindra Sejak Tahun 2008. ‎Dgn KTA No AA .04.006572.10.08. ‎KTA masih Tersimpan. ‎ ‎# Awal Tahun 2010 Di Angkat Menjadi Wakil Ketua. ‎Di Komandoi Oleh H. Mohammad Taufik Di Wilayah Jakarta. ‎Ikut Serta Berkontribusi Membesarkan Partai. ‎ ‎# Di Tahun 2012 Menjadi Tim Khusus Pemenangan Pilgub Jokowi – Ahok Menjabat Kordinator Humas, Antar Lembaga ,KPUD, PANWAS & KEPOLISIAN. ‎ ‎# Di Tahun 2014 Ikut Pemilihan Anggota Legislatif. ‎ ‎# Di Tahun 2017 Memenangkan Pilgub Anies – Sandi Menjabat Wakil Bidang Teritori & Jaringan Di Komandoi Oleh Mardani Ali Sera & H. Moh,Taufik. ‎Di Percaya Menjadi Kordinator Relawan Di Posko Pemenangan inti Cicuruk. ‎ ‎# Di Tahun 2019 Menjadi Kordinator Relawan & Ketua Advokasi Bidang Hukum Di Seknas (Sekretariat Nasional Posko Cikditiro). Pemenangan Pilpres Prabowo – Sandi. ‎ ‎# Di Tahun 2024 Pilpres Prabowo – Gibran Menjabat Wkl Kordinator Penggalangan Organisasi Kemasyarakatan. ‎ ‎# Pilkada Dki Jakarta 2024 Ridwan Kamil – Suswono Menjabat Wakabid Penggalangan Relawan. ‎( Kordinator Relawan & Ormas ). ‎

INDOPOS
Mei 8, 2026
0 Comments

Polisi Tahan Ketua HIPMI Kabupaten Bandung, Terseret Kasus Penipuan Investasi

INDOPOS-Status TD, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kab. Bandung, resmi naik menjadi tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi bisnis. Polisi mengungkap, TD diduga menggunakan cek kosong senilai Rp3 miliar untuk meyakinkan korban agar menyerahkan dana investasi. Penetapan tersangka itu diumumkan setelah TD memenuhi panggilan penyidik Satreskrim Polresta Bandung. Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono membenarkan adanya penanganan perkara tersebut. Ia menyebut kasus itu kini telah masuk proses hukum dan ditangani Satreskrim Polresta Bandung. “Kami mendapat laporan dari Kasat Reskrim, ada laporan terhadap laki-laki berinisial TD terkait kasus penipuan dan penggelapan. Untuk teknis kasus nanti dijelaskan oleh Reskrim,” kata Aldi, Jumat (8/5/2026). Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Luthfi Olot Gigantara mengungkapkan, laporan tersebut berasal dari seorang pengusaha asal Cikarang berinisial IS yang melapor pada 24 April 2026. “Kami telah menangani kasus dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan korban berinisial IS selaku pengusaha asal Cikarang pada tanggal 24 April 2026,” ujar Luthfi. Menurutnya, setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, TD akhirnya hadir memenuhi panggilan penyidik. Polisi kemudian menemukan minimal dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan statusnya menjadi tersangka. “Setelah kami melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, kemarin saudara TD hadir memenuhi panggilan kami. Dan hari ini berdasarkan dua alat bukti yang telah kami penuhi, status yang bersangkutan kami tingkatkan menjadi tersangka,” katanya. Tak hanya itu, polisi juga berencana langsung melakukan penahanan terhadap TD di Rutan Polresta Bandung. “Rencana saudara TD akan kami lakukan penahanan di Rumah Tahanan Polresta Bandung berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan kepada korban,” ujarnya. Dalam kasus ini, polisi mengungkap modus yang digunakan tersangka untuk meyakinkan korban agar menanamkan modal usaha. “Modusnya, saudara TD memberikan cek kosong berjumlah Rp3 miliar sebagai tipu muslihat kepada korban, sehingga korban berinisial IS mau memberikan sejumlah uang sebagai bentuk investasi kepada usaha yang dilakukan saudara TD,” ungkap Luthfi. Saat ditanya terkait jabatan TD sebagai Ketua HIPMI Kabupaten Bandung, Luthfi membenarkan hal tersebut. Namun ia menegaskan, dugaan tindak pidana itu dilakukan secara pribadi dan tidak berkaitan dengan organisasi. “Betul, pelaku ini kebetulan saat ini menjabat sebagai Ketua HIPMI Kabupaten Bandung. Namun dalam proses tindak pidana ini, yang bersangkutan bekerja secara pribadi, tidak membawa organisasi,” tegasnya. “Modusnya, saudara TD memberikan cek kosong berjumlah Rp3 miliar sebagai tipu muslihat kepada korban, sehingga korban berinisial IS mau memberikan sejumlah uang sebagai bentuk investasi kepada usaha yang dilakukan saudara TD,” ungkap Luthfi. Saat ditanya terkait jabatan TD sebagai Ketua HIPMI Kabupaten Bandung, Luthfi membenarkan hal tersebut. Namun ia menegaskan, dugaan tindak pidana itu dilakukan secara pribadi dan tidak berkaitan dengan organisasi. “Betul, pelaku ini kebetulan saat ini menjabat sebagai Ketua HIPMI Kabupaten Bandung. Namun dalam proses tindak pidana ini, yang bersangkutan bekerja secara pribadi, tidak membawa organisasi,” tegasnya. (***)

INDOPOS
Mei 8, 2026
0 Comments

Kasus Pelecehan Seksual di Pati Jadi Alarm Pengawasan Pesantren, Sandhya Tekankan Perlindungan Korban

INDOPOS-Kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren kembali menjadi sorotan publik. Peristiwa yang kini mencuat di Kabupaten Pati dinilai bukan sekadar persoalan moral individu, melainkan persoalan serius terkait perlindungan anak, hak asasi manusia, dan tanggung jawab negara dalam memastikan keamanan lingkungan pendidikan. Ketua Keluarga Alumni Universitas Yogyakarta (KAUMY) Daerah Khusus Jakarta, Wahyu Sandhya YP menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. “Persoalan ini tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku saja. Negara harus hadir sejak awal melalui sistem pengawasan dan pencegahan yang efektif, karena anak merupakan kelompok rentan yang berada dalam pengaruh tekanan,” ujar Sandhya dalam keterangannya. Menurut Sandhya, santri perempuan maupun anak di bawah umur merupakan kelompok rentan (vulnerable group) yang secara psikologis belum memiliki kemampuan penuh untuk menghadapi ancaman, tekanan, maupun relasi kuasa yang timpang. Dalam kultur pesantren, santri dididik untuk menghormati dan patuh kepada kiai atau pengasuh sebagai bagian dari pendidikan moral. Namun relasi tersebut dapat berubah menjadi alat dominasi apabila disalahgunakan oleh oknum tertentu. “Dalam perspektif hukum dan kriminologi, kondisi demikian dikenal sebagai relasi subordinatif, yakni hubungan yang menempatkan korban pada posisi tidak berdaya karena adanya ketimpangan kekuasaan maupun pengaruh psikologis,” jelasnya. Ia menilai kondisi tersebut kerap membuat korban memilih diam karena takut, malu, atau merasa tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Padahal, dampak kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya melukai fisik korban, tetapi juga merusak kesehatan mental, psikologis, hingga masa depan sosial korban. Sandhya menegaskan, perlindungan anak merupakan constitutional obligation atau kewajiban konstitusional negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyebut setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial. Karena itu, menurutnya, maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi ujian bagi negara dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan. Sandhya yang juga merupakan Managing Partner Jakarta Law Office menilai reformasi sistem pengawasan terhadap lembaga pendidikan, khususnya pondok pesantren, perlu segera dilakukan agar kasus serupa tidak terus berulang. Ia mengusulkan sejumlah langkah konkret, di antaranya pengetatan syarat izin operasional pesantren, evaluasi berkala terhadap lembaga pendidikan yang telah mengantongi izin, pengawasan rutin dan inspeksi mendadak oleh dinas terkait serta lembaga perlindungan anak, hingga standarisasi sistem pengawasan internal terhadap santri. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pembatasan interaksi yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan relasi kuasa antara tenaga pendidik dan santri, penyediaan mekanisme pengaduan yang aman bagi korban, serta pemberian sanksi administratif maupun pidana terhadap pihak yang lalai. Menurutnya, di tengah upaya menuju Indonesia Emas 2045 dan bonus demografi, perlindungan terhadap anak harus menjadi perhatian bersama seluruh elemen bangsa. Lingkungan pendidikan, kata dia, harus tetap menjadi ruang aman bagi pembentukan karakter dan masa depan generasi muda. “Perlindungan anak tidak cukup dilakukan ketika suatu kasus telah menjadi perhatian publik. Yang dibutuhkan adalah langkah pencegahan, pengawasan berkelanjutan, dan sistem perlindungan yang benar-benar efektif di lingkungan pendidikan,” ujarnya. “Ketika anak kehilangan rasa aman dalam proses pendidikannya, maka yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan korban, tetapi juga masa depan bangsa,” tutup Sandhya. (***)

INDOPOS
Mei 8, 2026
0 Comments

Ricuh Face Off UFC 328, Khamzat Chimaev Tendang Sean Strickland di Atas Panggung

INDOPOS-Ajang face off jelang UFC 328 memanas setelah petarung kelas menengah Khamzat Chimaev terlibat insiden dengan Sean Strickland. Dalam video yang viral di media sosial, Chimaev terlihat menendang ke arah Strickland saat keduanya menjalani sesi staredown di atas panggung. Situasi sempat memanas dan membuat petugas keamanan serta official UFC langsung turun tangan untuk memisahkan kedua petarung. Insiden itu terjadi di hadapan Presiden UFC Dana White dan para penonton yang memadati arena konferensi pers UFC 328. Ketegangan disebut sudah terasa sejak awal face off dimulai, ketika kedua petarung saling menatap tajam dan melontarkan provokasi. Video kericuhan tersebut langsung ramai diperbincangkan penggemar MMA. Banyak netizen menilai duel antara Chimaev dan Strickland bakal berlangsung panas jika benar-benar terjadi di oktagon. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari UFC terkait kemungkinan sanksi atas aksi tendangan tersebut. Namun momen itu sukses membuat UFC 328 semakin jadi sorotan publik dunia MMA.

INDOPOS
Mei 8, 2026
0 Comments

Prabowo Menginjakkan Kaki di Filipina, Apa Saja Agendanya?

INDOPOS–Presiden RI Prabowo Subianto kembali pergi ke luar negeri. Kali ini, Prabowo berkunjung ke Filipina dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang berlangsung pada 7-8 Mei 2026. Ketika tiba di Bandara Benito Ebuen Airbase, Cebu, Filipina pada Kamis (7/5/2026), Prabowo tampak didampingi oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Seskab Letkol TNI Teddy Indra Wijaya. Saat mendarat, Prabowo disambut tarian khas Filipina yang diiringi marching band serta pasukan jajar kehormatan yang berbaris rapi lengkap dengan seragam dan atribut resmi. Baca juga: Prabowo Ajak Brunei, Malaysia, dan Filipina Responsif ke Kebutuhan Warga Prabowo turut disambut langsung pejabat Filipina yakni Gen (Ret) Eduardo Oban, National Security Adviser of the Philippines. Menariknya, Prabowo ternyata dijemput oleh Maung MV3 Garuda Limousine, mobil yang biasa dia pakai di Indonesia. Ini merupakan kali pertama Prabowo menaiki kendaraan buatan dalam negeri ketika berkunjung ke luar negeri. Soroti Ketahanan Energi Prabowo mendapat kesempatan untuk menyampaikan pidatonya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA. Prabowo menyoroti isu ketahanan energi sebagai tantangan utama yang mendesak untuk dihadapi bersama. Prabowo menyampaikan, tekanan global yang meningkat, serta ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah membuat isu energi bukan lagi sekadar tantangan jangka panjang, melainkan kebutuhan yang harus segera direspons. “Ketahanan energi adalah salah satu isu penting yang kita hadapi saat ini. Dengan meningkatnya tekanan global dan ketidakstabilan di Timur Tengah, ini bukan lagi masalah jangka panjang, melainkan masalah mendesak,” ujar Prabowo. Baca juga: Prabowo Tantang Transisi ASEAN ke Energi Terbarukan: Apakah kita Siap? Prabowo menjelaskan, kawasan BIMP-EAGA memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan Menurutnya, tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, hingga lahan subur belum dimanfaatkan secara optimal di kawasan BIMP-EAGA. Lalu, Prabowo mempertanyakan kesiapan negara-negara anggota untuk memanfaatkan potensi tersebut demi memenuhi kebutuhan kawasan sekaligus mendukung transisi energi ASEAN. “Pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk bertindak berdasarkan potensi tersebut. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan subregional kita, tetapi juga untuk berkontribusi pada transisi energi ASEAN,” tuturnya. Kembangkan Energi Surya Selanjutnya, Prabowo mendorong langkah konkret untuk mempercepat pengembangan energi bersih di kawasan.

INDOPOS
Mei 7, 2026
0 Comments

‎Sahroni Kritik Keras Dishub DKI soal Kemacetan dan Parkir Liar Blok M: Kalau Tak Mampu, Ganti Saja Kadishub

‎INDOPOS-Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni melontarkan kritik keras terhadap penanganan kemacetan dan parkir liar oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Kritik itu disampaikan setelah ia melihat langsung kondisi semrawut di kawasan Blok M hingga depan gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan. ‎ ‎Menurut Sahroni, kondisi parkir liar yang memakan badan jalan menunjukkan lemahnya penataan lalu lintas oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ia bahkan meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak asal menunjuk pejabat di lingkungan Dishub. ‎ ‎“Jangan asal tunjuk pejabat di Dishub yang tidak punya kemampuan bekerja. Harus benar-benar orang yang mampu menangani kemacetan Jakarta,” kata Sahroni, Kamis (7/5/2026). ‎ ‎Ia juga meminta evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Perhubungan dan wakilnya dilakukan secara rutin setiap bulan. Jika tidak ada perubahan signifikan dalam penanganan kemacetan, Sahroni menilai pejabat terkait sebaiknya segera diganti. ‎ ‎“Kalau perlu evaluasi tiap bulan. Kalau tidak ada perbaikan penanganan macet, ganti saja kepala dinas dan wakilnya. Cari yang benar-benar kompeten,” tegasnya. ‎Sorotan Sahroni muncul setelah viral video dan laporan masyarakat mengenai kondisi parkir semrawut di kawasan kuliner Blok M pada malam hari. ‎ Sejumlah kendaraan pengunjung disebut parkir hingga memakan badan jalan, bahkan sampai ke area depan gedung Kejaksaan Agung RI. ‎ ‎Kondisi tersebut dinilai mengganggu arus lalu lintas dan menambah kemacetan di kawasan yang memang dikenal padat aktivitas pada malam hari. ‎ ‎Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, Bernad Pasaribu sebelumnya menyebut area kuliner kaki lima di Blok M memang merupakan wilayah parkir binaan Dishub. Namun ia mengakui penempatan kendaraan tidak seharusnya meluas hingga depan kantor pemerintahan. ‎ ‎Sahroni pun mendesak Ditlantas Polda Metro Jaya bersama Dishub DKI segera turun melakukan penertiban menyeluruh. ‎ ‎“Walaupun Blok M dikenal sebagai pusat kuliner dan perputaran ekonominya tinggi, tetap tidak boleh dibiarkan semrawut seperti ini. Parkir sampai memakan badan jalan, bahkan sampai ke depan instansi vital seperti Kejagung, ini jelas harus ditertibkan,” ujarnya. ‎ ‎Selain kemacetan, Sahroni juga menyoroti dugaan maraknya praktik parkir liar dengan tarif yang dianggap memberatkan masyarakat. ‎ ‎“Jangan sampai orang datang menikmati kuliner malah dipalak parkir. Ini merusak wajah kawasan itu sendiri,” tandasnya.

INDOPOS
Mei 7, 2026
0 Comments

Pengamat Kebijakan Publik Soroti Dominasi Alumni STPDN/IPDN di Dishub DKI

INDOPOS-Pengamat kebijakan publik, Ali, menyoroti komposisi pejabat di Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta yang disebut didominasi alumni STPDN/IPDN. Sorotan itu muncul karena posisi Kepala Dinas Perhubungan dan Wakil Kepala Dinas Perhubungan disebut sama-sama berasal dari latar belakang kepamongprajaan. Menurut Ali, dinas teknis seperti Dishub seharusnya dipimpin figur yang memiliki kompetensi khusus di bidang transportasi dan manajemen lalu lintas perkotaan. Ia menilai penempatan pejabat dari jalur pemerintahan umum berpotensi membuat penanganan masalah transportasi di Jakarta kurang maksimal. “Jakarta menghadapi persoalan kemacetan yang kompleks. Karena itu dibutuhkan pejabat yang benar-benar memahami teknis transportasi, rekayasa lalu lintas, hingga pengembangan transportasi publik,” ujar Ali Husen. Ia juga menyoroti adanya anggapan mengenai dominasi alumni STPDN/IPDN di lingkungan eksekutif Pemprov DKI Jakarta yang merambah ke sejumlah dinas teknis. Menurutnya, pola penempatan jabatan sebaiknya lebih mengutamakan kompetensi dibanding kedekatan jalur birokrasi. Meski begitu, Ali Husen menegaskan bahwa kritik tersebut bukan ditujukan kepada individu tertentu maupun seluruh alumni IPDN. Ia menilai lulusan kepamongprajaan tetap memiliki kemampuan administrasi pemerintahan yang baik, namun perlu disesuaikan dengan kebutuhan jabatan. “Bukan berarti alumni IPDN tidak mampu. Tetapi untuk dinas yang sangat teknis seperti perhubungan, idealnya dipimpin orang yang memang punya keahlian dan pengalaman di sektor transportasi,” katanya. Ia berharap Pemprov DKI Jakarta ke depan lebih mengedepankan sistem merit dan seleksi berbasis kompetensi dalam menentukan pejabat strategis, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan penanganan kemacetan ibu kota.

INDOPOS
Mei 6, 2026
0 Comments

Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,59% di Awal 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi Penopang Utama

INDOPOS-Jakarta – Perekonomian Provinsi DKI Jakarta pada triwulan I 2026 tercatat tetap tumbuh kuat. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Jakarta tumbuh sebesar 5,59 persen (year-on-year/yoy), sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen (yoy). Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, mengatakan dengan kontribusi sebesar 16,67 persen terhadap perekonomian nasional, Jakarta masih mempertahankan perannya sebagai pusat ekonomi terbesar di Indonesia. “Kinerja positif ini didorong oleh permintaan domestik yang tetap solid, investasi yang terus tumbuh, serta kinerja lapangan usaha utama seperti perdagangan, informasi dan komunikasi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum,” ujar Iwan, pada acara Bincang Bareng Media, di Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026). Menurut Iwan, dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,72 persen (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,51 persen (yoy). Peningkatan ini didorong oleh momentum periode panjang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Ramadan dan Idulfitri, Imlek, serta Nyepi. Selain itu, berbagai event besar turut mendorong aktivitas konsumsi masyarakat. “Daya beli masyarakat juga tetap terjaga, didukung oleh kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta, penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR), serta berbagai insentif dari pemerintah,” ujarnya. Sementara itu, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh positif sebesar 4,71 persen (yoy), ditopang oleh keberlanjutan proyek-proyek strategis pemerintah maupun swasta yang bersifat multitahun. Konsumsi pemerintah juga tumbuh sebesar 4,22 persen (yoy), meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya akibat masih terbatasnya realisasi belanja daerah di awal tahun. Sedangkan dari sektor eksternal, Iwan menyebut ekspor barang dan jasa mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 8,98 persen (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 7,62 persen (yoy), mencerminkan aktivitas perdagangan Jakarta yang tetap kuat di tengah dinamika global. “Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Jakarta terutama ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh 6,71 persen (yoy),” kata Iwan. “Selain itu, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 10,84 persen (yoy), meningkat dari 8,40 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya,” sambungnya. Sektor informasi dan komunikasi juga menunjukkan kinerja solid dengan pertumbuhan 6,33 persen (yoy), seiring tingginya kebutuhan layanan digital, komunikasi, serta transaksi berbasis aplikasi di Jakarta sebagai pusat bisnis dan jasa. Iwan menagatakan, kedepan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas serta mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Langkah strategis yang akan dilakukan meliputi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), perluasan digitalisasi sistem pembayaran, penguatan investasi dan sektor produktif, serta pengembangan sumber pertumbuhan baru berbasis ekonomi kreatif. Lebih lanjut Iwan menjelaskan bahwa dalam upaya tersebut, Bank Indonesia juga mendorong penguatan ekonomi kreatif melalui penyelenggaraan Jakarta Youth Film Festival (JYFF) 2026 sebagai bagian dari rangkaian Jakarta Economic Forum (JEF) dan Jakarta Kreatif Festival (JKF). “Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif Jakarta serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan menuju kota global yang berdaya saing,” pungkasnya.

INDOPOS
Mei 6, 2026
0 Comments

‎Advokat Komaruzzaman Kecewa, Direktur Utama PT BDP Dinilai Menghindar, Siap Tempuh Jalur Hukum

‎INDOPOS–Jakarta Barat – Advokat Komaruzzaman, S.H., M.H., menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Direktur Utama PT BDP yang dinilai menghindar saat hendak ditemui. Komaruzzaman yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Pusat Masyarakat Pendukung Gibran (DPP MPG) menegaskan pihaknya siap menempuh upaya hukum, baik secara perdata maupun pidana. ‎ ‎Peristiwa tersebut terjadi saat awak media melintas di kawasan Jalan Taman Pelem Lestari Blok Z, Cengkareng Barat, pada 27 April 2026 sekitar pukul 10.15 WIB. Saat itu, Komaruzzaman terlihat terlibat perbincangan serius di lobi kantor PT BDP. ‎ ‎Kepada awak media, Komaruzzaman menjelaskan bahwa dirinya datang sebagai kuasa hukum PT RJSM untuk bertemu pimpinan PT BDP. Namun, pihak perusahaan disebut tidak memberikan respons dan terkesan menghindar tanpa alasan jelas. ‎ ‎Menurutnya, kliennya sebelumnya telah melayangkan dua kali somasi kepada PT BDP. Persoalan ini bermula dari hubungan kerja sama yang awalnya berjalan baik antara kedua belah pihak. ‎“Klien kami diminta membantu dana talangan untuk pembayaran gaji karyawan PT BDP melalui sistem payroll. Kesepakatan kerja sama dibuat pada 26 Februari 2025, di mana PT BDP berkewajiban mengembalikan dana pokok ditambah management fee sebesar 8 persen dan PPN,” jelasnya. ‎ ‎Kerja sama tersebut berjalan lancar selama tiga bulan. Namun, permasalahan muncul pada periode pembayaran gaji karyawan bulan Juni 2025. PT BDP mengajukan data sebanyak 112 karyawan dengan total gaji sebesar Rp741.945.000. ‎ ‎Pada 1 Juli 2025, klien Komaruzzaman telah melakukan pembayaran. Namun, pembayaran tersebut dilakukan ke rekening perusahaan PT BDP, bukan langsung ke rekening masing-masing karyawan sebagaimana praktik sebelumnya. ‎ ‎“Ketika klien kami meminta bukti pembayaran gaji ke masing-masing karyawan, pihak PT BDP menolak memberikan data tersebut,” ungkapnya. ‎ ‎Lebih lanjut, setelah 30 hari, saat kliennya menagih pengembalian dana beserta management fee, pihak PT BDP disebut tidak memberikan respons. Bahkan, upaya komunikasi kepada direktur utama perusahaan tersebut tidak mendapat tanggapan. ‎ ‎“Sudah hampir satu tahun kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Kami masih mengedepankan itikad baik untuk musyawarah, namun pihak mereka justru menghindar,” tegasnya. ‎ ‎Atas kondisi tersebut, Komaruzzaman memastikan pihaknya akan segera mengambil langkah hukum. ‎ ‎“Jika tidak ada penyelesaian secara baik, kami akan menempuh jalur hukum, baik perdata maupun pidana,” pungkasnya.

INDOPOS
Mei 4, 2026
0 Comments

Tommy Nicson: Pemerintahan Prabowo Tunjukkan Kepemimpinan Tegas dan Berorientasi pada Kepentingan Nasional

INDOPOS-Jakarta – Ketua Umum Prabowonomic, Tommy Nicson, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini menunjukkan kualitas kepemimpinan yang tegas, terukur, dan berorientasi kuat pada kepentingan nasional. Sejak dilantik, berbagai kebijakan yang diambil dinilai konsisten dalam memperkuat kedaulatan negara, menjaga stabilitas politik, serta mempercepat pembangunan nasional. Menurut Tommy, gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang lugas dan berani dalam mengambil keputusan strategis menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. “Presiden Prabowo menunjukkan karakter kepemimpinan yang kuat, dengan keberanian mengambil langkah-langkah strategis demi kepentingan bangsa. Ini menjadi fondasi penting untuk menjawab berbagai tantangan global saat ini,” ujar Tommy, dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2026). Ia menjelaskan, dari sisi tata kelola pemerintahan, Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo mencerminkan sistem presidensial yang efektif. Penekanan pada koordinasi lintas kementerian serta penempatan figur-figur profesional dan teknokratis di posisi strategis menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengutamakan kompetensi di atas kepentingan politik praktis. “Sistem kerja pemerintahan saat ini menitikberatkan pada kolaborasi, akuntabilitas, dan percepatan eksekusi program-program prioritas,” katanya. Dalam bidang ekonomi, Tommy menyoroti fokus pemerintah pada program-program ekonomi kerakyatan. Program Makan Bergizi Gratis, pengembangan lumbung pangan nasional, hilirisasi industri, hingga penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai sebagai langkah konkret untuk menekan ketimpangan sosial sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan konsep welfare state atau negara kesejahteraan, di mana negara hadir secara langsung untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat sebagai fondasi keadilan sosial. Di sektor pertahanan dan geopolitik, pemerintahan Prabowo juga dinilai berhasil mempertegas posisi Indonesia sebagai negara berdaulat yang disegani di tingkat internasional. Modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), diplomasi pertahanan yang aktif, serta sikap politik luar negeri yang bebas aktif menjadi penguat daya tawar Indonesia di tengah dinamika global. “Pendekatan ini mencerminkan prinsip realisme dalam hubungan internasional, yaitu menempatkan kekuatan dan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dalam menjaga eksistensi negara,” jelas Tommy. Lebih lanjut, ia menilai stabilitas politik dan sosial nasional terus terjaga melalui komunikasi intensif antara pemerintah dengan seluruh elemen bangsa. Pendekatan rekonsiliatif pasca-pemilu, serta pelibatan tokoh lintas agama, budaya, dan generasi muda, dinilai menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga persatuan nasional. Iklim politik dan sosial yang kondusif tersebut, lanjut Tommy, merupakan prasyarat utama untuk memastikan pembangunan dan investasi dapat berjalan optimal. Dengan berbagai capaian awal yang telah terlihat, Tommy menegaskan bahwa model pemerintahan Presiden Prabowo layak untuk terus didukung dan dipertahankan. Konsistensi kebijakan, keberpihakan kepada rakyat kecil, serta ketegasan dalam menjaga kedaulatan negara dinilai sebagai fondasi penting bagi masa depan Indonesia. Sebagai contoh nyata, Tommy menyoroti implementasi Program Makan Bergizi Gratis yang mulai berjalan di berbagai daerah. Program ini tidak hanya bertujuan mengatasi stunting dan malnutrisi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas melalui pelibatan petani, peternak, dan pelaku UMKM di sektor penyediaan makanan. “Ketika negara hadir memastikan gizi anak-anak bangsa, yang dibangun bukan hanya kesehatan hari ini, tetapi juga kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, pemerintahan yang saat ini berada di jalur yang tepat harus terus dikawal dan didukung bersama,” pungkasnya. (***)

INDOPOS
Mei 3, 2026
0 Comments

Ruang Interaktif Warga Sukapura Diresmikan, Bunda Harapkan Partisipasi Aktif Masyarakat

INDOPOS-Ruang Interaktif Warga di RW 02 Kelurahan Sukapura, Jakarta Utara, resmi dibuka untuk masyarakat, Minggu (3/4/2026). Hadir dalam acara peresmian ruang interaktif tersebut, unsur pemerintah daerah, perwakilan Suku Dinas Perumahan Jakut, Mulyadi, perwakilan Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakut, Rena, Plt Lurah Sukapura, Nursani, Anggota DPRD Komisi D, Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi, Ghozi Zulazmi, Alwi Moehammad Ali dan Bun Joi Phiau dan Neneng Hasanah. Dalam sambutannya anggota DPRD DKI, Neneng Hasanah atau akrab disapa Bunda menyampaikan apresiasi atas kolaborasi berbagai pihak dalam menghadirkan ruang publik tersebut. Ia menilai kehadiran taman interaktif ini menjadi momentum penting bagi warga Sukapura, khususnya RW 02 yang membutuhkan ruang terbuka untuk beraktivitas. “Ini menjadi momentum bagi masyarakat Kelurahan Sukapura, terutama di wilayah padat, yang selama ini menginginkan adanya taman sebagai ruang interaksi,” ujar politisi yang terpilih dari dapil 2 Jakut itu, Minggu (3/4/2026). Anggota Komisi D DPRD DKI itu berharap ke depan pemerintah melalui dinas terkait dapat terus merealisasikan pembangunan taman di wilayah lain yang belum tersentuh. Sebab, kata dia keberadaan ruang publik tidak hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga harus diiringi dengan pengelolaan yang baik. “Karena itu peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan pemeliharaan fasilitas yang telah dibangun sangat penting. Ruang publik ini milik bersama, sehingga perlu dijaga bersama. Keamanan dan kebersihan menjadi hal utama agar fasilitas ini bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang,” ujar Ketua DPC PD Pulau Seribu itu. Lebih lanjut, untuk mendukung pemeliharaan ruang interaktif tersebut, keberadaan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PJLP) masih dibutuhkan, terutama dalam menjaga keamanan dan kenyamanan area taman. Keterlibatan warga sekitar tetap menjadi kunci utama dalam merawat fasilitas tersebut. “Ruang interaktif ini sebenarnya telah digunakan secara terbatas oleh warga selama kurang lebih satu tahun terakhir. Dengan peresmian ini, fasilitas tersebut kini resmi dibuka dan dapat dimanfaatkan lebih luas oleh masyarakat,” katanya. Pantauan di lokasi, ruang interaktif Sukapura terdapat fasilitas seperti ruang membaca, ruang menyusui, serta area terbuka untuk berbagai kegiatan warga. Meski demikian, beberapa fasilitas seperti koleksi buku di perpustakaan masih perlu dilengkapi. “Kedepan, ruang interaktif ini juga dapat digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat, seperti pertemuan warga maupun aktivitas sosial lainnya, dengan tetap berkoordinasi dengan pengurus wilayah setempat,” bebernya. Terkait operasional, taman ini dibuka sejak pagi hari hingga sekitar pukul 17.00 WIB. Namun dalam kondisi tertentu, warga masih diperbolehkan memanfaatkan area tersebut pada malam hari dengan pengawasan. “Dengan diresmikannya Ruang Interaktif Warga Sukapura ini, diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas sosial sekaligus sarana peningkatan kualitas hidup masyarakat di lingkungan setempat,” jelasnya. Ketua RW 02, Kelurahan Sukapura Jakut, Suharto menyambut positif keberadaan ruang interaktif warga yang baru diresmikan. “Saya harapkan ruang interaktif ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Namun, saya juga berharap Sudin Pertamanan menanamkan pohon lebih banyak agar tidak terlihat gersang,” katanya.

INDOPOS
Mei 2, 2026
0 Comments

Pengumuman Hasil Seleksi SMA Unggul Garuda Ditetapkan 5 Mei 2026, Sebanyak 640 Siswa Diprediksi Lolos

INDOPOS-Jakarta – Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi (Ditjen Saintek) resmi mengumumkan jadwal penetapan hasil seleksi tahap III (tes wawancara) untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Unggul Garuda Baru. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui akun resminya, hasil seleksi tahap akhir tersebut akan diumumkan pada Selasa, 5 Mei 2026. Pengumuman ini menjadi momen penting bagi para calon peserta didik yang telah mengikuti rangkaian seleksi, khususnya tahap wawancara. Dalam keterangan resminya, pihak Ditjen Saintek mengimbau para peserta untuk terus memantau informasi terbaru melalui kanal resmi serta mempersiapkan diri menghadapi tahapan selanjutnya setelah pengumuman hasil. “Pastikan kamu memantau informasi terbaru dan mempersiapkan diri untuk langkah selanjutnya,” tulis keterangan tersebut. Selain itu, peserta juga diingatkan untuk tetap semangat dan percaya pada usaha yang telah dilakukan selama proses seleksi. Apa pun hasil yang diperoleh nantinya, diharapkan menjadi bagian dari perjalanan menuju masa depan yang lebih baik. Program SMA Unggul Garuda Baru sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencetak generasi muda berprestasi di bidang sains dan teknologi, serta berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global.

INDOPOS
Mei 2, 2026
0 Comments

Karyawan Swasta Asal Makassar Ajukan Kasasi ke MA, Sebut Putusan PT TUN Surabaya Error in Law

INDOPOS-Seorang karyawan swasta asal Makassar, Endang Kusri Sulastri, resmi mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Langkah hukum ini ditempuh sebagai bentuk keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya yang dinilai mengandung error in law. Permohonan kasasi tersebut diajukan terhadap Putusan PT TUN Surabaya Nomor 95/B/2025/PT.TUN.SBY tanggal 22 Oktober 2025. Putusan itu membatalkan Putusan PTUN Surabaya Nomor 48/G/2025/PTUN.SBY tanggal 29 Juli 2025 yang sebelumnya memenangkan Endang. Kuasa Hukum Endang Kusri Sulastri, A. Saiful Aziz, http://S.HI, didampingi Ahmad Marzuqi, SHI., MH, mengatakan pihaknya berharap MA membatalkan putusan PT TUN Surabaya. “Kami mengharapkan MA membatalkan Putusan PTUN Surabaya Nomor 48/G/2025/PTUN.SBY tanggal 29 Juli 2025 yang dimohonkan banding. Sebab, Putusan PT TUN Surabaya tersebut justru membatalkan putusan PTUN yang menerima gugatan klien kami,” ujar Saiful kepada http://Suarakarya.ID, Rabu (29/4/2026). Saiful menegaskan, pengajuan kasasi ini didasarkan pada Pasal 30 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009. Ada tiga alasan utama: 1. Pengadilan banding tidak berwenang atau melampaui batas wewenang (ultra vires). 2. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum (_error in law_). 3. Pengadilan lalai memenuhi syarat yang diwajibkan. Kasus ini bermula dari gugatan Endang Kusri Sulastri melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Teddy Gunawan, dan Trionowati terkait objek sengketa sertipikat tanah di Romokalisari, Benowo, Surabaya. Pada tingkat pertama, PTUN Surabaya melalui Putusan No. 48/G/2025/PTUN.SBY tanggal 29 Juli 2025 mengabulkan sebagian gugatan Endang. Namun, di tingkat banding, PT TUN Surabaya membatalkan putusan tersebut dan menyatakan gugatan tidak diterima setelah menerima eksepsi dari para pembanding. Endang pun dihukum membayar biaya perkara Rp250.000. Saiful merujuk sejumlah yurisprudensi MA untuk memperkuat dalil kasasi. Di antaranya Putusan MA No. 99 K/TUN/1999 dan No. 97 K/TUN/2005 yang menegaskan sengketa sertipikat merupakan ranah PTUN. Selain itu, SEMA No. 2 Tahun 1991 menyatakan tidak perlu menunggu penyelesaian perdata bila terdapat dugaan kesalahan administratif pejabat. “Keputusan penerbitan sertipikat hak atas tanah adalah keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum, sehingga dapat dijadikan objek sengketa PTUN,” kata Saiful mengutip pendapat Prof. Indroharto dalam bukunya _Usaha Memahami Undang-Undang tentang PTUN. Kontra Memori: BPN Surabaya I Dukung Putusan PT TUN Di sisi lain, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I melalui tim kuasa hukum Sharih Nirawasi, S.H., M.H., dkk telah mengajukan Kontra Memori Kasasi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4887/SKK/35.78/XI/2025 tanggal 21 November 2025, pihak BPN Surabaya I menyatakan sependapat dengan Putusan PT TUN Surabaya No. 95/B/2025/PT.TUN.SBY. “Putusan PT TUN sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya. Dalil-dalil Pemohon Kasasi tidak benar dan mengada-ada sehingga patut dikesampingkan,” tulis Tim Kuasa Hukum BPN dalam Kontra Memori Kasasi. Dengan diajukannya kasasi dan kontra memori kasasi, kini bola panas sengketa sertipikat tanah di Romokalisari Surabaya itu berada di tangan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI. Putusan MA nantinya akan menjadi akhir dari seluruh proses peradilan kasus ini. Endang Kusri Sulastri memberikan kuasa kepada A. Saiful Aziz dan Ahmad Marzuqi dari Lembaga Bantuan Hukum Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Oktober 2025 untuk menangani perkara kasasi ini. (***)

INDOPOS
Mei 1, 2026
0 Comments

Peringatan May Day 2026, Yuke Pastikan DPRD Akan Arahkan Kebijakan Anggaran Berpihak Pada Buruh

INDOPOS-Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Jumat (1/5/2026) menjadi perhatian serius anggota DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike. Salah satu yang menjadi sorotan Wakil Bendahara Umum DPP PDIP itu yakni masih rendahnya kesejahteraan buruh di tengah pertumbuhan ekonomi Ibu Kota. Karenanya, DPRD DKI akan mengarahkan kebijakan anggaran agar lebih berpihak pada buruh, termasuk melalui subsidi layanan dasar, pelatihan kerja, dan perlindungan sosial. “Pertumbuhan ekonomi Jakarta belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan taraf hidup pekerja. Saya melihat masih banyak buruh yang bertahan di level upah minimum, bahkan tertekan oleh tingginya biaya hidup di kota,” ujar Yuke, Jumat (1/5/2026). Menurut politisi yang akrab disapa Mbak Yuke ini pertumbuhan ekonomi Jakarta tidak otomatis menetes ke buruh. Buktinya, sambung Ketua Komisi D DPRD DKI itu masih banyak pekerja yang hidup di batas minimum, bahkan tidak sedikit yang upahnya tergerus kebutuhan hidup kota yang terus naik. “Disamping itu praktik hubungan kerja yang dinilai merugikan pekerja, seperti sistem kontrak berulang dan outsourcing. Pola tersebut kerap digunakan perusahaan untuk menghindari kewajiban terhadap buruh. Kami menemukan pola kerja kontrak berulang dan outsourcing yang dipakai untuk menghindari kewajiban perusahaan terhadap buruh. Ini bukan lagi kasus sporadis, tapi sudah menjadi pola yang harus dihentikan,” bebernya. Penyebab utama, kata Yuke lemahnya pengawasan. Hal itu yang berdampak pada pelanggaran ketenagakerjaan terus terjadi tanpa sanksi tegas. “Kondisi itu berdampak langsung pada buruh, mulai dari jam kerja berlebih hingga minimnya jaminan sosial,” ungkapnya. Di sisi lain, politisi tiga periode dapil Jakarta Selatan menyoroti meningkatnya jumlah pekerja informal di Jakarta, termasuk pekerja platform digital dan kurir, yang belum mendapat perlindungan memadai. “Pekerja platform digital, kurir, hingga pekerja lepas menjadi tulang punggung ekonomi kota, tapi perlindungannya masih abu-abu. Ini ironi yang harus segera diselesaikan,” ujar Yuke. Lebih lanjut, Yuke mengungkapkan DPRD DKI Jakarta, akan mendorong pengetatan pengawasan serta audit ketenagakerjaan secara berkala. Selain itu, dewan juga menyiapkan skema perlindungan sosial yang lebih inklusif bagi pekerja formal maupun informal. “Kebijakan pengupahan ke depan perlu disesuaikan dengan kondisi riil biaya hidup di Jakarta, tidak hanya mengacu pada formula yang ada. Kebijakan upah harus benar-benar menjawab kebutuhan buruh,” urainya.

INDOPOS
April 30, 2026
0 Comments

Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 Berpartisipasi dalam Loka Karya Nasional Capacity Building ABP PTSI 2026

INDOPOS-Jakarta — Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 (YPB 1971) menunjukkan komitmennya dalam penguatan tata kelola pendidikan tinggi dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Loka Karya Capacity Building yang diselenggarakan oleh Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP PTSI). Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, pada tanggal 29–30 April 2026, bertempat di Auditorium Binakarna, Hotel Bidakara Jakarta, dengan mengangkat tema “Penguatan Tata Kelola Yayasan/Badan Penyelenggara untuk Mewujudkan Perguruan Tinggi Swasta yang Unggul, Akuntabel, dan Berkelanjutan” . Dalam kegiatan tersebut, Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 diwakili langsung oleh Ketua Yayasan, Prof. Dr. Muhammad Halilintar, SE., MM., bersama jajaran pimpinan dan akademisi, yaitu Rektor Prof. Ir. Bambang Bernanthos, Msc., Dr. Megawati Barthos, S.H., M.M. serta Dr. Roma Nova Cahjati Poetry, S.E., M.A.B. sebagai perwakilan dari Perguruan Tinggi Universitas Borobudur. Partisipasi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan yayasan, khususnya dalam menghadapi dinamika regulasi, tuntutan akuntabilitas, serta kebutuhan transformasi tata kelola perguruan tinggi swasta yang semakin kompleks. Sebagaimana dijelaskan dalam materi kegiatan, penguatan tata kelola yayasan menjadi faktor krusial yang berpengaruh langsung terhadap kualitas akademik, efektivitas manajemen, serta keberlanjutan institusi pendidikan tinggi. Loka karya ini juga memberikan pemahaman komprehensif terkait aspek regulasi, perpajakan, ketenagakerjaan, hingga strategi pengelolaan keuangan yayasan secara profesional . Selain sesi pemaparan materi oleh para pakar, kegiatan ini juga diisi dengan diskusi interaktif, studi kasus, serta penyusunan rencana tindak lanjut (action plan) yang aplikatif bagi para peserta. Hal ini menjadi ruang strategis bagi Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 untuk memperluas jejaring, berbagi praktik terbaik (best practices), serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan tinggi. Keikutsertaan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 dalam kegiatan ini menegaskan komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola yayasan yang profesional, transparan, dan adaptif terhadap perubahan, sekaligus mendukung peningkatan mutu Universitas Borobudur sebagai institusi pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing. (***)

INDOPOS
April 30, 2026
0 Comments

Ketua Komisi B DPRD DKI Kritik Keras Minimnya Uji Kelayakan Kadishub Baru, Jabatan Strategis Tak Bisa Diisi Sembarangan, Harus yang Paham Transportasi

INDOPOS– Jakarta – Ketua Komisi B DPRD DKI, Nova Harivan Paloh, merespons penunjukan Budi Awaluddin sebagai Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang baru. Ia menilai posisi strategis tersebut seharusnya diisi figur dengan latar belakang transportasi yang kuat. ‎ ‎Menurut Nova, kepala dinas perhubungan bukanlah jabatan yang bisa diisi sembarang figur. Sebab, persoalan terkait transportasi yang ditangani Dishub DKI cukup kompleks. ‎ ‎”Berbagai persoalan transporasi di Jakarta terus bertambah belakangan ini. Tentu dengan segala macam permasalahannya yanh juga semakin bertambah setiap hari,” kata Nova kepada wartawan. ‎ ‎Ia menegaskan, persoalan yang ditangani Dishub tidak hanya sebatas kemacetan, melainkan mencakup berbagai aspek kompleks transportasi di ibu kota. Termasuk transportaso laut da sektor pelabuhan. ‎ ‎“Transportasi Jakarta sangat kompleks, ada penambahan koridor TransJakarta, supervisi MRT Jakarta dan LRT Jakarta, hingga persoalan parkir. Ini membutuhkan kapabilitas dan pemahaman yang kuat,” ucap Nova. ‎ ‎Ia menilai, kepala dinas harus memiliki pengalaman serta pengetahuan yang memadai agar mampu menganalisis situasi dan merumuskan kebijakan. Termasuk dalam penataan rute koridor baru TransJakarta yang dinilai membutuhkan ketelitian tinggi. ‎ ‎Meski demikian, Nova mengakui bahwa penentuan kepala dinas merupakan hak prerogatif Gubernur DKI Pramono Anung. Namun, ia berharap pemilihan pejabat strategis tetap mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman di bidang transportasi agar mampu membenahi persoalan mobilitas di Jakarta. Gubernur harus teliti dan benar benar membedah calon kepala dinas, serta kapasitasnya. ‎ ‎Lebih jauh, Nova juga mempertanyakan tidak adanya proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di internal Dishub. Mengingat banyak pegawai yang dinilai memiliki kapasitas mumpuni. ‎ ‎“Kenapa tidak ada upaya fit and proper test di internal? Banyak kok orang di Dishub yang punya kapasitas dan kapabilitas mumpuni. Kenapa justru memilih figur ‘dari luar’ Dishub,” kata Nova menyayangkan seraya menegaskan Komisi B akan terus memantau kinerja Kadishub baru dalam waktu mendatang. ‎ ‎Sebelumnya, Budi Awaluddin resmi menjadi nakhoda baru di Dinas Perhubungan DKI Jakarta, menggantikan Syafrin Liputo yang kini mengemban tugas baru sebagai Wali Kota Jakarta Selatan. Pergantian ini menjadi bagian dari perombakan struktural di lingkungan Pemprov DKI oleh Gubernur DKI Pramono Anung ‎ ‎Pelantikan tersebut digelar di Balai Kota Jakarta, Rabu (15/4/2026) lalu. Sebelum dipercaya memimpin sektor transportasi ibu kota, Budi memiliki rekam jejak di sejumlah posisi strategis. ‎ ‎Ia menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta pada 2025-2026. Serta sebelumnya memimpin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta pada periode 2021-2025. Dari data yang ada Budi Awaludin yang merupakan lulusan STPDN sama sekali tidak punya background transportasi sama sekali, sehingga banyak yang meragukan kemampuannya dalam membantu Gubernur Pramono mengatasi persoalan terbesar Jakarta, yakni kemacetan lalu lintas. (***)

INDOPOS
April 28, 2026
0 Comments

Universitas Borobudur Terima Kunjungan Studi Banding Universitas Kuningan, Perkuat Kolaborasi Internasional

INDOPOS-Jakarta — Universitas Borobudur melalui Kantor Urusan Internasional (International Affairs Office/IAO) menerima kunjungan studi banding dari Kantor Urusan Internasional, Kerjasama, dan Humas (KUIKH) Universitas Kuningan pada Selasa, 28 April 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis kedua institusi dalam memperkuat pengelolaan kerja sama internasional dan mendorong internasionalisasi perguruan tinggi. Kunjungan yang berlangsung di Kampus Universitas Borobudur ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dari kedua universitas. Dari Universitas Borobudur, turut hadir Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dr. Syaiful, S.E., M.Si., Senior Advisor, Prof. Didik Sulistyanto, Kepala LJM Djoko Harsono, S.Kom., M.M., M.Kom., serta Kepala Kantor Urusan Internasional Dr. Roma Nova Cahjati Poetry, S.E., MAB, beserta tim. Sementara itu, delegasi Universitas Kuningan dipimpin oleh Wakil Rektor III Prof. Dr. Agus Yadi Ismail, S.Hut., M.Si dan Kepala KUIKH Dr. Dede Djuniardi, M.M. beserta tim. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh perwakilan ITEA, Ms. Sonia sebagai partner strategis Universitas Borobudur. Dalam sambutannya, kedua pimpinan universitas menekankan pentingnya kolaborasi antarperguruan tinggi dalam menghadapi tantangan globalisasi pendidikan tinggi. Kegiatan ini juga menjadi wadah berbagi praktik terbaik (best practices) dalam pengelolaan program internasional, termasuk mobilitas mahasiswa dan dosen, serta penguatan jejaring kerja sama luar negeri. Agenda utama kegiatan meliputi sesi benchmarking antara International Affairs Office Universitas Borobudur dan KUIKH Universitas Kuningan, yang diisi dengan presentasi masing-masing institusi, diskusi interaktif, serta penandatanganan Implementation Agreement (IA) sebagai bentuk komitmen kerja sama lanjutan. Selain itu, kegiatan juga diisi dengan pertukaran cendera mata, sesi foto bersama, dan campus tour. Kunjungan ini dilatarbelakangi oleh keinginan Universitas Kuningan untuk mempelajari sistem pengelolaan kerja sama internasional, memperoleh informasi terkait program mobilitas akademik, serta mengembangkan strategi internasionalisasi perguruan tinggi secara berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih erat antara Universitas Borobudur dan Universitas Kuningan dalam meningkatkan kualitas layanan internasional serta memperluas jejaring global kedua institusi. (***)

INDOPOS
April 26, 2026
0 Comments

Pemilik Lexus Beli Cash Akan Laporkan BFI Finance ke OJK Usai Insiden Perampasan Debt Collector

INDOPOS-Kasus dugaan upaya perampasan mobil mewah oleh debt collector BFI Finance di Surabaya berbuntut panjang. Pemilik Lexus RX350 senilai Rp 1,3 miliar, Andy Pratomo, berencana melaporkan perusahaan leasing milik konglomerat Jerry Ng tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setelah didatangi penagih utang yang diduga bertindak arogan. Sebelumnya, kasus ini juga telah dilaporkan ke polisi karena dinilai memiliki unsur pidana. Andy, warga Mojoklanggru Wetan, Surabaya, melalui kuasa hukumnya Ronald Talaway menhelskan pihaknya akan membawa kasus ini ke OJK dan mendorong pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan terkait. “Bicara mengenai kerugian baik materiil maupun immateriil tentunya klien kami akan menempuh jalur gugatan perdata dan tidak hanya itu agar kejadian serupa tidak terjadi lagi tentunya kami akan berkoordinasi dengan OJK maupun satgas PASTI, serta lembaga perlindungan konsumen agar dapat mempertimbangkan melakukan pencabutan izin usaha demi keamanan masyarakat,” pungkasnya. Sebelumnya, pihak Andy telah melaporkan pihak leasing ke Polrestabes Surabaya dengan nomor TBL/B/1416/XII/2025/SPKT. “Perbuatan memaksa ingin merampas mobil yang sudah lunas tentunya dapat dikategorikan sebagai kejahatan perbuatan tidak menyenangkan, karena berdasarkan Pasal 448 KUHP (yang baru) disebutkan ‘memaksa’ adalah unsur yang dominan dalam delik pidana tersebut,” katanya, Kamis (23/4). Peristiwa ini bermula pada 4 November 2025, ketika sejumlah debt collector mendatangi rumah Andy dengan dalih adanya tunggakan cicilan. Andy menegaskan mobil tersebut dibeli secara cash pada September 2025 di Jakarta dan dilengkapi dokumen sah. “Semua bukti pembayaran, kuitansi, BPKB, hingga faktur asli saya pegang. Tapi mereka ngotot dan berteriak di depan rumah sampai tetangga keluar semua,” ujar Andy. Keributan sempat dibawa ke Polsek Mulyorejo. Di sana, pihak leasing menunjukkan fotokopi dokumen dan sertifikat fidusia namun atas nama orang lain. Kejanggalan juga terlihat dari perbedaan tipe kendaraan, di mana dalam berkas tercantum Lexus RX250, sedangkan milik Andy adalah Lexus RX350. “Besoknya kami uji di Samsat Manyar Kertoarjo. Hasilnya telak, pihak Samsat menyatakan fisik dan surat-surat saya sah dan asli,” jelas Andy. (***)

INDOPOS
April 25, 2026
0 Comments

Universitas Borobudur Sukses Gelar Konferensi Internasional ICLSSEE 2026, Perkuat Kolaborasi Global

INDOPOS-Universitas Borobudur kembali menunjukkan eksistensinya di kancah internasional dengan sukses menyelenggarakan International Conference on Law, Social Sciences, Education, and Engineering (ICLSSEE) 2026. Acara bergengsi yang merupakan hasil kolaborasi solid antara Universitas Borobudur dan Meira Visi Persada ini menjadi wadah strategis bagi para akademisi serta praktisi untuk berbagi inovasi dan hasil penelitian terbaru. Prosesi pembukaan berlangsung khidmat, diawali dengan sambutan hangat dari Meida Rachmawati, SE, MM, MH, PhD selaku Ketua Meira Visi Persada. Dilanjutkan dengan sambutan Direktur Program Pascasarjana Universitas Borobudur, Prof. Dr. Faisal Santiago, SH., MM., yang menekankan pentingnya integrasi ilmu pengetahuan dalam menghadapi tantangan global, sebelum akhirnya konferensi dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Borobudur, Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc untuk menandai dimulainya rangkaian diskusi ilmiah tingkat dunia. Dengan keberhasilan penyelenggaraan konferensi sebelumnya, termasuk ICLSSEE 2021, MIC 2021, ICLSSEE 2022, MIC 2022, ICLSSEE 2023, MIC 2023, ICLSSEE 2024, MIC 2024, ICLSSEE 2025, dan MIC 2025, ICLSSEE 2026 kembali hadir dan berupaya untuk lebih memperkaya diskursus akademis dengan mempromosikan solusi inovatif, inklusif, dan berkelanjutan yang menangani isu-isu global kontemporer. Pembicara utama dalam ICLSSEE 2026 adalah Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si., M.I.Kom – Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Prof. Gary I. Lilienthal, Ph.D. dari Universitas Hukum NALSAR, India. Turut mengambil peran strategis sebagai pembicara, Dr. Roma Nova Cahjati Poetry, SE., MAB., Ketua Program Studi dan dosen Magister Manajemen Universitas Borobudur, mewakili Indonesia di forum akademik internasional. Dalam pemaparannya, beliau memberikan perspektif mendalam mengenai isu-isu terkini yang relevan dengan tema konferensi, yaitu “Navigating Global Change: Diversity, Equity, Inclusion, and Sustainability” sekaligus memperkuat posisi Universitas Borobudur sebagai institusi yang berkontribusi aktif dalam diskursus ilmiah global. Antusiasme peserta pada ICLSSEE 2026 terlihat sangat tinggi, yang terbukti dengan kehadiran sekitar 210 presenter yang memaparkan hasil penelitian mereka dalam sesi paralel. Para peserta tersebut berasal dari berbagai institusi mancanegara dan mencakup beragam disiplin ilmu, mulai dari hukum, ilmu sosial, pendidikan, di mana diskusi yang terbangun diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi dan solusi konkret bagi permasalahan di bidang terkait. Secara keseluruhan, ICLSSEE 2026 telah berhasil menyediakan platform bagi para peneliti, pendidik, dan praktisi di seluruh dunia untuk bersinergi dan membangun jembatan kolaborasi yang berkelanjutan antar lembaga pendidikan di masa depan. (***)

INDOPOS
April 25, 2026
0 Comments

‎Urgensitas Konektivitas Tol Malang-Blitar dengan Jalan Lintas Selatan, Ketua PPI : Exit Tol Pagelaran Jadi Keniscayaan

‎INDOPOS-Pagelaran, Malang, – Sejumlah pihak tengah mengusulkan pendapat kritis hasil dari diskusi dari terbatas tentang penting hubungan atau konektivitas (keterhubungan) antara proyek ruas Tol Malang-Kepanjen-Blitar dengan Jalan/Jalur Lintas Selatan. ‎ ‎Diskusi terbatas itu dilakukan di Kecamatan Pagelaran, Jumat (24/04/2026), yang mengkuatirkan nasib masa depan Ibukota Kabupaten Malang, Kepanjen bila Pemerintah Pusat tidak menyerap aspirasi warga terkait exit tol yang direncanakan tidak berpihak kepada keberadaan Kepanjen. ‎ ‎Muhlis Ali Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia menyatakan bahwa bagaimana pun keberadaan Ibu Kota Kabupaten Malang, Kepanjen harus dijaga marwahnya terkait masa depannya. ‎ ‎”Kepanjen City saat ini terancam eksistensinya terkait masa depannya bila Ruas Tol Malang-Blitar tidak ramah kepada keberadaan warga Kepanjen. Ini terkait letak dan jumlah exit tol di seputar wilayah Kepanjen mesti memadai,” kata Muhlis Ali. ‎ ‎Muhlis Ali yang juga Founder Graha Yakusa yang berbasis di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang menyatakan Pemkab Malang kini tengah getol membangun keberadaan wilayah selatan Kabupaten Malang. ‎ ‎”Pemkab Malang dan Pemerintah Pusat tengah merampungkan akses arteri Gondanglegi-Bantur untuk kelancaran mobilitas kendaraan, barang dan orang menuju akses Jalur Lintas Selatan. Ini juga semakin memudahkan akses sejumlah objek wisata di kawasan Selatan Malang seperti Balekambang, Pantai Goa Cina, Sendang Biru, Pantai Teluk Asmara, Pantai Ngliyeb,” ungkap Tokoh Masyarakat Malang Selatan. ‎ ‎Muhlis Ali melanjutkan bahwa konektivitas Tol dengan JLS sehingga berdampak terhadap pergerakan ekonomi warga Malang Selatan. ‎ ‎”Konektivitas dua infrastruktur yang telah ditunjang ruas jalan PSN [Proyek Strategis Nasional] Gondanglegi- Bantur, maka exit tol Malang-Blitar mesti ditempatkan agar Kepanjen City tetap bisa eksis termasuk tetap ramai, sehingga 2 exit tol dengan lokasi Pagelaran dan Kepanjen jadi keniscayaan,” ungkap Muhlis Ali. ‎ ‎Exit Tol Pagelaran, kata Muhlis Ali, menjadi penting untuk mendukung konektivitas Ruas PSN Gondanglegi-Bantur, sehingga Tol dan JLS terkoneksi dengan maksimal. ‎ ‎”Exit Tol Pagelaran mesti dilengkapi dengan Exit Tol Kepanjen agar memberikan ruang Kepanjen City terjaga eksistensinya. Ingat ada Kampus Universitas Brawijaya telah dikembangkan di Desa Telangagung, Kepanjen. Jadi tol exit Kepanjen juga jadi keniscayaan,” ungkap Muhlis Ali. ‎ ‎ ‎*Daya Ungkit Ekonomi Kawasan Malang Selatan* ‎ ‎Bagi siapa pun yang pernah berkendara dari Surabaya menuju pantai selatan Malang, tantangan utamanya selalu sama, kemacetan di persimpangan jalan dan waktu tempuh yang melelahkan. Namun, peta konektivitas di Jawa Timur bersiap menghadapi transformasi besar. Proyek Jalan Tol Malang-Kepanjen kini diproyeksikan menjadi “nadi” baru yang akan menghidupkan potensi ekonomi kawasan Malang Selatan yang selama ini tersembunyi di balik perbukitan. ‎ ‎Proyek infrastruktur sepanjang kurang lebih 30 kilometer ini merupakan kelanjutan strategis dari ruas Tol Pandaan-Malang. Fokus utamanya sederhana namun berdampak luas: membuka isolasi aksesibilitas di wilayah selatan Kabupaten Malang. ‎ ‎Salah satu poin krusial dalam rencana ini adalah penempatan pintu keluar (exit) tol. Muhlis Ali, tokoh masyarakat setempat, menekankan bahwa jika pintu keluar tol direalisasikan di wilayah Pagelaran, hal ini akan mengubah wajah pariwisata daerah tersebut. ‎ ‎”Tol ini akan mempermudah akses wisatawan dari arah utara, seperti Surabaya dan Malang Kota, menuju gugusan pantai selatan yang eksotis,” ujar Muhlis. Kehadiran tol ini diprediksi akan membuat destinasi populer seperti Pantai Balekambang dan Kondang Merak menjadi jauh lebih terjangkau bagi pelancong akhir pekan. ‎ ‎Selama ini, perjalanan dari pusat kota menuju wilayah selatan bisa memakan waktu lebih dari satu jam akibat kepadatan lalu lintas. Dengan adanya tol baru, waktu tempuh tersebut diperkirakan menyusut drastis menjadi hanya 20 hingga 30 menit saja. ‎ ‎Efisiensi ini bukan sekadar soal kenyamanan perjalanan, melainkan juga tentang daya saing ekonomi. Mobilitas barang yang lebih cepat diyakini akan menarik minat investor untuk membangun kawasan industri baru di Malang Selatan. ‎ ‎”Kami berharap pintu keluar tol ini memicu munculnya titik-titik ekonomi baru. Kawasan Kepanjen, Gondanglegi, dan Pagelaran memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru di selatan Malang,” tambah Muhlis. ‎ ‎Salah satu tantangan pembangunan di Malang Raya adalah ketimpangan antara wilayah utara yang industriil dengan wilayah selatan yang agraris. Proyek Tol Malang-Kepanjen hadir sebagai instrumen pemerataan agar kue ekonomi tidak hanya dinikmati oleh penduduk di Malang Utara atau pusat kota saja. ‎ ‎Bagi sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung warga lokal, keberadaan tol ini adalah jawaban atas masalah logistik. “Keberadaan akses tol memperlancar distribusi hasil pertanian dan pangan dari Malang Selatan langsung ke pusat-pusat distribusi besar,” pungkas Muhlis. ‎ ‎Dengan konektivitas yang lebih baik, produk unggulan petani lokal dapat mencapai pasar dalam kondisi lebih segar dan dengan biaya angkut yang lebih rendah, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan di tingkat produsen. ‎ ‎Pembangunan Tol Malang-Kepanjen bukan sekadar proyek beton dan aspal, melainkan harapan bagi ribuan warga untuk masa depan yang lebih terkoneksi. Tantangan…

INDOPOS
April 25, 2026
0 Comments

‎Hak Merek Sudah Sah, Tapi Segel Tak Dibuka DJKI: Kuasa Hukum PT. MSP Indonesia Kirim Surat Pengaduan ke Presiden dan DPR ‎

INDOPOS–Kuasa Hukum PT. MSP Indonesia Anisa Rahmawati menyampaikan kekecewaannya terhadap Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) DJKI Kementerian Hukum dan Indikasi Geografis terkait surat jawaban Plh. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis DJKI Ranie Utami Ronie, tertanggal 13 April 2026. Ia mempertanyakan alasan Pihak Gakkum hingga hari ini belum mencabut segel gudang milik PT. MSP Indonesia, padahal permohonan pencabutan segel telah lama. Hal ini disampaikan mengingat klienya telah dinyatakan menang berdasarkanputusan Komisi Banding DJKI serta terbit sertifikat merk Good Brother Kelas 13 pada 23 Februari 2026. ‎ ‎“Saya gak habis pikir, apa yang ada dalam pikiran Gakkum DJKI hingga saat ini—dua bulan berlalu—tapi belum juga mencabut segel itu. Surat permohonan yang kami ajukan pada tanggal 26 Februari 20206 malah dijawab pihak Dirjen Haki. Pada poin 2 surat jawaban jelas mereka mengakui dengan terbitnya sertifikat merek “GOOD BROTHER” ada hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada PT. MSP INDONESIA sebagai pemilik terdaftar merek “GOOD BROTHER” di kelas 13,’’ ujar Anisa, dari kantor Garuda Adyaksa Lawfirm, Jakarta, Rabu, (22/4/26) ‎ ‎Menurut Anisa, bahwa keputusan Direjen Gakkum bisa ditafsirkan menghambat proses hukum yang seharusnya karena berlawanan dengan putusan Komisi Banding yang berlaku berkekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde) dan mengikat. Tidak diperlukan lagi mediasi, keterangan ahli mapun proses hukum lainnya. ‎ ‎“Tapi uniknya, mengapa pada poin 3 disebut masih dalam proses meminta pertimbangan hukum kepada Ahli Pidana. Jadi bisa ditafsirkan kondisi tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara status hukum yang telah diakui oleh negara dengan tindakan penegakan hukum yang masih berlangsung. Menjadi ambigu, gitu lo,’’ lanjut Anisa. ‎ ‎Dalam logika hukumnya, bahwa putusan Komisi Banding DJKI Kementerian Hukum dan Indikasi Geografis, seharusnya tidak lepas dari kontribusi dan pertimbangan penyidik, Gakum, sebelum menjadi putusan dalam satu subordinasi kebijakan kementerian. ‎ ‎“Ini kan aneh, dan bikin capek, gitu loh. Seolah Komisi Banding bergerak memutuskan sendiri, gakum sendiri, penyidik sendiri, padahal mereka dalam satu subordinasi Kementerian yang sama, bagaimana kebijakan Gakum harus linear dengan putusan tertinggi Komis Banding? Artinya Gakum harus patuh terhadap putusan Komisi Banding,” tegas Anisa. ‎ ‎Seperti diketahui, Komisi Banding DJKI telah memenangkan PT. MSP Indonesia sebagai pemilik sah merk Good Brother hingga sertifikat Kelas 13 terbit pada 23 Februari 2026. ‎ ‎Sebelum putusan Komisi Banding, pihak MSP Indonesia selaku terlapor dengan LP Nomor : HKI.7.KI.08.01.01.02.37, yang diajukan Saudara Nalvin tertanggal 27 November 2025. Akibat pelaporan tersebut –meski dalam proses dan belum putusan– sejumlah barang/ produk milik PT. MSP Indonesia di Batam disegel oleh pihak Gakum DJKI. ‎ ‎Demi kepastian hukum, Anisa Rahmawati menyatakan tim hukum akan mengirimkan Surat Permohonan Penegasan Sikap dan Pengaduan atas Kepastian Hukum kepada pihak terkait. Bahwa akibat penyegelan kinerja perusahaan PT. MSP Indonesia menjadi terhambat dan berakibat kerugian materiil imateriil yang tidak sedikit. Sebuah kerugian besar bagi kliennya yang seharusnya tidak perlu terjadi dan mendapat perlindungan hukum. ‎ ‎“Kami hari ini bersurat untuk Permohonan Penegasan Sikap dan Pengaduan atas Kepastian Hukum perlindungan hukum kepada Menteri Hukum dan Indikasi Geografis, kepada Komisi III DPR RI hingga Presiden Prabowo. Kami berharap Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) DJKI dapat mematuhi dan melaksanakan putusan tertingi Komis Banding dan mengikat, terkait tindakan penyegelan yang dilakukan selama proses penyidikan dan atau pengembalian barang kepada Klien Kami,’’ pungkas Anisa dengan menunjukan bukti surat terkirim. ‎ ‎Sementara itu, mewakili pihak Dirjen Gakum Kementerian Hukum dan Indikasi Geografis belum bisa memberikan klarifikasi, karena sampai berita ini dimuat belum dapat dikonfirmasi.

INDOPOS
April 24, 2026
0 Comments

‎Korban Penipuan Kerja Diusir Polisi Saat Pertanyakan Kasus, Setahun Laporan Tak Diproses Polres Bekasi

INDOPOS–Bekasi – Nasib pahit dialami korban penipuan kerja luar negeri yang hingga kini belum mendapat kejelasan hukum. Saat mencoba menanyakan perkembangan laporannya, korban justru diusir oleh petugas di Polres Metro Bekasi Kota pada Jumat (24/4/2026). Kapolres Bekasi diminta segera menindak anak buahnya yang memperlakukan korban secara tidak baik, dan juga tidak memproses laporan korban sejak setahun lalu. ‎Kasus ini bermula dari laporan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang telah dibuat sejak 2025. Namun, setelah hampir satu tahun berjalan, penanganan perkara dinilai mandek tanpa perkembangan signifikan. ‎Korban, Mariston Manurung, mengungkapkan kekecewaannya karena setiap kali menanyakan kelanjutan kasus, ia hanya mendapat jawaban serupa dari penyidik, yakni masih menunggu gelar perkara. “Sudah hampir satu tahun saya bolak-balik tanya, jawabannya tetap menunggu gelar perkara. Tidak pernah ada kepastian kapan,” ujar Mariston. ‎Ia menyebut penyidik bernama Firmansyah terus memberikan alasan yang sama tanpa kejelasan progres. Kondisi ini membuat korban merasa laporannya seolah jalan di tempat. ‎“Entah sampai kapan harus menunggu. Kalau begini terus, wajar kalau masyarakat berpikir percuma lapor polisi,” tegasnya. Lebih jauh, Mariston mengaku mengalami perlakuan tidak menyenangkan saat kembali mendatangi Polres Metro Bekasi Kota. Bukannya mendapat penjelasan, ia justru diminta meninggalkan lokasi oleh petugas. ‎Kasus yang dialaminya bermula dari pertemuan dengan terduga pelaku berinisial Anggel di kawasan Harapan Indah, Bekasi. Pelaku menjanjikan pekerjaan di luar negeri, seperti Australia dan Hong Kong. ‎Namun kenyataannya, setibanya di Australia, pekerjaan tersebut tidak pernah ada. Korban kemudian dipindahkan ke Korea Selatan, tetapi justru ditangkap oleh pihak imigrasi setempat dan dideportasi. ‎Tidak berhenti di situ, korban juga sempat dibawa ke Makau dan Malaysia tanpa kejelasan pekerjaan. Bahkan, ia mengaku sempat mengalami penyekapan dan terlantar tanpa uang di luar negeri.‎ ‎“Saya sempat terlantar, tidak punya uang. Saya bisa pulang ke Indonesia karena dibantu sesama WNI yang iba,” ungkapnya. ‎Dalam proses hukum, penyidik sempat mempertemukan korban dengan terduga pelaku sebanyak dua kali. Saat itu, pelaku berjanji akan mengganti kerugian korban. Namun hingga kini, janji tersebut belum direalisasikan. Merasa tidak mendapatkan keadilan, korban kini meminta perhatian dari pimpinan tertinggi negara. Ia berharap Kapolri dan Presiden Prabowo Subianto dapat turun tangan agar kasusnya segera diproses. ‎“Saya mohon perhatian Bapak Kapolri dan Bapak Presiden agar kasus ini bisa segera ditindaklanjuti. Saya hanya ingin keadilan,” ujarnya. Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Metro Bekasi Kota belum memberikan keterangan resmi terkait lambannya penanganan kasus tersebut. ‎

INDOPOS
April 23, 2026
0 Comments

Vidi Galenso Syarief Sukses Raih Predikat Cumlaude Doktor Ilmu Hukum usai Pertahankan Disertasinya di Universitas Jayabaya

INDOPOS-Ing. Ir. H. Vidi Galenso Syarief VDI, S. H., M. H. sukses meraih gelar doktor ilmu hukum. Dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Program Pasca-Sarjana Universitas Jayabaya, Program Doktor Ilmu Hukum, Vidi mendapatlan predikat cumlaude. Untuk diketahui, Vidi merupakan adik pengacara kondang, Prof. Dr. Hj. Elza Syarief, S. H., M. H., CIQnR, CIQaR. Sidang terbuka promosi doktor ilmu hukum itu dilaksanakan, di Gedung Rektorat, Lantai 5, Universitas Jayabaya, Jl. Pulomas Selatan, Kav. 23, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Selasa, 21 April 2026, Selasa, 21 April 2026. Vidi berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Rekonstruksi Kewenangan Negara Dalam Pembebanan Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan Terhadap Investor Tambang Batu Bara”. Disertasinya itu diuji para guru besar yang dipimpin Rektor Universitas Jayabaya Prof. Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S. H., M. Hum. Hasilnya, Vidi dinyatakan lulus dalam sidang tersebut dan berhak menyandang gelar doktor ilmu hukum. Ketua Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) itu memperoleh predikat cumlaude dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,99. “Saudara Vidi adalah doktor ke-502 di Universitas Jayabaya dan ke-157 yang punya nilai cumlaude. IPK-nya adalah 3,99,” ucap Rektor Universitas Jayabaya, Prof. Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S. H., M. Hum. “Saya sebagai rektor mengucapkan selamat dan sampaikan salam kepada keluarga,” lanjut sang rektor. Kepada wartawan, usai acara, Vidi pun membeberkan isi atau inti dari disertasinya tersebut. Ia pun menyebutkan judul disertasinya secara lengkap. Kemudian, Vidi memaparkan bahwa negara sebagai penguasa mempunyai kewenangan dalam mengelola dan mengawasi sumber daya alam. “Tetapi, pada faktanya, sampai saat ini, ada kelemahan, tereduksi hanya sebatas pada perizinian dan administratif,” ujar Vidi. Padahal, kata dia, pertambangan batu bara ini merusak lingkungan yang terbesar. “Dan pemulihan lingkungan tidak menjadi konsentrasi yang harus diutamakan. Padahal, itu adalah amanah yang ada di Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945, baik Pasal 33 maupun Pasal 28H tentang hak konstitusi rakyat dan hidup layak dan sehat,” cetusnya. Ketika ditanya soal, permintaan sang rektor kepada awak media agar menyampaikan ke DPR terkait hasil disertasinya, Vidi mengatakan sebagai berikut. “Memang para pemimpin atau unsur yang ada di negara itu, kebetulan di sini ada hadir juga seorang profesor yang anggota DPR juga, ya, saya harap beliau bisa menyampaikan hasil disertasi kepada wakil rakyat di dewan. Supaya, kewenangan negara ini betul-betul bisa dilaksanakan sesuai dengan amanat konstitusi,” tukasnya. Apa harapannya ke depan? “Harapan depan, kalau hasil disertasi saya ini bisa dilaksanakan oleh negara dan komponennya, maka kita tidak akan mengalami kemiskinan. Rakyat yang ada di sekitar area pertambangan tidak akan mengalami kemiskinan. Dan yang paling penting adalah kerusakan lingkungan hidup yang tidak teratasi karena berbagai hal, yang pada intinya terjadi kesenjangan antara norma yang sudah ada dan penerapan di lapangan,” tegas Vidi. Ia pun menyarankan, negara perlu memperkuat kewenangan konstitusional melalui penerapan polluter pays, strict liability, perluasan tanggung jawab hingga investor, serta penguatan political will. “Dan, perlu dilakukan reformulasi kebijakan minerba dengan menegaskan, negara sebagai ecological guarantor, memperluas tanggung jawab hingga investor, serta memperkuat pengawasan untuk menutup accountability gap,” paparnya. Vidi pun mendapat banyak ucapan selamat (karangan bunga) dari berbagai tokoh. Di antaranya Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S. H., M. M., putra mantan Presiden RI, H. M. Soeharto (H. Hutomo Mandala Putra, S. H.), kakak kandung Vidi, Prof. Dr. Hj. Elza Syarief, S. H., M. H., CIQnR, CIQaR. Para tamu undangan yang hadir tampak khidmat dan serius mengikuti jalannya sidang terbuka tersebut. Mereka yang hadir, teman-teman, kolega serta keluarga Vidi pun ikut mengucapkan selamat. Sebagai informasi, yang bertindak sebagai promotor dan ko-promotor Vidi dalam sidang terbuka promosi doktor ilmu hukum ini adalah Dr. H. Atma Suganda, S. H., M. H. dan Prof. Dr. Yuhelson, S. H., M. H., M. Kn. Pada kesempatan sidang terbuka/promosinya itu, Dr. Vidi juga meluncurkan buku ber-ISBN terkait dengan disertasinya. Buku tersebut berjudul “Negara, Investor, dan Keadilan Ekologis, Rekonstruksi Tanggung Jawab Lingkungan Dalam Pertambangan Batu Bara”. (***)

INDOPOS
April 23, 2026
0 Comments

Ini Daftar Nama Siswa Lolos Seleksi Tahap II SMA Unggul Garuda

INDOPOS-Pengumuman hasil seleksi Tahap II (Tes CAT) SMA Unggul Garuda Baru telah resmi dirilis pada April 2026, di mana peserta dapat mengecek status kelulusan melalui akun masing-masing di Instagram @sekolahgaruda.ri dan situs resmi smaunggulgaruda.id. Program sekolah unggulan ini merupakan inisiatif nasional yang diluncurkan di 16 titik untuk mendukung Generasi Emas 2045. Nama peserta lolos tahap 2 garuda SMA Unggul Garuda Baru +4 Berikut adalah ringkasan informasi terkait Sekolah Garuda: Pengumuman Seleksi Siswa (PPDB): Hasil seleksi Tahap 1 dan Tahap 2 (Tes CAT) dapat dipantau langsung melalui akun pendaftar di laman resmi SMA Unggul Garuda Baru. Seleksi Guru: Pengumuman seleksi PPPK JF Guru untuk SMA Unggul Garuda Baru dilakukan secara berkala melalui kemdiktisaintek.go.id. Tentang Sekolah: Sekolah Garuda merupakan program unggulan pemerintah yang diluncurkan serentak untuk menghadirkan pendidikan berstandar internasional, yang saat ini mencakup 12 sekolah transformasi. Informasi Lebih Lanjut: Pantau Instagram @sekolahgaruda.ri untuk kabar terbaru.

INDOPOS
April 23, 2026
0 Comments

‎ASN DKI Disorot, Rangkap Jabatan di Lembaga Non Struktural Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

INDOPOS-Jakarta — Maraknya pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua atau pimpinan lembaga non struktural menuai sorotan. Secara hukum, ASN memang dilarang menduduki jabatan di organisasi non struktural yang menerima anggaran atau dana hibah dari pemerintah. Larangan ini bertujuan mencegah konflik kepentingan serta menjaga profesionalisme dalam pelayanan publik. ‎Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS serta PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Kedua aturan ini menegaskan pentingnya netralitas dan fokus ASN dalam menjalankan tugas negara. Ketua Seniman Intelektual Betawi (SIB), Tahyudin Aditya, menilai langkah ASN yang mencoba merangkap jabatan di lembaga non struktural berpotensi melanggar aturan. ‎“Kalau pejabat ASN merangkap jabatan di instansi non struktural yang mendapat anggaran atau dana hibah pemerintah, itu jelas melanggar prinsip dan ketentuan yang ada. Jangan sampai aturan ditabrak,” ujarnya. Ia menegaskan, ASN seharusnya fokus pada tugas pelayanan publik dan tidak mengambil peran tambahan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Terlebih jika organisasi tersebut mengelola dana hibah pemerintah, risiko penyalahgunaan wewenang menjadi semakin besar. Meski terdapat dinamika regulasi, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, prinsip dasar netralitas dan profesionalitas ASN tetap harus menjadi acuan utama. Tahyudin pun mengingatkan agar seluruh pihak mematuhi regulasi yang berlaku. “ASN harus jadi contoh. Jangan sampai jabatan publik dimanfaatkan untuk kepentingan lain,” tegasnya. (***)

INDOPOS
April 21, 2026
0 Comments

Maknai Perjuangan Emansipasi, Desainer Migi Rihasalay Bersama Sosialita Wanita Hebat Rayakan Hari RA Kartini

INDOPOS: Dalam rangka melanjurkan semangat perjuangan Ibu RA Kartini, desainer Migi Rihasalay bersama kolega sejumlah wanita tangguh merayakanya di Tugu Kunstkring Paleis di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/4). Perkumpulan sosialita wanita hebat ini saling bertukar informasi soal bisnis, masalah sosial, sekaligus memaknai semangat emansipasi sesuai keahlian masing-masing. ‎ ‎”Saya senang banget, di hari istimewa ini bisa berkumpul dengan teman-teman inspiratif untuk banyak hal,” ujar perancang busana tematik Migi Rihasalay di Jakarta bertepatan dengan perayaan Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April. Para wanita hebat dan cantik tersebut berkumpul di Kunstkring dengan mengenakan kebaya yang merupakan cirikhas perayaan Hari Kartini. ‎ ‎Migi melanjutkan bahwa sebagian besar yang hadir pada acara tersebut merupakan sosialita yang members Lavender dan Sweet Lady, termasuk wanita istimewa Lianjel atau Lian Juwita. “Momen ini dirayakan untuk mengenang perjuangan RA Kartini dalam memperjuangkan pendidikan dan kesetaraan gender bagi perempuan Indonesia,” lanjut Migi didampingi putri cantiknya berwajah indo bernama Kinikita James. ‎ ‎Menurutnya perayaan ini dikemas dalam acara sederhana tapi penuh makna, termasuk membahas masalah sosial untuk membantu sesama. “Acarqnya cuma makan bersama, berbagi cerita, bertukar relasi untuk bisnis, dan saling menguatkan bahwa kita wanita Indonesia, memiliki hak dan keberanian untuk belajar, mandiri dan berpendidikan,” tandas Migi yang namanya makin berkisar di dunia fashion. ‎ ‎Menurutnya, Hari Kartini menjadi simbol keberanian, pendidikan, dan hak-hak perempuan Indonesia. Momen ini merupakan peringatan emansipasi wanita dan penghormatan terhadap perjuangan RA Kartini. “Kartini’s Day yaitu peringatan nasional Indonesia setiap tanggal 21 April untuk menghormati kelahiran dan jasa Ibu Kartini sebagai tokoh emansipasi wanita,” papar Migi. ‎ <span;>‎Harapan Migi dengan pertemuan para sosialita ini, mengajak kaum perempuan bisa terus mempertahankan simbolik Kartini. “Bahwasanya perempuan memiliki hak kebebasan untuk kemandirian, berkarya, berkarir, bahkan mengerjakan tugas tugas sebagai seorang wanita sekaligus menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai wanita, termasuk menjadi seorang ibu,” tandas Migi.

INDOPOS
April 21, 2026
0 Comments

Ketua DPP MPG Purwoko Kritik Kinerja BKP, Soroti Lemahnya Komunikasi Pemerintah Hadapi Gelombang Kritik

INDOPOS-‎Di tengah derasnya kritik yang diarahkan kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sorotan kini tertuju pada peran Badan Komunikasi Pemerintah (BKP). Sejauh ini dinilai belum menjalankan fungsinya secara optimal. ‎ ‎Sejumlah pengamat dan kelompok oposisi belakangan semakin intens melontarkan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. ‎ ‎Namun, di sisi lain, respons resmi yang diharapkan mampu menjernihkan situasi justru dinilai minim. ‎ ‎Kondisi ini memunculkan kesan adanya kekosongan komunikasi publik dari pemerintah. ‎Ketua DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) bidang komunikasi, Purwoko, menilai bahwa BKP seharusnya menjadi ujung tombak dalam mengelola arus informasi dan menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan publik. Menurutnya, lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam meredam polemik yang berkembang. ‎ ‎“Dalam situasi seperti sekarang, komunikasi yang jelas, terbuka, dan cepat sangat dibutuhkan. BKP seharusnya hadir untuk menjelaskan berbagai isu secara jernih agar tidak berkembang menjadi opini liar,” ujar Purwoko. ‎ ‎Ia menegaskan bahwa kritik dari pengamat maupun oposisi merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, tanpa adanya respons yang memadai dari pemerintah, kritik tersebut berpotensi berkembang menjadi persepsi negatif yang meluas di masyarakat. ‎ ‎Lebih jauh, Purwoko menyayangkan sikap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam komunikasi publik namun dinilai tidak aktif menghadapi dinamika yang ada. Ia bahkan menyinggung adanya kesan bahwa sebagian pejabat terkait justru menghindar dari tanggung jawabnya. ‎ ‎“Jangan sampai muncul kesan sembunyi dari masalah, apalagi sampai dianggap hanya menerima gaji tanpa bekerja maksimal. Jika memang tidak mampu menjalankan tugas, seharusnya berani mengambil sikap untuk mundur,” tegasnya. ‎Menurutnya, pemerintah saat ini membutuhkan tim komunikasi yang tidak hanya mampu menyusun narasi, tetapi juga sigap merespons isu dan berani berdialog dengan berbagai pihak, termasuk mereka yang kritis. ‎Dalam kesempatan itu, Purwoko juga menyampaikan kesiapan MPG untuk turut berperan apabila dibutuhkan. Ia mengatakan, jaringan kader MPG yang tersebar di berbagai daerah telah terbiasa menghadapi persoalan langsung di tengah masyarakat dan memiliki kemampuan untuk menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan publik. ‎“MPG siap menjadi bagian dari solusi. Kami memiliki kader di lapangan yang memahami dinamika masyarakat dan mampu menjalin komunikasi yang konstruktif, termasuk dengan pihak oposisi,” ujarnya. ‎Ia berharap ke depan pemerintah dapat memperkuat strategi komunikasi publiknya agar setiap kebijakan yang diambil tidak hanya dipahami secara utuh oleh masyarakat, tetapi juga mampu meminimalisir kesalahpahaman yang berpotensi memicu polemik. ‎Di tengah iklim politik yang dinamis, komunikasi yang efektif dinilai menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. ‎

INDOPOS
April 21, 2026
0 Comments

El Nino Godzilla Diprediksi Terjadi, Yuke Dorong Antisipasi Sejak Dini di Jakarta

‎INDOPOS-Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi potensi terjadinya El Nino Godzila pada pertengahan tahun 2026. ‎Ditengah prediksi tersebut, Ketua Komisi D DPRD DKI, Yuke Yurike meminta agar pemerintah provinsi melakukan sejumlah langkah antisipasi. ‎Apalagi, fenomena El Nino dengan intensitas kuat berpotensi memicu kemarau panjang yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk ketahanan pangan dan ketersediaan air di Jakarta. ‎ ‎”Di luar permasalahan lingkungan yang ada, kita juga menghadapi ancaman faktor alam, yakni El Nino yang cukup ekstrem. Ini harus diantisipasi bersama, karena tantangan kita bukan hanya fiskal, tetapi juga kondisi alam,” ujar Yuke, Senin (19/4/2026). ‎ ‎Langkah antisipasi lainnya, Wakil Bendahara DPP PDIP itu mengimbau masyarakat untuk mulai melakukan langkah antisipatif, seperti menghemat penggunaan air dan kebutuhan pokok, serta meningkatkan kesadaran terhadap ketahanan pangan rumah tangga. ‎ ‎Sebab, sambung Wakil Bendahara DPP PDIP itu kesiapan masyarakat menjadi kunci menghadapi ketidakpastian durasi fenomena tersebut. ‎ ‎”Kami berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan langkah strategis, termasuk memastikan stok pangan tetap aman. Selain itu pentingnya kerja sama dengan daerah lain dalam menjaga pasokan kebutuhan pokok masyarakat,” bebernya. ‎ ‎Lebih lanjut, anggota DPRD DKI yang terpilih dari dapil Jaksel itu mendorong upaya mitigasi lingkungan seperti pembuatan biopori, sumur resapan, hingga optimalisasi ruang terbuka hijau untuk menampung air. ‎ ‎”Penanaman pohon juga dinilai penting untuk membantu menjaga cadangan air tanah selama musim kemarau,” paparnya. ‎ ‎Mengacu pada prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Yuke menyebut sebelum puncak El Nino, potensi cuaca ekstrem masih dapat terjadi. Oleh karena itu, koordinasi lintas instansi dinilai krusial. ‎ ‎”Pemprov sudah menginstruksikan agar terus bersinergi dengan BMKG. Semua langkah antisipasi harus disiapkan sejak sekarang,” katanya. ‎ ‎Ia juga mengingatkan meningkatnya risiko kebakaran saat musim kemarau. Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran diminta meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk kemungkinan langkah tambahan seperti modifikasi cuaca jika diperlukan. ‎ <span;>‎”Yang terpenting adalah kesiapan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, agar dampak dari kemarau panjang ini bisa diminimalkan,” tandasnya. (***)

INDOPOS
April 21, 2026
0 Comments

‎‎Jusuf Kalla: Jokowi Jadi Presiden Karena Saya, ‎Jokowi : Saya Bukan Siapa Siapa, Saya Orang Kampung ‎Ketum MPG Jimmy S : Jokowi From Zero To Hero untuk Indonesia ‎

INDOPOS-Pernyataan Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, yang menyebut bahwa Joko Widodo bisa menjadi Presiden karena perannya, memicu beragam tanggapan di ruang publik. ‎ ‎Menanggapi hal tersebut, Joko Widodo memberikan pernyataan yang merendah. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan berasal dari kalangan elit, melainkan hanya “orang kampung” yang meniti karier dari bawah hingga mencapai posisi tertinggi di pemerintahan. ‎ ‎Di sisi lain, Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran (MPG), Jimmy S, turut memberikan pandangannya terkait dinamika politik tersebut. Ia menyebut bahwa dalam dunia politik tidak ada sesuatu yang didapat secara cuma-cuma. ‎“Dalam politik tak ada makan siang gratis. Tanyakan pada diri sendiri apa yang sudah didapat,” Ungkit Mengungkit dalam Dunia Politik tak Pantas dilakukan diruang publik, karena Sejati nya dalam Dunia Politik hal tersebut sangat tabu, tak ada itu dalam politik mengumbar umbar jasa politik, karena Politik itu Kesepakatan Kepentingan ujar Jimmy, dalam keterangannya kepada media. ‎ ‎Ia juga menegaskan bahwa, sosok Joko Widodo merupakan inspirasi nyata tentang perjalanan dari nol hingga sukses, karir politik nya dari pimpinan Pejabat tingkat Kota, Provinsi hingga Menjadi Orang Nomor Satu Memimpin Negara ini selama 10 tahun bukan hal mudah untuk diraih, dan selama perjalanan karir politik tersebut dipastikan banyak para pihak yang mendapatkan peluang peluang politik atas kesepakatan politik tersebut. ‎ ‎“Jokowi adalah contoh nyata from zero to hero bagi kami,” Ya Pembangunan di Indonesia nyata dan pesat bisa kita liat dan rasakan bersama manfaat nya”, tambahnya. ‎ ‎Pernyataan-pernyataan ini kembali menyoroti dinamika hubungan politik antara tokoh-tokoh nasional, sekaligus memperlihatkan bagaimana narasi kepemimpinan dan dukungan politik terus berkembang menjelang momentum politik ke depan.

INDOPOS
April 19, 2026
0 Comments

‎Astronot Artemis II Sebut Bumi Seperti Sekoci, Netizen Kaitkan dengan Ayat Al-Qur’an

‎INDOPOS — Pernyataan menarik datang dari astronot misi Artemis II, Christina Koch, yang menggambarkan Bumi seperti “sekoci” saat dipandang dari luar angkasa. Ungkapan tersebut memicu perbincangan luas, termasuk dikaitkan dengan ayat-ayat dalam Al-Qur’an. ‎Dalam keterangannya, Koch menyebut bahwa dari perspektif luar angkasa, Bumi tampak kecil, rapuh, namun menjadi satu-satunya tempat aman bagi kehidupan—ibarat sekoci di tengah luasnya samudra kosmik. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan sejumlah astronot lain yang menyebut Bumi sebagai “rumah ternyaman” bagi manusia. ‎ ‎Pernyataan tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah warganet menilai deskripsi itu memiliki kemiripan dengan penjelasan dalam Al-Qur’an mengenai Bumi sebagai tempat tinggal yang nyaman dan layak huni. ‎ ‎Dalam beberapa ayat, seperti QS. Nuh: 19, QS. Al-Baqarah: 22, dan QS. Thaha: 53, disebutkan bahwa Allah menjadikan Bumi sebagai “hamparan” (firasya), yakni tempat yang luas, mudah dijelajahi, serta mendukung kehidupan manusia. Konsep ini oleh sebagian pihak diinterpretasikan sebagai gambaran Bumi yang aman dan stabil, layaknya “geladak sekoci” bagi makhluk hidup. ‎ ‎Pengamat menilai, kesesuaian deskripsi tersebut menunjukkan bagaimana perspektif ilmiah modern kerap menemukan titik temu dengan teks-teks keagamaan. Meski demikian, para ahli mengingatkan agar interpretasi semacam ini tetap dipahami secara proporsional, baik dari sisi sains maupun tafsir agama. ‎ ‎Misi Artemis II sendiri merupakan bagian dari program ambisius NASA untuk mengembalikan manusia ke sekitar Bulan, sekaligus menjadi langkah awal menuju eksplorasi lebih jauh, termasuk ke Mars. Perspektif para astronot dari luar angkasa pun kerap memberikan sudut pandang baru tentang pentingnya menjaga Bumi sebagai satu-satunya rumah bagi umat manusia.

INDOPOS
April 18, 2026
0 Comments

Dukung Prabowo Fokuskan MBG Untuk Anak Kurang Gizi dan Keluarga Tak Mampu, Ketua Umum APKLI-P Desak KPK Periksa Dugaan Korupsi BGN

INDOPOS-Jakarta,_ Melalui Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, Presiden Prabowo ingin fokuskan MBG untuk anak kurang gizi dan keluarga tidak mampu. Sebuah kebijakan genuin untuk kembalikan ruh program unggulan ini ke misi besarnya. Yaitu atasi stunting dan kekurangan gizi anak bangsa, cetak generasi emas Indonesia, serta dongkrak roda ekonomi rakyat kecil dan penambahan 0,5% pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih dari itu, Presiden Prabowo apresiasi Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang yang terus lakukan sidak lapangan, dan dtemukan banyak dapur MBG tidak memenuhi syarat. Bahkan “ada dapur hasil nyogok”. Untuk itu, kami mendukung kebijakan Presiden Prabowo ini, serta mendesak dapur MBG ditutup permanen yang terbukti hasil “NYOGOK”, dan tidak memenuhi persyaratan, tegas Ketua Umum APKLI-P, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed, Jakarta, Sabtu, 18/4/2026 Lebih lanjut Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1985-1998 ini menuturkan, banyak aroma tidak sedap, ada dugaan korupsi dan penyalagunaan kewenangan di Badan Gizi Nasional (BGN) RI. Mulai dari dugaan praktek sogok menyogok dapatkan titik dapur MBG, pengadaan 21.081 motor listrik @Rp 42 juta, 31 paket event organizir senilai Rp. 113,9 milyar, pengadaan 5000 laptop, pengadaan alat makan 315 SPPG senilai Rp 215 milyar hingga pengadaan kaos kaki @Rp 100 ribu. Anggaran MBG ini dari APBN. Artinya itu uang negara, uang rakyat. Menukil Presiden Prabowo, uang ranyat, uang negara walau 1 rupiah pun harus dipertanggungjawabkan. Atau kata orang jawa, ngunu yo ngunu tapi yo ngunu. Untuk itu, saya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa BGN RI, kenapa? Ketika adanya dugaan korupsi dan penyalagunaan kewenangan di BGN ini dibiarkan, pertama, akan mencoreng ruh dan marwah kepemimpinan Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto. Kedua, program unggulan MBG yang sangat luhur dan mulia tujuannya, serta belum tentu ada dimasa mendatang ini terancam gagal. Dan ketiga, MBG hanya jadi sarang kongkalingkong, bancaan, dan penggarongan uang negara, uang rakyat. Sekali lagi, saya mendesak KPK segera periksa BGN RI , pungkas Dewan Pembina PP IPNU 2012-2015.

INDOPOS
April 17, 2026
0 Comments

Polwan Cantik Gagalkan Aksi Begal Berkedok DC Matel Tuai Pujian

INDOPOS – Aksi dugaan percobaan perampasan kendaraan bermotor terjadi di kawasan lampu merah Sadang, Purwakarta, pada Kamis (16/4/2026) sekitar pukul 13.00 WIB. Insiden tersebut berhasil digagalkan oleh seorang anggota Polisi Wanita (Polwan) dari Satlantas Purwakarta yang kebetulan melintas di lokasi. Peristiwa ini pertama kali dilaporkan oleh warga setempat yang melihat adanya upaya penghadangan terhadap seorang pengendara motor di tengah jalan. Dua kendaraan disebut-sebut tiba-tiba menghentikan laju korban, sehingga memicu kecurigaan sebagai aksi kejahatan jalanan. Beruntung, saat kejadian berlangsung, seorang Polwan yang tengah melintas menggunakan kendaraan pribadi segera menghentikan kendaraannya dan mendatangi lokasi. Kehadiran aparat tersebut membuat para terduga pelaku panik dan langsung melarikan diri sebelum sempat melancarkan aksinya. “Alhamdulillah kendaraan korban tidak berhasil dirampas pelaku,” ujar salah seorang warga yang berada di lokasi kejadian. Tindakan cepat anggota Polwan tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat. Aksi sigap itu dinilai berhasil mencegah tindak kriminal yang berpotensi meresahkan, terutama karena terjadi pada siang hari di lokasi yang cukup ramai. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait identitas para pelaku maupun langkah lanjutan atas peristiwa tersebut. Namun, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi kejahatan jalanan dan segera melaporkan jika menemukan kejadian mencurigakan.

INDOPOS
April 16, 2026
0 Comments

Pelantikan Berjarak TMT Tuai Kritik, Penunjukan Kadishub yang Tak Punya Keahlian Bisa Bikin Pramono Gagal Total Tangani Kemacetan

‎INDOPOS—Kebijakan pelantikan pejabat dengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yang baru berlaku beberapa bulan setelah pelantikan menuai sorotan tajam. Praktik ini dinilai berpotensi mengganggu tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. ‎ ‎Anggota DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi karena berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam roda birokrasi. ‎ ‎“Kalau pelantikan sudah dilakukan, seharusnya TMT mengikuti. Kalau tidak, akan ada masa jeda yang membingungkan dan bisa menghambat proses pengambilan keputusan,” ujarnya. ‎ ‎Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo juga mengkritik alasan penundaan TMT yang disebut untuk menghindari kekosongan jabatan atau penunjukan Pelaksana Tugas (Plt). ‎ ‎“Alasan menghindari Plt itu terlalu dicari-cari. Mekanisme Plt justru sudah lazim dan sah dalam sistem pemerintahan,” kata Agus. ‎ ‎Ia menambahkan, meskipun secara legal pelantikan tersebut dapat dianggap sah, namun dari sisi tata kelola pemerintahan praktik ini dinilai tidak ideal. ‎ ‎“Ini mencederai asas efisiensi, menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, serta berpotensi mengganggu stabilitas psikologis organisasi,” jelasnya. ‎ ‎Selain itu, kritik juga mengarah pada kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang dinilai kurang cermat dalam menentukan pejabat strategis. ‎ ‎Salah satu sorotan adalah penunjukan Kepala Dinas Perhubungan, Budi Awaluddin, yang dianggap tidak memiliki latar belakang maupun pengalaman di bidang transportasi. ‎ ‎Padahal, sektor transportasi menjadi salah satu persoalan krusial di Jakarta, terutama terkait kemacetan yang hingga kini belum tertangani secara optimal. ‎ ‎Pengamat menilai, penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan kompetensi dapat memperlambat penyelesaian masalah, bahkan berpotensi memperburuk kondisi yang ada. ‎ ‎“Jakarta butuh solusi konkret untuk kemacetan dan transportasi. Kalau penempatan pejabat tidak berbasis kompetensi, maka kebijakan yang dihasilkan juga berisiko tidak tepat sasaran,” ujar Agus. ‎ ‎Dengan berbagai catatan tersebut, para pengamat menilai penting bagi Pemprov DKI Jakarta untuk kembali mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam hal konsistensi aturan dan penempatan pejabat sesuai keahlian. ‎

INDOPOS
April 16, 2026
0 Comments

‎Koperasi Jasa Komando Merah Putih 08 ‎“Mengelola Limbah Serabut Kelapa Menjadi Komoditas Ekspor”

‎INDOPOS-Koperasi Jasa Komando Merah Putih 08 terus menunjukkan komitmennya dalam pemberdayaan masyarakat guna memperkuat ekonomi kerakyatan. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah melalui pengolahan limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomis tinggi. ‎ ‎Saat ini, koperasi telah menerima pesanan ekspor hingga 300 ton per bulan ke China. Produk unggulan yang dihasilkan berupa olahan serabut kelapa, yaitu coconut chip, yang memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional. ‎Program ini pertama kali dijalankan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, melalui Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KMP 08 Kabupaten Magelang. Dalam pelaksanaannya, koperasi melibatkan ibu rumah tangga dan masyarakat sekitar sebagai pelaku utama produksi. Hal ini menjadikan program tidak hanya berorientasi bisnis, tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan. ‎ ‎Ketua DPC KMP 08 Kabupaten Magelang, Prayono, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan di Dusun Kayuares, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran. Program ini menjadi solusi dalam mengurangi limbah sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa. ‎ ‎“Program ini bukan hanya tentang produksi, tetapi bagaimana kami memberdayakan masyarakat agar memiliki penghasilan tambahan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan,” ujarnya. ‎ ‎Ke depan, Koperasi Jasa Komando Merah Putih 08 berencana mengembangkan program ini ke berbagai daerah di Indonesia. Dengan melibatkan lebih banyak masyarakat, koperasi berharap dapat membuka lapangan kerja baru dan memperluas dampak positif bagi perekonomian desa. ‎ ‎Selain itu, koperasi juga mengharapkan dukungan dari pemerintah agar program ini dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi nasional. ‎ ‎Pengolahan limbah kelapa ini merupakan langkah awal dari pengembangan industri berbasis potensi lokal. Ke depan, berbagai produk turunan kelapa akan dikembangkan, seperti cocopeat, cocofiber, minyak kelapa, pakan ternak, pupuk, hingga produk ramah lingkungan berbasis kelapa yang memiliki daya saing global. ‎ ‎Dengan semangat “Mengelola Limbah Serabut Kelapa menjadi Komoditas Ekspor”, Koperasi Jasa Komando Merah Putih 08 optimis menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat sekaligus pelopor pengelolaan limbah berbasis pemberdayaan di Indonesia. ‎

INDOPOS
April 15, 2026
0 Comments

Budi Awaludin Tak Punya Keahlian Benahi Transportasi, Pramono Diingatkan Tak Asal Main Tunjuk

INDOPOS–Jakarta – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengingatkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, agar tidak sembarangan menunjuk pejabat untuk mengisi posisi strategis, khususnya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub). Menurut Khoirudin, jabatan Kadishub harus diisi oleh sosok yang benar-benar memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang transportasi. Ia menegaskan, sektor transportasi merupakan wajah utama Jakarta yang berdampak langsung pada pelayanan publik. “Gubernur harus jeli. Yang dipilih harus benar-benar mampu dan kompeten, karena ini menyangkut pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat,” tegas Khoirudin. Rencana perombakan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta memang tengah menjadi sorotan. Sejumlah nama disebut akan dilantik pada Rabu, 15 April 2026, termasuk posisi strategis di Dinas Perhubungan. Salah satu nama yang mencuat adalah Budi Awaludin, yang dikabarkan akan menggantikan Syafrin Liputo. Namun, latar belakang Budi sebagai lulusan STPDN serta rekam jejaknya di bidang pemerintahan umum dinilai belum tentu sesuai dengan kebutuhan teknis transportasi Jakarta. Terlebih, ia baru sekitar satu tahun menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa sektor transportasi akan dipimpin oleh sosok yang minim pengalaman spesifik di bidang tersebut. Kritik juga muncul terkait potensi dominasi aparatur berlatar belakang serupa di tubuh Dinas Perhubungan. Saat ini, posisi Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI juga dijabat oleh Ujang Harmawan yang memiliki latar belakang sejenis. Pengamat perkotaan Nirwono Joga menilai, tantangan transportasi Jakarta sangat kompleks, mulai dari kemacetan kronis, integrasi moda transportasi, hingga pengembangan sistem ramah lingkungan. “Kalau kedua pimpinan berasal dari latar belakang yang sama dan tidak spesifik di bidang transportasi, dikhawatirkan kurang efektif dalam menjawab tantangan yang ada,” ujar Nirwono. Ia menambahkan, tanpa pengalaman teknis yang memadai, program-program transportasi berpotensi tidak berjalan maksimal. Kini, publik menanti keputusan akhir Pramono Anung. Apakah akan mengedepankan faktor kedekatan birokrasi, atau benar-benar memilih figur dengan rekam jejak kuat di bidang transportasi untuk memimpin Dinas Perhubungan DKI Jakarta ke depan.

INDOPOS
April 15, 2026
0 Comments

Viral Lagu “Erika” di ITB Tuai Kecaman, Dinilai Cerminkan Perilaku Tak Pantas dan Mahasiswa

INDOPOS-Bandung – Video penampilan Orkes Semi Dangdut (OSD) Himpunan Mahasiswa Tambang (HMT) Institut Teknologi Bandung (ITB) viral di media sosial dan menuai gelombang kecaman dari masyarakat. Dalam video yang beredar, puluhan mahasiswa terlihat bernyanyi bersama membawakan lagu berjudul “Erika”. Lagu tersebut menjadi sorotan karena liriknya dinilai mengandung unsur seksual eksplisit dan dianggap melecehkan perempuan. Rekaman yang diunggah pada Senin, 13 April 2026 itu memperlihatkan suasana acara yang meriah, namun di sisi lain memicu reaksi keras publik. Banyak warganet menilai isi lagu tidak mencerminkan etika dan nilai akademik yang seharusnya dijunjung tinggi oleh mahasiswa. “Ini sangat tidak pantas. Mahasiswa seharusnya menjadi contoh, bukan justru menyanyikan lagu dengan lirik yang merendahkan perempuan,” tulis salah satu pengguna media sosial. Kritik juga datang dari berbagai kalangan masyarakat yang menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk degradasi moral di lingkungan kampus. Mereka menyayangkan adanya pembiaran terhadap konten hiburan yang dianggap vulgar dan tidak mendidik. Sejumlah pihak menilai, perilaku tersebut mencerminkan kurangnya sensitivitas gender serta lemahnya pengawasan dalam kegiatan kemahasiswaan. Lingkungan akademik, yang semestinya menjadi ruang intelektual dan pembentukan karakter, dinilai justru tercoreng oleh aksi tersebut. Selain itu, lagu “Erika” yang dibawakan secara terbuka dalam forum mahasiswa dianggap sebagai bentuk objektifikasi perempuan yang tidak bisa ditoleransi. Publik pun mendesak pihak kampus untuk memberikan klarifikasi dan mengambil langkah tegas. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak ITB terkait viralnya video tersebut. Namun, masyarakat berharap kejadian ini menjadi evaluasi serius agar kegiatan mahasiswa tetap menjunjung tinggi norma, etika, dan nilai akademik.

INDOPOS
April 15, 2026
0 Comments

Pemuda di Makassar Gelar Aksi “Gulingkan Prabowo-Gibran”, Netizen Sentil Nama JK

INDOPOS–MAKASSAR – Sebuah video yang memperlihatkan aksi tiga orang pemuda di Kota Makassar viral di media sosial. Dalam video tersebut, ketiganya terlihat membawa spanduk bertuliskan “Gulingkan Prabowo-Gibran” sambil berdiri dan mondar-mandir di pinggir jalan. Aksi mereka menarik perhatian lantaran tidak disertai orasi ataupun penggunaan pengeras suara sebagaimana aksi demonstrasi pada umumnya. Ketiganya justru tampak kebingungan dan tidak menunjukkan koordinasi yang jelas selama berada di lokasi. Video tersebut direkam oleh seorang pengendara mobil yang kebetulan melintas di lokasi kejadian. Dalam rekaman, tidak terlihat adanya kerumunan massa lain yang bergabung, sehingga aksi itu terkesan dilakukan secara spontan dan minim persiapan. Viralnya video ini langsung memicu beragam reaksi dari warganet. Sebagian netizen menyatakan dukungan terhadap pesan yang dibawa dalam spanduk tersebut. Namun, tidak sedikit pula yang menilai aksi tersebut terkesan tidak serius dan lebih mirip konten semata. “Demo kok cuma bertiga, tanpa orasi lagi. Ini serius atau cuma cari perhatian?” tulis salah satu netizen. Komentar lain juga menyebut aksi tersebut terlihat lucu dan tidak mencerminkan demonstrasi yang lazim, karena tidak ada penyampaian aspirasi secara terbuka. Di sisi lain, sejumlah warganet turut menyinggung nama Jusuf Kalla atau JK, tokoh asal Makassar yang belakangan kembali ramai diperbincangkan publik. Mereka mempertanyakan apakah aksi tersebut memiliki kaitan dengan sosok tersebut, meski tidak ada bukti atau keterangan resmi yang menghubungkan keduanya. Hingga saat ini, belum diketahui identitas ketiga pemuda dalam video tersebut maupun tujuan pasti dari aksi yang mereka lakukan. Pihak berwenang juga belum memberikan pernyataan resmi terkait kejadian ini. Peristiwa ini menjadi contoh bagaimana sebuah aksi kecil dapat dengan cepat menjadi viral dan memicu beragam interpretasi di ruang publik, terutama di era media sosial saat ini.

INDOPOS
April 14, 2026
0 Comments

Polres Metro Jakarta Pusat Ringkus Begal Pelaku Penganiayaan Anggota Damkar

INDOPOS-Polisi dari Polres Metro Jakarta Pusat berhasil meringkus seorang pelaku begal yang sebelumnya melakukan aksi penganiayaan terhadap anggota pemadam kebakaran (damkar). Dalam video yang diupload akun IG bangranistones, pelaku ditangkap di wilayah Jakarta Utara setelah sempat menjadi buronan aparat. Penangkapan ini merupakan hasil penyelidikan intensif yang dilakukan polisi usai kejadian penganiayaan yang sempat viral dan mengundang perhatian publik. Kasus ini bermula ketika korban, seorang anggota damkar, menjadi sasaran aksi kriminal pelaku. Tidak hanya melakukan perampasan, pelaku juga melakukan kekerasan fisik terhadap korban hingga mengalami luka. Pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pelaku kejahatan jalanan, khususnya begal yang meresahkan masyarakat. Saat ini, pelaku telah diamankan dan tengah menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan atau pelaku lain yang terlibat.

INDOPOS
April 14, 2026
0 Comments

Pengendara Motor Dipepet dan Kendaraan Akan Direbut, Korban Rekam Wajah Pelaku

INDOPOS-TANGERAN – Seorang pengendara motor mengalami peristiwa tidak menyenangkan saat melintas di Jalan Cadas Kukun, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, pada Senin (13/4/2026) sekitar pukul 10.41 WIB. Kejadian ini diduga dilakukan oleh sekelompok orang yang berperilaku layaknya pelaku begal yang menyamar atau berkedok sebagai penagih utang (debt collector). Melalui akun media sosialnya @rizkiynrr_, korban menyampaikan bahwa dirinya tiba-tiba dihadang oleh dua orang yang tidak dikenal saat melewati lokasi tersebut. Kedua orang tersebut memaksanya berhenti, lalu menuduh nomor polisi kendaraannya tidak sah dan berusaha melakukan pemeriksaan secara sepihak tanpa membawa bukti atau surat tugas resmi. Korban yang merasa tindakan tersebut tidak benar kemudian mencoba menjelaskan bahwa kendaraannya lengkap dan sah secara hukum. Namun, penjelasan itu tidak dihiraukan dan justru memicu ketegangan hingga terjadi keributan. Situasi semakin tidak terkontrol saat pelaku memberikan perlakuan yang tidak manusiawi. “Saya sangat tidak terima, mereka meludahi saya dua kali dan menendang saya meski saya masih sedang mengendarai motor. Beruntung, karena ada orang-orang di sekitar mulai berteriak dan memperhatikan, pelaku akhirnya buru-buru kabur,” ujar korban. Berdasarkan keterangan warga dan pengalaman pengguna jalan, kejadian serupa dikabarkan sudah berulang kali terjadi di titik yang sama. Pola tindakan yang dilakukan membuat masyarakat mencurigai bahwa pelaku adalah sekelompok orang yang berniat jahat atau pelaku begal yang menggunakan identitas palsu atau berkedok sebagai pihak penagih utang untuk menakut-nakuti korban. Perilaku ini dinilai sangat meresahkan karena membuat pengguna jalan merasa tidak aman saat melintas di kawasan tersebut. Menyikapi hal ini, korban mengimbau kepada masyarakat maupun pengguna jalan agar selalu berhati-hati dan waspada saat berada di lokasi tersebut. Jika mengalami hal serupa namun kendaraan yang digunakan sudah lengkap dan legal, korban mengajak untuk berani menolak tindakan yang tidak benar serta segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti.

INDOPOS
April 14, 2026
0 Comments

Deddy Corbuzier Sentil Program TV “Pagi Pagi Ambyar”, Ingatkan Soal Etika Bahas Mendiang Vidi Aldiano

INDOPOS-Jakarta – Deddy Corbuzier melontarkan kritik keras terhadap program televisi Pagi Pagi Ambyar terkait pembahasan mendiang Vidi Aldiano. Deddy mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan nama sahabatnya tersebut untuk kepentingan pribadi maupun konten semata. Dalam pernyataannya, Deddy menegaskan bahwa etika harus dijunjung tinggi, terutama ketika membahas sosok yang telah meninggal dunia. Ia menyayangkan jika ada tayangan yang dinilai terlalu jauh mengeksploitasi kisah atau nama Vidi demi menarik perhatian publik. “Jangan sampai nama orang yang sudah tidak ada dipakai untuk hal-hal yang tidak pantas,” tegas Deddy. Lebih lanjut, Deddy Corbuzier juga menyampaikan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam jika praktik semacam itu terus berlanjut. Ia bahkan menegaskan siap mengambil langkah serius untuk menelusuri dan menindak pihak-pihak yang dianggap memanfaatkan situasi tersebut. Pernyataan ini pun langsung menjadi sorotan publik di media sosial. Banyak warganet yang mendukung sikap Deddy, menilai bahwa apa yang disampaikannya merupakan bentuk kepedulian terhadap etika dan penghormatan kepada mendiang. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak program “Pagi Pagi Ambyar” terkait pernyataan tersebut. Namun, polemik ini kembali membuka diskusi soal batasan konten hiburan, khususnya yang menyangkut privasi dan penghormatan terhadap figur publik yang telah wafat.

INDOPOS
April 14, 2026
0 Comments

Warga Medan Gagalkan Aksi Begal Berkedok Debt Collector, Kendaraan Sudah Lunas Main Rampas

INDOPOS-Medan — Aksi penarikan kendaraan oleh debt collector di kawasan Jalan SM Raja, Medan Amplas, berujung ricuh setelah warga setempat turun tangan. Seorang debt collector diamankan warga usai diduga mencoba merampas kendaraan milik warga. Peristiwa tersebut terjadi pada pagi hari dan dengan cepat menarik perhatian masyarakat sekitar. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat sejumlah warga mengerumuni seorang pria yang diduga debt collector. Suasana sempat memanas karena warga menilai tindakan tersebut meresahkan. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa kendaraan yang hendak ditarik tersebut sebenarnya sudah lunas dan tidak memiliki tunggakan. Hal ini memicu kemarahan warga, karena tindakan debt collector tersebut dinilai tidak memiliki dasar dan dianggap sama seperti aksi begal yang merampas kendaraan secara paksa. Aksi penarikan pun berhasil digagalkan oleh warga. Emosi massa sempat memuncak hingga pelaku hampir menjadi sasaran amukan warga sebelum akhirnya situasi dapat dikendalikan. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait kronologi lengkap maupun status hukum debt collector tersebut. Kejadian ini kembali menjadi sorotan publik terkait praktik penarikan kendaraan oleh debt collector yang kerap menimbulkan konflik di lapangan. Warga diimbau untuk tetap tenang dan menyerahkan penanganan kasus kepada aparat berwenang agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri.

INDOPOS
April 13, 2026
0 Comments

Pameran Handicraft Indonesia di Tokyo Dome Dibuka, Targetkan Perluasan Pasar UMKM

INDOPOS-Tokyo — Pameran khusus produk kerajinan tangan (handicraft) Indonesia akan kembali digelar di Tokyo Dome, Jepang, pada 5–6 September 2026. Kegiatan ini menjadi ajang promosi budaya sekaligus membuka peluang bisnis bagi pelaku UMKM Indonesia untuk menembus pasar internasional. Panitia menetapkan biaya deposito peserta sebesar satu juta rupiah. Dari seluruh pendaftar, maksimal hanya 24 UMKM yang akan terseleksi secara ketat untuk mengikuti pameran tersebut. Ketua Panitia Pameran Handicraft Indonesia, Richard Susilo, menyampaikan bahwa pameran ini akan menampilkan beragam produk unggulan khas Indonesia. Mulai dari kain tradisional seperti batik dan tenun, hingga berbagai karya seni hasil tangan para pengrajin dari berbagai daerah di Tanah Air. “Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang promosi budaya Indonesia di Jepang, tetapi juga membuka peluang bisnis serta memperluas jaringan pasar internasional bagi para pelaku industri kreatif Indonesia,” ujarnya. Ia menambahkan, pihak panitia sengaja meringankan beban peserta dengan menetapkan deposito hanya satu juta rupiah, agar kesempatan terbuka lebih luas bagi UMKM Indonesia. Batas pelunasan ditetapkan hingga 30 Mei 2026. Kesuksesan penyelenggaraan tahun sebelumnya menjadi bukti tingginya minat masyarakat Jepang terhadap produk kerajinan Indonesia. Dalam dua hari pelaksanaan, pameran tersebut mampu menarik sekitar 500.000 pengunjung di Tokyo Dome. “Tidak semua bisa ikut, hanya yang benar-benar berkualitas yang dapat tampil di pameran ini,” tegas Richard. Penyelenggaraan tahun ini diharapkan dapat menarik lebih banyak pengunjung dan pembeli, sekaligus memperkuat citra positif Indonesia di pasar internasional, khususnya Jepang. Richard juga menuturkan bahwa seluruh produk yang ditampilkan merupakan hasil seleksi terbaik dari Indonesia. Produk yang dibawa meliputi tas, aksesori, sepatu, hingga berbagai bentuk kerajinan tangan lainnya yang selama ini diminati masyarakat Jepang. Antusiasme pengunjung di Tokyo Dome disebut selalu tinggi. Sejak pagi hingga sore hari, booth Indonesia tidak pernah sepi. Hal ini menunjukkan besarnya potensi pasar bagi produk handicraft Indonesia di Jepang. Selain pameran tahunan, kini juga telah hadir House of Handicraft Indonesia di Tokyo (HHT) sebagai showroom permanen. Tempat ini memungkinkan produk UMKM Indonesia dipamerkan dan dijual setiap hari, sehingga lebih mudah dikenal oleh masyarakat Jepang. Pendaftaran peserta masih dibuka hingga 30 April 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui panitia penyelenggara via WhatsApp di nomor 0859-4381-9379 atau melalui email: promosijp@gmail.com. Richard menambahkan, keberadaan showroom permanen ini menjadi solusi agar promosi tidak hanya berlangsung saat pameran. Dengan begitu, produk Indonesia dapat terus dipasarkan secara berkelanjutan di Jepang. House of Handicraft Indonesia di Tokyo sendiri telah diresmikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Jepang pada 16 Mei 2025, bersama wali kota setempat dan dihadiri puluhan pengusaha Jepang yang tertarik pada produk Indonesia. Tokyo, 13 April 2026. (***)

INDOPOS
April 13, 2026
0 Comments

Satpol PP dan Warga Gagalkan Aksi Begal Berkedok Debt Collector di Kembangan

INDOPOS-JAKARTA — Aksi dugaan perampasan sepeda motor oleh oknum yang mengaku sebagai debt collector berhasil digagalkan oleh warga bersama anggota Satpol PP di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, Senin (13/4/2026) sore. Peristiwa terjadi sekitar pukul 15.15 WIB di Jalan Kembangan Baru, Rawa Buaya, Cengkareng. Seorang pengendara motor tiba-tiba diberhentikan secara paksa oleh sekelompok orang yang menuduh korban menunggak cicilan kendaraan selama satu tahun. Korban sempat didorong dan digiring ke arah rolling door milik warga. Namun, korban membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa sepeda motor yang digunakannya telah lunas sejak satu tahun lalu. Keributan yang terjadi menarik perhatian warga sekitar. Bersama anggota Satpol PP yang berada di lokasi, warga kemudian berusaha melerai dan mencegah aksi yang diduga sebagai upaya perampasan tersebut. Situasi sempat memanas lantaran pihak yang mengaku debt collector tetap bersikeras dengan argumennya. Meski demikian, upaya warga dan petugas berhasil menggagalkan aksi tersebut sehingga motor korban tidak jadi dibawa. Hingga kini, belum ada keterangan resmi lebih lanjut terkait identitas para pelaku maupun tindak lanjut hukum atas kejadian tersebut. Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap modus penagihan yang tidak sesuai prosedur dan segera melapor ke pihak berwajib jika mengalami kejadian serupa.

INDOPOS
April 13, 2026
0 Comments

Diduga Begal Berkedok Debt Collector, Driver Ojol Jadi Korban di Cileunyi

INDOPOS-BANDUNG — Aksi kriminal berkedok debt collector (DC) atau yang kerap disebut “mata elang” kembali meresahkan warga. Kali ini, seorang driver ojek online (ojol) diduga menjadi korban setelah dipepet dan digiring oleh sekelompok orang di kawasan Cinunuk, Cileunyi. Peristiwa tersebut terekam kamera warga yang kebetulan melintas di lokasi. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat beberapa pria menggunakan sepeda motor menghentikan korban di pinggir jalan. Korban tampak tidak berdaya saat dikelilingi dan diduga dipaksa menyerahkan kendaraannya. Informasi yang beredar menyebutkan, korban kemudian dibawa ke arah kawasan Tagog atas bersama sepeda motornya. Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti nasib driver ojol tersebut maupun keberadaan kendaraannya. Aksi yang diduga dilakukan oleh oknum “mata elang” ini kembali memicu kekhawatiran masyarakat, khususnya para pengemudi ojol yang kerap menjadi sasaran penarikan paksa kendaraan di jalan. Warga berharap aparat kepolisian segera turun tangan untuk menyelidiki kejadian tersebut serta menindak tegas pelaku yang meresahkan. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk berhati-hati dan segera melapor jika mengalami kejadian serupa.

INDOPOS
April 13, 2026
0 Comments

Dewan Adat Bamus Betawi Laporkan Penggunaan Logo Bamus, Minta Gubernur Pramono Tidak Berpihak

INDOPOS-JAKARTA — Dewan Adat Bamus Betawi menyoroti pelaksanaan agenda Lebaran Betawi yang dinilai masih berada dalam situasi dualisme organisasi. Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, Eki Pitung, menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut dan meminta pemerintah daerah bersikap netral serta adil. Menurut Eki, Lebaran Betawi merupakan agenda besar masyarakat Betawi yang seharusnya menjadi ajang pemersatu. Namun, ia menilai pelaksanaan kegiatan tersebut saat ini terkesan hanya melibatkan satu pihak, padahal konflik dualisme di tubuh Bamus Betawi belum terselesaikan. “Seharusnya kedua belah pihak dipanggil, diajak duduk bersama. Ini keinginan para orang tua Betawi agar kita bersatu. Tapi yang terjadi seolah-olah hanya satu pihak yang dibenarkan oleh pemerintah daerah,” ujar Eki. Ia juga menyoroti penggunaan logo Bamus Betawi dalam kegiatan Lebaran Betawi yang digelar di Lapangan Banteng. Menurutnya, logo tersebut merupakan hak milik Dewan Adat Bamus Betawi yang memiliki dasar hukum jelas. “Kami merasa dirugikan, bukan hanya secara moral tapi juga material. Ada nilai miliaran rupiah di situ dengan penggunaan logo yang merupakan hak kami. Karena itu, kami akan mengambil langkah hukum,” tegasnya. Ini Bukti foto-foto penggunaan logo Bamus Betawi tanpa yang akan dilaporkan Eki menambahkan, pihaknya tetap membuka ruang penyelesaian secara kekeluargaan, namun tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum jika tidak ada titik temu. Ia juga mengingatkan potensi konflik horizontal jika persoalan ini terus berlarut. “Kami tidak ingin ribut. Tapi kalau ada keberpihakan dan ketidakadilan, ini berbahaya. Kami hanya ingin menjaga marwah Betawi,” katanya. Wakil Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, Haikal Safar, turut menegaskan pentingnya keadilan dan kepastian hukum dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Ia berharap pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator untuk menyatukan kedua pihak. “Kami meminta keadilan secara profesional dan proporsional. Jangan sampai ini menjadi bola liar yang merugikan semua pihak,” ujar Haikal. Sementara itu, Ketua LBH Dewan Adat Bamus Betawi, Sapto SH, menyatakan pihaknya tengah menyiapkan langkah hukum terkait dugaan pelanggaran penggunaan logo dan aspek legalitas organisasi. “Kami akan menempuh dua jalur hukum, pidana dan perdata, dengan mengutamakan pidana. Ini terkait dugaan pelanggaran hak cipta serta persoalan akta pendirian,” jelas Sapto. Ia menambahkan, laporan ke pihak kepolisian direncanakan akan segera dilakukan dengan menghadirkan sejumlah saksi untuk memperkuat proses hukum. Dewan Adat Bamus Betawi berharap pemerintah daerah dapat bersikap netral dan tidak memihak, serta mendorong penyelesaian konflik secara adil demi menjaga persatuan masyarakat Betawi dan kelangsungan budaya di Jakarta. KLIK VIDEO DEWAN ADAT BAMUS BETAWI:

INDOPOS
April 13, 2026
0 Comments

Komika Marah Pernyataan Jusuf Kalla Sakiti Umat Kristen dan Picu Perpecahan

INDOPOS-JAKARTA — Pernyataan Jusuf Kalla (JK) menuai reaksi keras dari kalangan umat Kristen. Sejumlah pihak menilai ucapan tersebut menyinggung dan melukai perasaan umat beragama, sehingga memicu polemik di ruang publik. Kontroversi ini bermula dari pernyataan JK yang disinyalir menyebut bahwa dalam ajaran Kristen terdapat konsep membunuh musuh dalam situasi tertentu. Pernyataan tersebut kemudian memicu tuduhan bahwa ia menyamakan ajaran Kristen dengan tindakan pembunuhan demi surga. Ucapan tersebut langsung mendapat respons negatif dari berbagai kalangan. Banyak umat Kristen menyatakan keberatan dan menilai pernyataan itu tidak tepat serta berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terhadap ajaran agama. Salah satu kritik keras datang dari komika Gian Luigi, yang dikenal dengan nama panggung Gianluigich. Melalui akun Instagram pribadinya, anggota komunitas Stand Up Indo tersebut secara terbuka menyampaikan kekecewaannya. Gianluca menilai pernyataan JK telah membuat umat Kristen tersinggung. Ia bahkan menyebut ucapan tersebut sebagai fitnah yang sangat keji dan tidak dapat dimaafkan. Polemik ini pun terus bergulir dan memicu perdebatan luas di masyarakat, khususnya di media sosial. Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Jusuf Kalla terkait pernyataan yang menjadi sorotan tersebut. Sejumlah pihak berharap agar polemik ini dapat segera diluruskan guna menjaga kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

INDOPOS
April 12, 2026
0 Comments

Eks Pejabat Pertamina Nilai Keputusan Pemerintah Tahan Harga BBM untuk Jaga Inflasi dan Stabilitas Nasional Sangat Tepat

INDOPOS-Kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai sebagai langkah tepat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Kepala Divisi Pengelolaan Anak Perusahaan dan Proyek-proyek PT Pertamina, Rasyidi HY. Dia menilai keputusan itu tepat karena dianggap berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Karena keputusan itu memiliki dampak signifikan terhadap pengendalian inflasi. “Harga minyak di Indonesia saat ini sudah tepat. Dengan tidak menaikkan harga BBM. Dengan begitu pemerintah berhasil mencegah lonjakan inflasi yang bisa berdampak luas,” ujar Rasyidi HY, Minggu (12/4/2026). Mantan Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI periode 2019-2024 itu menjelaskan, kenaikan harga BBM umumnya akan memicu kenaikan harga barang dan jasa, terutama sektor transportasi dan logistik. Kondisi tersebut pada akhirnya akan menekan daya beli masyarakat. Selain faktor ekonomi, Ketua Bamusi DKI Jakarta itu juga menyoroti aspek politik dan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Menurutnya, kenaikan harga BBM berpotensi menimbulkan gejolak di berbagai daerah. “Indonesia terdiri dari banyak pulau, sehingga distribusi sangat bergantung pada transportasi. Jika harga BBM naik, dampaknya akan terasa di seluruh wilayah dan bisa berpotensi memicu ketidakstabilan,” jelasnya. Lebih lanjut, ia menilai kebijakan ini juga berperan dalam menjaga daya beli masyarakat. Dengan harga BBM yang tetap, masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan biaya hidup yang signifikan. “Kalau harga BBM naik, daya beli masyarakat pasti turun. Ini yang dihindari pemerintah,” tambahnya. Meski demikian, ia mengakui bahwa kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap beban subsidi negara, terutama di tengah harga minyak mentah dunia yang saat ini berada di atas 100 dolar AS per barel. Jika tren kenaikan berlanjut, tekanan terhadap anggaran negara juga akan meningkat. Terkait pasokan energi, ia menilai peluang kerja sama dengan negara produsen seperti Rusia dan Nigeria dapat menjadi salah satu solusi strategis. “Rusia memiliki cadangan minyak besar dan hubungan bilateral dengan Indonesia cukup baik. Ini bisa dimanfaatkan untuk menjaga ketersediaan energi nasional,”ujarnya. Lebih lanjut, terkait dengan kebijalan menahan harga BBM, Rasyidi HY menegaskan dalam hal ini PT Pertamina hanya menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.”Keputusan ada di pemerintah. Pertamina sebagai operator hanya menjalankan sesuai arahan,” jelasnya. Secara keseluruhan, ia menilai kebijakan mempertahankan harga BBM saat ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas harga, menghindari gejolak sosial, serta mempertahankan daya beli di tengah ketidakpastian ekonomi global. (***)

INDOPOS
April 12, 2026
0 Comments

3 Nelayan Terombang-ambing 13 Jam di Laut, Diselamatkan Pemancing di Tanjung Lesung

INDOPOS-BANTEN — Tiga nelayan dilaporkan selamat setelah terombang-ambing selama kurang lebih 13 jam di perairan Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Mereka berhasil diselamatkan oleh seorang pemancing yang melintas di lokasi kejadian. Dari video yang diupload Deni Permana melalui akun Instagram andreli_48 channel tertulis keterangan, peristiwa ini terjadi pada Sabtu, 11 April 2026. Ketiga nelayan tersebut sebelumnya diduga mengalami kendala saat melaut hingga akhirnya tidak dapat kembali ke daratan dan terombang-ambing di tengah laut dalam waktu yang cukup lama. Beruntung, seorang pemancing yang sedang berada di sekitar lokasi melihat kondisi mereka dan segera memberikan pertolongan. Aksi cepat tersebut berhasil menyelamatkan para nelayan dari potensi bahaya yang lebih besar di laut lepas. Informasi yang beredar menyebutkan, seluruh nelayan dalam kondisi selamat setelah dievakuasi. Kejadian ini kembali menjadi pengingat akan risiko tinggi yang dihadapi para nelayan saat melaut, terutama ketika menghadapi cuaca dan kondisi teknis yang tidak terduga.

INDOPOS
April 12, 2026
0 Comments

Ketua SIB Tahyudin Aditya Dukung Penertiban Ondel-Ondel oleh Pramono Anung, Usul Program Alih Profesi dan Apresiasi LPDP untuk Anak Betawi

INDOPOS–JAKARTA — Ketua Seniman Intelektual Betawi (SIB) yang juga Sekretaris Jenderal Bamus Betawi, Tahyudin Aditya, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam menertibkan praktik pengamen ondel-ondel di jalanan. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut dibarengi dengan solusi konkret agar tidak memutus mata pencaharian masyarakat kecil. Menurut Tahyudin, penertiban ondel-ondel yang selama ini kerap digunakan untuk mengamen memang diperlukan demi menjaga marwah budaya Betawi. Ia menilai, penggunaan ondel-ondel di jalanan tanpa pakem yang jelas berpotensi menggeser nilai sakral dan kearifan lokal yang terkandung dalam kesenian tersebut. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap nasib para pengamen yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut. “Penertiban itu baik, tapi jangan sampai memutus nafkah mereka. Kalau sampai itu terjadi, itu bisa menjadi bentuk kezaliman. Harus ada solusi yang manusiawi,” ujar Tahyudin. Sebagai solusi, SIB mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan program alih profesi bagi para pengamen ondel-ondel. Program tersebut dinilai penting agar para pelaku seni tetap memiliki sumber penghasilan yang layak. Tahyudin juga mendorong adanya pelatihan keterampilan hidup (life skill) bagi para pengamen, seperti pembuatan suvenir khas Betawi, kerajinan tangan, hingga keterampilan lain yang bisa menunjang ekonomi mereka. “Bisa dilatih membuat suvenir, kerajinan, atau keterampilan lain. Jadi mereka tetap terlibat dalam ekosistem budaya Betawi, tapi dengan cara yang lebih bermartabat dan berkelanjutan,” jelasnya. Ia menambahkan, langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat Betawi agar kebijakan pelestarian budaya tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat. Selain itu, Tahyudin turut mengapresiasi inisiatif Gubernur Pramono Anung yang menggagas program beasiswa “LPDP Jakarta” khusus bagi anak-anak Betawi berprestasi. Ia menilai program tersebut sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Betawi ke depan. “Program LPDP untuk anak Betawi ini sangat baik. Ini bentuk investasi jangka panjang agar generasi Betawi bisa bersaing dan memiliki kapasitas yang unggul,” katanya. Dengan kombinasi antara penertiban, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas pendidikan, Tahyudin berharap kebijakan yang diambil Pemprov DKI Jakarta dapat berjalan seimbang—menjaga kelestarian budaya sekaligus melindungi kesejahteraan masyarakat. “Budaya Betawi harus dijaga marwahnya, tapi masyarakatnya juga harus sejahtera. Itu yang paling penting,” tutupnya.

INDOPOS
April 12, 2026
0 Comments

Poros Betawi Muda Dukung Program Beasiswa LPDP Gubernur Pramono, Siapkan Generasi Muda dalam Persaingan Global

INDOPOS–JAKARTA — Sekretaris Jenderal Poros Betawi Muda, Iman Hendri, S.Hi, menyambut baik program beasiswa “LPDP Jakarta” yang digagas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Program tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam menyiapkan generasi muda Betawi agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Iman Hendri mengatakan, akses pendidikan berkualitas melalui skema beasiswa merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia, khususnya bagi anak-anak Betawi sebagai masyarakat asli Jakarta. “Ini adalah langkah yang sangat baik dan patut diapresiasi. Program LPDP untuk anak Betawi akan membuka peluang besar bagi generasi muda untuk berkembang, meningkatkan kapasitas diri, serta bersaing di berbagai bidang,” ujarnya. Menurutnya, selama ini masih banyak anak Betawi yang memiliki potensi besar namun terkendala akses dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan adanya program ini, diharapkan kesenjangan tersebut dapat diperkecil. Lebih lanjut, Poros Betawi Muda menyatakan kesiapan untuk mendukung dan menyukseskan program tersebut. Dukungan itu akan diwujudkan melalui pembinaan dan persiapan generasi muda sejak dini. “Kami siap berperan aktif menyiapkan anak-anak muda Betawi, mulai dari tingkat SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Pembinaan ini penting agar mereka tidak hanya mendapatkan beasiswa, tetapi juga mampu bersaing dan berprestasi,” jelasnya. Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan sangat penting agar program ini berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain itu, pendampingan berkelanjutan juga dibutuhkan agar para penerima beasiswa dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik. Poros Betawi Muda berharap, program LPDP Jakarta tidak hanya menjadi bantuan pendidikan semata, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak generasi unggul Betawi yang mampu berkontribusi bagi pembangunan Jakarta ke depan. “Harapannya, dari program ini lahir generasi Betawi yang cerdas, berdaya saing, dan tetap menjaga identitas budaya. Ini bukan hanya soal pendidikan, tapi juga masa depan Jakarta,” tutup Iman Hendri.

INDOPOS
April 12, 2026
0 Comments

Viral! Warga Tulang Bawang Sindir Jalan “Kubangan Babi”, Dedi Mulyadi Bereaksi, Bupati Jadi Sorotan

INDOPOS–TULANG BAWANG – Aksi protes warga Tulang Bawang terhadap kondisi jalan rusak viral di media sosial. Sejumlah warga membuat video satir berisi “ucapan terima kasih” kepada Bupati Tulang Bawang karena jalan di wilayah mereka tak kunjung diperbaiki hingga berubah seperti kubangan. Dalam video tersebut, warga terlihat berkumpul di tengah jalan yang rusak parah, dipenuhi genangan air dan lumpur. Dengan nada sindiran, mereka menyampaikan terima kasih karena jalan itu dinilai sudah seperti “kubangan babi” dan sulit dilalui, terutama saat hujan. Kondisi jalan yang tergenang dan berlumpur itu menunjukkan parahnya kerusakan yang dikeluhkan warga. Kendaraan roda dua maupun roda empat disebut kesulitan melintas, sehingga aktivitas masyarakat pun terganggu. Video ini langsung menuai beragam tanggapan dari warganet. Banyak yang memberikan dukungan terhadap aksi warga, sekaligus mengkritik pemerintah daerah yang dinilai lamban menangani persoalan infrastruktur dasar. Sorotan juga datang dari Dedi Mulyadi yang ikut mengomentari unggahan tersebut dengan emotikon api (🔥). Respons singkat itu dianggap sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi yang dikeluhkan warga. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terkait video viral tersebut maupun rencana perbaikan jalan yang dikeluhkan warga. Peristiwa ini kembali menegaskan pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi infrastruktur, terutama jalan yang menjadi akses vital bagi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

INDOPOS
April 11, 2026
0 Comments

Premanisme Tanah Abang Menggila, Warga Rindu Sosok Ahok yang Bisa Bikin Tertib

INDOPOS–JAKARTA – Aksi premanisme di kawasan Tanah Abang kian meresahkan masyarakat. Berbagai praktik ilegal seperti parkir liar, pemalakan pedagang kecil hingga intimidasi terhadap pengendara terus terjadi tanpa penanganan yang jelas dan berkelanjutan. Sejumlah warga dan pedagang mengeluhkan maraknya pungutan liar yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab. Juru parkir ilegal misalnya, dengan bebas mematok tarif tanpa karcis resmi. Tak jarang, pengendara yang menolak membayar mendapat intimidasi bahkan ancaman. Tak hanya itu, pedagang kecil seperti tukang bakso juga kerap menjadi korban. Dalam beberapa kejadian, aksi premanisme bahkan berujung kekerasan. Mangkuk dagangan dipecahkan karena pedagang menolak memberikan uang setoran. “Kalau tidak kasih uang, bisa diusir atau dagangan dirusak,” ujar salah satu pedagang yang enggan disebutkan namanya. Pengendara mobil pelat luar kota juga menjadi sasaran empuk. Mereka dimintai “uang keamanan” secara paksa dengan dalih menjaga kendaraan. Praktik ini disebut sudah berlangsung lama dan seolah dibiarkan. Selain itu, sejumlah titik di Tanah Abang diduga dikuasai kelompok tertentu yang mengatur lapak dagang hingga aktivitas bongkar muat barang. Para pedagang yang ingin berjualan terpaksa membayar setoran harian agar bisa beroperasi dengan aman. Situasi ini memicu sorotan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Publik menilai, ketertiban di Tanah Abang justru hanya terlihat pada era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama. Setelah itu, pada masa Anies Baswedan hingga kini di bawah Pramono Anung, kondisi disebut kembali semrawut dan premanisme semakin marak. Peran Satuan Polisi Pamong Praja juga dipertanyakan. Penertiban dinilai tidak konsisten dan cenderung tidak menyentuh akar persoalan di lapangan. Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dianggap lebih sering bergerak setelah kasus viral di media sosial. Masyarakat menilai aparat masih bersifat reaktif, bukan preventif. “Kalau sudah ramai di medsos baru ada tindakan. Padahal ini terjadi setiap hari,” kata warga lainnya. Minimnya koordinasi antara instansi terkait juga disebut menjadi penyebab utama lemahnya penanganan. Tanpa langkah terpadu antara Pemprov, Satpol PP, dan kepolisian, praktik premanisme dinilai akan terus berulang. Hingga kini, belum terlihat adanya strategi komprehensif untuk memberantas premanisme di kawasan tersebut. Masyarakat pun berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera bertindak tegas dan konsisten demi menciptakan rasa aman di pusat perdagangan terbesar di ibu kota itu.

INDOPOS
April 11, 2026
0 Comments

Mediasi Buntu, Juru Parkir Duduki Gacoan Pekalongan

INDOPOS-PEKALONGAN – Mediasi antara manajemen Gacoan Pekalongan dengan para juru parkir yang berlangsung di Jalan Imam Bonjol, Kota Pekalongan, berakhir tanpa kesepakatan, Sabtu (11/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, juru parkir tetap menolak penerapan sistem parkir yang dikelola oleh vendor. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi mengancam mata pencaharian yang selama ini menjadi sumber penghasilan utama. Di sisi lain, pihak manajemen Gacoan bersikukuh mempertahankan sistem parkir berbasis vendor. Manajemen beralasan langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme serta penataan parkir agar lebih tertib dan terkelola dengan baik. Karena tidak tercapai solusi bersama (win-win solution), para juru parkir memilih tetap bertahan dan menduduki area sekitar Gacoan Pekalongan sebagai bentuk protes. Akibat kondisi tersebut, aktivitas dan pelayanan di lokasi sempat terganggu. Hingga saat ini, situasi masih belum menemui titik terang dan kedua belah pihak diharapkan dapat kembali membuka ruang dialog guna mencari solusi terbaik tanpa merugikan pihak manapun.

INDOPOS
April 11, 2026
0 Comments

Aksi Pemalakan di Tanah Abang: Sopir Bajaj Dipaksa Bayar hingga Rp100 Ribu, Takut Dikeroyok dan Kendaraan Dirusak

INDOPOS–Kasus praktik premanisme kembali diduga terjadi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan menyasar para pengemudi bajaj. Berdasarkan kesaksian dari salah satu sopir, para pelaku meminta uang “setoran” yang bisa mencapai Rp100.000 kepada setiap pengemudi. Menurut keterangan yang diperoleh, jika sopir menolak membayar, mereka diancam akan dipukul atau ditonjok. Selain ancaman fisik, para pelaku juga diketahui menggunakan taktik intimidasi lain, seperti meneriaki korban seolah-olah mereka adalah pencuri (maling) di depan umum, hingga merusak kendaraan bajaj milik korban. “Saya bukan tak melawan, tapi saya tiap hari nyari makan di sini. Mereka suka rese dan main keroyok, punya banyak teman, jadi kami takut jika menolak atau melawan,” ujar salah satu sopir bajaj yang menjadi korban, yang memilih untuk tidak disebutkan identitasnya demi keamanan. Para sopir mengakui bahwa mereka sulit menolak tuntutan tersebut karena takut menjadi sasaran kekerasan beramai-ramai. Padahal, uang yang diminta dinilai sangat memberatkan pendapatan harian mereka sebagai tulang punggung keluarga. Warga dan para pekerja berharap aparat penegak hukum dapat segera menindak tegas kelompok tersebut dan memberikan perlindungan yang nyata, sehingga warga dapat beraktivitas dengan aman tanpa rasa tertekan maupun takut. Berita ini disusun berdasarkan informasi dari media sosial dan kesaksian warga. Kami akan terus memantau perkembangan informasi dari pihak berwenang.

INDOPOS
April 11, 2026
0 Comments

Ibu Korban Pembongkaran Histeris Minta Tolong Polisi, Pak Polisi Sudah Mau Menolong, Tiba-Tiba Takut Saat Dengar Nama PT Sinarmas, Pura-pura Sakit Perut

INDOPOS-LABUHANBATU UTARA – Seorang ibu korban pembongkaran rumah tampak histeris dan nekat mencegat sepeda motor polisi demi meminta pertolongan di kawasan Labuhanbatu Utara. Ia mengaku rumahnya dibongkar oleh pihak perusahaan PT SMART. Dalam kondisi panik, ibu tersebut meminta bantuan aparat karena rumahnya diratakan. Ia juga mengaku mengalami luka di tangan saat berusaha mempertahankan tempat tinggalnya dari pembongkaran. Awalnya, petugas polisi yang melintas sempat merespons dengan membonceng ibu tersebut menuju lokasi kejadian. Namun situasi berubah ketika ibu itu menyebut bahwa pihak yang melakukan pembongkaran adalah bagian dari grup Sinar Mas. Polisi tersebut kemudian meminta sang ibu turun dengan alasan sakit perut. Sang ibu menolak turun dan menyebut petugas takut. Terjadi adu mulut singkat sebelum akhirnya polisi tetap memaksa ibu tersebut turun dari kendaraan.

INDOPOS
April 11, 2026
0 Comments

Parkir Liar Palak Sopir Sopir Taksi, Cuma Jemput Penumpang Ditagih Bayaran

INDOPOS-Sebuah video yang memperlihatkan dugaan praktik pungutan liar (pungli) oleh juru parkir di Kota Medan viral di media sosial dan memicu reaksi keras dari masyarakat. Dalam unggahan yang beredar, seorang juru parkir bernama Jippo Siahaan diduga meminta uang kepada sopir taksi Bluebird yang hanya berhenti kurang dari satu menit untuk menjemput penumpang di kawasan Jalan Belitung, Medan. Peristiwa tersebut langsung menjadi sorotan warga sekitar. Pasalnya, kendaraan yang dimintai uang parkir itu tidak benar-benar parkir, melainkan hanya berhenti sejenak untuk keperluan penjemputan. Meski demikian, oknum juru parkir tetap memaksa meminta bayaran. Bahkan, dalam video yang beredar, terlihat sikapnya cenderung emosional saat menagih uang kepada pengemudi. Kejadian ini kembali menambah daftar panjang keluhan masyarakat terkait praktik pungli di sejumlah titik parkir di Kota Medan. Warga menilai tindakan tersebut meresahkan, terlebih jika dilakukan kepada pengendara yang tidak menggunakan lahan parkir dalam waktu lama. Sejumlah warga berharap aparat terkait segera turun tangan untuk menertibkan oknum juru parkir yang kerap memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi. Penindakan tegas dinilai penting guna memberikan rasa aman dan keadilan bagi para pengguna jalan. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait kejadian tersebut. Namun, masyarakat mendesak agar kasus ini segera ditindaklanjuti agar tidak terus berulang di kemudian hari.

INDOPOS
April 10, 2026
0 Comments

Polri Hadir, Polda Sumsel Bedah Rumah untuk Masyarakat

INDOPOS-Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat dan menyambut Hari Bhayangkara ke 80, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melaksanakan Bakti Sosial yaitu program bedah rumah sebanyak 40 rumah bagi warga kurang mampu yang tersebar di wilayah hukum Polres Jajaran Polda Sumsel. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak dan dipimpin langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen. Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. beserta PJU, Kapolres Jajaran, Pemda, DPD REI Sumsel, Baznas , media dan Perwakilan pemuka masyarakat, bertempat di kecamatan SU II kelurahan 13 ulu , lorong beringin di rumah Bapak indra Irmawan yang mengalami musibah kebakaran saat malam takbiran beberapa waktu yang lalu . “Kegiatan Bakti Sosial ini bertujuan membantu meningkatkan kualitas hunian agar lebih layak, aman, dan sehat untuk ditinggali. Dengan melibatkan personel kepolisian, stake holders dan dukungan masyarakat sekitar, proses renovasi dilakukan secara gotong royong,” jelas Kapolda Sumsel Irjen. Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. Program bedah rumah akan dilaksanakan berkesinambungan , tidak hanya memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga bentuk kolaborasi yang dapat mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Diharapkan, kehadiran Polri melalui kegiatan sosial ini mampu memberikan manfaat nyata serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian di lingkungan sekitar.

INDOPOS
April 10, 2026
0 Comments

Preman Pemecah Mangkuk Bakso Ditangkap Polsek Tanah Abang

INDOPOS–JAKARTA – Tiga pria yang diduga melakukan pemalakan terhadap para pedagang di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, berhasil diringkus Unit Reskrim Polsek Tanah Abang. Para pelaku kerap meminta “uang jatah” sebesar Rp100 ribu kepada pedagang, bahkan ketika lapak sedang sepi pembeli. Tak hanya melakukan pemerasan, salah satu pelaku juga nekat memecahkan mangkuk bakso milik pedagang karena tidak diberi uang. Tindakan ini membuat korban ketakutan dan akhirnya melapor kepada pihak berwajib. Aksi premanisme tersebut langsung ditindaklanjuti oleh polisi yang bergerak cepat ke lokasi. Berdasarkan laporan warga dan pedagang sekitar, para pelaku sering beraksi dengan ancaman, sehingga membuat banyak pedagang enggan bersuara. Namun berkat respons cepat aparat, ketiganya berhasil diamankan tanpa perlawanan. Pihak Polsek Tanah Abang menegaskan bahwa segala bentuk premanisme, pemalakan, maupun intimidasi kepada pelaku usaha kecil tidak akan dibiarkan. Penangkapan ini menjadi bukti komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. “Kami mengimbau warga agar tidak takut melapor apabila mengalami atau melihat tindakan kejahatan seperti ini. Laporkan segera, pasti kami tindak lanjuti,” ujar pihak kepolisian. Warga dan pedagang menyambut baik langkah cepat aparat kepolisian. Mereka berharap tindakan tegas terhadap para pelaku menjadi efek jera dan mencegah kejadian serupa terulang kembali. Polisi memastikan kasus ini masih berkembang untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan atau pelaku lain yang melakukan aksi pemalakan di wilayah Tanah Abang. Masyarakat diimbau terus menjaga lingkungan dan bersama-sama melawan aksi premanisme yang meresahkan.

INDOPOS
April 10, 2026
0 Comments

Kremlin Sebut Prabowo Akan Berkunjung ke Rusia, Sudah Siapkan Kontak dengan Putin

INDOPOS–Presiden Rusia melalui juru bicaranya, Dmitry Peskov, mengisyaratkan bahwa Presiden Indonesia Prabowo Subianto kemungkinan akan melakukan kunjungan resmi ke Moskow dan bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin. Peskov menyampaikan hal tersebut pada Kamis waktu setempat, seraya menambahkan bahwa pengumuman resmi mengenai rencana tersebut akan disampaikan “pada waktunya”. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya permintaan global terhadap energi Rusia, terutama minyak dan gas, seiring krisis energi dunia yang mengguncang stabilitas pasar internasional. Kremlin sebelumnya menyebut banyak negara yang mengajukan permintaan tambahan pasokan energi, termasuk dari kawasan Asia. Menanggapi pertanyaan mengenai apakah pertemuan Prabowo–Putin akan mencakup pembahasan pembelian minyak Rusia, Peskov menegaskan bahwa kontak antara kedua pemimpin sedang dipersiapkan, namun belum merinci agenda detail yang akan dibicarakan. Sementara itu, pihak Istana Indonesia belum memberikan pernyataan resmi. Juru bicara Presiden Prabowo tidak segera merespons permintaan komentar dari media internasional. Prabowo Sempat Singgung Kunjungan Luar Negeri dalam Waktu Dekat Dalam Taklimat Rapat Kerja Pemerintah beberapa hari lalu, Presiden Prabowo Subianto juga sempat menyampaikan bahwa ia akan melakukan kunjungan luar negeri dalam waktu dekat. Namun, Prabowo tidak menyebutkan negara tujuan ataupun topik pembahasannya. Dengan munculnya pernyataan terbaru dari Kremlin mengenai persiapan komunikasi dengan Indonesia, spekulasi pun menguat bahwa Rusia kemungkinan besar menjadi negara yang dimaksud Prabowo dalam agenda lawatan internasional tersebut. Jika kunjungan ini terlaksana, pertemuan Prabowo dan Putin diperkirakan akan membahas kerja sama energi, perdagangan, hingga sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan kedua negara. Jika Anda ingin versi lebih formal, versi ringkas, atau versi untuk posting media sosial, saya bisa buatkan.

Top Tags

Latest Post

Other Story