• INDOPOS
• Mei 20, 2026
• 0 Comments

Waka Komisi D DPRD DKI Tolak Pergeseran Anggaran di Dinas Lingkungan Hidup

INDOPOS–Wakil Ketua (Waka) Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Idris, menolak keras rencana pergeseran anggaran di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta yang dilakukan tanpa pembahasan bersama DPRD DKI. Menurut Idris, anggaran yang telah disahkan melalui proses panjang tidak bisa serta-merta dihapus atau dialihkan ke program lain tanpa mekanisme yang sesuai aturan. “Anggaran yang saat ini sudah hampir pelaksanaan itu prosesnya panjang. Mulai dari pra-RKPD, RKPD, KUA-PPAS sampai terbit SPD. Semua melalui pembahasan dan seleksi bersama DPRD,” ujar Idris, Rabu (20/5/2026). Ia menegaskan, sejumlah program di DLH yang sebelumnya telah disetujui DPRD justru hendak dihapus oleh pimpinan dinas yang baru. Bahkan, kata dia, pengalihan anggaran dilakukan untuk kegiatan lain yang belum pernah dibahas di DPRD. “Bukan sekadar mengurangi, tapi menghapus anggaran yang sudah disahkan. Kemudian digeser ke kegiatan lain yang sama sekali tidak pernah dibahas di DPRD,” ujarnya. Politisi Partai Nasdem di DPRD DKI itu menilai langkah tersebut menyalahi mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan, apabila ada program yang batal dilaksanakan, maka anggarannya harus lebih dulu dikembalikan ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk dibahas kembali sebelum dialokasikan ke kegiatan baru. “Kalau tidak jadi dilaksanakan, harus dikembalikan dulu ke Banggar. Baru kemudian dibahas untuk dialokasikan ke kegiatan lain. Ada aturan hukumnya,” tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa tata kelola APBD telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. “APBD adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui DPRD. Jadi tidak bisa dinas menghapus atau menggeser anggaran sendiri,” katanya. Menurut Idris, jika tindakan seperti itu dibiarkan, maka fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah akan hilang. “Kalau semua dinas bisa melakukan hal ini, lalu di mana fungsi anggota dewan?. Di mana kontrol dan pengawasan DPRD?. Ini yang tidak boleh terjadi,” ujarnya. Ia juga mengkritik rencana pembangunan atau pengadaan baru yang disebut dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa pembahasan bersama legislatif. “Jangan sampai ada pembangunan dengan anggaran ratusan miliar tanpa perencanaan yang jelas. Ini bisa berdampak hukum,” bener anggota DPRD DKI yang terpilih dari dapil 2 Jakut itu. Idris meminta pimpinan baru DLH DKI tetap menjalankan program yang telah dirancang dan disepakati sebelumnya bersama DPRD. Menurutnya, gagasan baru bisa diajukan dalam pembahasan anggaran berikutnya, tanpa mengabaikan program yang sudah berjalan. “Laksanakan dulu yang sudah ada dan disepakati. Kalau punya ide atau gagasan baru untuk memperbaiki DLH, itu bisa dibahas kemudian secara profesional,” tandasnya.

Continue reading

• INDOPOS
• Mei 19, 2026
• 0 Comments

Pengangkatan Budi Awaluddin Jadi Kadishub DKI Dinilai Janggal, Pramono Anung Diminta Kaji Ulang

INDOPOS-Pengangkatan Budi Awaluddin sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta menuai sorotan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung diminta mengkaji ulang keputusan tersebut karena dinilai tidak tepat, terburu-buru, dan menimbulkan tanda tanya publik. ‎ ‎Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, yang juga anggota Komisi B bidang transportasi, Jupiter, menilai proses pengangkatan Budi Awaluddin terkesan tidak wajar. Menurutnya, selain kapasitas Budi yang diragukan untuk memimpin sektor transportasi ibu kota, proses pelantikannya juga dianggap membingungkan karena sudah dilantik namun tidak langsung menjalankan tugas sebagai Kadishub. ‎ ‎“Ini menimbulkan pertanyaan publik. Kalau memang siap menjabat, kenapa setelah dilantik justru harus menunggu beberapa bulan untuk aktif bekerja. Kondisi ini membuat proses pengangkatannya terlihat terburu-buru dan tidak matang,” ujar Jupiter. ‎ ‎Ia menegaskan, jabatan strategis seperti Kepala Dinas Perhubungan seharusnya diisi figur yang memiliki kapasitas kuat, pengalaman memadai, serta mampu menjawab berbagai persoalan transportasi Jakarta yang kompleks. ‎ ‎Menurut Jupiter, pergantian Kadishub DKI Jakarta semestinya dilakukan secara transparan dan berdasarkan kebutuhan organisasi, bukan keputusan yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat. ‎ ‎Sementara itu, pengamat perkotaan Nirwono Joga juga menilai pengangkatan pejabat publik harus dilakukan secara profesional dan terukur. Ia mengingatkan bahwa sektor transportasi Jakarta membutuhkan kepemimpinan yang kuat mengingat berbagai tantangan seperti kemacetan, integrasi transportasi publik, hingga penataan lalu lintas perkotaan. ‎ ‎“Jabatan Kadishub bukan posisi biasa. Harus diisi orang yang benar-benar memahami persoalan transportasi perkotaan dan mampu bekerja cepat. Karena itu proses pengangkatan pejabat harus dilakukan secara matang agar tidak memunculkan persepsi negatif di masyarakat,” kata Nirwono. ‎ ‎Sorotan terhadap pengangkatan Budi Awaluddin pun kini menjadi perhatian publik. Sejumlah pihak meminta Gubernur Pramono Anung mengevaluasi kembali keputusan tersebut demi memastikan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dipimpin figur yang tepat dan profesional. Proses pengangkatannya pun sangat membingungkan publik, karena saat dilantik itu tidak langsung menjabat, namun baru menjabat 1 bulan kemudian. Ada juga yang saat dilantik kemudian menjabat 3 bulan kemudian. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• Mei 17, 2026
• 0 Comments

‎Rakerda MPG Papua Tengah Bahas Program Kerja dan Dukungan Asta Cita Prabowo-Gibran

INDOPOS-‎Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang dihadiri jajaran DPP, DPW Provinsi Papua Tengah, serta delapan DPD kabupaten se-Papua Tengah. Kegiatan tersebut menjadi forum konsolidasi organisasi sekaligus penyusunan program kerja guna mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. ‎ ‎Acara turut dihadiri Ketua Umum DPP MPG Jimmy S, Sekjen MPG David Lande, serta Ketua DPW MPG Papua Tengah Harun Holombou Homeyo bersama para pengurus pusat dan daerah. ‎ ‎Dalam sambutannya, Ketua DPW MPG Papua Tengah Harun Holombou Homeyo menyampaikan bahwa kepengurusan MPG di Papua Tengah memiliki tanggung jawab besar untuk membantu masyarakat, khususnya di wilayah Pegunungan Tengah Papua. ‎ ‎Ia menegaskan bahwa keberadaan MPG bukan sekadar organisasi, tetapi menjadi wadah perjuangan untuk membawa aspirasi masyarakat Papua kepada pemerintah pusat. ‎ ‎“Ini bukan sebatas bendera, tetapi saya membawa hati dan pikiran Mas Gibran di tanah Papua, khususnya Pegunungan Tengah,” ujar Harun saat menerima penyerahan bendera pataka dari pengurus DPP MPG. ‎ ‎Rakerda tersebut dijadwalkan berlangsung selama dua hari dengan agenda pembahasan program kerja di seluruh kabupaten di Papua Tengah agar dapat terorganisir dengan baik melalui DPW. ‎ ‎Sementara itu, Ketua Umum MPG Jimmy S mengatakan, Rakerda menjadi momentum untuk menyerap aspirasi dari masing-masing daerah sehingga dapat dikolaborasikan dengan program Asta Cita Prabowo-Gibran. ‎ ‎“Kita akan mendengarkan aspirasi dari masing-masing kabupaten agar bisa dikolaborasikan dengan program pemerintah pusat, khususnya di wilayah Papua Tengah,” katanya. ‎ ‎Selain penyusunan program kerja, kegiatan juga diisi dengan penyerahan bendera pataka kepada DPW MPG Papua Tengah sebagai simbol semangat perjuangan dan penguatan organisasi di daerah. ‎ ‎Harun berharap seluruh program yang nantinya disusun dapat diterima DPP dan diteruskan kepada pemerintah pusat demi pembangunan masyarakat Papua Tengah.

Continue reading

• INDOPOS
• Mei 15, 2026
• 0 Comments

KADIN Indonesia Dorong Penguatan Kerja Sama Investasi, Perdagangan dan Industri Guna Perkuat Posisi RI Dalam Dinamika Ekonomi Global

Oleh: Andi Anzhar Cakra Wijaya – Waketum KADIN Indonesia Bidang Diplomasi Multilateral – ⁠Waketum ICMI Pusat Bidang Politik dan Hubungan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bidang Diplomasi Multilateral sangat mendorong penguatan kerja sama investasi, perdagangan, dan industri sebagai bagian dari upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Dan, memperkuat posisi negara Republik Indonesia (RI) dalam dinamika ekonomi global. Dalam pelaksanaannya, KADIN Indonesia memprioritaskan pendekatan pertumbuhan regional yang inklusif, berkelanjutan, dan saling menguntungkan antarnegara mitra. Khususnya, di Kawasan ASEAN, Asia Pasifik, Timur Tengah, serta kawasan strategis lainnya. Bangun Konektivitas Pelaku Usaha dan Mitra Internasional Melalui diplomasi ekonomi multilateral, KADIN Indonesia berupaya membangun konektivitas yang lebih kuat antara para pelaku usaha Indonesia dan mitra internasional. Sekaligus, membuka akses pasar, transfer teknologi, penguatan rantai pasok industri, serta peningkatan investasi yang mampu menciptakan nilai tambah untuk perekonomian nasional maupun daerah. Tingkatkan Volume Perdagangan dan Pertumbuhan Ekonomi Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan volume perdagangan dan investasi. Tetapi, juga mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi regional, penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri hilirisasi, serta peningkatan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Ciptakan Ekosistem Ekonomi yang Kondusif KADIN Indonesia juga memandang bahwa stabilitas kawasan, kolaborasi lintas negara, dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, serta lembaga internasional merupakan faktor penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang kondusif dan resilien di tengah tantangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global. Oleh karena itu, KADIN Bidang Diplomasi Multilateral terus mendorong dialog strategis, forum bisnis internasional, serta kemitraan konkret yang dapat menghasilkan proyek-proyek investasi dan kerja sama industri yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kerja Sama Multilateral Jadi Instrumen Utama Ke depan, KADIN Indonesia berharap, kerja sama multilateral dapat menjadi instrumen utama dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi regional, memperluas peluang usaha untuk para pelaku industri nasional. Serta, menjadikan Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan yang strategis di kawasan maupun di tingkat global. Danantara Perlu Libatkan Tokoh Dunia Usaha Daerah Danantara Indonesia sebagai pemegang saham strategis BUMN perlu mempertimbangkan keterlibatan tokoh dunia usaha daerah, termasuk Ketua KADIN provinsi yang memiliki kapasitas, integritas, dan pengalaman bisnis memadai dalam struktur pengawasan maupun pengelolaan BUMN tertentu. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan perspektif praktis terkait pengembangan investasi, perdagangan, hilirisasi industri, dan penguatan konektivitas ekonomi daerah dengan agenda pembangunan nasional.

Continue reading

• INDOPOS
• Mei 14, 2026
• 0 Comments

‎Gelar MeiLawan 2026, ILUNI UI FIB Ajak Masyarakat Merawat Ingatan Tragedi Mei 1998

‎INDOPOS-Depok, 13 Mei 2026 — Reformasi 1998 tidak hanya menjadi tonggak perubahan Indonesia menuju era demokrasi, tetapi juga menyisakan luka sejarah berupa berbagai tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan. Berdasarkan laporan resmi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), tercatat sedikitnya 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus perkosaan, dalam rangkaian kerusuhan Mei 1998. ‎ ‎Sebagai bentuk kepedulian terhadap pentingnya merawat ingatan sejarah dan memperjuangkan nilai kemanusiaan, Ikatan Alumni Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (ILUNI UI FIB), FIB UI, Badan Eksekutif Mahasiswa FIB UI 2026, dan Keluarga Besar UI (KB UI) menggelar rangkaian kegiatan MeiLawan Merawat Ingatan pada 11–13 Mei 2026 di FIB UI, Kampus UI Depok. ‎ ‎Dekan FIB UI, Dr. Untung Yuwono, S.S. menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan MeiLawan Merawat Ingatan. Menurutnya, kegiatan yang diselenggarakan selama tiga hari ini merupakan bentuk nyata keberanian generasi muda dalam menjaga memori kolektif bangsa melalui ruang-ruang kreatif, reflektif, dan partisipatif. ‎ ‎Sebagai institusi humaniora, Untung mengatakan FIB UI memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk merawat ingatan kolektif bangsa. Humaniora tidak hanya mengajarkan bahasa, sastra, sejarah, dan budaya, tetapi juga mengajarkan keberanian untuk memahami manusia secara utuh, termasuk penderitaan, ketidakadilan, dan suara-suara yang selama ini dibungkam. ‎ ‎”Saya berharap diskusi ini tidak berhenti sebagai diskusi seremonial semata, tetapi menjadi ruang refleksi bersama untuk membangun kesadaran bahwa perjuangan menghadirkan keadilan gender, perlindungan terhadap korban, dan penghormatan terhadap martabat manusia adalah tanggung jawab kita bersama.” tuturnya. ‎ ‎Ketua ILUNI UI FIB, Visna Vulovik menjelaskan rangkaian kegiatan MeiLawan menjadi bagian dari upaya bersama upaya kolaboratif dalam merawat ingatan akan tragedi Mei ‘98, serta sebagai ruang untuk belajar, berdiskusi, hingga menyuarakan kembali kemanusiaan yang sering dilupakan. ‎ ‎“Sejarah bukan sekadar deretan angka di kalender, ia adalah luka yang harus dirawat ingatannya agar kita tidak. kehilangan arah. Melalui kolaborasi ILUNI UI FIB, FIB UI, BEM FIB UI 2026, dan KA-KBUI, kami kembali membuka lembaran arsip Tragedi Mei ‘98. Bukan hanya tentang pergerakan massa, tapi juga tentang sisi gelap yang seringkali dipinggirkan: isu kekerasan seksual terhadap perempuan yang hingga kini masih menuntut keadilan,” ungkap Visna. ‎ ‎Lebih lanjut, Visna menambahkan bahwa generasi muda, khususnya mahasiswa, memiliki peran penting dalam membangun kesadaran kritis terhadap isu kekerasan berbasis gender, diskriminasi, dan marginalisasi yang masih relevan hingga saat ini. ‎ ‎“Kekerasan seksual yang menimpa perempuan sayangnya masih terus berulang sejak peristiwa Tragedi Mei 1998. Hal ini terjadi bahkan di lingkungan terdekat kita, seperti institusi pendidikan. Melalui kegiatan MeiLawan, kami mengajak mahasiswa, alumni, dan segenap elemen masyarakat, khususnya generasi muda untuk bersuara untuk menghentikan kekerasan seksual itu sendiri dan menindak pelaku dengan tegas melalui mekanisme hukum. Untuk itu kami mendukung penuh adanya Perpres Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Institusi Pendidikan ,” tukasnya. ‎ ‎Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menyoroti lonjakan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan akibat penyalahgunaan relasi kuasa lintas jenjang. Penanganan saat ini masih bersifat sektoral, ketiadaaan standar nasional, dan regulasi yang ada belum mengatur tata kelola perlindungan terintegrasi. Pada 2024 tercatat 573 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, meningkat menjadi 641 kasus pada 2025, dengan 370 kasus atau 57,65 persen di antaranya merupakan kekerasan seksual. Bahkan, pada awal 2026, puncak kedaruratan, 91 persen kasus kekerasan di institusi pendidikan yang tercatat didominasi kekerasan seksual, termasuk di perguruan tinggi. Menurut Rieke, kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan bukan hanya kekerasan seksual. ‎ ‎“Berdasarkan anatomi dan spektrum bentuk kekerasannya ada seksual, fisik, psikis, verbal, perundungan, ekonomi, diskriminasi, eksploitasi berbasis relasi kuasa, berbasis elektronik atau digital. Kekerasan artinya sudah menembus seluruh jenjang dan wujud pendidikan, mengindikasikan kegagalan perlindungan bersifat universal,” tegasnya. ‎ ‎Lebih jauh, Rieke mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengesahkan Perpres Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Lembaga Pendidikan. Rieke menegaskan kondisi darurat perlindungan di lembaga pendidikan tidak dapat lagi diselesaikan secara sektoral dan parsial. ‎ ‎“Pembentukan Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lembaga Pendidikan adalah imperatif mutlak. Ini adalah rekonstruksi tata kelola yang terintegrasi, responsif gender, berpusat pada korban, diperkuat oleh satu data Indonesia dan ketegasan hukum terpusat. Perpres ini bukan sekadar regulasi administratif, ini adalah pelindung strategis nasional bagi keselamatan dan masa depan generasi bangsa dan dunia pendidikan Indonesia,” tukasnya. ‎ ‎Rangkaian kegiatan MeiLawan menghadirkan berbagai agenda reflektif dan edukatif selama 11–13 Mei 2026 di FIB UI, Kampus UI Depok, mulai dari live mural, pemutaran film dokumenter, pameran instalasi, panggung penampilan, hingga aksi simbolik menyalakan lilin dan tabur bunga untuk merawat ingatan kolektif atas Tragedi Mei 1998 serta menyuarakan kembali nilai kemanusiaan dan keadilan gender. Pada acara puncak, digelar talkshow…

Continue reading

• INDOPOS
• Mei 13, 2026
• 0 Comments

Prabowo: Membangun Fondasi Indonesia Berdaulat, Transformasi dari Desa hingga Diplomasi Dunia

INDOPOS-Jakarta — Ketua Lembaga Pemikiran Strategik Prabowonomic, Tommy Nicson, menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan arah pembangunan nasional yang semakin jelas, terukur, dan berorientasi pada penguatan kedaulatan bangsa. ‎ ‎Dalam wawancara khusus dengan media nasional di Jakarta, Tommy mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo tidak sekadar menjalankan program populis jangka pendek, melainkan sedang membangun fondasi strategis Indonesia menuju negara maju yang mandiri secara pangan, ekonomi, teknologi, hingga geopolitik. ‎ ‎Menurut Tommy, banyak pihak hanya melihat program-program pemerintah secara parsial, padahal bila disatukan, seluruh kebijakan Presiden Prabowo membentuk sebuah arsitektur besar pembangunan nasional yang saling terhubung. ‎ ‎“Kalau kita lihat secara utuh, ada benang merah yang sangat kuat. Presiden Prabowo sedang membangun kemandirian nasional dari desa, pangan, industri, pertahanan, sampai diplomasi global. Ini bukan program yang berdiri sendiri-sendiri,” ujar Tommy, Rabu (13/5/2026). ‎ ‎Ia menilai arah kebijakan tersebut sejalan dengan visi Astacita yang menempatkan kedaulatan bangsa sebagai inti pembangunan nasional. ‎ ‎Transformasi Desa Jadi Fondasi Ekonomi Baru ‎ ‎Tommy menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih sebagai salah satu kebijakan paling strategis dalam transformasi ekonomi nasional. ‎ ‎Menurutnya, selama puluhan tahun desa hanya dijadikan objek pembangunan, sementara pada era Presiden Prabowo desa mulai diposisikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Program pembentukan 70 ribu Kopdes Merah Putih dinilai menjadi instrumen penting untuk memperpendek rantai distribusi, memperkuat posisi petani, sekaligus membangun ekonomi kerakyatan berbasis produksi. ‎ ‎“Selama ini petani kita lemah karena rantai distribusi terlalu panjang dan permainan tengkulak terlalu kuat. Nah, Kopdes Merah Putih hadir untuk memutus ketimpangan itu,” katanya. ‎ ‎Tommy menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya membangun koperasi secara administratif, tetapi juga sedang membangun ekosistem ekonomi desa modern yang berbasis manajemen profesional, teknologi digital, dan kolaborasi lintas sektor. ‎ ‎Ia juga menyoroti tingginya antusiasme generasi muda dalam rekrutmen manajer Kopdes Merah Putih yang mencapai ratusan ribu pelamar. Menurutnya, fenomena itu menunjukkan bahwa anak muda Indonesia masih memiliki idealisme tinggi untuk membangun desa dan bangsa. ‎ ‎“Ini luar biasa. Anak muda sekarang tidak lagi hanya berpikir bekerja di kota besar. Mereka mulai melihat desa sebagai ruang pengabdian dan ruang ekonomi masa depan,” ujarnya. ‎ ‎Tommy mengatakan keberhasilan pemerintah menghadirkan sistem rekrutmen berbasis digital dan transparan juga menjadi indikator adanya reformasi tata kelola birokrasi yang mulai berjalan lebih modern. ‎ ‎Kedaulatan Pangan Jadi Pilar Utama ‎ ‎Selain koperasi desa, Tommy menilai keberhasilan pemerintahan Prabowo juga terlihat dari fokus besar terhadap kedaulatan pangan Nasional. Ia menyebut Presiden Prabowo memahami bahwa pangan bukan sekadar isu ekonomi, melainkan isu pertahanan dan keberlangsungan negara. ‎ ‎“Presiden Prabowo punya cara pandang geopolitik yang sangat kuat. Beliau memahami bahwa bangsa yang tidak berdaulat pangan akan mudah ditekan oleh kekuatan asing,” kata Tommy. ‎Ia merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang menegaskan bahwa tidak ada negara yang benar-benar merdeka tanpa kemampuan memproduksi pangannya sendiri. ‎ ‎Menurut Tommy, langkah pemerintah memperkuat cadangan pangan nasional, meningkatkan nilai tukar petani, serta membangun integrasi pertanian dan koperasi desa merupakan bagian dari strategi besar ketahanan nasional. ‎ ‎“Ini bukan sekadar soal beras atau jagung. Ini soal survival negara di tengah krisis global yang semakin tidak menentu,” ujarnya. ‎ ‎Ia menilai kebijakan pangan Presiden Prabowo juga mulai memperlihatkan hasil karena pemerintah berani melakukan intervensi langsung terhadap rantai distribusi dan tata niaga pangan yang selama ini dinilai merugikan petani maupun konsumen. ‎ ‎MBG Dinilai Sebagai Investasi Peradaban ‎ ‎Tommy juga memberikan perhatian khusus terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya merupakan salah satu kebijakan paling visioner dalam sejarah pembangunan sumber daya manusia Indonesia. ‎ ‎Ia menilai banyak pihak masih melihat MBG sebatas program bantuan sosial, padahal substansi sebenarnya adalah investasi jangka panjang untuk membangun kualitas generasi bangsa. “Kalau kita bicara negara maju, maka fondasinya adalah kualitas manusianya. Presiden Prabowo memahami bahwa pembangunan SDM harus dimulai dari gizi anak-anak,” kata Tommy. ‎ ‎Menurutnya, pendekatan MBG yang melibatkan pangan lokal juga memiliki dampak ekonomi berantai karena menghidupkan petani, UMKM pangan, dan ekonomi daerah secara bersamaan. “Ini yang disebut efek multiplier pembangunan. Anak-anak sehat, petani bergerak, ekonomi lokal hidup, kualitas pendidikan meningkat. Jadi dampaknya lintas sektor,” ujarnya. ‎ ‎Tommy mengatakan program MBG menunjukkan bahwa pemerintah saat ini mulai berani berpikir dalam horizon jangka panjang, bukan sekadar mengejar popularitas politik sesaat. ‎ ‎Hilirisasi dan Industrialisasi Nasional ‎ ‎Dalam bidang ekonomi makro, Tommy menilai pemerintahan Prabowo melanjutkan dan memperkuat agenda hilirisasi nasional sebagai strategi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. ‎ ‎Ia mengatakan Indonesia tidak boleh terus menjadi eksportir bahan mentah karena hal itu hanya akan membuat bangsa ini bergantung pada negara…

Continue reading

• INDOPOS
• Mei 11, 2026
• 0 Comments

‎Shopee Tebar Voucher Baru, Dukungan untuk Produk Lokal Tembus Rp100 Miliar hingga Mei 2026

INDOPOS–Jakarta, 11 Mei 2026 ‎-Voucher promosi Akselerasi Usaha Lokal akan hadir mulai 17 Mei 2026 untuk membantu meningkatkan eksposur dan penjualan toko yang 100% menjual produk lokal. ‎ ‎-Kanal Shopee Pilih Lokal membantu penjual meningkatkan penjualan hingga 40% melalui berbagai jenis voucher untuk produk lokal senilai Rp165 miliar sepanjang 2025. ‎ ‎-Kampanye Hari Belanja Lokal turut membantu penjual lokal meningkatkan penjualan hingga 2X melalui dukungan voucher selama periode kampanye. ‎ ‎-Shopee memperkenalkan “Voucher Akselerasi Usaha Lokal” sebagai tambahan dukungan bagi pelaku usaha lokal untuk membantu meningkatkan eksposur dan penjualan penjual dengan 100% produk lokal di tokonya. ‎ Shopee Indonesia kembali mempertegas komitmennya untuk memperkuat daya saing usaha lokal melalui peluncuran Voucher Akselerasi Usaha Lokal yang akan hadir pada 17 Mei 2026. Inisiatif ini menyasar peningkatan eksposur dan penjualan toko yang menyediakan 100% produk lokal. Dukungan ini sekaligus untuk mendorong minat masyarakat dalam membeli produk lokal. ‎ ‎Program ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan Shopee dalam memperkuat ekosistem usaha lokal melalui berbagai inisiatif, termasuk kampanye Hari Belanja Lokal dan kanal Shopee Pilih Lokal. Sejak Januari hingga Mei 2026, Shopee telah menggelontorkan dukungan bagi usaha lokal hingga Rp100 miliar. ‎ ‎Deputy Director of Public Affairs Shopee Indonesia, Radynal Nataprawira, mengatakan bahwa dukungan yang konsisten dan relevan menjadi kunci penting agar usaha lokal dapat terus berkembang dan berdaya saing di tengah pertumbuhan ekonomi digital yang semakin cepat. ‎ ‎“Kam melihat dukungan promosi dalam bentuk voucher memberikan dampak nyata dalam membantu meningkatkan minat beli konsumen dan memperbesar peluang transaksi. Berangkat dari efektivitas tersebut, Shopee menghadirkan Voucher Akselerasi Usaha Lokal sebagai bentuk dukungan tambahan bagi Penjual dengan 100% produk lokal agar dapat berkembang lebih berkelanjutan,” ujar Radynal. ‎ ‎Melalui program ini, penjual yang memenuhi syarat akan secara otomatis menerima voucher senilai Rp500.000 per toko mulai 17 Mei 2026 yang dapat langsung digunakan untuk menarik pembeli saat bertransaksi di toko mereka. ‎ ‎Selanjutnya, voucher akan diberikan secara rutin setiap tanggal 17 pada bulan berikutnya guna membantu meningkatkan daya tarik produk lokal dan mendorong pertumbuhan penjualan secara berkelanjutan. ‎ ‎Voucher untuk Pembeli Beri Dampak Nyata Pada Pertumbuhan Usaha Penjual ‎Kehadiran Voucher Akselerasi Usaha Lokal melanjutkan berbagai upaya Shopee untuk memperkuat performa usaha lokal di platform. Dukungan promosi berbasis voucher dipilih karena terbukti efektif dalam membantu penjual meningkatkan kinerja bisnis. ‎ ‎Misalnya, sepanjang 2025, kampanye Hari Belanja Lokal telah membantu penjual lokal meningkatkan penjualan hingga 2X lipat melalui dukungan berbagai voucher selama periode kampanye. ‎ ‎Sementara itu, kanal Shopee Pilih Lokal juga membantu penjual mencatat peningkatan pendapatan hingga 40% pada tahun 2025 melalui berbagai promo khusus produk lokal, didukung oleh kehadiran berbagai jenis voucher Shopee senilai total Rp165 miliar. ‎ ‎“Data internal kami menunjukkan bahwa dukungan promosi dan subsidi dari platform menjadi salah satu stimulus penting untuk menjaga daya saing usaha lokal dan mendorong pertumbuhan transaksi secara berkelanjutan di ekosistem digital. Melalui dukungan ini, kami ingin memastikan produk lokal tidak hanya hadir di ekosistem digital, tetapi juga mampu menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia serta memiliki daya saing yang semakin kuat di era digital,” tutup Radynal. ‎ ‎Penelitian yang dipublikasikan di ScienceDirect yang menggunakan data transaksi riil dari platform e-commerce menemukan bahwa promosi berbasis dukungan finansial seperti voucher dan kupon memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan penjualan dan conversion rate. Studi ini menunjukkan bahwa konsumen cenderung lebih responsif terhadap promo yang memberikan penghematan secara langsung. ‎ ‎Riset tersebut juga menegaskan bahwa voucher berfungsi sebagai alat untuk mengurangi hambatan psikologis dalam proses checkout. Dalam praktiknya, promo berbasis diskon dinilai mampu mempercepat keputusan pembelian dan meningkatkan probabilitas transaksi, terutama di tengah tingginya persaingan antarpenjual di platform marketplace. ‎ ‎Tentang Shopee ‎ ‎Shopee Indonesia⁠� adalah perusahaan e-commerce terbesar di Asia Tenggara dan Taiwan, serta e-commerce terkemuka di Brasil. Shopee menghadirkan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung bisnis melakukan transformasi digital dan meningkatkan cakupan online mereka, membantu lebih banyak orang mengakses dan memanfaatkan layanan digital, serta memberdayakan komunitas lokal. ‎ ‎Shopee menawarkan pengalaman belanja yang mudah, aman, dan menyenangkan untuk dinikmati oleh jutaan pengguna setiap harinya. Shopee juga merupakan salah satu kontributor utama dalam pengembangan ekonomi digital, dengan komitmen kuat untuk mendukung mitra brand dan pengusaha lokal sukses di e-commerce. ‎ ‎Shopee merupakan bagian dari Sea Limited, perusahaan teknologi global dengan tiga lini bisnis utama, yakni Shopee, Garena, dan Monee. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• Mei 11, 2026
• 0 Comments

‎Sehari Menjabat, Ipda Wahyu Bagus Pratama Langsung Cek Kesehatan dan Kesiapsiagaan Anggota

‎INDOPOS-KOTABARU – Baru sehari menjabat sebagai Plh. Kapolsek Kelumpang Tengah, Wahyu Bagus Pratama langsung bergerak memastikan kondisi kesehatan dan kesiapsiagaan anggotanya. ‎ ‎Dalam rangka menjaga kesehatan personel, Polsek Kelumpang Tengah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan (Rikes) gratis di Puskesmas Tamianggeronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Senin pukul 11.00 WITA. KLIK VIDEO: ‎https://youtube.com/shorts/kHRJs18meCE?feature=share ‎Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ipda Wahyu Bagus Pratama, S.H., M.M., dan dihadiri Kepala Puskesmas Tamianggeronggang, Zainal Akhyar beserta jajaran tenaga kesehatan lainnya. ‎Dalam pemeriksaan tersebut, personel mendapatkan layanan kesehatan berupa pengecekan tekanan darah, tinggi dan berat badan, lingkar perut, pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, screening telinga, hingga pemeriksaan gigi dan mulut. ‎ ‎Ipda Wahyu Bagus Pratama mengatakan kegiatan itu merupakan bentuk sinergitas antara Polri dan instansi kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memastikan kondisi kesehatan personel tetap prima dalam menjalankan tugas kepolisian. ‎ ‎“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan personel dalam kondisi sehat dan siap bertugas, sekaligus mempererat hubungan kerja sama dengan pihak puskesmas sebagai mitra pelayanan masyarakat,” ujarnya. ‎ ‎Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara jajaran Polsek Kelumpang Tengah dengan tenaga kesehatan di wilayah Kecamatan Kelumpang Tengah. ‎ ‎Kehadiran personel Polri di lokasi juga bertujuan memberikan rasa aman serta mendukung kelancaran pelayanan kesehatan kepada masyarakat. ‎ ‎Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar serta diikuti sejumlah personel Polsek Kelumpang Tengah bersama tenaga medis dari Puskesmas Tamianggeronggang.

Continue reading

• INDOPOS
• Mei 10, 2026
• 0 Comments

‎Profil H. ARIEF RAHMAN SH, MH ‎WAKIL KETUA DPD GERINDRA DKI JAKARTA

‎H. ARIEF RAHMAN SH, MH merupakan salah satu kader senior Partai Gerindra yang telah aktif berjuang sejak awal berdirinya partai. Sosoknya dikenal aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, penggalangan relawan, serta berbagai agenda politik strategis di wilayah DKI Jakarta maupun tingkat nasional. ‎Kiprah : ‎ ‎Sering menggelar aksi sosial, termasuk menyantuni anak yatim dan membagikan paket sembako di wilayah Jakarta. ‎Kegiatan sosial tersebut rutin dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kecil dan warga yang membutuhkan bantuan. H. Arief Rahman dikenal dekat dengan masyarakat dan aktif hadir dalam berbagai kegiatan kemanusiaan serta sosial kemasyarakatan di lingkungan warga Jakarta. ‎ ‎Menjadi Kader Gerindra Sejak Tahun 2008. ‎ ‎Dengan KTA No AA.04.006572.10.08. ‎KTA masih tersimpan sebagai bukti loyalitas dan pengabdian terhadap Partai Gerindra sejak awal perjalanan partai. ‎Awal Tahun 2010 Diangkat Menjadi Wakil Ketua. ‎ ‎Di komandoi oleh almarhum Mohammad Taufik di wilayah Jakarta. ‎Ikut serta berkontribusi membesarkan partai dan memperkuat jaringan organisasi Partai Gerindra di berbagai wilayah DKI Jakarta. ‎ ‎Di Tahun 2012 Menjadi Tim Khusus Pemenangan Pilgub Jokowi – Ahok. ‎Menjabat Koordinator Humas, Antar Lembaga, KPUD, PANWAS & Kepolisian. ‎Dalam posisi tersebut, H. Arief Rahman berperan membangun komunikasi politik dan koordinasi lintas lembaga demi mendukung jalannya proses pemenangan pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama pada Pilgub DKI Jakarta 2012. ‎ ‎Di Tahun 2014 Ikut Pemilihan Anggota Legislatif. ‎ ‎Keikutsertaan dalam Pemilu Legislatif menjadi bagian dari perjuangan politik dan pengabdian kepada masyarakat melalui jalur parlemen. ‎Di Tahun 2017 Memenangkan Pilgub Anies – Sandi. ‎ ‎Menjabat Wakil Bidang Teritori & Jaringan di komandoi oleh Mardani Ali Sera & almarhum Mohammad Taufik. ‎Dipercaya menjadi Koordinator Relawan di Posko Pemenangan Inti Cicuruk. ‎ ‎Dalam peran tersebut, H. Arief Rahman aktif melakukan penguatan jaringan relawan serta konsolidasi wilayah untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. ‎ ‎Di Tahun 2019 Menjadi Koordinator Relawan & Ketua Advokasi Bidang Hukum Di Seknas (Sekretariat Nasional Posko Cikditiro) Pemenangan Pilpres Prabowo – Sandi. ‎ ‎Pada momentum Pilpres 2019, H. Arief Rahman turut aktif mengawal gerakan relawan sekaligus membantu bidang advokasi hukum dalam perjuangan politik pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. ‎ ‎Di Tahun 2024 Pilpres Prabowo – Gibran Menjabat Wakil Koordinator Penggalangan Organisasi Kemasyarakatan. ‎ ‎Peran tersebut dijalankan dalam rangka memperkuat dukungan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk pemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. ‎Pilkada DKI Jakarta 2024 Ridwan Kamil – Suswono Menjabat Wakabid Penggalangan Relawan. ‎ ‎(Koordinator Relawan & Ormas). ‎Dalam Pilkada DKI Jakarta 2024, H. Arief Rahman dipercaya mengoordinasikan jaringan relawan dan organisasi masyarakat guna memperkuat konsolidasi politik dan dukungan di lapangan bagi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. ‎ ‎Dengan pengalaman panjang di dunia organisasi, sosial, dan politik, H. ARIEF RAHMAN SH, MH dikenal sebagai sosok yang aktif membangun komunikasi dengan masyarakat serta konsisten mengawal perjuangan politik dan kegiatan sosial di DKI Jakarta. ‎ ‎Profil H. ARIEF RAHMAN SH, MH WAKIL KETUA DPD GERINDRA DKI JAKARTA ‎ ‎Kiprah : ‎# Sering menggelar aksi sosial , Termasuk menyantuni anak yatim dan Membagikan Paket sembako di wilayah Jakarta. ‎ ‎# Menjadi Kader Gerindra Sejak Tahun 2008. ‎Dgn  KTA No AA .04.006572.10.08. ‎KTA masih Tersimpan. ‎ ‎# Awal Tahun 2010 Di Angkat Menjadi Wakil Ketua. ‎Di Komandoi Oleh  H. Mohammad Taufik  Di Wilayah Jakarta. ‎Ikut Serta Berkontribusi  Membesarkan Partai. ‎ ‎# Di Tahun 2012 Menjadi Tim Khusus Pemenangan Pilgub Jokowi – Ahok Menjabat Kordinator Humas, Antar Lembaga ,KPUD, PANWAS & KEPOLISIAN. ‎ ‎# Di Tahun 2014 Ikut Pemilihan Anggota Legislatif. ‎ ‎# Di Tahun 2017 Memenangkan Pilgub  Anies – Sandi Menjabat Wakil Bidang Teritori & Jaringan Di Komandoi  Oleh Mardani Ali Sera & H. Moh,Taufik. ‎Di Percaya Menjadi  Kordinator Relawan Di Posko  Pemenangan inti  Cicuruk. ‎ ‎# Di Tahun 2019 Menjadi Kordinator Relawan & Ketua Advokasi Bidang Hukum Di Seknas  (Sekretariat Nasional Posko Cikditiro). Pemenangan Pilpres Prabowo – Sandi. ‎ ‎# Di Tahun 2024  Pilpres Prabowo  – Gibran Menjabat Wkl Kordinator Penggalangan Organisasi Kemasyarakatan. ‎ ‎# Pilkada Dki Jakarta  2024  Ridwan Kamil – Suswono Menjabat Wakabid Penggalangan Relawan. ‎( Kordinator Relawan  & Ormas ). ‎

Continue reading

• INDOPOS
• Mei 8, 2026
• 0 Comments

Polisi Tahan Ketua HIPMI Kabupaten Bandung, Terseret Kasus Penipuan Investasi

INDOPOS-Status TD, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kab. Bandung, resmi naik menjadi tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi bisnis. Polisi mengungkap, TD diduga menggunakan cek kosong senilai Rp3 miliar untuk meyakinkan korban agar menyerahkan dana investasi. Penetapan tersangka itu diumumkan setelah TD memenuhi panggilan penyidik Satreskrim Polresta Bandung. Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono membenarkan adanya penanganan perkara tersebut. Ia menyebut kasus itu kini telah masuk proses hukum dan ditangani Satreskrim Polresta Bandung. “Kami mendapat laporan dari Kasat Reskrim, ada laporan terhadap laki-laki berinisial TD terkait kasus penipuan dan penggelapan. Untuk teknis kasus nanti dijelaskan oleh Reskrim,” kata Aldi, Jumat (8/5/2026). Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Luthfi Olot Gigantara mengungkapkan, laporan tersebut berasal dari seorang pengusaha asal Cikarang berinisial IS yang melapor pada 24 April 2026. “Kami telah menangani kasus dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan korban berinisial IS selaku pengusaha asal Cikarang pada tanggal 24 April 2026,” ujar Luthfi. Menurutnya, setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, TD akhirnya hadir memenuhi panggilan penyidik. Polisi kemudian menemukan minimal dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan statusnya menjadi tersangka. “Setelah kami melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, kemarin saudara TD hadir memenuhi panggilan kami. Dan hari ini berdasarkan dua alat bukti yang telah kami penuhi, status yang bersangkutan kami tingkatkan menjadi tersangka,” katanya. Tak hanya itu, polisi juga berencana langsung melakukan penahanan terhadap TD di Rutan Polresta Bandung. “Rencana saudara TD akan kami lakukan penahanan di Rumah Tahanan Polresta Bandung berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan kepada korban,” ujarnya. Dalam kasus ini, polisi mengungkap modus yang digunakan tersangka untuk meyakinkan korban agar menanamkan modal usaha. “Modusnya, saudara TD memberikan cek kosong berjumlah Rp3 miliar sebagai tipu muslihat kepada korban, sehingga korban berinisial IS mau memberikan sejumlah uang sebagai bentuk investasi kepada usaha yang dilakukan saudara TD,” ungkap Luthfi. Saat ditanya terkait jabatan TD sebagai Ketua HIPMI Kabupaten Bandung, Luthfi membenarkan hal tersebut. Namun ia menegaskan, dugaan tindak pidana itu dilakukan secara pribadi dan tidak berkaitan dengan organisasi. “Betul, pelaku ini kebetulan saat ini menjabat sebagai Ketua HIPMI Kabupaten Bandung. Namun dalam proses tindak pidana ini, yang bersangkutan bekerja secara pribadi, tidak membawa organisasi,” tegasnya. “Modusnya, saudara TD memberikan cek kosong berjumlah Rp3 miliar sebagai tipu muslihat kepada korban, sehingga korban berinisial IS mau memberikan sejumlah uang sebagai bentuk investasi kepada usaha yang dilakukan saudara TD,” ungkap Luthfi. Saat ditanya terkait jabatan TD sebagai Ketua HIPMI Kabupaten Bandung, Luthfi membenarkan hal tersebut. Namun ia menegaskan, dugaan tindak pidana itu dilakukan secara pribadi dan tidak berkaitan dengan organisasi. “Betul, pelaku ini kebetulan saat ini menjabat sebagai Ketua HIPMI Kabupaten Bandung. Namun dalam proses tindak pidana ini, yang bersangkutan bekerja secara pribadi, tidak membawa organisasi,” tegasnya. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• Mei 8, 2026
• 0 Comments

Kasus Pelecehan Seksual di Pati Jadi Alarm Pengawasan Pesantren, Sandhya Tekankan Perlindungan Korban

INDOPOS-Kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren kembali menjadi sorotan publik. Peristiwa yang kini mencuat di Kabupaten Pati dinilai bukan sekadar persoalan moral individu, melainkan persoalan serius terkait perlindungan anak, hak asasi manusia, dan tanggung jawab negara dalam memastikan keamanan lingkungan pendidikan. Ketua Keluarga Alumni Universitas Yogyakarta (KAUMY) Daerah Khusus Jakarta, Wahyu Sandhya YP menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. “Persoalan ini tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku saja. Negara harus hadir sejak awal melalui sistem pengawasan dan pencegahan yang efektif, karena anak merupakan kelompok rentan yang berada dalam pengaruh tekanan,” ujar Sandhya dalam keterangannya. Menurut Sandhya, santri perempuan maupun anak di bawah umur merupakan kelompok rentan (vulnerable group) yang secara psikologis belum memiliki kemampuan penuh untuk menghadapi ancaman, tekanan, maupun relasi kuasa yang timpang. Dalam kultur pesantren, santri dididik untuk menghormati dan patuh kepada kiai atau pengasuh sebagai bagian dari pendidikan moral. Namun relasi tersebut dapat berubah menjadi alat dominasi apabila disalahgunakan oleh oknum tertentu. “Dalam perspektif hukum dan kriminologi, kondisi demikian dikenal sebagai relasi subordinatif, yakni hubungan yang menempatkan korban pada posisi tidak berdaya karena adanya ketimpangan kekuasaan maupun pengaruh psikologis,” jelasnya. Ia menilai kondisi tersebut kerap membuat korban memilih diam karena takut, malu, atau merasa tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Padahal, dampak kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya melukai fisik korban, tetapi juga merusak kesehatan mental, psikologis, hingga masa depan sosial korban. Sandhya menegaskan, perlindungan anak merupakan constitutional obligation atau kewajiban konstitusional negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyebut setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial. Karena itu, menurutnya, maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi ujian bagi negara dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan. Sandhya yang juga merupakan Managing Partner Jakarta Law Office menilai reformasi sistem pengawasan terhadap lembaga pendidikan, khususnya pondok pesantren, perlu segera dilakukan agar kasus serupa tidak terus berulang. Ia mengusulkan sejumlah langkah konkret, di antaranya pengetatan syarat izin operasional pesantren, evaluasi berkala terhadap lembaga pendidikan yang telah mengantongi izin, pengawasan rutin dan inspeksi mendadak oleh dinas terkait serta lembaga perlindungan anak, hingga standarisasi sistem pengawasan internal terhadap santri. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pembatasan interaksi yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan relasi kuasa antara tenaga pendidik dan santri, penyediaan mekanisme pengaduan yang aman bagi korban, serta pemberian sanksi administratif maupun pidana terhadap pihak yang lalai. Menurutnya, di tengah upaya menuju Indonesia Emas 2045 dan bonus demografi, perlindungan terhadap anak harus menjadi perhatian bersama seluruh elemen bangsa. Lingkungan pendidikan, kata dia, harus tetap menjadi ruang aman bagi pembentukan karakter dan masa depan generasi muda. “Perlindungan anak tidak cukup dilakukan ketika suatu kasus telah menjadi perhatian publik. Yang dibutuhkan adalah langkah pencegahan, pengawasan berkelanjutan, dan sistem perlindungan yang benar-benar efektif di lingkungan pendidikan,” ujarnya. “Ketika anak kehilangan rasa aman dalam proses pendidikannya, maka yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan korban, tetapi juga masa depan bangsa,” tutup Sandhya. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• Mei 8, 2026
• 0 Comments

Ricuh Face Off UFC 328, Khamzat Chimaev Tendang Sean Strickland di Atas Panggung

INDOPOS-Ajang face off jelang UFC 328 memanas setelah petarung kelas menengah Khamzat Chimaev terlibat insiden dengan Sean Strickland. Dalam video yang viral di media sosial, Chimaev terlihat menendang ke arah Strickland saat keduanya menjalani sesi staredown di atas panggung. Situasi sempat memanas dan membuat petugas keamanan serta official UFC langsung turun tangan untuk memisahkan kedua petarung. Insiden itu terjadi di hadapan Presiden UFC Dana White dan para penonton yang memadati arena konferensi pers UFC 328. Ketegangan disebut sudah terasa sejak awal face off dimulai, ketika kedua petarung saling menatap tajam dan melontarkan provokasi. Video kericuhan tersebut langsung ramai diperbincangkan penggemar MMA. Banyak netizen menilai duel antara Chimaev dan Strickland bakal berlangsung panas jika benar-benar terjadi di oktagon. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari UFC terkait kemungkinan sanksi atas aksi tendangan tersebut. Namun momen itu sukses membuat UFC 328 semakin jadi sorotan publik dunia MMA.

Continue reading

• INDOPOS
• Mei 8, 2026
• 0 Comments

Prabowo Menginjakkan Kaki di Filipina, Apa Saja Agendanya?

INDOPOS–Presiden RI Prabowo Subianto kembali pergi ke luar negeri. Kali ini, Prabowo berkunjung ke Filipina dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang berlangsung pada 7-8 Mei 2026. Ketika tiba di Bandara Benito Ebuen Airbase, Cebu, Filipina pada Kamis (7/5/2026), Prabowo tampak didampingi oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Seskab Letkol TNI Teddy Indra Wijaya. Saat mendarat, Prabowo disambut tarian khas Filipina yang diiringi marching band serta pasukan jajar kehormatan yang berbaris rapi lengkap dengan seragam dan atribut resmi. Baca juga: Prabowo Ajak Brunei, Malaysia, dan Filipina Responsif ke Kebutuhan Warga Prabowo turut disambut langsung pejabat Filipina yakni Gen (Ret) Eduardo Oban, National Security Adviser of the Philippines. Menariknya, Prabowo ternyata dijemput oleh Maung MV3 Garuda Limousine, mobil yang biasa dia pakai di Indonesia. Ini merupakan kali pertama Prabowo menaiki kendaraan buatan dalam negeri ketika berkunjung ke luar negeri. Soroti Ketahanan Energi Prabowo mendapat kesempatan untuk menyampaikan pidatonya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA. Prabowo menyoroti isu ketahanan energi sebagai tantangan utama yang mendesak untuk dihadapi bersama. Prabowo menyampaikan, tekanan global yang meningkat, serta ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah membuat isu energi bukan lagi sekadar tantangan jangka panjang, melainkan kebutuhan yang harus segera direspons. “Ketahanan energi adalah salah satu isu penting yang kita hadapi saat ini. Dengan meningkatnya tekanan global dan ketidakstabilan di Timur Tengah, ini bukan lagi masalah jangka panjang, melainkan masalah mendesak,” ujar Prabowo. Baca juga: Prabowo Tantang Transisi ASEAN ke Energi Terbarukan: Apakah kita Siap? Prabowo menjelaskan, kawasan BIMP-EAGA memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan Menurutnya, tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, hingga lahan subur belum dimanfaatkan secara optimal di kawasan BIMP-EAGA. Lalu, Prabowo mempertanyakan kesiapan negara-negara anggota untuk memanfaatkan potensi tersebut demi memenuhi kebutuhan kawasan sekaligus mendukung transisi energi ASEAN. “Pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk bertindak berdasarkan potensi tersebut. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan subregional kita, tetapi juga untuk berkontribusi pada transisi energi ASEAN,” tuturnya. Kembangkan Energi Surya Selanjutnya, Prabowo mendorong langkah konkret untuk mempercepat pengembangan energi bersih di kawasan.

Continue reading

• INDOPOS
• Mei 7, 2026
• 0 Comments

‎Sahroni Kritik Keras Dishub DKI soal Kemacetan dan Parkir Liar Blok M: Kalau Tak Mampu, Ganti Saja Kadishub

‎INDOPOS-Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni melontarkan kritik keras terhadap penanganan kemacetan dan parkir liar oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Kritik itu disampaikan setelah ia melihat langsung kondisi semrawut di kawasan Blok M hingga depan gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan. ‎ ‎Menurut Sahroni, kondisi parkir liar yang memakan badan jalan menunjukkan lemahnya penataan lalu lintas oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ia bahkan meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak asal menunjuk pejabat di lingkungan Dishub. ‎ ‎“Jangan asal tunjuk pejabat di Dishub yang tidak punya kemampuan bekerja. Harus benar-benar orang yang mampu menangani kemacetan Jakarta,” kata Sahroni, Kamis (7/5/2026). ‎ ‎Ia juga meminta evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Perhubungan dan wakilnya dilakukan secara rutin setiap bulan. Jika tidak ada perubahan signifikan dalam penanganan kemacetan, Sahroni menilai pejabat terkait sebaiknya segera diganti. ‎ ‎“Kalau perlu evaluasi tiap bulan. Kalau tidak ada perbaikan penanganan macet, ganti saja kepala dinas dan wakilnya. Cari yang benar-benar kompeten,” tegasnya. ‎Sorotan Sahroni muncul setelah viral video dan laporan masyarakat mengenai kondisi parkir semrawut di kawasan kuliner Blok M pada malam hari. ‎ Sejumlah kendaraan pengunjung disebut parkir hingga memakan badan jalan, bahkan sampai ke area depan gedung Kejaksaan Agung RI. ‎ ‎Kondisi tersebut dinilai mengganggu arus lalu lintas dan menambah kemacetan di kawasan yang memang dikenal padat aktivitas pada malam hari. ‎ ‎Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, Bernad Pasaribu sebelumnya menyebut area kuliner kaki lima di Blok M memang merupakan wilayah parkir binaan Dishub. Namun ia mengakui penempatan kendaraan tidak seharusnya meluas hingga depan kantor pemerintahan. ‎ ‎Sahroni pun mendesak Ditlantas Polda Metro Jaya bersama Dishub DKI segera turun melakukan penertiban menyeluruh. ‎ ‎“Walaupun Blok M dikenal sebagai pusat kuliner dan perputaran ekonominya tinggi, tetap tidak boleh dibiarkan semrawut seperti ini. Parkir sampai memakan badan jalan, bahkan sampai ke depan instansi vital seperti Kejagung, ini jelas harus ditertibkan,” ujarnya. ‎ ‎Selain kemacetan, Sahroni juga menyoroti dugaan maraknya praktik parkir liar dengan tarif yang dianggap memberatkan masyarakat. ‎ ‎“Jangan sampai orang datang menikmati kuliner malah dipalak parkir. Ini merusak wajah kawasan itu sendiri,” tandasnya.

Continue reading

• INDOPOS
• Mei 7, 2026
• 0 Comments

Pengamat Kebijakan Publik Soroti Dominasi Alumni STPDN/IPDN di Dishub DKI

INDOPOS-Pengamat kebijakan publik, Ali, menyoroti komposisi pejabat di Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta yang disebut didominasi alumni STPDN/IPDN. Sorotan itu muncul karena posisi Kepala Dinas Perhubungan dan Wakil Kepala Dinas Perhubungan disebut sama-sama berasal dari latar belakang kepamongprajaan. Menurut Ali, dinas teknis seperti Dishub seharusnya dipimpin figur yang memiliki kompetensi khusus di bidang transportasi dan manajemen lalu lintas perkotaan. Ia menilai penempatan pejabat dari jalur pemerintahan umum berpotensi membuat penanganan masalah transportasi di Jakarta kurang maksimal. “Jakarta menghadapi persoalan kemacetan yang kompleks. Karena itu dibutuhkan pejabat yang benar-benar memahami teknis transportasi, rekayasa lalu lintas, hingga pengembangan transportasi publik,” ujar Ali Husen. Ia juga menyoroti adanya anggapan mengenai dominasi alumni STPDN/IPDN di lingkungan eksekutif Pemprov DKI Jakarta yang merambah ke sejumlah dinas teknis. Menurutnya, pola penempatan jabatan sebaiknya lebih mengutamakan kompetensi dibanding kedekatan jalur birokrasi. Meski begitu, Ali Husen menegaskan bahwa kritik tersebut bukan ditujukan kepada individu tertentu maupun seluruh alumni IPDN. Ia menilai lulusan kepamongprajaan tetap memiliki kemampuan administrasi pemerintahan yang baik, namun perlu disesuaikan dengan kebutuhan jabatan. “Bukan berarti alumni IPDN tidak mampu. Tetapi untuk dinas yang sangat teknis seperti perhubungan, idealnya dipimpin orang yang memang punya keahlian dan pengalaman di sektor transportasi,” katanya. Ia berharap Pemprov DKI Jakarta ke depan lebih mengedepankan sistem merit dan seleksi berbasis kompetensi dalam menentukan pejabat strategis, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan penanganan kemacetan ibu kota.

Continue reading

• INDOPOS
• Mei 6, 2026
• 0 Comments

Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,59% di Awal 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi Penopang Utama

INDOPOS-Jakarta – Perekonomian Provinsi DKI Jakarta pada triwulan I 2026 tercatat tetap tumbuh kuat. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Jakarta tumbuh sebesar 5,59 persen (year-on-year/yoy), sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen (yoy). Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, mengatakan dengan kontribusi sebesar 16,67 persen terhadap perekonomian nasional, Jakarta masih mempertahankan perannya sebagai pusat ekonomi terbesar di Indonesia. “Kinerja positif ini didorong oleh permintaan domestik yang tetap solid, investasi yang terus tumbuh, serta kinerja lapangan usaha utama seperti perdagangan, informasi dan komunikasi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum,” ujar Iwan, pada acara Bincang Bareng Media, di Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026). Menurut Iwan, dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,72 persen (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,51 persen (yoy). Peningkatan ini didorong oleh momentum periode panjang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Ramadan dan Idulfitri, Imlek, serta Nyepi. Selain itu, berbagai event besar turut mendorong aktivitas konsumsi masyarakat. “Daya beli masyarakat juga tetap terjaga, didukung oleh kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta, penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR), serta berbagai insentif dari pemerintah,” ujarnya. Sementara itu, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh positif sebesar 4,71 persen (yoy), ditopang oleh keberlanjutan proyek-proyek strategis pemerintah maupun swasta yang bersifat multitahun. Konsumsi pemerintah juga tumbuh sebesar 4,22 persen (yoy), meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya akibat masih terbatasnya realisasi belanja daerah di awal tahun. Sedangkan dari sektor eksternal, Iwan menyebut ekspor barang dan jasa mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 8,98 persen (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 7,62 persen (yoy), mencerminkan aktivitas perdagangan Jakarta yang tetap kuat di tengah dinamika global. “Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Jakarta terutama ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh 6,71 persen (yoy),” kata Iwan. “Selain itu, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 10,84 persen (yoy), meningkat dari 8,40 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya,” sambungnya. Sektor informasi dan komunikasi juga menunjukkan kinerja solid dengan pertumbuhan 6,33 persen (yoy), seiring tingginya kebutuhan layanan digital, komunikasi, serta transaksi berbasis aplikasi di Jakarta sebagai pusat bisnis dan jasa. Iwan menagatakan, kedepan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas serta mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Langkah strategis yang akan dilakukan meliputi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), perluasan digitalisasi sistem pembayaran, penguatan investasi dan sektor produktif, serta pengembangan sumber pertumbuhan baru berbasis ekonomi kreatif. Lebih lanjut Iwan menjelaskan bahwa dalam upaya tersebut, Bank Indonesia juga mendorong penguatan ekonomi kreatif melalui penyelenggaraan Jakarta Youth Film Festival (JYFF) 2026 sebagai bagian dari rangkaian Jakarta Economic Forum (JEF) dan Jakarta Kreatif Festival (JKF). “Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif Jakarta serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan menuju kota global yang berdaya saing,” pungkasnya.

Continue reading

• INDOPOS
• Mei 6, 2026
• 0 Comments

‎Advokat Komaruzzaman Kecewa, Direktur Utama PT BDP Dinilai Menghindar, Siap Tempuh Jalur Hukum

‎INDOPOS–Jakarta Barat – Advokat Komaruzzaman, S.H., M.H., menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Direktur Utama PT BDP yang dinilai menghindar saat hendak ditemui. Komaruzzaman yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Pusat Masyarakat Pendukung Gibran (DPP MPG) menegaskan pihaknya siap menempuh upaya hukum, baik secara perdata maupun pidana. ‎ ‎Peristiwa tersebut terjadi saat awak media melintas di kawasan Jalan Taman Pelem Lestari Blok Z, Cengkareng Barat, pada 27 April 2026 sekitar pukul 10.15 WIB. Saat itu, Komaruzzaman terlihat terlibat perbincangan serius di lobi kantor PT BDP. ‎ ‎Kepada awak media, Komaruzzaman menjelaskan bahwa dirinya datang sebagai kuasa hukum PT RJSM untuk bertemu pimpinan PT BDP. Namun, pihak perusahaan disebut tidak memberikan respons dan terkesan menghindar tanpa alasan jelas. ‎ ‎Menurutnya, kliennya sebelumnya telah melayangkan dua kali somasi kepada PT BDP. Persoalan ini bermula dari hubungan kerja sama yang awalnya berjalan baik antara kedua belah pihak. ‎“Klien kami diminta membantu dana talangan untuk pembayaran gaji karyawan PT BDP melalui sistem payroll. Kesepakatan kerja sama dibuat pada 26 Februari 2025, di mana PT BDP berkewajiban mengembalikan dana pokok ditambah management fee sebesar 8 persen dan PPN,” jelasnya. ‎ ‎Kerja sama tersebut berjalan lancar selama tiga bulan. Namun, permasalahan muncul pada periode pembayaran gaji karyawan bulan Juni 2025. PT BDP mengajukan data sebanyak 112 karyawan dengan total gaji sebesar Rp741.945.000. ‎ ‎Pada 1 Juli 2025, klien Komaruzzaman telah melakukan pembayaran. Namun, pembayaran tersebut dilakukan ke rekening perusahaan PT BDP, bukan langsung ke rekening masing-masing karyawan sebagaimana praktik sebelumnya. ‎ ‎“Ketika klien kami meminta bukti pembayaran gaji ke masing-masing karyawan, pihak PT BDP menolak memberikan data tersebut,” ungkapnya. ‎ ‎Lebih lanjut, setelah 30 hari, saat kliennya menagih pengembalian dana beserta management fee, pihak PT BDP disebut tidak memberikan respons. Bahkan, upaya komunikasi kepada direktur utama perusahaan tersebut tidak mendapat tanggapan. ‎ ‎“Sudah hampir satu tahun kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Kami masih mengedepankan itikad baik untuk musyawarah, namun pihak mereka justru menghindar,” tegasnya. ‎ ‎Atas kondisi tersebut, Komaruzzaman memastikan pihaknya akan segera mengambil langkah hukum. ‎ ‎“Jika tidak ada penyelesaian secara baik, kami akan menempuh jalur hukum, baik perdata maupun pidana,” pungkasnya.

Continue reading

• INDOPOS
• Mei 4, 2026
• 0 Comments

Tommy Nicson: Pemerintahan Prabowo Tunjukkan Kepemimpinan Tegas dan Berorientasi pada Kepentingan Nasional

INDOPOS-Jakarta – Ketua Umum Prabowonomic, Tommy Nicson, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini menunjukkan kualitas kepemimpinan yang tegas, terukur, dan berorientasi kuat pada kepentingan nasional. Sejak dilantik, berbagai kebijakan yang diambil dinilai konsisten dalam memperkuat kedaulatan negara, menjaga stabilitas politik, serta mempercepat pembangunan nasional. Menurut Tommy, gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang lugas dan berani dalam mengambil keputusan strategis menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. “Presiden Prabowo menunjukkan karakter kepemimpinan yang kuat, dengan keberanian mengambil langkah-langkah strategis demi kepentingan bangsa. Ini menjadi fondasi penting untuk menjawab berbagai tantangan global saat ini,” ujar Tommy, dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2026). Ia menjelaskan, dari sisi tata kelola pemerintahan, Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo mencerminkan sistem presidensial yang efektif. Penekanan pada koordinasi lintas kementerian serta penempatan figur-figur profesional dan teknokratis di posisi strategis menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengutamakan kompetensi di atas kepentingan politik praktis. “Sistem kerja pemerintahan saat ini menitikberatkan pada kolaborasi, akuntabilitas, dan percepatan eksekusi program-program prioritas,” katanya. Dalam bidang ekonomi, Tommy menyoroti fokus pemerintah pada program-program ekonomi kerakyatan. Program Makan Bergizi Gratis, pengembangan lumbung pangan nasional, hilirisasi industri, hingga penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai sebagai langkah konkret untuk menekan ketimpangan sosial sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan konsep welfare state atau negara kesejahteraan, di mana negara hadir secara langsung untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat sebagai fondasi keadilan sosial. Di sektor pertahanan dan geopolitik, pemerintahan Prabowo juga dinilai berhasil mempertegas posisi Indonesia sebagai negara berdaulat yang disegani di tingkat internasional. Modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), diplomasi pertahanan yang aktif, serta sikap politik luar negeri yang bebas aktif menjadi penguat daya tawar Indonesia di tengah dinamika global. “Pendekatan ini mencerminkan prinsip realisme dalam hubungan internasional, yaitu menempatkan kekuatan dan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dalam menjaga eksistensi negara,” jelas Tommy. Lebih lanjut, ia menilai stabilitas politik dan sosial nasional terus terjaga melalui komunikasi intensif antara pemerintah dengan seluruh elemen bangsa. Pendekatan rekonsiliatif pasca-pemilu, serta pelibatan tokoh lintas agama, budaya, dan generasi muda, dinilai menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga persatuan nasional. Iklim politik dan sosial yang kondusif tersebut, lanjut Tommy, merupakan prasyarat utama untuk memastikan pembangunan dan investasi dapat berjalan optimal. Dengan berbagai capaian awal yang telah terlihat, Tommy menegaskan bahwa model pemerintahan Presiden Prabowo layak untuk terus didukung dan dipertahankan. Konsistensi kebijakan, keberpihakan kepada rakyat kecil, serta ketegasan dalam menjaga kedaulatan negara dinilai sebagai fondasi penting bagi masa depan Indonesia. Sebagai contoh nyata, Tommy menyoroti implementasi Program Makan Bergizi Gratis yang mulai berjalan di berbagai daerah. Program ini tidak hanya bertujuan mengatasi stunting dan malnutrisi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas melalui pelibatan petani, peternak, dan pelaku UMKM di sektor penyediaan makanan. “Ketika negara hadir memastikan gizi anak-anak bangsa, yang dibangun bukan hanya kesehatan hari ini, tetapi juga kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, pemerintahan yang saat ini berada di jalur yang tepat harus terus dikawal dan didukung bersama,” pungkasnya. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• Mei 3, 2026
• 0 Comments

Ruang Interaktif Warga Sukapura Diresmikan, Bunda Harapkan Partisipasi Aktif Masyarakat

INDOPOS-Ruang Interaktif Warga di RW 02 Kelurahan Sukapura, Jakarta Utara, resmi dibuka untuk masyarakat, Minggu (3/4/2026). Hadir dalam acara peresmian ruang interaktif tersebut, unsur pemerintah daerah, perwakilan Suku Dinas Perumahan Jakut, Mulyadi, perwakilan Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakut, Rena, Plt Lurah Sukapura, Nursani, Anggota DPRD Komisi D, Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi, Ghozi Zulazmi, Alwi Moehammad Ali dan Bun Joi Phiau dan Neneng Hasanah. Dalam sambutannya anggota DPRD DKI, Neneng Hasanah atau akrab disapa Bunda menyampaikan apresiasi atas kolaborasi berbagai pihak dalam menghadirkan ruang publik tersebut. Ia menilai kehadiran taman interaktif ini menjadi momentum penting bagi warga Sukapura, khususnya RW 02 yang membutuhkan ruang terbuka untuk beraktivitas. “Ini menjadi momentum bagi masyarakat Kelurahan Sukapura, terutama di wilayah padat, yang selama ini menginginkan adanya taman sebagai ruang interaksi,” ujar politisi yang terpilih dari dapil 2 Jakut itu, Minggu (3/4/2026). Anggota Komisi D DPRD DKI itu berharap ke depan pemerintah melalui dinas terkait dapat terus merealisasikan pembangunan taman di wilayah lain yang belum tersentuh. Sebab, kata dia keberadaan ruang publik tidak hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga harus diiringi dengan pengelolaan yang baik. “Karena itu peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan pemeliharaan fasilitas yang telah dibangun sangat penting. Ruang publik ini milik bersama, sehingga perlu dijaga bersama. Keamanan dan kebersihan menjadi hal utama agar fasilitas ini bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang,” ujar Ketua DPC PD Pulau Seribu itu. Lebih lanjut, untuk mendukung pemeliharaan ruang interaktif tersebut, keberadaan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PJLP) masih dibutuhkan, terutama dalam menjaga keamanan dan kenyamanan area taman. Keterlibatan warga sekitar tetap menjadi kunci utama dalam merawat fasilitas tersebut. “Ruang interaktif ini sebenarnya telah digunakan secara terbatas oleh warga selama kurang lebih satu tahun terakhir. Dengan peresmian ini, fasilitas tersebut kini resmi dibuka dan dapat dimanfaatkan lebih luas oleh masyarakat,” katanya. Pantauan di lokasi, ruang interaktif Sukapura terdapat fasilitas seperti ruang membaca, ruang menyusui, serta area terbuka untuk berbagai kegiatan warga. Meski demikian, beberapa fasilitas seperti koleksi buku di perpustakaan masih perlu dilengkapi. “Kedepan, ruang interaktif ini juga dapat digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat, seperti pertemuan warga maupun aktivitas sosial lainnya, dengan tetap berkoordinasi dengan pengurus wilayah setempat,” bebernya. Terkait operasional, taman ini dibuka sejak pagi hari hingga sekitar pukul 17.00 WIB. Namun dalam kondisi tertentu, warga masih diperbolehkan memanfaatkan area tersebut pada malam hari dengan pengawasan. “Dengan diresmikannya Ruang Interaktif Warga Sukapura ini, diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas sosial sekaligus sarana peningkatan kualitas hidup masyarakat di lingkungan setempat,” jelasnya. Ketua RW 02, Kelurahan Sukapura Jakut, Suharto menyambut positif keberadaan ruang interaktif warga yang baru diresmikan. “Saya harapkan ruang interaktif ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Namun, saya juga berharap Sudin Pertamanan menanamkan pohon lebih banyak agar tidak terlihat gersang,” katanya.

Continue reading

• INDOPOS
• Mei 2, 2026
• 0 Comments

Pengumuman Hasil Seleksi SMA Unggul Garuda Ditetapkan 5 Mei 2026, Sebanyak 640 Siswa Diprediksi Lolos

INDOPOS-Jakarta – Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi (Ditjen Saintek) resmi mengumumkan jadwal penetapan hasil seleksi tahap III (tes wawancara) untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Unggul Garuda Baru. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui akun resminya, hasil seleksi tahap akhir tersebut akan diumumkan pada Selasa, 5 Mei 2026. Pengumuman ini menjadi momen penting bagi para calon peserta didik yang telah mengikuti rangkaian seleksi, khususnya tahap wawancara. Dalam keterangan resminya, pihak Ditjen Saintek mengimbau para peserta untuk terus memantau informasi terbaru melalui kanal resmi serta mempersiapkan diri menghadapi tahapan selanjutnya setelah pengumuman hasil. “Pastikan kamu memantau informasi terbaru dan mempersiapkan diri untuk langkah selanjutnya,” tulis keterangan tersebut. Selain itu, peserta juga diingatkan untuk tetap semangat dan percaya pada usaha yang telah dilakukan selama proses seleksi. Apa pun hasil yang diperoleh nantinya, diharapkan menjadi bagian dari perjalanan menuju masa depan yang lebih baik. Program SMA Unggul Garuda Baru sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencetak generasi muda berprestasi di bidang sains dan teknologi, serta berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global.

Continue reading

• INDOPOS
• Mei 2, 2026
• 0 Comments

Karyawan Swasta Asal Makassar Ajukan Kasasi ke MA, Sebut Putusan PT TUN Surabaya Error in Law

INDOPOS-Seorang karyawan swasta asal Makassar, Endang Kusri Sulastri, resmi mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Langkah hukum ini ditempuh sebagai bentuk keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya yang dinilai mengandung error in law. Permohonan kasasi tersebut diajukan terhadap Putusan PT TUN Surabaya Nomor 95/B/2025/PT.TUN.SBY tanggal 22 Oktober 2025. Putusan itu membatalkan Putusan PTUN Surabaya Nomor 48/G/2025/PTUN.SBY tanggal 29 Juli 2025 yang sebelumnya memenangkan Endang. Kuasa Hukum Endang Kusri Sulastri, A. Saiful Aziz, http://S.HI, didampingi Ahmad Marzuqi, SHI., MH, mengatakan pihaknya berharap MA membatalkan putusan PT TUN Surabaya. “Kami mengharapkan MA membatalkan Putusan PTUN Surabaya Nomor 48/G/2025/PTUN.SBY tanggal 29 Juli 2025 yang dimohonkan banding. Sebab, Putusan PT TUN Surabaya tersebut justru membatalkan putusan PTUN yang menerima gugatan klien kami,” ujar Saiful kepada http://Suarakarya.ID, Rabu (29/4/2026). Saiful menegaskan, pengajuan kasasi ini didasarkan pada Pasal 30 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009. Ada tiga alasan utama: 1. Pengadilan banding tidak berwenang atau melampaui batas wewenang (ultra vires). 2. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum (_error in law_). 3. Pengadilan lalai memenuhi syarat yang diwajibkan. Kasus ini bermula dari gugatan Endang Kusri Sulastri melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Teddy Gunawan, dan Trionowati terkait objek sengketa sertipikat tanah di Romokalisari, Benowo, Surabaya. Pada tingkat pertama, PTUN Surabaya melalui Putusan No. 48/G/2025/PTUN.SBY tanggal 29 Juli 2025 mengabulkan sebagian gugatan Endang. Namun, di tingkat banding, PT TUN Surabaya membatalkan putusan tersebut dan menyatakan gugatan tidak diterima setelah menerima eksepsi dari para pembanding. Endang pun dihukum membayar biaya perkara Rp250.000. Saiful merujuk sejumlah yurisprudensi MA untuk memperkuat dalil kasasi. Di antaranya Putusan MA No. 99 K/TUN/1999 dan No. 97 K/TUN/2005 yang menegaskan sengketa sertipikat merupakan ranah PTUN. Selain itu, SEMA No. 2 Tahun 1991 menyatakan tidak perlu menunggu penyelesaian perdata bila terdapat dugaan kesalahan administratif pejabat. “Keputusan penerbitan sertipikat hak atas tanah adalah keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum, sehingga dapat dijadikan objek sengketa PTUN,” kata Saiful mengutip pendapat Prof. Indroharto dalam bukunya _Usaha Memahami Undang-Undang tentang PTUN. Kontra Memori: BPN Surabaya I Dukung Putusan PT TUN Di sisi lain, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I melalui tim kuasa hukum Sharih Nirawasi, S.H., M.H., dkk telah mengajukan Kontra Memori Kasasi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4887/SKK/35.78/XI/2025 tanggal 21 November 2025, pihak BPN Surabaya I menyatakan sependapat dengan Putusan PT TUN Surabaya No. 95/B/2025/PT.TUN.SBY. “Putusan PT TUN sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya. Dalil-dalil Pemohon Kasasi tidak benar dan mengada-ada sehingga patut dikesampingkan,” tulis Tim Kuasa Hukum BPN dalam Kontra Memori Kasasi. Dengan diajukannya kasasi dan kontra memori kasasi, kini bola panas sengketa sertipikat tanah di Romokalisari Surabaya itu berada di tangan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI. Putusan MA nantinya akan menjadi akhir dari seluruh proses peradilan kasus ini. Endang Kusri Sulastri memberikan kuasa kepada A. Saiful Aziz dan Ahmad Marzuqi dari Lembaga Bantuan Hukum Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Oktober 2025 untuk menangani perkara kasasi ini. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• Mei 1, 2026
• 0 Comments

Peringatan May Day 2026, Yuke Pastikan DPRD Akan Arahkan Kebijakan Anggaran Berpihak Pada Buruh

INDOPOS-Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Jumat (1/5/2026) menjadi perhatian serius anggota DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike. Salah satu yang menjadi sorotan Wakil Bendahara Umum DPP PDIP itu yakni masih rendahnya kesejahteraan buruh di tengah pertumbuhan ekonomi Ibu Kota. Karenanya, DPRD DKI akan mengarahkan kebijakan anggaran agar lebih berpihak pada buruh, termasuk melalui subsidi layanan dasar, pelatihan kerja, dan perlindungan sosial. “Pertumbuhan ekonomi Jakarta belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan taraf hidup pekerja. Saya melihat masih banyak buruh yang bertahan di level upah minimum, bahkan tertekan oleh tingginya biaya hidup di kota,” ujar Yuke, Jumat (1/5/2026). Menurut politisi yang akrab disapa Mbak Yuke ini pertumbuhan ekonomi Jakarta tidak otomatis menetes ke buruh. Buktinya, sambung Ketua Komisi D DPRD DKI itu masih banyak pekerja yang hidup di batas minimum, bahkan tidak sedikit yang upahnya tergerus kebutuhan hidup kota yang terus naik. “Disamping itu praktik hubungan kerja yang dinilai merugikan pekerja, seperti sistem kontrak berulang dan outsourcing. Pola tersebut kerap digunakan perusahaan untuk menghindari kewajiban terhadap buruh. Kami menemukan pola kerja kontrak berulang dan outsourcing yang dipakai untuk menghindari kewajiban perusahaan terhadap buruh. Ini bukan lagi kasus sporadis, tapi sudah menjadi pola yang harus dihentikan,” bebernya. Penyebab utama, kata Yuke lemahnya pengawasan. Hal itu yang berdampak pada pelanggaran ketenagakerjaan terus terjadi tanpa sanksi tegas. “Kondisi itu berdampak langsung pada buruh, mulai dari jam kerja berlebih hingga minimnya jaminan sosial,” ungkapnya. Di sisi lain, politisi tiga periode dapil Jakarta Selatan menyoroti meningkatnya jumlah pekerja informal di Jakarta, termasuk pekerja platform digital dan kurir, yang belum mendapat perlindungan memadai. “Pekerja platform digital, kurir, hingga pekerja lepas menjadi tulang punggung ekonomi kota, tapi perlindungannya masih abu-abu. Ini ironi yang harus segera diselesaikan,” ujar Yuke. Lebih lanjut, Yuke mengungkapkan DPRD DKI Jakarta, akan mendorong pengetatan pengawasan serta audit ketenagakerjaan secara berkala. Selain itu, dewan juga menyiapkan skema perlindungan sosial yang lebih inklusif bagi pekerja formal maupun informal. “Kebijakan pengupahan ke depan perlu disesuaikan dengan kondisi riil biaya hidup di Jakarta, tidak hanya mengacu pada formula yang ada. Kebijakan upah harus benar-benar menjawab kebutuhan buruh,” urainya.

Continue reading

• INDOPOS
• April 30, 2026
• 0 Comments

Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 Berpartisipasi dalam Loka Karya Nasional Capacity Building ABP PTSI 2026

INDOPOS-Jakarta — Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 (YPB 1971) menunjukkan komitmennya dalam penguatan tata kelola pendidikan tinggi dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Loka Karya Capacity Building yang diselenggarakan oleh Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP PTSI). Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, pada tanggal 29–30 April 2026, bertempat di Auditorium Binakarna, Hotel Bidakara Jakarta, dengan mengangkat tema “Penguatan Tata Kelola Yayasan/Badan Penyelenggara untuk Mewujudkan Perguruan Tinggi Swasta yang Unggul, Akuntabel, dan Berkelanjutan” . Dalam kegiatan tersebut, Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 diwakili langsung oleh Ketua Yayasan, Prof. Dr. Muhammad Halilintar, SE., MM., bersama jajaran pimpinan dan akademisi, yaitu Rektor Prof. Ir. Bambang Bernanthos, Msc., Dr. Megawati Barthos, S.H., M.M. serta Dr. Roma Nova Cahjati Poetry, S.E., M.A.B. sebagai perwakilan dari Perguruan Tinggi Universitas Borobudur. Partisipasi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan yayasan, khususnya dalam menghadapi dinamika regulasi, tuntutan akuntabilitas, serta kebutuhan transformasi tata kelola perguruan tinggi swasta yang semakin kompleks. Sebagaimana dijelaskan dalam materi kegiatan, penguatan tata kelola yayasan menjadi faktor krusial yang berpengaruh langsung terhadap kualitas akademik, efektivitas manajemen, serta keberlanjutan institusi pendidikan tinggi. Loka karya ini juga memberikan pemahaman komprehensif terkait aspek regulasi, perpajakan, ketenagakerjaan, hingga strategi pengelolaan keuangan yayasan secara profesional . Selain sesi pemaparan materi oleh para pakar, kegiatan ini juga diisi dengan diskusi interaktif, studi kasus, serta penyusunan rencana tindak lanjut (action plan) yang aplikatif bagi para peserta. Hal ini menjadi ruang strategis bagi Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 untuk memperluas jejaring, berbagi praktik terbaik (best practices), serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan tinggi. Keikutsertaan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 dalam kegiatan ini menegaskan komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola yayasan yang profesional, transparan, dan adaptif terhadap perubahan, sekaligus mendukung peningkatan mutu Universitas Borobudur sebagai institusi pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• April 30, 2026
• 0 Comments

Ketua Komisi B DPRD DKI Kritik Keras Minimnya Uji Kelayakan Kadishub Baru, Jabatan Strategis Tak Bisa Diisi Sembarangan, Harus yang Paham Transportasi

INDOPOS– Jakarta – Ketua Komisi B DPRD DKI, Nova Harivan Paloh, merespons penunjukan Budi Awaluddin sebagai Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang baru. Ia menilai posisi strategis tersebut seharusnya diisi figur dengan latar belakang transportasi yang kuat. ‎ ‎Menurut Nova, kepala dinas perhubungan bukanlah jabatan yang bisa diisi sembarang figur. Sebab, persoalan terkait transportasi yang ditangani Dishub DKI cukup kompleks. ‎ ‎”Berbagai persoalan transporasi di Jakarta terus bertambah belakangan ini. Tentu dengan segala macam permasalahannya yanh juga semakin bertambah setiap hari,” kata Nova kepada wartawan. ‎ ‎Ia menegaskan, persoalan yang ditangani Dishub tidak hanya sebatas kemacetan, melainkan mencakup berbagai aspek kompleks transportasi di ibu kota. Termasuk transportaso laut da sektor pelabuhan. ‎ ‎“Transportasi Jakarta sangat kompleks, ada penambahan koridor TransJakarta, supervisi MRT Jakarta dan LRT Jakarta, hingga persoalan parkir. Ini membutuhkan kapabilitas dan pemahaman yang kuat,” ucap Nova. ‎ ‎Ia menilai, kepala dinas harus memiliki pengalaman serta pengetahuan yang memadai agar mampu menganalisis situasi dan merumuskan kebijakan. Termasuk dalam penataan rute koridor baru TransJakarta yang dinilai membutuhkan ketelitian tinggi. ‎ ‎Meski demikian, Nova mengakui bahwa penentuan kepala dinas merupakan hak prerogatif Gubernur DKI Pramono Anung. Namun, ia berharap pemilihan pejabat strategis tetap mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman di bidang transportasi agar mampu membenahi persoalan mobilitas di Jakarta. Gubernur harus teliti dan benar benar membedah calon kepala dinas, serta kapasitasnya. ‎ ‎Lebih jauh, Nova juga mempertanyakan tidak adanya proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di internal Dishub. Mengingat banyak pegawai yang dinilai memiliki kapasitas mumpuni. ‎ ‎“Kenapa tidak ada upaya fit and proper test di internal? Banyak kok orang di Dishub yang punya kapasitas dan kapabilitas mumpuni. Kenapa justru memilih figur ‘dari luar’ Dishub,” kata Nova menyayangkan seraya menegaskan Komisi B akan terus memantau kinerja Kadishub baru dalam waktu mendatang. ‎ ‎Sebelumnya, Budi Awaluddin resmi menjadi nakhoda baru di Dinas Perhubungan DKI Jakarta, menggantikan Syafrin Liputo yang kini mengemban tugas baru sebagai Wali Kota Jakarta Selatan. Pergantian ini menjadi bagian dari perombakan struktural di lingkungan Pemprov DKI oleh Gubernur DKI Pramono Anung ‎ ‎Pelantikan tersebut digelar di Balai Kota Jakarta, Rabu (15/4/2026) lalu. Sebelum dipercaya memimpin sektor transportasi ibu kota, Budi memiliki rekam jejak di sejumlah posisi strategis. ‎ ‎Ia menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta pada 2025-2026. Serta sebelumnya memimpin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta pada periode 2021-2025. Dari data yang ada Budi Awaludin yang merupakan lulusan STPDN sama sekali tidak punya background transportasi sama sekali, sehingga banyak yang meragukan kemampuannya dalam membantu Gubernur Pramono mengatasi persoalan terbesar Jakarta, yakni kemacetan lalu lintas. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• April 28, 2026
• 0 Comments

Universitas Borobudur Terima Kunjungan Studi Banding Universitas Kuningan, Perkuat Kolaborasi Internasional

INDOPOS-Jakarta — Universitas Borobudur melalui Kantor Urusan Internasional (International Affairs Office/IAO) menerima kunjungan studi banding dari Kantor Urusan Internasional, Kerjasama, dan Humas (KUIKH) Universitas Kuningan pada Selasa, 28 April 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis kedua institusi dalam memperkuat pengelolaan kerja sama internasional dan mendorong internasionalisasi perguruan tinggi. Kunjungan yang berlangsung di Kampus Universitas Borobudur ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dari kedua universitas. Dari Universitas Borobudur, turut hadir Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dr. Syaiful, S.E., M.Si., Senior Advisor, Prof. Didik Sulistyanto, Kepala LJM Djoko Harsono, S.Kom., M.M., M.Kom., serta Kepala Kantor Urusan Internasional Dr. Roma Nova Cahjati Poetry, S.E., MAB, beserta tim. Sementara itu, delegasi Universitas Kuningan dipimpin oleh Wakil Rektor III Prof. Dr. Agus Yadi Ismail, S.Hut., M.Si dan Kepala KUIKH Dr. Dede Djuniardi, M.M. beserta tim. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh perwakilan ITEA, Ms. Sonia sebagai partner strategis Universitas Borobudur. Dalam sambutannya, kedua pimpinan universitas menekankan pentingnya kolaborasi antarperguruan tinggi dalam menghadapi tantangan globalisasi pendidikan tinggi. Kegiatan ini juga menjadi wadah berbagi praktik terbaik (best practices) dalam pengelolaan program internasional, termasuk mobilitas mahasiswa dan dosen, serta penguatan jejaring kerja sama luar negeri. Agenda utama kegiatan meliputi sesi benchmarking antara International Affairs Office Universitas Borobudur dan KUIKH Universitas Kuningan, yang diisi dengan presentasi masing-masing institusi, diskusi interaktif, serta penandatanganan Implementation Agreement (IA) sebagai bentuk komitmen kerja sama lanjutan. Selain itu, kegiatan juga diisi dengan pertukaran cendera mata, sesi foto bersama, dan campus tour. Kunjungan ini dilatarbelakangi oleh keinginan Universitas Kuningan untuk mempelajari sistem pengelolaan kerja sama internasional, memperoleh informasi terkait program mobilitas akademik, serta mengembangkan strategi internasionalisasi perguruan tinggi secara berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih erat antara Universitas Borobudur dan Universitas Kuningan dalam meningkatkan kualitas layanan internasional serta memperluas jejaring global kedua institusi. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• April 26, 2026
• 0 Comments

Pemilik Lexus Beli Cash Akan Laporkan BFI Finance ke OJK Usai Insiden Perampasan Debt Collector

INDOPOS-Kasus dugaan upaya perampasan mobil mewah oleh debt collector BFI Finance di Surabaya berbuntut panjang. Pemilik Lexus RX350 senilai Rp 1,3 miliar, Andy Pratomo, berencana melaporkan perusahaan leasing milik konglomerat Jerry Ng tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setelah didatangi penagih utang yang diduga bertindak arogan. Sebelumnya, kasus ini juga telah dilaporkan ke polisi karena dinilai memiliki unsur pidana. Andy, warga Mojoklanggru Wetan, Surabaya, melalui kuasa hukumnya Ronald Talaway menhelskan pihaknya akan membawa kasus ini ke OJK dan mendorong pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan terkait. “Bicara mengenai kerugian baik materiil maupun immateriil tentunya klien kami akan menempuh jalur gugatan perdata dan tidak hanya itu agar kejadian serupa tidak terjadi lagi tentunya kami akan berkoordinasi dengan OJK maupun satgas PASTI, serta lembaga perlindungan konsumen agar dapat mempertimbangkan melakukan pencabutan izin usaha demi keamanan masyarakat,” pungkasnya. Sebelumnya, pihak Andy telah melaporkan pihak leasing ke Polrestabes Surabaya dengan nomor TBL/B/1416/XII/2025/SPKT. “Perbuatan memaksa ingin merampas mobil yang sudah lunas tentunya dapat dikategorikan sebagai kejahatan perbuatan tidak menyenangkan, karena berdasarkan Pasal 448 KUHP (yang baru) disebutkan ‘memaksa’ adalah unsur yang dominan dalam delik pidana tersebut,” katanya, Kamis (23/4). Peristiwa ini bermula pada 4 November 2025, ketika sejumlah debt collector mendatangi rumah Andy dengan dalih adanya tunggakan cicilan. Andy menegaskan mobil tersebut dibeli secara cash pada September 2025 di Jakarta dan dilengkapi dokumen sah. “Semua bukti pembayaran, kuitansi, BPKB, hingga faktur asli saya pegang. Tapi mereka ngotot dan berteriak di depan rumah sampai tetangga keluar semua,” ujar Andy. Keributan sempat dibawa ke Polsek Mulyorejo. Di sana, pihak leasing menunjukkan fotokopi dokumen dan sertifikat fidusia namun atas nama orang lain. Kejanggalan juga terlihat dari perbedaan tipe kendaraan, di mana dalam berkas tercantum Lexus RX250, sedangkan milik Andy adalah Lexus RX350. “Besoknya kami uji di Samsat Manyar Kertoarjo. Hasilnya telak, pihak Samsat menyatakan fisik dan surat-surat saya sah dan asli,” jelas Andy. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• April 25, 2026
• 0 Comments

Universitas Borobudur Sukses Gelar Konferensi Internasional ICLSSEE 2026, Perkuat Kolaborasi Global

INDOPOS-Universitas Borobudur kembali menunjukkan eksistensinya di kancah internasional dengan sukses menyelenggarakan International Conference on Law, Social Sciences, Education, and Engineering (ICLSSEE) 2026. Acara bergengsi yang merupakan hasil kolaborasi solid antara Universitas Borobudur dan Meira Visi Persada ini menjadi wadah strategis bagi para akademisi serta praktisi untuk berbagi inovasi dan hasil penelitian terbaru. Prosesi pembukaan berlangsung khidmat, diawali dengan sambutan hangat dari Meida Rachmawati, SE, MM, MH, PhD selaku Ketua Meira Visi Persada. Dilanjutkan dengan sambutan Direktur Program Pascasarjana Universitas Borobudur, Prof. Dr. Faisal Santiago, SH., MM., yang menekankan pentingnya integrasi ilmu pengetahuan dalam menghadapi tantangan global, sebelum akhirnya konferensi dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Borobudur, Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc untuk menandai dimulainya rangkaian diskusi ilmiah tingkat dunia. Dengan keberhasilan penyelenggaraan konferensi sebelumnya, termasuk ICLSSEE 2021, MIC 2021, ICLSSEE 2022, MIC 2022, ICLSSEE 2023, MIC 2023, ICLSSEE 2024, MIC 2024, ICLSSEE 2025, dan MIC 2025, ICLSSEE 2026 kembali hadir dan berupaya untuk lebih memperkaya diskursus akademis dengan mempromosikan solusi inovatif, inklusif, dan berkelanjutan yang menangani isu-isu global kontemporer. Pembicara utama dalam ICLSSEE 2026 adalah Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si., M.I.Kom – Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Prof. Gary I. Lilienthal, Ph.D. dari Universitas Hukum NALSAR, India. Turut mengambil peran strategis sebagai pembicara, Dr. Roma Nova Cahjati Poetry, SE., MAB., Ketua Program Studi dan dosen Magister Manajemen Universitas Borobudur, mewakili Indonesia di forum akademik internasional. Dalam pemaparannya, beliau memberikan perspektif mendalam mengenai isu-isu terkini yang relevan dengan tema konferensi, yaitu “Navigating Global Change: Diversity, Equity, Inclusion, and Sustainability” sekaligus memperkuat posisi Universitas Borobudur sebagai institusi yang berkontribusi aktif dalam diskursus ilmiah global. Antusiasme peserta pada ICLSSEE 2026 terlihat sangat tinggi, yang terbukti dengan kehadiran sekitar 210 presenter yang memaparkan hasil penelitian mereka dalam sesi paralel. Para peserta tersebut berasal dari berbagai institusi mancanegara dan mencakup beragam disiplin ilmu, mulai dari hukum, ilmu sosial, pendidikan, di mana diskusi yang terbangun diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi dan solusi konkret bagi permasalahan di bidang terkait. Secara keseluruhan, ICLSSEE 2026 telah berhasil menyediakan platform bagi para peneliti, pendidik, dan praktisi di seluruh dunia untuk bersinergi dan membangun jembatan kolaborasi yang berkelanjutan antar lembaga pendidikan di masa depan. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• April 25, 2026
• 0 Comments

‎Urgensitas Konektivitas Tol Malang-Blitar dengan Jalan Lintas Selatan, Ketua PPI : Exit Tol Pagelaran Jadi Keniscayaan

‎INDOPOS-Pagelaran, Malang, – Sejumlah pihak tengah mengusulkan pendapat kritis hasil dari diskusi dari terbatas tentang penting hubungan atau konektivitas (keterhubungan) antara proyek ruas Tol Malang-Kepanjen-Blitar dengan Jalan/Jalur Lintas Selatan. ‎ ‎Diskusi terbatas itu dilakukan di Kecamatan Pagelaran, Jumat (24/04/2026), yang mengkuatirkan nasib masa depan Ibukota Kabupaten Malang, Kepanjen bila Pemerintah Pusat tidak menyerap aspirasi warga terkait exit tol yang direncanakan tidak berpihak kepada keberadaan Kepanjen. ‎ ‎Muhlis Ali Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia menyatakan bahwa bagaimana pun keberadaan Ibu Kota Kabupaten Malang, Kepanjen harus dijaga marwahnya terkait masa depannya. ‎ ‎”Kepanjen City saat ini terancam eksistensinya terkait masa depannya bila Ruas Tol Malang-Blitar tidak ramah kepada keberadaan warga Kepanjen. Ini terkait letak dan jumlah exit tol di seputar wilayah Kepanjen mesti memadai,” kata Muhlis Ali. ‎ ‎Muhlis Ali yang juga Founder Graha Yakusa yang berbasis di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang menyatakan Pemkab Malang kini tengah getol membangun keberadaan wilayah selatan Kabupaten Malang. ‎ ‎”Pemkab Malang dan Pemerintah Pusat tengah merampungkan akses arteri Gondanglegi-Bantur untuk kelancaran mobilitas kendaraan, barang dan orang menuju akses Jalur Lintas Selatan. Ini juga semakin memudahkan akses sejumlah objek wisata di kawasan Selatan Malang seperti Balekambang, Pantai Goa Cina, Sendang Biru, Pantai Teluk Asmara, Pantai Ngliyeb,” ungkap Tokoh Masyarakat Malang Selatan. ‎ ‎Muhlis Ali melanjutkan bahwa konektivitas Tol dengan JLS sehingga berdampak terhadap pergerakan ekonomi warga Malang Selatan. ‎ ‎”Konektivitas dua infrastruktur yang telah ditunjang ruas jalan PSN [Proyek Strategis Nasional] Gondanglegi- Bantur, maka exit tol Malang-Blitar mesti ditempatkan agar Kepanjen City tetap bisa eksis termasuk tetap ramai, sehingga 2 exit tol dengan lokasi Pagelaran dan Kepanjen jadi keniscayaan,” ungkap Muhlis Ali. ‎ ‎Exit Tol Pagelaran, kata Muhlis Ali, menjadi penting untuk mendukung konektivitas  Ruas PSN Gondanglegi-Bantur, sehingga Tol dan JLS terkoneksi dengan maksimal. ‎ ‎”Exit Tol Pagelaran mesti dilengkapi dengan Exit Tol Kepanjen agar memberikan ruang Kepanjen City terjaga eksistensinya. Ingat ada Kampus Universitas Brawijaya telah dikembangkan di Desa Telangagung, Kepanjen. Jadi tol exit Kepanjen juga jadi keniscayaan,” ungkap Muhlis Ali. ‎ ‎ ‎*Daya Ungkit Ekonomi Kawasan Malang Selatan* ‎ ‎Bagi siapa pun yang pernah berkendara dari Surabaya menuju pantai selatan Malang, tantangan utamanya selalu sama, kemacetan di persimpangan jalan dan waktu tempuh yang melelahkan. Namun, peta konektivitas di Jawa Timur bersiap menghadapi transformasi besar. Proyek Jalan Tol Malang-Kepanjen kini diproyeksikan menjadi “nadi” baru yang akan menghidupkan potensi ekonomi kawasan Malang Selatan yang selama ini tersembunyi di balik perbukitan. ‎ ‎Proyek infrastruktur sepanjang kurang lebih 30 kilometer ini merupakan kelanjutan strategis dari ruas Tol Pandaan-Malang. Fokus utamanya sederhana namun berdampak luas: membuka isolasi aksesibilitas di wilayah selatan Kabupaten Malang. ‎ ‎Salah satu poin krusial dalam rencana ini adalah penempatan pintu keluar (exit) tol. Muhlis Ali, tokoh masyarakat setempat, menekankan bahwa jika pintu keluar tol direalisasikan di wilayah Pagelaran, hal ini akan mengubah wajah pariwisata daerah tersebut. ‎ ‎”Tol ini akan mempermudah akses wisatawan dari arah utara, seperti Surabaya dan Malang Kota, menuju gugusan pantai selatan yang eksotis,” ujar Muhlis. Kehadiran tol ini diprediksi akan membuat destinasi populer seperti Pantai Balekambang dan Kondang Merak menjadi jauh lebih terjangkau bagi pelancong akhir pekan. ‎ ‎Selama ini, perjalanan dari pusat kota menuju wilayah selatan bisa memakan waktu lebih dari satu jam akibat kepadatan lalu lintas. Dengan adanya tol baru, waktu tempuh tersebut diperkirakan menyusut drastis menjadi hanya 20 hingga 30 menit saja. ‎ ‎Efisiensi ini bukan sekadar soal kenyamanan perjalanan, melainkan juga tentang daya saing ekonomi. Mobilitas barang yang lebih cepat diyakini akan menarik minat investor untuk membangun kawasan industri baru di Malang Selatan. ‎ ‎”Kami berharap pintu keluar tol ini memicu munculnya titik-titik ekonomi baru. Kawasan Kepanjen, Gondanglegi, dan Pagelaran memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru di selatan Malang,” tambah Muhlis. ‎ ‎Salah satu tantangan pembangunan di Malang Raya adalah ketimpangan antara wilayah utara yang industriil dengan wilayah selatan yang agraris. Proyek Tol Malang-Kepanjen hadir sebagai instrumen pemerataan agar kue ekonomi tidak hanya dinikmati oleh penduduk di Malang Utara atau pusat kota saja. ‎ ‎Bagi sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung warga lokal, keberadaan tol ini adalah jawaban atas masalah logistik. “Keberadaan akses tol memperlancar distribusi hasil pertanian dan pangan dari Malang Selatan langsung ke pusat-pusat distribusi besar,” pungkas Muhlis. ‎ ‎Dengan konektivitas yang lebih baik, produk unggulan petani lokal dapat mencapai pasar dalam kondisi lebih segar dan dengan biaya angkut yang lebih rendah, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan di tingkat produsen. ‎ ‎Pembangunan Tol Malang-Kepanjen bukan sekadar proyek beton dan aspal, melainkan harapan bagi ribuan warga untuk masa depan yang lebih terkoneksi. Tantangan…

Continue reading

• INDOPOS
• April 25, 2026
• 0 Comments

‎Hak Merek Sudah Sah, Tapi Segel Tak Dibuka DJKI: Kuasa Hukum PT. MSP Indonesia Kirim Surat Pengaduan ke Presiden dan DPR ‎

INDOPOS–Kuasa Hukum PT. MSP Indonesia Anisa Rahmawati menyampaikan kekecewaannya terhadap Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) DJKI Kementerian Hukum dan Indikasi Geografis terkait surat jawaban Plh. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis DJKI  Ranie Utami Ronie, tertanggal 13 April 2026. Ia mempertanyakan alasan Pihak Gakkum hingga hari ini belum mencabut segel gudang milik PT. MSP Indonesia, padahal permohonan pencabutan segel telah lama. Hal ini disampaikan mengingat  klienya telah dinyatakan menang berdasarkanputusan Komisi Banding DJKI serta terbit sertifikat merk Good Brother Kelas 13 pada 23 Februari 2026. ‎ ‎“Saya gak habis pikir, apa yang ada dalam pikiran Gakkum DJKI hingga saat ini—dua bulan berlalu—tapi belum juga mencabut segel itu. Surat permohonan yang kami ajukan pada tanggal 26 Februari 20206 malah dijawab pihak Dirjen Haki. Pada poin 2 surat jawaban jelas mereka mengakui dengan terbitnya sertifikat merek “GOOD BROTHER” ada hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada PT. MSP INDONESIA sebagai pemilik terdaftar merek “GOOD BROTHER” di kelas 13,’’ ujar Anisa, dari kantor Garuda Adyaksa Lawfirm, Jakarta, Rabu, (22/4/26) ‎ ‎Menurut Anisa, bahwa keputusan Direjen Gakkum bisa ditafsirkan menghambat proses hukum yang seharusnya karena berlawanan dengan putusan Komisi Banding yang berlaku berkekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde)  dan mengikat. Tidak diperlukan lagi mediasi, keterangan ahli mapun proses hukum lainnya. ‎ ‎“Tapi uniknya, mengapa pada poin 3 disebut masih dalam proses meminta pertimbangan hukum kepada Ahli Pidana. Jadi bisa ditafsirkan kondisi tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara status hukum yang telah diakui oleh negara dengan tindakan penegakan hukum yang masih berlangsung. Menjadi ambigu, gitu lo,’’ lanjut Anisa. ‎ ‎Dalam logika hukumnya, bahwa putusan Komisi Banding DJKI Kementerian Hukum dan Indikasi Geografis, seharusnya tidak lepas dari kontribusi dan pertimbangan penyidik, Gakum, sebelum menjadi putusan dalam satu subordinasi kebijakan kementerian. ‎ ‎“Ini kan aneh, dan bikin capek, gitu loh. Seolah Komisi Banding bergerak memutuskan sendiri, gakum sendiri, penyidik sendiri, padahal mereka dalam satu subordinasi Kementerian yang sama, bagaimana kebijakan Gakum harus linear dengan putusan tertinggi Komis Banding? Artinya Gakum harus patuh terhadap putusan Komisi Banding,” tegas  Anisa. ‎ ‎Seperti diketahui, Komisi Banding DJKI telah memenangkan PT. MSP Indonesia sebagai pemilik sah merk Good Brother hingga sertifikat Kelas 13 terbit pada 23 Februari 2026. ‎ ‎Sebelum putusan Komisi Banding, pihak MSP Indonesia selaku terlapor dengan LP Nomor : HKI.7.KI.08.01.01.02.37, yang diajukan Saudara Nalvin tertanggal 27 November 2025. Akibat pelaporan tersebut –meski dalam proses dan belum putusan– sejumlah barang/ produk milik PT. MSP Indonesia di Batam disegel oleh pihak Gakum DJKI. ‎ ‎Demi kepastian hukum, Anisa Rahmawati menyatakan tim hukum akan mengirimkan Surat Permohonan Penegasan Sikap dan Pengaduan atas Kepastian Hukum kepada pihak terkait. Bahwa akibat penyegelan kinerja perusahaan PT. MSP Indonesia menjadi terhambat dan berakibat kerugian materiil imateriil yang tidak sedikit. Sebuah kerugian besar bagi kliennya yang seharusnya tidak perlu terjadi dan mendapat perlindungan hukum. ‎ ‎“Kami hari ini bersurat untuk Permohonan Penegasan Sikap dan Pengaduan atas Kepastian Hukum perlindungan hukum kepada Menteri Hukum dan Indikasi Geografis, kepada Komisi III DPR RI hingga Presiden Prabowo. Kami berharap Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) DJKI dapat mematuhi dan melaksanakan putusan tertingi Komis Banding dan mengikat, terkait  tindakan penyegelan yang dilakukan selama proses penyidikan dan atau pengembalian barang kepada Klien Kami,’’ pungkas Anisa dengan menunjukan bukti surat terkirim. ‎ ‎Sementara itu, mewakili pihak Dirjen Gakum Kementerian Hukum dan Indikasi Geografis belum bisa memberikan klarifikasi, karena sampai berita ini dimuat belum dapat dikonfirmasi.

Continue reading

• INDOPOS
• April 24, 2026
• 0 Comments

‎Korban Penipuan Kerja Diusir Polisi Saat Pertanyakan Kasus, Setahun Laporan Tak Diproses Polres Bekasi

INDOPOS–Bekasi – Nasib pahit dialami korban  penipuan kerja luar negeri yang hingga kini belum mendapat kejelasan hukum. Saat mencoba menanyakan perkembangan laporannya, korban justru  diusir oleh petugas di Polres Metro Bekasi Kota pada Jumat (24/4/2026). Kapolres Bekasi diminta segera menindak anak buahnya yang memperlakukan korban secara tidak baik, dan juga tidak memproses laporan korban sejak setahun lalu. ‎Kasus ini bermula dari laporan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang telah dibuat sejak 2025. Namun, setelah hampir satu tahun berjalan, penanganan perkara dinilai mandek tanpa perkembangan signifikan. ‎Korban, Mariston Manurung, mengungkapkan kekecewaannya karena setiap kali menanyakan kelanjutan kasus, ia hanya mendapat jawaban serupa dari penyidik, yakni masih menunggu gelar perkara. “Sudah hampir satu tahun saya bolak-balik tanya, jawabannya tetap menunggu gelar perkara. Tidak pernah ada kepastian kapan,” ujar Mariston. ‎Ia menyebut penyidik bernama Firmansyah terus memberikan alasan yang sama tanpa kejelasan progres. Kondisi ini membuat korban merasa laporannya seolah jalan di tempat. ‎“Entah sampai kapan harus menunggu. Kalau begini terus, wajar kalau masyarakat berpikir percuma lapor polisi,” tegasnya. Lebih jauh, Mariston mengaku mengalami perlakuan tidak menyenangkan saat kembali mendatangi Polres Metro Bekasi Kota. Bukannya mendapat penjelasan, ia justru diminta meninggalkan lokasi oleh petugas. ‎Kasus yang dialaminya bermula dari pertemuan dengan terduga pelaku berinisial Anggel di kawasan Harapan Indah, Bekasi. Pelaku menjanjikan pekerjaan di luar negeri, seperti Australia dan Hong Kong. ‎Namun kenyataannya, setibanya di Australia, pekerjaan tersebut tidak pernah ada. Korban kemudian dipindahkan ke Korea Selatan, tetapi justru ditangkap oleh pihak imigrasi setempat dan dideportasi. ‎Tidak berhenti di situ, korban juga sempat dibawa ke Makau dan Malaysia tanpa kejelasan pekerjaan. Bahkan, ia mengaku sempat mengalami penyekapan dan terlantar tanpa uang di luar negeri.‎ ‎“Saya sempat terlantar, tidak punya uang. Saya bisa pulang ke Indonesia karena dibantu sesama WNI yang iba,” ungkapnya. ‎Dalam proses hukum, penyidik sempat mempertemukan korban dengan terduga pelaku sebanyak dua kali. Saat itu, pelaku berjanji akan mengganti kerugian korban. Namun hingga kini, janji tersebut belum direalisasikan. Merasa tidak mendapatkan keadilan, korban kini meminta perhatian dari pimpinan tertinggi negara. Ia berharap Kapolri dan Presiden Prabowo Subianto dapat turun tangan agar kasusnya segera diproses. ‎“Saya mohon perhatian Bapak Kapolri dan Bapak Presiden agar kasus ini bisa segera ditindaklanjuti. Saya hanya ingin keadilan,” ujarnya. Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Metro Bekasi Kota belum memberikan keterangan resmi terkait lambannya penanganan kasus tersebut. ‎

Continue reading

• INDOPOS
• April 23, 2026
• 0 Comments

Vidi Galenso Syarief Sukses Raih Predikat Cumlaude Doktor Ilmu Hukum usai Pertahankan Disertasinya di Universitas Jayabaya

INDOPOS-Ing. Ir. H. Vidi Galenso Syarief VDI, S. H., M. H. sukses meraih gelar doktor ilmu hukum. Dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Program Pasca-Sarjana Universitas Jayabaya, Program Doktor Ilmu Hukum, Vidi mendapatlan predikat cumlaude. Untuk diketahui, Vidi merupakan adik pengacara kondang, Prof. Dr. Hj. Elza Syarief, S. H., M. H., CIQnR, CIQaR. Sidang terbuka promosi doktor ilmu hukum itu dilaksanakan, di Gedung Rektorat, Lantai 5, Universitas Jayabaya, Jl. Pulomas Selatan, Kav. 23, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Selasa, 21 April 2026, Selasa, 21 April 2026. Vidi berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Rekonstruksi Kewenangan Negara Dalam Pembebanan Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan Terhadap Investor Tambang Batu Bara”. Disertasinya itu diuji para guru besar yang dipimpin Rektor Universitas Jayabaya Prof. Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S. H., M. Hum. Hasilnya, Vidi dinyatakan lulus dalam sidang tersebut dan berhak menyandang gelar doktor ilmu hukum. Ketua Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) itu memperoleh predikat cumlaude dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,99. “Saudara Vidi adalah doktor ke-502 di Universitas Jayabaya dan ke-157 yang punya nilai cumlaude. IPK-nya adalah 3,99,” ucap Rektor Universitas Jayabaya, Prof. Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S. H., M. Hum. “Saya sebagai rektor mengucapkan selamat dan sampaikan salam kepada keluarga,” lanjut sang rektor. Kepada wartawan, usai acara, Vidi pun membeberkan isi atau inti dari disertasinya tersebut. Ia pun menyebutkan judul disertasinya secara lengkap. Kemudian, Vidi memaparkan bahwa negara sebagai penguasa mempunyai kewenangan dalam mengelola dan mengawasi sumber daya alam. “Tetapi, pada faktanya, sampai saat ini, ada kelemahan, tereduksi hanya sebatas pada perizinian dan administratif,” ujar Vidi. Padahal, kata dia, pertambangan batu bara ini merusak lingkungan yang terbesar. “Dan pemulihan lingkungan tidak menjadi konsentrasi yang harus diutamakan. Padahal, itu adalah amanah yang ada di Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945, baik Pasal 33 maupun Pasal 28H tentang hak konstitusi rakyat dan hidup layak dan sehat,” cetusnya. Ketika ditanya soal, permintaan sang rektor kepada awak media agar menyampaikan ke DPR terkait hasil disertasinya, Vidi mengatakan sebagai berikut. “Memang para pemimpin atau unsur yang ada di negara itu, kebetulan di sini ada hadir juga seorang profesor yang anggota DPR juga, ya, saya harap beliau bisa menyampaikan hasil disertasi kepada wakil rakyat di dewan. Supaya, kewenangan negara ini betul-betul bisa dilaksanakan sesuai dengan amanat konstitusi,” tukasnya. Apa harapannya ke depan? “Harapan depan, kalau hasil disertasi saya ini bisa dilaksanakan oleh negara dan komponennya, maka kita tidak akan mengalami kemiskinan. Rakyat yang ada di sekitar area pertambangan tidak akan mengalami kemiskinan. Dan yang paling penting adalah kerusakan lingkungan hidup yang tidak teratasi karena berbagai hal, yang pada intinya terjadi kesenjangan antara norma yang sudah ada dan penerapan di lapangan,” tegas Vidi. Ia pun menyarankan, negara perlu memperkuat kewenangan konstitusional melalui penerapan polluter pays, strict liability, perluasan tanggung jawab hingga investor, serta penguatan political will. “Dan, perlu dilakukan reformulasi kebijakan minerba dengan menegaskan, negara sebagai ecological guarantor, memperluas tanggung jawab hingga investor, serta memperkuat pengawasan untuk menutup accountability gap,” paparnya. Vidi pun mendapat banyak ucapan selamat (karangan bunga) dari berbagai tokoh. Di antaranya Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S. H., M. M., putra mantan Presiden RI, H. M. Soeharto (H. Hutomo Mandala Putra, S. H.), kakak kandung Vidi, Prof. Dr. Hj. Elza Syarief, S. H., M. H., CIQnR, CIQaR. Para tamu undangan yang hadir tampak khidmat dan serius mengikuti jalannya sidang terbuka tersebut. Mereka yang hadir, teman-teman, kolega serta keluarga Vidi pun ikut mengucapkan selamat. Sebagai informasi, yang bertindak sebagai promotor dan ko-promotor Vidi dalam sidang terbuka promosi doktor ilmu hukum ini adalah Dr. H. Atma Suganda, S. H., M. H. dan Prof. Dr. Yuhelson, S. H., M. H., M. Kn. Pada kesempatan sidang terbuka/promosinya itu, Dr. Vidi juga meluncurkan buku ber-ISBN terkait dengan disertasinya. Buku tersebut berjudul “Negara, Investor, dan Keadilan Ekologis, Rekonstruksi Tanggung Jawab Lingkungan Dalam Pertambangan Batu Bara”. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• April 23, 2026
• 0 Comments

Ini Daftar Nama Siswa Lolos Seleksi Tahap II SMA Unggul Garuda

INDOPOS-Pengumuman hasil seleksi Tahap II (Tes CAT) SMA Unggul Garuda Baru telah resmi dirilis pada April 2026, di mana peserta dapat mengecek status kelulusan melalui akun masing-masing di Instagram @sekolahgaruda.ri dan situs resmi smaunggulgaruda.id. Program sekolah unggulan ini merupakan inisiatif nasional yang diluncurkan di 16 titik untuk mendukung Generasi Emas 2045.  Nama peserta lolos tahap 2 garuda SMA Unggul Garuda Baru +4 Berikut adalah ringkasan informasi terkait Sekolah Garuda: Pengumuman Seleksi Siswa (PPDB): Hasil seleksi Tahap 1 dan Tahap 2 (Tes CAT) dapat dipantau langsung melalui akun pendaftar di laman resmi SMA Unggul Garuda Baru. Seleksi Guru: Pengumuman seleksi PPPK JF Guru untuk SMA Unggul Garuda Baru dilakukan secara berkala melalui kemdiktisaintek.go.id. Tentang Sekolah: Sekolah Garuda merupakan program unggulan pemerintah yang diluncurkan serentak untuk menghadirkan pendidikan berstandar internasional, yang saat ini mencakup 12 sekolah transformasi. Informasi Lebih Lanjut: Pantau Instagram @sekolahgaruda.ri untuk kabar terbaru. 

Continue reading

• INDOPOS
• April 23, 2026
• 0 Comments

‎ASN DKI Disorot, Rangkap Jabatan di Lembaga Non Struktural Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

INDOPOS-Jakarta — Maraknya pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua atau pimpinan lembaga non struktural menuai sorotan. Secara hukum, ASN memang dilarang menduduki jabatan di organisasi non struktural yang menerima anggaran atau dana hibah dari pemerintah. Larangan ini bertujuan mencegah konflik kepentingan serta menjaga profesionalisme dalam pelayanan publik. ‎Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS serta PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Kedua aturan ini menegaskan pentingnya netralitas dan fokus ASN dalam menjalankan tugas negara. Ketua Seniman Intelektual Betawi (SIB), Tahyudin Aditya, menilai langkah ASN yang mencoba merangkap jabatan di lembaga non struktural berpotensi melanggar aturan. ‎“Kalau pejabat ASN merangkap jabatan di instansi non struktural yang mendapat anggaran atau dana hibah pemerintah, itu jelas melanggar prinsip dan ketentuan yang ada. Jangan sampai aturan ditabrak,” ujarnya. Ia menegaskan, ASN seharusnya fokus pada tugas pelayanan publik dan tidak mengambil peran tambahan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Terlebih jika organisasi tersebut mengelola dana hibah pemerintah, risiko penyalahgunaan wewenang menjadi semakin besar. Meski terdapat dinamika regulasi, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, prinsip dasar netralitas dan profesionalitas ASN tetap harus menjadi acuan utama. Tahyudin pun mengingatkan agar seluruh pihak mematuhi regulasi yang berlaku. “ASN harus jadi contoh. Jangan sampai jabatan publik dimanfaatkan untuk kepentingan lain,” tegasnya. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• April 21, 2026
• 0 Comments

Maknai Perjuangan Emansipasi, Desainer Migi Rihasalay Bersama Sosialita Wanita Hebat Rayakan Hari RA Kartini

INDOPOS: Dalam rangka melanjurkan semangat perjuangan Ibu RA Kartini, desainer Migi Rihasalay bersama  kolega sejumlah wanita tangguh merayakanya di Tugu Kunstkring Paleis di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/4). Perkumpulan sosialita wanita hebat ini saling bertukar informasi soal bisnis, masalah sosial, sekaligus memaknai semangat emansipasi sesuai keahlian masing-masing. ‎ ‎”Saya senang banget, di hari istimewa ini bisa berkumpul dengan teman-teman inspiratif untuk banyak hal,” ujar perancang busana tematik Migi Rihasalay di Jakarta bertepatan dengan perayaan Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April. Para wanita hebat dan cantik tersebut berkumpul di Kunstkring dengan mengenakan kebaya yang merupakan cirikhas perayaan Hari Kartini. ‎ ‎Migi melanjutkan bahwa sebagian besar yang hadir pada acara tersebut merupakan sosialita yang members Lavender dan Sweet Lady, termasuk wanita istimewa Lianjel atau Lian Juwita. “Momen ini dirayakan untuk mengenang perjuangan RA Kartini dalam memperjuangkan pendidikan dan kesetaraan gender bagi perempuan Indonesia,” lanjut Migi didampingi putri cantiknya berwajah indo bernama Kinikita James. ‎ ‎Menurutnya perayaan ini dikemas dalam acara sederhana tapi penuh makna, termasuk membahas masalah sosial untuk membantu sesama. “Acarqnya cuma makan bersama, berbagi cerita, bertukar relasi untuk bisnis, dan saling menguatkan bahwa kita wanita Indonesia, memiliki hak dan keberanian untuk belajar, mandiri dan berpendidikan,” tandas Migi yang namanya makin berkisar di dunia fashion. ‎ ‎Menurutnya, Hari Kartini menjadi simbol keberanian, pendidikan, dan hak-hak perempuan Indonesia. Momen ini merupakan peringatan emansipasi wanita dan penghormatan terhadap perjuangan RA Kartini. “Kartini’s Day  yaitu peringatan nasional Indonesia setiap tanggal 21 April untuk menghormati kelahiran dan jasa Ibu Kartini sebagai tokoh emansipasi wanita,” papar Migi. ‎ <span;>‎Harapan Migi dengan pertemuan para sosialita  ini, mengajak kaum perempuan  bisa terus mempertahankan simbolik  Kartini. “Bahwasanya perempuan memiliki hak kebebasan untuk kemandirian, berkarya, berkarir, bahkan mengerjakan tugas tugas sebagai seorang wanita sekaligus menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai wanita, termasuk menjadi seorang ibu,” tandas Migi.

Continue reading

• INDOPOS
• April 21, 2026
• 0 Comments

Ketua DPP MPG Purwoko Kritik Kinerja BKP, Soroti Lemahnya Komunikasi Pemerintah Hadapi Gelombang Kritik

INDOPOS-‎Di tengah derasnya kritik yang diarahkan kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sorotan kini tertuju pada peran Badan Komunikasi Pemerintah (BKP). Sejauh ini dinilai belum menjalankan fungsinya secara optimal. ‎ ‎Sejumlah pengamat dan kelompok oposisi belakangan semakin intens melontarkan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. ‎ ‎Namun, di sisi lain, respons resmi yang diharapkan mampu menjernihkan situasi justru dinilai minim. ‎ ‎Kondisi ini memunculkan kesan adanya kekosongan komunikasi publik dari pemerintah. ‎Ketua DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) bidang komunikasi, Purwoko, menilai bahwa BKP seharusnya menjadi ujung tombak dalam mengelola arus informasi dan menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan publik. Menurutnya, lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam meredam polemik yang berkembang. ‎ ‎“Dalam situasi seperti sekarang, komunikasi yang jelas, terbuka, dan cepat sangat dibutuhkan. BKP seharusnya hadir untuk menjelaskan berbagai isu secara jernih agar tidak berkembang menjadi opini liar,” ujar Purwoko. ‎ ‎Ia menegaskan bahwa kritik dari pengamat maupun oposisi merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, tanpa adanya respons yang memadai dari pemerintah, kritik tersebut berpotensi berkembang menjadi persepsi negatif yang meluas di masyarakat. ‎ ‎Lebih jauh, Purwoko menyayangkan sikap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam komunikasi publik namun dinilai tidak aktif menghadapi dinamika yang ada. Ia bahkan menyinggung adanya kesan bahwa sebagian pejabat terkait justru menghindar dari tanggung jawabnya. ‎ ‎“Jangan sampai muncul kesan sembunyi dari masalah, apalagi sampai dianggap hanya menerima gaji tanpa bekerja maksimal. Jika memang tidak mampu menjalankan tugas, seharusnya berani mengambil sikap untuk mundur,” tegasnya. ‎Menurutnya, pemerintah saat ini membutuhkan tim komunikasi yang tidak hanya mampu menyusun narasi, tetapi juga sigap merespons isu dan berani berdialog dengan berbagai pihak, termasuk mereka yang kritis. ‎Dalam kesempatan itu, Purwoko juga menyampaikan kesiapan MPG untuk turut berperan apabila dibutuhkan. Ia mengatakan, jaringan kader MPG yang tersebar di berbagai daerah telah terbiasa menghadapi persoalan langsung di tengah masyarakat dan memiliki kemampuan untuk menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan publik. ‎“MPG siap menjadi bagian dari solusi. Kami memiliki kader di lapangan yang memahami dinamika masyarakat dan mampu menjalin komunikasi yang konstruktif, termasuk dengan pihak oposisi,” ujarnya. ‎Ia berharap ke depan pemerintah dapat memperkuat strategi komunikasi publiknya agar setiap kebijakan yang diambil tidak hanya dipahami secara utuh oleh masyarakat, tetapi juga mampu meminimalisir kesalahpahaman yang berpotensi memicu polemik. ‎Di tengah iklim politik yang dinamis, komunikasi yang efektif dinilai menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. ‎

Continue reading

• INDOPOS
• April 21, 2026
• 0 Comments

El Nino Godzilla Diprediksi Terjadi, Yuke Dorong Antisipasi Sejak Dini di Jakarta

‎INDOPOS-Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi potensi terjadinya El Nino Godzila pada pertengahan tahun 2026. ‎Ditengah prediksi tersebut, Ketua Komisi D DPRD DKI, Yuke Yurike meminta agar pemerintah provinsi melakukan sejumlah  langkah antisipasi. ‎Apalagi, fenomena El Nino dengan intensitas kuat berpotensi memicu kemarau panjang yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk ketahanan pangan dan ketersediaan air di Jakarta. ‎ ‎”Di luar permasalahan lingkungan yang ada, kita juga menghadapi ancaman faktor alam, yakni El Nino yang cukup ekstrem. Ini harus diantisipasi bersama, karena tantangan kita bukan hanya fiskal, tetapi juga kondisi alam,” ujar Yuke, Senin (19/4/2026). ‎ ‎Langkah antisipasi lainnya, Wakil Bendahara DPP PDIP itu   mengimbau masyarakat untuk mulai melakukan langkah antisipatif, seperti menghemat penggunaan air dan kebutuhan pokok, serta meningkatkan kesadaran terhadap ketahanan pangan rumah tangga. ‎ ‎Sebab, sambung Wakil Bendahara DPP PDIP itu kesiapan masyarakat menjadi kunci menghadapi ketidakpastian durasi fenomena tersebut. ‎ ‎”Kami berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan langkah strategis, termasuk memastikan stok pangan tetap aman. Selain itu  pentingnya kerja sama dengan daerah lain dalam menjaga pasokan kebutuhan pokok masyarakat,” bebernya. ‎ ‎Lebih lanjut, anggota DPRD DKI yang terpilih dari dapil Jaksel itu  mendorong upaya mitigasi lingkungan seperti pembuatan biopori, sumur resapan, hingga optimalisasi ruang terbuka hijau untuk menampung air. ‎ ‎”Penanaman pohon juga dinilai penting untuk membantu menjaga cadangan air tanah selama musim kemarau,” paparnya. ‎ ‎Mengacu pada prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Yuke menyebut sebelum puncak El Nino, potensi cuaca ekstrem masih dapat terjadi. Oleh karena itu, koordinasi lintas instansi dinilai krusial. ‎ ‎”Pemprov sudah menginstruksikan agar terus bersinergi dengan BMKG. Semua langkah antisipasi harus disiapkan sejak sekarang,” katanya. ‎ ‎Ia juga mengingatkan meningkatnya risiko kebakaran saat musim kemarau. Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran diminta meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk kemungkinan langkah tambahan seperti modifikasi cuaca jika diperlukan. ‎ <span;>‎”Yang terpenting adalah kesiapan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, agar dampak dari kemarau panjang ini bisa diminimalkan,” tandasnya. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• April 21, 2026
• 0 Comments

‎‎Jusuf Kalla: Jokowi Jadi Presiden Karena Saya, ‎Jokowi : Saya Bukan Siapa Siapa, Saya Orang Kampung ‎Ketum MPG Jimmy S : Jokowi From Zero To Hero untuk Indonesia ‎

INDOPOS-Pernyataan Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, yang menyebut bahwa Joko Widodo bisa menjadi Presiden karena perannya, memicu beragam tanggapan di ruang publik. ‎ ‎Menanggapi hal tersebut, Joko Widodo memberikan pernyataan yang merendah. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan berasal dari kalangan elit, melainkan hanya “orang kampung” yang meniti karier dari bawah hingga mencapai posisi tertinggi di pemerintahan. ‎ ‎Di sisi lain, Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran (MPG), Jimmy S, turut memberikan pandangannya terkait dinamika politik tersebut. Ia menyebut bahwa dalam dunia politik tidak ada sesuatu yang didapat secara cuma-cuma. ‎“Dalam politik tak ada makan siang gratis. Tanyakan pada diri sendiri apa yang sudah didapat,” Ungkit Mengungkit dalam Dunia Politik tak Pantas dilakukan diruang publik, karena Sejati nya dalam Dunia Politik hal tersebut sangat tabu, tak ada itu dalam politik mengumbar umbar jasa politik, karena Politik itu Kesepakatan Kepentingan ujar Jimmy, dalam keterangannya kepada media. ‎ ‎Ia juga menegaskan bahwa, sosok Joko Widodo merupakan inspirasi nyata tentang perjalanan dari nol hingga sukses, karir politik nya dari pimpinan Pejabat tingkat Kota, Provinsi hingga Menjadi Orang Nomor Satu Memimpin Negara ini selama 10 tahun bukan hal mudah untuk diraih, dan selama perjalanan karir politik tersebut dipastikan banyak para pihak yang mendapatkan peluang peluang politik atas kesepakatan politik tersebut. ‎ ‎“Jokowi adalah contoh nyata from zero to hero bagi kami,” Ya Pembangunan di Indonesia nyata dan pesat bisa kita liat dan rasakan bersama manfaat nya”, tambahnya. ‎ ‎Pernyataan-pernyataan ini kembali menyoroti dinamika hubungan politik antara tokoh-tokoh nasional, sekaligus memperlihatkan bagaimana narasi kepemimpinan dan dukungan politik terus berkembang menjelang momentum politik ke depan.

Continue reading

• INDOPOS
• April 19, 2026
• 0 Comments

‎Astronot Artemis II Sebut Bumi Seperti Sekoci, Netizen Kaitkan dengan Ayat Al-Qur’an

‎INDOPOS — Pernyataan menarik datang dari astronot misi Artemis II, Christina Koch, yang menggambarkan Bumi seperti “sekoci” saat dipandang dari luar angkasa. Ungkapan tersebut memicu perbincangan luas, termasuk dikaitkan dengan ayat-ayat dalam Al-Qur’an. ‎Dalam keterangannya, Koch menyebut bahwa dari perspektif luar angkasa, Bumi tampak kecil, rapuh, namun menjadi satu-satunya tempat aman bagi kehidupan—ibarat sekoci di tengah luasnya samudra kosmik. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan sejumlah astronot lain yang menyebut Bumi sebagai “rumah ternyaman” bagi manusia. ‎ ‎Pernyataan tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah warganet menilai deskripsi itu memiliki kemiripan dengan penjelasan dalam Al-Qur’an mengenai Bumi sebagai tempat tinggal yang nyaman dan layak huni. ‎ ‎Dalam beberapa ayat, seperti QS. Nuh: 19, QS. Al-Baqarah: 22, dan QS. Thaha: 53, disebutkan bahwa Allah menjadikan Bumi sebagai “hamparan” (firasya), yakni tempat yang luas, mudah dijelajahi, serta mendukung kehidupan manusia. Konsep ini oleh sebagian pihak diinterpretasikan sebagai gambaran Bumi yang aman dan stabil, layaknya “geladak sekoci” bagi makhluk hidup. ‎ ‎Pengamat menilai, kesesuaian deskripsi tersebut menunjukkan bagaimana perspektif ilmiah modern kerap menemukan titik temu dengan teks-teks keagamaan. Meski demikian, para ahli mengingatkan agar interpretasi semacam ini tetap dipahami secara proporsional, baik dari sisi sains maupun tafsir agama. ‎ ‎Misi Artemis II sendiri merupakan bagian dari program ambisius NASA untuk mengembalikan manusia ke sekitar Bulan, sekaligus menjadi langkah awal menuju eksplorasi lebih jauh, termasuk ke Mars. Perspektif para astronot dari luar angkasa pun kerap memberikan sudut pandang baru tentang pentingnya menjaga Bumi sebagai satu-satunya rumah bagi umat manusia.

Continue reading

• INDOPOS
• April 18, 2026
• 0 Comments

Dukung Prabowo Fokuskan MBG Untuk Anak Kurang Gizi dan Keluarga Tak Mampu, Ketua Umum APKLI-P Desak KPK Periksa Dugaan Korupsi BGN

INDOPOS-Jakarta,_ Melalui Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, Presiden Prabowo ingin fokuskan MBG untuk anak kurang gizi dan keluarga tidak mampu. Sebuah kebijakan genuin untuk kembalikan ruh program unggulan ini ke misi besarnya. Yaitu atasi stunting dan kekurangan gizi anak bangsa, cetak generasi emas Indonesia, serta dongkrak roda ekonomi rakyat kecil dan penambahan 0,5% pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih dari itu, Presiden Prabowo apresiasi Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang yang terus lakukan sidak lapangan, dan dtemukan banyak dapur MBG tidak memenuhi syarat. Bahkan “ada dapur hasil nyogok”. Untuk itu, kami mendukung kebijakan Presiden Prabowo ini, serta mendesak dapur MBG ditutup permanen yang terbukti hasil “NYOGOK”, dan tidak memenuhi persyaratan, tegas Ketua Umum APKLI-P, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed, Jakarta, Sabtu, 18/4/2026 Lebih lanjut Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1985-1998 ini menuturkan, banyak aroma tidak sedap, ada dugaan korupsi dan penyalagunaan kewenangan di Badan Gizi Nasional (BGN) RI. Mulai dari dugaan praktek sogok menyogok dapatkan titik dapur MBG, pengadaan 21.081 motor listrik @Rp 42 juta, 31 paket event organizir senilai Rp. 113,9 milyar, pengadaan 5000 laptop, pengadaan alat makan 315 SPPG senilai Rp 215 milyar hingga pengadaan kaos kaki @Rp 100 ribu. Anggaran MBG ini dari APBN. Artinya itu uang negara, uang rakyat. Menukil Presiden Prabowo, uang ranyat, uang negara walau 1 rupiah pun harus dipertanggungjawabkan. Atau kata orang jawa, ngunu yo ngunu tapi yo ngunu. Untuk itu, saya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa BGN RI, kenapa? Ketika adanya dugaan korupsi dan penyalagunaan kewenangan di BGN ini dibiarkan, pertama, akan mencoreng ruh dan marwah kepemimpinan Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto. Kedua, program unggulan MBG yang sangat luhur dan mulia tujuannya, serta belum tentu ada dimasa mendatang ini terancam gagal. Dan ketiga, MBG hanya jadi sarang kongkalingkong, bancaan, dan penggarongan uang negara, uang rakyat. Sekali lagi, saya mendesak KPK segera periksa BGN RI , pungkas Dewan Pembina PP IPNU 2012-2015.

Continue reading

• INDOPOS
• April 17, 2026
• 0 Comments

Polwan Cantik Gagalkan Aksi Begal Berkedok DC Matel Tuai Pujian

INDOPOS – Aksi dugaan percobaan perampasan kendaraan bermotor terjadi di kawasan lampu merah Sadang, Purwakarta, pada Kamis (16/4/2026) sekitar pukul 13.00 WIB. Insiden tersebut berhasil digagalkan oleh seorang anggota Polisi Wanita (Polwan) dari Satlantas Purwakarta yang kebetulan melintas di lokasi. Peristiwa ini pertama kali dilaporkan oleh warga setempat yang melihat adanya upaya penghadangan terhadap seorang pengendara motor di tengah jalan. Dua kendaraan disebut-sebut tiba-tiba menghentikan laju korban, sehingga memicu kecurigaan sebagai aksi kejahatan jalanan. Beruntung, saat kejadian berlangsung, seorang Polwan yang tengah melintas menggunakan kendaraan pribadi segera menghentikan kendaraannya dan mendatangi lokasi. Kehadiran aparat tersebut membuat para terduga pelaku panik dan langsung melarikan diri sebelum sempat melancarkan aksinya. “Alhamdulillah kendaraan korban tidak berhasil dirampas pelaku,” ujar salah seorang warga yang berada di lokasi kejadian. Tindakan cepat anggota Polwan tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat. Aksi sigap itu dinilai berhasil mencegah tindak kriminal yang berpotensi meresahkan, terutama karena terjadi pada siang hari di lokasi yang cukup ramai. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait identitas para pelaku maupun langkah lanjutan atas peristiwa tersebut. Namun, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi kejahatan jalanan dan segera melaporkan jika menemukan kejadian mencurigakan.

Continue reading

• INDOPOS
• April 16, 2026
• 0 Comments

Pelantikan Berjarak TMT Tuai Kritik, Penunjukan Kadishub yang Tak Punya Keahlian Bisa Bikin Pramono Gagal Total Tangani Kemacetan

‎INDOPOS—Kebijakan pelantikan pejabat dengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yang baru berlaku beberapa bulan setelah pelantikan menuai sorotan tajam. Praktik ini dinilai berpotensi mengganggu tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. ‎ ‎Anggota DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi karena berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam roda birokrasi. ‎ ‎“Kalau pelantikan sudah dilakukan, seharusnya TMT mengikuti. Kalau tidak, akan ada masa jeda yang membingungkan dan bisa menghambat proses pengambilan keputusan,” ujarnya. ‎ ‎Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo juga mengkritik alasan penundaan TMT yang disebut untuk menghindari kekosongan jabatan atau penunjukan Pelaksana Tugas (Plt). ‎ ‎“Alasan menghindari Plt itu terlalu dicari-cari. Mekanisme Plt justru sudah lazim dan sah dalam sistem pemerintahan,” kata Agus. ‎ ‎Ia menambahkan, meskipun secara legal pelantikan tersebut dapat dianggap sah, namun dari sisi tata kelola pemerintahan praktik ini dinilai tidak ideal. ‎ ‎“Ini mencederai asas efisiensi, menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, serta berpotensi mengganggu stabilitas psikologis organisasi,” jelasnya. ‎ ‎Selain itu, kritik juga mengarah pada kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang dinilai kurang cermat dalam menentukan pejabat strategis. ‎ ‎Salah satu sorotan adalah penunjukan Kepala Dinas Perhubungan, Budi Awaluddin, yang dianggap tidak memiliki latar belakang maupun pengalaman di bidang transportasi. ‎ ‎Padahal, sektor transportasi menjadi salah satu persoalan krusial di Jakarta, terutama terkait kemacetan yang hingga kini belum tertangani secara optimal. ‎ ‎Pengamat menilai, penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan kompetensi dapat memperlambat penyelesaian masalah, bahkan berpotensi memperburuk kondisi yang ada. ‎ ‎“Jakarta butuh solusi konkret untuk kemacetan dan transportasi. Kalau penempatan pejabat tidak berbasis kompetensi, maka kebijakan yang dihasilkan juga berisiko tidak tepat sasaran,” ujar Agus. ‎ ‎Dengan berbagai catatan tersebut, para pengamat menilai penting bagi Pemprov DKI Jakarta untuk kembali mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam hal konsistensi aturan dan penempatan pejabat sesuai keahlian. ‎

Continue reading

• INDOPOS
• April 16, 2026
• 0 Comments

‎Koperasi Jasa Komando Merah Putih 08 ‎“Mengelola Limbah Serabut Kelapa Menjadi Komoditas Ekspor”

‎INDOPOS-Koperasi Jasa Komando Merah Putih 08 terus menunjukkan komitmennya dalam pemberdayaan masyarakat guna memperkuat ekonomi kerakyatan. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah melalui pengolahan limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomis tinggi. ‎ ‎Saat ini, koperasi telah menerima pesanan ekspor hingga 300 ton per bulan ke China. Produk unggulan yang dihasilkan berupa olahan serabut kelapa, yaitu coconut chip, yang memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional. ‎Program ini pertama kali dijalankan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, melalui Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KMP 08 Kabupaten Magelang. Dalam pelaksanaannya, koperasi melibatkan ibu rumah tangga dan masyarakat sekitar sebagai pelaku utama produksi. Hal ini menjadikan program tidak hanya berorientasi bisnis, tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan. ‎ ‎Ketua DPC KMP 08 Kabupaten Magelang, Prayono, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan di Dusun Kayuares, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran. Program ini menjadi solusi dalam mengurangi limbah sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa. ‎ ‎“Program ini bukan hanya tentang produksi, tetapi bagaimana kami memberdayakan masyarakat agar memiliki penghasilan tambahan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan,” ujarnya. ‎ ‎Ke depan, Koperasi Jasa Komando Merah Putih 08 berencana mengembangkan program ini ke berbagai daerah di Indonesia. Dengan melibatkan lebih banyak masyarakat, koperasi berharap dapat membuka lapangan kerja baru dan memperluas dampak positif bagi perekonomian desa. ‎ ‎Selain itu, koperasi juga mengharapkan dukungan dari pemerintah agar program ini dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi nasional. ‎ ‎Pengolahan limbah kelapa ini merupakan langkah awal dari pengembangan industri berbasis potensi lokal. Ke depan, berbagai produk turunan kelapa akan dikembangkan, seperti cocopeat, cocofiber, minyak kelapa, pakan ternak, pupuk, hingga produk ramah lingkungan berbasis kelapa yang memiliki daya saing global. ‎ ‎Dengan semangat “Mengelola Limbah Serabut Kelapa menjadi Komoditas Ekspor”, Koperasi Jasa Komando Merah Putih 08 optimis menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat sekaligus pelopor pengelolaan limbah berbasis pemberdayaan di Indonesia. ‎

Continue reading

• INDOPOS
• April 15, 2026
• 0 Comments

Budi Awaludin Tak Punya Keahlian Benahi Transportasi, Pramono Diingatkan Tak Asal Main Tunjuk

INDOPOS–Jakarta – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengingatkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, agar tidak sembarangan menunjuk pejabat untuk mengisi posisi strategis, khususnya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub). Menurut Khoirudin, jabatan Kadishub harus diisi oleh sosok yang benar-benar memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang transportasi. Ia menegaskan, sektor transportasi merupakan wajah utama Jakarta yang berdampak langsung pada pelayanan publik. “Gubernur harus jeli. Yang dipilih harus benar-benar mampu dan kompeten, karena ini menyangkut pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat,” tegas Khoirudin. Rencana perombakan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta memang tengah menjadi sorotan. Sejumlah nama disebut akan dilantik pada Rabu, 15 April 2026, termasuk posisi strategis di Dinas Perhubungan. Salah satu nama yang mencuat adalah Budi Awaludin, yang dikabarkan akan menggantikan Syafrin Liputo. Namun, latar belakang Budi sebagai lulusan STPDN serta rekam jejaknya di bidang pemerintahan umum dinilai belum tentu sesuai dengan kebutuhan teknis transportasi Jakarta. Terlebih, ia baru sekitar satu tahun menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa sektor transportasi akan dipimpin oleh sosok yang minim pengalaman spesifik di bidang tersebut. Kritik juga muncul terkait potensi dominasi aparatur berlatar belakang serupa di tubuh Dinas Perhubungan. Saat ini, posisi Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI juga dijabat oleh Ujang Harmawan yang memiliki latar belakang sejenis. Pengamat perkotaan Nirwono Joga menilai, tantangan transportasi Jakarta sangat kompleks, mulai dari kemacetan kronis, integrasi moda transportasi, hingga pengembangan sistem ramah lingkungan. “Kalau kedua pimpinan berasal dari latar belakang yang sama dan tidak spesifik di bidang transportasi, dikhawatirkan kurang efektif dalam menjawab tantangan yang ada,” ujar Nirwono. Ia menambahkan, tanpa pengalaman teknis yang memadai, program-program transportasi berpotensi tidak berjalan maksimal. Kini, publik menanti keputusan akhir Pramono Anung. Apakah akan mengedepankan faktor kedekatan birokrasi, atau benar-benar memilih figur dengan rekam jejak kuat di bidang transportasi untuk memimpin Dinas Perhubungan DKI Jakarta ke depan.

Continue reading

• INDOPOS
• April 15, 2026
• 0 Comments

Viral Lagu “Erika” di ITB Tuai Kecaman, Dinilai Cerminkan Perilaku Tak Pantas dan Mahasiswa

INDOPOS-Bandung – Video penampilan Orkes Semi Dangdut (OSD) Himpunan Mahasiswa Tambang (HMT) Institut Teknologi Bandung (ITB) viral di media sosial dan menuai gelombang kecaman dari masyarakat. Dalam video yang beredar, puluhan mahasiswa terlihat bernyanyi bersama membawakan lagu berjudul “Erika”. Lagu tersebut menjadi sorotan karena liriknya dinilai mengandung unsur seksual eksplisit dan dianggap melecehkan perempuan. Rekaman yang diunggah pada Senin, 13 April 2026 itu memperlihatkan suasana acara yang meriah, namun di sisi lain memicu reaksi keras publik. Banyak warganet menilai isi lagu tidak mencerminkan etika dan nilai akademik yang seharusnya dijunjung tinggi oleh mahasiswa. “Ini sangat tidak pantas. Mahasiswa seharusnya menjadi contoh, bukan justru menyanyikan lagu dengan lirik yang merendahkan perempuan,” tulis salah satu pengguna media sosial. Kritik juga datang dari berbagai kalangan masyarakat yang menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk degradasi moral di lingkungan kampus. Mereka menyayangkan adanya pembiaran terhadap konten hiburan yang dianggap vulgar dan tidak mendidik. Sejumlah pihak menilai, perilaku tersebut mencerminkan kurangnya sensitivitas gender serta lemahnya pengawasan dalam kegiatan kemahasiswaan. Lingkungan akademik, yang semestinya menjadi ruang intelektual dan pembentukan karakter, dinilai justru tercoreng oleh aksi tersebut. Selain itu, lagu “Erika” yang dibawakan secara terbuka dalam forum mahasiswa dianggap sebagai bentuk objektifikasi perempuan yang tidak bisa ditoleransi. Publik pun mendesak pihak kampus untuk memberikan klarifikasi dan mengambil langkah tegas. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak ITB terkait viralnya video tersebut. Namun, masyarakat berharap kejadian ini menjadi evaluasi serius agar kegiatan mahasiswa tetap menjunjung tinggi norma, etika, dan nilai akademik.

Continue reading

• INDOPOS
• April 15, 2026
• 0 Comments

Pemuda di Makassar Gelar Aksi “Gulingkan Prabowo-Gibran”, Netizen Sentil Nama JK

INDOPOS–MAKASSAR – Sebuah video yang memperlihatkan aksi tiga orang pemuda di Kota Makassar viral di media sosial. Dalam video tersebut, ketiganya terlihat membawa spanduk bertuliskan “Gulingkan Prabowo-Gibran” sambil berdiri dan mondar-mandir di pinggir jalan. Aksi mereka menarik perhatian lantaran tidak disertai orasi ataupun penggunaan pengeras suara sebagaimana aksi demonstrasi pada umumnya. Ketiganya justru tampak kebingungan dan tidak menunjukkan koordinasi yang jelas selama berada di lokasi. Video tersebut direkam oleh seorang pengendara mobil yang kebetulan melintas di lokasi kejadian. Dalam rekaman, tidak terlihat adanya kerumunan massa lain yang bergabung, sehingga aksi itu terkesan dilakukan secara spontan dan minim persiapan. Viralnya video ini langsung memicu beragam reaksi dari warganet. Sebagian netizen menyatakan dukungan terhadap pesan yang dibawa dalam spanduk tersebut. Namun, tidak sedikit pula yang menilai aksi tersebut terkesan tidak serius dan lebih mirip konten semata. “Demo kok cuma bertiga, tanpa orasi lagi. Ini serius atau cuma cari perhatian?” tulis salah satu netizen. Komentar lain juga menyebut aksi tersebut terlihat lucu dan tidak mencerminkan demonstrasi yang lazim, karena tidak ada penyampaian aspirasi secara terbuka. Di sisi lain, sejumlah warganet turut menyinggung nama Jusuf Kalla atau JK, tokoh asal Makassar yang belakangan kembali ramai diperbincangkan publik. Mereka mempertanyakan apakah aksi tersebut memiliki kaitan dengan sosok tersebut, meski tidak ada bukti atau keterangan resmi yang menghubungkan keduanya. Hingga saat ini, belum diketahui identitas ketiga pemuda dalam video tersebut maupun tujuan pasti dari aksi yang mereka lakukan. Pihak berwenang juga belum memberikan pernyataan resmi terkait kejadian ini. Peristiwa ini menjadi contoh bagaimana sebuah aksi kecil dapat dengan cepat menjadi viral dan memicu beragam interpretasi di ruang publik, terutama di era media sosial saat ini.

Continue reading

• INDOPOS
• April 14, 2026
• 0 Comments

Polres Metro Jakarta Pusat Ringkus Begal Pelaku Penganiayaan Anggota Damkar

INDOPOS-Polisi dari Polres Metro Jakarta Pusat berhasil meringkus seorang pelaku begal yang sebelumnya melakukan aksi penganiayaan terhadap anggota pemadam kebakaran (damkar). Dalam video yang diupload akun IG bangranistones, pelaku ditangkap di wilayah Jakarta Utara setelah sempat menjadi buronan aparat. Penangkapan ini merupakan hasil penyelidikan intensif yang dilakukan polisi usai kejadian penganiayaan yang sempat viral dan mengundang perhatian publik. Kasus ini bermula ketika korban, seorang anggota damkar, menjadi sasaran aksi kriminal pelaku. Tidak hanya melakukan perampasan, pelaku juga melakukan kekerasan fisik terhadap korban hingga mengalami luka. Pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pelaku kejahatan jalanan, khususnya begal yang meresahkan masyarakat. Saat ini, pelaku telah diamankan dan tengah menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan atau pelaku lain yang terlibat.

Continue reading

• INDOPOS
• April 14, 2026
• 0 Comments

Pengendara Motor Dipepet dan Kendaraan Akan Direbut, Korban Rekam Wajah Pelaku

INDOPOS-TANGERAN – Seorang pengendara motor mengalami peristiwa tidak menyenangkan saat melintas di Jalan Cadas Kukun, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, pada Senin (13/4/2026) sekitar pukul 10.41 WIB. Kejadian ini diduga dilakukan oleh sekelompok orang yang berperilaku layaknya pelaku begal yang menyamar atau berkedok sebagai penagih utang (debt collector). Melalui akun media sosialnya @rizkiynrr_, korban menyampaikan bahwa dirinya tiba-tiba dihadang oleh dua orang yang tidak dikenal saat melewati lokasi tersebut. Kedua orang tersebut memaksanya berhenti, lalu menuduh nomor polisi kendaraannya tidak sah dan berusaha melakukan pemeriksaan secara sepihak tanpa membawa bukti atau surat tugas resmi. Korban yang merasa tindakan tersebut tidak benar kemudian mencoba menjelaskan bahwa kendaraannya lengkap dan sah secara hukum. Namun, penjelasan itu tidak dihiraukan dan justru memicu ketegangan hingga terjadi keributan. Situasi semakin tidak terkontrol saat pelaku memberikan perlakuan yang tidak manusiawi. “Saya sangat tidak terima, mereka meludahi saya dua kali dan menendang saya meski saya masih sedang mengendarai motor. Beruntung, karena ada orang-orang di sekitar mulai berteriak dan memperhatikan, pelaku akhirnya buru-buru kabur,” ujar korban. Berdasarkan keterangan warga dan pengalaman pengguna jalan, kejadian serupa dikabarkan sudah berulang kali terjadi di titik yang sama. Pola tindakan yang dilakukan membuat masyarakat mencurigai bahwa pelaku adalah sekelompok orang yang berniat jahat atau pelaku begal yang menggunakan identitas palsu atau berkedok sebagai pihak penagih utang untuk menakut-nakuti korban. Perilaku ini dinilai sangat meresahkan karena membuat pengguna jalan merasa tidak aman saat melintas di kawasan tersebut. Menyikapi hal ini, korban mengimbau kepada masyarakat maupun pengguna jalan agar selalu berhati-hati dan waspada saat berada di lokasi tersebut. Jika mengalami hal serupa namun kendaraan yang digunakan sudah lengkap dan legal, korban mengajak untuk berani menolak tindakan yang tidak benar serta segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti.

Continue reading

• INDOPOS
• April 14, 2026
• 0 Comments

Deddy Corbuzier Sentil Program TV “Pagi Pagi Ambyar”, Ingatkan Soal Etika Bahas Mendiang Vidi Aldiano

INDOPOS-Jakarta – Deddy Corbuzier melontarkan kritik keras terhadap program televisi Pagi Pagi Ambyar terkait pembahasan mendiang Vidi Aldiano. Deddy mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan nama sahabatnya tersebut untuk kepentingan pribadi maupun konten semata. Dalam pernyataannya, Deddy menegaskan bahwa etika harus dijunjung tinggi, terutama ketika membahas sosok yang telah meninggal dunia. Ia menyayangkan jika ada tayangan yang dinilai terlalu jauh mengeksploitasi kisah atau nama Vidi demi menarik perhatian publik. “Jangan sampai nama orang yang sudah tidak ada dipakai untuk hal-hal yang tidak pantas,” tegas Deddy. Lebih lanjut, Deddy Corbuzier juga menyampaikan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam jika praktik semacam itu terus berlanjut. Ia bahkan menegaskan siap mengambil langkah serius untuk menelusuri dan menindak pihak-pihak yang dianggap memanfaatkan situasi tersebut. Pernyataan ini pun langsung menjadi sorotan publik di media sosial. Banyak warganet yang mendukung sikap Deddy, menilai bahwa apa yang disampaikannya merupakan bentuk kepedulian terhadap etika dan penghormatan kepada mendiang. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak program “Pagi Pagi Ambyar” terkait pernyataan tersebut. Namun, polemik ini kembali membuka diskusi soal batasan konten hiburan, khususnya yang menyangkut privasi dan penghormatan terhadap figur publik yang telah wafat.

Continue reading

• INDOPOS
• April 14, 2026
• 0 Comments

Warga Medan Gagalkan Aksi Begal Berkedok Debt Collector, Kendaraan Sudah Lunas Main Rampas

INDOPOS-Medan — Aksi penarikan kendaraan oleh debt collector di kawasan Jalan SM Raja, Medan Amplas, berujung ricuh setelah warga setempat turun tangan. Seorang debt collector diamankan warga usai diduga mencoba merampas kendaraan milik warga. Peristiwa tersebut terjadi pada pagi hari dan dengan cepat menarik perhatian masyarakat sekitar. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat sejumlah warga mengerumuni seorang pria yang diduga debt collector. Suasana sempat memanas karena warga menilai tindakan tersebut meresahkan. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa kendaraan yang hendak ditarik tersebut sebenarnya sudah lunas dan tidak memiliki tunggakan. Hal ini memicu kemarahan warga, karena tindakan debt collector tersebut dinilai tidak memiliki dasar dan dianggap sama seperti aksi begal yang merampas kendaraan secara paksa. Aksi penarikan pun berhasil digagalkan oleh warga. Emosi massa sempat memuncak hingga pelaku hampir menjadi sasaran amukan warga sebelum akhirnya situasi dapat dikendalikan. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait kronologi lengkap maupun status hukum debt collector tersebut. Kejadian ini kembali menjadi sorotan publik terkait praktik penarikan kendaraan oleh debt collector yang kerap menimbulkan konflik di lapangan. Warga diimbau untuk tetap tenang dan menyerahkan penanganan kasus kepada aparat berwenang agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri.

Continue reading

• INDOPOS
• April 13, 2026
• 0 Comments

Pameran Handicraft Indonesia di Tokyo Dome Dibuka, Targetkan Perluasan Pasar UMKM

INDOPOS-Tokyo — Pameran khusus produk kerajinan tangan (handicraft) Indonesia akan kembali digelar di Tokyo Dome, Jepang, pada 5–6 September 2026. Kegiatan ini menjadi ajang promosi budaya sekaligus membuka peluang bisnis bagi pelaku UMKM Indonesia untuk menembus pasar internasional. Panitia menetapkan biaya deposito peserta sebesar satu juta rupiah. Dari seluruh pendaftar, maksimal hanya 24 UMKM yang akan terseleksi secara ketat untuk mengikuti pameran tersebut. Ketua Panitia Pameran Handicraft Indonesia, Richard Susilo, menyampaikan bahwa pameran ini akan menampilkan beragam produk unggulan khas Indonesia. Mulai dari kain tradisional seperti batik dan tenun, hingga berbagai karya seni hasil tangan para pengrajin dari berbagai daerah di Tanah Air. “Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang promosi budaya Indonesia di Jepang, tetapi juga membuka peluang bisnis serta memperluas jaringan pasar internasional bagi para pelaku industri kreatif Indonesia,” ujarnya. Ia menambahkan, pihak panitia sengaja meringankan beban peserta dengan menetapkan deposito hanya satu juta rupiah, agar kesempatan terbuka lebih luas bagi UMKM Indonesia. Batas pelunasan ditetapkan hingga 30 Mei 2026. Kesuksesan penyelenggaraan tahun sebelumnya menjadi bukti tingginya minat masyarakat Jepang terhadap produk kerajinan Indonesia. Dalam dua hari pelaksanaan, pameran tersebut mampu menarik sekitar 500.000 pengunjung di Tokyo Dome. “Tidak semua bisa ikut, hanya yang benar-benar berkualitas yang dapat tampil di pameran ini,” tegas Richard. Penyelenggaraan tahun ini diharapkan dapat menarik lebih banyak pengunjung dan pembeli, sekaligus memperkuat citra positif Indonesia di pasar internasional, khususnya Jepang. Richard juga menuturkan bahwa seluruh produk yang ditampilkan merupakan hasil seleksi terbaik dari Indonesia. Produk yang dibawa meliputi tas, aksesori, sepatu, hingga berbagai bentuk kerajinan tangan lainnya yang selama ini diminati masyarakat Jepang. Antusiasme pengunjung di Tokyo Dome disebut selalu tinggi. Sejak pagi hingga sore hari, booth Indonesia tidak pernah sepi. Hal ini menunjukkan besarnya potensi pasar bagi produk handicraft Indonesia di Jepang. Selain pameran tahunan, kini juga telah hadir House of Handicraft Indonesia di Tokyo (HHT) sebagai showroom permanen. Tempat ini memungkinkan produk UMKM Indonesia dipamerkan dan dijual setiap hari, sehingga lebih mudah dikenal oleh masyarakat Jepang. Pendaftaran peserta masih dibuka hingga 30 April 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui panitia penyelenggara via WhatsApp di nomor 0859-4381-9379 atau melalui email: promosijp@gmail.com. Richard menambahkan, keberadaan showroom permanen ini menjadi solusi agar promosi tidak hanya berlangsung saat pameran. Dengan begitu, produk Indonesia dapat terus dipasarkan secara berkelanjutan di Jepang. House of Handicraft Indonesia di Tokyo sendiri telah diresmikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Jepang pada 16 Mei 2025, bersama wali kota setempat dan dihadiri puluhan pengusaha Jepang yang tertarik pada produk Indonesia. Tokyo, 13 April 2026. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• April 13, 2026
• 0 Comments

Satpol PP dan Warga Gagalkan Aksi Begal Berkedok Debt Collector di Kembangan

INDOPOS-JAKARTA — Aksi dugaan perampasan sepeda motor oleh oknum yang mengaku sebagai debt collector berhasil digagalkan oleh warga bersama anggota Satpol PP di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, Senin (13/4/2026) sore. Peristiwa terjadi sekitar pukul 15.15 WIB di Jalan Kembangan Baru, Rawa Buaya, Cengkareng. Seorang pengendara motor tiba-tiba diberhentikan secara paksa oleh sekelompok orang yang menuduh korban menunggak cicilan kendaraan selama satu tahun. Korban sempat didorong dan digiring ke arah rolling door milik warga. Namun, korban membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa sepeda motor yang digunakannya telah lunas sejak satu tahun lalu. Keributan yang terjadi menarik perhatian warga sekitar. Bersama anggota Satpol PP yang berada di lokasi, warga kemudian berusaha melerai dan mencegah aksi yang diduga sebagai upaya perampasan tersebut. Situasi sempat memanas lantaran pihak yang mengaku debt collector tetap bersikeras dengan argumennya. Meski demikian, upaya warga dan petugas berhasil menggagalkan aksi tersebut sehingga motor korban tidak jadi dibawa. Hingga kini, belum ada keterangan resmi lebih lanjut terkait identitas para pelaku maupun tindak lanjut hukum atas kejadian tersebut. Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap modus penagihan yang tidak sesuai prosedur dan segera melapor ke pihak berwajib jika mengalami kejadian serupa.

Continue reading

• INDOPOS
• April 13, 2026
• 0 Comments

Diduga Begal Berkedok Debt Collector, Driver Ojol Jadi Korban di Cileunyi

INDOPOS-BANDUNG — Aksi kriminal berkedok debt collector (DC) atau yang kerap disebut “mata elang” kembali meresahkan warga. Kali ini, seorang driver ojek online (ojol) diduga menjadi korban setelah dipepet dan digiring oleh sekelompok orang di kawasan Cinunuk, Cileunyi. Peristiwa tersebut terekam kamera warga yang kebetulan melintas di lokasi. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat beberapa pria menggunakan sepeda motor menghentikan korban di pinggir jalan. Korban tampak tidak berdaya saat dikelilingi dan diduga dipaksa menyerahkan kendaraannya. Informasi yang beredar menyebutkan, korban kemudian dibawa ke arah kawasan Tagog atas bersama sepeda motornya. Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti nasib driver ojol tersebut maupun keberadaan kendaraannya. Aksi yang diduga dilakukan oleh oknum “mata elang” ini kembali memicu kekhawatiran masyarakat, khususnya para pengemudi ojol yang kerap menjadi sasaran penarikan paksa kendaraan di jalan. Warga berharap aparat kepolisian segera turun tangan untuk menyelidiki kejadian tersebut serta menindak tegas pelaku yang meresahkan. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk berhati-hati dan segera melapor jika mengalami kejadian serupa.

Continue reading

• INDOPOS
• April 13, 2026
• 0 Comments

Dewan Adat Bamus Betawi Laporkan Penggunaan Logo Bamus, Minta Gubernur Pramono Tidak Berpihak

INDOPOS-JAKARTA — Dewan Adat Bamus Betawi menyoroti pelaksanaan agenda Lebaran Betawi yang dinilai masih berada dalam situasi dualisme organisasi. Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, Eki Pitung, menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut dan meminta pemerintah daerah bersikap netral serta adil. Menurut Eki, Lebaran Betawi merupakan agenda besar masyarakat Betawi yang seharusnya menjadi ajang pemersatu. Namun, ia menilai pelaksanaan kegiatan tersebut saat ini terkesan hanya melibatkan satu pihak, padahal konflik dualisme di tubuh Bamus Betawi belum terselesaikan. “Seharusnya kedua belah pihak dipanggil, diajak duduk bersama. Ini keinginan para orang tua Betawi agar kita bersatu. Tapi yang terjadi seolah-olah hanya satu pihak yang dibenarkan oleh pemerintah daerah,” ujar Eki. Ia juga menyoroti penggunaan logo Bamus Betawi dalam kegiatan Lebaran Betawi yang digelar di Lapangan Banteng. Menurutnya, logo tersebut merupakan hak milik Dewan Adat Bamus Betawi yang memiliki dasar hukum jelas. “Kami merasa dirugikan, bukan hanya secara moral tapi juga material. Ada nilai miliaran rupiah di situ dengan penggunaan logo yang merupakan hak kami. Karena itu, kami akan mengambil langkah hukum,” tegasnya. Ini Bukti foto-foto penggunaan logo Bamus Betawi tanpa yang akan dilaporkan  Eki menambahkan, pihaknya tetap membuka ruang penyelesaian secara kekeluargaan, namun tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum jika tidak ada titik temu. Ia juga mengingatkan potensi konflik horizontal jika persoalan ini terus berlarut. “Kami tidak ingin ribut. Tapi kalau ada keberpihakan dan ketidakadilan, ini berbahaya. Kami hanya ingin menjaga marwah Betawi,” katanya. Wakil Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, Haikal Safar, turut menegaskan pentingnya keadilan dan kepastian hukum dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Ia berharap pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator untuk menyatukan kedua pihak. “Kami meminta keadilan secara profesional dan proporsional. Jangan sampai ini menjadi bola liar yang merugikan semua pihak,” ujar Haikal. Sementara itu, Ketua LBH Dewan Adat Bamus Betawi, Sapto SH, menyatakan pihaknya tengah menyiapkan langkah hukum terkait dugaan pelanggaran penggunaan logo dan aspek legalitas organisasi. “Kami akan menempuh dua jalur hukum, pidana dan perdata, dengan mengutamakan pidana. Ini terkait dugaan pelanggaran hak cipta serta persoalan akta pendirian,” jelas Sapto. Ia menambahkan, laporan ke pihak kepolisian direncanakan akan segera dilakukan dengan menghadirkan sejumlah saksi untuk memperkuat proses hukum. Dewan Adat Bamus Betawi berharap pemerintah daerah dapat bersikap netral dan tidak memihak, serta mendorong penyelesaian konflik secara adil demi menjaga persatuan masyarakat Betawi dan kelangsungan budaya di Jakarta. KLIK VIDEO DEWAN ADAT BAMUS BETAWI:

Continue reading

• INDOPOS
• April 13, 2026
• 0 Comments

Komika Marah Pernyataan Jusuf Kalla Sakiti Umat Kristen dan Picu Perpecahan

INDOPOS-JAKARTA — Pernyataan Jusuf Kalla (JK) menuai reaksi keras dari kalangan umat Kristen. Sejumlah pihak menilai ucapan tersebut menyinggung dan melukai perasaan umat beragama, sehingga memicu polemik di ruang publik. Kontroversi ini bermula dari pernyataan JK yang disinyalir menyebut bahwa dalam ajaran Kristen terdapat konsep membunuh musuh dalam situasi tertentu. Pernyataan tersebut kemudian memicu tuduhan bahwa ia menyamakan ajaran Kristen dengan tindakan pembunuhan demi surga. Ucapan tersebut langsung mendapat respons negatif dari berbagai kalangan. Banyak umat Kristen menyatakan keberatan dan menilai pernyataan itu tidak tepat serta berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terhadap ajaran agama. Salah satu kritik keras datang dari komika Gian Luigi, yang dikenal dengan nama panggung Gianluigich. Melalui akun Instagram pribadinya, anggota komunitas Stand Up Indo tersebut secara terbuka menyampaikan kekecewaannya. Gianluca menilai pernyataan JK telah membuat umat Kristen tersinggung. Ia bahkan menyebut ucapan tersebut sebagai fitnah yang sangat keji dan tidak dapat dimaafkan. Polemik ini pun terus bergulir dan memicu perdebatan luas di masyarakat, khususnya di media sosial. Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Jusuf Kalla terkait pernyataan yang menjadi sorotan tersebut. Sejumlah pihak berharap agar polemik ini dapat segera diluruskan guna menjaga kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

Continue reading

• INDOPOS
• April 12, 2026
• 0 Comments

Eks Pejabat Pertamina Nilai Keputusan Pemerintah Tahan Harga BBM untuk Jaga Inflasi dan Stabilitas Nasional Sangat Tepat

INDOPOS-Kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai sebagai langkah tepat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Kepala Divisi Pengelolaan Anak Perusahaan dan Proyek-proyek PT Pertamina, Rasyidi HY. Dia menilai keputusan itu tepat karena dianggap berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Karena keputusan itu memiliki dampak signifikan terhadap pengendalian inflasi. “Harga minyak di Indonesia saat ini sudah tepat. Dengan tidak menaikkan harga BBM. Dengan begitu pemerintah berhasil mencegah lonjakan inflasi yang bisa berdampak luas,” ujar Rasyidi HY, Minggu (12/4/2026). Mantan Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI periode 2019-2024 itu menjelaskan, kenaikan harga BBM umumnya akan memicu kenaikan harga barang dan jasa, terutama sektor transportasi dan logistik. Kondisi tersebut pada akhirnya akan menekan daya beli masyarakat. Selain faktor ekonomi, Ketua Bamusi DKI Jakarta itu juga menyoroti aspek politik dan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Menurutnya, kenaikan harga BBM berpotensi menimbulkan gejolak di berbagai daerah. “Indonesia terdiri dari banyak pulau, sehingga distribusi sangat bergantung pada transportasi. Jika harga BBM naik, dampaknya akan terasa di seluruh wilayah dan bisa berpotensi memicu ketidakstabilan,” jelasnya. Lebih lanjut, ia menilai kebijakan ini juga berperan dalam menjaga daya beli masyarakat. Dengan harga BBM yang tetap, masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan biaya hidup yang signifikan. “Kalau harga BBM naik, daya beli masyarakat pasti turun. Ini yang dihindari pemerintah,” tambahnya. Meski demikian, ia mengakui bahwa kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap beban subsidi negara, terutama di tengah harga minyak mentah dunia yang saat ini berada di atas 100 dolar AS per barel. Jika tren kenaikan berlanjut, tekanan terhadap anggaran negara juga akan meningkat. Terkait pasokan energi, ia menilai peluang kerja sama dengan negara produsen seperti Rusia dan Nigeria dapat menjadi salah satu solusi strategis. “Rusia memiliki cadangan minyak besar dan hubungan bilateral dengan Indonesia cukup baik. Ini bisa dimanfaatkan untuk menjaga ketersediaan energi nasional,”ujarnya. Lebih lanjut, terkait dengan kebijalan menahan harga BBM, Rasyidi HY menegaskan dalam hal ini PT Pertamina hanya menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.”Keputusan ada di pemerintah. Pertamina sebagai operator hanya menjalankan sesuai arahan,” jelasnya. Secara keseluruhan, ia menilai kebijakan mempertahankan harga BBM saat ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas harga, menghindari gejolak sosial, serta mempertahankan daya beli di tengah ketidakpastian ekonomi global. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• April 12, 2026
• 0 Comments

3 Nelayan Terombang-ambing 13 Jam di Laut, Diselamatkan Pemancing di Tanjung Lesung

INDOPOS-BANTEN — Tiga nelayan dilaporkan selamat setelah terombang-ambing selama kurang lebih 13 jam di perairan Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Mereka berhasil diselamatkan oleh seorang pemancing yang melintas di lokasi kejadian. Dari video yang diupload Deni Permana melalui akun Instagram andreli_48 channel tertulis keterangan, peristiwa ini terjadi pada Sabtu, 11 April 2026. Ketiga nelayan tersebut sebelumnya diduga mengalami kendala saat melaut hingga akhirnya tidak dapat kembali ke daratan dan terombang-ambing di tengah laut dalam waktu yang cukup lama. Beruntung, seorang pemancing yang sedang berada di sekitar lokasi melihat kondisi mereka dan segera memberikan pertolongan. Aksi cepat tersebut berhasil menyelamatkan para nelayan dari potensi bahaya yang lebih besar di laut lepas. Informasi yang beredar menyebutkan, seluruh nelayan dalam kondisi selamat setelah dievakuasi. Kejadian ini kembali menjadi pengingat akan risiko tinggi yang dihadapi para nelayan saat melaut, terutama ketika menghadapi cuaca dan kondisi teknis yang tidak terduga.

Continue reading

• INDOPOS
• April 12, 2026
• 0 Comments

Ketua SIB Tahyudin Aditya Dukung Penertiban Ondel-Ondel oleh Pramono Anung, Usul Program Alih Profesi dan Apresiasi LPDP untuk Anak Betawi

INDOPOS–JAKARTA — Ketua Seniman Intelektual Betawi (SIB) yang juga Sekretaris Jenderal Bamus Betawi, Tahyudin Aditya, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam menertibkan praktik pengamen ondel-ondel di jalanan. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut dibarengi dengan solusi konkret agar tidak memutus mata pencaharian masyarakat kecil. Menurut Tahyudin, penertiban ondel-ondel yang selama ini kerap digunakan untuk mengamen memang diperlukan demi menjaga marwah budaya Betawi. Ia menilai, penggunaan ondel-ondel di jalanan tanpa pakem yang jelas berpotensi menggeser nilai sakral dan kearifan lokal yang terkandung dalam kesenian tersebut. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap nasib para pengamen yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut. “Penertiban itu baik, tapi jangan sampai memutus nafkah mereka. Kalau sampai itu terjadi, itu bisa menjadi bentuk kezaliman. Harus ada solusi yang manusiawi,” ujar Tahyudin. Sebagai solusi, SIB mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan program alih profesi bagi para pengamen ondel-ondel. Program tersebut dinilai penting agar para pelaku seni tetap memiliki sumber penghasilan yang layak. Tahyudin juga mendorong adanya pelatihan keterampilan hidup (life skill) bagi para pengamen, seperti pembuatan suvenir khas Betawi, kerajinan tangan, hingga keterampilan lain yang bisa menunjang ekonomi mereka. “Bisa dilatih membuat suvenir, kerajinan, atau keterampilan lain. Jadi mereka tetap terlibat dalam ekosistem budaya Betawi, tapi dengan cara yang lebih bermartabat dan berkelanjutan,” jelasnya. Ia menambahkan, langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat Betawi agar kebijakan pelestarian budaya tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat. Selain itu, Tahyudin turut mengapresiasi inisiatif Gubernur Pramono Anung yang menggagas program beasiswa “LPDP Jakarta” khusus bagi anak-anak Betawi berprestasi. Ia menilai program tersebut sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Betawi ke depan. “Program LPDP untuk anak Betawi ini sangat baik. Ini bentuk investasi jangka panjang agar generasi Betawi bisa bersaing dan memiliki kapasitas yang unggul,” katanya. Dengan kombinasi antara penertiban, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas pendidikan, Tahyudin berharap kebijakan yang diambil Pemprov DKI Jakarta dapat berjalan seimbang—menjaga kelestarian budaya sekaligus melindungi kesejahteraan masyarakat. “Budaya Betawi harus dijaga marwahnya, tapi masyarakatnya juga harus sejahtera. Itu yang paling penting,” tutupnya.

Continue reading

• INDOPOS
• April 12, 2026
• 0 Comments

Poros Betawi Muda Dukung Program Beasiswa LPDP Gubernur Pramono, Siapkan Generasi Muda dalam Persaingan Global

INDOPOS–JAKARTA — Sekretaris Jenderal Poros Betawi Muda, Iman Hendri, S.Hi, menyambut baik program beasiswa “LPDP Jakarta” yang digagas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Program tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam menyiapkan generasi muda Betawi agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Iman Hendri mengatakan, akses pendidikan berkualitas melalui skema beasiswa merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia, khususnya bagi anak-anak Betawi sebagai masyarakat asli Jakarta. “Ini adalah langkah yang sangat baik dan patut diapresiasi. Program LPDP untuk anak Betawi akan membuka peluang besar bagi generasi muda untuk berkembang, meningkatkan kapasitas diri, serta bersaing di berbagai bidang,” ujarnya. Menurutnya, selama ini masih banyak anak Betawi yang memiliki potensi besar namun terkendala akses dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan adanya program ini, diharapkan kesenjangan tersebut dapat diperkecil. Lebih lanjut, Poros Betawi Muda menyatakan kesiapan untuk mendukung dan menyukseskan program tersebut. Dukungan itu akan diwujudkan melalui pembinaan dan persiapan generasi muda sejak dini. “Kami siap berperan aktif menyiapkan anak-anak muda Betawi, mulai dari tingkat SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Pembinaan ini penting agar mereka tidak hanya mendapatkan beasiswa, tetapi juga mampu bersaing dan berprestasi,” jelasnya. Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan sangat penting agar program ini berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain itu, pendampingan berkelanjutan juga dibutuhkan agar para penerima beasiswa dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik. Poros Betawi Muda berharap, program LPDP Jakarta tidak hanya menjadi bantuan pendidikan semata, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak generasi unggul Betawi yang mampu berkontribusi bagi pembangunan Jakarta ke depan. “Harapannya, dari program ini lahir generasi Betawi yang cerdas, berdaya saing, dan tetap menjaga identitas budaya. Ini bukan hanya soal pendidikan, tapi juga masa depan Jakarta,” tutup Iman Hendri.

Continue reading

• INDOPOS
• April 12, 2026
• 0 Comments

Viral! Warga Tulang Bawang Sindir Jalan “Kubangan Babi”, Dedi Mulyadi Bereaksi, Bupati Jadi Sorotan

INDOPOS–TULANG BAWANG – Aksi protes warga Tulang Bawang terhadap kondisi jalan rusak viral di media sosial. Sejumlah warga membuat video satir berisi “ucapan terima kasih” kepada Bupati Tulang Bawang karena jalan di wilayah mereka tak kunjung diperbaiki hingga berubah seperti kubangan. Dalam video tersebut, warga terlihat berkumpul di tengah jalan yang rusak parah, dipenuhi genangan air dan lumpur. Dengan nada sindiran, mereka menyampaikan terima kasih karena jalan itu dinilai sudah seperti “kubangan babi” dan sulit dilalui, terutama saat hujan. Kondisi jalan yang tergenang dan berlumpur itu menunjukkan parahnya kerusakan yang dikeluhkan warga. Kendaraan roda dua maupun roda empat disebut kesulitan melintas, sehingga aktivitas masyarakat pun terganggu. Video ini langsung menuai beragam tanggapan dari warganet. Banyak yang memberikan dukungan terhadap aksi warga, sekaligus mengkritik pemerintah daerah yang dinilai lamban menangani persoalan infrastruktur dasar. Sorotan juga datang dari Dedi Mulyadi yang ikut mengomentari unggahan tersebut dengan emotikon api (🔥). Respons singkat itu dianggap sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi yang dikeluhkan warga. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terkait video viral tersebut maupun rencana perbaikan jalan yang dikeluhkan warga. Peristiwa ini kembali menegaskan pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi infrastruktur, terutama jalan yang menjadi akses vital bagi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Continue reading

• INDOPOS
• April 11, 2026
• 0 Comments

Premanisme Tanah Abang Menggila, Warga Rindu Sosok Ahok yang Bisa Bikin Tertib

INDOPOS–JAKARTA – Aksi premanisme di kawasan Tanah Abang kian meresahkan masyarakat. Berbagai praktik ilegal seperti parkir liar, pemalakan pedagang kecil hingga intimidasi terhadap pengendara terus terjadi tanpa penanganan yang jelas dan berkelanjutan. Sejumlah warga dan pedagang mengeluhkan maraknya pungutan liar yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab. Juru parkir ilegal misalnya, dengan bebas mematok tarif tanpa karcis resmi. Tak jarang, pengendara yang menolak membayar mendapat intimidasi bahkan ancaman. Tak hanya itu, pedagang kecil seperti tukang bakso juga kerap menjadi korban. Dalam beberapa kejadian, aksi premanisme bahkan berujung kekerasan. Mangkuk dagangan dipecahkan karena pedagang menolak memberikan uang setoran. “Kalau tidak kasih uang, bisa diusir atau dagangan dirusak,” ujar salah satu pedagang yang enggan disebutkan namanya. Pengendara mobil pelat luar kota juga menjadi sasaran empuk. Mereka dimintai “uang keamanan” secara paksa dengan dalih menjaga kendaraan. Praktik ini disebut sudah berlangsung lama dan seolah dibiarkan. Selain itu, sejumlah titik di Tanah Abang diduga dikuasai kelompok tertentu yang mengatur lapak dagang hingga aktivitas bongkar muat barang. Para pedagang yang ingin berjualan terpaksa membayar setoran harian agar bisa beroperasi dengan aman. Situasi ini memicu sorotan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Publik menilai, ketertiban di Tanah Abang justru hanya terlihat pada era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama. Setelah itu, pada masa Anies Baswedan hingga kini di bawah Pramono Anung, kondisi disebut kembali semrawut dan premanisme semakin marak. Peran Satuan Polisi Pamong Praja juga dipertanyakan. Penertiban dinilai tidak konsisten dan cenderung tidak menyentuh akar persoalan di lapangan. Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dianggap lebih sering bergerak setelah kasus viral di media sosial. Masyarakat menilai aparat masih bersifat reaktif, bukan preventif. “Kalau sudah ramai di medsos baru ada tindakan. Padahal ini terjadi setiap hari,” kata warga lainnya. Minimnya koordinasi antara instansi terkait juga disebut menjadi penyebab utama lemahnya penanganan. Tanpa langkah terpadu antara Pemprov, Satpol PP, dan kepolisian, praktik premanisme dinilai akan terus berulang. Hingga kini, belum terlihat adanya strategi komprehensif untuk memberantas premanisme di kawasan tersebut. Masyarakat pun berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera bertindak tegas dan konsisten demi menciptakan rasa aman di pusat perdagangan terbesar di ibu kota itu.

Continue reading

• INDOPOS
• April 11, 2026
• 0 Comments

Mediasi Buntu, Juru Parkir Duduki Gacoan Pekalongan

INDOPOS-PEKALONGAN – Mediasi antara manajemen Gacoan Pekalongan dengan para juru parkir yang berlangsung di Jalan Imam Bonjol, Kota Pekalongan, berakhir tanpa kesepakatan, Sabtu (11/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, juru parkir tetap menolak penerapan sistem parkir yang dikelola oleh vendor. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi mengancam mata pencaharian yang selama ini menjadi sumber penghasilan utama. Di sisi lain, pihak manajemen Gacoan bersikukuh mempertahankan sistem parkir berbasis vendor. Manajemen beralasan langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme serta penataan parkir agar lebih tertib dan terkelola dengan baik. Karena tidak tercapai solusi bersama (win-win solution), para juru parkir memilih tetap bertahan dan menduduki area sekitar Gacoan Pekalongan sebagai bentuk protes. Akibat kondisi tersebut, aktivitas dan pelayanan di lokasi sempat terganggu. Hingga saat ini, situasi masih belum menemui titik terang dan kedua belah pihak diharapkan dapat kembali membuka ruang dialog guna mencari solusi terbaik tanpa merugikan pihak manapun.

Continue reading

• INDOPOS
• April 11, 2026
• 0 Comments

Aksi Pemalakan di Tanah Abang: Sopir Bajaj Dipaksa Bayar hingga Rp100 Ribu, Takut Dikeroyok dan Kendaraan Dirusak

INDOPOS–Kasus praktik premanisme kembali diduga terjadi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan menyasar para pengemudi bajaj. Berdasarkan kesaksian dari salah satu sopir, para pelaku meminta uang “setoran” yang bisa mencapai Rp100.000 kepada setiap pengemudi. Menurut keterangan yang diperoleh, jika sopir menolak membayar, mereka diancam akan dipukul atau ditonjok. Selain ancaman fisik, para pelaku juga diketahui menggunakan taktik intimidasi lain, seperti meneriaki korban seolah-olah mereka adalah pencuri (maling) di depan umum, hingga merusak kendaraan bajaj milik korban. “Saya bukan tak melawan, tapi saya tiap hari nyari makan di sini. Mereka suka rese dan main keroyok, punya banyak teman, jadi kami takut jika menolak atau melawan,” ujar salah satu sopir bajaj yang menjadi korban, yang memilih untuk tidak disebutkan identitasnya demi keamanan. Para sopir mengakui bahwa mereka sulit menolak tuntutan tersebut karena takut menjadi sasaran kekerasan beramai-ramai. Padahal, uang yang diminta dinilai sangat memberatkan pendapatan harian mereka sebagai tulang punggung keluarga. Warga dan para pekerja berharap aparat penegak hukum dapat segera menindak tegas kelompok tersebut dan memberikan perlindungan yang nyata, sehingga warga dapat beraktivitas dengan aman tanpa rasa tertekan maupun takut. Berita ini disusun berdasarkan informasi dari media sosial dan kesaksian warga. Kami akan terus memantau perkembangan informasi dari pihak berwenang.

Continue reading

• INDOPOS
• April 11, 2026
• 0 Comments

Ibu Korban Pembongkaran Histeris Minta Tolong Polisi, Pak Polisi Sudah Mau Menolong, Tiba-Tiba Takut Saat Dengar Nama PT Sinarmas, Pura-pura Sakit Perut

INDOPOS-LABUHANBATU UTARA – Seorang ibu korban pembongkaran rumah tampak histeris dan nekat mencegat sepeda motor polisi demi meminta pertolongan di kawasan Labuhanbatu Utara. Ia mengaku rumahnya dibongkar oleh pihak perusahaan PT SMART. Dalam kondisi panik, ibu tersebut meminta bantuan aparat karena rumahnya diratakan. Ia juga mengaku mengalami luka di tangan saat berusaha mempertahankan tempat tinggalnya dari pembongkaran. Awalnya, petugas polisi yang melintas sempat merespons dengan membonceng ibu tersebut menuju lokasi kejadian. Namun situasi berubah ketika ibu itu menyebut bahwa pihak yang melakukan pembongkaran adalah bagian dari grup Sinar Mas. Polisi tersebut kemudian meminta sang ibu turun dengan alasan sakit perut. Sang ibu menolak turun dan menyebut petugas takut. Terjadi adu mulut singkat sebelum akhirnya polisi tetap memaksa ibu tersebut turun dari kendaraan.

Continue reading

• INDOPOS
• April 11, 2026
• 0 Comments

Parkir Liar Palak Sopir Sopir Taksi, Cuma Jemput Penumpang Ditagih Bayaran

INDOPOS-Sebuah video yang memperlihatkan dugaan praktik pungutan liar (pungli) oleh juru parkir di Kota Medan viral di media sosial dan memicu reaksi keras dari masyarakat. Dalam unggahan yang beredar, seorang juru parkir bernama Jippo Siahaan diduga meminta uang kepada sopir taksi Bluebird yang hanya berhenti kurang dari satu menit untuk menjemput penumpang di kawasan Jalan Belitung, Medan. Peristiwa tersebut langsung menjadi sorotan warga sekitar. Pasalnya, kendaraan yang dimintai uang parkir itu tidak benar-benar parkir, melainkan hanya berhenti sejenak untuk keperluan penjemputan. Meski demikian, oknum juru parkir tetap memaksa meminta bayaran. Bahkan, dalam video yang beredar, terlihat sikapnya cenderung emosional saat menagih uang kepada pengemudi. Kejadian ini kembali menambah daftar panjang keluhan masyarakat terkait praktik pungli di sejumlah titik parkir di Kota Medan. Warga menilai tindakan tersebut meresahkan, terlebih jika dilakukan kepada pengendara yang tidak menggunakan lahan parkir dalam waktu lama. Sejumlah warga berharap aparat terkait segera turun tangan untuk menertibkan oknum juru parkir yang kerap memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi. Penindakan tegas dinilai penting guna memberikan rasa aman dan keadilan bagi para pengguna jalan. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait kejadian tersebut. Namun, masyarakat mendesak agar kasus ini segera ditindaklanjuti agar tidak terus berulang di kemudian hari.

Continue reading

• INDOPOS
• April 10, 2026
• 0 Comments

Polri Hadir, Polda Sumsel Bedah Rumah untuk Masyarakat

INDOPOS-Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat dan menyambut Hari Bhayangkara ke 80, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melaksanakan Bakti Sosial yaitu program bedah rumah sebanyak 40 rumah bagi warga kurang mampu yang tersebar di wilayah hukum Polres Jajaran Polda Sumsel. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak dan dipimpin langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen. Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. beserta PJU, Kapolres Jajaran, Pemda, DPD REI Sumsel, Baznas , media dan Perwakilan pemuka masyarakat, bertempat di kecamatan SU II kelurahan 13 ulu , lorong beringin di rumah Bapak indra Irmawan yang mengalami musibah kebakaran saat malam takbiran beberapa waktu yang lalu . “Kegiatan Bakti Sosial ini bertujuan membantu meningkatkan kualitas hunian agar lebih layak, aman, dan sehat untuk ditinggali. Dengan melibatkan personel kepolisian, stake holders dan dukungan masyarakat sekitar, proses renovasi dilakukan secara gotong royong,” jelas Kapolda Sumsel Irjen. Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. Program bedah rumah akan dilaksanakan berkesinambungan , tidak hanya memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga bentuk kolaborasi yang dapat mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Diharapkan, kehadiran Polri melalui kegiatan sosial ini mampu memberikan manfaat nyata serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian di lingkungan sekitar.

Continue reading

• INDOPOS
• April 10, 2026
• 0 Comments

Preman Pemecah Mangkuk Bakso Ditangkap Polsek Tanah Abang

INDOPOS–JAKARTA – Tiga pria yang diduga melakukan pemalakan terhadap para pedagang di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, berhasil diringkus Unit Reskrim Polsek Tanah Abang. Para pelaku kerap meminta “uang jatah” sebesar Rp100 ribu kepada pedagang, bahkan ketika lapak sedang sepi pembeli. Tak hanya melakukan pemerasan, salah satu pelaku juga nekat memecahkan mangkuk bakso milik pedagang karena tidak diberi uang. Tindakan ini membuat korban ketakutan dan akhirnya melapor kepada pihak berwajib. Aksi premanisme tersebut langsung ditindaklanjuti oleh polisi yang bergerak cepat ke lokasi. Berdasarkan laporan warga dan pedagang sekitar, para pelaku sering beraksi dengan ancaman, sehingga membuat banyak pedagang enggan bersuara. Namun berkat respons cepat aparat, ketiganya berhasil diamankan tanpa perlawanan. Pihak Polsek Tanah Abang menegaskan bahwa segala bentuk premanisme, pemalakan, maupun intimidasi kepada pelaku usaha kecil tidak akan dibiarkan. Penangkapan ini menjadi bukti komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. “Kami mengimbau warga agar tidak takut melapor apabila mengalami atau melihat tindakan kejahatan seperti ini. Laporkan segera, pasti kami tindak lanjuti,” ujar pihak kepolisian. Warga dan pedagang menyambut baik langkah cepat aparat kepolisian. Mereka berharap tindakan tegas terhadap para pelaku menjadi efek jera dan mencegah kejadian serupa terulang kembali. Polisi memastikan kasus ini masih berkembang untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan atau pelaku lain yang melakukan aksi pemalakan di wilayah Tanah Abang. Masyarakat diimbau terus menjaga lingkungan dan bersama-sama melawan aksi premanisme yang meresahkan.

Continue reading

• INDOPOS
• April 10, 2026
• 0 Comments

Kremlin Sebut Prabowo Akan Berkunjung ke Rusia, Sudah Siapkan Kontak dengan Putin

INDOPOS–Presiden Rusia melalui juru bicaranya, Dmitry Peskov, mengisyaratkan bahwa Presiden Indonesia Prabowo Subianto kemungkinan akan melakukan kunjungan resmi ke Moskow dan bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin. Peskov menyampaikan hal tersebut pada Kamis waktu setempat, seraya menambahkan bahwa pengumuman resmi mengenai rencana tersebut akan disampaikan “pada waktunya”. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya permintaan global terhadap energi Rusia, terutama minyak dan gas, seiring krisis energi dunia yang mengguncang stabilitas pasar internasional. Kremlin sebelumnya menyebut banyak negara yang mengajukan permintaan tambahan pasokan energi, termasuk dari kawasan Asia. Menanggapi pertanyaan mengenai apakah pertemuan Prabowo–Putin akan mencakup pembahasan pembelian minyak Rusia, Peskov menegaskan bahwa kontak antara kedua pemimpin sedang dipersiapkan, namun belum merinci agenda detail yang akan dibicarakan. Sementara itu, pihak Istana Indonesia belum memberikan pernyataan resmi. Juru bicara Presiden Prabowo tidak segera merespons permintaan komentar dari media internasional. Prabowo Sempat Singgung Kunjungan Luar Negeri dalam Waktu Dekat Dalam Taklimat Rapat Kerja Pemerintah beberapa hari lalu, Presiden Prabowo Subianto juga sempat menyampaikan bahwa ia akan melakukan kunjungan luar negeri dalam waktu dekat. Namun, Prabowo tidak menyebutkan negara tujuan ataupun topik pembahasannya. Dengan munculnya pernyataan terbaru dari Kremlin mengenai persiapan komunikasi dengan Indonesia, spekulasi pun menguat bahwa Rusia kemungkinan besar menjadi negara yang dimaksud Prabowo dalam agenda lawatan internasional tersebut. Jika kunjungan ini terlaksana, pertemuan Prabowo dan Putin diperkirakan akan membahas kerja sama energi, perdagangan, hingga sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan kedua negara. Jika Anda ingin versi lebih formal, versi ringkas, atau versi untuk posting media sosial, saya bisa buatkan.

Continue reading

• INDOPOS
• April 10, 2026
• 0 Comments

Diduga Preman Ngamuk Hancurkan Mangkuk Bakso Karena Tak Diberi Uang “Bulanan”, Tuai Kecaman

INDOPOS-Sebuah video viral memperlihatkan aksi seorang pria yang diduga meminta uang sebesar Rp100.000 sebagai pungutan “bulanan” kepada pedagang bakso malang di wilayah Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menurut keterangan yang beredar, pedagang tersebut menolak atau tidak mampu membayar karena kondisi dagangannya yang sepi pembeli. Mengetahui hal itu, pria tersebut bertindak kasar dengan menghancurkan dan memecahkan mangkuk-mangkuk bakso milik pedagang menggunakan senjata tajam. Kejadian ini berlangsung di Jalan Taman Kebon Sirih. Akibat peristiwa tersebut, pedagang bakso malang yang menjadi korban memilih untuk tidak berjualan lagi dan memutuskan pulang ke kampung halamannya. Hingga saat ini, belum diketahui pasti waktu kejadian dan identitas pelaku. Masyarakat dan netizen meminta pihak kepolisian untuk segera menindak tegas pelaku yang dianggap tidak punya hati dan meresahkan pedagang kecil.

Continue reading

• INDOPOS
• April 10, 2026
• 0 Comments

Wapres Gibran dan Istri Jenguk AHY dan Annisa Usai Kelahiran Anak Kedua, Publik Soroti Kehangatan Dua Keluarga

INDOPOS-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama sang istri, Selvi Ananda, menjenguk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan istrinya, Annisa Pohan, setelah kelahiran anak kedua pasangan tersebut. Kunjungan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Gibran dan Selvi datang untuk memberikan ucapan selamat sekaligus mendoakan kesehatan ibu serta bayi yang baru lahir. Keduanya tampak berbincang akrab dengan AHY dan Annisa, menandai hubungan baik antara keluarga Wapres dan keluarga besar Demokrat. Menurut sumber internal, suasana pertemuan berlangsung cair dan penuh kegembiraan. AHY menyampaikan terima kasih atas perhatian Wapres dan keluarga yang menyempatkan waktu di tengah jadwal padat kenegaraan. Kelahiran anak kedua AHY dan Annisa turut menjadi sorotan publik, mengingat keluarga Yudhoyono jarang menampilkan momen pribadi secara terbuka. Kehadiran Wapres Gibran pun semakin menambah perhatian masyarakat terhadap momen bahagia tersebut. Hingga kini, belum ada keterangan resmi mengenai nama maupun detail kelahiran sang bayi, namun kondisi ibu dan anak dilaporkan sehat. Ingin dibuatkan versi soft news, versi lebih panjang, atau ditambahkan foto sesuai deskripsi?

Continue reading

• INDOPOS
• April 10, 2026
• 0 Comments

Rawan Begal Motor Berkedok DC di Sawah Besar, Warga Desak Polisi: “Kapan Ditertibkan?”

INDOPOS-Jakarta – Aksi dugaan penarikan paksa kendaraan oleh oknum yang disebut sebagai mata elang kembali terjadi di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Peristiwa tersebut menimpa seorang pria yang membonceng seorang wanita saat melintas di Jalan Pangeran Jayakarta pada siang hari. Menurut unggahan saksi mata di media sosial, korban tiba-tiba dihentikan sejumlah orang yang mengaku hendak menarik motor karena diduga menunggak cicilan selama tiga bulan. Penarikan dilakukan secara paksa di tengah jalan tanpa prosedur resmi, sehingga memicu perhatian warga sekitar. Beruntung, saksi bersama beberapa rekannya yang kebetulan melintas segera melerai dan berhasil menggagalkan upaya perampasan kendaraan tersebut. Warga menyebut kawasan Sawah Besar dan Jalan Pangeran Jayakarta kini menjadi titik rawan kejahatan, mulai dari begal berkedok debt collector, jambret, hingga aksi kriminal lain yang sering terjadi. Sejumlah pengendara sebelumnya juga melaporkan kejadian serupa. Situasi ini membuat masyarakat semakin resah dan mulai melontarkan kritik kepada pihak kepolisian. Warga menilai aparat kurang memberi pengawasan dan tindakan tegas terhadap para pelaku. “Kapan ditertibkan? Ini sudah berulang kali terjadi,” tulis salah satu warga dalam komentar di media sosial. Masyarakat berharap kepolisian segera meningkatkan patroli dan menindak tegas pelaku penarikan liar maupun aksi kriminal lainnya di wilayah tersebut. Warga juga mengimbau sesama pengendara untuk tetap waspada dan segera melapor jika mengalami intimidasi atau penarikan kendaraan tanpa dokumen resmi.

Continue reading

• INDOPOS
• April 10, 2026
• 0 Comments

Amerika Serikat Menang Perang Lawan Iran

INDOPOS“Perang berhenti bukan karena kemauan politik, tapi karena kepentingannya sudah selesai.” Back channel yang dirancang oleh AS dan Iran pada akhirnya sementara efektif menemukan escape hatch satu jam menjelang ultimatum tiba. Retorika ekstrem dan dentuman rudal disertai kilatan api di langit Timur Tengah merupakan teater unjuk kekuatan mengamankan eksistensi kekuasaan di mata rakyatnya, di depan sekutu dan lawan ideologi nya sekaligus merasionalisasi pengambilan keputusan demi kepentingan jangka pendek. Kecuali Israel, walau namanya dicantumkan bagian dari kesepakatan ceasefire namun Netanyahu tegas menyatakan Lebanon tidak termasuk. Ia akan terus melanjutkan perang dan dekapitasi kepada musuh-musuhnya sampai keadaan semuanya implode. Empat puluh hari perang dengan intensitas tinggi yang eskalatif, merusak, menghancurkan, namun terkontrol memberi perspektif bahwa ceasefire yang terjadi saat ini hanya penundaan dari perang yang lebih besar dan berbahaya di masa depan—bagaimana Iran menerima untuk stop membantu proxy yang intinya sama dengan disarmament proxy dan memutilasi kekuasaannya sendiri. Pasca 28 Februari 2026 dunia sudah tidak sama lagi dan Iran sudah berbeda. Iran telah menunjukkan kepada dunia khususnya negara-negara Teluk kekuatan militer dan keteguhannya di medan perang. Iran akan jauh lebih kuat, militan, dan membara bila menyangkut kedaulatan dan eksistensi rejim. Iran memberi pesan kuat kepada GCC untuk tidak memandang sebelah mata walau ada AS disamping mereka. Tacit deal yang diprakarsai quadrilateral pimpinan Pakistan semakin menjustifikasi lemahnya fungsi institusi formal internasional menengahi konflik yang melibatkan negara adikuasa. Walau mereka hanya menjadi pembawa pesan tanpa memiliki otoritas kuat melebihi negara yang berkonflik tapi mereka dipakai menjadi kanal oleh AS dan Iran. High Level Chess: Decoy oleh AS dan Iran Perang selama 40 hari dengan retorika ekstrem, serangan masif tapi tidak all-out. Ini persis seperti yang ada di dalam literatur disebut calibrated escalation—eskalasi yang sengaja diatur agar tidak lepas liar. Tujuannya bukan menghancurkan total lawan tapi mengubah perilaku lawan. Trump dalam perang ini melakukan ilusi tekanan maksimum dengan mengancam, tapi tidak langsung eksekusi. Menurut lembaga pemikir RAND, strategi yang dilakukan oleh Trump disebut threat inflation, ancaman lebih besar dari niat nyata yang bertujuan memaksa Iran masuk negosiasi. Trump mengumbar ancaman meledakkan power plant, kilang minyak, jembatan sebagai langkah terakhir sebelum chaos menjadi zaman batu. Di saat bersamaan Trump melakukan pembatasan kontrol dengan tidak melakukan invasi darat dan membuat Iran total kolaps. Menurut think thank AS CSIS ini disebut dominasi eskalasi tanpa eksekusi eskalasi total—tidak melewati red line Di sisi Iran dengan keteguhan, keberanian, dan ideologi kematian untuk berjuang di bawah panji Velayat-e Faqih, para pejuang di semua lini yang dipimpin oleh IRGC di tengah mode perang melakukan teater perlawanan strategis dengan membuktikan dirinya di tengah ancaman dekapitasi para pemimpinnya tetap melakukan komunikasi eskalasi kawasan dan dunia. Hormuz menjadi kekuatan leverage Iran mengancam langsung jantung pertahanan ekonomi AS dan dunia. Iran menutup Hormuz tapi tidak full. Mengaktifkan proxy tapi tidak all-out. Iran selalu menunggu preseden sebelum menyerang sebagai strategi bukan ia yang memulai perang. Banyak analis menyebut signaling through violence yang bertujuan memberi pesan: kami kuat, tidak bisa dipaksa, punya leverage global Karena bukan Iran yang memulai perang, maka ia juga melakukan kontrol chaos dengan dua tujuan menciptakan ketidakpastian dan menjaga tidak sampai pada kehancuran total—managed instability Iran secara retorika menolak semua negosiasi tapi sedang menjalankan sebuah kalkulasi yang sangat sophisticated: Iran menggunakan proxy sebagai decoy layer yang memungkinkannya meningkatkan eskalasi tapi tetap memiliki deniability. Membiarkan Poros Perlawanan Hizbullah dan Houthi beroperasi pada level yang cukup untuk mempertahankan leverage tanpa berlebihan dan tidak terkontrol. AS dan Iran melakukan strategi decoy yang sama dengan cara berbeda. AS melakukan ancaman maksimum dengan eksekusi minimum. Sedangkan Iran melakukan eskalasi nyata tapi terbatas. Hasilnya ilusi bersama tentang eskalasi. Klaim Kemenangan yang Sangat Berbahaya Kemenangan yang diklaim terlalu cepat justru membuat perdamaian hampir mustahil, mengapa? Karena semua tidak ada yang mau mundur, tidak ada yang mau kalah, dan semua merasa benar. Maka medan konflik yang masih membara ditinggalkan hanya menunggu waktu terbakar hebat kembali—apalagi Israel dari sikap dan tindakan menunjukkan perang belum selesai pada target yang ingin dicapai. Kenapa klaim kemenangan jadi sangat berbahaya? Para pihak tidak ada yang terlihat lemah dan tunduk sehingga ruang kompromi menyempit drastis— RAND menyebut succes narrative trap. AS atau Iran merasa overconfidence yang dapat mengakibatkan miskalkulasi terhadap keadaan. Bias menerima informasi intelijen tidak valid dan salah menganalisis yang disebabkan menggunakan pendekatan mirror imaging. Tekanan domestik pun dapat meningkat karena terbuai ilusi kemenangan sehingga publik menginginkan hasil nyata ditambah glorifikasi propaganda elite yang terus memanipulasi keadaan. Fakta realitas perang yang dikaburkan ini membentuk memori kolektif publik bahwa perang sudah selesai—false sense of resolution menggunakan istilah…

Continue reading

• INDOPOS
• April 9, 2026
• 0 Comments

KOMWAJA Gelar Dialog Warga: Sosialisasi Prosedur Pemasangan dan Skema Tarif PAM JAYA

INDOPOS-JAKARTA – Komunitas Warga Jaga Jakarta (KOMWAJA) menggelar Dialog Warga bertema “Sosialisasi Prosedur Pemasangan dan Skema Tarif PAM JAYA bagi Warga”. Ketua KOMWAJA, Anwar Sjani, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang jelas serta memastikan transparansi layanan air bersih bagi masyarakat. Acara yang berlangsung di Taman Bendera Puskara, Jl. Barito, Kramat Pela, Jakarta Selatan, ini menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintahan, pengelola layanan, tokoh masyarakat, hingga aktivis. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, SH, MH, turut hadir memberikan keynote speech. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya akses air bersih yang layak dan terjangkau bagi seluruh warga Jakarta serta komitmen legislatif dalam mengawal kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat. Sesi diskusi kemudian menghadirkan tiga narasumber utama: Rizal Wahyudi, Senior Manager Regional Selatan dan Pusat PAM JAYA, yang memaparkan alur teknis prosedur pemasangan baru, perpanjangan layanan, hingga rincian skema tarif yang berlaku. H. Amirullah, tokoh masyarakat, yang menyuarakan kebutuhan dan aspirasi warga mengenai layanan air bersih. Dedy Jaya Saputra, aktivis Jakarta, yang memberikan masukan terkait efisiensi layanan serta kemudahan akses bagi masyarakat. Kegiatan ini menjadi bentuk kolaborasi positif antara masyarakat dan penyedia layanan, dengan dukungan penuh dari PAM JAYA. Melalui dialog terbuka ini, Ketua KOMWAJA Anwar Sjani berharap berbagai kendala maupun pertanyaan warga mengenai administrasi dan biaya dapat terjawab, sehingga kualitas pelayanan air bersih di Ibu Kota semakin optimal dan memuaskan.

Continue reading

• INDOPOS
• April 9, 2026
• 0 Comments

Gibran Respons Usulan JK untuk Menaikkan Harga BBM: Mohon Maaf Tidak Sejalan dengan Arahan Presiden Prabowo

INDOPOS-Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka merespons permintaan Wapres ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) terkait usulan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Gibran menegaskan, usulan tersebut tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan, pemerintah sangat menghargai masukan yang disampaikan JK terkait usulan untuk menaikkan harga BBM di tengah ketidakpastian global. “Namun, mohon maaf hal tersebut tidak sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo yang secara jelas dan tegas telah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil,” kata Gibran dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4). Gibran menyatakan, agenda pemerintah saat ini bertekad untuk melakukan efisiensi dan refocusing anggaran. Hal itu penting untuk melindungi masyarakat lapisan bawah agar tidak terbebani efek berantai dari kenaikan harga BBM, seperti kenaikan harga bahan pokok, biaya transportasi, dan lain-lain. Selain itu, pemerintah juga menggalakkan akselerasi transisi menuju penggunaan kendaraan listrik dan energi terbarukan juga terus didorong. “Hari ini Bapak Presiden melakukan kunjungan ke Magelang untuk meresmikan Pabrik Perakitan Kendaraan Listrik, sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah,” imbuhnya. Sebelumnya, usulan untuk menaikkan harga BBM disampaikan oleh Jusuf Kalla (JK) pada Rabu (1/4). JK mengungkit masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat dirinya menjabat sebagai Wapres RI, menaikkan harga BBM pada 2005-2006, untuk mengurangi pemakaian BBM. “Ya, kalau mau seperti dahulu yang kita lakukan pada 2005–2006, saat krisis, yaitu dengan menaikkan harga. Supaya dengan harga naik, otomatis orang mengurangi pemakaian BBM. Mereka tidak pergi ke mana-mana jika tidak perlu. Itu bisa mengurangi setengah pemakaian BBM. Tetapi kalau diberikan harga murah, orang akan seenaknya,” tuturnya. Meski demikian, JK juga tetap mendorong masyarakat untuk kompak melakukan penghematan energi. Ia mendorong masyarakat untuk bersama-sama menggunakan transportasi umum.

Continue reading

• INDOPOS
• April 9, 2026
• 0 Comments

RSUD Cibinong Diduga Abaikan Instruksi Bupati, Pengunjung Tetap Dipungut Parkir

INDOPOS-BOGOR – Kebijakan parkir gratis yang sebelumnya diumumkan untuk RSUD Cibinong menuai polemik. Meski Bupati Bogor Rudy Susmanto telah menegaskan bahwa parkir di RSUD Cibinong digratiskan selama satu bulan—mulai 3 April hingga 3 Mei 2026—namun faktanya, para pasien dan pengunjung tetap diminta membayar biaya parkir. Sebelumnya, PT Baraya selaku pengelola parkir menyatakan telah memberikan klarifikasi dan siap menjalankan parkir gratis selama masa evaluasi oleh pemerintah daerah. Kebijakan itu diumumkan setelah muncul berbagai keluhan masyarakat terkait pungutan parkir di fasilitas kesehatan milik pemerintah tersebut. Namun, kondisi berbeda terjadi pada Rabu, 8 April 2026. Pengunjung yang datang ke RSUD Cibinong mengaku masih dikenakan tarif parkir seperti biasa. Bahkan, di area parkir terpasang tulisan bahwa parkir gratis hanya berlaku bagi pasien rawat inap, bukan untuk semua pengunjung seperti instruksi awal. Hal ini menimbulkan kekecewaan sekaligus pertanyaan publik. Banyak warga menilai RSUD Cibinong dan pengelola parkir membangkang instruksi Bupati Bogor. Warga berharap Pemkab Bogor bertindak tegas agar kebijakan yang sudah diumumkan tidak disalahartikan dan benar-benar dijalankan. Mereka menilai ketidakjelasan aturan hanya membuat masyarakat bingung, apalagi di fasilitas penting seperti rumah sakit. Hingga kini, pemerintah daerah masih melakukan evaluasi terhadap pengelolaan parkir yang dikerjakan pihak ketiga, PT Baraya. Namun masyarakat menunggu kepastian, apakah parkir benar-benar digratiskan atau tetap berbayar dalam masa evaluasi.

Continue reading

• INDOPOS
• April 9, 2026
• 0 Comments

Indonesia Bangkit, “Raksasa yang Terbangun” Kejutkan Dunia: Presiden Resmikan Pabrik Kendaraan Listrik di Magelang

INDOPOS-Magelang – Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik PT VKTR Sakti Industries di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026). Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa Indonesia memasuki era kebangkitan industri dan teknologi, bahkan menyebut bahwa “the giant is waking up”—raksasa Indonesia kini bangkit dan siap mengejutkan dunia. Presiden memuji langkah visioner VKTR yang berhasil memproduksi bus dan truk listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 40 persen, dan ditargetkan naik hingga 80 persen dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah, kata Prabowo, mendorong seluruh pemda hingga TNI membeli produk dalam negeri untuk memperkuat industri nasional. Prabowo juga menargetkan Indonesia berhenti mengimpor BBM dalam 2–3 tahun ke depan melalui program elektrifikasi 100 gigawatt dan penutupan 13 PLTD milik PLN. “Kita kuat, kita bangkit. Indonesia sangat cerah. Tahun depan kita akan bikin kejutan untuk seluruh dunia,” ujarnya. Presiden berharap VKTR kelak menjadi national champion seperti Hyundai di Korea dan Isuzu di Jepang. Ia menyebut peresmian ini sebagai tonggak penting transformasi energi bersih Indonesia. Dengan peresmian ini, Indonesia menegaskan diri bukan lagi “raksasa yang tidur”, tetapi kekuatan baru yang siap berdiri sejajar di panggung teknologi global.

Continue reading

• INDOPOS
• April 9, 2026
• 0 Comments

Diduga Begal Berkedok DC Matel Serang Ibu-Ibu di Parkiran Basement Mal Cibubur, Polisi Diminta Bertindak

INDOPOS-CIBUBUR – Aksi diduga begal berkedok debt collector (DC) kembali terjadi dan membuat warga resah. Peristiwa terbaru terjadi di area parkiran basement Trans Studio Mall Cibubur dan terekam dalam video yang diunggah akun dashcamindonesia. Dalam rekaman tersebut, terlihat dua pria mendekati sebuah mobil yang dikendarai seorang ibu. Keduanya mengetuk kaca dan memaksa pemilik kendaraan membuka pintu sambil mengaku sebagai penagih utang. Situasi itu membuat sang ibu panik hingga membunyikan klakson berkali-kali untuk meminta bantuan. Korban Tegaskan Mobil Sudah Lunas Pemilik mobil menegaskan bahwa kendaraannya sudah lunas dan dirinya tidak memiliki tunggakan apa pun. Karena itu, ia curiga bahwa kedua pria tersebut bukan debt collector resmi, melainkan begal yang menyamar. “Mobil saya sudah lunas, saya tidak punya hutang. Mereka maksa dan ngotot, makanya saya takut,” ujar pemilik mobil seperti disampaikan dalam unggahan yang beredar. Respons Warganet: Keamanan Mall Dipertanyakan Unggahan video ini langsung menuai banyak komentar. Warganet mempertanyakan keberadaan petugas keamanan mall, terutama di area basement yang seharusnya dijaga ketat. “Boleh tuntut pengelola, kenapa tidak ada satpam di parkiran?” tulis seorang warganet. Diharapkan Polisi Bertindak Tegas Korban dan warganet mendesak pihak kepolisian agar segera mengusut kasus tersebut. Modus begal berkedok debt collector dinilai semakin meresahkan, terutama karena menyasar perempuan yang sedang sendirian di area parkir tertutup. Masyarakat berharap aparat segera meningkatkan patroli dan menindak tegas para pelaku agar tidak ada lagi warga yang menjadi korban teror dan intimidasi semacam ini.

Continue reading

• INDOPOS
• April 9, 2026
• 0 Comments

Razia Dishub DKI di Plaza Senayan, Belasan Motor Diangkut, Jukir Liar Kabur

INDOPOS-Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menggelar razia parkir liar di kawasan sekitar Plaza Senayan, Jakarta Pusat. Dalam operasi yang digelar siang hari itu, belasan sepeda motor terjaring dan langsung diangkut menggunakan mobil derek. Saat petugas tiba, para juru parkir (jukir) liar yang biasa memungut uang dari pengendara terlihat panik. Mereka berlarian tunggang-langgang menghindari petugas dan menghilang tanpa mau bertanggung jawab. Warga menilai keberadaan jukir liar di lokasi tersebut memang meresahkan karena hanya mencari keuntungan tanpa mengindahkan aturan. Meski begitu, Dishub menegaskan bahwa pemilik motor yang memilih parkir di area tidak resmi juga ikut bersalah. Selain melanggar aturan, keberadaan motor yang parkir sembarangan di bahu jalan menyebabkan kemacetan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas, terutama pada jam sibuk. Petugas kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak memarkirkan kendaraan di tempat terlarang dan memanfaatkan lahan parkir resmi yang telah tersedia agar lalu lintas tetap tertib dan aman.

Continue reading

• INDOPOS
• April 9, 2026
• 0 Comments

Wajah Jambret HP di Warung Kelontong Jakarta Barat Terekam Jelas, Polisi Kok Belum Bergerak?

INDOPOS-Jakarta – Seorang pria muda nekat melakukan aksi jambret handphone di sebuah warung kelontong di Jalan Duri Utara Raya, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Korban adalah dua perempuan yang sedang berbelanja. Kejadian tersebut terekam dalam video yang kini viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat pelaku datang dengan santai berpura-pura menjadi pembeli. Tanpa diduga, ia langsung merampas ponsel yang sedang dipegang salah satu korban, kemudian melarikan diri dengan cepat. Korban yang panik langsung mengejar sambil berteriak minta tolong. Warga sekitar yang mendengar teriakan ikut membantu mengejar pelaku. Namun, pelaku berhasil melarikan diri dan membawa kabur ponsel milik korban. Menurut keterangan yang beredar, kejadian bermula saat kedua korban sedang memilih barang di warung. Pelaku yang mengenakan hoodie biru tua datang mendekat, lalu langsung melakukan aksinya dalam hitungan detik. Video yang diunggah akun @okezonecom ini memperlihatkan wajah pelaku dengan cukup jelas, meski sempat tertutup sesaat oleh gerakan tangan. Warga dan netizen kini meminta kepolisian segera bertindak. “Wajahnya kelihatan jelas di video. Polisi diminta segera identifikasi dan menangkap pelaku ini sebelum melakukan aksi lagi di tempat lain,” tulis salah satu netizen di kolom komentar. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Polres Metro Jakarta Barat mengenai penangkapan pelaku. Polisi diharapkan segera memeriksa rekaman video dan CCTV di sekitar lokasi kejadian untuk memburu pelaku. Kasus jambret HP di warung-warung kecil maupun trotoar di Jakarta masih kerap terjadi. Masyarakat diminta tetap waspada, terutama saat menggunakan ponsel di tempat umum yang ramai. #JakartaBarat #Tambora #Pencurian #JambretHP

Continue reading

• INDOPOS
• April 8, 2026
• 0 Comments

Mahfud MD Bela Saiful Muzani dari Tudingan Makar, Netizen: Wajar, Kan Mantan Konsultan Politiknya Ganjar-Mahfud

INDOPOS-Pernyataan Mahfud MD yang membela akademisi dan pendiri SMRC, Saiful Muzani, dari tudingan makar memicu perdebatan luas di media sosial. Mahfud menilai pernyataan Saiful—yang viral karena dianggap mengajak menggulingkan pemerintahan Prabowo Subianto—bukan tindakan makar, melainkan bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat dalam ruang demokrasi. Ia bahkan meminta pemerintahan Prabowo untuk introspeksi. Komentar Mahfud itu langsung menyulut respons tajam di dunia maya. Warganet pun terbelah dalam dua kubu. 🔹 Mahfud: “Itu bukan makar, jangan alergi kritik” Dalam video yang beredar, Mahfud MD menegaskan bahwa ucapan Saiful Mujani tidak memenuhi unsur makar. Ia menyebut kritik adalah bagian penting dalam demokrasi. Mahfud juga menyinggung bahwa pemerintah tidak boleh anti kritik, dan setiap suara publik—sekeras apa pun—patut didengar sebagai bahan evaluasi. 🔹 Netizen Pro-Kontra, Perdebatan Panas Pernyataan Mahfud memunculkan beragam reaksi: Pro-Mahfud: Banyak netizen menilai Mahfud benar bahwa kritik tidak bisa serta-merta dianggap makar. Mereka berpendapat apa yang disampaikan Saiful adalah analisis akademik yang wajar. Kontra-Mahfud: Tidak sedikit yang menilai pembelaan Mahfud sebagai bentuk ketidaknetralan. Sebagian netizen mengungkit hubungan lama keduanya, mengingat Saiful Mujani pernah menjadi konsultan politik pasangan Ganjar–Mahfud pada Pilpres 2024. “Jadi jelas kenapa dibela,” tulis salah satu pengguna. Ada pula yang menilai Mahfud seharusnya memberikan sikap lebih hati-hati agar tidak menimbulkan bias politik pasca-pemilu. 🔹 Saiful Mujani Sudah Bantah Tuduhan Makar Sebelumnya, Saiful Mujani telah mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah bermaksud mengajak makar. Ia menyatakan ucapannya adalah bagian dari “ekspresi politik yang konstitusional” dan tidak memuat ajakan tindakan ilegal. Meski begitu, cuplikan video yang beredar terlanjur memicu interpretasi liar, dan isu ini semakin panas setelah Mahfud ikut bersuara. 🔹 Isu Politik Memanas Kasus ini kembali memperlihatkan betapa sensitifnya isu kritik terhadap pemerintah di ruang publik. Dukungan Mahfud kepada Saiful sekaligus kritiknya kepada pemerintah membuat sebagian masyarakat memuji keberaniannya, sementara lainnya justru menilai langkah itu semakin mengaburkan batas antara akademisi, politisi, dan mantan pejabat negara. Perdebatan pun masih terus berlanjut, terutama di Instagram dan X, setelah video terkait kembali viral dan menuai ribuan komentar warganet.

Continue reading

• INDOPOS
• April 8, 2026
• 0 Comments

Saiful Muzani : Saya Tegaskan itu Bukan Makar, Tapi Sikap Politik, Ketua Bidang Komunikasi DPP MPG Purwoko : “Yang Jantan dong…Jadi Makar?”

INDOPOS-Saiful Mujani mendadak memberi klarifikasi usai video pidatonya viral karena dinilai mengajak masyarakat menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya, Saiful menegaskan bahwa ucapannya bukanlah tindakan makar, melainkan sikap politik dan bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Namun klarifikasi tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak, salah satunya datang dari Ketua Bidang Komunikasi DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG), Purwoko. Ia menilai Saiful Mujani sedang “bermain kata-kata” dan tidak berani bertanggung jawab atas pernyataannya sendiri. “Video yang viral itu jelas-jelas mengandung ajakan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo. Itu bentuk makar. Sebagai seorang pendidik dan guru besar UIN, seharusnya dia bertanggung jawab penuh atas ucapannya. Yang jantan dong,” tegas Purwoko. Menurutnya, apa yang disampaikan Saiful bukan sekadar kritik atau sikap politik, tetapi ajakan yang dapat mengancam stabilitas negara. Purwoko menambahkan bahwa sejumlah pakar juga menilai pidato tersebut mengandung unsur makar karena berisi seruan untuk menggulingkan presiden yang terpilih secara sah melalui pemilu demokratis. “Konsekuensi hukumnya jelas. Tidak bisa hanya selesai dengan klarifikasi. Kalau dibiarkan, ini akan berbahaya bagi masa depan bangsa. Nanti siapa saja bisa seenaknya memprovokasi rakyat untuk makar tanpa ada tindakan hukum,” lanjutnya. MPG menilai klarifikasi Saiful justru menunjukkan inkonsistensi dan ketidaktegasan. Mereka meminta aparat penegak hukum bersikap tegas agar tidak terjadi preseden buruk yang merusak tatanan demokrasi dan ketertiban nasional. Hingga berita ini diturunkan, polemik terkait ucapan Saiful Mujani masih menjadi perbincangan hangat di ruang publik, terutama terkait batas antara kritik politik dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai upaya makar. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• April 8, 2026
• 0 Comments

Mobil Belum Berhenti Sudah Dimintai Uang, Ibu Ini Cekcok dengan Tukang Parkir

INDOPOS-Video cekcok antara seorang pengendara mobil dan oknum tukang parkir mendadak viral di media sosial. Rekaman yang diunggah oleh akun TikTok Nora Yusra 101188 itu disebut terjadi di kawasan Belakang Balok, Kota Bukittinggi. Dalam video tersebut, terlihat pengendara yang belum sempat memarkirkan mobilnya sudah lebih dulu didatangi seorang pria yang meminta uang parkir. Pengendara pun mempertanyakan alasan dirinya langsung diminta membayar, padahal mobil belum benar-benar berhenti. Warga sekitar yang ikut mengomentari kejadian itu menggunakan bahasa Minang menyebut bahwa biasanya bayar parkir bukanlah masalah, selama petugasnya benar dan sesuai aturan. Namun cara oknum tersebut dinilai tidak benar karena meminta sebelum kendaraan terparkir. “Uda ko minta viral… baru tagak baru alun mati gai masin oto lahnyo mintak parkir,” tulis seorang netizen menyoroti kejadian itu. Warga juga menilai bila petugas parkir resmi, harusnya bisa memberikan karcis. Namun dalam video itu, pengendara menyebut dirinya tidak mendapatkan karcis parkir. “Keceknya resmi, minta karcis dak bisa mangaluaan,” keluh pengendara dalam video. Aksi oknum seperti ini dikhawatirkan merusak citra kota dan membuat pengunjung tidak nyaman. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai status oknum tersebut, apakah petugas parkir resmi atau bukan. Warganet pun ramai meminta pemerintah daerah menertibkan pungutan parkir liar yang meresahkan. Sumber: TikTok / Nora Yusra 101188, IG @sumbar.24jam

Continue reading

• INDOPOS
• April 7, 2026
• 0 Comments

Gubernur Pramono Sering Dikibuli Pejabat dan ASN DKI, Tanda Lemahnya Kepemimpinan

INDOPOS-Jakarta – Serangkaian pelanggaran yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menjadi sorotan publik. Mulai dari kasus manipulasi laporan warga dengan balasan foto berbasis AI, petugas buang sampah ke sungai, hingga penangkapan seorang pejabat ASN di Bogor karena mengganti pelat merah menjadi pelat hitam. Tak hanya itu, publik juga dikejutkan oleh temuan pejabat yang kedapatan menggunakan mobil dinas untuk mudik saat Lebaran. Rangkaian kejadian ini memicu kritik tajam terhadap kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Banyak pihak menilai Pramono gagal menjaga kedisiplinan para ASN di bawahnya dan tidak menunjukkan ketegasan dalam menindak pelanggaran. Kasus pertama yang mencuat adalah laporan warga melalui aplikasi resmi Pemprov DKI yang dibalas dengan foto AI oleh oknum petugas. Warga merasa dibohongi karena laporan penanganan justru direkayasa, bukan ditangani sebagaimana mestinya. Belum usai polemik tersebut, seorang ASN Pemprov DKI kembali membuat heboh setelah ditangkap polisi di Bogor karena mengganti pelat dinas berwarna merah menjadi pelat hitam untuk kepentingan pribadi. Aksi curang ini membuatnya dijerat pidana karena dianggap mengakali aturan negara. Tak lama berselang, publik juga menemukan seorang pejabat DKI yang menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran, padahal hal itu sudah dilarang secara tegas dalam aturan internal pemerintah daerah. Gelombang pelanggaran ini membuat publik mempertanyakan efektivitas kepemimpinan Pramono Anung. Ia dinilai kurang tegas, sehingga banyak bawahannya merasa bebas bertindak tanpa takut sanksi. “Ketidaktegasan Gubernur Pramono membuat para ASN meremehkan aturan. Tidak pernah ada sanksi tegas dan transparan yang diumumkan kepada publik,” ujar seorang pengamat kebijakan publik menanggapi kasus tersebut. Hingga kini, Pemprov DKI belum memberikan penjelasan rinci mengenai proses hukum maupun sanksi administratif terhadap para pelanggar. Publik mendesak agar Pramono Anung segera menunjukkan sikap tegas dan memperbaiki tata kelola disiplin ASN agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Continue reading

• INDOPOS
• April 7, 2026
• 0 Comments

Christine Hakim ke Solo Temui Jokowi, Sempat Bercanda Ajak Main Film: “Judulnya Jangan Ganggu Jokowi”

INDOPOS-Solo – Artis senior Christine Hakim menghadiri acara halal bihalal di Solo dan berkesempatan bertemu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Christine tidak datang sendirian, melainkan bersama rombongan yang terdiri dari sejumlah ibu-ibu yang ikut serta dalam agenda silaturahmi tersebut. Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, wartawan sempat menanyakan apakah Christine berniat mengajak Jokowi bermain film. Menanggapi pertanyaan itu, Christine Hakim memberikan jawaban santai. Dengan gaya setengah bercanda, ia menyebut kemungkinan itu ada. “Main film, judulnya ‘Jangan Ganggu Jokowi’,” kata Christine sambil tertawa ringan. Candaan itu langsung membuat suasana semakin cair. Usai acara, Christine dan rombongan berpamitan. Sebagai bentuk keramahan tuan rumah, Ibu Negara Iriana Joko Widodo memberikan oleh-oleh khas Solo berupa makanan karak kepada Christine dan para ibu-ibu yang mendampinginya. Christine terlihat bahagia menerima bingkisan tersebut dan menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat keluarga Presiden. Kunjungan ini sekaligus menunjukkan kedekatan Jokowi dengan para pelaku seni, serta kehangatan hubungan yang terbangun antara tokoh nasional dengan masyarakat yang datang bersilaturahmi.

Continue reading

• INDOPOS
• April 7, 2026
• 0 Comments

Reza Arap Mengaku Belajar Doa-doa Islam dari Ibu Walau Pendidikan di Sekolah Kristen, Saat Ini Beragama Budha Seperti Ayah

INDOPOS-Konten kreator Reza Arap kembali menjadi sorotan setelah membahas keyakinan yang dianutnya dalam sebuah video wawancara bersama komika Praz Teguh. Dalam obrolan santai tersebut, Reza secara terbuka mengaku bahwa saat ini dirinya menganut agama Buddha. Reza mengungkapkan, perjalanan spiritualnya cukup panjang. Sejak kecil, ia sudah diperkenalkan pada berbagai ajaran agama. Ibunya yang seorang muslim kerap mengajarinya doa-doa Islam, sehingga ia masih mengingat beberapa bacaan tersebut hingga kini. Tak hanya itu, Reza juga bercerita bahwa selama bersekolah di lingkungan pendidikan Kristen, ia sempat mempelajari ajaran Kristen dan membaca Alkitab. Menurutnya, pengalaman mengenal berbagai perspektif agama membuatnya lebih menghargai perbedaan keyakinan. Reza menegaskan bahwa keputusan memilih agama Buddha merupakan pilihan pribadi yang ia ambil setelah melalui pencarian panjang. Ia berharap keterbukaannya bisa dipahami dan tidak menimbulkan salah tafsir. “Orang itu punya perjalanan masing-masing. Yang penting saya tidak merugikan siapa pun,” ujarnya dalam wawancara tersebut. Pernyataan Reza Arap ini pun ramai dibahas di media sosial, dengan banyak warganet yang menilai sikap terbukanya sebagai bentuk kedewasaan dalam beragama.

Continue reading

• INDOPOS
• April 7, 2026
• 0 Comments

Fenomena “Tembok Ratapan Solo” Masuk Roblox, Kreatif atau Sindiran? Warganet Berdebat

INDOPOS-Fenomena unik kembali muncul di jagat maya setelah sejumlah konten kreator membuat video di platform gim Roblox yang menampilkan replika rumah Presiden RI ke-7, Joko Widodo, lengkap dengan bagian yang dijuluki warganet sebagai “Tembok Ratapan Solo.” Dalam berbagai unggahan, para pemain Roblox tampak membuat adegan-adegan lucu hingga dramatis di depan replika tembok tersebut. Momen itu kemudian viral dan menarik perhatian publik. Warganet pun memberikan beragam tanggapan. Sebagian menganggap aksi para kreator ini kreatif dan menghibur, karena mampu mengangkat fenomena yang sedang ramai menjadi konten yang menarik di dunia game. Namun tak sedikit pula yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk sindiran, bahkan dianggap sebagai olok-olokan terhadap rumah pribadi Presiden Jokowi di Solo. Perdebatan pun muncul di kolom komentar, mencerminkan perbedaan sudut pandang publik terhadap tren ini. Hingga kini, fenomena “Tembok Ratapan Solo” di Roblox justru semakin viral, seiring semakin banyaknya kreator yang ikut membuat versi mereka sendiri. Komentar Netizen Berbagai komentar memenuhi media sosial menanggapi munculnya replika rumah Jokowi di Roblox. Berikut sejumlah tanggapan warganet: “Kreatif sih, baru kali ini lihat fenomena nasional dibawa ke Roblox.” “Anak Roblox aja ikut merasakan vibes ‘tembok ratapan solo’ wkwkwk.” “Lucu, tapi kok kayak nyindir banget ya… jadi campur aduk lihatnya.” “Harusnya jangan kelewatan, kasihan itu rumah pribadi bukan tempat wisata.” “Gen Z kalau sudah ngonten, semua hal bisa jadi bahan. Salut sama kreativitasnya.” “Ini mah bukan kreatif lagi, udah olok-olokan level internasional.” “Roblox aja tau fenomena ini, tandanya udah viral parah.” “Beneran ngakak, karakter Roblox sampai nangis di tembok, totalitas banget.” “Bikin lucu boleh, tapi jangan sampai jadi tidak sopan.” “Fenomena baru: dari tembok dunia nyata ke tembok dunia Roblox.”

Continue reading

• INDOPOS
• April 7, 2026
• 0 Comments

Wamen PKP Fahri Hamzah Tuding Seruan Aktivis Jatuhkan Prabowo Tindakan Inkonstitusional, MPG Minta Istana Bangun Dialog Kebangsaan

INDOPOS-Jakarta – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menilai seruan sejumlah aktivis yang menyuarakan upaya penjatuhan atau penggulingan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai tindakan inkonstitusional yang tidak boleh diberi ruang. Pernyataan tersebut turut menyoroti kehadiran sejumlah tokoh, termasuk pengamat politik Saiful Mujani, dalam forum yang belakangan ramai diperbincangkan karena kritik keras terhadap pemerintahan. Menanggapi hal itu, Ketua DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Bidang Komunikasi, Purwoko, menyebut bahwa pertemuan para aktivis dan tokoh adalah bagian wajar dari kehidupan demokrasi. Menurutnya, kritik merupakan ekspresi aspirasi masyarakat yang harus dihargai. “Berkumpul, berdiskusi, bahkan menyuarakan kritik keras sekalipun adalah dinamika demokrasi. Mereka tentu membawa aspirasi sebagian masyarakat,” ujar Purwoko. Ia menilai tidak perlu ada reaksi berlebihan atas pertemuan tersebut. Justru, katanya, yang dibutuhkan adalah jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat yang kritis. Purwoko mendorong Istana untuk segera membangun ruang dialog kebangsaan yang melibatkan tokoh lintas sektor, termasuk aktivis yang bersuara keras mengenai isu penggulingan pemerintahan. “Ini momentum memperkuat komunikasi dua arah. Undang para aktivis dan tokoh masyarakat sipil agar kritik dapat tersalurkan dalam koridor konstitusi,” tegasnya. Lebih jauh, Purwoko menyampaikan bahwa jika pemerintah merasa kesulitan atau tidak mampu menggelar dialog kebangsaan secara langsung, kami dari MPG, siap menjadi fasilitator untuk mempertemukan para tokoh dan pemerintah. “Jika Istana membutuhkan pihak independen untuk menjembatani, MPG siap memfasilitasi dialog tersebut demi merawat demokrasi dan menjaga persatuan bangsa,” ungkapnya. Sementara itu, Fahri Hamzah tetap menegaskan bahwa kritik adalah hal yang sah, namun tidak boleh berkembang menjadi tindakan yang bertentangan dengan konstitusi. Hingga kini, belum ada respons resmi dari Istana terkait usulan pembentukan dialog kebangsaan maupun tawaran fasilitasi dari MPG. Purwoko Menambahkan, Pemerintah tak perlu terlalu khawatir atas kritik dan saran dari para aktivis, mereka prinsip nya pasti mendukung dan menghormati apa yg menjadi program presiden terpilih, namun perlu dipahami juga, kadang program baik dr presiden yg baik itu, kadang implementasi nya di lapangan terdapat jg kekeliruan dan pelanggaran di lapangan, contoh misalkan program MBG yg menjadi program unggulan Prabowo pada prinsip nya program ini sangat mulia dan baik, namun apabila hal hal tehnis terjadi dilapangan muncul seperti keracunan makanan, maka hal tersebut lah yg membuat reaksi dari para aktivis naluri yg menggeliat melihat fenomena tsb. Untuk itu Saran saya pemerintah agar segera membuat dialog kebangsaan untuk menyerap masukan masukan atas perbaikan pada program program Presiden tersebut dan di momentum itu lah nanti para aktivis bisa mengetahui bahwa ternyata program program Presiden yg sedang dijalankan itu ternyata baik dan pro rakyat, Tandas Purwoko kepada wartawan.

Continue reading

• INDOPOS
• April 7, 2026
• 0 Comments

Rizky Febian dan Mahalini Bawakan “Alamak”, Jokowi–Iriana Ikut Goyang di Pernikahan Putri Ajik Krisna

INDOPOS-Denpasar – Suasana meriah terjadi pada resepsi pernikahan putri Ajik Krisna, Diah, dengan pasangannya Jimmy, yang berlangsung di The Meru Sanur, Sanur Kaja, Denpasar Selatan, Bali, Minggu malam, 5 April 2026. Acara megah tersebut turut dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, yang datang memenuhi undangan keluarga Ajik Krisna. Momen tak terduga muncul saat pasangan musisi Rizky Febian dan Mahalini Raharja naik ke panggung membawakan lagu hits mereka, “Alamak”. Musik penuh groove itu langsung menghidupkan suasana, membuat para tamu undangan ikut bergoyang mengikuti irama. Dalam video yang viral di TikTok, Jokowi dan Iriana terlihat tersenyum lebar dan ikut bergoyang kecil, menikmati penampilan duo musisi tersebut. Presiden tampak santai menyapa tamu sekitar, sementara Iriana terlihat ceria mengikuti alunan musik. Kehadiran Jokowi–Iriana di pernikahan putri Ajik Krisna ini mencuri perhatian publik, menunjukkan hubungan baik antara Presiden dan keluarga besar pengusaha terkenal asal Bali tersebut. Resepsi mewah itu berlangsung penuh kehangatan, keceriaan, dan dimeriahkan oleh banyak artis serta tokoh publik. Penampilan Rizky Febian dan Mahalini menjadi salah satu sorotan utama acara, terutama karena berhasil mengajak seluruh ruangan ikut larut dalam suasana—bahkan membuat pasangan Presiden dan Ibu Negara ikut menikmati alunan “Alamak”.

Continue reading

• INDOPOS
• April 6, 2026
• 0 Comments

Netizen Pertanyakan Kinerja Gubernur Banten Andra Soni soal Sekolah Ambruk: “Seperti Tidak Peduli”

INDOPOS-BANTEN–Dua ruang kelas SDN Kutakarang 3 di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, ambruk akibat pergerakan tanah. Akibatnya, sudah empat bulan ratusan siswa terpaksa menjalani kegiatan belajar mengajar di dapur dan perpustakaan sekolah. Kondisi itu memicu gelombang kritik dari masyarakat, yang mempertanyakan perhatian Gubernur Banten Andra Soni terhadap persoalan pendidikan di wilayahnya. Guru SDN Kutakarang 3, Ade, menjelaskan bahwa kerusakan mulai terjadi sejak awal tahun 2026 dan semakin parah dari waktu ke waktu. “Sementara para siswa belajar di dapur dan perpustakaan, karena kelas sudah tidak bisa dipakai,” ujarnya, Senin (6/4/2026). Menurut Ade, dinding dan lantai ruang kelas mengalami amblas karena tanah yang labil. Padahal bangunan tersebut baru berusia satu tahun. “Itu rusak karena tanahnya bergerak, bangunan baru satu tahun,” tuturnya. Demi keselamatan, sejak Februari siswa telah dipindahkan ke ruangan darurat. Namun upaya tersebut hanya bersifat sementara. “Belum ada kepastian mau digimanakan, sudah dilaporkan ke Pemkab Pandeglang tapi belum jelas tindak lanjutnya,” tambahnya. Pihak kontraktor telah melakukan langkah awal dengan memisahkan bangunan yang rusak agar kerusakan tidak merembet. “Diputus dulu bangunannya supaya yang masih utuh tidak ikut tertarik,” kata Ade. Netizen Geram: ‘Gubernurnya Kemana?’ Kondisi memprihatinkan itu membuat warganet ramai menyuarakan kritik kepada Pemkab Pandeglang dan terutama kepada Gubernur Banten Andra Soni, yang dinilai lamban dan kurang memberikan perhatian. Sejumlah komentar netizen yang ramai beredar antara lain: “Empat bulan anak-anak belajar di dapur, masa gubernur diam saja? Kasihan siswa.” “Banten tiap tahun kasus sekolah ambruk terus. Gubernurnya ngurus apa sih?” “Ini bangunan baru setahun sudah hancur. Pengawasan proyeknya di mana? Seolah nggak peduli.” “Kalau acara seremonial cepat, tapi urusan pendidikan lambat sekali.” “Gubernur Andra Sony tolong turun ke lapangan, jangan menunggu viral dulu.” Banyak warganet juga mempertanyakan kualitas pembangunan sekolah di Banten yang masih sering bermasalah meski memakai anggaran besar. Tuntutan Gerak Cepat Pemerintah Daerah Warga sekitar meminta pemerintah provinsi dan kabupaten segera memberikan solusi permanen agar siswa bisa kembali belajar dengan nyaman dan aman. Mereka mendesak Gubernur Andra Sony menunjukkan kepedulian nyata. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemprov Banten terkait langkah penanganan maupun percepatan pembangunan ulang ruang kelas yang ambruk.

Continue reading

• INDOPOS
• April 6, 2026
• 0 Comments

Deretan Tokoh Hadiri Acara Silaturahmi yang Suarakan Penjatuhan Pemerintahan Prabowo–Gibran, Siapa Dalangnya?

INDOPOS-Jakarta – Sebuah acara silaturahmi sejumlah tokoh akademisi, aktivis, dan figur publik memantik kontroversi setelah di dalam forum tersebut muncul seruan untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo–Gibran. Acara yang semula diklaim sebagai ajang halal bihalal itu berubah menjadi panggung kritik keras terhadap pemerintahan baru, bahkan mengarah pada ajakan menggulingkan pemerintahan yang sah. Sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut, di antaranya: Saiful Mujani – pendiri SMRC yang sebelumnya sempat viral karena pernyataan terkait ajakan menggulingkan pemerintahan Prabowo. Islah Bahrawi – relawan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024, yang dalam forum itu mengeluarkan pernyataan kontroversial, menyebut Presiden Prabowo pikun hingga demensia, serta menyerukan agar Prabowo “diturunkan” bersama peserta lain. Feri Amsari – pakar hukum tata negara, yang sebelumnya dikenal kritis terhadap perubahan konstitusi dan kekuasaan presiden. Dipo Satria – aktivis yang sering tampil dalam gerakan kritik sosial-politik. Dr. Sukidi – intelektual dan akademisi yang beberapa waktu terakhir aktif menyuarakan kritik terhadap legitimasi pemerintahan baru. Ubedilah Badrun – pengamat politik dan akademisi, yang juga dikenal pernah melaporkan kasus dugaan korupsi yang menyeret keluarga penguasa. Almas Sjafrina – akademisi muda yang sebelumnya mencuat terkait uji materi batas usia capres-cawapres di MK, dan kini tampil sebagai salah satu pengkritik keras pemerintahan. Isi Seruan yang Memantik Kontroversi Dalam forum tersebut, beberapa pembicara lantang menyebut bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran adalah hasil proses yang “tidak adil”, dan mengajak peserta untuk “bersatu menurunkannya”. Seruan itu kemudian menyebar luas di media sosial, memicu reaksi dari publik yang menilai ajakan tersebut sudah melampaui batas kritik dan berpotensi menabrak hukum. Ucapan Islah Bahrawi menjadi salah satu yang paling ramai disorot karena dianggap menghina dan menyerang personal Presiden Prabowo Subianto. Sementara Saiful Mujani kembali ditegaskan publik sebagai salah satu tokoh yang sejak awal menyinggung soal potensi “penggulingan” pemerintah. Respons Publik Gelombang kecaman muncul dari warga net, yang menilai para tokoh tersebut tengah mencoba menciptakan instabilitas politik di saat pemerintahan baru bahkan belum berjalan lama. “Baru mulai kerja tapi sudah disuruh tumbang, demokrasi macam apa ini?” tulis salah satu warganet. Ada pula yang menuding acara itu bukan sekadar silaturahmi, melainkan upaya terorganisir untuk mengganggu stabilitas nasional. Isu Hukum dan Keamanan Beberapa pakar hukum menilai bahwa ajakan menggulingkan pemerintahan sah dapat masuk kategori tindakan yang diatur dalam pasal makar. Aparat keamanan pun disebut tengah memonitor perkembangan isu ini. Sementara itu, pihak Istana belum memberikan komentar resmi terkait seruan yang berasal dari acara tersebut. Namun sejumlah pendukung pemerintah meminta aparat menindak tegas pihak yang mencoba mengganggu stabilitas pemerintahan.

Continue reading

• INDOPOS
• April 6, 2026
• 0 Comments

Tokoh Anti Gibran Almas Sjafrina Bicara Turunkan Prabowo Bareng Feri Amsari, Tuai Kecaman Netizen 

INDOPOS-Kritik Keras Pencalonan Gibran: Prosesnya Rusak Marwah MK, Tak Rela Jika Gantikan Prabowo Jakarta – Pengamat dan pegiat anti-korupsi Almas Sjafrina menyatakan kekhawatiran mendalam terhadap wacana turunnya Presiden Prabowo Subianto sebelum masa jabatannya berakhir. Ia secara khusus tidak rela jika posisi presiden kelak diisi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, karena proses pencalonan Gibran sebagai cawapres dinilai telah merusak marwah Mahkamah Konstitusi (MK). Pernyataan itu disampaikan Almas Sjafrina dalam acara Halal Bihalal Pengamat bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan” yang digelar di Beranda Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (31/3/2026). “Saya tidak mempermasalahkan keberadaan seorang presiden, tetapi saya menyoroti kemungkinan jika posisi tersebut justru diisi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” ujar Almas, seperti dikutip dari rekaman acara yang dibagikan akun Sociocorner. Menurut Almas, proses yang mengantarkan Gibran maju sebagai calon wakil presiden sebelumnya telah menimbulkan polemik serius di masyarakat. Ia menilai langkah tersebut telah merusak marwah lembaga Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi penjaga konstitusi. Almas mengaku memiliki kekhawatiran tersendiri apabila skenario Prabowo turun dari jabatan terjadi tanpa kejelasan kepemimpinan berikutnya, terutama jika penggantinya adalah Gibran. “Polemik pencalonan Gibran Rakabuming Raka merusak marwah Mahkamah Konstitusi,” tegasnya. Acara tersebut menjadi forum diskusi bagi para pengamat dan intelektual untuk membahas dinamika politik terkini, termasuk wacana pergantian kepemimpinan nasional dan kebebasan berpendapat. Pernyataan Almas ini menambah daftar kritik terhadap dinasti politik yang dianggap sebagian kalangan masih membayangi pemerintahan saat ini. Sebelumnya, proses putusan MK yang membuka jalan bagi Gibran (yang saat itu belum genap 40 tahun) menuai kontroversi luas karena dianggap melanggar prinsip netralitas dan independensi lembaga yudikatif. Pernyataan Almas langsung memancing respons keras di berbagai platform media sosial. Berikut beberapa komentar warganet yang banyak disorot: “Kritik boleh, tapi bicara soal turunkan presiden itu sudah kelewat batas.” “Kalau tidak suka Gibran, jangan seret-seret isu turunkan Prabowo.” “Pengamat tapi bicaranya tidak mencerdaskan. Malah provokasi.” “MK memang bermasalah, tapi bukan alasan untuk melegitimasi wacana penggulingan pemerintah.” Sebagian warganet juga menilai bahwa Almas dan Feri Amsari sudah terlalu sering membawa narasi negatif terhadap pemerintah, sehingga setiap pernyataan mereka kerap mendapat resistensi publik.

Continue reading

• INDOPOS
• April 5, 2026
• 0 Comments

Umat Islam Harus Jadi Pelopor Perdamaian, Persatuan, dan Solusi yang Menyejukkan di Tengah Ketegangan Geopolitik

Penulis: Andi Anzhar Cakra Wijaya Wakil Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI Pusat) Bidang Politik, Hukum dan Hubungan Luar Negeri Konflik di Timur Tengah harus dilihat sebagai tragedi kemanusiaan yang membutuhkan empati global tanpa memandang latar belakang agama, suku, maupun politik. Kondisi ini mengakibatkan keprihatinan anak bangsa, termasuk Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Harapan perdamaian berkelanjutan sangat dinantikan semua pihak. Semua pihak hendaknya menempuh jalan damai melalui dialog konstruktif dan penghentian kekerasan demi masa depan generasi berikutnya. Pada momen seperti ini, peran umat Islam sebagai Rahmatan lil ‘Alamin sangat dinantikan seluruh komponen bangsa di dunia dan semesta alam. Umat Islam diharapkan menjadi pelopor perdamaian, persatuan, dan solusi yang menyejukkan, sesuai nilai-nilai Islam yang membawa rahmat untuk seluruh alam. Dukungan terhadap upaya diplomasi internasional sangat diperlukan tentunya. Penulis mengapresiasi segala bentuk mediasi dan diplomasi internasional yang bertujuan menghentikan konflik dan menciptakan stabilitas kawasan. Indonesia sebagai salah satu negara pendiri dan anggota aktif Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sejak 1969, yang bertujuan meningkatkan solidaritas antarnegara muslim, mendukung kemerdekaan Palestina, serta mendorong kerjasama ekonomi sangat dinantikan kiprahnya. Indonesia aktif dalam KTT Luar Biasa OKI, khususnya dalam mendesak penyelesaian konflik di Gaza dan memajukan perdagangan non-migas. Pada April 2026 ini, seharusnya konferensi KTT OKI digelar. Tetapi, ditunda mengingat kondisi geogolitik yang belum stabil. OKI sendiri merupakan organisasi antar-pemerintah terbesar kedua setelah PBB dengan 57 anggota. Dan, Indonesia berperan dalam mengedepankan solidaritas umat Islam serta ketertiban dunia. Pada momen saat ini, kiprah Indonesia sebagai salah satu negara pendiri dan anggota OKI sangatlah dinantikan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Wabilkhusus, negara-negara Islam di dunia.  

Continue reading

• INDOPOS
• April 5, 2026
• 0 Comments

Waduh! Laporan Parkir Liar Diduga “Dimanipulasi AI”, Kinerja Pramono Disorot Tajam

INDOPOS-Jakarta – Kepercayaan publik terhadap layanan pengaduan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali diuji. Sebuah unggahan viral di media sosial mengungkap dugaan bahwa laporan parkir liar yang disampaikan warga melalui aplikasi resmi JAKI justru ditutup dengan bukti foto yang diduga hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI). Akun Threads @seinsh menjadi sorotan setelah mengaku telah menempuh berbagai cara untuk mengatasi parkir liar di lingkungannya—mulai dari menegur langsung pelaku hingga melapor ke pihak kelurahan—namun tak membuahkan hasil. Ketika mencoba jalur resmi lewat aplikasi JAKI, ia justru menerima “tindak lanjut” berupa foto yang dinilai tidak sesuai kondisi lapangan. Dalam unggahannya, ia bahkan mempertanyakan prosedur resmi kepada staf khusus gubernur. Kekecewaan ini langsung memicu reaksi luas warganet yang menilai ada yang tidak beres dalam sistem pengaduan digital milik Pemprov DKI. Dugaan Manipulasi, Bukan Sekadar Error Kejanggalan muncul dari dua foto tindak lanjut yang menunjukkan perubahan tidak wajar—kendaraan yang semula ada tiba-tiba hilang, sementara elemen lain tetap sama. Hal ini memicu dugaan penggunaan AI untuk “mempercantik” laporan seolah masalah telah ditangani. Jika benar, ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan indikasi manipulasi administratif yang serius. Sebab, laporan warga seharusnya menjadi dasar kebijakan, bukan sekadar formalitas untuk menutup aduan. Tamparan untuk Pramono Anung – Rano Karno Kasus ini menjadi pukulan telak bagi kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Keduanya diharapkan membawa pembaruan tata kelola kota, namun justru dihadapkan pada dugaan praktik “laporan asal selesai”. Alih-alih menghadirkan solusi nyata di lapangan, sistem yang dibangun malah terkesan hanya mengejar status administratif: laporan masuk, lalu ditutup—tanpa verifikasi nyata. Padahal, parkir liar di Jakarta bukan persoalan baru. Namun hingga kini, masalah tersebut masih terus berulang, bahkan semakin berani karena lemahnya penegakan. Dalam banyak kasus, warga sudah lelah karena laporan tak kunjung ditindak serius. Krisis Kepercayaan Publik Kritik warganet pun bermunculan. Mereka mempertanyakan kredibilitas aplikasi JAKI dan komitmen Pemprov dalam menindaklanjuti keluhan warga. Bahkan ada yang menilai jika dugaan ini benar, maka sudah masuk ranah pelanggaran serius. Situasi ini menunjukkan bahwa problem Jakarta bukan hanya di lapangan, tetapi juga pada sistem birokrasi yang belum transparan dan akuntabel. Janji Evaluasi, Publik Tunggu Bukti Pihak Pemprov DKI sendiri disebut akan menelusuri kasus ini dan memberikan sanksi jika terbukti ada pelanggaran. Namun publik tentu tidak cukup hanya dengan janji. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata: audit sistem JAKI secara menyeluruh transparansi proses tindak lanjut laporan penindakan tegas terhadap oknum petugas Jika tidak, kepercayaan masyarakat bisa runtuh—dan aplikasi pengaduan hanya akan dianggap sebagai formalitas tanpa makna. Masalah Lama, Pemimpin Baru, Tapi Hasil Sama? Kasus ini menegaskan satu hal: pergantian pemimpin tidak otomatis menyelesaikan masalah klasik Jakarta. Di bawah Pramono Anung dan Rano Karno, publik berharap perubahan nyata. Namun jika laporan warga saja diduga “dimanipulasi”, maka wajar jika muncul pertanyaan besar: apakah Pemprov benar-benar bekerja, atau hanya terlihat bekerja?

Continue reading

• INDOPOS
• April 5, 2026
• 0 Comments

Preman Palak Driver Online Dekat Kantor Polisi Pelabuhan Makassar, Warganet Berang, Diduga Ada Setoran

INDOPOS-Makassar – Video aksi premanisme di depan Pelabuhan Makassar kembali memicu gelombang kemarahan publik. Seorang driver ojek online (ojol) menjadi korban pemalakan saat menjemput penumpang pada Jumat malam, 3 April 2026. Lebih ironis lagi, peristiwa itu terjadi hanya beberapa meter dari kantor polisi, namun tidak terlihat adanya tindakan dari aparat. Dalam rekaman yang viral, seorang pria tiba-tiba meminta uang parkir secara paksa kepada driver yang hanya berhenti sebentar. Pelaku bahkan sempat mengancam dan mencoba merampas ponsel milik sang driver. Sudah Sering Terjadi, Preman Seakan Kebal Hukum Menurut warga dan warganet, praktik pemalakan serupa telah berlangsung lama di area pelabuhan. Preman berkedok jukir liar disebut kerap meminta uang kepada siapa pun yang lewat atau menjemput penumpang, terutama pengemudi transportasi online. Mereka menyebut pelaku seolah kebal hukum, meski beroperasi di lokasi yang berdekatan dengan pos dan kantor polisi. Warganet Ramai Mengecam, Pertanyakan Kinerja Polisi Kolom komentar di berbagai platform dipenuhi kecaman. Banyak yang mempertanyakan mengapa aparat terkesan tidak memberikan respons apa pun, padahal kejadian semacam ini sudah diketahui publik. Beberapa komentar warganet yang mencuat: “Dekat kantor polisi tapi preman beraksi bebas. Mau sampai kapan?” “Selalu kejadian di pelabuhan, tapi tidak pernah dibereskan.” “Polisi ke mana? Atau pura-pura tidak tahu?” Lebih jauh, muncul dugaan keras dari warganet mengenai adanya setoran kepada oknum tertentu, sehingga para preman bisa terus beroperasi tanpa takut ditindak. “Kalau bebas begini, pasti ada setoran ke oknum.” “Tidak mungkin berani kalau tidak ada backing.” Masyarakat Desak Tindakan Tegas Warga berharap Polres Pelabuhan Makassar dan otoritas terkait tidak menutup mata atas maraknya premanisme tersebut. Mereka menuntut penertiban serius serta penindakan terhadap siapa pun yang terbukti membekingi para pelaku. Insiden ini menambah panjang daftar kasus premanisme di area pelabuhan, yang terus terulang karena lemahnya pengawasan dan minimnya tindakan nyata.

Continue reading

• INDOPOS
• April 5, 2026
• 0 Comments

Dapur Program Makan Bergizi Gratis Berdekatan dengan Timbunan Sampah, Warga dan Netizen Geram: “Yakin Masih Bisa Disebut Bergizi?”

INDOPOS-Jakarta Timur — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali diterpa kritik setelah sebuah video viral menunjukkan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum Badan Gizi Nasional yang berada tepat di samping tumpukan sampah besar di kawasan Cakung Timur. Dalam video tersebut tampak warga melintas di depan area dipenuhi sampah, sementara papan bertuliskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi terlihat jelas berada beberapa meter dari lokasi pembuangan. Kondisi itu memicu kekhawatiran publik atas keamanan dan kelayakan makanan yang diproduksi untuk anak sekolah dan masyarakat. Netizen Ramai-Ramai Protes: “Kok Bisa Dikasih Izin?” Kolom komentar unggahan itu dipenuhi kritik pedas dari netizen yang mempertanyakan standar kebersihan dan manajemen program MBG. Beberapa di antara mereka menuliskan: “Yakin masih bisa disebut BERGIZI?? PAK @prabowo liat nih pak 😢” – anissa_solihat “Sangat higienis 🙄” – info.cakung “Stresss” – nisa_ndeeee22 “KOK BISA DIKASIH IZIN?” – finne_henrietta “Sangat bergizi sekali 😌” – siapa_sangka_diriku “Nanti makanannya banyak laler ijonya itu 😂” – fudhingress “Kaya GK ada berita baik tentang mbg ini tiap hari 😂😂” – rival.di2235 Komentar bernada satir hingga kecemasan banyak bermunculan, memperlihatkan betapa publik menilai kondisi dapur umum tersebut tidak memenuhi standar higienitas untuk produksi makanan massal. Warga Sekitar: Sudah Lama Ada Masalah Sampah Warga sekitar yang diwawancarai dalam video juga mengaku tidak heran melihat dapur MBG berada di area tersebut. “Yes gue saksi juga lewat sini minggu lalu cuman nggak sempet video. Kasian banget siswa yang dapet MBG dari dapur ini amit amit,” ujar seorang warga bernama Ario Hafiz. Beberapa warga menilai lokasi dapur berada di area yang sejak lama menjadi tempat pembuangan sampah liar, sehingga tidak layak menjadi pusat produksi makanan. Pertanyaan Besar: Di Mana Pengawasan? Muncul sejumlah pertanyaan publik terkait kasus ini: Mengapa dapur umum program nasional ditempatkan di lokasi tidak higienis? Apakah ada survei kelayakan dan kajian risiko sebelum menentukan lokasi? Siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan standar kesehatan dapur? Apakah makanan yang diproduksi aman dari kontaminasi? Keberadaan tumpukan sampah dekat dapur umum dapat mengundang bau tidak sedap, serangga seperti lalat, serta kontaminasi udara yang berpotensi memengaruhi kualitas makanan. Desakan untuk Evaluasi Total Banyak pihak mendesak pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional untuk: segera memberikan klarifikasi, melakukan inspeksi mendadak, merelokasi dapur ke tempat yang memenuhi standar kesehatan, serta memperketat SOP produksi makanan MBG. Program MBG seharusnya menjadi solusi pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak sekolah. Namun jika pengelolaannya tak higienis, program justru dapat membahayakan kesehatan mereka yang menerima manfaat. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• April 5, 2026
• 0 Comments

Saiful Mujani Viral karena Seruan Jatuhkan Prabowo, Jejak Digital Tunjukkan Kedekatan Lamanya dengan Jusuf Kalla

INDOPOS–Jakarta – Pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, kembali menjadi pusat perhatian publik setelah potongan video dirinya viral diduga menyerukan penggulingan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan dalam forum halal bihalal dan diskusi bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan” di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (31/3/2026). Namun di tengah ramainya polemik tersebut, penelusuran jejak digital menunjukkan bahwa Saiful Mujani memiliki rekam interaksi yang cukup panjang dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Keduanya beberapa kali terlihat berada dalam forum diskusi dan analisis politik yang sama, termasuk salah satunya dalam acara yang digelar oleh Tempo beberapa tahun lalu. Pernah Satu Forum Diskusi dengan JK Dalam rekaman kegiatan yang beredar di kanal media, Saiful Mujani pernah terlibat dalam diskusi publik bersama JK saat membahas dinamika politik nasional dan demokrasi Indonesia. Interaksi tersebut menunjukkan bahwa hubungan keduanya terjalin dalam konteks akademis, diskusi publik, dan analisis politik sejak lama. Kedekatan itu bukan dalam konteks politik praktis, namun lebih pada relasi sebagai tokoh publik yang sering berada dalam ranah diskusi isu negara, di mana JK—sebagai mantan wapres—kerap menjadi narasumber, dan Saiful sebagai analis politik. Viral Setelah Diduga Serukan Ajakan Menggulingkan Pemerintahan Nama Saiful Mujani memicu kontroversi setelah potongan videonya beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, ia disebut menyampaikan bahwa “satu-satunya jalan menyelamatkan negara adalah menjatuhkan Presiden Prabowo.” Pernyataan itu langsung menuai reaksi keras dari publik dan sejumlah pihak yang menilai kalimat tersebut masuk kategori narasi inkonstitusional. Sejumlah tokoh meminta agar pernyataan tersebut ditelaah aparat penegak hukum. Hingga kini, belum ada klarifikasi lanjutan dari Saiful Mujani mengenai konteks lengkap pernyataan tersebut. Profil Singkat Saiful Mujani Saiful Mujani dikenal luas sebagai akademisi dan peneliti perilaku politik. Ia meraih gelar doktor ilmu politik dari Ohio State University, Amerika Serikat. Melalui SMRC, ia kerap merilis survei politik seperti: elektabilitas capres dan partai politik, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan, analisis peta kekuatan politik nasional. Pendapat dan analisanya sering menjadi rujukan media dan kalangan politisi, meski tak jarang memicu perdebatan. Jagad Media Masih Ramai Hingga Sabtu malam (4/4/2026), perdebatan mengenai potongan video Saiful Mujani terus bergulir di media sosial. Sebagian menganggap pernyataannya sebagai kritik keras terhadap pemerintahan, sementara sebagian lain menilai pernyataan itu berlebihan. Pihak berwenang belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah yang akan diambil atas kasus viral tersebut. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• April 4, 2026
• 0 Comments

Jakarta Jadi Kota Terpadat di Dunia Versi PBB, MPG: Langkah Jokowi Bangun IKN Terbukti Tepat

INDOPOS-Jakarta resmi dinobatkan sebagai kota terpadat di dunia berdasarkan laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam laporan tersebut, Jakarta menempati posisi pertama dengan populasi mencapai 41,9 juta jiwa, mengungguli Dhaka dan Tokyo yang selama ini langganan berada di peringkat atas. Jumlah tersebut terpaut jauh dari Dhaka, Bangladesh, yang memiliki penduduk 36,6 juta, serta Tokyo, Jepang, dengan populasi 33,4 juta jiwa. Lompatan Dhaka sendiri disebut sangat agresif, naik dari posisi kesembilan dan diprediksi menjadi kota terbesar pada 2050. MPG: Kebijakan Jokowi Membangun IKN Terbukti Tepat Menanggapi data tersebut, Ketua DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Bidang Komunikasi, Purwoko, menilai predikat Jakarta sebagai kota terpadat dunia memperlihatkan betapa cepat pertumbuhan kawasan metropolitan Indonesia itu. Menurutnya, kondisi ini sudah lama diprediksi oleh Presiden Joko Widodo, baik ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta maupun saat menjadi Presiden RI. Salah satu langkah strategis Jokowi yang disebut paling visioner adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan yang baru. “Jakarta itu ibarat madu, wajar semua orang tertarik datang dari seluruh penjuru negeri hingga akhirnya menumpuk. Dengan dibangunnya IKN, madu itu bisa dibagi sehingga pemerataan kesejahteraan dan pembangunan tercipta,” ujar Purwoko. MPG juga menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mulai berkantor di IKN. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memastikan kantor Wapres akan rampung tahun ini, sekaligus menjawab kritik sejumlah pihak terkait kepindahan sebagian aktivitas pemerintahan ke Nusantara. Ancaman Jakarta: Tenggelam & Urbanisasi Tak Terbendung Laporan PBB mengungkap bahwa pertumbuhan penduduk Jakarta sangat dipengaruhi oleh migrasi desa–kota yang masif, serupa dengan fenomena di Dhaka. Faktor ekonomi, tekanan lingkungan, hingga tingginya kebutuhan pekerjaan membuat urbanisasi menuju Jakarta terus meningkat. Jakarta juga berhadapan dengan ancaman serius berupa: Penurunan muka tanah, Kenaikan permukaan laut, dan Banjir rob berkepanjangan. PBB bahkan memperkirakan bahwa pada 2050, seperempat wilayah Jakarta akan berada di bawah permukaan laut jika tidak ada langkah mitigasi menyeluruh. Meski menghadapi ancaman tersebut, laju pertumbuhan penduduk diprediksi belum akan berhenti. Dalam 25 tahun ke depan, populasi Jabodetabek diproyeksikan bertambah 10 juta jiwa lagi. Metodologi Baru PBB yang Ubah Peta Kepadatan Dunia Peringkat kota dalam laporan terbaru ini menggunakan metodologi baru dengan kriteria: Aglomerasi area berdekatan dalam grid 1 km², Kepadatan minimal 1.500 orang/km², Total populasi minimal 50.000. Metode baru ini membuat peringkat global berubah signifikan. Misalnya, Teheran yang berpenduduk 9 juta kini kembali menjadi sorotan akibat krisis air dan pembatasan distribusi. Daftar Kota Terpadat Dunia Versi PBB 2024 Jakarta, Indonesia – 41,9 juta Dhaka, Bangladesh – 36,6 juta Tokyo, Jepang – 33,4 juta New Delhi, India – 30,2 juta Shanghai–Chiba, China – 29,6 juta Guangzhou, China – 27,6 juta Manila, Filipina – 24,7 juta Kolkata, India – 22,5 juta Seoul, Korea Selatan – 22,5 juta

Continue reading

• INDOPOS
• April 4, 2026
• 0 Comments

Pernyataan Jusuf Kalla Soal “Chaos” Juli–Agustus Picu Kegaduhan, Peringatan atau Provokasi?

INDOPOS-Pernyataan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengenai potensi terjadinya “chaos” pada Juli–Agustus 2026 memicu kegaduhan besar di media sosial. Ucapan tersebut langsung menjadi bahan perdebatan publik, menimbulkan pro dan kontra yang cukup tajam di tengah situasi politik nasional yang sensitif. Pernyataan JK yang Memantik Polemik Dalam sebuah kesempatan, Jusuf Kalla menyebut bahwa Indonesia berpotensi menghadapi situasi tidak stabil atau “chaos” di pertengahan tahun. Ia mengaitkan prediksinya dengan dinamika ekonomi dan politik yang disebutnya bisa memanas pada fase transisi pemerintahan. Meski tidak merinci bentuk “chaos” yang dimaksud, JK menekankan perlunya kewaspadaan pemerintah dan seluruh elemen bangsa untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut. Namun, penggunaan istilah itu justru memantik spekulasi luas di masyarakat. Warganet Terbelah: Antara Peringatan dan Provokasi. Tak butuh waktu lama, pernyataan JK menyebar cepat di platform X, TikTok, dan Instagram. Ribuan komentar mengalir, memperlihatkan polarisasi opini publik. Sebagian warganet menilai JK memberikan peringatan keras berdasarkan pengalamannya sebagai tokoh yang pernah dua kali menjabat sebagai Wakil Presiden. Mereka berpendapat bahwa pernyataan itu perlu dijadikan momentum untuk memperkuat kewaspadaan dan persiapan pemerintah. Namun, kelompok lainnya justru mengecam keras ucapan tersebut. Mereka menganggap prediksi “chaos” terlalu berlebihan dan berpotensi menimbulkan rasa takut di masyarakat. Tak sedikit juga yang menuduh JK melakukan provokasi politik, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil dan menjelang masa transisi kepemimpinan nasional. Kritik: Tokoh Publik Harusnya Menenangkan Beberapa komentar menyoroti bahwa tokoh sekelas Jusuf Kalla seharusnya memilih kata yang lebih menenangkan masyarakat, bukan menambah keresahan. Istilah “chaos” dinilai terlalu sensasional dan bisa memicu kekhawatiran publik, terutama bagi pelaku usaha dan kelompok rentan yang mudah terpengaruh isu ketidakpastian. Pengamat komunikasi politik juga menilai ucapan tersebut rawan dipelintir dan disalahartikan, sehingga bisa memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat. Respons Pemerintah Dinantikan Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait prediksi tersebut. Namun beberapa pihak di lingkungan pemerintahan disebut telah memantau dinamika yang berkembang di media sosial. Pernyataan JK masih ramai diperbincangkan dan diprediksi akan menjadi topik panjang dalam diskursus politik nasional. Publik kini menunggu apakah pemerintah akan memberikan klarifikasi, atau apakah JK sendiri akan meluruskan kembali konteks pernyataannya untuk meredam kegaduhan. Di tengah polarisasi opini ini, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi, sambil menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.

Continue reading

• INDOPOS
• April 4, 2026
• 0 Comments

Jukir Liar di Alfamart Rawamangun Tantang Petugas Dishub, Gubernur DKI Pramono Tak Tegas Berantas Preman Parkir

INDOPOS-Jakarta — Aksi juru parkir (jukir) liar kembali memicu keresahan warga setelah seorang oknum di area Alfamart Drive Thru Rawamangun, Jakarta Timur, terekam menantang dan mengintimidasi petugas Dinas Perhubungan (Dishub) pada Jumat 3 April 2026. Insiden terjadi saat petugas Dishub yang sedang tidak bertugas dan hanya mengenakan pakaian santai selesai membeli kopi menggunakan motor pribadinya. Saat hendak pergi dan mengucapkan terima kasih secara sopan, oknum jukir tersebut justru menghadang, menahan motor, dan meminta uang secara paksa. Penolakan membuat situasi memanas hingga hampir terjadi bentrok sebelum warga melerai. Kejadian ini memunculkan kembali kritik keras kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang dinilai tidak tegas memberantas praktik parkir liar. Warga menilai lemahnya penertiban membuat para jukir liar semakin merajalela dan bahkan berani melawan petugas resmi di lapangan. Kondisi ini bukan hanya merugikan masyarakat kecil yang menjadi korban pemalakan, tetapi juga berdampak pada para pemilik usaha. Banyak pengusaha kecil hingga ritel modern mengaku tokonya sepi karena lokasi usahanya ditongkrongi jukir liar yang kerap meminta uang secara paksa kepada pelanggan. Warga Rawamangun berharap Pemprov DKI bergerak cepat menertibkan preman parkir secara serius dan berkelanjutan, bukan sekadar operasi sesaat. Hingga kini, Dishub DKI belum memberikan keterangan resmi, sementara desakan publik agar pemerintah bertindak tegas makin menguat.

Continue reading

• INDOPOS
• April 3, 2026
• 0 Comments

Jembatan Cirahong Diduga Jadi Ajang Pungli, Warganet Geram & Desak Pemda Jawa Barat Turun Tangan

INDOPOS–Jawa Barat – Aksi dugaan pungutan liar (pungli) di Jembatan Cirahong kembali memicu kemarahan publik. Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan pengguna jalan diminta membayar ketika melintas di jembatan legendaris yang menghubungkan Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya tersebut. Dalam unggahan itu terlihat seorang pengendara motor berjalan pelan di atas jembatan, sementara narasi menyebut adanya oknum yang menarik biaya tanpa dasar yang jelas. Video tersebut pun langsung memancing gelombang kritik dari warganet. Warganet Ramai-Ramai Protes Beragam komentar muncul di media sosial, mayoritas mengungkapkan kekesalan atas praktik pungli yang dianggap meresahkan dan merugikan masyarakat. Banyak yang mempertanyakan mengapa fasilitas umum yang dikelola negara bisa diperlakukan seolah-olah milik pribadi oleh oknum tertentu. “Lewat jembatan kok bayar? Ini fasilitas umum, bukan tempat wisata,” tulis salah satu warganet. “Pemda harus turun tangan, jangan biarkan pungli berkedok keamanan atau perawatan,” komentar lainnya. Desakan kepada Pemprov & Pemda Warganet juga mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah daerah setempat untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut. Mereka meminta agar oknum yang melakukan pungli diberi sanksi tegas, serta memastikan keamanan dan ketertiban di Jembatan Cirahong kembali terjaga. Praktik pungli di jembatan tersebut bukan kali pertama menjadi sorotan. Warga setempat bahkan mengaku sudah sering melihat aksi serupa, terutama saat jembatan ramai dilintasi pengguna motor. Perlu Penataan & Pengawasan Publik menilai pemerintah harus memberikan solusi konkret, termasuk memperkuat pengawasan, memasang rambu resmi, atau menempatkan petugas yang sah agar tidak dimanfaatkan oknum. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemprov Jawa Barat maupun pemda terkait video yang viral tersebut.

Continue reading

• INDOPOS
• April 3, 2026
• 0 Comments

Siswa di Pesisir Selatan Sumbar Terpaksa Menyeberang Sungai Deras, Pemerintah Daerah Dinilai Lamban Bangun Jembatan

INDOPOS-Pesisir Selatan – Akses pendidikan kembali terhambat akibat minimnya infrastruktur. Siswa di Nagari Limau Gadang Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, terpaksa mempertaruhkan keselamatan setiap hari demi bisa pergi ke sekolah. Mereka harus menyeberangi aliran sungai Batang Lumpo yang deras tanpa jembatan memadai, Rabu (1/4/2026). Dalam video yang beredar, tampak para siswa menggunakan sebuah keranjang besi sederhana yang digantung pada tali melintasi sungai. Arus sungai terlihat begitu kuat, sementara peralatan penyeberangan tersebut jauh dari standar keamanan. Meski demikian, tidak ada pilihan lain bagi para siswa selain tetap melintasi sungai jika ingin sampai ke sekolah. Warga menilai kondisi ini terjadi karena lambannya pemerintah daerah dalam membangun jembatan penghubung yang layak. Hingga kini, akses vital tersebut tak kunjung diperbaiki meski sudah bertahun-tahun dikeluhkan masyarakat. “Ini sudah lama, tapi tetap tidak ada tindakan nyata. Anak-anak mempertaruhkan nyawa setiap hari hanya untuk sekolah,” ujar salah satu warga. Masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan segera mengambil langkah konkret untuk membangun jembatan permanen, agar aktivitas warga, terutama pelajar, tidak lagi bergantung pada alat penyeberangan darurat yang membahayakan keselamatan. Kondisi ini kembali menegaskan masih banyaknya wilayah di Sumatera Barat yang membutuhkan perhatian serius terkait pembangunan akses dasar, terutama untuk mendukung pendidikan anak-anak. Jika ingin, saya bisa buatkan judul alternatif, versi yang lebih tegas, atau versi untuk caption Instagram.

Continue reading