HOME -

Latest Post

INDOPOS
Juli 16, 2026
0 Comments

Dosen Zhejiang Industry Polytechnic College Mengajar Kelas Internasional di Universitas Borobudur

INDOPOS-Jakarta, 17 Juli 2026 – Universitas Borobudur kembali memperkuat implementasi kerja sama internasional melalui penyelenggaraan Short-Term Intensive Offline Course yang merupakan bagian dari program Transnational Educational Partnership antara Universitas Borobudur dan College of Finance and Economics, Zhejiang Industry Polytechnic College (ZIPC), Tiongkok. Program akademik ini dilaksanakan selama lima hari, mulai 13 hingga 17 Juli 2026, di lingkungan Universitas Borobudur. Kegiatan ini merupakan implementasi dari Implementation of Arrangement (IA) yang mengacu pada Note of Understanding antara Universitas Borobudur dan Zhejiang Industry Polytechnic College serta Cooperation Agreement Proyek The Silk Road Institute, yang berfokus pada pengembangan kurikulum internasional, peningkatan kualitas pembelajaran, dan penguatan kolaborasi akademik kedua institusi. Pada kesempatan tersebut, mahasiswa Program Transnational Educational Partnership memperoleh pengalaman belajar langsung dari dua akademisi internasional dari Zhejiang Industry Polytechnic College, yaitu: * Mr. Gan Quan, Vice Dean of College of Finance and Economics sekaligus Associate Professor. * Mr. Shan Hui, Associate Professor dan Full-time Teacher. Selama satu pekan, kedua dosen tamu menyampaikan mata kuliah Application and Development of Financial Robotics, yang membahas perkembangan teknologi otomasi dan robotika dalam sektor keuangan, pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), digitalisasi layanan finansial, serta implementasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi proses bisnis dan pengambilan keputusan di industri keuangan modern. Metode pembelajaran dirancang secara interaktif melalui penyampaian materi, studi kasus internasional, diskusi kelas, dan sesi tanya jawab sehingga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami praktik-praktik terkini yang diterapkan di industri global. Kehadiran dosen internasional secara langsung juga memperkaya perspektif mahasiswa terhadap perkembangan teknologi finansial dan tantangan transformasi digital di tingkat internasional. Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Borobudur, Prof. Ir. Darwati Susilastusi, M.M., menyampaikan bahwa kehadiran dosen internasional dalam proses pembelajaran merupakan bagian dari strategi universitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berorientasi global. “Universitas Borobudur terus berkomitmen menghadirkan pengalaman belajar bertaraf internasional bagi mahasiswa. Kehadiran dosen dari Zhejiang Industry Polytechnic College tidak hanya memperkaya substansi akademik, tetapi juga memberikan perspektif global mengenai perkembangan teknologi keuangan yang saat ini berkembang sangat pesat. Kami berharap kolaborasi seperti ini mampu meningkatkan kompetensi lulusan sehingga siap bersaing di tingkat internasional,” ujar Prof. Darwati. Program ini juga menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan akademik antara Universitas Borobudur dan Zhejiang Industry Polytechnic College yang telah terjalin melalui berbagai program kerja sama internasional. Ke depan, kedua institusi berkomitmen untuk terus mengembangkan kegiatan bersama, mulai dari perkuliahan kolaboratif, pertukaran dosen dan mahasiswa, pengembangan kurikulum, hingga penelitian bersama sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan tinggi yang berdaya saing global. Melalui penyelenggaraan kelas internasional ini, Universitas Borobudur kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pendidikan berkualitas yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, mendukung internasionalisasi perguruan tinggi, serta mempersiapkan lulusan yang memiliki kompetensi global sesuai kebutuhan dunia industri dan dunia kerja. (***)

INDOPOS
Juli 16, 2026
0 Comments

Purbaya Klaim Punya Skema Bayar Utang KCIC Tanpa Gunakan APBN

INDOPOS-Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah telah menyiapkan strategi untuk menyelesaikan utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tanpa harus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Purbaya mengungkapkan, skema tersebut akan dijalankan setelah proses pengalihan pengelolaan KCIC dari Danantara Indonesia ke Kementerian Keuangan rampung. Menurutnya, keputusan pengalihan sudah disetujui dan kini hanya menunggu penyelesaian administrasi. “Kita tunggu kapan diserahkan ke saya, baru kita bereskan. Sudah jelas bagaimana cara menyelesaikannya,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7). Ia menegaskan penyelesaian utang KCIC tidak harus menggunakan dana APBN. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah instrumen dan kendaraan investasi (vehicle) di luar APBN yang dapat dimanfaatkan untuk menangani kewajiban perusahaan pengelola Kereta Cepat Whoosh tersebut. “Saya punya skema tertentu, ada tools dan vehicle di luar yang sekarang ada, sehingga tidak harus memakai APBN,” jelasnya. Saat ini, KCIC masih berada di bawah pengelolaan Danantara Indonesia. Namun, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar Kementerian Keuangan mengambil alih penanganan utang perusahaan tersebut. Purbaya menjelaskan proses pengalihan kini memasuki tahap administrasi. Setelah seluruh proses antara Danantara dan Kementerian Keuangan selesai, pemerintah akan melaporkan hasilnya kepada Presiden. Sebelumnya, pada April 2026, Purbaya telah mengungkapkan bahwa pengambilalihan KCIC oleh Kementerian Keuangan tinggal menunggu penyelesaian formalitas. Pernyataan itu juga diperkuat oleh Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, yang menyebut proses tersebut sedang difinalisasi. Langkah pemerintah ini diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap pengelolaan keuangan KCIC sekaligus menjaga keberlanjutan operasional Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) tanpa menambah beban fiskal negara melalui APBN. #KeretaCepat #Whoosh #KCIC #PurbayaYudhiSadewa #KementerianKeuangan #Danantara #PrabowoSubianto #APBN #EkonomiIndonesia #Infrastruktur

INDOPOS
Juli 16, 2026
0 Comments

Prabowo Resmikan Groundbreaking LNG Abadi Masela, Proyek Energi Raksasa Penggerak Indonesia Timur

INDOPOS – Presiden Prabowo Subianto secara resmi memulai pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela yang berlokasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis (16/7/2026). Peresmian dilakukan melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa proyek LNG Abadi Masela merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur. “Saya yakin proyek ini akan menjadi pendorong kemajuan Indonesia, khususnya Indonesia Timur. Ini juga memperkuat kemandirian energi nasional dan menjadi tonggak penting bagi kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujar Prabowo. Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Maluku, khususnya warga Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang telah mendukung pembangunan proyek tersebut. Ia meminta maaf karena belum dapat hadir langsung di lokasi, namun menegaskan kedekatannya dengan masyarakat Maluku melalui sejumlah kunjungan sebelumnya, termasuk ke Pulau Moa di Kabupaten Maluku Barat Daya. Prabowo mengungkapkan, salah satu hasil kunjungannya ke Pulau Moa adalah upaya penyediaan akses air bersih bagi masyarakat setempat. Ia berharap fasilitas tersebut kini telah memberikan manfaat nyata bagi warga. Di akhir sambutannya, Presiden secara resmi membuka dimulainya pembangunan proyek tersebut. “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari Kamis, 16 Juli 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan groundbreaking Proyek Strategis Nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dimulai,” tegasnya. Proyek LNG Abadi Masela merupakan salah satu investasi energi terbesar di Indonesia dengan nilai mencapai sekitar US$20,9 miliar. Proyek ini dikembangkan oleh INPEX Masela Ltd., Pertamina, dan Petronas. Fasilitas tersebut dirancang memiliki kapasitas produksi 9,5 juta ton LNG per tahun (MTPA), pasokan gas domestik sebesar 150 MMSCFD, serta produksi sekitar 35.000 barel kondensat per hari. Pemerintah berharap proyek ini menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia, membuka lapangan kerja, meningkatkan investasi, serta memperkuat kemandirian energi nasional dalam jangka panjang. #PrabowoSubianto #LNGAbadiMasela #Groundbreaking #PSN #EnergiNasional #IndonesiaTimur #Maluku #KepulauanTanimbar #KetahananEnergi #InvestasiIndonesia

INDOPOS
Juli 16, 2026
0 Comments

Universitas Borobudur dan ZIPC Sukses Gelar Foreign Language Skill Training Bertema AI-Driven Intelligent Manufacturing Transformation

INDOPOS-Jakarta, 15 Juli 2026 – Universitas Borobudur melalui Kantor Urusan Internasional bekerja sama dengan Zhejiang Industry Polytechnic College (ZIPC), Tiongkok, sukses menyelenggarakan kegiatan internasional Foreign Language Skill Training (FLST) dengan tema AI-Driven Intelligent Manufacturing Transformation. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 15 Juli 2026, pukul 15.00–17.00 WIB di Aula Gedung B Lantai 4 Universitas Borobudur. Pelatihan ini menghadirkan Mr. Shan Hui, dosen dari ZIPC, sebagai narasumber utama. Dalam sesi pelatihan, beliau membahas perkembangan transformasi manufaktur cerdas berbasis Artificial Intelligence (AI), serta bagaimana teknologi AI berperan dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing industri di era global. Kegiatan berlangsung lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari peserta. Sebanyak 140 dosen dan mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Borobudur mengikuti pelatihan ini dengan penuh semangat. Para peserta aktif berdiskusi, mengajukan pertanyaan, dan menggali wawasan mengenai penerapan AI dalam dunia industri modern. Selain memperoleh pengetahuan baru tentang transformasi manufaktur berbasis AI, peserta juga mendapatkan manfaat berupa International Training Certificate, pengalaman pembelajaran internasional, serta insight terkini mengenai perkembangan teknologi industri masa depan. Kepala Kantor Urusan Internasional Universitas Borobudur, Dr. Roma Nova, SE., MBA, menyampaikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan kegiatan ini. Beliau menegaskan bahwa FLST merupakan salah satu bentuk komitmen Universitas Borobudur dalam memperluas kerja sama internasional dan meningkatkan kompetensi global sivitas akademika. “Kegiatan Foreign Language Skill Training ini menjadi wadah yang sangat baik bagi dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan bahasa asing sekaligus memperluas wawasan global, khususnya dalam memahami transformasi industri berbasis AI. Kami berharap kolaborasi dengan Zhejiang Industry Polytechnic College dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi penguatan kompetensi internasional sivitas akademika Universitas Borobudur,” ujar Dr. Roma Nova, SE., MBA. Melalui kegiatan ini, Universitas Borobudur kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung internasionalisasi pendidikan tinggi, pengembangan kompetensi bahasa asing, serta peningkatan kesiapan dosen dan mahasiswa menghadapi tantangan industri global di masa depan. Dengan terselenggaranya FLST 2026, diharapkan peserta dapat semakin siap berkontribusi dalam dunia akademik dan industri internasional, sekaligus menjadi bagian dari generasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi berbasis AI. (***)

INDOPOS
Juli 15, 2026
0 Comments

Sedang Cari Kampus Hukum Untuk Magister dan Doktor Hukum Terbaik di Jakarta, ini Dia

INDOPOS-Memasuki tahun akademik 2026/ 2027 yang akan dimulai perkuliahannya pada tanggal 12 September 2026, Program Magister dan Doktor Ilmu Hukum mulai menerima pendaftaran mahasiswa baru. Magister Ilmu Hukum dan Doktor Ilmu Hukum setiap semester nya selalu menjadi pilihan favorit masyarakat Indonesia untuk mengenyam pendidikan lanjut terakreditasi unggul dengan nilai 367 untuk Magister Ilmu Hukum dan 375 Doktor Ilmu Hukum menjadi bukti nyata atas keunggulan nya, ini menandakan kualitas yang sangat terjaga dan bisa dipertanggung jawabkan, ujar Dr Ahmad Redi Kaprodi MIH, sehingga kita diterima dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah pada setiap semester nya kita selalu kebanjiran mahasiswa. Apalagi setiap mahasiswa Magister Ilmu Hukum akan mendapatkan Kompetensi yang yang di keluarkan oleh BNSP untuk Mediator Kesehatan, Mining Law dan Ahli Kontrak inilah bagian keunggulan yang melekat di prodi Magister Ilmu Hukum Ujar Ahmad Redi. Masyarakat harus hati-hati dan jeli dalam memilih program studi ilmu hukum yang ditawarkan oleh Universitas dan Sekolah Tinggi Hukum. Akreditasi yang diberikan oleh BAN-PT adalah satu rujukan dan syarat mutlak yang harus diperhatikan dalam memilih perguruan tinggi yang berkualitas, pengecekan harus dilakukan apakah prodi atau institusinya terakreditasi Baik, Baik Sekali atau Unggul. Untuk dapat diterima di lapangan pekerjaan, penyesuaian bahkan untuk promosi jabatan sebaik nya memilih Prodi atau Institusi Universitas nya yang juga ter akreditasi Unggul. Banyak Universitas dan Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta khususnya PTS menawarkan perkuliahan tapi yang terakreditasi Unggul untuk seluruh jenjang strata nya berdasarkan penelusuran di Web BAN-PT. Universitas Borobudur Ter akreditasi Unggul untuk S1,S2 dan S3 Ilmu Hukum bahkan Universitas nya Juga ter akreditasi Unggul dan menjadikan kita PTS pertama yang semua strata nya terakreditasi unggul kata Prof Dr Faisal Santiago Ketua Prodi Doktor Ilmu Hukum sekaligus Direktur Pascasarjana dalam keterangannya. Dengan semua strata memiliki standar dan kualitas yang berkompeten, menjadikan program pascasarjana menjadi tempat rujukan dan yang paling di cari bagi masyarakat Indonesia untuk kuliah di Universitas Borobudur kampus terakreditasi Unggul. Bagi calon mahasiswa dan masyarakat Jakarta bahkan seluruh Indonesia yang tertarik kuliah S1,S2 dan S3 serta ingin menjadi ahli hukum tentu bisa bergabung di Universitas Borobudur yang dalam penyelenggaraan proses pendidikannya selalu mengedepankan kualitas. Sebagai bentuk kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada Universitas Borobudur adanya mahasiswa program beasiswa LPDP dan beasiswa bagi dosen dari Kemendikbudristek. Bahkan hanya Program Pascasarjana Universitas Borobudur yang secara rutin melakukan lecturing ke kampus-kampus terkemuka di Luar Negeri yang masuk kategori World Class University seperti Leiden, Utrecht University di Belanda, Oxford University (UK), Gakushin, Kanzai Gaidai University di Jepang, Hankuk dan Youngsan University di Korea Selatan dan Thammasat University di Thailand, dimana pada tanggal 2 Nopember 2026 nanti akan ada lecturing ke Utrecht, Leiden University di Belanda dan Badan Peradilan di Milan Italia serta ke euronext bursa efek di Prancis. International Conference juga menjadi agenda rutin setiap semesternya untuk menampung karya ilmiah mahasiswa untuk dapat dipublish di jurnal internasional bereputasi, pada tanggal 1 Agustus 2026 akan ada INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMIC DEVELOPMENT AND BUSINESS LAW, serta pada Bulan Oktober 2026 nanti akan dilaksanakan Internasional Conference juga di Universitas Borobudur. Di samping itu Universitas Borobudur juga menjadi anggota dari Internasional Association Law Schools (IALS) sejak tahun 2015 menancapkan menjadi kampus yang berstandar internasional dalam pelaksanaan proses belajar mengajarnya dan Tridarma Perguruan Tinggi. Di samping itu Universitas Borobudur yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati (Kalimalang) No.1 Jakarta Timur juga ter sertifikat ISO 9001 : 2015 dan ISO 21001:2018 bukti nyata bahwa tata kelola sudah berjalan dengan baik pungkas Prof Faisal Santiago. (***)

INDOPOS
Juli 15, 2026
0 Comments

Rian Hidayat Tetap Maju di Pilkades Geronggang 2026, Siap Lanjutkan Pengabdian untuk Masyaraka

INDOPOS-Kotabaru – Rian Hidayat memastikan tetap maju sebagai calon Kepala Desa Geronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) periode 2026–2033. Keputusan tersebut menjadi bukti komitmennya untuk terus mengabdi dan melanjutkan pembangunan di Desa Geronggang. Rian Hidayat menyatakan kesiapannya mengikuti seluruh tahapan Pilkades sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pencalonan ini didasari keinginan untuk melanjutkan berbagai program pembangunan desa, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong kemajuan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Saya tetap maju sebagai calon Kepala Desa Geronggang periode 2026–2033. Ini merupakan bentuk komitmen saya untuk terus mengabdi dan bekerja bersama masyarakat demi kemajuan Desa Geronggang,” ujar Rian Hidayat. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga suasana Pilkades tetap aman, damai, dan penuh kekeluargaan. Menurutnya, perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, namun persatuan dan kebersamaan harus tetap menjadi prioritas. Pilkades Geronggang periode 2026–2033 diharapkan menjadi momentum untuk memilih pemimpin desa yang mampu membawa perubahan positif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat pembangunan yang berkelanjutan di Desa Geronggang. #Pilkades2026 #DesaGeronggang #KelumpangTengah #Kotabaru #KalimantanSelatan #RianHidayat #PembangunanDesa #DemokrasiDesa

INDOPOS
Juli 12, 2026
0 Comments

‎Eki Pitung: “Jawara Bela Negara” Jadi Tujuan Utama Seminar Dewan Adat Bamus Betawi Bersama Kemendagri dan Kemenhan

INDOPOS-Jakarta – Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, Eki Pitung, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Seminar Komunikasi Politik dan Wawasan Kesatuan Kebangsaan Berbasis Kearifan Lokal yang digelar melalui kolaborasi Dewan Adat Bamus Betawi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan didukung Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Bertempat di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Sabtu 11 Juli 2026. ‎Menurut Eki Pitung, seminar tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat bela negara sekaligus memberikan ruang bagi para tokoh dan jawara dari berbagai daerah untuk berdialog mengenai wawasan kebangsaan, cinta tanah air, serta komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). ‎”Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemendagri, khususnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) melalui Direktorat Bimbingan Keormasan, serta Kementerian Pertahanan melalui Kepala Pusat Bela Negara Badan Cadangan Nasional Pertahanan. Ini merupakan langkah luar biasa karena para Jawara Betawi diberikan ruang untuk berdiskusi tentang bagaimana membangun semangat bela negara dan menjaga Merah Putih dalam bingkai NKRI,” ujar Eki Pitung. Seminar tersebut juga dihadiri berbagai perwakilan organisasi dan tokoh kearifan lokal dari berbagai wilayah Indonesia, di antaranya perwakilan Sekretaris Majelis Pecalang Bali, para pendekar dari Banten, serta tokoh-tokoh dari Indonesia Timur seperti Makassar, Flores, dan Maluku. Mengusung tema “Komunikasi Politik dan Wawasan Kesatuan Kebangsaan Berbasis Kearifan Lokal”, kegiatan berlangsung dengan antusiasme tinggi dari para peserta. Hadir sebagai narasumber utama Kepala Pusat Bela Negara Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Luhut, serta Direktur Bimbingan Keormasan Ditjen Polpum Kemendagri, Chandra. Sementara Eki Pitung turut menjadi narasumber pendamping yang menyampaikan perspektif mengenai peran masyarakat adat dan jawara dalam menjaga persatuan bangsa. Kegiatan tersebut juga menghadirkan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Akmal Malik, sebagai keynote speaker. Selain itu, Mayjen TNI (Purn.) Fauka Noor Farid turut memberikan arahan dan motivasi kepada peserta, sekaligus menggaungkan semangat “Jawara Bela Negara” sebagai bentuk komitmen menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. ‎Eki Pitung berharap seminar ini menjadi langkah awal terbentuknya wadah nasional yang menghimpun para penggiat kearifan lokal, jawara, pendekar, dan tokoh adat dari seluruh Indonesia untuk berkontribusi dalam program bela negara. ‎”Harapannya ke depan dapat dibentuk sebuah lembaga yang mewadahi para punggawa kearifan lokal sebagai mitra strategis dalam memperkuat bela negara, menumbuhkan cinta tanah air, menjaga wilayah, serta memperkokoh keutuhan NKRI,” tutupnya. Agar tak terjadi Gesekan antar Etnis . Turut Mejaga tanggung Jawab terhadap Keamanan di Wikayah serta Menjaga Persaudaraan sesama Anak Bangsa. (***)

INDOPOS
Juli 11, 2026
0 Comments

Pembangunan Jakarta Menuju Kota Global, Penguatan Kualitas SDM jadi Syarat ‎

‎INDOPOS-Jakarta – Pembangunan Jakarta sebagai kota global harus dimulai dari penguatan kualitas SDM. Untuk itu Pemprov DKI menjadikan peningkatan akses pendidikan sebagai prioritas melalui perluasan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga program beasiswa. ‎ ‎Hal itu diungkapkan Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim, dalam diskusi Serius Tapi Santai Aktivis Jakarta Tentang Jakarta Menuju Kota Global bertema “Akselerasi Pembangunan Jakarta Menuju Kota Global” yang digelar Forum Lintas Aktivis Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/7/2026). ‎ ‎“Jakarta kini tidak lagi bersaing dengan kota-kota lain di Indonesia, melainkan harus mampu bersaing dengan kota-kota besar dunia,” ujar Chico. ‎ ‎Transformasi Jakarta menuju kota global sendiri menurut Chico, terus menjadi agenda pemerintah daerah melalui penguatan kerja sama internasional, pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan daya saing kota di berbagai sektor. ‎Sementara itu Direktur Utama PT PAM Jaya (Perseroda) Arief Nasrudin yang juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut menjelaskan ketersediaan air bersih bagi warga juga bagian Jakarta menuju kota global, dan pihaknya telah melayani cakupan layanan air minum perpipaan di Jakarta hingga mencapai 82 persen. ‎Capaian itu setara sekitar 1,2 juta sambungan rumah atau hampir 9 juta penduduk yang telah menikmati layanan air bersih. ‎ ‎Menurut Arief, peningkatan tersebut tidak lepas dari dukungan penuh Pemprov DKI Jakarta, mulai dari percepatan proses perizinan hingga penguatan regulasi yang mempercepat pembangunan jaringan perpipaan. ‎“Ketika dukungannya bukan hanya sekadar dukungan bicara, tetapi juga dukungan aturan dan berbagai bentuk dukungan lainnya, akhirnya semangatnya menjadi sama,” kata Arief. ‎ ‎Dia optimistis kolaborasi tersebut akan mempercepat pencapaian target layanan air bersih bagi seluruh warga Jakarta. ‎“Saat ini cakupannya sudah 82 persen, setara dengan sekitar 1,2 juta sambungan rumah. Kalau jumlah jiwa yang kami layani sudah hampir 9 juta orang,” tutur Arief. ‎ ‎Sedangkan dalam kesempatan yang sama, aktivis Jakarta sekaligus Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR), Sugiyanto (SGY), menegaskan percepatan transformasi Jakarta menuju kota global tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik. ‎Menurutnya, peningkatan kualitas layanan dasar, seperti air bersih, sanitasi, lingkungan, transportasi, inovasi, hingga sumber daya manusia (SDM), menjadi faktor utama agar Jakarta mampu masuk 50 besar kota global pada 2030. ‎ ‎SGY juga menjelaskan, konsep Jakarta sebagai kota global telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). ‎Aturan tersebut menetapkan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional sekaligus kota global dan diperkuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menuju Indonesia Emas 2045. ‎ ‎“Status kota global diukur melalui berbagai indikator internasional, mulai dari kualitas transportasi, lingkungan, tata kelola pemerintahan, daya saing ekonomi, inovasi, hingga kualitas hidup masyarakat,” ujar SGY. ‎ ‎Ia mengungkapkan, posisi Jakarta saat ini masih berada di kisaran peringkat ke-71 dalam salah satu indeks kota global. Karena itu, diperlukan percepatan pembangunan di berbagai sektor agar target masuk 50 besar dunia dapat tercapai. ‎Menurut SGY, salah satu indikator penting adalah pencapaian target layanan air bersih 100 persen yang tercantum dalam RPJMD DKI Jakarta 2025–2029. ‎ ‎Selain itu, pengendalian emisi, peningkatan sanitasi, pengelolaan sampah berbasis energi, dan transformasi teknologi juga harus menjadi perhatian pemerintah. ‎ ‎“Persoalan kota global bukan hanya soal gedung-gedung tinggi atau pembangunan fisik, tetapi mencakup banyak aspek yang saling berkaitan. Seluruh organisasi perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga masyarakat harus bergerak bersama,” katanya. ‎ ‎Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta, Matsani, menilai kelompok masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam mengawal transformasi Jakarta menuju kota global. ‎ ‎Menurutnya, Jakarta saat ini memasuki fase baru setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara. Kondisi tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar Jakarta tetap menjadi kota yang kompetitif, modern, dan memiliki karakter yang kuat. ‎ ‎“Jakarta saat ini tengah berada pada fase transformasi yang sangat strategis sebagai kota yang terus berkembang menuju kota global. Jakarta tidak hanya harus unggul dalam pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga memiliki masyarakat yang inklusif, partisipatif, dan berdaya,” kata Matsani. ‎ ‎Ia menambahkan, aktivis merupakan mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat partisipasi publik, menjaga persatuan, dan mengawal kebijakan agar tetap transparan serta berpihak kepada kepentingan warga. ‎Matsani menegaskan, cita-cita menjadikan Jakarta sebagai kota global tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan para aktivis. ‎ ‎Sedangkan Ketua Panitia Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, Cecep Sulaeman, mengatakan forum tersebut menjadi ruang bagi para aktivis untuk membedah berbagai persoalan Jakarta sekaligus merumuskan gagasan yang dapat mendukung transformasi ibu kota menuju kota global. ‎Ia juga mengapresiasi dukungan Bakesbangpol DKI Jakarta dan berbagai…

INDOPOS
Juli 9, 2026
0 Comments

Jelang Pembatasan Sampah di TPST Bantargebang, Yuke Harapkan Pemprov DKI Geber Pendampingan pada Warga

INDOPOS-Satu bulan menjelang pembatasan sampah dari Jakarta ke TPST Bantargebang, yakni 1 Agustus 2026. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak hanya fokus pada kebijakan pembatasan pengiriman sampah ke TPST Bantargebang, tetapi juga melakukan pendampingan secara masif kepada masyarakat agar proses pengelolaan sampah berjalan efektif. Menurut Srikandi PDIP itu, persoalan pengelolaan sampah di tingkat masyarakat masih membutuhkan edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan. Dengan demikian, warga memiliki pemahaman yang sama mengenai tata cara pemilahan dan pengurangan sampah dari sumbernya. “Permasalahan lingkungan hidup di masyarakat sebenarnya masih membutuhkan pendampingan yang masif agar lebih terarah. Jangan sampai kebijakan pembatasan sampah diterapkan, tetapi masyarakat belum siap menjalankannya,” kata Yuke, Rabu (8/7/2026). Selain pendampingan, legislator itu juga menilai sistem pengangkutan sampah harus segera ditata dengan baik. Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyusun mekanisme pengangkutan yang jelas, termasuk apabila nantinya diterapkan jadwal pengangkutan secara berkala. “Pengangkutan sampah juga harus segera diatur. Apakah nantinya menggunakan sistem penjadwalan atau mekanisme lainnya, yang terpenting harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat,” ujarnya. Yuke menambahkan, keberhasilan kebijakan pengurangan sampah menuju TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat sangat bergantung pada kesiapan sarana dan prasarana di lapangan. Karena itu, Pemprov DKI diminta memastikan seluruh fasilitas pendukung, mulai dari tempat pemilahan hingga armada pengangkut, benar-benar tersedia dan memadai. “Sosialisasi, pendampingan, serta penyediaan sarana prasarana dilakukan secara bersamaan sehingga kebijakan pembatasan sampah tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat dan dapat berjalan sesuai target,”tandasnya. (***)

INDOPOS
Juli 9, 2026
0 Comments

Perkara 6 Anggota Tim Verval Bungo Menjadi Ujian Penegakan Hukum Berbasis Kesalahan Pidana dan Bukan Semata Kerugian Negara

‎INDOPOS-Jakarta, 9 Juli 2026 – Perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dinilai menjadi ujian penting bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi, khususnya dalam menempatkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan pelaku dan bukan semata-mata karena adanya kerugian negara. Di tengah proses penyidikan yang masih berlangsung, enam anggota Tim Verifikasi dan Validasi (Tim Verval) yang telah ditetapkan sebagai tersangka kini didampingi Jakarta Law Office sebagai penasihat hukum. ‎ ‎Keenam anggota Tim Verval tersebut telah memberikan kuasa kepada Jakarta Law Office sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi proses hukum yang sedang berjalan. Adapun keenam tersangka tersebut masing-masing berinisial BY, EMS, SJ, ER, NB, dan SF. Seluruhnya merupakan anggota Tim Verval yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bungo dalam rangka melaksanakan verifikasi dan validasi administrasi penyaluran pupuk bersubsidi. ‎ ‎Jakarta Law Office menyatakan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan prinsip due process of law sebagaimana dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Menurut Jakarta Law Office, perkara ini tidak hanya berkaitan dengan penetapan enam anggota Tim Verifikasi dan Validasi sebagai tersangka, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana dan arah pembaruan hukum nasional.Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bungo, Tim Verifikasi dan Validasi dibentuk untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan proses verifikasi dan validasi administrasi terhadap data penyaluran pupuk bersubsidi. ‎ ‎Surat Keputusan tersebut pada pokoknya juga menegaskan bahwa Tim Verifikasi dan Validasi bertugas melakukan verifikasi administratif terhadap dokumen yang diterima, bukan sebagai pihak yang menjamin ataupun bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari data yang diajukan oleh pihak lain. Oleh karena itu, Jakarta Law Office menilai fungsi administratif tersebut perlu dibedakan secara tegas dari kewenangan substantif dalam menentukan maupun menjamin kebenaran data penerima pupuk bersubsidi. ‎ ‎Menurut Dr. Wahyu Sandhya Y.P., S.H., M.H., Managing Partner Jakarta Law Office, perkara ini harus menjadi pengingat bahwa hukum pidana tidak boleh diterapkan hanya karena terdapat dugaan kerugian negara. ‎”Prinsip universal hukum pidana mengajarkan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan pidana (actus reus) yang disertai adanya kesalahan atau niat jahat (mens rea). Kerugian negara, sekalipun menjadi unsur penting dalam perkara korupsi, tidak serta-merta menjadikan setiap orang yang terlibat dalam proses administrasi dapat dipidana tanpa pembuktian adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Sandhya. ‎ ‎Lebih lanjut, Sandhya menilai semangat pembentukan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan bahwa politik hukum pidana Indonesia telah bergeser menuju sistem yang lebih modern, dengan menempatkan hukum pidana tidak semata-mata sebagai sarana penghukuman (retributive justice), tetapi juga mengedepankan keadilan korektif, keadilan restoratif, keadilan rehabilitatif, serta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam semangat tersebut, hukum pidana harus digunakan secara proporsional dan tepat sasaran. Kesalahan administrasi tidak boleh secara otomatis dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi tanpa pembuktian adanya penyalahgunaan kewenangan, niat jahat, maupun keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum. ‎ ‎Koordinator Divisi Pidana Jakarta Law Office, Mochamad Ardiansyah, S.H. menambahkan bahwa pembuktian dalam perkara ini harus mampu membedakan secara tegas antara kesalahan administrasi, kelalaian, dan tindak pidana korupsi. ‎”Yang harus dibuktikan bukan hanya adanya kerugian negara, tetapi juga siapa yang memiliki kewenangan substantif, siapa yang bertanggung jawab atas kebenaran data, apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan, apakah ada kesengajaan, serta apakah terdapat keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum. Seluruh unsur tersebut merupakan fondasi pertanggungjawaban pidana,” ujar Ardi. ‎ ‎Sementara itu, Advokat Jakarta Law Office, Dr. (c) M. Nanda Setiawan, S.H., M.H., mengatakan tim penasihat hukum saat ini masih melakukan pendalaman terhadap dokumen perkara, mekanisme kerja Tim Verifikasi dan Validasi, serta konstruksi hukum yang digunakan dalam proses penyidikan. ‎ ‎”Kami akan menguji kesesuaian antara tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan pembentukannya dengan unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan. Semua itu harus dibuktikan secara objektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Nanda. ‎ ‎Lebih lanjut, Sandhya menilai perkara tersebut juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, apabila aparatur yang menjalankan fungsi administratif sesuai tugas dan kewenangannya terus dibayangi ancaman proses pidana atas hal-hal yang berada di luar kendali maupun kewenangannya, kondisi tersebut dapat memunculkan fenomena fear of criminalization atau kekhawatiran berlebihan untuk menjalankan tugas. Pada akhirnya, situasi tersebut dikhawatirkan akan memengaruhi efektivitas pelaksanaan program-program pemerintah di lapangan. ‎ ‎Sandhya menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan aparatur yang menjalankan program pemerintah.…

INDOPOS
Juli 9, 2026
0 Comments

Tiga Mahasiswa Universitas Borobudur Ikuti International Green Youth Leaders Summit 2026

INDOPOS-Jakarta, 9 Juli 2026 – Universitas Borobudur kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan kompetensi global mahasiswa melalui partisipasi pada International Green Youth Leaders Summit (IGYLS) 2026 yang diselenggarakan di Jakarta pada 8–9 Juli 2026. Kegiatan internasional yang mengusung tema “Act Today. Shape Tomorrow” ini mempertemukan mahasiswa, pemimpin muda, akademisi, praktisi, aktivis, dan pembuat kebijakan dari berbagai negara untuk berdiskusi mengenai kepemimpinan, keberlanjutan, inovasi, serta kolaborasi global dalam menghadapi tantangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Universitas Borobudur mengirimkan tiga mahasiswa sebagai delegasi, yaitu: * Ayu Putri Demira – Fakultas Pertanian * Fiorenza Saesarianka Lopillo – Fakultas Pertanian * Rivaldo Soares Felipe Gaio – Fakultas Ekonomi Selama kegiatan, para delegasi didampingi oleh Fahrul Razi, A.Md. Li. dari Kantor Urusan Internasional Universitas Borobudur. International Green Youth Leaders Summit 2026 merupakan forum internasional yang diselenggarakan oleh Green Democracy Institute sebagai wadah kolaborasi lintas negara bagi generasi muda dalam merancang solusi nyata terhadap isu perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, serta penguatan kepemimpinan global. Program ini juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 4 (Quality Education), SDG 9 (Industry, Innovation and Infrastructure), dan SDG 13 (Climate Action). Pada hari pertama, para peserta mengikuti rangkaian International Green Youth Symposium, Parliament Visit di Kompleks MPR/DPR/DPD RI, SDGs Project Presentation, serta Networking Session bersama peserta dari berbagai negara. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi mengenai kepemimpinan berkelanjutan, ekonomi hijau, kemitraan global, sekaligus mempresentasikan gagasan inovatif yang berorientasi pada pencapaian SDGs. Sementara itu, pada hari kedua, peserta mengikuti program Green Network in Action di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), yang meliputi sesi berbagi pengalaman, kegiatan penanaman pohon, TMII tour, awarding session, serta penutupan kegiatan. Rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta dalam mengimplementasikan nilai-nilai keberlanjutan melalui aksi nyata dan kolaborasi internasional. Keikutsertaan mahasiswa Universitas Borobudur dalam forum internasional ini menjadi bagian dari upaya universitas untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam bidang kepemimpinan global, komunikasi lintas budaya, serta jejaring internasional. Melalui interaksi dengan peserta dari berbagai negara, mahasiswa memperoleh wawasan baru mengenai berbagai tantangan global sekaligus memperluas peluang kolaborasi akademik maupun pengembangan proyek sosial yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Kepala Kantor Urusan Internasional Universitas Borobudur, Dr. Roma Nova Cahjati Poetry, S.E., MAB, menyampaikan bahwa partisipasi mahasiswa dalam kegiatan internasional merupakan salah satu bentuk implementasi strategi internasionalisasi Universitas Borobudur. “Kami berharap pengalaman mengikuti International Green Youth Leaders Summit 2026 dapat memperluas perspektif mahasiswa, meningkatkan kompetensi kepemimpinan, serta mendorong lahirnya inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Universitas Borobudur akan terus mendukung mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai forum internasional sebagai bagian dari penguatan kualitas lulusan yang berdaya saing global,” ujarnya. Melalui keikutsertaan pada International Green Youth Leaders Summit 2026, Universitas Borobudur semakin menegaskan komitmennya dalam mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap isu-isu global, mampu berkolaborasi di tingkat internasional, dan siap menjadi agen perubahan menuju masa depan yang berkelanjutan. (***)

INDOPOS
Juli 9, 2026
0 Comments

‎Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran Jimmy S Bela Raja Juli: Tak Tahu Amplop Berisi Uang, Karena Jika Tahu Pasti Akan Lapor ke KPK ‎

INDOPOS–Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran (MPG), Jimmy S, memberikan pembelaan terhadap Raja Juli terkait polemik pengembalian sebuah amplop yang belakangan menjadi sorotan publik. ‎ ‎Menurut Jimmy S, persoalan tersebut perlu dilihat secara utuh dan tidak boleh langsung disimpulkan sebagai sebuah pelanggaran sebelum seluruh fakta terungkap. Ia menilai, berdasarkan informasi yang diketahuinya, Raja Juli tidak mengetahui bahwa amplop yang diterimanya berisi uang. ‎ ‎”Dia tidak tahu kalau amplop tersebut berisi uang. Justru karena tidak mengetahui isinya, amplop itu dikembalikan kepada pemiliknya,” ujar Jimmy S dalam keterangannya. ‎ ‎Jimmy S menegaskan, apabila sejak awal Raja Juli mengetahui bahwa amplop tersebut berisi uang yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau berkaitan dengan ketentuan gratifikasi, maka ia meyakini Raja Juli akan mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. ‎ ‎”Kalau dia tahu itu uang, saya yakin dia akan mengikuti aturan yang berlaku, yaitu melaporkan dan menyerahkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tegasnya. ‎ ‎Menurut Jimmy S, masyarakat sebaiknya tidak terburu-buru memberikan penilaian negatif sebelum seluruh kronologi dan fakta yang sebenarnya dijelaskan secara lengkap. Ia mengingatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan asas praduga tak bersalah dan kesempatan untuk memberikan penjelasan. ‎ ‎Ia juga mengatakan bahwa mekanisme pelaporan gratifikasi sudah diatur secara jelas, sehingga setiap penyelenggara negara maupun pihak yang memiliki kewajiban hukum dapat mengikuti prosedur tersebut apabila menerima pemberian yang patut diduga sebagai gratifikasi. ‎ ‎Jimmy S berharap polemik ini tidak berkembang menjadi penghakiman di ruang publik tanpa didukung bukti dan proses yang objektif. Menurutnya, penegakan hukum harus tetap mengedepankan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. ‎ ‎”Jangan sampai opini yang berkembang lebih dulu menghukum seseorang sebelum ada kejelasan mengenai duduk persoalannya. Kita harus menghormati proses dan memberikan ruang bagi pihak terkait untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi,” katanya. ‎ ‎Ia menambahkan bahwa transparansi merupakan hal penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara. Karena itu, apabila ditemukan adanya unsur yang harus diproses sesuai ketentuan hukum, maka seluruh pihak harus menghormati mekanisme yang berlaku. ‎ ‎Sebelumnya, polemik mengenai amplop yang dikembalikan Raja Juli menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai tanggapan. Hingga kini, berbagai pihak masih menyampaikan pandangan dan penjelasan masing-masing terkait peristiwa tersebut. ‎Jimmy S pun mengajak masyarakat untuk menunggu penjelasan resmi dari pihak-pihak yang berwenang agar informasi yang diterima tidak simpang siur dan tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru. ‎ ‎

INDOPOS
Juli 7, 2026
0 Comments

Aldi Taher Diboikot Boti Usai Berseteru dengan Baskara, Warganet Beri Pembelaan

INDOPOS-Jagat media sosial X tengah diramaikan dengan tagar dan seruan “Cancel Aldi Taher” yang viral dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah akun mengajak publik memboikot mantan aktor sekaligus penyanyi tersebut setelah berbagai kontroversi yang menyeret namanya. Di tengah ramainya seruan boikot, muncul pula gelombang dukungan untuk Aldi Taher. Banyak netizen menilai perbedaan pendapat seharusnya tidak menjadi alasan untuk melakukan cancel culture terhadap seseorang. Dukungan itu juga terlihat di kolom komentar berbagai unggahan tentang Aldi Taher. Dalam tangkapan layar yang beredar, sejumlah akun menyebut seruan boikot hanya datang dari sebagian kecil kelompok di media sosial. Beberapa komentar yang ramai diperbincangkan di antaranya berbunyi, “Yang boikot kaum boti! Segelintir doang paling,” hingga “Hanya boti dan orang menyimpang saja yang boikot Aldi Taher.” Komentar-komentar tersebut menuai beragam respons dari warganet lain. Sebelumnya, Aldi Taher memang menjadi sorotan setelah berseteru dengan musisi Hindia dan beberapa kali menyampaikan pandangannya terkait isu LGBT. Sikap Aldi memicu pro dan kontra di media sosial. Di sisi lain, gelombang kritik terhadap Aldi juga dipicu oleh komentarnya terkait kasus pelecehan seksual yang menimpa penyanyi Nadhif Basalamah, yang dinilai sebagian netizen tidak menunjukkan empati. Meski demikian, hingga saat ini belum ada dampak nyata terhadap aktivitas karier Aldi Taher. Ia masih aktif bermedia sosial dan tetap mendapatkan dukungan dari sebagian penggemarnya. Banyak warganet berpendapat bahwa setiap orang berhak menyampaikan pandangan selama dilakukan dalam koridor hukum dan tidak melanggar aturan yang berlaku. #AldiTaher #CancelAldiTaher #Viral #Trending #MediaSosial #Netizen #Hindia #XIndonesia

INDOPOS
Juli 7, 2026
0 Comments

Kuliah Doktor Ilmu Hukum di Universitas Borobudur Dibimbing Para Akademisi, Pakar, dan Selebritas Hukum Indonesia

INDOPOS-Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur kampus terakreditasi unggul dengan nilai sempurna 375 selalu menjadi tempat terbaik untuk studi lanjut jenjang Doktoral. Bukan tanpa alasan kenapa kuliah Doktor Ilmu Hukum di Universitas Borobudur selalu diminati salah satunya para pengajar nya merupakan pakar hukum ternama di Indonesia. Mahasiswa akan selalu di beri materi pembelajaran secara teori dan praktek. Diskusi dan komunikasi dengan para dosen yang selalu siap di kampus akan mempermudah dan mempercepat penyusunan disertasi mahasiswa guna lulus tepat waktu. Tenaga Pengajar di samping membimbing dan menguji semuanya dilayani oleh para dosen yang berkualitas, pakar di bidangnya, bahkan bisa dikatakan selebritas nya hukum. Dosen yang mengampu semester ini antara lain Prof Arif Hidayat, Prof Zudan Arif Fakrulloh, Prof Ade Saptomo, Prof Surya Jaya, Prof Zainal Arifin Hoesein, Prof Abdullah Sulaeman, Prof Suparji, Prof Tundjung, Prof Faisal Santiago, Dr Ahmad Redi, Dr Bambang Soesatyo, Dr Evita Isretno Israhadi, Dr KMS Herman, Dr Boy Nurdin, Dr Subiyanta Mandala, Dr Muchlas Rowi, Dr Tina Amelia, Dr Binsar Jon Vic, Dr Natsir Asnawi, Dr Irfan. Dr Marhaeni, Dr Handoyo, Dr Effendi Lod Simanjuntak, dan Dr Afdhal Mahatta. Semua perkuliahan dilakukan di kampus Jalan Raya Laksamana Malahayati (Kalimalang) No.1 Jakarta Timur sehingga terbangun atmosfer akademik dengan baik. Di samping itu Program Doktor Ilmu Hukum mengundang para pakar hukum dan tokoh lainnya untuk menyampaikan materi atau informasi yang terbaru dalam mengenyam pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur ujar Prof Faisal Santiago. Intinya seperti mendapatkan pelayanan bintang lima dalam mengenyam pendidikan di program Doktor Ilmu Hukum, makanya tidak heran mahasiswa banyak untuk mendaftar dan kuliah tiap semester nya papar Direktur Pascasarjana dalam keterangannya. Bulan Mei yang lalu tepatnya bergabung nya Prof Arif Hidayat menambah Jumlah Guru Besar tetap yang ada di Program Doktor Ilmu Hukum setelah Prof Faisal Santiago, Prof Zudan Arief Fakrulloh dan Prof Ade Saptomo akan menambah kekuatan semakin terdepan Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur guna mempertahankan akreditasi unggul dengan nilai sangat sempurna 375, nilai tersebut menjadikan nilai akreditasi tertinggi PTS di Indonesia. Disampaikan juga Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Prof Faisal Santiago bahwa Akreditasi unggul sangat penting bagi mahasiswa, untuk keberlangsungan kariernya guna peningkatan jabatan dan diterimanya di lingkungan tertentu yang mensyaratkan perguruan tinggi terakreditasi unggul. “Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur terus berkomitmen untuk menjaga mutu akademik dan kualitas dosen mencapai jenjang tertinggi. Dengan mengelola 447 mahasiswa aktif saat ini sudah meluluskan 406 alumni dan akan terus bertambah. Semakin terbukti keunggulannya,” ujar Prof Faisal Santiago. Saat ini sedang berlangsung penerimaan mahasiwa baru untuk tahun akademik 2026/2027 masyarakat sangat antusias mendaftar per hari selasa tanggal 7 Juli sudah 43 calon mahasiswa baru yang mendaftar. Diinformasikan bahwa test dan wawancara gelombang 1 akan dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2026 dan Test Wawancara Gelombang 2 pada tanggal 5 September 2026 dan Perkuliahan akan dilaksanakan pada tanggal 12 September 2026. Banyaknya masyarakat yang sudah mendaftar padahal perkuliahan masih bulan sepetember, “Ini menandakan keberadaan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur pilihan yang tepat untuk studi lanjut,” tandasnya. Dengan akreditasi unggul dengan nilai sempurna 375 menjadi jaminan utama keberadaannya, ditunjang dengan Universitas Borobudur juga terakreditasi unggul secara institusi dan ter sertifikat ISO 9001 : 2015 dan ISO 21001:2018 bukti nyata bahwa tata kelola sudah berjalan dengan baik. (***)

INDOPOS
Juli 6, 2026
0 Comments

Pedagang Binaan UMKM Sunter Terancam Digusur, Legislator PKB Ingatkan Pemprov Pikirkan Nasib Rakyat Kecil

INDOPOS – Puluhan pedagang binaan Dinas UMKM yang berjualan di kawasan Sunter mengadu ke Komisi A DPRD DKI Jakarta, Senin (6/7/2026) karena terancam digusur. Menanggapi hal tersebut, Anggota Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, Heri Kustanto, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga menyiapkan solusi bagi para pedagang kecil. Heri menegaskan, para pedagang yang datang mengadu merupakan binaan Dinas UMKM. Karena itu, jika memang penataan harus dilakukan, pemerintah wajib memastikan keberlangsungan usaha mereka tetap terjaga. “Kalau memang ada penggusuran, harus ada solusi. Mereka ini masyarakat kecil yang mencari nafkah untuk keluarganya. Jangan sampai hanya digusur begitu saja tanpa ada tempat pengganti,” ujar Heri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/7/2026). Menurut anggota Komisi A DPRD DKI itu keberadaan para pedagang tersebut juga berada di lokasi fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) yang selama ini menjadi lokasi binaan Dinas UMKM. Karena itu, persoalan ini perlu dikaji secara menyeluruh sebelum diambil keputusan. Heri menjelaskan, Komisi A DPRD akan terlebih dahulu memanggil Dinas UMKM untuk meminta penjelasan terkait legalitas lokasi, termasuk Surat Keputusan (SK) Lokasi Sementara (Loksem) yang menjadi dasar keberadaan para pedagang. “Kami akan panggil dulu Dinas UMKM. Saat ini masih mengumpulkan data, termasuk melihat status SK Loksem yang menjadi dasar mereka berjualan,” beber anggota DPRD DKI yang terpilih dari dapil Jakpus itu. Berdasarkan pengaduan yang diterima, terdapat sekitar 24 pedagang yang berharap tetap dapat menjalankan usahanya tanpa mengalami penggusuran. Mereka meminta pemerintah tetap melakukan pembinaan sebagaimana selama ini dilakukan. Heri memastikan DPRD akan terus mengawal persoalan tersebut agar menghasilkan solusi yang tidak merugikan pihak mana pun. “Yang terpenting adalah solusi terbaik bagi masyarakat. Jangan sampai ada yang dirugikan. Penataan kota tetap berjalan, tetapi kesejahteraan masyarakat juga harus menjadi perhatian,” tegasnya. (***)

INDOPOS
Juli 4, 2026
0 Comments

BI dan Pemprov DKI Resmi Buka Jakarta Kreatif Festival 2026, Targetkan Transaksi Rp40 Miliar

INDOPOS-Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta dan berbagai pemangku kepentingan resmi membuka rangkaian puncak Jakarta Kreatif Festival (JKF) 2026 di Istora Senayan. Mengusung tema “A Creative Movement for A Sustainable Global City”, festival ini menjadi wadah kolaborasi untuk mendorong ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru (new engine of growth). JKF 2026 hadir lebih inklusif dengan mengintegrasikan pengembangan ekonomi kreatif, penguatan UMKM, digitalisasi sistem pembayaran, ekonomi syariah, keberlanjutan lingkungan, hingga ketahanan pangan. Sebanyak 377 tenant meramaikan festival, terdiri dari 290 tenant UMKM sektor kuliner, fesyen, dan kriya serta 87 tenant layanan, edukasi, dan komunitas. Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, mengatakan JKF merupakan wujud nyata kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat fondasi ekonomi Jakarta melalui tiga pilar utama ekonomi kreatif, yakni sport, music, dan film. “Tahun ini sebanyak 67 lembaga dan instansi berkolaborasi dalam penyelenggaraan JKF 2026. Festival ini menargetkan transaksi mencapai Rp40 miliar, meningkat signifikan dibanding realisasi tahun 2025 sebesar Rp21 miliar,” ujar Iwan, di lokasi JKF Istora Senayan, Sabtu (4/7/2026). Menurutnya, target tersebut didukung berbagai program seperti business matching, QRIS Jelajah Indonesia, promosi UMKM, serta edukasi kebanksentralan yang diharapkan mampu memperluas akses pasar dan pembiayaan bagi pelaku usaha. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan ekonomi kreatif menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing. “Dalam usianya yang ke-499, Jakarta terus tumbuh melalui ide, inovasi, dan sinergi seluruh elemen masyarakat. Ekonomi kreatif menjadi new engine of growth bagi Jakarta. Kami mengapresiasi Bank Indonesia yang konsisten menghadirkan JKF sebagai ruang kolaborasi nyata bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM,” kata Pramono. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, turut mengapresiasi sinergi yang terjalin dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, JKF 2026 membuktikan bahwa pengembangan UMKM dapat berjalan seiring dengan percepatan digitalisasi sistem pembayaran untuk memperkuat sektor riil dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Melalui Jakarta Kreatif Festival, Bank Indonesia berkomitmen terus mendorong inovasi, memperkuat ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif, serta meningkatkan literasi masyarakat terhadap produk lokal dan sistem pembayaran nasional. JKF 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang semakin kuat, mendorong UMKM naik kelas, memperluas penggunaan pembayaran digital, serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

INDOPOS
Juli 2, 2026
0 Comments

Sukses Pangkas dan Clearing Gunung Kapur di Jalur Provinsi Kalimantan Selatan, Satlantas Polres Kotabaru Raih Penghargaan

INDOPOS-Kotabaru 01/07/2026 – Upaya membangun jalan yang lebih berkeselamatan membuahkan hasil nyata. Atas keberhasilan melaksanakan program pemangkasan dan clearing tebing gunung kapur di jalur provinsi Kalimantan Selatan, Satlantas Polres Kotabaru menerima penghargaan dari Kapolres Kotabaru pada rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Program tersebut dilatarbelakangi tingginya angka kecelakaan lalu lintas di ruas jalan sepanjang 142 kilometer, mulai KM 291 Serongga hingga Sengayam. Jalur ini dikenal sebagai salah satu kawasan dengan tingkat kerawanan kecelakaan yang tinggi karena memiliki banyak tikungan tajam, tebing batu kapur, serta keterbatasan jarak pandang yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Di bawah kepemimpinan Mohammad Qomarul Anwar selaku Kasat Lantas Polres Kotabaru, bersama seluruh jajaran, Satlantas menggagas program kolaborasi dengan PT SDE serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Kelumpang Barat untuk mewujudkan jalan yang lebih berkeselamatan. Melalui sinergi tersebut, sebanyak enam titik gunung kapur berhasil dipangkas dan dilakukan clearing, sehingga tikungan yang sebelumnya sempit menjadi lebih terbuka, jarak pandang pengendara meningkat, dan ruang gerak kendaraan menjadi lebih aman. Hasilnya, pada Triwulan II Tahun 2026, terjadi penurunan yang signifikan terhadap angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban di sepanjang ruas Serongga–Sengayam. Capaian ini menjadi indikator bahwa pembangunan infrastruktur keselamatan melalui kolaborasi lintas sektor mampu memberikan dampak nyata dalam melindungi masyarakat. Inovasi tersebut juga mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Warga menyambut positif perubahan kondisi jalan yang kini lebih aman dan nyaman untuk dilalui, serta berharap program serupa dapat terus dilaksanakan pada titik-titik rawan kecelakaan lainnya. “Dulu tikungan di sini benar-benar menakutkan. Kendaraan dari arah berlawanan sering baru terlihat saat sudah sangat dekat. Kami sebagai warga sudah sering melihat kecelakaan di lokasi ini. Alhamdulillah sekarang setelah tebingnya dipangkas, pandangan jadi jauh lebih luas. Kami merasa lebih aman saat melintas. Terima kasih kepada Satlantas Polres Kotabaru, perusahaan, dan semua pihak yang sudah peduli terhadap keselamatan masyarakat.” Tutur Ahmad masyarakat pengguna jalan lintas provinsi kalsel-kaltim Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan inovasi tersebut, Kapolres Kotabaru menyerahkan penghargaan (Award of Appreciation) kepada Satlantas Polres Kotabaru beserta jajaran, serta kepada pihak perusahaan dan masyarakat yang telah berkontribusi dalam mendukung keberhasilan program, pada acara syukuran Hari Bhayangkara ke-80 Polres Kotabaru. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara Polri, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat mampu menghadirkan solusi konkret dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas serta mewujudkan jalan yang lebih berkeselamatan bagi seluruh pengguna jalan.

INDOPOS
Juli 1, 2026
0 Comments

Warga Ciganjur Curhat ke Yuke Yurike saat Reses, Jalan Rusak hingga PJU Segera Diatasi

INDOPOS-Persoalan masyarakat seperti Jalan Rusak, Pengelolaan Sampah, Penerangan Jalan Umum (PJU) hingga saluran air di pemukiman warga menjadi keluhan yang disampaikan masyarakat RW 05, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarasa, Jaksel saat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menggelar reses, Rabu (1/7/2026) pagi. Dalam dialog bersama warga, sejumlah ketua RT dan tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa berbagai usulan yang telah diajukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) bahkan Info Bank bertahun-tahun belum juga direalisasikan. Ketua RT 02, Sugito mengeluhkan usulan perbaikan saluran air yang telah masuk Info Bank, bahkan sudah dilakukan peninjauan lapangan, namun hingga kini belum dikerjakan. Sementara itu, Nasimi, Ketua RT 04, menyampaikan bahwa usulan pembangunan turap sudah tiga kali masuk Musrenbang. Namun, hingga kini belum terealisasi meski turap yang ada telah jebol. Dia juga mempertanyakan enam titik PJU yang sudah disurvei tetapi belum dipasang, serta kondisi jalan lingkungan yang rusak. Keluhan serupa disampaikan Ketua RT 01, Tribudi Suharti. Menurutnya, warga telah membuat banyak lubang biopori sesuai anjuran pemerintah, tetapi tidak pernah mendapat pendampingan mengenai pengelolaan setelah lubang tersebut penuh. Selain itu, sejumlah usulan Musrenbang dan Info Bank juga belum mendapatkan tindak lanjut, termasuk PJU yang tiangnya sudah berdiri namun lampunya tak kunjung menyala. Warga lainnya, Ari, meminta Dinas Bina Marga bertanggung jawab terhadap jalan lingkungan yang rusak akibat keluar masuk alat berat proyek. Menurutnya, setelah pekerjaan selesai, jalan ditinggalkan dalam kondisi rusak tanpa dilakukan pengaspalan ulang. Sementara Ketua RW 05, Kasingun, meminta pemerintah mempercepat realisasi usulan warga sekaligus memberikan kejelasan mengenai pengelolaan balai warga yang sudah dibangun agar memiliki penanggung jawab yang jelas. Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Yuke mengatakan persoalan yang paling banyak muncul dalam reses memang berkaitan dengan sarana dan prasarana. “Yang paling banyak dipertanyakan masyarakat saat reses pasti terkait pengaspalan, saluran air karena masih ada beberapa daerah yang banjir, kemudian penerangan jalan umum yang sudah diusulkan melalui Musrenbang tapi belum terealisasi. Selain itu juga persoalan sampah, kabel utilitas, hingga masalah desil yang sekarang ini banyak juga dikeluhkan masyarakat,” ujar Yuke Yurike, Rabu (1/7/2026). Wabendum DPP PDI Perjuangan itu menilai persoalan-persoalan yang sudah bertahun-tahun masuk dalam perencanaan pembangunan harus segera ditelusuri penyebabnya hingga belum terealisasi. “Kalau terkait anggaran, sebetulnya sudah kita anggarkan. Jangan sampai usulan yang sudah masuk Musrenbang atau Pokok Pikiran (Pokir) justru tergeser oleh usulan lain. Kita ingin semua jalur aspirasi bisa direalisasikan secara merata,” beber anggota DPRD DKI yang sudah 3 periode duduk di Kebon Sirih itu. Yuke memastikan seluruh temuan dalam reses akan menjadi bahan evaluasi di Fraksi PDI Perjuangan maupun Komisi D DPRD DKI Jakarta untuk disampaikan kepada jajaran eksekutif. “Ini pasti menjadi catatan Fraksi PDI Perjuangan dan Komisi D. Nanti akan kita sampaikan dalam rapat-rapat bersama eksekutif agar menjadi bahan evaluasi bersama,” ujarnya. Lebih lanjut, Srikandi PDIP itu juga berharap seluruh perangkat daerah dapat lebih cepat merespons setiap laporan masyarakat. “Yang terpenting masyarakat mendapatkan jawaban. Kalau memang harus menunggu proses, mereka harus diberikan penjelasan sehingga tahu harus bagaimana. Edukasi seperti ini juga penting,” katanya. Selain infrastruktur, Yuke turut menyoroti kesiapan penerapan kebijakan pemilahan sampah yang akan diberlakukan mulai 1 Agustus 2026. Menurutnya, masyarakat sudah mulai memiliki kesadaran, namun masih membutuhkan pendampingan secara berkelanjutan. “Masyarakat sudah mulai aware, tetapi masih perlu pendampingan, sosialisasi, pelatihan, termasuk bagaimana pengangkutan sampah hasil pemilahan. Jangan sampai warga sudah disuruh memilah, tapi kemudian bingung sampahnya mau dibawa ke mana. Ini harus menjadi perhatian Dinas Lingkungan Hidup bersama seluruh pihak, termasuk komunitas bank sampah,” tandasnya. Hadir dalam acara reses tersebut, perwakilan Sudin Bina Marga, Lingkungan Hidup (LH), Satpol PP dan SDA. (***)

INDOPOS
Juni 30, 2026
0 Comments

‎MPG Soroti Golf BUMN di Tengah Efisiensi, Manusia-Manusia Inilah yang Merusak Nama Baik Prabowo-Gibran, Minta Dasco Pecat Komisaris yang Terlibat

INDOPOS-Jakarta – Di saat Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan pentingnya efisiensi anggaran, publik justru dihadapkan pada beredarnya dokumentasi kegiatan bertajuk Client Engagement for Business Sustainability 2026 yang melibatkan PT Perta Life Insurance dan PT Pupuk Kalimantan Timur di Ria Bintan Golf Club pada 16 April 2026. KLIK VIDEO DI BAWAH ‎ ‎Kegiatan tersebut menuai kritik dari Ketua DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Bidang Komunikasi, Purwoko. Ia menilai kegiatan semacam itu berpotensi menimbulkan kesan bertolak belakang dengan semangat penghematan yang sedang digalakkan pemerintah. ‎”Presiden meminta seluruh lembaga dan BUMN berhemat. Kalau di saat seperti ini justru ada kegiatan golf dengan biaya yang diduga tidak sedikit, tentu publik berhak mempertanyakan urgensi dan manfaatnya,” kata Purwoko. ‎ ‎Menurutnya, manajemen BUMN harus menyadari bahwa setiap pengeluaran perusahaan akan menjadi perhatian masyarakat, terutama jika dilakukan ketika pemerintah sedang mendorong efisiensi. ‎ ‎Purwoko juga menyoroti peran komisaris BUMN. Ia menegaskan bahwa komisaris seharusnya menjadi teladan dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, bukan malah menghadiri kegiatan yang berpotensi memunculkan persepsi pemborosan. ‎ ‎”Kalau benar menggunakan anggaran perusahaan, harus dijelaskan secara terbuka kepada publik. Jangan sampai muncul kesan bahwa semangat efisiensi hanya berlaku bagi rakyat, sementara pejabat dan elite BUMN tetap menikmati kegiatan yang terkesan mewah,” tegasnya. ‎ ‎Ia meminta Kementerian BUMN dan manajemen PT Perta Life Insurance maupun PT Pupuk Kalimantan Timur memberikan penjelasan mengenai tujuan kegiatan, sumber pembiayaan, besaran anggaran, serta manfaat konkret yang diperoleh perusahaan. ‎ ‎Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari PT Perta Life Insurance maupun PT Pupuk Kalimantan Timur terkait kritik tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait demi menjaga keberimbangan pemberitaan. Kepala Badan BUMN dan Wamen juga perlu dievaluasi dan dipecat. Mengapa sampai tidak tahu. Apa tidak membuat surat edaran agar melakukan efisiensi. ‎

INDOPOS
Juni 30, 2026
0 Comments

Media Jalin Silaturahmi dengan Pimpinan PT Arutmin Senakin, Dorong Sinergi untuk Pembangunan

INDOPOS-Kotabaru, Kalimantan Selatan – Indopos News melakukan silaturahmi dengan jajaran pimpinan PT Arutmin Indonesia Site Senakin pada Senin (29/6/2026). Pertemuan tersebut bertujuan mempererat hubungan sinergi antara media dan perusahaan guna mendukung pembangunan serta kemajuan daerah yang memiliki potensi besar di sektor pertambangan batu bara. Dalam pertemuan tersebut, dibahas pentingnya kolaborasi antara perusahaan, media, dan masyarakat agar aktivitas pertambangan dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar. Salah satu harapan yang disampaikan adalah agar sebagian hasil dan kontribusi dari aktivitas pertambangan dapat mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan di wilayah sekitar tambang. Ruas jalan yang menjadi perhatian meliputi Jalan Sembilang menuju Geronggang, hingga akses yang menghubungkan ke Desa Tamiang Bakung dan Desa Sang-Sang, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Infrastruktur jalan yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian dan usaha warga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Silaturahmi ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi yang konstruktif antara media dan perusahaan dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat secara objektif dan berimbang. Laporan: Saberan, S.H. Senakin, Kotabaru, Kalimantan Selatan 29 Juni 2026

INDOPOS
Juni 30, 2026
0 Comments

Research Tempat Bersejarah Peradaban Masa Kejayaan Islam Turki Usmani, Rasyidi HY Harapkan Jakarta Jadi Destinasi Halal Setarap Istambul

INDOPOS–Kepala Divisi Pengkajian dan Pendidikan Jakarta Islamic Centre (JIC), Rasyidi HY, optimistis Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mampu mengembangkan Jakarta sebagai destinasi wisata halal bertaraf internasional yang sejajar dengan Istanbul, Turki. Menurut Rasyidi HY, Jakarta memiliki potensi besar untuk menjadi pusat wisata halal karena didukung oleh kekayaan sejarah, budaya, serta jejak peradaban Islam yang masih dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata. “Dalam rangka membangun peradaban Islam melalui wisata halal, kita ingin melihat dan mempelajari apakah konsep yang diterapkan di Turki bisa diadaptasi di Jakarta,” ujar Rasyidi HY, Selasa (30/6/2026). Ia menjelaskan, salah satu contoh yang dapat menjadi inspirasi adalah kawasan bersejarah peninggalan Kesultanan Turki Usmani, seperti Masjid Eyüp dan berbagai situs yang berkaitan dengan perjuangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kawasan tersebut, kata mantan Wakil Ketua Komisi C periode 2019-2024 itu tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga destinasi wisata religi yang mampu menarik wisatawan dari berbagai negara. Menurutnya, keberhasilan pengembangan wisata halal di Turki maupun Malaysia layak dijadikan referensi untuk diterapkan di Indonesia, khususnya di Jakarta. Rasyidi HY menambahkan, Jakarta juga memiliki nilai historis yang tidak kalah penting, seperti kawasan Kota Tua, Museum Fatahillah, hingga sejarah perdagangan rempah-rempah yang menjadi bagian dari perjalanan panjang perkembangan Islam di Nusantara. Ia menjelaskan, pada masa Kesultanan Turki Usmani, para sultan membangun tiga pusat kehidupan masyarakat secara berdampingan, yakni masjid sebagai pusat ibadah, sekolah atau madrasah sebagai pusat pendidikan, serta pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi. “Ketiga elemen itu dibangun berdampingan agar kehidupan masyarakat berjalan seimbang, mulai dari aspek spiritual, pendidikan hingga ekonomi. Konsep seperti ini dapat menjadi inspirasi dalam pengembangan kawasan wisata halal di Jakarta,” katanya. Rasyidi HY berharap Pemprov DKI Jakarta dapat mengintegrasikan potensi sejarah, budaya, dan peradaban Islam dalam pembangunan destinasi wisata halal sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memperkuat identitas Jakarta sebagai kota global yang berakar pada nilai-nilai budaya dan keislaman. (***)

INDOPOS
Juni 29, 2026
0 Comments

Komunitas Warga Jaga Jakarta Apresiasi PAM JAYA Raih Rekor MURI, Dinilai Perkuat Akses Air Bersih bagi Warga

INDOPOS-Jakarta, 29 Juni 2026 – Komunitas Warga Jaga Jakarta (Komwaja) memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PAM JAYA atas keberhasilannya mencatatkan prestasi di Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) melalui pencapaian penyambungan layanan air minum bersih sebanyak 72.666 sambungan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Ketua Komwaja, Anwar Sjani, menilai pencapaian tersebut merupakan bukti nyata komitmen PAM JAYA dalam mempercepat pemerataan akses air minum bersih bagi masyarakat Jakarta. Menurutnya, keberhasilan ini bukan sekadar torehan rekor, tetapi juga menjadi indikator keseriusan perusahaan daerah tersebut dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor penyediaan air bersih. “Bagi kami sebagai komunitas yang bergerak bersama warga, ini merupakan kabar yang sangat menggembirakan. Semakin banyak masyarakat yang memperoleh akses air minum bersih, maka semakin baik pula kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan warga Jakarta,” ujar Anwar Sjani. Ia mengatakan, kebutuhan akan air bersih merupakan salah satu layanan dasar yang sangat penting bagi masyarakat. Karena itu, upaya percepatan penyambungan jaringan air minum dinilai memberikan dampak positif yang luas, mulai dari aspek kesehatan, lingkungan, hingga peningkatan kualitas hidup warga. Lebih lanjut, Anwar berharap pencapaian tersebut tidak berhenti sebagai sebuah rekor semata, melainkan menjadi motivasi bagi PAM JAYA untuk terus memperluas cakupan layanan hingga menjangkau seluruh wilayah yang masih membutuhkan akses air bersih. “Pencapaian ini tentu menjadi kebanggaan bersama. Namun yang lebih penting adalah keberlanjutan program tersebut. Kami berharap PAM JAYA dapat terus meningkatkan kualitas layanan serta memperluas jangkauan distribusi air bersih sehingga seluruh warga Jakarta dapat menikmati layanan yang merata, aman, dan berkelanjutan,” tambahnya. Komwaja juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung berbagai program pengembangan layanan air bersih di Jakarta. Sebagai komunitas yang aktif berinteraksi dengan masyarakat, Komwaja siap menjalin komunikasi dan kolaborasi yang konstruktif dengan PAM JAYA guna memastikan manfaat layanan air bersih dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurut Komwaja, sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, dan masyarakat merupakan kunci dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota modern dengan pelayanan publik yang semakin baik. Prestasi yang diraih PAM JAYA diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendorong percepatan target layanan air minum perpipaan yang lebih luas di masa mendatang. Dengan diraihnya penghargaan dari MURI tersebut, PAM JAYA dinilai telah menunjukkan bahwa inovasi, kerja keras, dan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat mampu menghasilkan capaian yang membanggakan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta. (***)

INDOPOS
Juni 28, 2026
0 Comments

Festival Dayung Sispala Jakarta 2026 Sukses Digelar, Ditutup Langsung Walikota Munjirin

INDOPOS-Wali Kota Munjirin menutup secara resmi Festival Dayung Sispala Jakarta 2026 yang digelar di kawasan Banjir Kanal Timur (BKT), pintu air, Jakarta Timur, Minggu (28-6-2026). Dalam sambutannya, Munjirin mengapresiasi seluruh panitia dan peserta yang telah menyukseskan penyelenggaraan festival untuk kedua kalinya tersebut. Munjirin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran alumni Siswala yang dinilai berhasil menyelenggarakan Festival Dayung 2026 dengan baik. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang olahraga dan silaturahmi, tetapi juga berperan dalam memperkenalkan potensi wisata yang dimiliki Jakarta Timur. “Ini adalah pelaksanaan festival yang kedua dan menjadi sarana untuk memperkenalkan aset Jakarta Timur yang bisa dijual sebagai destinasi wisata, yaitu Banjir Kanal Timur, yang tidak dimiliki wilayah Jakarta lainnya,” ujar Munjirin saat menutup Festival Dayung Siswala Jakarta 2026. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti perlombaan. Munjirin menyebut jumlah peserta pada penyelenggaraan tahun ini meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap festival tersebut semakin besar. “Selamat kepada seluruh peserta yang telah mengikuti Festival Dayung ini. Mudah-mudahan kegiatan sampai akhir berjalan dengan baik, seluruh peserta selamat, dan membawa manfaat bagi Jakarta Timur,” katanya. Dalam kesempatan itu, Munjirin juga berharap Festival Dayung Sispala dapat kembali digelar pada 2027 sebagai penyelenggaraan ketiga. Ia bahkan memastikan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, penyelenggaraan festival tahun depan memiliki momentum yang istimewa karena bertepatan dengan peringatan 500 tahun Kota Jakarta. Karena itu, Pemkot Jakarta Timur berkomitmen mendukung penuh agar festival dapat menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang memeriahkan perayaan tersebut. “Kami akan mencoba bersama Pemerintah Kota Jakarta Timur untuk membackup penuh kegiatan ini agar benar-benar bisa mendukung perayaan ulang tahun Kota Jakarta yang ke-500. Mudah-mudahan nanti bisa tercipta rekor baru tercatat pada MURI Festival Dayung Sispala,” ungkapnya. Munjirin menegaskan Pemerintah Kota Jakarta Timur akan terus mendukung berbagai kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta ikut mengangkat potensi daerah. “Kami dari Pemerintah Kota Jakarta Timur siap mendukung apa pun yang sifatnya baik demi kemajuan Kota Jakarta, khususnya Jakarta Timur,” tegasnya. Lebih lanjut, Munjirin mengajak seluruh hadirin membaca hamdalah sebagai ungkapan syukur, sebelum secara resmi menyatakan Festival Dayung Siswala Jakarta 2026 ditutup. “Dengan demikian, secara resmi Festival Dayung 2026 saya nyatakan ditutup,” pungkasnya. Sementara itu, Ketua Pelaksana Festival Dayung Sispala Jakarta 2026, Rio Susanto, mengatakan pelaksanaan kegiatan berjalan lancar hingga memasuki prosesi penutupan yang ditandai dengan penyerahan piala kepada para juara. Rio menjelaskan, Festival Dayung tahun ini diikuti sebanyak 265 peserta yang berasal dari 35 sekolah di Jakarta. “Kegiatan hari ini merupakan penghujung rangkaian Festival Dayung Sispala Jakarta 2026. Penutupan akan diakhiri dengan penyerahan piala kepada para pemenang dari berbagai kategori,” ujar Rio. Ia mengakui jalannya perlombaan berlangsung sedikit lebih lama dari jadwal yang telah direncanakan karena jumlah peserta yang melebihi perkiraan panitia dan rekomendasi tim juri. “Kami mohon maaf karena pertandingan berlangsung lebih lama. Antusiasme peserta sangat tinggi sehingga jumlah atlet yang bertanding melampaui estimasi awal. Namun, Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan tetap berjalan dengan lancar, tertib, dan sukses,” katanya. Rio juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh sponsor dan mitra yang telah memberikan dukungan sehingga Festival Dayung Sispala Jakarta 2026 dapat terlaksana dengan baik. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat terus berlanjut sehingga penyelenggaraan festival di tahun-tahun berikutnya menjadi semakin besar dan mampu melahirkan lebih banyak atlet dayung muda berbakat dari kalangan pelajar. Festival Dayung Sispala Jakarta 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi momentum memperkuat semangat kebersamaan, membangun karakter generasi muda, serta meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan perairan di Jakarta. (***)

INDOPOS
Juni 28, 2026
0 Comments

Gubernur Pramono Anung Dukung Investor Lanjutkan Proyek SJUT Jakarta Sesuai Payung Hukum

INDOPOS–Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pembangunan jaringan kabel bawah tanah melalui program Sistem Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) atau Underground Ducting System akan menjadi prioritas pembangunan kota kedepan. Sebagai kota kolaboratif dan strategis, Jakarta harus semakin maju dan terstruktur termasuk dalam hal infrastruktur pendukungnya. “Harus diakui penyediaan sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT) untuk Jakarta masih jauh dari memadai dan harus ditingkatkan. Implementasinya juga harus mengikuti ketentuan dan sesuai regulasi payung hukum yang telah ditetapkan,’’ kata Pramono Anung saat menerima audience direksi PT. Modular Inti Konstrindo (MIKO) bersama Stafsus Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Didi Apriadi, di Pendopo Balaikota, Jakarta pada Jumat, (26/6/26). Gubernur menegaskan pihaknya terbuka bagi kolaborasi pembangunan SJUT yang tertata, andal dan berkelanjutan untuk Jakarta lebih baik dan lebih maju. Untuk itu Mas Pram menyatakan kerjasama pembangunan dengan PT. MIKO yang sudah terjalin sejak 2022 namun terhenti pada 2023, bisa kembali dilanjutkan dengan ketentuan menyesuaikan payung hukum yang berlaku agar terlindungi. Perjanjian Kerjasama Build Operasion Transfer (BOT) Pembangunan SJUT selama 17 tahun dengan PT. MIKO kata Pramono tetap bisa dilanjutkan, meskipun perlu adanya penyesuaian terhadap kententuan pergub baru yang telah ditandatangani pada Desember 2025 dan akan berlaku pada bulan Juli 2026 ini. “Terus terang perjanjian MIKO sebelumnya itu memiliki kelemahan terhadap payung hukum dan tidak terlindungi, sehingga perlu penyesuaian dengan pergub baru atau peraturan daerah. Tapi pada prinsipnya kami setuju dilanjutkan dan perlunya penyesuaian itu agar PT. MIKO tidak dirugikan. Maka silahkan dikomunikasikan lagi dengan mitra kerja yang sudah kami tunjuk langsung BUMD Jakpro,’’ tegas Gubernur. Sebelumnya, Stafsus Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Didi Apriadi diawal audiensi menyatakan mengapresiasi kinerja Pembangunan Pemerintaha DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno yang dinilai berhasil membawa Jakarta sebagai kota strategis yang semakin diperhitungkan. Tanpa banyak gejolak. “Namun sesuai tupoksi domain kami Pak Gubernur, bahwa kami harus mendukung iklim investasi ramah dan memastikan ekosistem ekonomi berjalan baik. Terkait Kerjasama Pembangunan SJUT dengan PT. MIKO tidak menggunakan anggaran APBD dan murni investasi tentu kami berharap ada kebijakan solutif, mengingat investasi belasan miliar yang sudah berjalan, agar linear dengan kondisi faktual lapangan kerja,’’ ujar Didi. Sementara itu Ediwan Prabowo mewakili Komisaris dan Direksi PT. MIKO menyatakan siap mengikuti arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait kelanjutan PKS antara PT. MIKO dengan Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) terkait pembangunan SJUT DKI Jakarta. “Sebagai perusahaan investasi nasional yang telah membersamai Pembangunan SJUT sepanjang 24 kilometer, pada prinsipnya kami “manut” dengan arahan Pak Gubernur. Termasuk perlunya menyesuaikan dengan peraturan daerah dan pergub baru agar bermitra dengan pihak yang ditunjuk. Terimakasih atas arahan dan waktu nya Pak Gubernur,’’ ujar Ediwan. Turut hadir audiensi mendampingi Gubernur Pramono Anung, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin dan pejabat kepala Dinas Pemerintah DKI Jakarta lainya. Di penghujung audiensi Komisaris dan Direksi PT. MIKO memberikan cindera mata sebuah pigura bergambar karikatur Pramono Anung berboncengan sepeda ontel dengan Rano Karno. Sementara Gubernur Pramono memberikan cinderamata berupa miniatur Monas Maskot DKI Jakarta kepada Stafsus Kementerian Investasi danj Hilirisasi/BKPM Didi Apriadi.

INDOPOS
Juni 28, 2026
0 Comments

Ketum MPG Jimmy S: Safari Politik Jokowi Menyapa Masyarakat dan Mendukung Astacita Prabowo Gibran, Serta Menargetkan PSI Masuk Senanyan di 2029 Tak Ada Yang Salah, MPG Siap Kawal

INDOPOS-Lampung – Safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke Provinsi Lampung, mendapat dukungan penuh dari berbagai organisasi relawan. Kegiatan yang berlangsung pada 26–28 Juni 2026 itu diwarnai konsolidasi bersama relawan, tokoh masyarakat, serta jajaran Partai Solidaritas Indonesia (PSI). ‎ ‎Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran (MPG), Jimmy S, menilai safari politik tersebut merupakan langkah positif untuk menjaga komunikasi antara Jokowi, relawan, dan masyarakat sekaligus memperkuat konsolidasi politik menjelang Pemilu 2029. ‎ ‎”Safari politik ini menjadi momentum untuk menyatukan kembali semangat para relawan yang selama ini berjuang bersama Pak Jokowi. Konsolidasi seperti ini penting agar Astacita Prabowo Gibran bisa berjalan”, ujar Jimmy S. ‎ ‎Menurutnya, rencana kehadiran Jokowi di berbagai daerah juga menunjukkan bahwa mantan kepala negara tersebut masih memiliki kedekatan yang kuat dengan masyarakat. Antusiasme warga yang menyambut kedatangan Jokowi dinilai menjadi bukti bahwa pengaruh politiknya masih sangat besar. ‎ ‎Jimmy S menambahkan, organisasi relawan, termasuk MPG, Siap Bersinergi dengan Berbagai Elemen Pendukung dalam Mengawal Agenda Konsolidasi yang Bertujuan Memperkuat PSI sebagai salah satu kekuatan politik pada Pemilu 2029. ‎ ‎Sebelumnya, safari politik Jokowi di Lampung difasilitasi sejumlah organisasi relawan seperti Brigade Rakyat Nusantara (BRN), Selain menghadiri kegiatan bersama pengurus PSI, Jokowi juga bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan para pendukungnya. Jimmy Menambahkan, Kebetulan Saya Hadir di Acara Lampung, Tak Ada yang Salah Dalam Safari tersebut, Arahan nya Jelas Dukung Prabowo Gibran 2 Periode dan Sukseskan Program Pemerintahan Yaitu Astacita Prabowo Gibran, Hal itu Jelas berkali kali di ucapkan Jokowi pada Kami Relawan Pendukung Prabowo Gibran di Acara Tersebut dan Juga Kepada PSI yang Merupakan Bagian dari Koalisi Indonesia Maju Pada Pilpres Kemarin. Ya Safari Tersebut Masih Hal yang biasa saja, Hanya Ada Satu Tambahan Arahan lagi ke Kami Relawan Jokowi dan PSI, Untuk Berkerjasama Agar tujuan di 2029 PSI bisa Lolos Sebagai Peserta Pemilu Pada saat Verifikasi di 2027 Mendatang dan Menargetkat PSI Masuk di Senanyan di 2029, Jadi Hal Tersebut Biasa Saja Dalam Tatanan Perpolitikan Indonesia, toh Semua Partai Pasti Melakukan Hal yang sama kan, Tegas Jimmy kepada Awak Media. Prinsipnya Saya Sebagai Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran dan Seluruh Pengurus di Daerah dimana Ormas kami ini juga Tergabung dalam Tim Resmi Pemenangan Pilpres Prabowo Gibran Kemarin Akan Siap Membantu Atas Arahan dari Pak Jokowi tersebut, ‎Selama ini Memang Kami Terbiasa Fokus Dalam Pemenangan Pemilu Presiden atau Eksekutif, dan Kini Kami Mendapatkan Tantangan Untuk Bisa juga Memenangkan Pertarungan secara Komperhensif yaitu Menangkan PSI di Pemilu Legislatif. Memang hal yg Tidak Mudah, Tapi Kami yakin dibawah Komando Sosok Yang Sudah Sangat Berpengalaman dan Memiliki Karir Politik dari Walikota, Gubernur hingga Presiden 2 Periode, Hal Tersebut Bukan Hal yang Sulit untuk di Raih, ibarat Seorang Pilot Pesawat Terbang yg Terbiasa Mengalami Cuaca Buruk di Udara dan Turbolensi yang Sudah biasa di Tembus dan dilalui, Kami Yakin Hal itu Semua Sudah Ada di Pak Jokowi. Ya Saran Saya Kepada Pak Jokowi dan PSI, Segera Sang Pilot tersebut untuk bisa secara sah masuk dalam rencana besar tersebut dan Saran untuk PSI agar untuk bisa Menghire Seluruh Relawan Jokowi dengan cara Menjadikan nya Sayap Partai Secara Resmi agar Target Arah Juang di 2029 bisa Termanage dengan Fokus, tandas Jimmy kepada awak media melalui sambungan telepon. (***)

INDOPOS
Juni 28, 2026
0 Comments

Usai Bertemu Gubernur, PT MIKO Tegaskan Siap Ikuti Arahan untuk Kelanjutan SJUT

INDOPOS-Komisaris PT. Modular Inti Konstrindo (MIKO) Ediwan Prabowo memberi apresiasi kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang berkenan memberikan arahan langsung terkait keberlanjutan pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) atau underground ducting system yang menjadi prioritas pembangunan pemerintah DKI Jakarta. “Pertemuan yang positif dan produktif. Apresiatif saya sebesar dan setinggi-tingginya kepada Pak Gubernur yang berkenan menerima audience kami. Bertatap muka langsung dan memberi arahan jelas terkait keberlanjutan kerjasama PT. MIKO dengan BUMD Jakarta Infrastruktur Property (JIP),’’ ujar Ediwan Prabowo usai audience, di Balaikota Jakarta, Jumat, (26/6/26) Menurut Ediwan, arahan Gubernur saat audience menjadi acuan PT. MIKO dan semua pihak terkait terkait regulasi sekaligus menjadi optimisme baru keberlanjutan kerjasama pembangunan SJUT DKI, setelah tiga tahun berhenti tanpa kepastian. “Hari ini kami harus bersyukur dan manut setelah tiga tahu tanpa kepastian, kebijakan Pak Gubernur Pramono Anung hari ini memberi acuan jelas dan terukur sebagai rujukan kami PT. MIKO dalam melanjutkan kerjasama dengan mengikuti peraturan daerah baru sebagai payung hukum kerjasama bersama BUMD Jakarta Property,’’ jelasnya. Lebih lanjut Ediwan berharap bila dimungkinkan dibentuk saluran komunikasi sebagai akses agar setiap progres kerja sesuai dengan arahan Gubernur. “Bila terjadi hambatan oleh pejabat dibawah bisa langsung terdeteksi oleh Gubernur dan ditemukan pula solusi jalan keluarnya. Bukan tidak mungkin pejabat di bawah kerap mandeg lagi karena merasa tidak diawasi Gubernur,” tambahnya. (***)

INDOPOS
Juni 27, 2026
0 Comments

‎MPG Desak Sekda DKI Diganti, Jangan Hambat Program Makan Bergizi Gratis ‎

INDOPOS-‎JAKARTA – Ketua DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Bidang Komunikasi, Purwoko, kembali menyoroti polemik terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di DKI Jakarta. Menurutnya, lambatnya implementasi program tersebut menunjukkan lemahnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat. ‎ ‎Sorotan itu mencuat di tengah polemik penolakan warga RW 01 Cikini, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, terhadap rencana relokasi kantor RW untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). ‎ ‎Penolakan tersebut viral di media sosial dan memicu perdebatan mengenai pelaksanaan program MBG di ibu kota. ‎Purwoko menilai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Uus Kuswanto, perlu dievaluasi atau diganti, karena dinilai tidak optimal dalam menjembatani kerja sama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemprov DKI Jakarta. ‎ ‎”SK Sekda dikeluarkan oleh Presiden. Jika Sekda tidak mampu mendukung dan menyinergikan program strategis Presiden, maka harus dievaluasi. Bila memang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, sebaiknya diganti dengan pejabat yang mampu bersinergi,” tegas Purwoko. ‎ ‎Menurutnya, nota kesepahaman (MoU) antara BGN dan Pemprov DKI terkait pelaksanaan MBG belum berjalan maksimal sehingga berdampak pada lambatnya realisasi program di lapangan. ‎Purwoko juga mengingatkan bahwa persoalan stunting di Jakarta masih menjadi pekerjaan rumah. Berdasarkan data yang disampaikannya, prevalensi stunting di DKI Jakarta masih berada di kisaran 17,2 persen sehingga program MBG harus menjadi prioritas. ‎ ‎Selain itu, MPG mendukung langkah Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, untuk melakukan refocusing anggaran sekaligus mengevaluasi penerima manfaat MBG agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, program sebaiknya diprioritaskan bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan, sementara pelaksanaan di sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu dapat ditinjau kembali. ‎ ‎Purwoko berharap seluruh jajaran pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal demi meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. (***)

INDOPOS
Juni 25, 2026
0 Comments

Fakultas Hukum Universitas Borobudur Gelar Hibah PKM 2026, Dampingi Legalitas UMKM Desa Setia Darma Menembus Pasar Global

INDOPOS-BEKASI – Dalam upaya nyata melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta sukses menyelenggarakan program pengabdian masyarakat melalui skema Hibah PKM 2026. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 23 Juni 2026 ini bertempat di Aula Desa Setia Darma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dengan mengusung fokus pada pentingnya kepemilikan legalitas usaha bagi para pelaku bisnis rumahan, acara ini dihadiri oleh warga setempat dengan suasana hangat serta antusiasme yang sangat tinggi. Rangkaian acara diawali dengan sambutan hangat sekaligus pembukaan secara resmi oleh Kepala Desa Setia Darma, Ibu Hj. Nunung Herawati. Sebagai penanda sinergi yang kuat antara sektor akademisi dan pemerintahan desa dalam mendampingi pelaku usaha lokal, Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta menyerahkan plakat penghargaan secara simbolis kepada Ibu Kepala Desa. Penyerahan plakat ini bukan sekadar bentuk tanda terima kasih, melainkan menjadi simbol komitmen bersama dalam mengawal UMKM agar memiliki daya saing yang kuat hingga mampu menembus pasar internasional. Guna memberikan pendampingan yang komprehensif, pelatihan ini dibagi menjadi dua sesi materi yang sangat krusial bagi keberlangsungan usaha. Sesi pertama yang dilaksanakan pada pukul 10.00 hingga 12.00 WIB menghadirkan narasumber Dr. Indah Kusuma Wardhani, SH., MH & Tim. Mengangkat tema “Pelatihan dan Pendampingan UMKM dalam Pengurusan Izin PKRT untuk Meningkatkan Daya Saing Menuju Pasar Internasional”, para peserta dibekali pemahaman mendalam mengenai urgensi legalitas produk sebagai pondasi awal usaha. Melalui materi “Mengapa Legalitas Produk Penting?”, tim narasumber memaparkan bahwa izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan PIRT adalah jembatan emas untuk meningkatkan nilai jual produk, memperluas pemasaran digital ke pasar modern, serta memenuhi syarat ekspor agar produk lokal siap bersaing di kancah internasional. Antusiasme warga Desa Setia Darma tidak surut dan terus berlanjut hingga sesi kedua yang dimulai pada pukul 13.00 WIB hingga selesai. Sesi kedua ini dipimpin oleh narasumber ahli yaitu Dr. Megawati Barthos, SH., MM & Tim yang membawakan materi mengenai “Transformasi Digital Legalitas Usaha dan Manajemen Pemasaran Berbasis Teknologi untuk Akselerasi Usaha Rumahan”. Pada sesi ini, pembahasan difokuskan pada pendampingan legalitas usaha yang menjadi investasi terbaik untuk masa depan bisnis rumahan. Tidak hanya sekadar memaparkan teori hukum, para dosen Fakultas Hukum ini memberikan bimbingan praktis secara langsung mengenai langkah-langkah konkret dalam mengamankan aset usaha, meliputi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS-RBA, pengurusan PIRT untuk jaminan keamanan pangan industri rumah tangga, pengajuan Sertifikat Halal untuk memperluas kepercayaan konsumen muslim, serta pendaftaran Merek Dagang guna melindungi identitas unik produk dari risiko plagiarisme. Melalui pelaksanaan program Hibah PKM Fakultas Hukum Universitas Borobudur ini, diharapkan kesadaran hukum para pelaku UMKM di Desa Setia Darma dapat meningkat secara signifikan. Dengan bekal ilmu hukum dan bisnis yang sangat aplikatif ini, langkah kecil yang dimulai dari tingkat desa diharapkan mampu membawa produk-produk lokal bertransformasi, naik kelas, dan siap melesat ke pasar global. Hal ini membuktikan bahwa Universitas Borobudur, terutama Fakultas Hukum, terus berkomitmen nyata dalam memberikan kontribusi positif yang berdampak langsung bagi kemajuan, pemberdayaan, serta kesejahteraan masyarakat luas melalui ilmu pengetahuannya. (***)

INDOPOS
Juni 24, 2026
0 Comments

Proyek Jumbo Mobil Derek Dishub Rp62,8 Miliar, CBA Desak Kejati DKI Selidiki, Gubernur Pramono Jangan Tutup Mata

INDOPOS-Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk membuka penyelidikan terhadap proyek pengadaan mobil derek milik Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023. Direktur Eksekutif CBA, Ucok Sky Khadafi, menilai proyek tersebut perlu mendapat perhatian serius karena nilai anggarannya sangat besar, mencapai Rp62,8 miliar. “Kejati DKI fokus kepada anggaran pengadaan mobil derek itu, lantaran anggaran sangat jumbo mencapai sebesar Rp62,8 miliar,” kata Ucok dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/6/2026). Menurut Ucok, aparat penegak hukum tidak hanya perlu menelusuri penggunaan anggaran, tetapi juga memastikan jumlah kendaraan yang dibeli sesuai dengan dokumen pengadaan. Ia meminta Kejati DKI Jakarta melakukan verifikasi terhadap pengadaan 28 unit mobil derek yang tercantum dalam proyek tersebut. “Kejati DKI Jakarta juga harus fokus, dan menghitung benar atau tidak jumlah mobil derek tersebut sebanyak 28 unit atas pengadaan Dinas Perhubungan tahun 2023 tersebut,” ujarnya. Selain jumlah unit, CBA juga menyoroti harga satuan kendaraan derek yang rata-rata mencapai Rp2,2 miliar per unit. Ucok meminta penyidik meneliti kesesuaian harga tersebut dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen pengadaan. “Yang lebih penting, Kejati DKI Jakarta harus menyelidiki atau menyesuaikan antara harga rata-rata satu mobil derek sebesar Rp2,2 miliar dengan spek dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan,” tegasnya. Tak hanya itu, CBA juga mempertanyakan efektivitas penggunaan armada derek di lapangan. Menurut Ucok, meski operasi penertiban kendaraan pribadi dinilai tidak terlalu sering dilakukan, pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran pemeliharaan kendaraan derek setiap tahun. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 terdapat anggaran Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional (KDO) Derek sebesar Rp211,68 juta. Sementara pada tahun 2026 dialokasikan lagi anggaran Pemeliharaan Dashcam Kendaraan Derek sebesar Rp271,43 juta. Selain armada derek, Dishub DKI Jakarta juga tercatat melakukan pengadaan kendaraan operasional lainnya pada tahun 2024. “Belum lagi pada tahun 2024, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Khusus Mobil Towing sebesar Rp890,1 juta untuk 1 unit,” tutup Ucok Sky Khadafi. Desakan CBA ini menambah sorotan publik terhadap penggunaan anggaran daerah bernilai besar dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. (***)

INDOPOS
Juni 22, 2026
0 Comments

Perkuat Jejaring Global, Universitas Borobudur Sambut Kunjungan Kehormatan Kementerian Pendidikan Tiongkok

INDOPOS-JAKARTA – Universitas Borobudur (Unbor) menegaskan komitmennya dalam memperluas jejaring global dan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan melalui penerimaan kunjungan kehormatan dari China Center for International People-to-People Exchange, Kementerian Pendidikan Republik Rakyat Tiongkok pada Senin, 22 Juni 2026. Bertempat di Auditorium Lantai 8, Gedung D, Kampus Universitas Borobudur, acara internasional yang dipandu oleh Fiorenza dan Cyntia selaku moderator ini diawali dengan prosesi foto bersama, menyanyikan lagu kebangsaan kedua negara, serta penampilan Tari Pasambahan. Dalam sesi sambutan, Rektor Universitas Borobudur, Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc., menyambut hangat seluruh delegasi dan memaparkan program-program kerja sama internasional Unbor. Secara khusus, beliau menyampaikan rasa hormat atas berjalannya program sinergi yang tengah aktif saat ini. “Kami sangat terhormat dapat ambil bagian dalam Kemitraan Pendidikan Transnasional melalui program 2 + 1 + 1. Program ini merupakan bentuk nyata kolaborasi pendidikan terapan antara Universitas Borobudur dengan para mitra kami, yaitu Zhejiang Industrial Polytechnic College dan Xi’An Vocational and Technical College. Saat ini, sebanyak 27 mahasiswa telah terdaftar di Xi’An Vocational and Technical College pada Program Teknologi Komputer dan Aplikasi, sementara 24 mahasiswa lainnya menempuh studi di Zhejiang Industrial Polytechnic College pada Program Akuntansi dan Manajemen,” ungkap Prof. Bambang dalam pidatonya. Dukungan penuh terhadap langkah strategis ini juga disampaikan oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III, Dr. Henri Togar Hasiholan Tambunan, S.E., M.A., sementara pihak Tiongkok yang diwakili oleh Mr. Yu Changxue (Direktur Jenderal China Center for International People-to-People Exchange) dan Ms. Nicy Bai (Chairman Sichuan Laima International Education Consulting Co., Ltd.) turut menyampaikan pidato kehormatan mengenai pentingnya pertukaran pemikiran antarbangsa. Sebagai bentuk nyata dari penguatan kemitraan strategis tersebut, agenda utama hari ini diisi dengan penandatanganan kerja sama (Signing Ceremony) antara Universitas Borobudur dengan tiga perguruan tinggi Tiongkok lainnya, yaitu Xianyang Vocational Technical College, Guangdong Finance & Trade Vocational College, dan Hunan Electrical College of Technology. Setelah sesi diskusi interaktif dan pertukaran cenderamata, seluruh rangkaian acara ditutup dengan kunjungan bersama ke International Education Project Display Corner serta tur keliling lingkungan kampus Universitas Borobudur. (***)

INDOPOS
Juni 22, 2026
0 Comments

HUT JAKARTA KE-499 BELUM MEMENUHI STANDAR SEBAGAI KOTA GLOBAL YANG BERBUDAYA

INDOPOS-Eki Pitung Sebagai Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi menyambut Ulang Tahun Kota Jakarta hari ini tgl 22 juni 2026 yg ke 499. Pemda DKI masih banyak Pekerjaan Rumahnya mengenai Kualitas Udara yg masih buruk melebihi baku Mutu nasional, yang berdampak pada kesehatan Ruang terbuka Hijau (RTH) Belum ideal dan belum mencapai Standar kota Global Hunian layak Masih krusial rumah berdempetan di Wilayah padat, Resiko Kebakaran tinggi dan Belakangan Sering Terjadi. Akses air bersih masih pembenahan Masyarakat masih banyak kesulitan Air Bersih juga Penggusuran Paksa masih ada masih menghantui Warga Jakarta belum lagi kecemasan Warga terhadap Sampah dimana di Bantar Gebang yg menggunung . Intinya, dan lagi lagi Jakarta masih terjebak pada masalah klasik Banjir dan Macet yang Belum tuntas ditambah masalah Sosial Kemiskinan Kota yang Semakin berat Seiring kenaikan biaya hidup. Pembangunan Jakarta tolong dikurangi Bersoleknya mohon Fokuslah pada SDM ( Sumber daya Manusia ) masyarakat Jakarta masih lemah fasilitas Pendidikan , Tenaga Kerja , Ekonomi dan Kesehatan perhatikan dan ditingkatkan Dan ini tak jauh kalah Penting Eki Pitung mengatakan Mengenai Budaya Betawi Menjadi Budaya Utama di Jakarta saya Mengapresiasi pada Pak Gubernur Pramono dan juga Upaya2 Pak Gubernur Selalu Menjaga Silatuarmi utk membangun Komunikasi ke Tokoh2 Betawi dinilai Positif serta Acara2 yg digelar selalu bernuansa Betawi namun tidak hanya itu Keprihatinan Saya Pemerintah DKI seperti masuk dalam Pusaran Politik Sentimen Negatif pada Tokoh2 Betawi yang Like this like belum lagi tampak seperti Merawat Perpecahan Betawi yang Faktanya memang Berkotak2 terpecah Belah dan seperti di Pelihara mendegarkan Sepihak. hal ini tak boleh Terjadi karena Politik Pilkada Sudah Selesai Sejak 2 tahun Lalu. Semua Warga Negara Punya Hak yang sama utk sama2 membangun Kota Jakarta yang Berbudaya. Dengan Demikian harapan saya Persatuan dan Kesatuan Kaum Betawi dengan Pemerintah DKI Jakarta akan Semakin Kokoh dan Kuat dalam Menjaga Jakarta serta Terwujudlah Jakarta sbg Kota Global yg berBudaya Tentu Cita2 Kita Semua menuju 500 tahun atau 5 Abad Kota Jakarta di tahun 2027 kedepan semua Konflik Perang dingin Betawi segera Rapih dan Kedamaian Terjaga. SELAMAT ULANG TAHUN KOTA JAKARTA KE 499 Betawi Bermartabat Jakarta Hebat Indonesia Maju dan Kuat.

INDOPOS
Juni 22, 2026
0 Comments

Warga Cipinang Melayu Tagih Janji Kampanye Pramono Soal Normalisasi Kali Sunter di Reses Matnoor Tindoan

INDOPOS– Warga Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, menagih realisasi janji kampanye Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Pilkada DKI 2024 lalu, terkait program normalisasi Kali Sunter yang melintasi wilayah RW 04 Cipinang Melayu. Aspirasi tersebut disampaikan warga RW 04, Cipinang Melayu, Jaktim dalam kegiatan reses anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Matnoor Tindoan, yang berlangsung di wilayah Cipinang Melayu. Dalam kesempatan itu, anggota DPRD DKI empat periode tersebut turut didampingi Ketua RW 04 dan LMK 04, meninjau langsung kondisi Kali Sunter di pinggir permukiman warga. Matnoor mengatakan saat masa kampanye Pramono Anung di Pilkada DKI lalu, pernah berjanji akan menuntaskan normalisasi Kali Sunter yang melintasi wilayah tersebut. Menurutnya, kondisi kali saat ini sudah memprihatinkan dan berpotensi membahayakan warga. “Ketika kampanye, Pak Pramono pernah menyampaikan komitmennya untuk melakukan normalisasi Kali Sunter yang melewati RW 04 Cipinang Melayu. Saat ini kondisinya sudah longsor, bahkan salah satu sisi jembatan terlihat menggantung dan membahayakan pengguna jalan atau masyarakat setempat,” ujar Matnoor, Minggu (21/6/2026). Dikatakan politisi PPP itu warga berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera merealisasikan janji kampanye tersebut agar penanganan Kali Sunter dapat segera dilakukan. “Kami berharap melalui reses ini, Pak Pramono dapat menepati janji kampanyenya untuk menormalisasi Kali Sunter. Selain mencegah banjir, langkah ini juga penting untuk keselamatan warga,” katanya. Lebih lanjut, Matnoor menambahkan, akibat longsor yang terjadi di kali Sunter, saat ini terjadi penyempitan untuk aliran air. Hal itu diperparah, jika sampah dan lumpur mengalami penumpukan. “Untuk normalisasi tinggal menyisakan sekitar 32 bidang tanah. Karena itu, warga berharap percepatan penyelesaian lahan dapat segera dilakukan sehingga proyek normalisasi di wilayah RW 04 Cipinang Melayu dapat direalisasikan,” katanya. Untuk diketahui, Pramono Anung saat kampanye Pilkada DKI 2024 sempat berkunjung dan melihat langsung kondisi kali Sunter, Cipinang Melayu, Jaktim. Saat itu Pram berjanji akan melakukan normalisasi kali Sunter dan menyelesaikan aliran sungai hingga Banjir Kanal Timur. “Sehingga masyarakat bisa terbebas dari banjir lokal dan banjir kiriman,” ucapnya. (Sofian)

INDOPOS
Juni 21, 2026
0 Comments

Festival Anak Pancasila 2026, Rumah Anak Pancasila Teguhkan Karakter Bangsa di Tengah Arus Globalisasi

INDOPOS-Rumah Anak Pancasila terus menjadi motor penggerak guna mengingatkan kesadaran kembali karakter bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasialis. Demikian disampaikan Ketua Yayasan Rumah Anak Pancasila Juan Alexander Wake, disela-sela Pagelaran Festival Anak Pancasila. Menurut Juan, Tahun ini Rumah Anak Pancasila menggelar Festival Anak Pancasila 2026, dengan tema Lima Rasa Selaras Dalam Satu Jiwa. Maksud selaras, artinya menyakini orang-orang Indonesia itu selalu Selaras pada Tuhannya, alam dan yang pasti sesamanya. “Ketiga hal ini yang dimiliki manusia manusia Indonesia, dan yang membuat kita menjadi anak anak Pancasila yang baik. Kami ingin menunjukkan apa yang disampaikan oleh penampil disini adalah Pancasila. Kami memberikan pertunjukan tari lagu teater, kepada masyarakat, untuk melihat bahwa Pancasila seperti ini, bahwa Pancasila hidup di tengah tengah budaya beragam,” papar Juan, di Alun Alun Pondok Aren, Tangsel, Sabtu (20/6/2026). Juan menegaskan pihaknya mempunyai kewajiban untuk melestarikan dan mempertahankan kesadaran masyarakat terhadap Pancasila yang memang diakui mulai tergerus di tengah tantangan globalisasi yang semakin kuat. “Kami dari Rumah Anak Pancasila membuat sebisa mungkin apa yang kita lakukan membangun kembali, mengingatkan kembali masyarakat Indonesia lewat budaya sejarah tentang apa karakter mereka yang sebenarnya memiliki karakter Pancasila di diri masing masing,” tegasnya. Juan juga menyampaikan, pihaknya tiap tahun menggelar peringatan Hari Lahir Pancasila, ingin membuktikan bahwa Pancasila itu hidup di tengah tengah masyarakat. “Kami mengajarkan kepada masyarakat, kami berbagi cerita, berbagi tentang Pancasila, bahwa Pancasila itu bukan sekedar tulisan yang kita hafal di dalam pelajaran sekolah, tapi Pancasila hidup di tengah tengah kita. Kalau kita lihat bagaimana masyarakat berkumpul berbeda kenyakinan berbeda budaya bahasa tapi inilah Indonesia, inilah miniatur kecil Indonesia yang ada di Tangsel,” paparnya. Ia juga berharap pemerintah memberikan ruang yang lebih luas lagi, bisa mensupport acara acara seperti ini. Sementara itu Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah memberikan apresiasi tinggi terhadap Festival Anak Pancasila. Baginya penting untuk menanamkan ilmu pengetahuan sanubari kepada anak anak Banten untuk benar benar memiliki jiwa Pancasila. “Kalau saya menyampaikan PancaJiwa, atau K5, yang pertama Keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa itulah hebatnya Indonesia, yang kedua Kemanusiaan kita betul betul bagaimana equality setara Bhineka Tunggal Ika, ketiga Kekeluargaan,keempat kemerdekaan, kelima Keadilan. Kita harus tanamkan anak anak kita Pancasialis, jadi anak beriman dan bertaqwa,” tambahnya. Sementara, Warga Tangsel Mugi Rahayu berprofesi Guru TK, menyatakan, Indonesia kaya budaya, kita harus tetap bersatu meski dalam beragam suku. “Dalam acara Festival anak Pancasila, makna Pancasila itu pertama kita percaya kepada ALLOH, kita selalu sebagai warga negara akan menjalankan dari sila pertama sampai sila terakhir,” pungkas Mugi. Festival Anak Pancasila disponsori oleh MPR RI, BPIP, Bank Mandiri, LIFT Literacy For The Future, Antam, Indika Foundation, Bank BTN, Jaya Real Property, Es Teler 77, Bonteh, Gizzi.

INDOPOS
Juni 20, 2026
0 Comments

BPDP dan ASPEKPIR Lepas Ekspor Perdana 28 Ton Lidi Sawit ke China, Hasil Program Pemberdayaan UMKM Perkebunan

‎INDOPOS-Medan – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (ASPEKPIR) Indonesia melepas ekspor perdana lidi sawit dalam perhelatan yang berlangsung di gudang PT Arra Setya Abadi di Belawan, Medan, Sumatera Utara, Rabu (17/6/2026). ‎ ‎Sebanyak 28 Ton lidi sawit yang berasal dari perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau, Sumatera Utara dan Aceh akan diberangkatkan menuju China. Produk lidi sawit tersebut dikumpulkan dan diusahakan oleh para petani sawit serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Koperasi anggota ASPEKPIR hasil dari rangkaian kegiatan program pemberdayaan UMKM dan Koperasi yang telah diselenggarakan ASPEKPIR dan BPDP. ‎ ASPEKPIR menggandeng PT Arra Setya Abadi sebagai eksportir yang akan memasarkan produk lidi sawit ke pasar internasional. ‎ ‎Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum ASPEKPIR Setiyono, Analis Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP Anwar Sadat, Direktur Utama PT Arra Setya Abadi Ilham Setiadi, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumatera Utara yang diwakili Tsarwah, perwakilan Badan Karantina, Sekretaris Jenderal ASPEKPIR Syarifuddin Sirait, perwakilan sejumlah perguruan tinggi di Sumatera Utara, serta petani dan pengrajin lidi sawit. ‎ ‎Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Anwar Sadat menyampaikan bahwa BPDP telah lama melakukan kegiatan promosi mengenai potensi nilai tambah ekonomi dari produk samping dan limbah kelapa sawit, termasuk lidi sawit. Kerja sama intensif bersama ASPEKPIR dilakukan melalui berbagai kegiatan workshop dan diseminasi sejak tahun 2024 hingga saat ini. ‎ ‎Rangkaian workshop produksi lidi sawit tersebut telah dilaksanakan di berbagai wilayah antara lain Kabupaten Siak, Kampar, Bengkalis, Muaro Jambi, Belitung Timur, hingga Kabupaten Pasang Kayu, Sulawesi Barat. Upaya tersebut dilakukan untuk mengenalkan potensi lidi sawit dan ketersediaan pasokan bahan baku sekaligus meningkatkan kapasitas petani agar kualitas produk sesuai standar pasar ekspor. ‎ ‎Menurut Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP, lidi sawit memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi beragam produk bernilai ekonomi, mulai dari bahan baku ekspor hingga aneka kerajinan yang dapat dikerjakan oleh pelaku UMKM di daerah. ‎ ‎“BPDP sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini karena mampu memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat serta menunjukkan bahwa limbah sawit dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi,” ujarnya. ‎ ‎Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP menjelaskan bahwa BPDP saat ini memiliki berbagai program strategis untuk mendukung penguatan kapasitas dan peningkatan produktivitas petani sawit, antara lain melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Program Sarana dan Prasarana, Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan, Penelitian dan Pengembangan, serta program Promosi Perkebunan yang bertujuan mengenalkan manfaat komoditas perkebunan bagi masyarakat dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. ‎ ‎Keberhasilan ekspor perdana lidi sawit ini menunjukkan bahwa sawit adalah komoditas yang inklusif karena manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari petani, perempuan, pemuda, UMKM, koperasi hingga pelaku ekspor. ‎“Rantai pasok produksi lidi sawit melibatkan banyak pihak, dari petani, pengrajin, koperasi, dan pelaku ekspor, sehingga dapat memberikan efek ganda bagi penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi di daerah,” ujarnya. ‎ ‎Menurut Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP, kegiatan ini juga sejalan dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui ekonomi hijau, memperluas kesempatan kerja berkualitas dengan kewirausahaan, serta pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa. ‎ ‎Sementara itu, Ketua Umum ASPEKPIR Setiyono menegaskan bahwa pelepasan ekspor perdana ini merupakan tindak lanjut dari berbagai program pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan ASPEKPIR bersama BPDP di sejumlah daerah di Riau dan Sumatera Utara. ‎ ‎Menurut Setiyono, sedikitnya tujuh koperasi anggota ASPEKPIR terlibat dalam penyediaan bahan baku lidi sawit yang diekspor ke China. Manfaatnya kemudian akan dirasakan kurang lebih 2.800 anggota koperasi tersebut. Keterlibatan koperasi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan usaha berbasis limbah sawit mampu menjadi sumber ekonomi baru bagi petani. ‎ ‎“Ekspor perdana ini membuktikan bahwa lidi sawit yang selama ini kurang dimanfaatkan ternyata memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kami berharap semakin banyak petani sawit yang tertarik menjadikan pengumpulan dan pengolahan lidi sawit sebagai sumber penghasilan tambahan,” kata Setiyono. ‎Direktur Utama PT Arra Setya Abadi Ilham Setiadi menjelaskan bahwa sejak akhir 2024 pihaknya bersama ASPEKPIR dan didukung BPDP terus melakukan sosialisasi serta pendampingan pengembangan usaha ekspor lidi sawit di berbagai daerah. ‎ ‎Menurut Ilham, permintaan pasar internasional terhadap lidi sawit terus menunjukkan tren positif sehingga peluang pengembangan usaha ini masih sangat terbuka lebar bagi petani dan UMKM di berbagai daerah sentra perkebunan sawit. ‎ ‎Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumatera Utara yang diwakili Tsarwah menyampaikan apresiasi atas keberhasilan ekspor perdana tersebut. Ia berharap kegiatan serupa dapat menjadi inspirasi bagi pelaku usaha…

INDOPOS
Juni 19, 2026
0 Comments

JKF 2026 Siap Digelar, BI dan Pemprov DKI Dorong Ekonomi Kreatif Jadi Mesin Pertumbuhan Baru Jakarta

INDOPOS-Jakarta – Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Jakarta terus menunjukkan ketahanan dan kinerja ekonomi yang kuat. Sebagai pusat ekonomi nasional dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Indonesia, yakni mencapai 16,67 persen, ekonomi DKI Jakarta pada triwulan I 2026 tercatat tumbuh 5,59 persen (year on year/yoy), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 4,95 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kuatnya konsumsi rumah tangga dan kinerja sektor jasa, khususnya lapangan usaha perdagangan, informasi dan komunikasi, serta akomodasi dan makan minum. Untuk menjaga momentum tersebut, berbagai pemangku kepentingan di Jakarta terus memperkuat kolaborasi guna mendorong permintaan domestik dan menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Salah satu upaya strategis tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Jakarta Kreatif Festival (JKF) 2026 yang akan mencapai puncaknya pada 4–5 Juli 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, OJK Jabodebek, serta berbagai institusi strategis lainnya. Mengusung tema “A Creative Movement for A Sustainable Global City” dengan tagline “INXPIRE: Innovate, Explore, Empower” dan semangat #JagaJakarta, JKF 2026 hadir sebagai platform kolaboratif pentahelix yang mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media dalam menggerakkan ekonomi Jakarta, khususnya sektor ekonomi kreatif. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, mengatakan bahwa ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pertumbuhan baru bagi Jakarta karena mampu mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan mengembangkan industri kreatif secara berkelanjutan. “Puncak JKF 2026 akan menghadirkan ruang kolaborasi yang memperkuat pengembangan ekonomi kreatif melalui tiga lini utama, yaitu sport, music, dan film,” ujar Iwan, di Jakarta Pusat, Jumat (18/6/2026). Berbagai kegiatan menarik akan mewarnai festival ini, mulai dari JKF Padel Competition, aktivasi sport lifestyle, Band Competition, Swara Bankers, hingga Jakarta Youth Film Festival (JYFF) 2026. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati berbagai aktivitas ekonomi lainnya seperti pameran UMKM, digitalisasi pembayaran, literasi ekonomi syariah, festival urban farming, serta pameran produk olahan pangan. Salah satu inovasi baru yang dihadirkan dalam JKF 2026 adalah penyediaan ruang khusus untuk pemutaran film pendek karya sineas muda Jakarta yang mengikuti JYFF 2026. Festival ini sekaligus menjadi ajang pengumuman para pemenang kompetisi film tersebut. Menurut Iwan, kehadiran JYFF merupakan langkah awal yang penting dalam memperkuat industri perfilman Jakarta. Ia menilai industri film memiliki dampak ekonomi berantai (multiplier effect) yang luas terhadap berbagai sektor jasa seperti pariwisata, perdagangan, transportasi, informasi dan komunikasi, hingga akomodasi dan makanan-minuman yang berpotensi menyerap jutaan tenaga kerja. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa JKF 2026 merupakan bentuk nyata sinergi berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung transformasi Jakarta menjadi kota global yang berdaya saing, berbudaya, dan berkelanjutan. “JKF 2026 menjadi bagian dari momentum perayaan HUT ke-499 Provinsi DKI Jakarta yang diharapkan semakin mendorong geliat ekonomi dan aktivitas masyarakat di Jakarta,” kata Pramono. Ia juga menambahkan bahwa penyelenggaraan festival film bagi generasi muda dalam rangkaian JKF 2026 sejalan dengan visi Jakarta Kota Sinema yang tengah dipersiapkan menyambut lima abad Jakarta pada 2027. Inisiatif tersebut bertujuan menjadikan Jakarta sebagai pusat produksi, industri, dan ekosistem film bertaraf global yang mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi sektor ekonomi kreatif. Pada kesempatan yang sama, Kepala OJK Jabodebek, Edwin Nurhadi, menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan JKF 2026, khususnya dalam memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif. Menurut Edwin, ekonomi kreatif memiliki prospek yang sangat besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Jakarta, sejalan dengan karakteristik ibu kota yang didominasi sektor jasa dan ekonomi urban. Melalui semangat kolaborasi, inovasi, dan pemberdayaan, JKF 2026 diharapkan menjadi katalisator penguatan ekonomi kreatif, pemberdayaan UMKM, serta percepatan digitalisasi ekonomi. Lebih dari itu, festival ini diharapkan semakin mengukuhkan posisi Jakarta sebagai kota global yang kreatif, modern, inklusif, dan berdaya saing menuju perayaan 500 Tahun Kota Jakarta pada 2027. (***)

INDOPOS
Juni 19, 2026
0 Comments

Jelang 5 Abad Jakarta, Yuke Harapkan Masyarakat Ikut Jaga Fasilitas Umum yang Dibangun Pemprov

INDOPOS-Menjelang 5 abad kota Jakarta, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yukike, mengajak seluruh masyarakat untuk ikut menjaga berbagai fasilitas umum dan ikon kota yang telah dibangun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjelang peringatan lima abad atau 500 tahun Kota Jakarta. Menurut Yuke, memasuki usia ke-499 tahun Jakarta, seluruh pihak harus tetap optimistis menghadapi berbagai tantangan, termasuk kondisi ekonomi yang tengah dihadapi. Wabendum DPP PDIP itu menilai berbagai pembangunan yang telah dilakukan selama ini harus dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. “Di tengah segala situasi yang ada, kita tetap harus optimistis. Apa yang sudah dianggarkan, dibuat, dan dibangun harus kita jaga bersama. Ada beberapa ikon dan simbol ibu kota yang patut kita syukuri karena Jakarta masih terus tumbuh meski menghadapi berbagai kesulitan,” ujar Yuke, Kamis (18/6/2026). Anggota DPRD DKI yang terpilih dari dapil Jaksel itu menegaskan, rasa memiliki terhadap fasilitas publik harus ditumbuhkan di tengah masyarakat. Menurutnya, berbagai sarana yang dibangun menggunakan uang rakyat sehingga wajib dijaga bersama. “Jangan cuma setelah dibangun lalu tidak dijaga. Harus ada rasa memiliki dari warga Jakarta. Apa yang sudah dibuat dari pajak masyarakat Jakarta harus kita rawat bersama,” ujarnya. Yuke mencontohkan sejumlah fasilitas publik seperti taman, trotoar, jalan hingga jembatan penyeberangan orang (JPO) yang membutuhkan biaya besar dalam pembangunannya. Karena itu, keberlangsungan dan perawatannya tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. “Taman-taman itu bukan biaya yang murah, trotoar, jalan, JPO dan lain-lain juga harus kita jaga sama-sama ke depan,” beber Srikandi PDIP di Kebon Sirih itu. Selain itu, Yuke mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang terus mencari berbagai alternatif pembiayaan agar program-program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat tetap dapat berjalan di tengah keterbatasan yang ada. Ia berharap kondisi ekonomi segera membaik sehingga berbagai program yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal dan tidak tertunda. “Kalau kondisi seperti sekarang pasti ada program yang terpending atau belum diprioritaskan. Dampaknya tentu masyarakat harus menunggu lebih lama. Padahal kita ingin berbagai persoalan di lingkungan bisa segera diselesaikan,” tuturnya. Lebih lanjut, Yuke menilai pembangunan Jakarta ke depan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga harus mampu memperkecil kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat. Dari sisi lain, lanjut Yuke, pihaknya akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan program pemerintah serta mendukung regulasi yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan Jakarta. “Dari sisi kami di DPRD, sebesar mungkin akan mengawasi dengan ketat. Regulasi-regulasi yang memang perlu didukung untuk membenahi Jakarta akan kami support. Tapi yang terpenting, kami juga membutuhkan dukungan masyarakat untuk ikut mengawasi sehingga kita bisa membangun Jakarta yang lebih baik lagi saat memasuki lima abad nanti,” tandasnya. (***)

INDOPOS
Juni 19, 2026
0 Comments

‎Ketua DPP MPG Bidang Komunikasi Purwoko Bela Gibran, Sebut Tuduhan Guntur Romli Soal Ajak Mahasiswa Kunker ke Papua hingga NTT Tidak Berdasar

INDOPOS-‎JAKARTA – Ketua DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) bidang Komunikasi, Purwoko, mengecam keras pernyataan politikus PDI Perjuangan Guntur Romli yang menuding Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki agenda politik tertentu saat mengajak sejumlah mahasiswa mengikuti kunjungan kerja ke berbagai daerah, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT). ‎ ‎Menurut Purwoko, tudingan tersebut merupakan bentuk prasangka politik yang berlebihan dan tidak mencerminkan semangat kolaborasi antara pemerintah dengan kalangan akademisi. ‎ ‎”Justru langkah Mas Gibran mengajak mahasiswa melihat langsung pelaksanaan program pemerintah merupakan bentuk keterbukaan dan transparansi. Mahasiswa diberi kesempatan untuk menyaksikan fakta di lapangan secara langsung, bukan sekadar menerima informasi dari satu sisi saja,” kata Purwoko, dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026). ‎ ‎Sebelumnya, Guntur Romli menilai keterlibatan mahasiswa dalam kunjungan kerja Wakil Presiden berpotensi menjadi upaya “penjinakan” terhadap kelompok kritis di lingkungan kampus. Ia bahkan menyebut langkah tersebut sebagai bentuk soft power yang dapat memengaruhi independensi mahasiswa. ‎ ‎Menanggapi hal itu, Purwoko menegaskan bahwa mahasiswa adalah kelompok intelektual yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan tidak mudah dipengaruhi hanya karena mengikuti perjalanan dinas atau mendapatkan fasilitas selama kunjungan kerja. ‎ ‎”Menganggap mahasiswa kehilangan independensi hanya karena diajak melihat langsung program pemerintah adalah bentuk pelecehan terhadap kapasitas intelektual mereka. Mahasiswa tetap memiliki kebebasan menilai, mengkritik, maupun memberikan masukan kepada pemerintah,” ujarnya. ‎ ‎Ia menilai program yang dilakukan Gibran justru patut diapresiasi karena membuka ruang dialog antara pemerintah dan generasi muda. Menurutnya, selama ini publik sering menuntut pemerintah agar lebih dekat dengan masyarakat dan kelompok akademik. Ketika hal itu dilakukan, justru muncul tudingan negatif yang tidak berdasar. ‎ ‎Ia juga membantah anggapan bahwa langkah Gibran merupakan upaya membangun loyalitas politik pribadi atau menandingi otoritas Presiden Prabowo Subianto. ‎ ‎”Tuduhan tersebut sangat jauh dari kenyataan. Wakil Presiden Gibran bekerja dalam satu garis komando bersama Presiden Prabowo untuk memastikan program-program prioritas pemerintah berjalan dengan baik. Tidak ada agenda lain selain memastikan masyarakat merasakan manfaat pembangunan,” tegasnya. ‎ ‎Lebih lanjut, Purwoko mengatakan kunjungan mahasiswa ke lokasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kesempatan untuk melakukan pengawasan sekaligus memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah. ‎ ‎”Kalau mahasiswa menemukan kekurangan, silakan sampaikan. Kalau programnya baik, silakan juga disampaikan. Itu namanya partisipasi publik yang sehat dalam demokrasi,” katanya. ‎ ‎MPG menilai narasi yang menyebut Gibran sedang memecah belah gerakan mahasiswa hanya akan memperkeruh ruang demokrasi dan menghambat sinergi antara pemerintah dengan kalangan akademisi. ‎ Purwoko Menambahkan, Jika Politikus PDIP Guntur Romli bisa dengan Mudah nya Membuat Narasi Politik yang berlebihan tersebut, Maka Saya bisa saja Menduga bahwa memang dari gerakan gerakan mahasiswa tersebut bisa saja ada sekelompok gerakan senyap politik yang dengan sengaja masuk menyusup ke kanal kanal gerakan murni mahasiswa untuk memprovokasi gerakan murni tersebut, dan Saya ingatkan bagi para pemain pembuat gaduh yang ada dibelakang layar, Jika nanti Kami MPG menemukan hal dugaan tersebut ternyata benar adanya terbukti di lapangan, Kami Jaringan MPG Se Indonesia tidak akan Segan segan Melawan dan Membuka Topeng tersebut, tandas Purwoko kepada Awak Media dengan nada keras. ‎”Kami mengajak semua pihak untuk melihat langkah ini secara objektif. Jangan setiap upaya membangun komunikasi dengan mahasiswa selalu dicurigai sebagai manuver politik. Bangsa ini membutuhkan kolaborasi, bukan prasangka,” pungkasnya. (***) ‎

INDOPOS
Juni 18, 2026
0 Comments

TVRI Kunci Hak Siar Piala Dunia 2026 Rp1 Triliun Sejak Tahun Lalu, Setara Spanyol, Ini Kata Pengamat

‎INDOPOS-JAKARTA – Indonesia diketahui telah mengamankan hak siar Piala Dunia 2026 sejak tahun lalu dengan nilai kontrak mencapai US$65 juta atau sekitar Rp1 triliun. Nilai tersebut disebut setara dengan yang dibayarkan Spanyol untuk memperoleh hak siar ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. ‎Hal itu disampaikan pengamat penyiaran publik A.H. Jauzie dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (18/6/2026). Menurutnya, banyak pertanyaan publik terkait proses perolehan hak siar Piala Dunia 2026, termasuk perbandingan biaya yang harus dikeluarkan Indonesia dengan negara lain. ‎”Untuk mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026, sebuah negara harus menjalani mekanisme bidding ke FIFA yang berbeda-beda antarnegara. Secara resmi FIFA tidak pernah membuka nilai kesepakatan setiap negara, meskipun dari berbagai sumber angka tersebut dapat diketahui,” ujar Jauzie. ‎Ia menjelaskan, selama ini Indonesia biasanya memperoleh hak siar Piala Dunia melalui agency yang berbasis di Singapura sehingga terdapat komponen biaya tambahan untuk pihak perantara. Namun, untuk edisi 2026, FIFA menawarkan hak siar secara langsung kepada sejumlah televisi nasional melalui roadshow yang dilakukan sejak April 2025. ‎Menurut Jauzie, FIFA menggunakan jumlah populasi sebagai salah satu acuan dalam menentukan harga penawaran hak siar. ‎”Semakin besar jumlah penduduk suatu negara, maka semakin tinggi harga yang ditawarkan. Itu sebabnya China sempat ditawari sekitar US$300 juta, sementara India ditawari US$100 juta,” katanya. ‎Jauzie mengungkapkan bahwa TVRI mendapat penugasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan hak siar Piala Dunia 2026 agar masyarakat Indonesia dapat menikmati pertandingan secara luas. ‎”Tentu prosesnya mengikuti mekanisme bidding bersama televisi swasta lainnya, dalam hal ini MNC dan SCTV. Karena itu dalam RDP di DPR saat itu, Direktur Utama TVRI Iman Brotoseno menolak membuka nilai penawaran karena masih dalam proses bidding dengan FIFA,” jelasnya. ‎Setelah melalui proses negosiasi yang panjang, TVRI akhirnya disebut berhasil mengungguli pesaingnya dan memperoleh hak siar dengan nilai kontrak sebesar US$65 juta atau sekitar Rp1 triliun berdasarkan kurs Rp16.000 per dolar AS saat itu. ‎”Nilai tersebut sama dengan Spanyol yang memperoleh hak siar dengan harga 55 juta euro atau sekitar US$65 juta,” ujarnya. ‎Jauzie menambahkan, perbandingan dengan Spanyol juga menjadi salah satu referensi Kementerian Keuangan saat menyetujui pembayaran langsung kepada FIFA. ‎Ia juga menepis kabar yang menyebut nilai yang harus dibayarkan TVRI mencapai Rp1,3 triliun. ‎”Jika ada angka Rp1,3 triliun yang beredar, itu karena terdapat tambahan pajak sekitar Rp300 miliar yang harus dibayarkan TVRI kepada negara,” katanya. ‎Lebih lanjut, Jauzie menilai perbandingan biaya hak siar Indonesia dengan negara lain tidak bisa dilakukan secara langsung karena waktu penguncian kontrak berbeda-beda. ‎Menurutnya, Indonesia harus mengamankan hak siar sebelum tahun anggaran 2025 berakhir karena menggunakan dana APBN. Sementara sejumlah negara baru mencapai kesepakatan mendekati pelaksanaan turnamen sehingga memperoleh harga yang lebih rendah. ‎Ia mencontohkan India yang disebut baru menandatangani kesepakatan sekitar satu minggu sebelum kick off sehingga harga turun dari US$100 juta menjadi US$40 juta. Sementara China yang awalnya ditawari US$300 juta akhirnya memperoleh hak siar dengan nilai sekitar US$60 juta setelah menyepakati kontrak sebulan sebelum turnamen dimulai. ‎Jauzie juga menjelaskan bahwa di China tidak terdapat televisi swasta yang ikut dalam proses bidding sehingga FIFA hanya bernegosiasi dengan China Media Group (CMG), lembaga penyiaran milik pemerintah. ‎Kondisi serupa disebut terjadi di Vietnam yang hanya memiliki Vietnam Television (VTV) sebagai mitra negosiasi. Negara tersebut dikabarkan memperoleh hak siar sekitar dua bulan sebelum kick off dengan nilai US$15 juta. ‎Sementara itu, Malaysia disebut baru mengunci kesepakatan satu bulan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. Berdasarkan laporan media setempat, nilai hak siar yang dibeli Malaysia mencapai US$35 juta atau sekitar 137 juta ringgit Malaysia, dengan kontribusi pemerintah sebesar 24 juta ringgit dan sisanya ditanggung pihak swasta. (***)

INDOPOS
Juni 18, 2026
0 Comments

Jimmy S: Pengusutan Korupsi MBG Bukti Nyata Komitmen Prabowo-Gibran Berantas Korupsi, Tak Ada yang Kebal Hukum

INDOPOS-‎JAKARTA – Ketua Umum DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG), Jimmy S, menilai pengusutan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta dua mantan wakilnya menjadi bukti nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi. ‎Menurut Jimmy, langkah hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak memberikan perlindungan kepada siapa pun yang diduga terlibat tindak pidana korupsi, termasuk pejabat yang pernah dipercaya mengelola program strategis nasional. ‎”Kasus ini menjadi bukti bahwa Presiden Prabowo serius dalam pemberantasan korupsi. Tidak ada yang kebal hukum. Ketika ada dugaan penyimpangan, proses hukum tetap berjalan meskipun yang diperiksa adalah pejabat yang sebelumnya memegang peran penting dalam program prioritas pemerintah,” kata Jimmy dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026). ‎ ‎Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung pada 3 Juni 2026 menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis periode 2025-2026. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang dianggap cukup. ‎ ‎Jimmy menyoroti bahwa penetapan tersangka tersebut terjadi setelah adanya pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional. Menurutnya, langkah Presiden Prabowo melakukan pembenahan di tubuh lembaga pelaksana MBG menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga program tetap berjalan sesuai tujuan awalnya. ‎ ‎”Yang perlu dicatat, tidak ada upaya menutup-nutupi kasus ini demi menjaga citra program. Justru dugaan korupsi dibongkar dan diproses secara terbuka. Ini menunjukkan keberanian politik dan komitmen pemerintah terhadap tata kelola yang bersih,” ujarnya. ‎ ‎Jimmy menegaskan Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, menurutnya, dugaan penyimpangan yang terjadi di dalam pelaksanaannya harus ditindak tegas agar tidak merugikan masyarakat yang menjadi penerima manfaat. ‎ ‎”Program MBG adalah program yang sangat mulia. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas generasi masa depan Indonesia. Karena itu, apabila ada oknum yang diduga memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” katanya. ‎ ‎Dalam perkembangan penyidikan, Kejaksaan Agung mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga saling mengetahui dan bekerja sama dalam praktik yang sedang diselidiki. Dugaan penyimpangan tidak hanya terkait pengadaan barang, tetapi juga menyangkut pengelolaan titik-titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. ‎ ‎Penyidik juga mendalami dugaan pengaturan mitra serta mark-up dalam pengadaan yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut. ‎Jimmy menilai pengungkapan kasus tersebut sekaligus menjadi pesan kuat bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan mentoleransi praktik korupsi, bahkan jika terjadi di dalam program prioritas pemerintah sendiri. ‎ ‎”Kalau pemerintah ingin melindungi oknum, tentu kasus ini tidak akan sampai sejauh ini. Faktanya justru sebaliknya. Aparat penegak hukum diberi ruang untuk bekerja dan mengusut perkara hingga ke tingkat pimpinan lembaga. Ini menunjukkan bahwa hukum tetap menjadi panglima,” tegasnya. ‎ ‎Lebih lanjut, Jimmy menyampaikan, Sebenarnya saat itu sebelum ketiga orang tersebut di copot oleh presiden, saya sudah mendapatkan informasi diawal dari lingkaran istana, saat itu salah satu tersangka tsb sedang berada diluar negeri dan saya mendapatkan informasi bahwa para ketiga tersangka tsb akan di ganti dan diproses hukum atas tindakan nya yang bisa di duga ugal ugalan dalam memimpin BGN, setelah mendapatkan informasi tersebut saya hampir tidak percaya atas informasi tsb, karena melihat hubungan kedekatan Pimpinan BGN dengan Presiden sangat dekat, informasi tersebut memang tidak saya anggap serius pada saat itu, namun berjalan nya waktu begitu si pimpinan itu tiba di indonesia dan bahkan sempat mau mengusulkan wacana Program memberi makan anak anak sekolah yang berada diluar negeri ke presiden, dalam hitungan jam dimalam hari nya ada berita di media pengumuman pencopotan para pimpinan BGN tersebut. Saat itu saya hampir tidak percaya atas berita tersebut, saya langsung terdiam sesaat dan langsung menghubungi orang yg memberikan informasi tsb, dan di dalam komunikasi tersebut, si pemberi informasi hanya tertawa saja sambil bercanda gurau hal yang lain. Dari kejadian atau kisah tersebut, saya berpendapat dan berkesimpulan bahwa memang Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memberikan sedikit ruang pun untuk para pembantu nya untuk melakukan tindak pidana korupsi, ya artinya Presiden dan Wakil Presiden saat ini dalam menjalan kan pemerintahan memang sama sekali tidak ada upaya melindungi, bahkan melakukan tindakan secara bersama sama untuk merugikan Negara dan Bangsa. Keseriusan Menindak kejahatan korupsi yg dilakukan oleh pembantu nya pun tidak segan segan di tindak, dan jika masih ada yg berani melakukan hal seperti itu, saya yakin hanya tinggal menunggu waktu saja pasti akan bernasib sama. Jadi wahai para pembantu presiden dan wakil presiden, anda jangan coba coba melakukan tindakan…

INDOPOS
Juni 17, 2026
0 Comments

‎Harta Zita Anjani Melonjak Seribu Persen Lebih dalam Dua Tahun, Warganet: “Ini Grafik yang Bikin Investor Minder” ‎

INDOPOS-JAKARTA – Nama Zita Anjani kembali menjadi sorotan publik. Kali ini bukan karena aktivitas politik maupun pariwisata, melainkan karena lonjakan harta kekayaannya yang tercatat meningkat lebih dari seribu persen hanya dalam waktu dua tahun. ‎ ‎Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zita yang kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, yang juga putri Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, melaporkan total kekayaan sebesar Rp109,32 miliar pada laporan periodik tahun 2025. ‎ ‎Angka tersebut melonjak drastis dibandingkan laporan tahun 2023 saat dirinya masih menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari PAN. Kala itu, total harta yang dilaporkan berada di angka Rp9,16 miliar. ‎ ‎Dengan demikian, dalam kurun waktu sekitar dua tahun, kekayaan Zita bertambah Rp100,16 miliar atau meningkat sekitar 1.093 persen. ‎Jika digambarkan dalam grafik, kenaikan tersebut tampaknya lebih curam dibanding tanjakan Puncak saat libur panjang. Tak heran jika sebagian warganet bercanda bahwa grafik kekayaan Zita “bisa membuat investor saham iri karena pertumbuhannya sulit ditandingi indeks mana pun.” ‎ ‎Namun demikian, data LHKPN hanya mencatat jumlah kekayaan yang dilaporkan pejabat negara dan tidak secara otomatis menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Kenaikan harta dapat berasal dari berbagai sumber yang sah, seperti bisnis, investasi, hibah, warisan, maupun faktor lainnya yang sesuai ketentuan perundang-undangan. ‎Menariknya, lonjakan kekayaan tersebut terjadi secara bertahap namun sangat cepat. ‎ ‎Saat pertama kali menjabat Utusan Khusus Presiden pada November 2024, Zita melaporkan total kekayaan sebesar Rp47,65 miliar. Hanya dalam hitungan bulan, angka itu naik menjadi Rp89,75 miliar pada laporan akhir 2024. Kemudian pada laporan periodik 2025, jumlahnya kembali meningkat hingga mencapai Rp109,32 miliar. ‎ Tren kenaikan yang konsisten dalam waktu relatif singkat itu pun memancing perhatian publik. Sejumlah pengguna media sosial bahkan berseloroh bahwa mereka kini memahami arti sebenarnya dari istilah “pariwisata berkelanjutan”, karena kekayaan yang dilaporkan terlihat terus bertumbuh dari periode ke periode. ‎ ‎Berdasarkan rincian LHKPN, aset terbesar Zita berasal dari tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp52,29 miliar. Tercatat ada delapan bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Depok, Lampung Selatan, serta Jakarta Timur. ‎ ‎Selain properti, Zita juga memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp4,4 miliar. Koleksi kendaraan yang tercantum antara lain Toyota Alphard tahun 2014, Toyota Alphard 2.5 G AT tahun 2021, serta Lexus LM350H tahun 2023. ‎ ‎Tak hanya itu, ia melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp32,3 miliar. Nilai ini menjadi salah satu komponen terbesar dalam keseluruhan aset yang dimiliki. ‎ ‎Sementara itu, surat berharga yang dimiliki mencapai Rp11,88 miliar. Adapun kas dan setara kas tercatat sebesar Rp6 miliar, ditambah harta lainnya senilai Rp2,44 miliar. ‎ ‎Yang juga menarik perhatian adalah tidak adanya utang yang dilaporkan dalam LHKPN tersebut. Dengan kata lain, seluruh aset yang tercatat langsung menjadi total kekayaan bersih sebesar Rp109,32 miliar. ‎ ‎Lonjakan harta para pejabat negara belakangan memang menjadi perhatian publik, terutama karena masyarakat dapat membandingkan laporan dari tahun ke tahun melalui sistem LHKPN yang terbuka. Di media sosial, berbagai komentar pun bermunculan. Ada yang meminta penjelasan mengenai sumber pertumbuhan aset tersebut, ada pula yang melontarkan humor bahwa “rahasia sukses finansial 2026 ternyata bukan investasi emas atau saham, melainkan punya grafik kekayaan yang menanjak seperti laporan LHKPN.” ‎ ‎Terlepas dari berbagai komentar dan candaan yang beredar, data LHKPN tersebut menjadi salah satu dokumen publik yang menunjukkan perubahan nilai kekayaan pejabat negara dari waktu ke waktu dan dapat diakses masyarakat sebagai bagian dari transparansi penyelenggaraan pemerintahan. (***)

INDOPOS
Juni 16, 2026
0 Comments

Tak Biasa di Tantang-tantang oleh LBH Ormas Dewan Adat Bamus Betawi, Jalih Pitoeng Siap Uji di Pengadilan

INDOPOS-JAKARTA | Aktivis yang dikenal sangat kritis dan konsisten dalam konsep perjuangannya memberantas korupsi, Jalih Pitoeng nyatakan siap uji di pengadilan atas tuduhan bahwa dirinya menyebarkan berita bohong oleh LBH Ormas Dewan Adat Bamus Betawi. Dalam pemberitaan sebelumnya Jalih Pitoeng meminta kepada pihak Kejaksaan Agung untuk segera memeriksa Wakil Ketua Umum Ormas Dewan Adat Bamus Betawi Heikal Safar atas dugaan keterkaitannya dengan kasus Mega Korupsi di Badan Gizi Nasional yang saat ini telah diamankan oleh pihak Kejaksaan Agung. Namun entah kenapa, ketua LBH Ormas Dewan Adat Bamus Betawi berniat melaporkan Jalih Pitoeng ke Mapolda Metro Jaya. “Saya tidak akan menghalangi mereka untuk melaporkan saya,” kata Jalih Pitoeng saat dihubungi awak media, Selasa (16/06/2026). “Bahkan saya menunggu itu untuk kita sama-sama eksaminasi nanti di Pengadilan. Dan menurut saya mereka gegabah dan salah pilih lawan,” sambung Jalih Pitoeng menegaskan. “Karena saya tidak akan mundur selangkahpun karena dilaporkan,” tambahnya menegaskan. “Karena apa, karena kami dari FORMASI atau Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi kan sedang berjuang dalam berperan aktif membantu pemerintah dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi,” sambung Jalih Pitoeng menandaskan. “Maka menjadi aneh ketika kita sedang berusaha menegakan kebenaran dalam hal ini pemberantasan korupsi koq terkesan terhambat atau jangan-jangan saya menduga kuat mereka ingin melindungi Heikal,” sambungnya seraya melempar tanya. Terkait keberatan mereka selaku pengurus ormas Dewan Adat Bamus Betawi, Jalih Pitoeng justru balik bertanya. “Sejak kapan orang Betawi punya dewan adat?,” tanya Jalih Pitoeng. “Yang ada itu justru majelis adat,” imbuhnya. “Yang anggotanya para sesepuh dan tokoh-tokoh Betawi seperti Fauzi Bowo, Jenderal Nachrawi, Babe Aji Margani, Babe aji Nuri Taher, Kiayi haji Lutfi Hakim serta beberapa tokoh Betawi yang memiliki kapasitas dan feasibilitas disebut sebagai pemangku adat Betawi,” Jalih Pitoeng memaparkan. Terkait soal banyak keluhan dari beberapa tokoh tentang ketua umum ormas Dewan Adat Bamus Betawi, Eki Pitung yang terkesan dianggap sebagai ketua dewan adat, ini yang perlu diluruskan agar masyarakat tidak terkecoh karena melekatkan Dewan Adat Bamus Betawi. “Karena itu sangat berpotensi dapat disalah gunakan untuk kepentingan tertentu,” kata Jalih Pitoeng. Ditanya tentang adanya potensi dapat disalah gunakan nya istilah Dewan Adat Bamus Betawi, pendiri sekaligus ketua umum FORMASI dan Jalih Pitoeng Centre inu tidak menyebutkan secara rinci. “Kan orang yang diluar sana, terutama para pejabat atau instansi bisa saja beranggapan bahwa Eki Pitung adalah ketua Dewan Adat Bamus Betawi misalnya,” sambung nya. “Walaupun kita semua tahu bahwa setiap warga negara berhak mengorganisir diri dan mendirikan organisasi,” Jalih Pitoeng mengingatkan. “Persoalannya adalah karena ini kan menggunakan emblem Bamus Betawi,” imbuh Jalih Pitoeng. “Nah kesamaran ini bisa menimbulkan keraguan dan atau sangat terbuka ruang serta sangat berpotensi disalah gunakan,” tegas Jalih Pitoeng. “Apalagi menggunakan kata Dewan Adat Bamus Betawi. Bahkan logonya pun logo Bamus Betawi,” sambung aktivis kritis tanah Betawi tersebut. Akibat polemik akan dilaporkannya Jalih Pitoeng ke Mapolda Metro Jaya oleh ketua LBH Ormas Dewan Adat Bamus Betawi, Sapto Wibowo, SH, beredar kabar bahwa pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah mengosongkan ruangan yang sebelumnya digunakan sebagai kantor atau Basecamp ormas Dewan Adat Bamus Betawi. “Secara informatif, saya dengar kabar bahwa pihak PUPR sudah mengosongkan ruangan yang sebelumnya digunakan oleh Ormas Dewan Adat Bamus Betawi sebagai kantor atau Basecamp,” ungkap Jalih Pitoeng. “Kalau benar, kami sangat mengapresiasi langkah sigap dan tegas pihak manajemen pengelolaan gedung PUPR,” lanjutnya. “Jika tidak, maka kami FORMASI akan mempertanyakan itu. Karena berkaitan dengan larangan sesuai dengan UUD No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,” pungkas Jalih Pitoeng menjelaskan. (***)

INDOPOS
Juni 15, 2026
0 Comments

Eky Pitung Soroti Dugaan Penggiringan Opini dalam Pemberitaan Heikal Syafar

INDOPOS-JAKARTA – Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, Eky Pitung, menyoroti dugaan adanya penggiringan opini dalam sejumlah pemberitaan yang menyeret nama salah satu pengurusnya, Heikal Syafar, terkait polemik dugaan proyek dan pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Eky menilai, pemberitaan yang berkembang di sejumlah media tidak sepenuhnya berimbang karena tidak melalui proses verifikasi dan konfirmasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam isu tersebut. Ia menekankan pentingnya prinsip tabayun dalam kerja jurnalistik agar informasi yang disampaikan ke publik tidak menimbulkan kesalah pahaman. “Kalau saya lihat ada kecenderungan penggiringan opini. Harusnya ada konfirmasi ke semua pihak, jangan hanya satu narasumber lalu langsung dijadikan dasar pemberitaan,” kata Eky dalam keterangannya saat diwawancarai potan editor Satyaberita.com, Senin (15/6/2026). Dalam kesempatan itu, Eky juga menjelaskan hasil klarifikasinya dengan Heikal Syafar yang sebelumnya telah dipanggil untuk memberikan keterangan terkait isu yang beredar. Menurut Eky, berdasarkan penjelasan Heikal, keterlibatannya dalam proyek tersebut semata-mata untuk membantu kelancaran program pemerintah, khususnya terkait kebutuhan dapur yang disebut berkaitan dengan dapur Kodim. Heikal, kata Eky, menyampaikan bahwa terdapat kebutuhan Permodalan yang belum terpenuhi sekitar Rp 6 miliar dan dalam bentuk barang berupa omprengan / food tray yang digunakan untuk mendukung Operasional dapur dan pemodal lain Rp 800 jt berupa Cash dibelikan Susu Kedua Pemodal masing2 dibayarkan oleh Heikal yg 6 Milyard dalam Bentuk barang di cicil Rp 500 jt melalui Pengacaranya Andrew Buntoro namanya.. Dan yg Rp 800 Jt juga sudah di cicil Rp 100 Jt dengan Elvi Salim namanya.. “Itu cerita dari Heikal kepada saya. Dia hanya membantu mencarikan Permodalan Sebenarnya agar program MBG berjalan baik dan Lancar. Eky menambahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, persoalan tersebut saat ini masih dalam tahap evaluasi dan klarifikasi oleh pihak terkait ( BGN ) termasuk adanya proses pengecekan terhadap status pembayaran. Kurang lebih ada 40 Vendors ( Pelaksana ) termasuk Heikal. Heikal Sendiri memang belum ada Pembayaran dari MBG jadi ya sabar..kok malah lapor Polisi..apalagi sudah di Selesaikan baik2. Ia juga menyebut bahwa aparat penegak hukum telah melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan duduk perkara yang sebenarnya, termasuk status proyek dan mekanisme pembayarannya. “Masih dalam proses Evaluasi. Bahkan informasi yang saya terima, pihak terkait juga sedang mengkaji ulang dan akan melakukan pertemuan untuk penyelesaian,” ujarnya. Lebih lanjut, Eky menyayangkan munculnya narasi pemberitaan yang menurutnya tidak proporsional dan berpotensi merugikan nama baik individu maupun organisasi. Ia menilai, tanpa adanya konfirmasi dari semua pihak, pemberitaan berisiko membentuk opini publik yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. “Ini yang saya sayangkan, karena bisa menjadi pembunuhan karakter. Padahal duduk persoalannya belum jelas dan masih perlu diklarifikasi,” tegasnya. Meski demikian, Eky menegaskan bahwa Dewan Adat Bamus Betawi tidak akan mentolerir apabila dalam prosesnya ditemukan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak mana pun di internal organisasi. Ia memastikan, Dewan Adat Bamus Betawi akan bersikap tegas dan mengambil langkah organisasi jika ada pengurus yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Kami juga ingin selesai secara Kekeluargaan dan semua baik2 dengan Kedamaian. Kata Heikal kepada Saya.. Prinsipnya Kami Dewan Adat Bamus Betawi selalu Mendukung dan Menjaga Program ASTA CITA dari Presiden RI Prabowo dan Indonesia Maju. Namun “Kalau memang ada pelanggaran hukum, kami tidak akan menutup mata. Tidak ada Tawar Menawar Akan kami sikapi secara tegas sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya. (***)

INDOPOS
Juni 15, 2026
0 Comments

Perkataan Khabib Pukulan Gaethje Seperti Truk Terbukti Nyata, Wajah Ilia Topuria Dibuat Babak Belur di UFC Gedung Putih ‎

INDOPOS-WASHINGTON, D.C. — Perkataan legendaris Khabib Nurmagomedov beberapa tahun lalu yang menyebut bahwa pukulan Justin Gaethje terasa “seperti ditabrak truk” terbukti nyata secara brutal. ‎Dalam laga bersejarah bertajuk UFC Freedom 250 yang digelar di South Lawn (Halaman Selatan) Gedung Putih, Amerika Serikat, Gaethje sukses merebut sabuk juara tak terbantahkan (undisputed) kelas ringan setelah menghajar babak belur sang juara bertahan yang sebelumnya tak terkalahkan, Ilia Topuria. ‎Pertarungan yang berlangsung sengit ini berakhir tragis bagi Topuria. Wajahnya rusak parah, matanya bengkak hingga tak bisa melihat, dan puncaknya, sudut tim Topuria terpaksa menghentikan laga (corner stoppage) di akhir ronde keempat. Sesaat setelah pengumuman, petarung berdarah Georgia-Spanyol itu harus dipapah keluar dari oktagon oleh tim medis dan kru-nya karena cedera parah. ‎Kronologi Laga Berdarah di Gedung Putih ‎Laga unifikasi gelar ini berjalan dengan atmosfer yang sangat unik dan megah, bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-80 Presiden Donald Trump dan menyambut hari jadi Amerika Serikat yang ke-250. Kedua petarung bahkan melakukan walkout langsung dari dalam Oval Office (Kantor Oval Presiden) di bawah dentuman kembang api. ‎Sejak awal ronde, jalannya laga dipenuhi ketegangan tinggi: ‎Ronde 1 & 2: Topuria sebenarnya memulai laga dengan sangat baik. Ia sempat mendaratkan serangan-serangan bersih. Namun, ketahanan fisik dan pressure legendaris dari Gaethje mulai merusak ritme sang juara bertahan. ‎Ronde 3: Pukulan-pukulan kombinasi Gaethje yang terkenal sekeras batu mulai mendarat telak di wajah Topuria. Wajah Topuria mulai mengucurkan darah segar, memicu gemuruh penonton yang hadir, termasuk CEO Meta Mark Zuckerberg dan Donald Trump yang duduk di sisi pagar oktagon. ‎Ronde 4 (Petaka Topuria): Kerusakan di wajah Topuria semakin parah. Memasuki pertengahan ronde keempat, kedua mata Topuria membengkak hebat hingga hampir tertutup rapat. Wasit Marc Goddard sempat menghentikan laga sejenak agar tim medis memeriksa kondisinya. Meski Topuria memohon untuk terus bertarung, terlihat jelas ia sudah kehilangan visinya akibat hantaman Gaethje. Setelah ronde keempat berakhir, tim sudut Topuria mengambil keputusan bijak untuk menyerah demi keselamatan atletnya. ‎Usai laga dihentikan, Gaethje merayakannya dengan melakukan aksi backflip ikonik dari atas pagar oktagon dan langsung menghampiri Donald Trump untuk merayakan kemenangannya. Sementara itu, pemandangan kontras terlihat di sudut lain saat Topuria yang tak berdaya harus dipapah berjalan karena kondisi fisiknya yang hancur. ‎Netizen Mengenang Kembali “Ramalan” Khabib Nurmagomedov ‎Begitu laga berakhir, jagat media sosial langsung gempar. Banyak warganet dan pencinta MMA bernostalgia dan mengunggah kembali kutipan wawancara lama Khabib Nurmagomedov saat dirinya bertarung melawan Gaethje di UFC 254 pada tahun 2020 silam. ‎Kala itu, Khabib yang berhasil menang lewat unconscious submission (kuncian hingga pingsan) mengakui betapa mengerikannya kekuatan pukulan Gaethje. ‎”Justin Gaethje memukul seperti truk. Tidak ada orang yang memukul sekeras dia. Tendangan kakinya, pukulannya—dia luar biasa keras. Saat dia memukul saya, rasanya sangat sakit,” ujar Khabib dalam wawancara lawasnya. ‎Warganet menilai performa Topuria di UFC Freedom 250 menjadi bukti fisik paling nyata dari ucapan Khabib. Topuria yang dikenal memiliki pertahanan kokoh dan dagu besi, dibuat menyerah dalam kondisi wajah yang rusak akibat akumulasi pukulan “truk” dari tangan Gaethje. ‎”Saya Diciptakan untuk Momen Ini” ‎Dengan kemenangan ini, Justin Gaethje yang berusia 37 tahun resmi menyandang status sebagai juara dunia kelas ringan UFC yang baru, sekaligus mematahkan rekor tak terkalahkan milik Topuria (kini 17-1). ‎Dalam sesi wawancara di dalam oktagon, Gaethje yang datang sebagai underdog (tidak diunggulkan) mengaku sempat terkena pukulan telak ke arah hati (liver shot), namun mentalitas petarungnya berhasil membawa kemenangan besar. ‎”Saya dibuat untuk momen-momen seperti ini. Olahraga ini diciptakan untuk saya. Saya adalah petarung paling konsisten dan paling menghibur yang pernah menginjakkan kaki di dalam kandang ini,” tegas Gaethje dengan sabuk juara melingkar di pinggangnya.

INDOPOS
Juni 14, 2026
0 Comments

‎Eki Pitung Ketum Dewan Adat Bamus Betawi Mendukung Kejaksaan Agung dalam Memberantas Korupsi di Tubuh MBG

‎INDOPOS–Ketua Umum (Ketum) Dewan Adat Bamus Betawi, Eki Pitung, menyatakan dukungannya terhadap langkah aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung, dalam memberantas praktik korupsi yang diduga terjadi di lingkungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). ‎ ‎Dalam keterangannya, Eki Pitung juga menyoroti pemberitaan yang belakangan berkembang terkait nama Heikal Syafar yang disebut-sebut sebagai pelaksana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dikabarkan diduga diminta untuk diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi. ‎ ‎Eki menegaskan bahwa Dewan Adat Bamus Betawi tidak memiliki keterkaitan dengan aktivitas bisnis yang dijalankan Heikal Syafar di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, keterlibatan Heikal dalam organisasi hanya sebatas sebagai pengurus yang menjabat Wakil Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi. ‎ ‎”Saya tegaskan tidak pernah ada aliran dana maupun setoran dari dapur SPPG kepada Dewan Adat Bamus Betawi. Kalau benar Heikal merupakan Wakil Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, itu sebatas statusnya sebagai pengurus organisasi. Adapun kegiatan di BGN merupakan bisnis pribadinya,” ujar Eki. ‎ ‎Ia menambahkan bahwa organisasinya mendukung penuh program unggulan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia Maju. Namun demikian, apabila ditemukan adanya oknum pelaksana yang melakukan penggelapan dana atau tindakan melawan hukum, maka proses hukum harus ditegakkan tanpa kompromi. ‎ ‎”Kami mendukung program Pak Prabowo. Tetapi jika memang ada oknum pelaksana yang melakukan penggelapan dana atau melanggar hukum, maka kami mendukung penegakan hukum. Tidak ada tawar-menawar dalam urusan korupsi,” tegasnya. ‎ ‎Eki juga mengingatkan pentingnya etika jurnalistik dalam pemberitaan. Menurutnya, wartawan seharusnya mengedepankan komunikasi, konfirmasi, dan klarifikasi kepada pihak yang disebut dalam sebuah berita sebelum informasi dipublikasikan. ‎ ‎”Harus ada komunikasi, tanya jawab, atau klarifikasi kepada yang bersangkutan sebelum menulis berita. Jika menyebut nama seseorang tanpa klarifikasi, itu dapat menimbulkan fitnah dan berpotensi masuk ranah pencemaran nama baik,” katanya. ‎ ‎Lebih lanjut, Eki menegaskan bahwa Dewan Adat Bamus Betawi akan bersikap tegas terhadap setiap pengurus yang terbukti melakukan tindak pidana. Jika Heikal Syafar terbukti melanggar hukum, organisasi tidak akan memberikan perlindungan. ‎ ‎”Kalau memang terbukti melawan hukum, silakan diproses. Siapa pun pengurus Dewan Adat Bamus Betawi yang melakukan tindak pidana akan kami keluarkan atau dicabut surat keputusannya,” ujarnya. ‎ ‎Namun, ia juga mengingatkan agar pemberitaan tidak menggiring opini yang masih bersifat dugaan atau asumsi. Menurutnya, membawa nama organisasi ke dalam persoalan yang merupakan urusan pribadi seseorang dinilai tidak tepat. ‎ ‎”Kalau ini hanya praduga, asumsi, atau bahkan cenderung fitnah, tentu kurang elok membawa-bawa nama organisasi. Ini murni bisnis pribadi Heikal Syafar dan bukan bisnis Dewan Adat Bamus Betawi. Organisasi kami bukan organisasi yang berorientasi keuntungan,” kata Eki. ‎ ‎Pada kesempatan itu, Eki juga menyinggung penyebutan nama Jali Pitung dalam pemberitaan yang beredar. Ia mengaku membaca bahwa nama tersebut dijadikan narasumber, padahal yang bersangkutan dikenal baik olehnya. ‎Karena itu, Eki meminta agar dilakukan klarifikasi langsung kepadanya dalam waktu 2 x 24 jam. Ia menegaskan bahwa pihaknya memiliki hak untuk menempuh jalur hukum apabila tidak ada klarifikasi atas informasi yang dianggap merugikan organisasi maupun dirinya. ‎ ‎”Saya minta segera dilakukan klarifikasi kepada saya dalam waktu 2 x 24 jam. Jika tidak ada, kami juga memiliki hak untuk melakukan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (***) ‎

INDOPOS
Juni 11, 2026
0 Comments

Ongen Sangaji Desak KPK Periksa Kepala Dinas Dukcapil Terkait Dugaan Pembuatan Kartu Izin Tinggal Tetap dan Paspor WNA

INDOPOS-Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Ongen Sangaji, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperluas penyelidikan dugaan korupsi yang menyeret Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Barat dengan memeriksa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI serta Kasudin Dukcapil tingkat kota. Hal itu didasari dengan dugaan proses penerbitan paspor bagi warga negara asing yang tinggal tetap dan sementara, tidak dapat dilepaskan dari dokumen kependudukan yang menjadi syarat utama, yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Dukcapil. “Saya meminta KPK tidak hanya fokus pada aspek keimigrasian, tetapi juga memeriksa Kasudin dan Kadis Dukcapil terkait dugaan pembuatan izin tinggal tetap dan paspor. Sebab data utama dalam pembuatan ijin tinggal tetap atau pun paspor berasal dari KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dukcapil tingkat kota maupun provinsi,” ujar Ongen Sangaji, Kamis (11/6/2026). Ia menilai masuknya warga negara asing (WNA) dalam jumlah besar beberapa tahun terakhir ke Jakarta harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Apalagi, kata dia berdasarkan informasi yang diterimanya, praktik pengurusan dokumen untuk WNA diduga melibatkan biaya yang sangat besar. “Masuknya warga negara asing di Jakarta harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Jumlahnya mencapai ribuan orang. Bahkan informasi yang saya dapatkan. Untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK) untuk satu warga negara asing bayarannya mencapai ratusan juta rupiah,” ujarnya. Karena itu, Ongen menegaskan, apabila nantinya ditemukan bukti keterlibatan oknum pejabat Dukcapil dalam penerbitan dokumen kependudukan yang digunakan untuk mengurus paspor, maka hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang harus ditindak tegas. Karena hal itu tergolong dalam modus pembobolan data warga negara. “Kita juga mendapat informasi, untuk warga negara asing yang akan mengurus paspor, NIK itu diambil dari warga yang berdomisili di sejumlah daerah di tanah air. Jika benar ditemukan bukti, maka ini merupakan bentuk penyelewengan jabatan dari pejabat Dukcapil. Tentunya, aparat penegak hukum harus melakukan penyelidikan terhadap Kepala Dinas Dukcapil DKI, baik yang lama maupun yang baru,” tegasnya. Lebih lanjut, anggota DPRD DKI yang terpilih dari Jaktim itu mengungkapkan lolosnya proses pembuatan izin tinggal tetap atau sementara, tidak terlepas dari keberadaan paspor bagi WNA. Hal itu patut diduga tidak terlepas dari peran pihak yang memiliki kewenangan, seperti Sudin Dukcapil di lima wilayah kota dalam penerbitan dokumen kependudukan. “Patut diduga lolosnya pembuatan paspor untuk WNA tidak terlepas dari peran Dukcapil tingkat kota maupun provinsi. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terkait harus diperiksa agar persoalan ini terang benderang,” katanya. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah, terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa izin tinggal yang dimaksud meliputi Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). “Kalau kita ketahui, untuk seorang WNA supaya bisa tinggal di Indonesia ada namanya KITAP, kartu izin tinggal tetap, dan ada juga yang sementara atau KITAS,” ujar Budi. KPK saat ini masih mendalami pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. (***)

INDOPOS
Juni 11, 2026
0 Comments

‎Ketua SIB Tahyudin Aditya Dorong Penetapan Hari Kebudayaan Betawi Jelang 500 Tahun Jakarta

INDOPOS-JAKARTA – Ketua Seniman Intelektual Betawi (SIB) Tahyudin Aditya, mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menetapkan Hari Kebudayaan Betawi melalui Keputusan Gubernur. ‎ ‎Menurut Tahyudin, penetapan Hari Kebudayaan Betawi merupakan langkah strategis dan mendesak sebagai bentuk pengakuan resmi terhadap peran masyarakat Betawi sebagai penduduk asli Jakarta sekaligus penjaga identitas budaya ibu kota. ‎ ‎”Penetapan Hari Kebudayaan Betawi bukan sekadar agenda seremonial, tetapi merupakan penanda politik kebudayaan yang penting menjelang usia 500 tahun Jakarta. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi budaya Betawi sebagai ruh dan identitas kota,” ujar Tahyudin dalam keterangannya pada wartawan, Kamis (11/6/2026). ‎ ‎Ia menilai, Jakarta yang akan memasuki usia lima abad membutuhkan fondasi kebudayaan yang kuat agar pembangunan kota tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga mampu menjaga akar sejarah serta warisan budaya masyarakatnya. ‎ ‎Menurut Tahyudin, selama ini budaya Betawi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan Jakarta. Mulai dari seni pertunjukan, bahasa, kuliner, tradisi, hingga nilai-nilai sosial masyarakat Betawi telah memberikan warna khas bagi kehidupan kota metropolitan tersebut. ‎ ‎Karena itu, SIB memandang perlu adanya kebijakan resmi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menetapkan satu hari khusus sebagai Hari Kebudayaan Betawi. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi payung bagi berbagai program pelestarian budaya, pembinaan generasi muda, serta penguatan identitas lokal di tengah arus globalisasi. ‎ ‎”Jakarta tidak boleh kehilangan jati dirinya. Modernisasi harus berjalan seiring dengan pelestarian budaya. Hari Kebudayaan Betawi akan menjadi simbol komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya yang telah diwariskan para leluhur,” katanya. ‎ ‎Tahyudin juga berharap Gubernur DKI Jakarta dapat segera merespons aspirasi berbagai elemen masyarakat Betawi yang selama ini menginginkan adanya pengakuan resmi terhadap budaya Betawi melalui regulasi daerah. ‎ ‎Ia menambahkan bahwa menjelang peringatan 500 tahun Jakarta, berbagai agenda kebudayaan perlu dipersiapkan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Penetapan Hari Kebudayaan Betawi dinilai dapat menjadi salah satu tonggak penting dalam memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang tetap berpijak pada identitas dan kearifan lokal. ‎ ‎SIB meyakini bahwa penguatan budaya Betawi tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat Betawi sendiri, tetapi juga menjadi aset penting bagi seluruh warga Jakarta dalam membangun rasa kebersamaan, toleransi, dan kebanggaan terhadap sejarah kota. ‎ ‎”Dengan usia Jakarta yang akan mencapai 500 tahun, sudah saatnya budaya Betawi ditempatkan sebagai salah satu pilar utama pembangunan kota. Penetapan Hari Kebudayaan Betawi merupakan langkah nyata untuk memastikan warisan budaya tersebut tetap hidup dan berkembang di masa depan,” tutup Tahyudin. (***)

INDOPOS
Juni 10, 2026
0 Comments

‎MPG Dukung Refocusing MBG, Minta SPPG Terafiliasi Kasus Korupsi Dadan CS Dievaluasi dan MoU BGN–Pemprov DKI Ditinjau Ulang, Kalau Tak Jalan Segera Ganti Sekda ‎

INDOPOS-‎JAKARTA – Ketua DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Bidang Komunikasi, Purwoko, menyatakan dukungannya terhadap pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, yang meminta agar polemik terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan. Menurutnya, MBG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat dan harus difokuskan pada tujuan utamanya, yakni menurunkan hingga menghapus stunting di Indonesia. ‎ ‎Purwoko menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu janji kampanye pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres lalu. Program tersebut tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam upaya menekan angka stunting sekaligus menggerakkan roda perekonomian rakyat melalui pemberdayaan UMKM, petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal lainnya. ‎ ‎”Program MBG adalah program yang baik dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, perdebatan yang tidak produktif sebaiknya dihentikan dan semua pihak fokus pada bagaimana program ini bisa berjalan lebih efektif serta tepat sasaran,” kata Purwoko. ‎ ‎Menurutnya, sejak awal Presiden Prabowo menggagas program tersebut dengan tujuan utama menciptakan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan bebas stunting. Karena itu, seluruh kebijakan yang berkaitan dengan MBG harus diarahkan untuk mencapai target tersebut. ‎ ‎Dukung Refocusing Penerima Manfaat MBG ‎ ‎Purwoko juga menyambut baik langkah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, yang berencana melakukan refocusing atau penataan ulang penerima manfaat Program MBG agar lebih tepat sasaran. ‎ ‎Sebelumnya, Nanik menyampaikan bahwa BGN akan mengevaluasi penerima manfaat MBG, termasuk menghentikan pemberian bantuan makanan bergizi kepada sekolah-sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu dan dinilai tidak lagi menjadi kelompok prioritas. ‎Menurut Purwoko, kebijakan tersebut memang perlu dilakukan, terutama di sejumlah sekolah favorit yang berada di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. ‎ ‎”Refocusing memang harus dilakukan. Di beberapa kota besar terdapat sekolah-sekolah favorit yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga berkecukupan. Anggaran negara harus diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan agar manfaat program semakin luas dan tepat sasaran,” ujarnya. ‎ ‎Ia mencontohkan sejumlah sekolah favorit di Jakarta yang siswanya berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas dan perlu dievaluasi kembali dalam penyaluran program MBG. ‎ ‎Namun demikian, Purwoko menilai refocusing tidak boleh berhenti hanya pada evaluasi penerima manfaat. Menurutnya, BGN juga harus melakukan pembersihan terhadap mitra pelaksana program yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. ‎ ‎”Setelah melakukan refocusing pada sekolah-sekolah tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) hendaknya tidak melupakan upaya percepatan penambahan titik-titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di berbagai wilayah yang memang sangat membutuhkan. ‎ Langkah ini perlu dilakukan melalui koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat secara tepat sasaran. ‎ ‎Harus diingat bahwa masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersisa sekitar tiga tahun lagi. Karena itu, seluruh target yang telah ditetapkan harus dikejar dengan kerja yang terukur, cepat, dan efektif. Jangan sampai terlena dengan capaian yang sudah ada, sementara masih banyak daerah dan sekolah yang membutuhkan layanan MBG. ‎ Percepatan pembangunan SPPG dan perluasan cakupan program menjadi kunci keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta menekan angka stunting di Indonesia.” ‎ ‎Minta SPPG Terafiliasi Dadan Cs Segera Diputus ‎ ‎Purwoko secara khusus meminta BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih memiliki keterkaitan dengan pihak-pihak yang terseret dalam kasus dugaan korupsi MBG. ‎ ‎Ia meminta kontrak kerja sama dengan SPPG yang masih terafiliasi dengan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, maupun pihak lain yang terkait dalam perkara tersebut segera ditinjau ulang. ‎Menurut Purwoko, langkah tersebut penting untuk menjaga integritas program sekaligus menghilangkan potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan MBG. ‎ ‎”Refocusing tidak cukup hanya memilah penerima manfaat yang berasal dari keluarga mampu. Dapur-dapur SPPG yang masih terafiliasi dengan pihak-pihak yang terseret kasus dugaan korupsi juga harus dievaluasi. Bila masih terdapat hubungan keluarga, orang dekat, atau kepentingan tertentu, maka harus dihentikan agar tidak menimbulkan konflik kepentingan,” tegasnya. ‎ ‎Ia menilai transparansi dan akuntabilitas menjadi syarat utama agar masyarakat tetap percaya terhadap program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar tersebut. ‎ ‎Stunting DKI Jakarta Masih Tinggi ‎ ‎Lebih lanjut, Purwoko menegaskan bahwa fokus utama MBG harus tetap pada penanganan stunting. Menurutnya, persoalan stunting masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah, termasuk di DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara. ‎ ‎Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di DKI Jakarta masih berada pada angka sekitar 17,2 persen. Selain itu, tren kasus aktif balita stunting sepanjang tahun 2026 masih berada pada kisaran 510…

INDOPOS
Juni 9, 2026
0 Comments

Forum lluni UI Terus Kawal Indepensi Kampus Dalam Tegakkan Etika Akademik

INDOPOS-Jakarta | Forum Lintas Alumni Universitas Indonesia (UI) menyatakan sikap tegas untuk mengawal independensi kampus dan menolak segala bentuk pelanggaran etika akademik. Pernyataan bersama yang dideklarasikan oleh ikatan alumni dari 12 fakultas dan sekolah di UI ini mendesak ditegakkannya kejujuran ilmiah serta independensi institusi dari intervensi kekuasaan maupun transaksi material. Langkah ini diambil merespons polemik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang sebelumnya membatalkan sanksi etik dari otoritas UI terhadap promotor disertasi yang diduga melakukan pelanggaran berat. Saat ini, kasus tersebut tengah memasuki tahapan Kasasi di Mahkamah Agung (MA). “Kami memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk tidak hanya melihat kasus ini dari kacamata prosedural formal semata, melainkan secara jernih mempertimbangkan substansi pelanggaran etika akademik yang terjadi,” tulis Forum Lintas Alumni UI dalam keterangan resminya yang diterima pers di Jakarta, Selasa. Empat Poin Tuntutan Alumni Dalam pernyataan sikap tersebut, Forum Lintas Alumni UI merumuskan empat poin utama sebagai bentuk komitmen moral mereka: Mengawal Kasasi di Mahkamah Agung: Meminta Majelis Hakim Agung mengedepankan keadilan substantif demi melindungi integritas keilmuan, bukan sekadar aspek administratif formal. Menolak Kompromi Etika Akademik: Menolak segala bentuk intervensi politik, uang, dan jalan pintas akademis yang dapat mereduksi standar moral Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sikap Non-Kooperatif terhadap Pelanggar: Menyatakan tidak akan memberikan panggung publik atau menjalin kerja sama dengan oknum yang terbukti melakukan pelanggaran etika berat. Dukungan Sanksi Tegas dan Transparan: Mendukung penuh Rektorat dan Dewan Kehormatan Etik UI untuk menjatuhkan sanksi tanpa tebang pilih kepada civitas akademika yang terbukti melanggar aturan internal. Gerakan Moral Tanpa Kepentingan Politik Perwakilan alumni menegaskan bahwa gerakan ini murni merupakan aksi moral akademis untuk menjaga marwah semboyan UI, yaitu Veritas, Probitas, Iustitia (Kebenaran, Kejujuran, Keadilan). Mereka menyatakan gerakan ini sepenuhnya bebas dari kepentingan politik praktis. Deklarasi bersama ini didukung dan ditandatangani oleh 12 ikatan alumni (ILUNI) fakultas serta sekolah di lingkungan UI, antara lain: ILUNI UI Fakultas Kedokteran, ILUNI UI Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, ILUNI UI Fakultas Teknik, ILUNI Sekolah Kajian Stratejik dan Global, ILUNI UI Sekolah Ilmu Lingkungan, ILUNI UI Fakultas Kedokteran Gigi, ILUNI UI Fakultas Kesehatan Masyarakat, ILUNI UI Fakultas Ilmu Komputer, ILUNI UI Fakultas Ilmu Keperawatan, ILUNI UI Fakultas Psikologi, ILUNI UI Fakultas Ilmu Administrasi dan ILUNI UI Fakultas Farmasi. Melalui pernyataan ini, Forum Lintas Alumni UI juga mengajak seluruh elemen civitas akademika dan masyarakat luas untuk bersama-sama merawat kehormatan dan integritas mutu pendidikan tinggi di Indonesia. (wk)

INDOPOS
Juni 8, 2026
0 Comments

‎MPG Ucapkan Selamat kepada Kepala BGN yang Baru, Minta Fokus Tangani Stunting dan Evaluasi MoU Program MBG di DKI Jakarta yang Tidak Berjalan Optimal, Jangan Sampai Anggaran Ratusan Triliun Habis tapi Stunting Masih Ada, Bisa Bahayakan Kredibelitas Prabowo Gibran di 2029

‎INDOPOS-Ketua DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Bidang Komunikasi, Purwoko, menyampaikan ucapan selamat kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto, Nanik S. Deyang. Ia berharap kepemimpinan baru di BGN dapat semakin memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. ‎ ‎Menurut Purwoko, BGN di bawah kepemimpinan yang baru harus mampu bekerja lebih optimal untuk memastikan program MBG berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya dalam upaya menekan angka stunting di Indonesia. ‎ ‎”Selamat kepada Ibu Nanik S. Deyang atas pelantikannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Semoga dapat bekerja lebih baik dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Purwoko dalam keterangannya, Senin (8/6/2026). ‎ ‎Purwoko menegaskan bahwa salah satu fokus utama yang harus mendapat perhatian serius adalah penanganan stunting. Ia menilai persoalan stunting masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah, termasuk di DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara. ‎ ‎Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di DKI Jakarta saat ini masih berada di angka 17,2 persen. Pada sisi lain, MoU antara BGN dan Pemprov DKI tidak berjalan optimal, dikarenakan peran Sekda Uus Kuswanto yang yang terkesain main-main dan tidak serius. ‎ ‎Purwoko menegaskan, SK Sekda DKI dikeluarkan oleh Presiden Prabowo, sehingga apabila Sekda Uus tidak mampu menjadi jembatan antara daerah dan pemerintah dalam menyukseskan program prioritas, sebaiknya yang bersangkutan diganti dengan sosok lain yang lebih mampu dan serius. ‎ ‎Selain itu, tren kasus riil bulanan pada tahun 2026 menunjukkan jumlah kasus aktif balita stunting di Jakarta masih berada pada kisaran 510 hingga 520 kasus, termasuk pada periode April 2026. ‎ ‎”Jakarta sebagai ibu kota negara masih memiliki prevalensi stunting 17,2 persen. Ini menjadi perhatian serius dan harus ditangani secara maksimal agar target penurunan stunting dapat tercapai,” kata Purwoko. ‎ ‎Secara nasional, berdasarkan data SSGI dan Kementerian Kesehatan, wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi masih berada di kawasan Indonesia Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat memiliki prevalensi stunting sekitar 37 persen, disusul Sulawesi Barat sekitar 35,4 persen, serta sejumlah wilayah di regional Papua seperti Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan yang mencatatkan prevalensi di atas 30 persen. ‎ ‎Ia juga meminta Kepala BGN yang baru untuk melakukan evaluasi terhadap nota kesepahaman (MoU) yang sebelumnya telah ditandatangani antara BGN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. ‎ ‎Menurutnya, implementasi kerja sama tersebut belum berjalan maksimal di lapangan. Purwoko bahkan menilai perlu dilakukan penelusuran terhadap berbagai kendala yang menyebabkan program tersebut belum memberikan hasil optimal. ‎ ‎”MoU yang sudah dilakukan antara BGN dan Pemprov DKI jangan sampai sia-sia. Kepala BGN yang baru perlu mengevaluasi kembali pelaksanaannya agar tujuan program MBG benar-benar tercapai,” ujarnya. ‎ ‎Dalam kesempatan itu, Purwoko juga menyoroti peran Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Uus Kuswanto. Ia menilai jajaran birokrasi daerah harus menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung program pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan gizi masyarakat dan penurunan stunting. ‎ ‎Purwoko meminta seluruh pihak untuk tidak menghambat pelaksanaan program yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. ‎ ‎Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa keberhasilan menurunkan angka stunting akan menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran menjelang tahun 2029. ‎ ‎”Jangan sampai kasus stunting masih tinggi menjelang 2029 karena hal itu dapat memengaruhi kredibilitas pemerintahan Prabowo-Gibran. Semua pihak harus bekerja serius untuk memastikan program-program penanganan stunting berjalan efektif,” tegasnya. ‎ ‎Sementara itu, dari sisi jumlah kasus balita stunting secara akumulatif, Provinsi Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah kasus terbanyak karena memiliki populasi penduduk yang sangat besar. ‎ ‎Purwoko berharap kepemimpinan baru di BGN dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga target percepatan penurunan stunting serta keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis dapat tercapai secara merata di seluruh Indonesia.

INDOPOS
Juni 8, 2026
0 Comments

Interupsi di Sidang Paripurna Jadi Sorotan, PDIP Minta Ketua DPRD DKI Baru Buat Aturan Jelas

INDOPOS-Intrupsi yang kerap dilakukan sejumlah anggota DPRD DKI cenderung menjadi panggung unjuk gigi anggota DPRD DKI. Hal itu dikarenakan, intrupsi yang disampaikan tidak sesuai dengan tema sidang paripurna yang sedang berlangsung. Menyikapi itu, Penasehat Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Jhony Simanjuntak, berharap pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat wibawa sidang paripurna melalui penegakan aturan yang lebih jelas, khususnya terkait mekanisme interupsi. Menurut Jhony, kepemimpinan baru perlu melanjutkan berbagai hal positif yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya, sekaligus melakukan perbaikan terhadap sejumlah aspek yang masih menjadi catatan dalam pelaksanaan rapat paripurna. “Saya kira secara sederhana, apa yang baik dari ketua yang lama dilanjutkan. Tetapi mana yang menurut evaluasi masih kurang, itu yang diperbaiki,” ujar Jhony, Senin (8/6/2026). Jhony menilai forum rapat paripurna harus menjadi ruang yang berwibawa dan fokus pada agenda yang sedang dibahas. Karena itu, aturan main yang telah disepakati bersama harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota dewan. Salah satu hal yang menjadi sorotan, kata dia maraknya interupsi dalam sidang paripurna. Menurutnya, interupsi memang merupakan hak anggota dewan dan dibenarkan dalam tata tertib, namun penggunaannya harus tetap relevan dengan pokok pembahasan. “Interupsi dibenarkan, tetapi kalau terlalu banyak juga tidak bagus. Apalagi jika tidak ada relevansinya dengan tema atau pokok bahasan yang sedang dibahas dalam paripurna,” katanya. Jhony menjelaskan, sejumlah persoalan yang kerap disampaikan melalui interupsi sebenarnya dapat dibahas di tingkat komisi sesuai bidang masing-masing. Karena itu, ia mengingatkan agar sidang paripurna tidak dijadikan sarana untuk mencari perhatian publik. “Ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu disampaikan di paripurna dan cukup dibahas di komisi masing-masing. Jangan sampai forum paripurna hanya menjadi ajang mencari panggung,” ujarnya. Lebih lanjut, anggota DPRD DKI 4 periode itu berharap Ketua DPRD DKI Jakarta yang baru segera merapatkan barisan bersama para wakil ketua untuk menyusun kesepakatan dan aturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan rapat paripurna. Menurut Jhony, penyusunan aturan tersebut dapat melibatkan Badan Kehormatan DPRD agar terdapat pedoman yang jelas mengenai batasan dan mekanisme interupsi dalam sidang. “Saya berharap ketua baru bersama jajaran wakil ketua membuat aturan main yang jelas, bahkan bila perlu melibatkan Badan Kehormatan. Perlu dirumuskan kembali seperti apa sebenarnya rapat paripurna itu,”.katanya. Ia juga meminta pimpinan DPRD bersikap tegas dalam menjaga marwah lembaga legislatif. Salah satunya dengan menggelar rapat gabungan pimpinan guna membahas batasan-batasan interupsi sehingga sidang dapat berjalan lebih tertib dan efektif. “Pimpinan DPRD harus tegas. Bangun rapat gabungan pimpinan untuk membahas sejauh mana batasan interupsi itu dan kapan interupsi dapat dilakukan. Dengan begitu, rapat paripurna bisa berjalan lebih baik dan lebih berwibawa,” tandasnya. (***)

INDOPOS
Juni 6, 2026
0 Comments

Malaysia Fair 2026 Jadi Ajang Perluasan Pasar Medical Tourism di Indonesia ‎

INDOPOS-Malaysia terus memperkuat posisinya sebagai destinasi unggulan medical tourism di kawasan Asia Tenggara melalui penyelenggaraan Malaysia Fair 2026 yang berlangsung pada 4-7 Juni 2026 di Main Atrium Gandaria City, Jakarta. ‎ ‎Pameran yang digelar oleh Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) bersama Tourism Malaysia itu menjadi bagian dari kampanye Malaysia Year of Medical Tourism 2026 (MYMT 2026) bertema “Healing Meets Hospitality” yang menyasar masyarakat Indonesia. ‎ ‎Acara pembukaan berlangsung meriah pada Jumat, 5 Juni 2026, dengan penampilan tarian tradisional Malaysia, dilanjutkan pidato sejumlah pejabat terkait, yakni Chief Executive Officer MHTC Suriaghandi Suppiah, Director General of Tourism Malaysia Mohd Amirul Rizal Abdul Rahim, serta Kuasa Usaha Kedutaan Malaysia di Indonesia Farzamie Sarkawi. ‎ ‎Peresmian pameran ditandai dengan pembukaan kado raksasa sebagai simbol dimulainya Malaysia Fair 2026, yang juga dimeriahkan penampilan memukau Brand Ambassador MHTC, Dato’ Sri Siti Nurhaliza. ‎ ‎Dalam sambutannya, CEO MHTC, Suriaghandi Suppiah, mengatakan Malaysia Fair 2026 menjadi sarana untuk memperkenalkan keunggulan Malaysia sebagai tujuan layanan kesehatan berkelas dunia yang didukung puluhan rumah sakit terkemuka. ‎ ‎”Melalui Malaysia Fair 2026, kami berharap dapat memperkenalkan keunggulan Malaysia sebagai destinasi layanan kesehatan terkemuka melalui berbagai layanan spesialis yang disediakan oleh 20 rumah sakit anggota MHTC di sini,” ujarnya. ‎ ‎Ia menambahkan bahwa Malaysia tidak hanya menawarkan fasilitas medis bertaraf internasional, tetapi juga pengalaman perawatan yang nyaman dan menyeluruh bagi pasien internasional. ‎ ‎Sementara itu, Director General of Tourism Malaysia, Mohd Amirul Rizal Abdul Rahim, menegaskan bahwa pasar Indonesia menjadi salah satu prioritas utama dalam pengembangan sektor wisata medis Malaysia. ‎ ‎”Saat ini, kami menjadikan wisata medis sebagai prioritas di pasar Indonesia,” ujarnya. ‎ ‎Tourism Malaysia, kata dia, menawarkan berbagai paket wisata medis yang mengombinasikan layanan kesehatan dengan kunjungan ke sejumlah destinasi populer seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Melaka, hingga Johor Bahru. ‎ ‎Bahkan, Malaysia juga mulai memperkenalkan Sabah dan Sarawak sebagai destinasi baru yang menggabungkan layanan kesehatan dengan wisata alam. ‎ ‎Di kesempatan yang sama, Kuasa Usaha Kedutaan Malaysia di Indonesia, Farzamie Sarkawi, mengungkapkan tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap layanan kesehatan di Negeri Jiran. ‎ ‎”Sedangkan tahun lalu, ada 970 ribu wisatawan medis dari Indonesia yang merupakan peningkatan sebesar 2,3 persen dalam hal kedatangan pada tahun 2024,” kata dia. ‎ ‎Menurut Farzamie, angka tersebut mencerminkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap kualitas layanan medis, kemudahan akses, serta standar hospitalitas yang ditawarkan Malaysia. ‎ ‎Rumah sakit terkemuka yang berpartisipasi meliputi Flagship Medical Tourism Hospital (FMTH) MHTC, yaitu Island Hospital Penang, Institut Jantung Negara, Mahkota Medical Centre, dan Subang Jaya Medical Centre, serta rumah sakit anggota lainnya seperti Alpha IVF & Women’s Specialists, Ampang Puteri Specialist Hospital, Cengild G.I Medical Centre, Damansara Specialist Hospital, Damansara Specialist Hospital 2, GenPrime Everlink Fertility Centre, Hospital Picaso, MSU Medical Centre, Northern Heart Hospital Penang, OasisEye Specialists, Optimax Eye Specialist Centre, Penang Adventist Hospital, Puteri Specialist Hospital, Regency Specialist Hospital, Sunway Medical Centre, dan Sunway Medical Centre Penang. ‎ ‎Pengunjung dapat memperoleh berbagai pilihan layanan dan penawaran, mulai dari layanan kesehatan unggulan, paket wisata, dan beragam pilihan destinasi menarik, sekaligus berinteraksi langsung dengan penyedia layanan kesehatan dari Malaysia. (***) ‎ ‎

INDOPOS
Juni 4, 2026
0 Comments

‎H. Ahmad Azran Resmi Pimpin FORKABI Periode 2026–2031, Tahyudin Aditya Jabat Sekjen ‎

INDOPOS-H. Ahmad Azran resmi terpilih sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) periode 2026–2031 dalam Musyawarah Besar (Mubes) VI yang digelar di Padepokan MADAS Nusantara, Depok, pada 23 Mei 2026. Dalam forum yang sama, Drs. Tahyudin Aditya terpilih sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) FORKABI. ‎ Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dengan Nomor AHU-0000866. AH. 01.08.Tahun 2026 juga telah terbit, yang semakin memperkuat legalitas organisasi ini. ‎ ‎Pasca terpilihnya kepengurusan baru, FORKABI langsung menggelar acara syukuran sebagai bentuk rasa syukur atas terselenggaranya Mubes VI dan telah diterbitkannya Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia. ‎ ‎Sekjen FORKABI, Tahyudin Aditya, menegaskan bahwa terpilihnya H. Ahmad Azran sebagai Ketua Umum merupakan hasil dari proses organisasi yang sah dan sesuai mekanisme yang berlaku. ‎ ‎”H. Ahmad Azran telah resmi terpilih sebagai Ketua Umum FORKABI dan kepengurusan yang terbentuk juga telah mendapatkan pengesahan melalui SK Kementerian Hukum. Kini saatnya seluruh keluarga besar FORKABI bersatu dan mengakhiri berbagai polemik yang selama ini terjadi,” ujar Tahyudin. ‎ ‎Menurut Tahyudin, proses penyelenggaraan Mubes VI berawal dari berakhirnya masa kepemimpinan Ketua Umum sebelumnya, H. Abdul Ghoni. ‎Ia menjelaskan bahwa masa bakti kepemimpinan H. Abdul Ghoni secara de facto telah berakhir pada 1 Februari 2026 dan secara de jure berakhir pada 6 Mei 2026. ‎ ‎Seiring berakhirnya masa kepengurusan tersebut, Majelis Pertimbangan Organisasi Pusat (MPOP) melakukan korespondensi kepada Badan Pengurus Harian (BPH) yang dipimpin H. Abdul Ghoni agar segera melaksanakan Mubes VI serta mengembalikan status dan kedudukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) FORKABI yang sebelumnya dibekukan. ‎ ‎Namun, menurut Tahyudin, surat dan peringatan yang disampaikan MPOP tersebut tidak mendapatkan tindak lanjut sebagaimana mestinya. ‎ ‎”MPOP kemudian mengundang para pengurus BPH yang telah demisioner serta para pengurus DPD untuk membahas kondisi organisasi. Dari hasil pertemuan tersebut dibentuk kepengurusan karateker yang saya pimpin untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Mubes VI,” jelasnya. ‎ ‎Karateker kemudian menyelenggarakan Mubes VI pada 23 Mei 2026 yang menghasilkan sejumlah keputusan penting, termasuk menetapkan H. Ahmad Azran sebagai Ketua Umum FORKABI periode 2026–2031. ‎ ‎Dengan telah terbentuknya kepengurusan baru dan diterbitkannya SK pengesahan dari Kementerian Hukum, Tahyudin berharap seluruh elemen FORKABI dapat kembali bersatu demi kemajuan organisasi. ‎ ‎”Kami mengajak seluruh kader, pengurus, dan keluarga besar FORKABI untuk mengedepankan persatuan, meninggalkan perbedaan, dan bersama-sama membangun FORKABI yang lebih kuat, solid, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Betawi dan bangsa Indonesia,” tegasnya. ‎Terpilihnya H. Ahmad Azran dan Drs. Tahyudin Aditya diharapkan menjadi momentum baru bagi FORKABI untuk memperkuat konsolidasi organisasi, menjaga nilai-nilai budaya Betawi, serta meningkatkan kontribusi organisasi dalam pembangunan sosial kemasyarakatan di berbagai daerah. (***)

INDOPOS
Juni 4, 2026
0 Comments

‎Bongkar Total Dugaan Korupsi di BGN, Ketua DPP MPG Bidang Komunikasi Purwoko: Tutup Semua Dapur yang Terafiliasi Dadan dan Buka ke Publik!

INDOPOS-Jakarta – Ketua DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Bidang Komunikasi, Purwoko, menyoroti mencuatnya kasus korupsi yang menyeret nama Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dan jajaran petinggi BGN. ‎ ‎Menyikapi perkembangan tersebut, Purwoko mendesak agar seluruh dapur yang telah beroperasi maupun yang masih dalam proses operasional dan diduga terafiliasi dengan Dadan segera dihentikan kegiatannya untuk kepentingan transparansi dan penegakan hukum. ‎ ‎Menurut Purwoko, langkah tegas perlu diambil guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program-program yang dijalankan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat luas. ‎ ‎“Jika benar terdapat persoalan hukum yang sedang diproses aparat penegak hukum, maka seluruh dapur yang sudah beroperasi maupun yang sedang dalam tahap persiapan dan terafiliasi dengan pihak yang bersangkutan wajib ditutup sementara sampai ada kejelasan,” ujar Purwoko dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026). ‎ ‎Ia menegaskan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum harus membuka seluruh informasi yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan tersebut secara transparan kepada masyarakat. Menurutnya, keterbukaan menjadi kunci untuk mencegah munculnya spekulasi dan menjaga kredibilitas program pemerintah. ‎ ‎Purwoko juga meminta agar seluruh aliran anggaran, proses pengadaan, penunjukan mitra, hingga pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut diungkap secara terbuka. ‎“Jangan ada yang ditutup-tutupi. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan, siapa saja yang terlibat, dan sejauh mana dugaan penyimpangan itu terjadi. Semua harus dibuka secara terang benderang,” tegasnya. ‎ ‎Lebih lanjut, Purwoko mengatakan bahwa apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum, maka proses penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Ia meminta agar siapapun yang terlibat, baik pejabat maupun pihak swasta, diproses sesuai ketentuan yang berlaku. ‎ ‎MPG, kata Purwoko, mendukung penuh langkah aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas setiap dugaan tindak pidana korupsi. Ia berharap penanganan perkara dilakukan secara profesional, independen, dan bebas dari intervensi pihak manapun. ‎ ‎“Korupsi adalah musuh bersama. Karena itu pengusutannya harus dilakukan secara menyeluruh dan transparan agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tetap terjaga,” pungkasnya. ‎ ‎Pada kesempatan yang sama, Purwoko juga menyampaikan ucapan selamat kepada Nanik S. Deyang yang disebutnya sebagai Ketua BGN yang baru. ‎“Saya selaku Ketua DPP MPG Bidang Komunikasi mengucapkan selamat kepada Ketua BGN yang baru, Nanik S. Deyang. Selamat bertugas dan semoga amanah,” katanya. ‎ ‎Soroti Program MBG di DKI Jakarta ‎ ‎Purwoko turut menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di DKI Jakarta yang menurutnya belum berjalan maksimal. ‎ ‎Ia menyinggung adanya nota kesepahaman (MoU) antara BGN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Uus Kuswanto. Namun, menurutnya, implementasi kerja sama tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal. ‎ ‎“MBG di DKI penyerapannya masih sangat minim. Ini menunjukkan tindak lanjut dari MoU tersebut belum maksimal,” ujarnya. ‎ ‎Purwoko menilai apabila Sekda DKI Jakarta tidak mampu mengakomodasi dan menjembatani pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap jabatannya. ‎ ‎“Kalau Sekda DKI tidak bisa atau tidak mau mengakomodir MBG, maka patut dipertimbangkan untuk diganti dari jabatan Sekda. Jika program tidak berjalan, maka harus ada evaluasi dan tindakan tegas,” kata Purwoko. ‎ ‎Ia berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi agar program-program strategis nasional, termasuk MBG, dapat berjalan efektif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (***) ‎

INDOPOS
Juni 3, 2026
0 Comments

Korban KDRT Datangi Komnas Perempuan Harapkan Keadilan

INDOPOS-JAKARTA– Pihak keluarga korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) perempuan berinisial MS (34 tahun) yang merupakan ibu dua orang anak lewat kuasa hukumnya bersama orang tua korban mendatangi Komisi Nasional (Komnas) Perempuan di Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026) siang. Kuasa hukum dari MS yakni Furba Indah, mendatangi Komnas Perempuan Jakarta, untuk menyampaikan perkembangan kasus yang ditanganinya. Sebagai informasi, fakta-fakta persidangan dalam kasus KDRT dialami MS tersebut tengah berjalan dan sudah melewati agenda replik. “Karena hingga saat ini eks suami dari MS, terdakwa berinisial R, 45, hanya dituntut dengan pasal yang terbilang ringan,” ungkap Furba kepada awak media di Komnas Perempuan Jakarta, Selasa. Lebih lanjut, Furba mengatakan, kondisi psikis MS saat ini masih terguncang, dan masih terus mendapatkan terapis dari psikolognya. Ada banyak ahli yang mengatakan bahwa kasus ini memang tidak layak di pasal 44 ayat 4 PKDRT maksimal hukuman 4 bulan penjara atau hanya dituntut didakwa pasal 44 ayat 4 tersebut. Bahkan Ahli Pidana Alfitra menyatakan pada fakta persidangan menilai minimal bahkan dituntut di Pasal 44 ayat 2 (maksimal hukuman 10 tahun kurungan), dan minimal pasal 44 ayat 1 (maksimal hukuman 5 tahun penjara). Adanya tuntutan dari Kejaksaan dan replik dari JPU tetap berdalil di pasal 44 ayat 4 Undang-Undang PKDRT, membuat kondisi korban MS sempat down kembali dan sakit tidak dapat beraktifitas. “Fakta dalam persidangan yang ada, ahli dalam pernyataan beliau mengatakan kenapa (terdakwa) layak dikenakan pasal 44 ayat 2, karena memang MS mengalami kekerasan terus berulang. Kedua, kondisi psikis yang dialami korban hingga kini. Sehingga, menurutnya, itu sudah memenuhi unsur dugaan tindak pidana di pasal 44 PKDRT,” katanya. Komnas Perempuan sendiri, kata dia, mereka akan terus mendampingi dan memantau kasus KDRT ini dan berkenan memberikan rekomendasi kepada MS. “Terkait kasus, pascaadanya tuntutan yang tidak sesuai fakta persidangan, korban MS juga sudah melaporkan perilaku Jaksa itu ke Asisten Pengawas di Kejati Banten, dan saat ini sedang proses pemeriksaan,” tegas Furba. Sementara, Ibunda MS, Endang mengaku kecewa atas kasus dialami anaknya. Dia kecewa mendengar adanya tuntutan kepada terdakwa dengan pasal 44 ayat 4 PKDRT. Karena pihak keluarga sudah sangat disakiti dan dipermalukan. Anaknya MS yang sudah dikaruniai dua anak, sempat disekap lima hari di dalam kamar mandi dan hanya diberi makan biskuit Khong Guan. Lalu, Lebaran tidak boleh menemui dirinya yang notabene adalah Ibundanya sendiri. “Kasus KDRT dialami anak saya ini terjadi pada tahun 2021-2023. Anak saya dicaci maki, dipermalukan, di KDRT, dan kami dipermalukan di kampung sendiri, saya kecewa kalau terdakwa hanya dihukum 4 bulan penjara, tidak adil dengan apa yang dialami anak saya,” ucap Endang.(***)

INDOPOS
Juni 3, 2026
0 Comments

‎Kapolsek Kelumpang Tengah Lama dan Baru Gelar Serah Terima Jabatan ‎Kotabaru

‎INDOPOS– Kalsel – Polsek Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, menggelar kegiatan serah terima jabatan (sertijab) Kapolsek lama kepada Kapolsek yang baru pada Selasa (2/6/2026). ‎ ‎Kegiatan yang berlangsung di Mapolsek Kelumpang Tengah tersebut dihadiri unsur Forkopimcam, tokoh masyarakat, tokoh agama, anggota Polsek Kelumpang Tengah, serta sejumlah tamu undangan lainnya. ‎ ‎Pergantian kepemimpinan ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi di lingkungan Polri guna meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat. Sebelumnya, pergantian sejumlah Kapolsek di jajaran Polres Kotabaru telah dilakukan melalui proses serah terima jabatan yang dipimpin Kapolres Kotabaru AKBP Doli M. Tanjung. ‎ ‎Dalam sambutannya, Kapolsek lama menyampaikan terima kasih kepada seluruh personel dan masyarakat Kelumpang Tengah atas dukungan serta kerja sama yang telah terjalin selama masa tugasnya. Ia berharap sinergi antara kepolisian dan masyarakat dapat terus terjaga demi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif. ‎ ‎Sementara itu, Kapolsek yang baru memperkenalkan diri dan memohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab di wilayah hukum Polsek Kelumpang Tengah. Ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. ‎ ‎Acara sertijab berlangsung dengan khidmat dan penuh keakraban. Kegiatan ditutup dengan ramah tamah serta pemberian ucapan selamat kepada pejabat lama dan pejabat baru. ‎ ‎Laporan: Saberan, SH

INDOPOS
Juni 2, 2026
0 Comments

PKDP Laporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri, Desak Penindakan atas Dugaan Ujaran Kebencian terhadap Masyarakat Minang

‎INDOPOS-Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Keluarga Daerah Pariaman (DPP PKDP) dan Sekitarnya secara resmi melaporkan Permadi Arya atau yang dikenal sebagai Abu Janda ke Bareskrim Polri terkait dugaan ujaran kebencian yang dinilai menghina masyarakat Sumatera Barat (Minang), Selasa (2/6/2026). ‎ ‎Laporan tersebut dilayangkan menyusul pernyataan Abu Janda yang menyebut Sumatera Barat dan Jawa Barat sebagai daerah yang “barbar”. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat Minang yang menilai ucapan itu tidak hanya menyinggung, tetapi juga berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. ‎ ‎Sekretaris Jenderal DPP PKDP, Irwandi, S.H., M.M., M.H., menyatakan bahwa pernyataan tersebut telah melukai perasaan masyarakat Sumatera Barat secara keseluruhan. Menurutnya, penggunaan istilah “barbar” merupakan bentuk penghinaan terhadap identitas dan budaya masyarakat Minangkabau yang selama ini dikenal menjunjung tinggi nilai adat, budaya, dan pendidikan. ‎ ‎“Pernyataan tersebut dinilai menghina dan menyakiti seluruh masyarakat Sumatera Barat. Selain itu, juga berpotensi membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” ujar Irwandi. ‎ ‎Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PKDP Suwirman Sikumbang, S.H., M.H., menjelaskan, bahwa dalam bahasa Indonesia, istilah “barbar” memiliki konotasi negatif karena merujuk pada perilaku yang dianggap tidak beradab atau primitif. Karena itu, penyebutan tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya Minangkabau yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Barat. ‎ ‎Ia menegaskan, laporan yang disampaikan merupakan langkah hukum untuk menjaga marwah masyarakat Minang serta mencegah munculnya sentimen yang dapat mengganggu keharmonisan sosial. ‎ ‎DPP PKDP melalui laporan tersebut mendesak Bareskrim Polri untuk segera menindaklanjuti dan memproses kasus tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mereka menilai pernyataan yang disampaikan Abu Janda telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan berpotensi memicu konflik sosial apabila tidak ditangani secara serius. ‎ ‎“Kami meminta aparat penegak hukum bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Pernyataan seperti ini sangat meresahkan, membahayakan persatuan, serta menyakiti masyarakat,” tegasnya. ‎ ‎Turut hadir dalam pelaporan hari ini, sejumlah pengurus dan perwakilan organisasi, Sekjen Junaedi Ichsan Sikumbang, S.H. dan sejumlah pengurus lain. ‎ ‎Mereka berharap segera ada tindakan tegas terhadap Abu Janda sesuai hukum yang berlaku. (wok)

INDOPOS
Mei 30, 2026
0 Comments

Kapolres Kotabaru pimpin sertijab pejabat utama dan kapolsek, tekankan pelayanan prima untuk masyarakat

INDOPOS-KOTABARU – Kapolres Kotabaru, Doli M. Tanjung, memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat utama dan kapolsek jajaran Polres Kotabaru, Jumat (29/5/2026). Pergantian jabatan ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi sekaligus upaya meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Dalam amanatnya, Kapolres menegaskan bahwa pejabat yang mendapat amanah baru harus segera beradaptasi dengan lingkungan kerja serta meningkatkan pengawasan terhadap personel di wilayah tugas masing-masing. “Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan tingkatkan pengawasan kepada seluruh anggota agar terhindar dari pelanggaran yang dapat menurunkan citra Polri di mata masyarakat,” tegas Kapolres. AKBP Doli M. Tanjung juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Polri dan ASN Polres Kotabaru atas dedikasi, loyalitas, serta integritas yang telah ditunjukkan dalam menjalankan tugas, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Kotabaru tetap terjaga dengan baik. Dalam sertijab tersebut, sejumlah jabatan strategis resmi berganti. Di antaranya IPTU Cun Cun Subartono sebagai Ps. Kasipropam Polres Kotabaru, IPTU Charles Panggabean sebagai Ps. Kasat Binmas Polres Kotabaru, IPTU M. Rifani sebagai Ps. Kapolsek Kelumpang Selatan, IPDA Budi Murahman sebagai Ps. Kapolsek Kelumpang Hilir, IPDA Sudirman Padri sebagai Ps. Kapolsek Kelumpang Tengah, serta IPDA Feliks Lewi Hariandja sebagai Ps. Kapolsek Hampang. Kapolres berharap para pejabat baru dapat membawa energi dan inovasi dalam pelaksanaan tugas, sekaligus memperkuat pelayanan publik, penegakan hukum, serta pemeliharaan keamanan di wilayah hukum Polres Kotabaru. Menutup amanatnya, Kapolres mengingatkan seluruh personel agar terus melaksanakan arahan Presiden RI, Kapolri, dan Kapolda Kalimantan Selatan dengan mengedepankan profesionalisme, integritas, soliditas internal, serta sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan. Melalui pergantian pejabat ini, Polres Kotabaru diharapkan semakin optimal dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Kotabaru. (Saberan SH)

INDOPOS
Mei 26, 2026
0 Comments

Qurban Presisi Polsek Kelumpang Tengah, Wujud Kepedulian Polri untuk Masyarakat

‎INDOPOS–Dalam rangka menyambut Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, jajaran Polsek Kelumpang Tengah melaksanakan kegiatan sosial keagamaan melalui penyerahan hewan kurban kepada masyarakat. ‎ ‎PLH Kapolsek Kelumpang Tengah, Ipda W. Bagus Pratama, SH., pada Selasa (26/5/2026) melalui anggota Polsek menyerahkan satu ekor sapi kurban kepada pengurus Masjid Al-Ikhlas di Desa Geronggang, Kabupaten Kotabaru. ‎ ‎Kegiatan Qurban Presisi tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara aparat kepolisian dengan warga. ‎ ‎Ipda W. Bagus Pratama mengatakan, kegiatan kurban ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui sunnah Rasulullah SAW dalam berkurban, sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan personel Polri. ‎ ‎Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat soliditas dan sinergitas antara Polri dengan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga sekitar. ‎ ‎“Melalui kegiatan kurban ini, kami berharap hubungan baik antara Polri dan masyarakat semakin erat serta dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian sosial,” ujarnya. ‎ ‎Penyerahan sapi kurban tersebut disambut baik oleh pengurus Masjid Al-Ikhlas dan masyarakat Desa Geronggang yang mengapresiasi kepedulian Polsek Kelumpang Tengah terhadap warga. ‎ ‎Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh suasana kekeluargaan dengan semangat “Polri Untuk Masyarakat”. ‎ ‎INDOPOS NEWS KALSEL ‎Saberan, SH ‎POLRI UNTUK MASYARAKAT ‎CALL CENTER POLRI 110 ‎

INDOPOS
Mei 26, 2026
0 Comments

Mafia Tanah Bikin Resah, Warga Banjarmasin Soroti Kinerja BPN Banjarbaru

INDOPOS-Jakarta, – Seorang warga Banjarmasin, David Pangestu, mendatangi Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Kamis, 21 Mei 2026, untuk melaporkan dugaan maladministrasi terkait tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. David diterima langsung oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman. Dalam laporannya, David menilai BPN Kota Banjarbaru tidak menjalankan putusan pengadilan terkait pencabutan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10141 atas nama AGH di kawasan Jalan Aneka Tambang, Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru. Padahal, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 103K/TUN/2020 tertanggal 9 Maret 2020 telah memerintahkan pencabutan sertipikat tersebut. Putusan itu kemudian diperkuat dengan surat inkracht PTUN Banjarmasin serta Penetapan Eksekusi PTUN Banjarmasin Nomor 34/PEN-Eks/2018/PTUN.BJM pada tahun 2022. Namun hingga kini, menurut David, putusan tersebut belum juga dijalankan. Padahal penetapan eksekusi dari pengadilan seharusnya menjadi dasar kuat bagi BPN Kota Banjarbaru untuk segera melaksanakan putusan PTUN karena sifatnya telah final dan mengikat. “Seharusnya BPN tetap menjalankan penetapan eksekusi PTUN tersebut. Kalau sejak awal putusan PTUN dilaksanakan, maka tidak akan muncul lagi gugatan-gugatan baru atas objek tanah yang sama. Karena tidak dijalankan, akhirnya konflik terus berkembang dan kepastian hukum menjadi kabur,” ujar David, Selasa (26/5/2026). Ia menilai keberadaan gugatan perdata lain yang muncul belakangan tidak semestinya dijadikan alasan untuk mengesampingkan putusan PTUN yang telah inkracht dan memiliki kekuatan hukum tetap. “Penetapan Eksekusi dari PTUN Banjarmasin sudah ada, tetapi BPN tidak melaksanakannya. Ini yang membuat masyarakat bertanya-tanya. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kepastian hukum,” katanya. Menurut David, lambannya pelaksanaan putusan tersebut justru membuka ruang munculnya konflik berkepanjangan, tumpang tindih klaim kepemilikan, hingga lahirnya perkara-perkara baru atas objek tanah yang sama. Menanggapi persoalan itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Ahmad Suhaimi, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima permohonan pembatalan SHM atas nama AGH berdasarkan rangkaian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Suhaimi, Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru kemudian meneruskan permohonan tersebut ke Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan sesuai mekanisme administrasi pertanahan. Namun proses pembatalan itu tidak berlanjut karena objek tanah yang sama kembali menjadi perkara perdata di pengadilan. Bagi pihak David, disinilah letak persoalannya. BPN tidak segera melaksanakan putusan PTUN sejak awal akhirnya memicu konflik hukum baru yang semakin kompleks. Jika putusan pengadilan segera dilaksanakan, maka sengketa berkepanjangan, gugatan baru, hingga dugaan tumpang tindih administrasi pertanahan dinilai tidak akan terus terjadi. Kasus ini kembali memunculkan sorotan terhadap tata kelola pertanahan di Banjarbaru, terutama terkait kepastian hukum, kepatuhan terhadap putusan pengadilan, dan perlindungan hak masyarakat atas tanah. David berharap Ombudsman RI dapat mendorong adanya tindakan korektif agar putusan pengadilan benar-benar dihormati dan dilaksanakan. “Sekarang saatnya BPN Kota Banjarbaru memberikan kepastian dan keadilan. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat konflik pertanahan yang berlarut-larut karena putusan pengadilan tidak dijalankan,” pungkasnya. Sebelumnya sorotan terhadap BPN Kota Banjarbaru juga muncul dalam kasus lain yaitu Johanis dan Mugdadi. Dalam kasus Johanis, BPN disorot setelah muncul dugaan kejanggalan administrasi pertanahan terkait SHM Nomor 878, termasuk hilangnya dokumen dasar atau warkah yang seharusnya tersimpan di kantor pertanahan. Sementara dalam kasus Mugdadi, BPN kembali menuai kritik karena dinilai tidak transparan dalam membuka informasi terkait SHM Nomor 7721 yang diduga memiliki sejumlah kejanggalan administrasi, termasuk dokumen warkah yang disebut tidak ditemukan dan dugaan perubahan tulisan lokasi tanah pada fotokopi sertipikat saat proses mediasi. (***)

INDOPOS
Mei 25, 2026
0 Comments

Antar Burger untuk Ahmad Dhani, Aldi Taher Terkejut Shafeea juga Ngefans Oasis

INDOPOS-Jakarta – Aldis Taher kembali menjadi sorotan publik setelah membagikan momen pertemuannya dengan Ahmad Dhani di media sosial. Dalam unggahan Instagram Reels miliknya, Aldis mengaku datang sambil mengantarkan burger untuk pentolan Dewa 19 tersebut. Momen itu disebut berlangsung hangat dan penuh candaan. Aldis mengungkapkan bahwa saat berada di studio Ahmad Dhani, ia mendapat kejutan karena bertemu dengan putri Ahmad Dhani, Shafeea, yang disebut ngefans dengan band legendaris asal Inggris, Oasis. “Masya Allah pas nganterin burger ke Om Ahmad Dhani, ternyata Shafeea ngefans Oasis,” tulis Aldis dalam unggahannya. Dalam video tersebut, Aldis juga terlihat berbincang santai bersama Ahmad Dhani. Bahkan, Aldis sempat berseloroh dirinya disebut mirip Liam Gallagher karena gaya dan penampilannya yang unik. Unggahan itu langsung menarik perhatian warganet. Banyak netizen memberikan komentar lucu dan mengaku terhibur dengan tingkah khas Aldis Taher yang selalu tampil percaya diri dan penuh energi. Tak sedikit pula yang menilai pertemuan Aldis Taher dan Ahmad Dhani menjadi salah satu kolaborasi unik di dunia hiburan Tanah Air, terlebih keduanya sama-sama dikenal memiliki karakter yang kuat dan nyentrik.

INDOPOS
Mei 25, 2026
0 Comments

Viral! Oknum Polisi Diduga Ketahuan Selingkuh Dikejar Istri di Polda Sumut

INDOPOS-Medan — Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya video seorang oknum anggota polisi yang diduga dikejar istri sah beserta keluarganya di kawasan Polda Sumatera Utara. Peristiwa yang disebut terjadi pada Kamis, 21 Mei 2026 itu langsung menuai sorotan publik dan banjir komentar warganet. � Instagram + 1 Dalam video viral tersebut, oknum polisi itu tampak berlari di area halaman Polda Sumut sambil dikejar sejumlah orang yang diduga merupakan istri dan pihak keluarga. Situasi sempat memanas hingga oknum anggota tersebut terlihat tersungkur setelah didorong saat keributan terjadi. � YouTube + 1 Narasi yang beredar di media sosial menyebut, keributan dipicu dugaan perselingkuhan yang dilakukan oknum polisi tersebut. Sang istri disebut berusaha mengambil kembali handphone dan kunci mobil yang diduga dibawa oleh suaminya. � Instagram + 1 Video itu pun langsung viral dan memicu kecaman warganet. Banyak netizen menyayangkan dugaan perilaku tidak terpuji aparat penegak hukum yang dinilai dapat mencoreng citra institusi kepolisian. Informasi yang beredar juga menyebut dugaan kasus perselingkuhan tersebut telah dilaporkan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut. Hingga kini belum ada keterangan resmi terkait identitas oknum polisi maupun hasil pemeriksaan internal atas kasus tersebut.

INDOPOS
Mei 24, 2026
0 Comments

Foto Lawas Ahmad Dhani, Pay Burman dan Andy Liany Viral, Warganet: “3 Legend dalam 1 Foto”

INDOPOS-Sebuah unggahan akun Instagram @ericallen1983 mendadak ramai diperbincangkan warganet setelah memposting foto lawas tiga musisi legendaris Indonesia, yakni Ahmad Dhani, Pay Burman dan almarhum Andy Liany. Foto tersebut langsung menarik perhatian pecinta musik tanah air dan dibanjiri komentar nostalgia. Dalam unggahannya, pemilik akun menjelaskan bahwa potret itu diambil saat ketiganya jalan-jalan ke Kanada usai ajang penghargaan BASF Awards 1993. Disebutkan, almarhum Andy Liany saat itu mendapat hadiah perjalanan ke Amerika dan Kanada dari BASF berkat pencapaiannya di kategori Pendatang Baru, Vokalis Rock dan album terlaris lewat album “Misteri”. Sementara grup Dewa 19 juga meraih penghargaan bergengsi lewat album debut mereka bertajuk “19”. Unggahan tersebut sontak menuai ratusan tanda suka dan puluhan komentar dari warganet. Banyak yang mengaku baru pertama kali melihat foto kebersamaan tiga musisi tersebut. “3 legend in 1 pict,” tulis akun @genz90s.media dalam kolom komentar. Komentar lain juga dipenuhi ungkapan nostalgia dan kekaguman terhadap para musisi era 90-an. Bahkan ada warganet yang berharap formasi lawas para musisi tersebut bisa kembali hadir dalam satu panggung. “Menyala idolaku,” tulis akun lainnya sambil menandai Ahmad Dhani dan Pay Burman. Tak sedikit pula netizen yang mengenang sosok Andy Liany dan mengirim doa untuk musisi rock yang telah wafat tersebut. Foto lawas itu kini terus menjadi perbincangan hangat di media sosial karena dianggap menyimpan momen langka yang mempertemukan tiga ikon musik Indonesia dalam satu bingkai.

INDOPOS
Mei 24, 2026
0 Comments

Video Satpol PP Jakarta Pusat Diduga Aniaya Pedagang Es Krim Saat CFD, Tuai Kecaman Warganet

‎INDOPOS-Sebuah video yang memperlihatkan petugas Satpol PP menertibkan seorang pedagang es krim saat kegiatan Car Free Day (CFD) viral di media sosial dan menuai beragam reaksi dari warganet. ‎ ‎Dalam video yang beredar pada Minggu (24/5), terlihat sejumlah petugas Satpol PP mengelilingi seorang pedagang es krim di tengah keramaian CFD. Situasi tersebut memicu perhatian warga di lokasi, termasuk seorang pria berbaju merah yang mempertanyakan tindakan petugas terhadap pedagang tersebut. ‎ ‎Warganet ramai menyoroti cara penertiban yang dinilai kurang humanis. Banyak komentar menyebut tindakan aparat terkesan berlebihan terhadap pedagang kecil yang sedang mencari nafkah di tengah keramaian CFD. ‎“Harusnya ditegur dari awal, bukan saat pedagang lagi layani pembeli,” tulis salah satu akun media sosial. ‎ ‎Komentar lain bahkan menyebut tindakan tersebut tidak mencerminkan rasa kemanusiaan dan dianggap mempermalukan pedagang di depan umum. ‎ ‎Dalam narasi video yang beredar, pedagang disebut sudah cukup lama berjualan di area CFD sebelum akhirnya dihampiri petugas saat sedang melayani pembeli. Setelah sempat terjadi perdebatan dengan warga sekitar, pedagang tersebut akhirnya dilepaskan. ‎ ‎Peristiwa ini kembali memunculkan perdebatan mengenai pola penertiban pedagang kaki lima di ruang publik. Sejumlah warganet meminta pemerintah dan aparat lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif dibanding tindakan yang dianggap intimidatif. ‎ ‎Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai lokasi pasti kejadian maupun alasan penertiban terhadap pedagang es krim tersebut. (wk)

INDOPOS
Mei 24, 2026
0 Comments

‎Didi Apriadi: Prabowo Tegakkan Pasal 33 UUD 1945 Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat

‎INDOPOS–Staf Khusus Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Didi Apriadi memberi apresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto tentang arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2027 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026). ‎ ‎Didi menyebut pidato presiden fokus pada Kerangka Pembangunan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 menjadi tonggak penting pemerintah dalam upaya mejalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.‎ ‎“Menyimak pidato Prabowo membangkitkan optimisme baru akan kesadaran kita sebagai bangsa. Bahwa pemerintah akan mengambil langkah strategis untuk memperkuat pengawasan ekspor sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara secara berbeda,”ujar Didi langsung kepada redaksi melalui seluler, pada Jumat, (21/5/26). ‎ ‎Kebijakan baru ini, lanjut Didi, selaras dengan harapan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rosan Roeslani, yang ditujukan untuk menekan berbagai praktik penyimpangan dalam tata niaga ekspor yang selama ini merugikan negara. ‎ ‎Prosedur ekosistem ekspor penjualan komoditas sumber daya alam, melalui satu pintu PT. Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) yang ditunjuk, menjadi solusi terbaik dalam memperkuat pengawasan ekspor. ‎ ‎“Tujuan kebijakan ini selaras dengan yang dikemukakan Pak Menteri Rosan Roeslani yang juga CEO Danantara, guna mencegah terjadinya under-invoicing dan transfer pricing yang selama ini merugikan keuangan negara. Saatnya kita semua anak bangsa mengawal agar apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam rapat paripurna DPR itu agar bisa terwujud sesuai harapan,’’ tegas Didi. ‎Pidato Presiden Prabowo Subianto tegakkan Pasal 33 UUD 1945 di Sidang Paripurna DPR RI, Di Gedung Palemen Jakarta, Kamis, (20/5/26) ‎ ‎Ketua Masyarakat Cinta Masjid itu juga menegaskan inti dari pidato Presiden Prabowo adalah manifestasi penegakan Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. ‎ ‎Selain itu, kehadiran langsung Presiden di Sidang Paripurna DPR juga menunjukkan penghormatan besar seorang pemimpin tertinggi negara terhadap lembaga legislatif pada Sidang Paripurna DPR yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei. ‎ ‎Penghentian pola ekspor komoditas strategis –utamanya batu bara, nikel dan kelapa sawit–yang selama ini terjadi kebocoran hingga US$ 150 miliar per tahun dan hanya dinikmati segelintir pengusaha besar saja, sudah saatnya diakhiri. Kelak tidak boleh ada lagi Cukong atau pengusaha batubara dan sawit yang bisa mengekspor komoditi itu secara sendiri-sendiri karena terbukti merugikan keuangan negara. ‎ ‎“Keseriusan pemerintah membentuk sebuah lembaga setingkat BUMN khusus mengelola semua ekspor hasil bumi dan tambang Indonesia, menjadi momentum strategis dan selayaknya diapresiasi. Meskipun tahap awal baru menyentuh batu bara, sawit dan nikel. Bukan tidak mungkin nanti akan menyusul emas, tembaga, timah dan produk ekspor lainnya,’’ paparnya. ‎ ‎Didi meyakini kebijakan ini merupakan terobosan baru yang menjanjikan bagi masa depan ekonomi nasional yang lebih mensejahterahkan. ‎ ‎“Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar dan kedepannya seharusnya mampu menjadi fondasi kesejahteraan rakyat apabila dikelola secara benar dan bebas dari kebocoran,” tutupnya. (wok) ‎

INDOPOS
Mei 23, 2026
0 Comments

‎Terkait Korupsi Pengadaan Mesin Jahit, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Diminta Periksa Kadis PPUKM

INDOPOS-Terkait korupsi pengadaan mesin jahit, Dua Pejabat Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Sudin PPKUKM) Kota Administrasi Jakarta Timur ditetapkan sebagai tersangka. ‎ ‎Selain PAR dan DER Kejaksaan Negeri Jakarta Timur juga menetapkanIRM selaku Direktur PT SCS selaku penyedia pengadaan mesin jahit tahun anggaran 2022 sampai dengan 2024. ‎ ‎Diketahui, IRM selaku Direktur PT SCS merupakan penyedia pengadaan mesin jahit tahun 2022 sampai dengan 2024. Keterangan ini berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Tap-2/M.1.13/Fd.2/5/2026 tanggal 18 Mei 2026.. ‎ ‎Kemudian, PAR selaku PPK tahun 2022 berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Tap-1/M.1.13/Fd.2/5/2026 tanggal 18 Mei 2026. Selanjutnya, DER selaku PPK tahun 2023 dan tahun 2024 berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Tap-3/M.1.13/Fd.2/5/2026 tanggal 18 Mei 2026 . ‎ ‎Saat dimintai tanggapan terkait adanya ‎kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mesin jahit di lingkungan Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Sudin PPKUKM) Jakarta Timur. ‎ ‎Aktivis penggiat anti korupsi Ical Samsudin Mengatakan, Seharusnya Kepala Dinas juga harus turut di periksa. Jika memang terbukti melakukan korupsi, Sebagai atasan atau pimpinan seharusnya juga dimintai pertanggung jawaban. Sangsi pertanggung jawaban itu sendiri berupa Penahan atau pemecatan. ‎ ‎Ical Juga menegaskan, Jerat Hukum Bagi Atasan yang Membiarkan dan tanpa melakukan pencegahan terhadap Bawahannya yang melakukan dugaan Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dapat menjerat pimpinan pada instansi. ‎ ‎Terkait korupsi pengadaan mesin jahit, Sejauh manakah tanggung jawab kepala Dinas? ‎ ‎Kepada wartawan Ical Samsudin juga mengatakan, Pada prinsipnya, seorang penyelenggara negara harus menjalankan tugasnya sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik (“AUPB”). ‎ ‎AUPB ini dapat kita temui pengaturannya dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (“UU 28/1999”). ‎ ‎Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (lihat Pasal 1 ayat [6] UU 28/1999). ‎ ‎Ketika seorang penyelenggara negara (dalam hal ini pimpinan instansi pemerintah) membiarkan terjadinya korupsi di instansi yang dipimpinnya, maka dia telah mengesampingkan penyelenggaraan negara yang bersih yaitu penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya (lihat Pasal 1 ayat [2] UU 28/1999). ‎ ‎Lebih jauh, penyelenggara negara tersebut dapat dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan dengan membiarkan dilakukannya korupsi pada instansi yang dipimpinnya dan dapat dijerat dengan Pasal 3 jo Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”).” ujar Ical Samsudin. ‎ ‎Perlu diketahui bahwa proyek pengadaan mesin jahit tersebut diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah DKI Jakarta. Program ini mencakup seluruh wilayah kota administrasi Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, hingga Kepulauan Seribu. Oleh karenanya ‎Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta juga harus turut di periksa.” tandas Ical. ‎

INDOPOS
Mei 23, 2026
0 Comments

Aktivis Anti Korupsi Apresiasi Kerja Cepat Kejari Jakarta Timur Bongkar Kasus Pengadaan Mesin Jahit

INDOPOS-Jakarta – Aktivis penggiat anti korupsi, Ical Syamsudin, mengapresiasi langkah cepat Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dalam mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mesin jahit di lingkungan Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Sudin PPKUKM) Jakarta Timur. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Topik Gunawan menjelaskan, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) telah memeriksa sekitar 30 saksi dan ahli serta mengumpulkan sejumlah alat bukti dalam proses penyidikan kasus tersebut. Dalam perkara ini, Kejari Jakarta Timur menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni IRM selaku Direktur PT SCS sebagai penyedia pengadaan mesin jahit, serta PAR dan DER yang diketahui menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Menurut Ical Syamsudin, pengusutan kasus tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas praktik korupsi di lingkungan pemerintahan. Namun demikian, ia menilai penyidik juga perlu memeriksa pihak lain yang berkaitan dengan proses pengadaan, termasuk pejabat di tingkat lebih tinggi, guna membuka kasus tersebut secara terang-benderang. “Seharusnya Kejari Jakarta Timur juga memeriksa Kepala Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta agar kasus ini benar-benar terbuka dan kejadian serupa tidak terulang lagi,” tegas Ical. Ia berharap penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin jahit tersebut dapat menjadi pelajaran penting bagi seluruh penyelenggara pemerintahan agar lebih transparan dan akuntabel dalam penggunaan anggaran negara. (BK)

INDOPOS
Mei 22, 2026
0 Comments

Budi Awaluddin Diragukan Mampu Jalankan Tugas sebagai Kadishub, Penempatan Pejabat DKI Disorot

INDOPOS-‎Pramono Anung kembali menjadi sorotan terkait proses pelantikan pejabat aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang dinilai penuh kejanggalan dan terkesan terburu-buru. Kritik keras terutama mengarah pada proses pengangkatan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin. ‎ ‎Kalangan DPRD DKI Jakarta mempertanyakan urgensi pelantikan yang dilakukan bulan lalu apabila pada Rabu (20/5/2026) gubernur kembali melantik ratusan pejabat eselon II, III, dan IV secara bersamaan. ‎ ‎“Kalau memang beberapa hari kemudian masih ada pelantikan besar-besaran lagi untuk eselon II, III, dan IV, lalu kenapa sebelumnya harus buru-buru melantik Kadishub? Ini yang menjadi tanda tanya publik. Kan aneh,” ujar sejumlah anggota dewan menanggapi proses tersebut. ‎ ‎Sorotan paling keras datang dari Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh. Ia sejak awal menilai penunjukan Budi Awaluddin sebagai Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta sangat disayangkan karena posisi strategis tersebut semestinya diisi figur dengan kapasitas dan pengalaman kuat di bidang transportasi. ‎ ‎Menurut Nova, jabatan Kepala Dinas Perhubungan bukan sekadar posisi administratif biasa, melainkan jabatan teknis strategis yang menangani persoalan transportasi Jakarta yang semakin kompleks dari hari ke hari. ‎“Berbagai persoalan transportasi di Jakarta terus bertambah belakangan ini. Tentu dengan segala macam permasalahannya yang juga semakin bertambah setiap hari,” kata Nova kepada wartawan. ‎ ‎Ia menilai penempatan figur tanpa latar belakang transportasi berpotensi membuat penanganan masalah transportasi Jakarta tidak berjalan optimal. Terlebih, berdasarkan data yang beredar, baik Kepala Dinas Perhubungan maupun Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat ini sama-sama berasal dari latar belakang ilmu pemerintahan dan bukan spesialis transportasi. ‎ ‎Keduanya diketahui merupakan lulusan STPDN dengan pengalaman birokrasi pemerintahan umum, bukan teknokrat transportasi. Kondisi itu memunculkan kritik bahwa Pemprov DKI Jakarta lebih mengedepankan pendekatan administratif dibanding kebutuhan kompetensi teknis di lapangan. ‎ ‎Pengamat birokrasi pun menilai pola penempatan pejabat seperti ini berbahaya bagi efektivitas pelayanan publik. Sebab, Dishub DKI merupakan salah satu OPD paling strategis yang bersentuhan langsung dengan kemacetan, integrasi transportasi publik, pengaturan lalu lintas, hingga keselamatan pengguna jalan di ibu kota. ‎Sementara itu, Gubernur Pramono Anung menjelaskan pelantikan ratusan ASN pada Rabu dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan agar roda organisasi berjalan optimal. ‎ ‎“Yang pertama, memang nanti sore seperti biasa hari Rabu. Kenapa hari Rabu? Karena saya sengaja dalam melantik itu biasanya hari Rabu supaya ASN yang dilantik naik transportasi umum memakai identitas Betawi: ujung serong, encim, dan sebagainya,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta. ‎ ‎Ia menyebut pelantikan kali ini bukan hanya untuk eselon II, tetapi juga mencakup 891 pejabat eselon III dan IV. ‎Pramono menegaskan dirinya tidak ingin ada jabatan kosong atau terlalu lama diisi pelaksana tugas (Plt). Menurutnya, seluruh posisi strategis harus segera diisi agar organisasi berjalan efektif. ‎“Jadi saya memang berkeinginan semua jabatan itu jangan sampai ada idle dan ada kosong. Karena organisasi itu tercermin bagaimana berjalan dengan baik, sudah tidak ada lagi plt,” ujarnya. ‎ ‎Meski demikian, penjelasan tersebut belum mampu meredam kritik publik terkait pola pelantikan dan penempatan figur di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. DPRD menilai persoalan utama bukan sekadar mengisi kursi kosong, melainkan memastikan pejabat yang ditempatkan benar-benar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jabatan. ‎ ‎Kritik terhadap pengangkatan Kadishub DKI pun kini berkembang menjadi sorotan lebih luas terhadap tata kelola mutasi dan promosi ASN di era kepemimpinan Pramono Anung.

INDOPOS
Mei 22, 2026
0 Comments

Perkuat Eksistensi Masyarakat Adat, MAI Dorong Pemda Se-Indonesia Rancang Perda Living Law

INDOPOS–Majelis Adat Indonesia (MAI) mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk duduk bersama lembaga-lembaga adat guna merancang Peraturan Daerah (Perda) terkait hukum adat. Langkah strategis ini diambil sebagai implementasi nyata dari visi dan misi MAI dalam pelestarian adat dan budaya, sekaligus menyelaraskan regulasi daerah dengan aturan nasional terbaru. Upaya ini merujuk langsung pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law). Regulasi tersebut memberikan ruang yuridis yang kuat bagi pengakuan dan penerapan hukum adat dalam sistem hukum nasional, yang kini diintegrasikan sebagai prioritas utama dalam Program Kerja MAI Tahun 2026. Sebagai langkah konkret, MAI di masing-masing daerah diharapkan segera merampungkan penyusunan naskah akademik untuk diajukan kepada Pemerintah Provinsi. Naskah akademik ini diproyeksikan menjadi pedoman dan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah kabupaten/kota untuk diturunkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Hukum Adat. Sekretaris Jenderal MAI, M. Rafik Datuk Rajo Koaso, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus administratif untuk memastikan hukum adat memiliki kepastian hukum di mata negara. “Langkah ini adalah ikhtiar kita bersama untuk memastikan hukum adat memiliki kekuatan hukum tetap di mata negara. Selain sebagai upaya pelestarian, ini menjadi momentum penting agar sinergisitas antara lembaga adat dan pemerintah daerah dapat terbangun secara kokoh dan berkelanjutan,” ujar M. Rafik. Melalui penguatan regulasi ini, MAI berharap hak-hak tradisional dan tatanan sosial masyarakat adat di seluruh penjuru kepulauan dapat lebih terlindungi, dihormati, dan berjalan selaras dengan pembangunan nasional.

INDOPOS
Mei 21, 2026
0 Comments

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borobudur Gelar PKM Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Melalui Edukasi Kesehatan Preventif dan Kewirausahaan

INDOPOS–DEPOK – Dalam rangka mewujudkan kepedulian nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borobudur sukses menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Kegiatan yang mengusung tema “Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga melalui Edukasi Kesehatan Preventif dan Kewirausahaan” ini dilaksanakan pada Rabu, 20 Mei 2026. Acara tersebut berlangsung dengan tertib dan interaktif di Klinik Mega Kartika, yang berlokasi di Jl. Putri Tunggal No.60, Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Pelaksanaan program pengabdian ini mendapat perhatian khusus dan dukungan penuh dari jajaran pimpinan universitas. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran langsung Wakil Rektor 1 Universitas Borobudur di lokasi acara. Tidak hanya itu, Dekan serta Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borobudur juga turut hadir mendampingi jalannya kegiatan untuk memastikan program edukasi ini berjalan dengan optimal. Untuk memberikan dampak yang komprehensif bagi para ibu rumah tangga, kegiatan PKM ini menghadirkan dua sesi materi utama dari disiplin ilmu yang berbeda. Sesi pertama fokus pada bidang kesehatan preventif (pencegahan) yang disampaikan oleh dr. Bona, seorang Dokter Spesialis Jantung yang juga aktif sebagai pengajar di Universitas Borobudur. Dalam pemaparannya, dr. Bona mengupas tuntas mengenai berbagai langkah pencegahan terhadap penyakit-penyakit yang sering diderita oleh orang tua, salah satunya terkait kesehatan jantung koroner. Setelah pemaparan materi kesehatan selesai, acara dilanjutkan dengan sesi kedua yang berfokus pada penguatan sektor ekonomi. Pada sesi ini, hadir dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur, yaitu Bapak Mohammad Jon Tasrif, SE., MM, untuk memaparkan materi mengenai peluang dan strategi wirausaha di era digital. Materi ini sengaja dirancang untuk membuka wawasan para peserta agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi digital terkini dalam membangun atau mengembangkan usaha rumahan secara mandiri. Melalui perpaduan edukasi kesehatan dan ekonomi ini, para ibu rumah tangga yang hadir sebagai peserta tampak sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian pemaparan hingga sesi tanya jawab. Pada akhirnya, kegiatan ini menjadi bukti bahwa Universitas Borobudur terus berkomitmen dan konsisten dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam memberikan kontribusi serta dampak positif yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat luas. (***)

INDOPOS
Mei 21, 2026
0 Comments

‎Santoso: Sekolah Rakyat Jadi Bagian Program “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”

INDOPOS- Momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 dengan tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara” dinilai sangat relevan dengan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) yang diprogramkan Presiden Prabowo Subianto. ‎ Program SR merupakan salah satu ASTA CITA Presiden Prabowo yang disampaikan dalam visi misi kampanye Pilpres 2024 lalu, yakni meningkatkan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan Indonesia maju. ‎ ‎Hal tersebut disampaikan Santoso, Anggota DPR RI Partai Demokrat periode 2019-2024 yang juga Ketua Dewan Pembina Relawan Prabowo-Gibran, usai memimpin jalannya upacara Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 di halaman kantor PT Brantas Abipraya (Persero). ‎ ‎Menurut Santoso, pembangunan SR yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah untuk menjawab dan mengatasi ketimpangan akses serta kualitas pendidikan yang dialami siswa dari keluarga kurang mampu. Negara, kata dia, wajib membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan mengubah kualitas hidup menjadi lebih baik. ‎ ‎“Jika keluarga kurang mampu terbantu dengan adanya Sekolah Rakyat, maka capaian menuju Indonesia Emas tahun 2045 akan tercapai. Pencapaian itu akan terwujud jika SDM rakyat meningkat dari tahun ke tahun,” ujar Santoso. ‎ ‎Ia menjelaskan, Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi pada periode 2035 hingga 2045, di mana jumlah usia angkatan kerja lebih banyak dibandingkan usia tidak produktif, baik usia anak maupun usia pensiun. ‎ ‎Santoso menilai peningkatan SDM juga akan mempengaruhi peringkat Development Index Education yang dirilis UNDP bagi Indonesia, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara individu maupun dalam kemajuan bangsa. ‎ ‎“Indonesia harus mampu bangkit dari ketertinggalan bangsa lain yang telah maju. Potensi Indonesia untuk maju sangat besar dengan kondisi demografi, sumber daya alam, ekonomi sebagai anggota G20, serta peran Indonesia dalam politik global di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” katanya. ‎ ‎Selain itu, program Sekolah Rakyat dinilai berdampak terhadap pemerataan pembangunan dan memiliki efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Perdagangan bahan material bangunan akan meningkat dan lapangan pekerjaan juga akan tercipta, mulai dari tahap pembangunan hingga operasional Sekolah Rakyat berjalan. ‎ ‎Santoso juga menyoroti komitmen Presiden Prabowo dalam kebijakan politik anggaran pendidikan melalui realisasi mandatory spending anggaran pendidikan yang tidak hanya berfokus pada besaran anggaran, tetapi juga menjangkau masyarakat kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. ‎ ‎Sementara itu, PT Brantas Abipraya (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara di bidang konstruksi dan pembangunan infrastruktur mendapat kehormatan dari pemerintah untuk membangun Sekolah Rakyat di sejumlah daerah bersama BUMN konstruksi lainnya. ‎ ‎Santoso menyebut kepercayaan tersebut merupakan wujud dedikasi kepada negara. Karena itu, pihaknya berkomitmen menjaga kualitas material sesuai ketentuan serta memastikan ketepatan waktu penyelesaian pembangunan gedung Sekolah Rakyat. ‎ ‎“Kita sambut Sekolah Rakyat jelang tahun ajaran 2026 yang bertepatan dengan momentum 118 tahun Kebangkitan Nasional. Selamat datang siswa-siswi Sekolah Rakyat, generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas 2045 yang bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka,” tutup Santoso. (***)

INDOPOS
Mei 20, 2026
0 Comments

Waka Komisi D DPRD DKI Tolak Pergeseran Anggaran di Dinas Lingkungan Hidup

INDOPOS–Wakil Ketua (Waka) Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Idris, menolak keras rencana pergeseran anggaran di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta yang dilakukan tanpa pembahasan bersama DPRD DKI. Menurut Idris, anggaran yang telah disahkan melalui proses panjang tidak bisa serta-merta dihapus atau dialihkan ke program lain tanpa mekanisme yang sesuai aturan. “Anggaran yang saat ini sudah hampir pelaksanaan itu prosesnya panjang. Mulai dari pra-RKPD, RKPD, KUA-PPAS sampai terbit SPD. Semua melalui pembahasan dan seleksi bersama DPRD,” ujar Idris, Rabu (20/5/2026). Ia menegaskan, sejumlah program di DLH yang sebelumnya telah disetujui DPRD justru hendak dihapus oleh pimpinan dinas yang baru. Bahkan, kata dia, pengalihan anggaran dilakukan untuk kegiatan lain yang belum pernah dibahas di DPRD. “Bukan sekadar mengurangi, tapi menghapus anggaran yang sudah disahkan. Kemudian digeser ke kegiatan lain yang sama sekali tidak pernah dibahas di DPRD,” ujarnya. Politisi Partai Nasdem di DPRD DKI itu menilai langkah tersebut menyalahi mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan, apabila ada program yang batal dilaksanakan, maka anggarannya harus lebih dulu dikembalikan ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk dibahas kembali sebelum dialokasikan ke kegiatan baru. “Kalau tidak jadi dilaksanakan, harus dikembalikan dulu ke Banggar. Baru kemudian dibahas untuk dialokasikan ke kegiatan lain. Ada aturan hukumnya,” tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa tata kelola APBD telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. “APBD adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui DPRD. Jadi tidak bisa dinas menghapus atau menggeser anggaran sendiri,” katanya. Menurut Idris, jika tindakan seperti itu dibiarkan, maka fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah akan hilang. “Kalau semua dinas bisa melakukan hal ini, lalu di mana fungsi anggota dewan?. Di mana kontrol dan pengawasan DPRD?. Ini yang tidak boleh terjadi,” ujarnya. Ia juga mengkritik rencana pembangunan atau pengadaan baru yang disebut dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa pembahasan bersama legislatif. “Jangan sampai ada pembangunan dengan anggaran ratusan miliar tanpa perencanaan yang jelas. Ini bisa berdampak hukum,” bener anggota DPRD DKI yang terpilih dari dapil 2 Jakut itu. Idris meminta pimpinan baru DLH DKI tetap menjalankan program yang telah dirancang dan disepakati sebelumnya bersama DPRD. Menurutnya, gagasan baru bisa diajukan dalam pembahasan anggaran berikutnya, tanpa mengabaikan program yang sudah berjalan. “Laksanakan dulu yang sudah ada dan disepakati. Kalau punya ide atau gagasan baru untuk memperbaiki DLH, itu bisa dibahas kemudian secara profesional,” tandasnya.

INDOPOS
Mei 19, 2026
0 Comments

Pengangkatan Budi Awaluddin Jadi Kadishub DKI Dinilai Janggal, Pramono Anung Diminta Kaji Ulang

INDOPOS-Pengangkatan Budi Awaluddin sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta menuai sorotan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung diminta mengkaji ulang keputusan tersebut karena dinilai tidak tepat, terburu-buru, dan menimbulkan tanda tanya publik. ‎ ‎Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, yang juga anggota Komisi B bidang transportasi, Jupiter, menilai proses pengangkatan Budi Awaluddin terkesan tidak wajar. Menurutnya, selain kapasitas Budi yang diragukan untuk memimpin sektor transportasi ibu kota, proses pelantikannya juga dianggap membingungkan karena sudah dilantik namun tidak langsung menjalankan tugas sebagai Kadishub. ‎ ‎“Ini menimbulkan pertanyaan publik. Kalau memang siap menjabat, kenapa setelah dilantik justru harus menunggu beberapa bulan untuk aktif bekerja. Kondisi ini membuat proses pengangkatannya terlihat terburu-buru dan tidak matang,” ujar Jupiter. ‎ ‎Ia menegaskan, jabatan strategis seperti Kepala Dinas Perhubungan seharusnya diisi figur yang memiliki kapasitas kuat, pengalaman memadai, serta mampu menjawab berbagai persoalan transportasi Jakarta yang kompleks. ‎ ‎Menurut Jupiter, pergantian Kadishub DKI Jakarta semestinya dilakukan secara transparan dan berdasarkan kebutuhan organisasi, bukan keputusan yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat. ‎ ‎Sementara itu, pengamat perkotaan Nirwono Joga juga menilai pengangkatan pejabat publik harus dilakukan secara profesional dan terukur. Ia mengingatkan bahwa sektor transportasi Jakarta membutuhkan kepemimpinan yang kuat mengingat berbagai tantangan seperti kemacetan, integrasi transportasi publik, hingga penataan lalu lintas perkotaan. ‎ ‎“Jabatan Kadishub bukan posisi biasa. Harus diisi orang yang benar-benar memahami persoalan transportasi perkotaan dan mampu bekerja cepat. Karena itu proses pengangkatan pejabat harus dilakukan secara matang agar tidak memunculkan persepsi negatif di masyarakat,” kata Nirwono. ‎ ‎Sorotan terhadap pengangkatan Budi Awaluddin pun kini menjadi perhatian publik. Sejumlah pihak meminta Gubernur Pramono Anung mengevaluasi kembali keputusan tersebut demi memastikan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dipimpin figur yang tepat dan profesional. Proses pengangkatannya pun sangat membingungkan publik, karena saat dilantik itu tidak langsung menjabat, namun baru menjabat 1 bulan kemudian. Ada juga yang saat dilantik kemudian menjabat 3 bulan kemudian. (***)

INDOPOS
Mei 17, 2026
0 Comments

‎Rakerda MPG Papua Tengah Bahas Program Kerja dan Dukungan Asta Cita Prabowo-Gibran

INDOPOS-‎Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang dihadiri jajaran DPP, DPW Provinsi Papua Tengah, serta delapan DPD kabupaten se-Papua Tengah. Kegiatan tersebut menjadi forum konsolidasi organisasi sekaligus penyusunan program kerja guna mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. ‎ ‎Acara turut dihadiri Ketua Umum DPP MPG Jimmy S, Sekjen MPG David Lande, serta Ketua DPW MPG Papua Tengah Harun Holombou Homeyo bersama para pengurus pusat dan daerah. ‎ ‎Dalam sambutannya, Ketua DPW MPG Papua Tengah Harun Holombou Homeyo menyampaikan bahwa kepengurusan MPG di Papua Tengah memiliki tanggung jawab besar untuk membantu masyarakat, khususnya di wilayah Pegunungan Tengah Papua. ‎ ‎Ia menegaskan bahwa keberadaan MPG bukan sekadar organisasi, tetapi menjadi wadah perjuangan untuk membawa aspirasi masyarakat Papua kepada pemerintah pusat. ‎ ‎“Ini bukan sebatas bendera, tetapi saya membawa hati dan pikiran Mas Gibran di tanah Papua, khususnya Pegunungan Tengah,” ujar Harun saat menerima penyerahan bendera pataka dari pengurus DPP MPG. ‎ ‎Rakerda tersebut dijadwalkan berlangsung selama dua hari dengan agenda pembahasan program kerja di seluruh kabupaten di Papua Tengah agar dapat terorganisir dengan baik melalui DPW. ‎ ‎Sementara itu, Ketua Umum MPG Jimmy S mengatakan, Rakerda menjadi momentum untuk menyerap aspirasi dari masing-masing daerah sehingga dapat dikolaborasikan dengan program Asta Cita Prabowo-Gibran. ‎ ‎“Kita akan mendengarkan aspirasi dari masing-masing kabupaten agar bisa dikolaborasikan dengan program pemerintah pusat, khususnya di wilayah Papua Tengah,” katanya. ‎ ‎Selain penyusunan program kerja, kegiatan juga diisi dengan penyerahan bendera pataka kepada DPW MPG Papua Tengah sebagai simbol semangat perjuangan dan penguatan organisasi di daerah. ‎ ‎Harun berharap seluruh program yang nantinya disusun dapat diterima DPP dan diteruskan kepada pemerintah pusat demi pembangunan masyarakat Papua Tengah.

INDOPOS
Mei 15, 2026
0 Comments

KADIN Indonesia Dorong Penguatan Kerja Sama Investasi, Perdagangan dan Industri Guna Perkuat Posisi RI Dalam Dinamika Ekonomi Global

Oleh: Andi Anzhar Cakra Wijaya – Waketum KADIN Indonesia Bidang Diplomasi Multilateral – ⁠Waketum ICMI Pusat Bidang Politik dan Hubungan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bidang Diplomasi Multilateral sangat mendorong penguatan kerja sama investasi, perdagangan, dan industri sebagai bagian dari upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Dan, memperkuat posisi negara Republik Indonesia (RI) dalam dinamika ekonomi global. Dalam pelaksanaannya, KADIN Indonesia memprioritaskan pendekatan pertumbuhan regional yang inklusif, berkelanjutan, dan saling menguntungkan antarnegara mitra. Khususnya, di Kawasan ASEAN, Asia Pasifik, Timur Tengah, serta kawasan strategis lainnya. Bangun Konektivitas Pelaku Usaha dan Mitra Internasional Melalui diplomasi ekonomi multilateral, KADIN Indonesia berupaya membangun konektivitas yang lebih kuat antara para pelaku usaha Indonesia dan mitra internasional. Sekaligus, membuka akses pasar, transfer teknologi, penguatan rantai pasok industri, serta peningkatan investasi yang mampu menciptakan nilai tambah untuk perekonomian nasional maupun daerah. Tingkatkan Volume Perdagangan dan Pertumbuhan Ekonomi Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan volume perdagangan dan investasi. Tetapi, juga mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi regional, penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri hilirisasi, serta peningkatan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Ciptakan Ekosistem Ekonomi yang Kondusif KADIN Indonesia juga memandang bahwa stabilitas kawasan, kolaborasi lintas negara, dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, serta lembaga internasional merupakan faktor penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang kondusif dan resilien di tengah tantangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global. Oleh karena itu, KADIN Bidang Diplomasi Multilateral terus mendorong dialog strategis, forum bisnis internasional, serta kemitraan konkret yang dapat menghasilkan proyek-proyek investasi dan kerja sama industri yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kerja Sama Multilateral Jadi Instrumen Utama Ke depan, KADIN Indonesia berharap, kerja sama multilateral dapat menjadi instrumen utama dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi regional, memperluas peluang usaha untuk para pelaku industri nasional. Serta, menjadikan Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan yang strategis di kawasan maupun di tingkat global. Danantara Perlu Libatkan Tokoh Dunia Usaha Daerah Danantara Indonesia sebagai pemegang saham strategis BUMN perlu mempertimbangkan keterlibatan tokoh dunia usaha daerah, termasuk Ketua KADIN provinsi yang memiliki kapasitas, integritas, dan pengalaman bisnis memadai dalam struktur pengawasan maupun pengelolaan BUMN tertentu. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan perspektif praktis terkait pengembangan investasi, perdagangan, hilirisasi industri, dan penguatan konektivitas ekonomi daerah dengan agenda pembangunan nasional.

INDOPOS
Mei 14, 2026
0 Comments

‎Gelar MeiLawan 2026, ILUNI UI FIB Ajak Masyarakat Merawat Ingatan Tragedi Mei 1998

‎INDOPOS-Depok, 13 Mei 2026 — Reformasi 1998 tidak hanya menjadi tonggak perubahan Indonesia menuju era demokrasi, tetapi juga menyisakan luka sejarah berupa berbagai tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan. Berdasarkan laporan resmi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), tercatat sedikitnya 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus perkosaan, dalam rangkaian kerusuhan Mei 1998. ‎ ‎Sebagai bentuk kepedulian terhadap pentingnya merawat ingatan sejarah dan memperjuangkan nilai kemanusiaan, Ikatan Alumni Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (ILUNI UI FIB), FIB UI, Badan Eksekutif Mahasiswa FIB UI 2026, dan Keluarga Besar UI (KB UI) menggelar rangkaian kegiatan MeiLawan Merawat Ingatan pada 11–13 Mei 2026 di FIB UI, Kampus UI Depok. ‎ ‎Dekan FIB UI, Dr. Untung Yuwono, S.S. menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan MeiLawan Merawat Ingatan. Menurutnya, kegiatan yang diselenggarakan selama tiga hari ini merupakan bentuk nyata keberanian generasi muda dalam menjaga memori kolektif bangsa melalui ruang-ruang kreatif, reflektif, dan partisipatif. ‎ ‎Sebagai institusi humaniora, Untung mengatakan FIB UI memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk merawat ingatan kolektif bangsa. Humaniora tidak hanya mengajarkan bahasa, sastra, sejarah, dan budaya, tetapi juga mengajarkan keberanian untuk memahami manusia secara utuh, termasuk penderitaan, ketidakadilan, dan suara-suara yang selama ini dibungkam. ‎ ‎”Saya berharap diskusi ini tidak berhenti sebagai diskusi seremonial semata, tetapi menjadi ruang refleksi bersama untuk membangun kesadaran bahwa perjuangan menghadirkan keadilan gender, perlindungan terhadap korban, dan penghormatan terhadap martabat manusia adalah tanggung jawab kita bersama.” tuturnya. ‎ ‎Ketua ILUNI UI FIB, Visna Vulovik menjelaskan rangkaian kegiatan MeiLawan menjadi bagian dari upaya bersama upaya kolaboratif dalam merawat ingatan akan tragedi Mei ‘98, serta sebagai ruang untuk belajar, berdiskusi, hingga menyuarakan kembali kemanusiaan yang sering dilupakan. ‎ ‎“Sejarah bukan sekadar deretan angka di kalender, ia adalah luka yang harus dirawat ingatannya agar kita tidak. kehilangan arah. Melalui kolaborasi ILUNI UI FIB, FIB UI, BEM FIB UI 2026, dan KA-KBUI, kami kembali membuka lembaran arsip Tragedi Mei ‘98. Bukan hanya tentang pergerakan massa, tapi juga tentang sisi gelap yang seringkali dipinggirkan: isu kekerasan seksual terhadap perempuan yang hingga kini masih menuntut keadilan,” ungkap Visna. ‎ ‎Lebih lanjut, Visna menambahkan bahwa generasi muda, khususnya mahasiswa, memiliki peran penting dalam membangun kesadaran kritis terhadap isu kekerasan berbasis gender, diskriminasi, dan marginalisasi yang masih relevan hingga saat ini. ‎ ‎“Kekerasan seksual yang menimpa perempuan sayangnya masih terus berulang sejak peristiwa Tragedi Mei 1998. Hal ini terjadi bahkan di lingkungan terdekat kita, seperti institusi pendidikan. Melalui kegiatan MeiLawan, kami mengajak mahasiswa, alumni, dan segenap elemen masyarakat, khususnya generasi muda untuk bersuara untuk menghentikan kekerasan seksual itu sendiri dan menindak pelaku dengan tegas melalui mekanisme hukum. Untuk itu kami mendukung penuh adanya Perpres Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Institusi Pendidikan ,” tukasnya. ‎ ‎Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menyoroti lonjakan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan akibat penyalahgunaan relasi kuasa lintas jenjang. Penanganan saat ini masih bersifat sektoral, ketiadaaan standar nasional, dan regulasi yang ada belum mengatur tata kelola perlindungan terintegrasi. Pada 2024 tercatat 573 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, meningkat menjadi 641 kasus pada 2025, dengan 370 kasus atau 57,65 persen di antaranya merupakan kekerasan seksual. Bahkan, pada awal 2026, puncak kedaruratan, 91 persen kasus kekerasan di institusi pendidikan yang tercatat didominasi kekerasan seksual, termasuk di perguruan tinggi. Menurut Rieke, kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan bukan hanya kekerasan seksual. ‎ ‎“Berdasarkan anatomi dan spektrum bentuk kekerasannya ada seksual, fisik, psikis, verbal, perundungan, ekonomi, diskriminasi, eksploitasi berbasis relasi kuasa, berbasis elektronik atau digital. Kekerasan artinya sudah menembus seluruh jenjang dan wujud pendidikan, mengindikasikan kegagalan perlindungan bersifat universal,” tegasnya. ‎ ‎Lebih jauh, Rieke mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengesahkan Perpres Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Lembaga Pendidikan. Rieke menegaskan kondisi darurat perlindungan di lembaga pendidikan tidak dapat lagi diselesaikan secara sektoral dan parsial. ‎ ‎“Pembentukan Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lembaga Pendidikan adalah imperatif mutlak. Ini adalah rekonstruksi tata kelola yang terintegrasi, responsif gender, berpusat pada korban, diperkuat oleh satu data Indonesia dan ketegasan hukum terpusat. Perpres ini bukan sekadar regulasi administratif, ini adalah pelindung strategis nasional bagi keselamatan dan masa depan generasi bangsa dan dunia pendidikan Indonesia,” tukasnya. ‎ ‎Rangkaian kegiatan MeiLawan menghadirkan berbagai agenda reflektif dan edukatif selama 11–13 Mei 2026 di FIB UI, Kampus UI Depok, mulai dari live mural, pemutaran film dokumenter, pameran instalasi, panggung penampilan, hingga aksi simbolik menyalakan lilin dan tabur bunga untuk merawat ingatan kolektif atas Tragedi Mei 1998 serta menyuarakan kembali nilai kemanusiaan dan keadilan gender. Pada acara puncak, digelar talkshow…

INDOPOS
Mei 13, 2026
0 Comments

Prabowo: Membangun Fondasi Indonesia Berdaulat, Transformasi dari Desa hingga Diplomasi Dunia

INDOPOS-Jakarta — Ketua Lembaga Pemikiran Strategik Prabowonomic, Tommy Nicson, menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan arah pembangunan nasional yang semakin jelas, terukur, dan berorientasi pada penguatan kedaulatan bangsa. ‎ ‎Dalam wawancara khusus dengan media nasional di Jakarta, Tommy mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo tidak sekadar menjalankan program populis jangka pendek, melainkan sedang membangun fondasi strategis Indonesia menuju negara maju yang mandiri secara pangan, ekonomi, teknologi, hingga geopolitik. ‎ ‎Menurut Tommy, banyak pihak hanya melihat program-program pemerintah secara parsial, padahal bila disatukan, seluruh kebijakan Presiden Prabowo membentuk sebuah arsitektur besar pembangunan nasional yang saling terhubung. ‎ ‎“Kalau kita lihat secara utuh, ada benang merah yang sangat kuat. Presiden Prabowo sedang membangun kemandirian nasional dari desa, pangan, industri, pertahanan, sampai diplomasi global. Ini bukan program yang berdiri sendiri-sendiri,” ujar Tommy, Rabu (13/5/2026). ‎ ‎Ia menilai arah kebijakan tersebut sejalan dengan visi Astacita yang menempatkan kedaulatan bangsa sebagai inti pembangunan nasional. ‎ ‎Transformasi Desa Jadi Fondasi Ekonomi Baru ‎ ‎Tommy menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih sebagai salah satu kebijakan paling strategis dalam transformasi ekonomi nasional. ‎ ‎Menurutnya, selama puluhan tahun desa hanya dijadikan objek pembangunan, sementara pada era Presiden Prabowo desa mulai diposisikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Program pembentukan 70 ribu Kopdes Merah Putih dinilai menjadi instrumen penting untuk memperpendek rantai distribusi, memperkuat posisi petani, sekaligus membangun ekonomi kerakyatan berbasis produksi. ‎ ‎“Selama ini petani kita lemah karena rantai distribusi terlalu panjang dan permainan tengkulak terlalu kuat. Nah, Kopdes Merah Putih hadir untuk memutus ketimpangan itu,” katanya. ‎ ‎Tommy menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya membangun koperasi secara administratif, tetapi juga sedang membangun ekosistem ekonomi desa modern yang berbasis manajemen profesional, teknologi digital, dan kolaborasi lintas sektor. ‎ ‎Ia juga menyoroti tingginya antusiasme generasi muda dalam rekrutmen manajer Kopdes Merah Putih yang mencapai ratusan ribu pelamar. Menurutnya, fenomena itu menunjukkan bahwa anak muda Indonesia masih memiliki idealisme tinggi untuk membangun desa dan bangsa. ‎ ‎“Ini luar biasa. Anak muda sekarang tidak lagi hanya berpikir bekerja di kota besar. Mereka mulai melihat desa sebagai ruang pengabdian dan ruang ekonomi masa depan,” ujarnya. ‎ ‎Tommy mengatakan keberhasilan pemerintah menghadirkan sistem rekrutmen berbasis digital dan transparan juga menjadi indikator adanya reformasi tata kelola birokrasi yang mulai berjalan lebih modern. ‎ ‎Kedaulatan Pangan Jadi Pilar Utama ‎ ‎Selain koperasi desa, Tommy menilai keberhasilan pemerintahan Prabowo juga terlihat dari fokus besar terhadap kedaulatan pangan Nasional. Ia menyebut Presiden Prabowo memahami bahwa pangan bukan sekadar isu ekonomi, melainkan isu pertahanan dan keberlangsungan negara. ‎ ‎“Presiden Prabowo punya cara pandang geopolitik yang sangat kuat. Beliau memahami bahwa bangsa yang tidak berdaulat pangan akan mudah ditekan oleh kekuatan asing,” kata Tommy. ‎Ia merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang menegaskan bahwa tidak ada negara yang benar-benar merdeka tanpa kemampuan memproduksi pangannya sendiri. ‎ ‎Menurut Tommy, langkah pemerintah memperkuat cadangan pangan nasional, meningkatkan nilai tukar petani, serta membangun integrasi pertanian dan koperasi desa merupakan bagian dari strategi besar ketahanan nasional. ‎ ‎“Ini bukan sekadar soal beras atau jagung. Ini soal survival negara di tengah krisis global yang semakin tidak menentu,” ujarnya. ‎ ‎Ia menilai kebijakan pangan Presiden Prabowo juga mulai memperlihatkan hasil karena pemerintah berani melakukan intervensi langsung terhadap rantai distribusi dan tata niaga pangan yang selama ini dinilai merugikan petani maupun konsumen. ‎ ‎MBG Dinilai Sebagai Investasi Peradaban ‎ ‎Tommy juga memberikan perhatian khusus terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya merupakan salah satu kebijakan paling visioner dalam sejarah pembangunan sumber daya manusia Indonesia. ‎ ‎Ia menilai banyak pihak masih melihat MBG sebatas program bantuan sosial, padahal substansi sebenarnya adalah investasi jangka panjang untuk membangun kualitas generasi bangsa. “Kalau kita bicara negara maju, maka fondasinya adalah kualitas manusianya. Presiden Prabowo memahami bahwa pembangunan SDM harus dimulai dari gizi anak-anak,” kata Tommy. ‎ ‎Menurutnya, pendekatan MBG yang melibatkan pangan lokal juga memiliki dampak ekonomi berantai karena menghidupkan petani, UMKM pangan, dan ekonomi daerah secara bersamaan. “Ini yang disebut efek multiplier pembangunan. Anak-anak sehat, petani bergerak, ekonomi lokal hidup, kualitas pendidikan meningkat. Jadi dampaknya lintas sektor,” ujarnya. ‎ ‎Tommy mengatakan program MBG menunjukkan bahwa pemerintah saat ini mulai berani berpikir dalam horizon jangka panjang, bukan sekadar mengejar popularitas politik sesaat. ‎ ‎Hilirisasi dan Industrialisasi Nasional ‎ ‎Dalam bidang ekonomi makro, Tommy menilai pemerintahan Prabowo melanjutkan dan memperkuat agenda hilirisasi nasional sebagai strategi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. ‎ ‎Ia mengatakan Indonesia tidak boleh terus menjadi eksportir bahan mentah karena hal itu hanya akan membuat bangsa ini bergantung pada negara…

INDOPOS
Mei 11, 2026
0 Comments

‎Shopee Tebar Voucher Baru, Dukungan untuk Produk Lokal Tembus Rp100 Miliar hingga Mei 2026

INDOPOS–Jakarta, 11 Mei 2026 ‎-Voucher promosi Akselerasi Usaha Lokal akan hadir mulai 17 Mei 2026 untuk membantu meningkatkan eksposur dan penjualan toko yang 100% menjual produk lokal. ‎ ‎-Kanal Shopee Pilih Lokal membantu penjual meningkatkan penjualan hingga 40% melalui berbagai jenis voucher untuk produk lokal senilai Rp165 miliar sepanjang 2025. ‎ ‎-Kampanye Hari Belanja Lokal turut membantu penjual lokal meningkatkan penjualan hingga 2X melalui dukungan voucher selama periode kampanye. ‎ ‎-Shopee memperkenalkan “Voucher Akselerasi Usaha Lokal” sebagai tambahan dukungan bagi pelaku usaha lokal untuk membantu meningkatkan eksposur dan penjualan penjual dengan 100% produk lokal di tokonya. ‎ Shopee Indonesia kembali mempertegas komitmennya untuk memperkuat daya saing usaha lokal melalui peluncuran Voucher Akselerasi Usaha Lokal yang akan hadir pada 17 Mei 2026. Inisiatif ini menyasar peningkatan eksposur dan penjualan toko yang menyediakan 100% produk lokal. Dukungan ini sekaligus untuk mendorong minat masyarakat dalam membeli produk lokal. ‎ ‎Program ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan Shopee dalam memperkuat ekosistem usaha lokal melalui berbagai inisiatif, termasuk kampanye Hari Belanja Lokal dan kanal Shopee Pilih Lokal. Sejak Januari hingga Mei 2026, Shopee telah menggelontorkan dukungan bagi usaha lokal hingga Rp100 miliar. ‎ ‎Deputy Director of Public Affairs Shopee Indonesia, Radynal Nataprawira, mengatakan bahwa dukungan yang konsisten dan relevan menjadi kunci penting agar usaha lokal dapat terus berkembang dan berdaya saing di tengah pertumbuhan ekonomi digital yang semakin cepat. ‎ ‎“Kam melihat dukungan promosi dalam bentuk voucher memberikan dampak nyata dalam membantu meningkatkan minat beli konsumen dan memperbesar peluang transaksi. Berangkat dari efektivitas tersebut, Shopee menghadirkan Voucher Akselerasi Usaha Lokal sebagai bentuk dukungan tambahan bagi Penjual dengan 100% produk lokal agar dapat berkembang lebih berkelanjutan,” ujar Radynal. ‎ ‎Melalui program ini, penjual yang memenuhi syarat akan secara otomatis menerima voucher senilai Rp500.000 per toko mulai 17 Mei 2026 yang dapat langsung digunakan untuk menarik pembeli saat bertransaksi di toko mereka. ‎ ‎Selanjutnya, voucher akan diberikan secara rutin setiap tanggal 17 pada bulan berikutnya guna membantu meningkatkan daya tarik produk lokal dan mendorong pertumbuhan penjualan secara berkelanjutan. ‎ ‎Voucher untuk Pembeli Beri Dampak Nyata Pada Pertumbuhan Usaha Penjual ‎Kehadiran Voucher Akselerasi Usaha Lokal melanjutkan berbagai upaya Shopee untuk memperkuat performa usaha lokal di platform. Dukungan promosi berbasis voucher dipilih karena terbukti efektif dalam membantu penjual meningkatkan kinerja bisnis. ‎ ‎Misalnya, sepanjang 2025, kampanye Hari Belanja Lokal telah membantu penjual lokal meningkatkan penjualan hingga 2X lipat melalui dukungan berbagai voucher selama periode kampanye. ‎ ‎Sementara itu, kanal Shopee Pilih Lokal juga membantu penjual mencatat peningkatan pendapatan hingga 40% pada tahun 2025 melalui berbagai promo khusus produk lokal, didukung oleh kehadiran berbagai jenis voucher Shopee senilai total Rp165 miliar. ‎ ‎“Data internal kami menunjukkan bahwa dukungan promosi dan subsidi dari platform menjadi salah satu stimulus penting untuk menjaga daya saing usaha lokal dan mendorong pertumbuhan transaksi secara berkelanjutan di ekosistem digital. Melalui dukungan ini, kami ingin memastikan produk lokal tidak hanya hadir di ekosistem digital, tetapi juga mampu menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia serta memiliki daya saing yang semakin kuat di era digital,” tutup Radynal. ‎ ‎Penelitian yang dipublikasikan di ScienceDirect yang menggunakan data transaksi riil dari platform e-commerce menemukan bahwa promosi berbasis dukungan finansial seperti voucher dan kupon memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan penjualan dan conversion rate. Studi ini menunjukkan bahwa konsumen cenderung lebih responsif terhadap promo yang memberikan penghematan secara langsung. ‎ ‎Riset tersebut juga menegaskan bahwa voucher berfungsi sebagai alat untuk mengurangi hambatan psikologis dalam proses checkout. Dalam praktiknya, promo berbasis diskon dinilai mampu mempercepat keputusan pembelian dan meningkatkan probabilitas transaksi, terutama di tengah tingginya persaingan antarpenjual di platform marketplace. ‎ ‎Tentang Shopee ‎ ‎Shopee Indonesia⁠� adalah perusahaan e-commerce terbesar di Asia Tenggara dan Taiwan, serta e-commerce terkemuka di Brasil. Shopee menghadirkan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung bisnis melakukan transformasi digital dan meningkatkan cakupan online mereka, membantu lebih banyak orang mengakses dan memanfaatkan layanan digital, serta memberdayakan komunitas lokal. ‎ ‎Shopee menawarkan pengalaman belanja yang mudah, aman, dan menyenangkan untuk dinikmati oleh jutaan pengguna setiap harinya. Shopee juga merupakan salah satu kontributor utama dalam pengembangan ekonomi digital, dengan komitmen kuat untuk mendukung mitra brand dan pengusaha lokal sukses di e-commerce. ‎ ‎Shopee merupakan bagian dari Sea Limited, perusahaan teknologi global dengan tiga lini bisnis utama, yakni Shopee, Garena, dan Monee. (***)

INDOPOS
Mei 11, 2026
0 Comments

‎Sehari Menjabat, Ipda Wahyu Bagus Pratama Langsung Cek Kesehatan dan Kesiapsiagaan Anggota

‎INDOPOS-KOTABARU – Baru sehari menjabat sebagai Plh. Kapolsek Kelumpang Tengah, Wahyu Bagus Pratama langsung bergerak memastikan kondisi kesehatan dan kesiapsiagaan anggotanya. ‎ ‎Dalam rangka menjaga kesehatan personel, Polsek Kelumpang Tengah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan (Rikes) gratis di Puskesmas Tamianggeronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Senin pukul 11.00 WITA. KLIK VIDEO: ‎https://youtube.com/shorts/kHRJs18meCE?feature=share ‎Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ipda Wahyu Bagus Pratama, S.H., M.M., dan dihadiri Kepala Puskesmas Tamianggeronggang, Zainal Akhyar beserta jajaran tenaga kesehatan lainnya. ‎Dalam pemeriksaan tersebut, personel mendapatkan layanan kesehatan berupa pengecekan tekanan darah, tinggi dan berat badan, lingkar perut, pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, screening telinga, hingga pemeriksaan gigi dan mulut. ‎ ‎Ipda Wahyu Bagus Pratama mengatakan kegiatan itu merupakan bentuk sinergitas antara Polri dan instansi kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memastikan kondisi kesehatan personel tetap prima dalam menjalankan tugas kepolisian. ‎ ‎“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan personel dalam kondisi sehat dan siap bertugas, sekaligus mempererat hubungan kerja sama dengan pihak puskesmas sebagai mitra pelayanan masyarakat,” ujarnya. ‎ ‎Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara jajaran Polsek Kelumpang Tengah dengan tenaga kesehatan di wilayah Kecamatan Kelumpang Tengah. ‎ ‎Kehadiran personel Polri di lokasi juga bertujuan memberikan rasa aman serta mendukung kelancaran pelayanan kesehatan kepada masyarakat. ‎ ‎Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar serta diikuti sejumlah personel Polsek Kelumpang Tengah bersama tenaga medis dari Puskesmas Tamianggeronggang.

INDOPOS
Mei 10, 2026
0 Comments

‎Profil H. ARIEF RAHMAN SH, MH ‎WAKIL KETUA DPD GERINDRA DKI JAKARTA

‎H. ARIEF RAHMAN SH, MH merupakan salah satu kader senior Partai Gerindra yang telah aktif berjuang sejak awal berdirinya partai. Sosoknya dikenal aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, penggalangan relawan, serta berbagai agenda politik strategis di wilayah DKI Jakarta maupun tingkat nasional. ‎Kiprah : ‎ ‎Sering menggelar aksi sosial, termasuk menyantuni anak yatim dan membagikan paket sembako di wilayah Jakarta. ‎Kegiatan sosial tersebut rutin dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kecil dan warga yang membutuhkan bantuan. H. Arief Rahman dikenal dekat dengan masyarakat dan aktif hadir dalam berbagai kegiatan kemanusiaan serta sosial kemasyarakatan di lingkungan warga Jakarta. ‎ ‎Menjadi Kader Gerindra Sejak Tahun 2008. ‎ ‎Dengan KTA No AA.04.006572.10.08. ‎KTA masih tersimpan sebagai bukti loyalitas dan pengabdian terhadap Partai Gerindra sejak awal perjalanan partai. ‎Awal Tahun 2010 Diangkat Menjadi Wakil Ketua. ‎ ‎Di komandoi oleh almarhum Mohammad Taufik di wilayah Jakarta. ‎Ikut serta berkontribusi membesarkan partai dan memperkuat jaringan organisasi Partai Gerindra di berbagai wilayah DKI Jakarta. ‎ ‎Di Tahun 2012 Menjadi Tim Khusus Pemenangan Pilgub Jokowi – Ahok. ‎Menjabat Koordinator Humas, Antar Lembaga, KPUD, PANWAS & Kepolisian. ‎Dalam posisi tersebut, H. Arief Rahman berperan membangun komunikasi politik dan koordinasi lintas lembaga demi mendukung jalannya proses pemenangan pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama pada Pilgub DKI Jakarta 2012. ‎ ‎Di Tahun 2014 Ikut Pemilihan Anggota Legislatif. ‎ ‎Keikutsertaan dalam Pemilu Legislatif menjadi bagian dari perjuangan politik dan pengabdian kepada masyarakat melalui jalur parlemen. ‎Di Tahun 2017 Memenangkan Pilgub Anies – Sandi. ‎ ‎Menjabat Wakil Bidang Teritori & Jaringan di komandoi oleh Mardani Ali Sera & almarhum Mohammad Taufik. ‎Dipercaya menjadi Koordinator Relawan di Posko Pemenangan Inti Cicuruk. ‎ ‎Dalam peran tersebut, H. Arief Rahman aktif melakukan penguatan jaringan relawan serta konsolidasi wilayah untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. ‎ ‎Di Tahun 2019 Menjadi Koordinator Relawan & Ketua Advokasi Bidang Hukum Di Seknas (Sekretariat Nasional Posko Cikditiro) Pemenangan Pilpres Prabowo – Sandi. ‎ ‎Pada momentum Pilpres 2019, H. Arief Rahman turut aktif mengawal gerakan relawan sekaligus membantu bidang advokasi hukum dalam perjuangan politik pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. ‎ ‎Di Tahun 2024 Pilpres Prabowo – Gibran Menjabat Wakil Koordinator Penggalangan Organisasi Kemasyarakatan. ‎ ‎Peran tersebut dijalankan dalam rangka memperkuat dukungan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk pemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. ‎Pilkada DKI Jakarta 2024 Ridwan Kamil – Suswono Menjabat Wakabid Penggalangan Relawan. ‎ ‎(Koordinator Relawan & Ormas). ‎Dalam Pilkada DKI Jakarta 2024, H. Arief Rahman dipercaya mengoordinasikan jaringan relawan dan organisasi masyarakat guna memperkuat konsolidasi politik dan dukungan di lapangan bagi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. ‎ ‎Dengan pengalaman panjang di dunia organisasi, sosial, dan politik, H. ARIEF RAHMAN SH, MH dikenal sebagai sosok yang aktif membangun komunikasi dengan masyarakat serta konsisten mengawal perjuangan politik dan kegiatan sosial di DKI Jakarta. ‎ ‎Profil H. ARIEF RAHMAN SH, MH WAKIL KETUA DPD GERINDRA DKI JAKARTA ‎ ‎Kiprah : ‎# Sering menggelar aksi sosial , Termasuk menyantuni anak yatim dan Membagikan Paket sembako di wilayah Jakarta. ‎ ‎# Menjadi Kader Gerindra Sejak Tahun 2008. ‎Dgn KTA No AA .04.006572.10.08. ‎KTA masih Tersimpan. ‎ ‎# Awal Tahun 2010 Di Angkat Menjadi Wakil Ketua. ‎Di Komandoi Oleh H. Mohammad Taufik Di Wilayah Jakarta. ‎Ikut Serta Berkontribusi Membesarkan Partai. ‎ ‎# Di Tahun 2012 Menjadi Tim Khusus Pemenangan Pilgub Jokowi – Ahok Menjabat Kordinator Humas, Antar Lembaga ,KPUD, PANWAS & KEPOLISIAN. ‎ ‎# Di Tahun 2014 Ikut Pemilihan Anggota Legislatif. ‎ ‎# Di Tahun 2017 Memenangkan Pilgub Anies – Sandi Menjabat Wakil Bidang Teritori & Jaringan Di Komandoi Oleh Mardani Ali Sera & H. Moh,Taufik. ‎Di Percaya Menjadi Kordinator Relawan Di Posko Pemenangan inti Cicuruk. ‎ ‎# Di Tahun 2019 Menjadi Kordinator Relawan & Ketua Advokasi Bidang Hukum Di Seknas (Sekretariat Nasional Posko Cikditiro). Pemenangan Pilpres Prabowo – Sandi. ‎ ‎# Di Tahun 2024 Pilpres Prabowo – Gibran Menjabat Wkl Kordinator Penggalangan Organisasi Kemasyarakatan. ‎ ‎# Pilkada Dki Jakarta 2024 Ridwan Kamil – Suswono Menjabat Wakabid Penggalangan Relawan. ‎( Kordinator Relawan & Ormas ). ‎

INDOPOS
Mei 8, 2026
0 Comments

Polisi Tahan Ketua HIPMI Kabupaten Bandung, Terseret Kasus Penipuan Investasi

INDOPOS-Status TD, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kab. Bandung, resmi naik menjadi tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi bisnis. Polisi mengungkap, TD diduga menggunakan cek kosong senilai Rp3 miliar untuk meyakinkan korban agar menyerahkan dana investasi. Penetapan tersangka itu diumumkan setelah TD memenuhi panggilan penyidik Satreskrim Polresta Bandung. Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono membenarkan adanya penanganan perkara tersebut. Ia menyebut kasus itu kini telah masuk proses hukum dan ditangani Satreskrim Polresta Bandung. “Kami mendapat laporan dari Kasat Reskrim, ada laporan terhadap laki-laki berinisial TD terkait kasus penipuan dan penggelapan. Untuk teknis kasus nanti dijelaskan oleh Reskrim,” kata Aldi, Jumat (8/5/2026). Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Luthfi Olot Gigantara mengungkapkan, laporan tersebut berasal dari seorang pengusaha asal Cikarang berinisial IS yang melapor pada 24 April 2026. “Kami telah menangani kasus dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan korban berinisial IS selaku pengusaha asal Cikarang pada tanggal 24 April 2026,” ujar Luthfi. Menurutnya, setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, TD akhirnya hadir memenuhi panggilan penyidik. Polisi kemudian menemukan minimal dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan statusnya menjadi tersangka. “Setelah kami melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, kemarin saudara TD hadir memenuhi panggilan kami. Dan hari ini berdasarkan dua alat bukti yang telah kami penuhi, status yang bersangkutan kami tingkatkan menjadi tersangka,” katanya. Tak hanya itu, polisi juga berencana langsung melakukan penahanan terhadap TD di Rutan Polresta Bandung. “Rencana saudara TD akan kami lakukan penahanan di Rumah Tahanan Polresta Bandung berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan kepada korban,” ujarnya. Dalam kasus ini, polisi mengungkap modus yang digunakan tersangka untuk meyakinkan korban agar menanamkan modal usaha. “Modusnya, saudara TD memberikan cek kosong berjumlah Rp3 miliar sebagai tipu muslihat kepada korban, sehingga korban berinisial IS mau memberikan sejumlah uang sebagai bentuk investasi kepada usaha yang dilakukan saudara TD,” ungkap Luthfi. Saat ditanya terkait jabatan TD sebagai Ketua HIPMI Kabupaten Bandung, Luthfi membenarkan hal tersebut. Namun ia menegaskan, dugaan tindak pidana itu dilakukan secara pribadi dan tidak berkaitan dengan organisasi. “Betul, pelaku ini kebetulan saat ini menjabat sebagai Ketua HIPMI Kabupaten Bandung. Namun dalam proses tindak pidana ini, yang bersangkutan bekerja secara pribadi, tidak membawa organisasi,” tegasnya. “Modusnya, saudara TD memberikan cek kosong berjumlah Rp3 miliar sebagai tipu muslihat kepada korban, sehingga korban berinisial IS mau memberikan sejumlah uang sebagai bentuk investasi kepada usaha yang dilakukan saudara TD,” ungkap Luthfi. Saat ditanya terkait jabatan TD sebagai Ketua HIPMI Kabupaten Bandung, Luthfi membenarkan hal tersebut. Namun ia menegaskan, dugaan tindak pidana itu dilakukan secara pribadi dan tidak berkaitan dengan organisasi. “Betul, pelaku ini kebetulan saat ini menjabat sebagai Ketua HIPMI Kabupaten Bandung. Namun dalam proses tindak pidana ini, yang bersangkutan bekerja secara pribadi, tidak membawa organisasi,” tegasnya. (***)

INDOPOS
Mei 8, 2026
0 Comments

Kasus Pelecehan Seksual di Pati Jadi Alarm Pengawasan Pesantren, Sandhya Tekankan Perlindungan Korban

INDOPOS-Kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren kembali menjadi sorotan publik. Peristiwa yang kini mencuat di Kabupaten Pati dinilai bukan sekadar persoalan moral individu, melainkan persoalan serius terkait perlindungan anak, hak asasi manusia, dan tanggung jawab negara dalam memastikan keamanan lingkungan pendidikan. Ketua Keluarga Alumni Universitas Yogyakarta (KAUMY) Daerah Khusus Jakarta, Wahyu Sandhya YP menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. “Persoalan ini tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku saja. Negara harus hadir sejak awal melalui sistem pengawasan dan pencegahan yang efektif, karena anak merupakan kelompok rentan yang berada dalam pengaruh tekanan,” ujar Sandhya dalam keterangannya. Menurut Sandhya, santri perempuan maupun anak di bawah umur merupakan kelompok rentan (vulnerable group) yang secara psikologis belum memiliki kemampuan penuh untuk menghadapi ancaman, tekanan, maupun relasi kuasa yang timpang. Dalam kultur pesantren, santri dididik untuk menghormati dan patuh kepada kiai atau pengasuh sebagai bagian dari pendidikan moral. Namun relasi tersebut dapat berubah menjadi alat dominasi apabila disalahgunakan oleh oknum tertentu. “Dalam perspektif hukum dan kriminologi, kondisi demikian dikenal sebagai relasi subordinatif, yakni hubungan yang menempatkan korban pada posisi tidak berdaya karena adanya ketimpangan kekuasaan maupun pengaruh psikologis,” jelasnya. Ia menilai kondisi tersebut kerap membuat korban memilih diam karena takut, malu, atau merasa tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Padahal, dampak kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya melukai fisik korban, tetapi juga merusak kesehatan mental, psikologis, hingga masa depan sosial korban. Sandhya menegaskan, perlindungan anak merupakan constitutional obligation atau kewajiban konstitusional negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyebut setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial. Karena itu, menurutnya, maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi ujian bagi negara dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan. Sandhya yang juga merupakan Managing Partner Jakarta Law Office menilai reformasi sistem pengawasan terhadap lembaga pendidikan, khususnya pondok pesantren, perlu segera dilakukan agar kasus serupa tidak terus berulang. Ia mengusulkan sejumlah langkah konkret, di antaranya pengetatan syarat izin operasional pesantren, evaluasi berkala terhadap lembaga pendidikan yang telah mengantongi izin, pengawasan rutin dan inspeksi mendadak oleh dinas terkait serta lembaga perlindungan anak, hingga standarisasi sistem pengawasan internal terhadap santri. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pembatasan interaksi yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan relasi kuasa antara tenaga pendidik dan santri, penyediaan mekanisme pengaduan yang aman bagi korban, serta pemberian sanksi administratif maupun pidana terhadap pihak yang lalai. Menurutnya, di tengah upaya menuju Indonesia Emas 2045 dan bonus demografi, perlindungan terhadap anak harus menjadi perhatian bersama seluruh elemen bangsa. Lingkungan pendidikan, kata dia, harus tetap menjadi ruang aman bagi pembentukan karakter dan masa depan generasi muda. “Perlindungan anak tidak cukup dilakukan ketika suatu kasus telah menjadi perhatian publik. Yang dibutuhkan adalah langkah pencegahan, pengawasan berkelanjutan, dan sistem perlindungan yang benar-benar efektif di lingkungan pendidikan,” ujarnya. “Ketika anak kehilangan rasa aman dalam proses pendidikannya, maka yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan korban, tetapi juga masa depan bangsa,” tutup Sandhya. (***)

INDOPOS
Mei 8, 2026
0 Comments

Ricuh Face Off UFC 328, Khamzat Chimaev Tendang Sean Strickland di Atas Panggung

INDOPOS-Ajang face off jelang UFC 328 memanas setelah petarung kelas menengah Khamzat Chimaev terlibat insiden dengan Sean Strickland. Dalam video yang viral di media sosial, Chimaev terlihat menendang ke arah Strickland saat keduanya menjalani sesi staredown di atas panggung. Situasi sempat memanas dan membuat petugas keamanan serta official UFC langsung turun tangan untuk memisahkan kedua petarung. Insiden itu terjadi di hadapan Presiden UFC Dana White dan para penonton yang memadati arena konferensi pers UFC 328. Ketegangan disebut sudah terasa sejak awal face off dimulai, ketika kedua petarung saling menatap tajam dan melontarkan provokasi. Video kericuhan tersebut langsung ramai diperbincangkan penggemar MMA. Banyak netizen menilai duel antara Chimaev dan Strickland bakal berlangsung panas jika benar-benar terjadi di oktagon. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari UFC terkait kemungkinan sanksi atas aksi tendangan tersebut. Namun momen itu sukses membuat UFC 328 semakin jadi sorotan publik dunia MMA.

INDOPOS
Mei 8, 2026
0 Comments

Prabowo Menginjakkan Kaki di Filipina, Apa Saja Agendanya?

INDOPOS–Presiden RI Prabowo Subianto kembali pergi ke luar negeri. Kali ini, Prabowo berkunjung ke Filipina dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang berlangsung pada 7-8 Mei 2026. Ketika tiba di Bandara Benito Ebuen Airbase, Cebu, Filipina pada Kamis (7/5/2026), Prabowo tampak didampingi oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Seskab Letkol TNI Teddy Indra Wijaya. Saat mendarat, Prabowo disambut tarian khas Filipina yang diiringi marching band serta pasukan jajar kehormatan yang berbaris rapi lengkap dengan seragam dan atribut resmi. Baca juga: Prabowo Ajak Brunei, Malaysia, dan Filipina Responsif ke Kebutuhan Warga Prabowo turut disambut langsung pejabat Filipina yakni Gen (Ret) Eduardo Oban, National Security Adviser of the Philippines. Menariknya, Prabowo ternyata dijemput oleh Maung MV3 Garuda Limousine, mobil yang biasa dia pakai di Indonesia. Ini merupakan kali pertama Prabowo menaiki kendaraan buatan dalam negeri ketika berkunjung ke luar negeri. Soroti Ketahanan Energi Prabowo mendapat kesempatan untuk menyampaikan pidatonya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA. Prabowo menyoroti isu ketahanan energi sebagai tantangan utama yang mendesak untuk dihadapi bersama. Prabowo menyampaikan, tekanan global yang meningkat, serta ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah membuat isu energi bukan lagi sekadar tantangan jangka panjang, melainkan kebutuhan yang harus segera direspons. “Ketahanan energi adalah salah satu isu penting yang kita hadapi saat ini. Dengan meningkatnya tekanan global dan ketidakstabilan di Timur Tengah, ini bukan lagi masalah jangka panjang, melainkan masalah mendesak,” ujar Prabowo. Baca juga: Prabowo Tantang Transisi ASEAN ke Energi Terbarukan: Apakah kita Siap? Prabowo menjelaskan, kawasan BIMP-EAGA memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan Menurutnya, tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, hingga lahan subur belum dimanfaatkan secara optimal di kawasan BIMP-EAGA. Lalu, Prabowo mempertanyakan kesiapan negara-negara anggota untuk memanfaatkan potensi tersebut demi memenuhi kebutuhan kawasan sekaligus mendukung transisi energi ASEAN. “Pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk bertindak berdasarkan potensi tersebut. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan subregional kita, tetapi juga untuk berkontribusi pada transisi energi ASEAN,” tuturnya. Kembangkan Energi Surya Selanjutnya, Prabowo mendorong langkah konkret untuk mempercepat pengembangan energi bersih di kawasan.

INDOPOS
Mei 7, 2026
0 Comments

‎Sahroni Kritik Keras Dishub DKI soal Kemacetan dan Parkir Liar Blok M: Kalau Tak Mampu, Ganti Saja Kadishub

‎INDOPOS-Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni melontarkan kritik keras terhadap penanganan kemacetan dan parkir liar oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Kritik itu disampaikan setelah ia melihat langsung kondisi semrawut di kawasan Blok M hingga depan gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan. ‎ ‎Menurut Sahroni, kondisi parkir liar yang memakan badan jalan menunjukkan lemahnya penataan lalu lintas oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ia bahkan meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak asal menunjuk pejabat di lingkungan Dishub. ‎ ‎“Jangan asal tunjuk pejabat di Dishub yang tidak punya kemampuan bekerja. Harus benar-benar orang yang mampu menangani kemacetan Jakarta,” kata Sahroni, Kamis (7/5/2026). ‎ ‎Ia juga meminta evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Perhubungan dan wakilnya dilakukan secara rutin setiap bulan. Jika tidak ada perubahan signifikan dalam penanganan kemacetan, Sahroni menilai pejabat terkait sebaiknya segera diganti. ‎ ‎“Kalau perlu evaluasi tiap bulan. Kalau tidak ada perbaikan penanganan macet, ganti saja kepala dinas dan wakilnya. Cari yang benar-benar kompeten,” tegasnya. ‎Sorotan Sahroni muncul setelah viral video dan laporan masyarakat mengenai kondisi parkir semrawut di kawasan kuliner Blok M pada malam hari. ‎ Sejumlah kendaraan pengunjung disebut parkir hingga memakan badan jalan, bahkan sampai ke area depan gedung Kejaksaan Agung RI. ‎ ‎Kondisi tersebut dinilai mengganggu arus lalu lintas dan menambah kemacetan di kawasan yang memang dikenal padat aktivitas pada malam hari. ‎ ‎Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, Bernad Pasaribu sebelumnya menyebut area kuliner kaki lima di Blok M memang merupakan wilayah parkir binaan Dishub. Namun ia mengakui penempatan kendaraan tidak seharusnya meluas hingga depan kantor pemerintahan. ‎ ‎Sahroni pun mendesak Ditlantas Polda Metro Jaya bersama Dishub DKI segera turun melakukan penertiban menyeluruh. ‎ ‎“Walaupun Blok M dikenal sebagai pusat kuliner dan perputaran ekonominya tinggi, tetap tidak boleh dibiarkan semrawut seperti ini. Parkir sampai memakan badan jalan, bahkan sampai ke depan instansi vital seperti Kejagung, ini jelas harus ditertibkan,” ujarnya. ‎ ‎Selain kemacetan, Sahroni juga menyoroti dugaan maraknya praktik parkir liar dengan tarif yang dianggap memberatkan masyarakat. ‎ ‎“Jangan sampai orang datang menikmati kuliner malah dipalak parkir. Ini merusak wajah kawasan itu sendiri,” tandasnya.

INDOPOS
Mei 7, 2026
0 Comments

Pengamat Kebijakan Publik Soroti Dominasi Alumni STPDN/IPDN di Dishub DKI

INDOPOS-Pengamat kebijakan publik, Ali, menyoroti komposisi pejabat di Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta yang disebut didominasi alumni STPDN/IPDN. Sorotan itu muncul karena posisi Kepala Dinas Perhubungan dan Wakil Kepala Dinas Perhubungan disebut sama-sama berasal dari latar belakang kepamongprajaan. Menurut Ali, dinas teknis seperti Dishub seharusnya dipimpin figur yang memiliki kompetensi khusus di bidang transportasi dan manajemen lalu lintas perkotaan. Ia menilai penempatan pejabat dari jalur pemerintahan umum berpotensi membuat penanganan masalah transportasi di Jakarta kurang maksimal. “Jakarta menghadapi persoalan kemacetan yang kompleks. Karena itu dibutuhkan pejabat yang benar-benar memahami teknis transportasi, rekayasa lalu lintas, hingga pengembangan transportasi publik,” ujar Ali Husen. Ia juga menyoroti adanya anggapan mengenai dominasi alumni STPDN/IPDN di lingkungan eksekutif Pemprov DKI Jakarta yang merambah ke sejumlah dinas teknis. Menurutnya, pola penempatan jabatan sebaiknya lebih mengutamakan kompetensi dibanding kedekatan jalur birokrasi. Meski begitu, Ali Husen menegaskan bahwa kritik tersebut bukan ditujukan kepada individu tertentu maupun seluruh alumni IPDN. Ia menilai lulusan kepamongprajaan tetap memiliki kemampuan administrasi pemerintahan yang baik, namun perlu disesuaikan dengan kebutuhan jabatan. “Bukan berarti alumni IPDN tidak mampu. Tetapi untuk dinas yang sangat teknis seperti perhubungan, idealnya dipimpin orang yang memang punya keahlian dan pengalaman di sektor transportasi,” katanya. Ia berharap Pemprov DKI Jakarta ke depan lebih mengedepankan sistem merit dan seleksi berbasis kompetensi dalam menentukan pejabat strategis, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan penanganan kemacetan ibu kota.

INDOPOS
Mei 6, 2026
0 Comments

Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,59% di Awal 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi Penopang Utama

INDOPOS-Jakarta – Perekonomian Provinsi DKI Jakarta pada triwulan I 2026 tercatat tetap tumbuh kuat. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Jakarta tumbuh sebesar 5,59 persen (year-on-year/yoy), sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen (yoy). Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, mengatakan dengan kontribusi sebesar 16,67 persen terhadap perekonomian nasional, Jakarta masih mempertahankan perannya sebagai pusat ekonomi terbesar di Indonesia. “Kinerja positif ini didorong oleh permintaan domestik yang tetap solid, investasi yang terus tumbuh, serta kinerja lapangan usaha utama seperti perdagangan, informasi dan komunikasi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum,” ujar Iwan, pada acara Bincang Bareng Media, di Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026). Menurut Iwan, dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,72 persen (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,51 persen (yoy). Peningkatan ini didorong oleh momentum periode panjang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Ramadan dan Idulfitri, Imlek, serta Nyepi. Selain itu, berbagai event besar turut mendorong aktivitas konsumsi masyarakat. “Daya beli masyarakat juga tetap terjaga, didukung oleh kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta, penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR), serta berbagai insentif dari pemerintah,” ujarnya. Sementara itu, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh positif sebesar 4,71 persen (yoy), ditopang oleh keberlanjutan proyek-proyek strategis pemerintah maupun swasta yang bersifat multitahun. Konsumsi pemerintah juga tumbuh sebesar 4,22 persen (yoy), meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya akibat masih terbatasnya realisasi belanja daerah di awal tahun. Sedangkan dari sektor eksternal, Iwan menyebut ekspor barang dan jasa mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 8,98 persen (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 7,62 persen (yoy), mencerminkan aktivitas perdagangan Jakarta yang tetap kuat di tengah dinamika global. “Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Jakarta terutama ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh 6,71 persen (yoy),” kata Iwan. “Selain itu, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 10,84 persen (yoy), meningkat dari 8,40 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya,” sambungnya. Sektor informasi dan komunikasi juga menunjukkan kinerja solid dengan pertumbuhan 6,33 persen (yoy), seiring tingginya kebutuhan layanan digital, komunikasi, serta transaksi berbasis aplikasi di Jakarta sebagai pusat bisnis dan jasa. Iwan menagatakan, kedepan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas serta mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Langkah strategis yang akan dilakukan meliputi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), perluasan digitalisasi sistem pembayaran, penguatan investasi dan sektor produktif, serta pengembangan sumber pertumbuhan baru berbasis ekonomi kreatif. Lebih lanjut Iwan menjelaskan bahwa dalam upaya tersebut, Bank Indonesia juga mendorong penguatan ekonomi kreatif melalui penyelenggaraan Jakarta Youth Film Festival (JYFF) 2026 sebagai bagian dari rangkaian Jakarta Economic Forum (JEF) dan Jakarta Kreatif Festival (JKF). “Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif Jakarta serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan menuju kota global yang berdaya saing,” pungkasnya.

INDOPOS
Mei 6, 2026
0 Comments

‎Advokat Komaruzzaman Kecewa, Direktur Utama PT BDP Dinilai Menghindar, Siap Tempuh Jalur Hukum

‎INDOPOS–Jakarta Barat – Advokat Komaruzzaman, S.H., M.H., menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Direktur Utama PT BDP yang dinilai menghindar saat hendak ditemui. Komaruzzaman yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Pusat Masyarakat Pendukung Gibran (DPP MPG) menegaskan pihaknya siap menempuh upaya hukum, baik secara perdata maupun pidana. ‎ ‎Peristiwa tersebut terjadi saat awak media melintas di kawasan Jalan Taman Pelem Lestari Blok Z, Cengkareng Barat, pada 27 April 2026 sekitar pukul 10.15 WIB. Saat itu, Komaruzzaman terlihat terlibat perbincangan serius di lobi kantor PT BDP. ‎ ‎Kepada awak media, Komaruzzaman menjelaskan bahwa dirinya datang sebagai kuasa hukum PT RJSM untuk bertemu pimpinan PT BDP. Namun, pihak perusahaan disebut tidak memberikan respons dan terkesan menghindar tanpa alasan jelas. ‎ ‎Menurutnya, kliennya sebelumnya telah melayangkan dua kali somasi kepada PT BDP. Persoalan ini bermula dari hubungan kerja sama yang awalnya berjalan baik antara kedua belah pihak. ‎“Klien kami diminta membantu dana talangan untuk pembayaran gaji karyawan PT BDP melalui sistem payroll. Kesepakatan kerja sama dibuat pada 26 Februari 2025, di mana PT BDP berkewajiban mengembalikan dana pokok ditambah management fee sebesar 8 persen dan PPN,” jelasnya. ‎ ‎Kerja sama tersebut berjalan lancar selama tiga bulan. Namun, permasalahan muncul pada periode pembayaran gaji karyawan bulan Juni 2025. PT BDP mengajukan data sebanyak 112 karyawan dengan total gaji sebesar Rp741.945.000. ‎ ‎Pada 1 Juli 2025, klien Komaruzzaman telah melakukan pembayaran. Namun, pembayaran tersebut dilakukan ke rekening perusahaan PT BDP, bukan langsung ke rekening masing-masing karyawan sebagaimana praktik sebelumnya. ‎ ‎“Ketika klien kami meminta bukti pembayaran gaji ke masing-masing karyawan, pihak PT BDP menolak memberikan data tersebut,” ungkapnya. ‎ ‎Lebih lanjut, setelah 30 hari, saat kliennya menagih pengembalian dana beserta management fee, pihak PT BDP disebut tidak memberikan respons. Bahkan, upaya komunikasi kepada direktur utama perusahaan tersebut tidak mendapat tanggapan. ‎ ‎“Sudah hampir satu tahun kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Kami masih mengedepankan itikad baik untuk musyawarah, namun pihak mereka justru menghindar,” tegasnya. ‎ ‎Atas kondisi tersebut, Komaruzzaman memastikan pihaknya akan segera mengambil langkah hukum. ‎ ‎“Jika tidak ada penyelesaian secara baik, kami akan menempuh jalur hukum, baik perdata maupun pidana,” pungkasnya.

INDOPOS
Mei 4, 2026
0 Comments

Tommy Nicson: Pemerintahan Prabowo Tunjukkan Kepemimpinan Tegas dan Berorientasi pada Kepentingan Nasional

INDOPOS-Jakarta – Ketua Umum Prabowonomic, Tommy Nicson, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini menunjukkan kualitas kepemimpinan yang tegas, terukur, dan berorientasi kuat pada kepentingan nasional. Sejak dilantik, berbagai kebijakan yang diambil dinilai konsisten dalam memperkuat kedaulatan negara, menjaga stabilitas politik, serta mempercepat pembangunan nasional. Menurut Tommy, gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang lugas dan berani dalam mengambil keputusan strategis menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. “Presiden Prabowo menunjukkan karakter kepemimpinan yang kuat, dengan keberanian mengambil langkah-langkah strategis demi kepentingan bangsa. Ini menjadi fondasi penting untuk menjawab berbagai tantangan global saat ini,” ujar Tommy, dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2026). Ia menjelaskan, dari sisi tata kelola pemerintahan, Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo mencerminkan sistem presidensial yang efektif. Penekanan pada koordinasi lintas kementerian serta penempatan figur-figur profesional dan teknokratis di posisi strategis menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengutamakan kompetensi di atas kepentingan politik praktis. “Sistem kerja pemerintahan saat ini menitikberatkan pada kolaborasi, akuntabilitas, dan percepatan eksekusi program-program prioritas,” katanya. Dalam bidang ekonomi, Tommy menyoroti fokus pemerintah pada program-program ekonomi kerakyatan. Program Makan Bergizi Gratis, pengembangan lumbung pangan nasional, hilirisasi industri, hingga penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai sebagai langkah konkret untuk menekan ketimpangan sosial sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan konsep welfare state atau negara kesejahteraan, di mana negara hadir secara langsung untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat sebagai fondasi keadilan sosial. Di sektor pertahanan dan geopolitik, pemerintahan Prabowo juga dinilai berhasil mempertegas posisi Indonesia sebagai negara berdaulat yang disegani di tingkat internasional. Modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), diplomasi pertahanan yang aktif, serta sikap politik luar negeri yang bebas aktif menjadi penguat daya tawar Indonesia di tengah dinamika global. “Pendekatan ini mencerminkan prinsip realisme dalam hubungan internasional, yaitu menempatkan kekuatan dan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dalam menjaga eksistensi negara,” jelas Tommy. Lebih lanjut, ia menilai stabilitas politik dan sosial nasional terus terjaga melalui komunikasi intensif antara pemerintah dengan seluruh elemen bangsa. Pendekatan rekonsiliatif pasca-pemilu, serta pelibatan tokoh lintas agama, budaya, dan generasi muda, dinilai menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga persatuan nasional. Iklim politik dan sosial yang kondusif tersebut, lanjut Tommy, merupakan prasyarat utama untuk memastikan pembangunan dan investasi dapat berjalan optimal. Dengan berbagai capaian awal yang telah terlihat, Tommy menegaskan bahwa model pemerintahan Presiden Prabowo layak untuk terus didukung dan dipertahankan. Konsistensi kebijakan, keberpihakan kepada rakyat kecil, serta ketegasan dalam menjaga kedaulatan negara dinilai sebagai fondasi penting bagi masa depan Indonesia. Sebagai contoh nyata, Tommy menyoroti implementasi Program Makan Bergizi Gratis yang mulai berjalan di berbagai daerah. Program ini tidak hanya bertujuan mengatasi stunting dan malnutrisi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas melalui pelibatan petani, peternak, dan pelaku UMKM di sektor penyediaan makanan. “Ketika negara hadir memastikan gizi anak-anak bangsa, yang dibangun bukan hanya kesehatan hari ini, tetapi juga kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, pemerintahan yang saat ini berada di jalur yang tepat harus terus dikawal dan didukung bersama,” pungkasnya. (***)

INDOPOS
Mei 3, 2026
0 Comments

Ruang Interaktif Warga Sukapura Diresmikan, Bunda Harapkan Partisipasi Aktif Masyarakat

INDOPOS-Ruang Interaktif Warga di RW 02 Kelurahan Sukapura, Jakarta Utara, resmi dibuka untuk masyarakat, Minggu (3/4/2026). Hadir dalam acara peresmian ruang interaktif tersebut, unsur pemerintah daerah, perwakilan Suku Dinas Perumahan Jakut, Mulyadi, perwakilan Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakut, Rena, Plt Lurah Sukapura, Nursani, Anggota DPRD Komisi D, Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi, Ghozi Zulazmi, Alwi Moehammad Ali dan Bun Joi Phiau dan Neneng Hasanah. Dalam sambutannya anggota DPRD DKI, Neneng Hasanah atau akrab disapa Bunda menyampaikan apresiasi atas kolaborasi berbagai pihak dalam menghadirkan ruang publik tersebut. Ia menilai kehadiran taman interaktif ini menjadi momentum penting bagi warga Sukapura, khususnya RW 02 yang membutuhkan ruang terbuka untuk beraktivitas. “Ini menjadi momentum bagi masyarakat Kelurahan Sukapura, terutama di wilayah padat, yang selama ini menginginkan adanya taman sebagai ruang interaksi,” ujar politisi yang terpilih dari dapil 2 Jakut itu, Minggu (3/4/2026). Anggota Komisi D DPRD DKI itu berharap ke depan pemerintah melalui dinas terkait dapat terus merealisasikan pembangunan taman di wilayah lain yang belum tersentuh. Sebab, kata dia keberadaan ruang publik tidak hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga harus diiringi dengan pengelolaan yang baik. “Karena itu peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan pemeliharaan fasilitas yang telah dibangun sangat penting. Ruang publik ini milik bersama, sehingga perlu dijaga bersama. Keamanan dan kebersihan menjadi hal utama agar fasilitas ini bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang,” ujar Ketua DPC PD Pulau Seribu itu. Lebih lanjut, untuk mendukung pemeliharaan ruang interaktif tersebut, keberadaan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PJLP) masih dibutuhkan, terutama dalam menjaga keamanan dan kenyamanan area taman. Keterlibatan warga sekitar tetap menjadi kunci utama dalam merawat fasilitas tersebut. “Ruang interaktif ini sebenarnya telah digunakan secara terbatas oleh warga selama kurang lebih satu tahun terakhir. Dengan peresmian ini, fasilitas tersebut kini resmi dibuka dan dapat dimanfaatkan lebih luas oleh masyarakat,” katanya. Pantauan di lokasi, ruang interaktif Sukapura terdapat fasilitas seperti ruang membaca, ruang menyusui, serta area terbuka untuk berbagai kegiatan warga. Meski demikian, beberapa fasilitas seperti koleksi buku di perpustakaan masih perlu dilengkapi. “Kedepan, ruang interaktif ini juga dapat digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat, seperti pertemuan warga maupun aktivitas sosial lainnya, dengan tetap berkoordinasi dengan pengurus wilayah setempat,” bebernya. Terkait operasional, taman ini dibuka sejak pagi hari hingga sekitar pukul 17.00 WIB. Namun dalam kondisi tertentu, warga masih diperbolehkan memanfaatkan area tersebut pada malam hari dengan pengawasan. “Dengan diresmikannya Ruang Interaktif Warga Sukapura ini, diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas sosial sekaligus sarana peningkatan kualitas hidup masyarakat di lingkungan setempat,” jelasnya. Ketua RW 02, Kelurahan Sukapura Jakut, Suharto menyambut positif keberadaan ruang interaktif warga yang baru diresmikan. “Saya harapkan ruang interaktif ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Namun, saya juga berharap Sudin Pertamanan menanamkan pohon lebih banyak agar tidak terlihat gersang,” katanya.

INDOPOS
Mei 2, 2026
0 Comments

Pengumuman Hasil Seleksi SMA Unggul Garuda Ditetapkan 5 Mei 2026, Sebanyak 640 Siswa Diprediksi Lolos

INDOPOS-Jakarta – Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi (Ditjen Saintek) resmi mengumumkan jadwal penetapan hasil seleksi tahap III (tes wawancara) untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Unggul Garuda Baru. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui akun resminya, hasil seleksi tahap akhir tersebut akan diumumkan pada Selasa, 5 Mei 2026. Pengumuman ini menjadi momen penting bagi para calon peserta didik yang telah mengikuti rangkaian seleksi, khususnya tahap wawancara. Dalam keterangan resminya, pihak Ditjen Saintek mengimbau para peserta untuk terus memantau informasi terbaru melalui kanal resmi serta mempersiapkan diri menghadapi tahapan selanjutnya setelah pengumuman hasil. “Pastikan kamu memantau informasi terbaru dan mempersiapkan diri untuk langkah selanjutnya,” tulis keterangan tersebut. Selain itu, peserta juga diingatkan untuk tetap semangat dan percaya pada usaha yang telah dilakukan selama proses seleksi. Apa pun hasil yang diperoleh nantinya, diharapkan menjadi bagian dari perjalanan menuju masa depan yang lebih baik. Program SMA Unggul Garuda Baru sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencetak generasi muda berprestasi di bidang sains dan teknologi, serta berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global.

INDOPOS
Mei 2, 2026
0 Comments

Karyawan Swasta Asal Makassar Ajukan Kasasi ke MA, Sebut Putusan PT TUN Surabaya Error in Law

INDOPOS-Seorang karyawan swasta asal Makassar, Endang Kusri Sulastri, resmi mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Langkah hukum ini ditempuh sebagai bentuk keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya yang dinilai mengandung error in law. Permohonan kasasi tersebut diajukan terhadap Putusan PT TUN Surabaya Nomor 95/B/2025/PT.TUN.SBY tanggal 22 Oktober 2025. Putusan itu membatalkan Putusan PTUN Surabaya Nomor 48/G/2025/PTUN.SBY tanggal 29 Juli 2025 yang sebelumnya memenangkan Endang. Kuasa Hukum Endang Kusri Sulastri, A. Saiful Aziz, http://S.HI, didampingi Ahmad Marzuqi, SHI., MH, mengatakan pihaknya berharap MA membatalkan putusan PT TUN Surabaya. “Kami mengharapkan MA membatalkan Putusan PTUN Surabaya Nomor 48/G/2025/PTUN.SBY tanggal 29 Juli 2025 yang dimohonkan banding. Sebab, Putusan PT TUN Surabaya tersebut justru membatalkan putusan PTUN yang menerima gugatan klien kami,” ujar Saiful kepada http://Suarakarya.ID, Rabu (29/4/2026). Saiful menegaskan, pengajuan kasasi ini didasarkan pada Pasal 30 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009. Ada tiga alasan utama: 1. Pengadilan banding tidak berwenang atau melampaui batas wewenang (ultra vires). 2. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum (_error in law_). 3. Pengadilan lalai memenuhi syarat yang diwajibkan. Kasus ini bermula dari gugatan Endang Kusri Sulastri melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Teddy Gunawan, dan Trionowati terkait objek sengketa sertipikat tanah di Romokalisari, Benowo, Surabaya. Pada tingkat pertama, PTUN Surabaya melalui Putusan No. 48/G/2025/PTUN.SBY tanggal 29 Juli 2025 mengabulkan sebagian gugatan Endang. Namun, di tingkat banding, PT TUN Surabaya membatalkan putusan tersebut dan menyatakan gugatan tidak diterima setelah menerima eksepsi dari para pembanding. Endang pun dihukum membayar biaya perkara Rp250.000. Saiful merujuk sejumlah yurisprudensi MA untuk memperkuat dalil kasasi. Di antaranya Putusan MA No. 99 K/TUN/1999 dan No. 97 K/TUN/2005 yang menegaskan sengketa sertipikat merupakan ranah PTUN. Selain itu, SEMA No. 2 Tahun 1991 menyatakan tidak perlu menunggu penyelesaian perdata bila terdapat dugaan kesalahan administratif pejabat. “Keputusan penerbitan sertipikat hak atas tanah adalah keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum, sehingga dapat dijadikan objek sengketa PTUN,” kata Saiful mengutip pendapat Prof. Indroharto dalam bukunya _Usaha Memahami Undang-Undang tentang PTUN. Kontra Memori: BPN Surabaya I Dukung Putusan PT TUN Di sisi lain, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I melalui tim kuasa hukum Sharih Nirawasi, S.H., M.H., dkk telah mengajukan Kontra Memori Kasasi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4887/SKK/35.78/XI/2025 tanggal 21 November 2025, pihak BPN Surabaya I menyatakan sependapat dengan Putusan PT TUN Surabaya No. 95/B/2025/PT.TUN.SBY. “Putusan PT TUN sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya. Dalil-dalil Pemohon Kasasi tidak benar dan mengada-ada sehingga patut dikesampingkan,” tulis Tim Kuasa Hukum BPN dalam Kontra Memori Kasasi. Dengan diajukannya kasasi dan kontra memori kasasi, kini bola panas sengketa sertipikat tanah di Romokalisari Surabaya itu berada di tangan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI. Putusan MA nantinya akan menjadi akhir dari seluruh proses peradilan kasus ini. Endang Kusri Sulastri memberikan kuasa kepada A. Saiful Aziz dan Ahmad Marzuqi dari Lembaga Bantuan Hukum Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Oktober 2025 untuk menangani perkara kasasi ini. (***)

INDOPOS
Mei 1, 2026
0 Comments

Peringatan May Day 2026, Yuke Pastikan DPRD Akan Arahkan Kebijakan Anggaran Berpihak Pada Buruh

INDOPOS-Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Jumat (1/5/2026) menjadi perhatian serius anggota DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike. Salah satu yang menjadi sorotan Wakil Bendahara Umum DPP PDIP itu yakni masih rendahnya kesejahteraan buruh di tengah pertumbuhan ekonomi Ibu Kota. Karenanya, DPRD DKI akan mengarahkan kebijakan anggaran agar lebih berpihak pada buruh, termasuk melalui subsidi layanan dasar, pelatihan kerja, dan perlindungan sosial. “Pertumbuhan ekonomi Jakarta belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan taraf hidup pekerja. Saya melihat masih banyak buruh yang bertahan di level upah minimum, bahkan tertekan oleh tingginya biaya hidup di kota,” ujar Yuke, Jumat (1/5/2026). Menurut politisi yang akrab disapa Mbak Yuke ini pertumbuhan ekonomi Jakarta tidak otomatis menetes ke buruh. Buktinya, sambung Ketua Komisi D DPRD DKI itu masih banyak pekerja yang hidup di batas minimum, bahkan tidak sedikit yang upahnya tergerus kebutuhan hidup kota yang terus naik. “Disamping itu praktik hubungan kerja yang dinilai merugikan pekerja, seperti sistem kontrak berulang dan outsourcing. Pola tersebut kerap digunakan perusahaan untuk menghindari kewajiban terhadap buruh. Kami menemukan pola kerja kontrak berulang dan outsourcing yang dipakai untuk menghindari kewajiban perusahaan terhadap buruh. Ini bukan lagi kasus sporadis, tapi sudah menjadi pola yang harus dihentikan,” bebernya. Penyebab utama, kata Yuke lemahnya pengawasan. Hal itu yang berdampak pada pelanggaran ketenagakerjaan terus terjadi tanpa sanksi tegas. “Kondisi itu berdampak langsung pada buruh, mulai dari jam kerja berlebih hingga minimnya jaminan sosial,” ungkapnya. Di sisi lain, politisi tiga periode dapil Jakarta Selatan menyoroti meningkatnya jumlah pekerja informal di Jakarta, termasuk pekerja platform digital dan kurir, yang belum mendapat perlindungan memadai. “Pekerja platform digital, kurir, hingga pekerja lepas menjadi tulang punggung ekonomi kota, tapi perlindungannya masih abu-abu. Ini ironi yang harus segera diselesaikan,” ujar Yuke. Lebih lanjut, Yuke mengungkapkan DPRD DKI Jakarta, akan mendorong pengetatan pengawasan serta audit ketenagakerjaan secara berkala. Selain itu, dewan juga menyiapkan skema perlindungan sosial yang lebih inklusif bagi pekerja formal maupun informal. “Kebijakan pengupahan ke depan perlu disesuaikan dengan kondisi riil biaya hidup di Jakarta, tidak hanya mengacu pada formula yang ada. Kebijakan upah harus benar-benar menjawab kebutuhan buruh,” urainya.

INDOPOS
April 30, 2026
0 Comments

Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 Berpartisipasi dalam Loka Karya Nasional Capacity Building ABP PTSI 2026

INDOPOS-Jakarta — Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 (YPB 1971) menunjukkan komitmennya dalam penguatan tata kelola pendidikan tinggi dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Loka Karya Capacity Building yang diselenggarakan oleh Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP PTSI). Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, pada tanggal 29–30 April 2026, bertempat di Auditorium Binakarna, Hotel Bidakara Jakarta, dengan mengangkat tema “Penguatan Tata Kelola Yayasan/Badan Penyelenggara untuk Mewujudkan Perguruan Tinggi Swasta yang Unggul, Akuntabel, dan Berkelanjutan” . Dalam kegiatan tersebut, Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 diwakili langsung oleh Ketua Yayasan, Prof. Dr. Muhammad Halilintar, SE., MM., bersama jajaran pimpinan dan akademisi, yaitu Rektor Prof. Ir. Bambang Bernanthos, Msc., Dr. Megawati Barthos, S.H., M.M. serta Dr. Roma Nova Cahjati Poetry, S.E., M.A.B. sebagai perwakilan dari Perguruan Tinggi Universitas Borobudur. Partisipasi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan yayasan, khususnya dalam menghadapi dinamika regulasi, tuntutan akuntabilitas, serta kebutuhan transformasi tata kelola perguruan tinggi swasta yang semakin kompleks. Sebagaimana dijelaskan dalam materi kegiatan, penguatan tata kelola yayasan menjadi faktor krusial yang berpengaruh langsung terhadap kualitas akademik, efektivitas manajemen, serta keberlanjutan institusi pendidikan tinggi. Loka karya ini juga memberikan pemahaman komprehensif terkait aspek regulasi, perpajakan, ketenagakerjaan, hingga strategi pengelolaan keuangan yayasan secara profesional . Selain sesi pemaparan materi oleh para pakar, kegiatan ini juga diisi dengan diskusi interaktif, studi kasus, serta penyusunan rencana tindak lanjut (action plan) yang aplikatif bagi para peserta. Hal ini menjadi ruang strategis bagi Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 untuk memperluas jejaring, berbagi praktik terbaik (best practices), serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan tinggi. Keikutsertaan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 dalam kegiatan ini menegaskan komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola yayasan yang profesional, transparan, dan adaptif terhadap perubahan, sekaligus mendukung peningkatan mutu Universitas Borobudur sebagai institusi pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing. (***)

INDOPOS
April 30, 2026
0 Comments

Ketua Komisi B DPRD DKI Kritik Keras Minimnya Uji Kelayakan Kadishub Baru, Jabatan Strategis Tak Bisa Diisi Sembarangan, Harus yang Paham Transportasi

INDOPOS– Jakarta – Ketua Komisi B DPRD DKI, Nova Harivan Paloh, merespons penunjukan Budi Awaluddin sebagai Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang baru. Ia menilai posisi strategis tersebut seharusnya diisi figur dengan latar belakang transportasi yang kuat. ‎ ‎Menurut Nova, kepala dinas perhubungan bukanlah jabatan yang bisa diisi sembarang figur. Sebab, persoalan terkait transportasi yang ditangani Dishub DKI cukup kompleks. ‎ ‎”Berbagai persoalan transporasi di Jakarta terus bertambah belakangan ini. Tentu dengan segala macam permasalahannya yanh juga semakin bertambah setiap hari,” kata Nova kepada wartawan. ‎ ‎Ia menegaskan, persoalan yang ditangani Dishub tidak hanya sebatas kemacetan, melainkan mencakup berbagai aspek kompleks transportasi di ibu kota. Termasuk transportaso laut da sektor pelabuhan. ‎ ‎“Transportasi Jakarta sangat kompleks, ada penambahan koridor TransJakarta, supervisi MRT Jakarta dan LRT Jakarta, hingga persoalan parkir. Ini membutuhkan kapabilitas dan pemahaman yang kuat,” ucap Nova. ‎ ‎Ia menilai, kepala dinas harus memiliki pengalaman serta pengetahuan yang memadai agar mampu menganalisis situasi dan merumuskan kebijakan. Termasuk dalam penataan rute koridor baru TransJakarta yang dinilai membutuhkan ketelitian tinggi. ‎ ‎Meski demikian, Nova mengakui bahwa penentuan kepala dinas merupakan hak prerogatif Gubernur DKI Pramono Anung. Namun, ia berharap pemilihan pejabat strategis tetap mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman di bidang transportasi agar mampu membenahi persoalan mobilitas di Jakarta. Gubernur harus teliti dan benar benar membedah calon kepala dinas, serta kapasitasnya. ‎ ‎Lebih jauh, Nova juga mempertanyakan tidak adanya proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di internal Dishub. Mengingat banyak pegawai yang dinilai memiliki kapasitas mumpuni. ‎ ‎“Kenapa tidak ada upaya fit and proper test di internal? Banyak kok orang di Dishub yang punya kapasitas dan kapabilitas mumpuni. Kenapa justru memilih figur ‘dari luar’ Dishub,” kata Nova menyayangkan seraya menegaskan Komisi B akan terus memantau kinerja Kadishub baru dalam waktu mendatang. ‎ ‎Sebelumnya, Budi Awaluddin resmi menjadi nakhoda baru di Dinas Perhubungan DKI Jakarta, menggantikan Syafrin Liputo yang kini mengemban tugas baru sebagai Wali Kota Jakarta Selatan. Pergantian ini menjadi bagian dari perombakan struktural di lingkungan Pemprov DKI oleh Gubernur DKI Pramono Anung ‎ ‎Pelantikan tersebut digelar di Balai Kota Jakarta, Rabu (15/4/2026) lalu. Sebelum dipercaya memimpin sektor transportasi ibu kota, Budi memiliki rekam jejak di sejumlah posisi strategis. ‎ ‎Ia menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta pada 2025-2026. Serta sebelumnya memimpin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta pada periode 2021-2025. Dari data yang ada Budi Awaludin yang merupakan lulusan STPDN sama sekali tidak punya background transportasi sama sekali, sehingga banyak yang meragukan kemampuannya dalam membantu Gubernur Pramono mengatasi persoalan terbesar Jakarta, yakni kemacetan lalu lintas. (***)

INDOPOS
April 28, 2026
0 Comments

Universitas Borobudur Terima Kunjungan Studi Banding Universitas Kuningan, Perkuat Kolaborasi Internasional

INDOPOS-Jakarta — Universitas Borobudur melalui Kantor Urusan Internasional (International Affairs Office/IAO) menerima kunjungan studi banding dari Kantor Urusan Internasional, Kerjasama, dan Humas (KUIKH) Universitas Kuningan pada Selasa, 28 April 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis kedua institusi dalam memperkuat pengelolaan kerja sama internasional dan mendorong internasionalisasi perguruan tinggi. Kunjungan yang berlangsung di Kampus Universitas Borobudur ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dari kedua universitas. Dari Universitas Borobudur, turut hadir Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dr. Syaiful, S.E., M.Si., Senior Advisor, Prof. Didik Sulistyanto, Kepala LJM Djoko Harsono, S.Kom., M.M., M.Kom., serta Kepala Kantor Urusan Internasional Dr. Roma Nova Cahjati Poetry, S.E., MAB, beserta tim. Sementara itu, delegasi Universitas Kuningan dipimpin oleh Wakil Rektor III Prof. Dr. Agus Yadi Ismail, S.Hut., M.Si dan Kepala KUIKH Dr. Dede Djuniardi, M.M. beserta tim. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh perwakilan ITEA, Ms. Sonia sebagai partner strategis Universitas Borobudur. Dalam sambutannya, kedua pimpinan universitas menekankan pentingnya kolaborasi antarperguruan tinggi dalam menghadapi tantangan globalisasi pendidikan tinggi. Kegiatan ini juga menjadi wadah berbagi praktik terbaik (best practices) dalam pengelolaan program internasional, termasuk mobilitas mahasiswa dan dosen, serta penguatan jejaring kerja sama luar negeri. Agenda utama kegiatan meliputi sesi benchmarking antara International Affairs Office Universitas Borobudur dan KUIKH Universitas Kuningan, yang diisi dengan presentasi masing-masing institusi, diskusi interaktif, serta penandatanganan Implementation Agreement (IA) sebagai bentuk komitmen kerja sama lanjutan. Selain itu, kegiatan juga diisi dengan pertukaran cendera mata, sesi foto bersama, dan campus tour. Kunjungan ini dilatarbelakangi oleh keinginan Universitas Kuningan untuk mempelajari sistem pengelolaan kerja sama internasional, memperoleh informasi terkait program mobilitas akademik, serta mengembangkan strategi internasionalisasi perguruan tinggi secara berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih erat antara Universitas Borobudur dan Universitas Kuningan dalam meningkatkan kualitas layanan internasional serta memperluas jejaring global kedua institusi. (***)

INDOPOS
April 26, 2026
0 Comments

Pemilik Lexus Beli Cash Akan Laporkan BFI Finance ke OJK Usai Insiden Perampasan Debt Collector

INDOPOS-Kasus dugaan upaya perampasan mobil mewah oleh debt collector BFI Finance di Surabaya berbuntut panjang. Pemilik Lexus RX350 senilai Rp 1,3 miliar, Andy Pratomo, berencana melaporkan perusahaan leasing milik konglomerat Jerry Ng tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setelah didatangi penagih utang yang diduga bertindak arogan. Sebelumnya, kasus ini juga telah dilaporkan ke polisi karena dinilai memiliki unsur pidana. Andy, warga Mojoklanggru Wetan, Surabaya, melalui kuasa hukumnya Ronald Talaway menhelskan pihaknya akan membawa kasus ini ke OJK dan mendorong pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan terkait. “Bicara mengenai kerugian baik materiil maupun immateriil tentunya klien kami akan menempuh jalur gugatan perdata dan tidak hanya itu agar kejadian serupa tidak terjadi lagi tentunya kami akan berkoordinasi dengan OJK maupun satgas PASTI, serta lembaga perlindungan konsumen agar dapat mempertimbangkan melakukan pencabutan izin usaha demi keamanan masyarakat,” pungkasnya. Sebelumnya, pihak Andy telah melaporkan pihak leasing ke Polrestabes Surabaya dengan nomor TBL/B/1416/XII/2025/SPKT. “Perbuatan memaksa ingin merampas mobil yang sudah lunas tentunya dapat dikategorikan sebagai kejahatan perbuatan tidak menyenangkan, karena berdasarkan Pasal 448 KUHP (yang baru) disebutkan ‘memaksa’ adalah unsur yang dominan dalam delik pidana tersebut,” katanya, Kamis (23/4). Peristiwa ini bermula pada 4 November 2025, ketika sejumlah debt collector mendatangi rumah Andy dengan dalih adanya tunggakan cicilan. Andy menegaskan mobil tersebut dibeli secara cash pada September 2025 di Jakarta dan dilengkapi dokumen sah. “Semua bukti pembayaran, kuitansi, BPKB, hingga faktur asli saya pegang. Tapi mereka ngotot dan berteriak di depan rumah sampai tetangga keluar semua,” ujar Andy. Keributan sempat dibawa ke Polsek Mulyorejo. Di sana, pihak leasing menunjukkan fotokopi dokumen dan sertifikat fidusia namun atas nama orang lain. Kejanggalan juga terlihat dari perbedaan tipe kendaraan, di mana dalam berkas tercantum Lexus RX250, sedangkan milik Andy adalah Lexus RX350. “Besoknya kami uji di Samsat Manyar Kertoarjo. Hasilnya telak, pihak Samsat menyatakan fisik dan surat-surat saya sah dan asli,” jelas Andy. (***)

INDOPOS
April 25, 2026
0 Comments

Universitas Borobudur Sukses Gelar Konferensi Internasional ICLSSEE 2026, Perkuat Kolaborasi Global

INDOPOS-Universitas Borobudur kembali menunjukkan eksistensinya di kancah internasional dengan sukses menyelenggarakan International Conference on Law, Social Sciences, Education, and Engineering (ICLSSEE) 2026. Acara bergengsi yang merupakan hasil kolaborasi solid antara Universitas Borobudur dan Meira Visi Persada ini menjadi wadah strategis bagi para akademisi serta praktisi untuk berbagi inovasi dan hasil penelitian terbaru. Prosesi pembukaan berlangsung khidmat, diawali dengan sambutan hangat dari Meida Rachmawati, SE, MM, MH, PhD selaku Ketua Meira Visi Persada. Dilanjutkan dengan sambutan Direktur Program Pascasarjana Universitas Borobudur, Prof. Dr. Faisal Santiago, SH., MM., yang menekankan pentingnya integrasi ilmu pengetahuan dalam menghadapi tantangan global, sebelum akhirnya konferensi dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Borobudur, Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc untuk menandai dimulainya rangkaian diskusi ilmiah tingkat dunia. Dengan keberhasilan penyelenggaraan konferensi sebelumnya, termasuk ICLSSEE 2021, MIC 2021, ICLSSEE 2022, MIC 2022, ICLSSEE 2023, MIC 2023, ICLSSEE 2024, MIC 2024, ICLSSEE 2025, dan MIC 2025, ICLSSEE 2026 kembali hadir dan berupaya untuk lebih memperkaya diskursus akademis dengan mempromosikan solusi inovatif, inklusif, dan berkelanjutan yang menangani isu-isu global kontemporer. Pembicara utama dalam ICLSSEE 2026 adalah Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si., M.I.Kom – Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Prof. Gary I. Lilienthal, Ph.D. dari Universitas Hukum NALSAR, India. Turut mengambil peran strategis sebagai pembicara, Dr. Roma Nova Cahjati Poetry, SE., MAB., Ketua Program Studi dan dosen Magister Manajemen Universitas Borobudur, mewakili Indonesia di forum akademik internasional. Dalam pemaparannya, beliau memberikan perspektif mendalam mengenai isu-isu terkini yang relevan dengan tema konferensi, yaitu “Navigating Global Change: Diversity, Equity, Inclusion, and Sustainability” sekaligus memperkuat posisi Universitas Borobudur sebagai institusi yang berkontribusi aktif dalam diskursus ilmiah global. Antusiasme peserta pada ICLSSEE 2026 terlihat sangat tinggi, yang terbukti dengan kehadiran sekitar 210 presenter yang memaparkan hasil penelitian mereka dalam sesi paralel. Para peserta tersebut berasal dari berbagai institusi mancanegara dan mencakup beragam disiplin ilmu, mulai dari hukum, ilmu sosial, pendidikan, di mana diskusi yang terbangun diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi dan solusi konkret bagi permasalahan di bidang terkait. Secara keseluruhan, ICLSSEE 2026 telah berhasil menyediakan platform bagi para peneliti, pendidik, dan praktisi di seluruh dunia untuk bersinergi dan membangun jembatan kolaborasi yang berkelanjutan antar lembaga pendidikan di masa depan. (***)

INDOPOS
April 25, 2026
0 Comments

‎Urgensitas Konektivitas Tol Malang-Blitar dengan Jalan Lintas Selatan, Ketua PPI : Exit Tol Pagelaran Jadi Keniscayaan

‎INDOPOS-Pagelaran, Malang, – Sejumlah pihak tengah mengusulkan pendapat kritis hasil dari diskusi dari terbatas tentang penting hubungan atau konektivitas (keterhubungan) antara proyek ruas Tol Malang-Kepanjen-Blitar dengan Jalan/Jalur Lintas Selatan. ‎ ‎Diskusi terbatas itu dilakukan di Kecamatan Pagelaran, Jumat (24/04/2026), yang mengkuatirkan nasib masa depan Ibukota Kabupaten Malang, Kepanjen bila Pemerintah Pusat tidak menyerap aspirasi warga terkait exit tol yang direncanakan tidak berpihak kepada keberadaan Kepanjen. ‎ ‎Muhlis Ali Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia menyatakan bahwa bagaimana pun keberadaan Ibu Kota Kabupaten Malang, Kepanjen harus dijaga marwahnya terkait masa depannya. ‎ ‎”Kepanjen City saat ini terancam eksistensinya terkait masa depannya bila Ruas Tol Malang-Blitar tidak ramah kepada keberadaan warga Kepanjen. Ini terkait letak dan jumlah exit tol di seputar wilayah Kepanjen mesti memadai,” kata Muhlis Ali. ‎ ‎Muhlis Ali yang juga Founder Graha Yakusa yang berbasis di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang menyatakan Pemkab Malang kini tengah getol membangun keberadaan wilayah selatan Kabupaten Malang. ‎ ‎”Pemkab Malang dan Pemerintah Pusat tengah merampungkan akses arteri Gondanglegi-Bantur untuk kelancaran mobilitas kendaraan, barang dan orang menuju akses Jalur Lintas Selatan. Ini juga semakin memudahkan akses sejumlah objek wisata di kawasan Selatan Malang seperti Balekambang, Pantai Goa Cina, Sendang Biru, Pantai Teluk Asmara, Pantai Ngliyeb,” ungkap Tokoh Masyarakat Malang Selatan. ‎ ‎Muhlis Ali melanjutkan bahwa konektivitas Tol dengan JLS sehingga berdampak terhadap pergerakan ekonomi warga Malang Selatan. ‎ ‎”Konektivitas dua infrastruktur yang telah ditunjang ruas jalan PSN [Proyek Strategis Nasional] Gondanglegi- Bantur, maka exit tol Malang-Blitar mesti ditempatkan agar Kepanjen City tetap bisa eksis termasuk tetap ramai, sehingga 2 exit tol dengan lokasi Pagelaran dan Kepanjen jadi keniscayaan,” ungkap Muhlis Ali. ‎ ‎Exit Tol Pagelaran, kata Muhlis Ali, menjadi penting untuk mendukung konektivitas Ruas PSN Gondanglegi-Bantur, sehingga Tol dan JLS terkoneksi dengan maksimal. ‎ ‎”Exit Tol Pagelaran mesti dilengkapi dengan Exit Tol Kepanjen agar memberikan ruang Kepanjen City terjaga eksistensinya. Ingat ada Kampus Universitas Brawijaya telah dikembangkan di Desa Telangagung, Kepanjen. Jadi tol exit Kepanjen juga jadi keniscayaan,” ungkap Muhlis Ali. ‎ ‎ ‎*Daya Ungkit Ekonomi Kawasan Malang Selatan* ‎ ‎Bagi siapa pun yang pernah berkendara dari Surabaya menuju pantai selatan Malang, tantangan utamanya selalu sama, kemacetan di persimpangan jalan dan waktu tempuh yang melelahkan. Namun, peta konektivitas di Jawa Timur bersiap menghadapi transformasi besar. Proyek Jalan Tol Malang-Kepanjen kini diproyeksikan menjadi “nadi” baru yang akan menghidupkan potensi ekonomi kawasan Malang Selatan yang selama ini tersembunyi di balik perbukitan. ‎ ‎Proyek infrastruktur sepanjang kurang lebih 30 kilometer ini merupakan kelanjutan strategis dari ruas Tol Pandaan-Malang. Fokus utamanya sederhana namun berdampak luas: membuka isolasi aksesibilitas di wilayah selatan Kabupaten Malang. ‎ ‎Salah satu poin krusial dalam rencana ini adalah penempatan pintu keluar (exit) tol. Muhlis Ali, tokoh masyarakat setempat, menekankan bahwa jika pintu keluar tol direalisasikan di wilayah Pagelaran, hal ini akan mengubah wajah pariwisata daerah tersebut. ‎ ‎”Tol ini akan mempermudah akses wisatawan dari arah utara, seperti Surabaya dan Malang Kota, menuju gugusan pantai selatan yang eksotis,” ujar Muhlis. Kehadiran tol ini diprediksi akan membuat destinasi populer seperti Pantai Balekambang dan Kondang Merak menjadi jauh lebih terjangkau bagi pelancong akhir pekan. ‎ ‎Selama ini, perjalanan dari pusat kota menuju wilayah selatan bisa memakan waktu lebih dari satu jam akibat kepadatan lalu lintas. Dengan adanya tol baru, waktu tempuh tersebut diperkirakan menyusut drastis menjadi hanya 20 hingga 30 menit saja. ‎ ‎Efisiensi ini bukan sekadar soal kenyamanan perjalanan, melainkan juga tentang daya saing ekonomi. Mobilitas barang yang lebih cepat diyakini akan menarik minat investor untuk membangun kawasan industri baru di Malang Selatan. ‎ ‎”Kami berharap pintu keluar tol ini memicu munculnya titik-titik ekonomi baru. Kawasan Kepanjen, Gondanglegi, dan Pagelaran memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru di selatan Malang,” tambah Muhlis. ‎ ‎Salah satu tantangan pembangunan di Malang Raya adalah ketimpangan antara wilayah utara yang industriil dengan wilayah selatan yang agraris. Proyek Tol Malang-Kepanjen hadir sebagai instrumen pemerataan agar kue ekonomi tidak hanya dinikmati oleh penduduk di Malang Utara atau pusat kota saja. ‎ ‎Bagi sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung warga lokal, keberadaan tol ini adalah jawaban atas masalah logistik. “Keberadaan akses tol memperlancar distribusi hasil pertanian dan pangan dari Malang Selatan langsung ke pusat-pusat distribusi besar,” pungkas Muhlis. ‎ ‎Dengan konektivitas yang lebih baik, produk unggulan petani lokal dapat mencapai pasar dalam kondisi lebih segar dan dengan biaya angkut yang lebih rendah, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan di tingkat produsen. ‎ ‎Pembangunan Tol Malang-Kepanjen bukan sekadar proyek beton dan aspal, melainkan harapan bagi ribuan warga untuk masa depan yang lebih terkoneksi. Tantangan…

INDOPOS
April 25, 2026
0 Comments

‎Hak Merek Sudah Sah, Tapi Segel Tak Dibuka DJKI: Kuasa Hukum PT. MSP Indonesia Kirim Surat Pengaduan ke Presiden dan DPR ‎

INDOPOS–Kuasa Hukum PT. MSP Indonesia Anisa Rahmawati menyampaikan kekecewaannya terhadap Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) DJKI Kementerian Hukum dan Indikasi Geografis terkait surat jawaban Plh. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis DJKI Ranie Utami Ronie, tertanggal 13 April 2026. Ia mempertanyakan alasan Pihak Gakkum hingga hari ini belum mencabut segel gudang milik PT. MSP Indonesia, padahal permohonan pencabutan segel telah lama. Hal ini disampaikan mengingat klienya telah dinyatakan menang berdasarkanputusan Komisi Banding DJKI serta terbit sertifikat merk Good Brother Kelas 13 pada 23 Februari 2026. ‎ ‎“Saya gak habis pikir, apa yang ada dalam pikiran Gakkum DJKI hingga saat ini—dua bulan berlalu—tapi belum juga mencabut segel itu. Surat permohonan yang kami ajukan pada tanggal 26 Februari 20206 malah dijawab pihak Dirjen Haki. Pada poin 2 surat jawaban jelas mereka mengakui dengan terbitnya sertifikat merek “GOOD BROTHER” ada hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada PT. MSP INDONESIA sebagai pemilik terdaftar merek “GOOD BROTHER” di kelas 13,’’ ujar Anisa, dari kantor Garuda Adyaksa Lawfirm, Jakarta, Rabu, (22/4/26) ‎ ‎Menurut Anisa, bahwa keputusan Direjen Gakkum bisa ditafsirkan menghambat proses hukum yang seharusnya karena berlawanan dengan putusan Komisi Banding yang berlaku berkekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde) dan mengikat. Tidak diperlukan lagi mediasi, keterangan ahli mapun proses hukum lainnya. ‎ ‎“Tapi uniknya, mengapa pada poin 3 disebut masih dalam proses meminta pertimbangan hukum kepada Ahli Pidana. Jadi bisa ditafsirkan kondisi tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara status hukum yang telah diakui oleh negara dengan tindakan penegakan hukum yang masih berlangsung. Menjadi ambigu, gitu lo,’’ lanjut Anisa. ‎ ‎Dalam logika hukumnya, bahwa putusan Komisi Banding DJKI Kementerian Hukum dan Indikasi Geografis, seharusnya tidak lepas dari kontribusi dan pertimbangan penyidik, Gakum, sebelum menjadi putusan dalam satu subordinasi kebijakan kementerian. ‎ ‎“Ini kan aneh, dan bikin capek, gitu loh. Seolah Komisi Banding bergerak memutuskan sendiri, gakum sendiri, penyidik sendiri, padahal mereka dalam satu subordinasi Kementerian yang sama, bagaimana kebijakan Gakum harus linear dengan putusan tertinggi Komis Banding? Artinya Gakum harus patuh terhadap putusan Komisi Banding,” tegas Anisa. ‎ ‎Seperti diketahui, Komisi Banding DJKI telah memenangkan PT. MSP Indonesia sebagai pemilik sah merk Good Brother hingga sertifikat Kelas 13 terbit pada 23 Februari 2026. ‎ ‎Sebelum putusan Komisi Banding, pihak MSP Indonesia selaku terlapor dengan LP Nomor : HKI.7.KI.08.01.01.02.37, yang diajukan Saudara Nalvin tertanggal 27 November 2025. Akibat pelaporan tersebut –meski dalam proses dan belum putusan– sejumlah barang/ produk milik PT. MSP Indonesia di Batam disegel oleh pihak Gakum DJKI. ‎ ‎Demi kepastian hukum, Anisa Rahmawati menyatakan tim hukum akan mengirimkan Surat Permohonan Penegasan Sikap dan Pengaduan atas Kepastian Hukum kepada pihak terkait. Bahwa akibat penyegelan kinerja perusahaan PT. MSP Indonesia menjadi terhambat dan berakibat kerugian materiil imateriil yang tidak sedikit. Sebuah kerugian besar bagi kliennya yang seharusnya tidak perlu terjadi dan mendapat perlindungan hukum. ‎ ‎“Kami hari ini bersurat untuk Permohonan Penegasan Sikap dan Pengaduan atas Kepastian Hukum perlindungan hukum kepada Menteri Hukum dan Indikasi Geografis, kepada Komisi III DPR RI hingga Presiden Prabowo. Kami berharap Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) DJKI dapat mematuhi dan melaksanakan putusan tertingi Komis Banding dan mengikat, terkait tindakan penyegelan yang dilakukan selama proses penyidikan dan atau pengembalian barang kepada Klien Kami,’’ pungkas Anisa dengan menunjukan bukti surat terkirim. ‎ ‎Sementara itu, mewakili pihak Dirjen Gakum Kementerian Hukum dan Indikasi Geografis belum bisa memberikan klarifikasi, karena sampai berita ini dimuat belum dapat dikonfirmasi.

INDOPOS
April 24, 2026
0 Comments

‎Korban Penipuan Kerja Diusir Polisi Saat Pertanyakan Kasus, Setahun Laporan Tak Diproses Polres Bekasi

INDOPOS–Bekasi – Nasib pahit dialami korban penipuan kerja luar negeri yang hingga kini belum mendapat kejelasan hukum. Saat mencoba menanyakan perkembangan laporannya, korban justru diusir oleh petugas di Polres Metro Bekasi Kota pada Jumat (24/4/2026). Kapolres Bekasi diminta segera menindak anak buahnya yang memperlakukan korban secara tidak baik, dan juga tidak memproses laporan korban sejak setahun lalu. ‎Kasus ini bermula dari laporan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang telah dibuat sejak 2025. Namun, setelah hampir satu tahun berjalan, penanganan perkara dinilai mandek tanpa perkembangan signifikan. ‎Korban, Mariston Manurung, mengungkapkan kekecewaannya karena setiap kali menanyakan kelanjutan kasus, ia hanya mendapat jawaban serupa dari penyidik, yakni masih menunggu gelar perkara. “Sudah hampir satu tahun saya bolak-balik tanya, jawabannya tetap menunggu gelar perkara. Tidak pernah ada kepastian kapan,” ujar Mariston. ‎Ia menyebut penyidik bernama Firmansyah terus memberikan alasan yang sama tanpa kejelasan progres. Kondisi ini membuat korban merasa laporannya seolah jalan di tempat. ‎“Entah sampai kapan harus menunggu. Kalau begini terus, wajar kalau masyarakat berpikir percuma lapor polisi,” tegasnya. Lebih jauh, Mariston mengaku mengalami perlakuan tidak menyenangkan saat kembali mendatangi Polres Metro Bekasi Kota. Bukannya mendapat penjelasan, ia justru diminta meninggalkan lokasi oleh petugas. ‎Kasus yang dialaminya bermula dari pertemuan dengan terduga pelaku berinisial Anggel di kawasan Harapan Indah, Bekasi. Pelaku menjanjikan pekerjaan di luar negeri, seperti Australia dan Hong Kong. ‎Namun kenyataannya, setibanya di Australia, pekerjaan tersebut tidak pernah ada. Korban kemudian dipindahkan ke Korea Selatan, tetapi justru ditangkap oleh pihak imigrasi setempat dan dideportasi. ‎Tidak berhenti di situ, korban juga sempat dibawa ke Makau dan Malaysia tanpa kejelasan pekerjaan. Bahkan, ia mengaku sempat mengalami penyekapan dan terlantar tanpa uang di luar negeri.‎ ‎“Saya sempat terlantar, tidak punya uang. Saya bisa pulang ke Indonesia karena dibantu sesama WNI yang iba,” ungkapnya. ‎Dalam proses hukum, penyidik sempat mempertemukan korban dengan terduga pelaku sebanyak dua kali. Saat itu, pelaku berjanji akan mengganti kerugian korban. Namun hingga kini, janji tersebut belum direalisasikan. Merasa tidak mendapatkan keadilan, korban kini meminta perhatian dari pimpinan tertinggi negara. Ia berharap Kapolri dan Presiden Prabowo Subianto dapat turun tangan agar kasusnya segera diproses. ‎“Saya mohon perhatian Bapak Kapolri dan Bapak Presiden agar kasus ini bisa segera ditindaklanjuti. Saya hanya ingin keadilan,” ujarnya. Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Metro Bekasi Kota belum memberikan keterangan resmi terkait lambannya penanganan kasus tersebut. ‎

Top Tags

Latest Post

Other Story