November 2025 -

INDOPOS
November 29, 2025
0 Comments

Persaingan Menuju Kursi Sekda DKI Makin Sengit, Munjirin dan Uus Saling Pepet

INDOPOS-Bursa calon pengganti Sekda DKI Jakarta, Marullah Matalli mulai mengerucut. Dari sejumlah nama yang bermunculan, dua nama kini mulai bersaing ketat, yakni Munjirin (walikota Jaktim) dan Uus Kuswanto (walikota Jakbar). Kedua nama itu mencuat seiring dengan kabar bakal ditetapkannya Sekda definitif menjelang akhir tahun 2025. “Kedua nama itu sudah mengerucut dan dinilai paling kuat menggantikan Sekda DKI Jakarta, Marullah Matali yang baru saja pensiun,” ujar sumber ipol.id dilingkup DPRD DKI Jakarta, Sabtu (29/11/2025). Selain Munjirin dan Uus, dua nama lainnya yang juga meramaikan bursa orang nomor tiga di Jakarta, yakni Sigit Wijatmoko (asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta) dan Saefollah. “Orang yang ditunjuk menjadi Sekda DKI harus orang yang bisa diajak kerjasama dengan gubernur. Dengan begitu pembangunan di Jakarta akan lebih baik menuju kota global,” ujar politisi Golkar di DPRD DKI, Sardi Wahab Sadri, Sabtu (29/11/2025). Menurut anggota Komisi D DPRD DKI itu, munculnya nama Munjirin dan Uus perlu diapresiasi secara positif. Sebab, kata dia kedua politisi tersebut tergolong memiliki track record yang mumpuni untuk membantu kinerja Pramono Anung 4 tahun kedepan. “Pramono jangan salah dalam memilih sekda. Karena baik atau buruknya kinerja gubernur akan bergantung pada orang nomor tiga yang membantu kinerja gubernur. Saya pesankan, agar gubernur tidak terburu-buru dan mengesampingkan perasaan like or dislike,” bebernya. Secara pribadi, Sardi menilai masuknya nama Saefollah, Munjirin, Sigit dan Uus memberikan dinamika positif dalam pemilihan calon sekda DKI Jakarta. Keempat nama tersebut, lanjut politisi berambut ikal itu memiliki kelebihan masing-masing jika nantinya ditunjuk presiden Prabowo menjadi orang nomor 3 di Jakarta. “Saya meyakini jika presiden Prabowo akan memilih figur yang bisa memberikan dampak positif bagi pembangunan di Jakarta dan berjalannya roda pemerintahan di masa mendatang,” tutupnya.

INDOPOS
November 29, 2025
0 Comments

Terbongkar! Diduga Ada Setoran ke Oknum Dishub Kecamatan Palmerah, Bus AKAP dan Terminal Bayangan Bikin Macet Dibiarkan

INDOPOS-Jakarta — Kemacetan kronis di Jalan S Parman, khususnya di depan Mall Slipi Jaya, bukan sekadar persoalan volume kendaraan. Investigasi awal menunjukkan adanya praktik pelanggaran terstruktur yang melibatkan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan oknum aparat di lapangan. Sejumlah bus AKAP, seperti Primajasa dan Arimbi, kerap keluar dari jalan tol kemudian menaikkan dan menurunkan penumpang di jalur alternatif, tepat di depan pusat perbelanjaan Slipi Jaya. Aktivitas itu jelas melanggar aturan, karena secara regulasi bus AKAP hanya boleh berhenti di terminal resmi. Namun pelanggaran tersebut berlangsung terus-menerus tanpa penindakan, menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengawasan Dinas Perhubungan (Dishub) di wilayah Palmerah. Seorang sumber terpercaya yang mengetahui praktik ini menyebutkan adanya “bisnis perlindungan” antara oknum Dishub dan operator bus tertentu. > “Informasinya ada setoran setiap bulan dari oknum bus AKAP ke oknum Dishub Palmerah. Setoran itu sebagai jaminan agar mereka bebas menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal tanpa ditindak,” ungkap sumber tersebut. Jika benar, praktik ini bukan lagi sekadar pungutan liar, melainkan pembiaran sistematis yang merugikan masyarakat. Kemacetan di kawasan S Parman kerap memanjang hingga jembatan layang Slipi dan berdampak pada kelancaran arus lalu lintas ke arah Grogol maupun Tomang. Pengamat transportasi menilai bahwa kemacetan akibat pelanggaran yang dibiarkan ini merupakan indikasi lemahnya integritas aparat di lapangan. > “Kalau pelanggaran yang terang-terangan seperti ini tidak diambil tindakan, artinya ada sesuatu yang tidak beres. Wewenang pengawasan Dishub seharusnya digunakan untuk menertibkan, bukan dijadikan komoditas,” ujar pengamat Perhubungan dan perkotaan Sugiyanto, ketika diminta tanggapan. Sementara warga berharap pemerintah bertindak tegas. Selain merusak ketertiban lalu lintas, praktik semacam ini membuka ruang korupsi di level akar rumput—yang pada akhirnya kembali merugikan publik.

INDOPOS
November 28, 2025
0 Comments

Sidang Pledoi Kasus LPEI-Petro Energy: Jimmy Masrin Tegaskan “Tidak Pernah Ada Niat Jahat di Balik Setiap Tindakan Saya”

INDOPOS-Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan agenda pembacaan pledoi dari Terdakwa III, Jimmy Masrin. Kasus ini menjerat tiga pejabat PT Petro Energy, yakni Newin Nugroho (Direktur Utama), Susy Mira Dewi Sugiarta (Direktur Keuangan), dan Jimmy Masrin sendiri, yang menjabat sebagai Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal sekaligus Komisaris Utama PT Petro Energy. Dalam pledoinya, Jimmy menegaskan bahwa tuduhan pidana yang diarahkan kepadanya tidak memiliki dasar fakta yang kuat. Ia menekankan bahwa sejak awal, tidak ada niat jahat di balik setiap tindakan yang dipermasalahkan. Dalam pembelaannya, Jimmy memaparkan tiga poin utama: 1. Tidak Ada Persetujuan atas Dokumen Fiktif Jimmy menegaskan bahwa ia tidak mengetahui dan tidak menyetujui penggunaan dokumen fiktif, termasuk kontrak, PO, atau invoice, serta terkait adanya commitment fee 1% sebagaimana disebutkan oleh Terdakwa I. Menurutnya, tuntutan terhadap dirinya hanya mengacu pada keterangan Terdakwa I yang tidak didukung bukti atau keterangan saksi lain yang relevan. 2. Kewajiban Pembiayaan Tetap Terpenuhi Jimmy menyatakan bahwa pembayaran fasilitas pembiayaan berjalan sesuai jadwal dan konsisten, menunjukkan tidak ada upaya untuk menghindari kewajiban. “Semua langkah yang diambil selalu berdasarkan niat baik untuk menyelesaikan kewajiban sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya. 3. Tidak Ada Unsur Niat Jahat Berdasarkan fakta tersebut, Jimmy menegaskan tidak ada mens rea atau niat jahat dalam tindakannya. Semua keputusan dilakukan dengan pertimbangan bisnis dan komitmen terhadap keberlangsungan usaha. Ia juga membantah tuduhan memperkaya diri sendiri: “Tidak ada sepeser pun uang masuk ke kantong pribadi saya,” tegasnya. Tiga Ahli Hukum Sebut Tidak Ada Kerugian Negara Sidang juga menghadirkan sejumlah ahli hukum yang memperkuat bahwa tidak terjadi kerugian negara dalam pinjaman PT Petro Energy dari LPEI. Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, Ahli Hukum Keuangan Publik Universitas Indonesia, menilai bahwa perkara ini sejatinya masuk ranah hukum perdata, karena LPEI merupakan badan hukum sui generis dengan kekayaan sendiri. “Kerugian yang timbul dari aktivitas LPEI tidak bisa dianggap kerugian negara, begitu pula piutang yang muncul tidak bisa dikategorikan sebagai piutang negara,” ujarnya. Prof. Hadi Shubhan, Ahli Hukum Kepailitan dan Bisnis UNAIR, menambahkan bahwa mekanisme kepailitan di Indonesia bertujuan untuk pemulihan kreditur dan debitur, bukan menghukum. Ia menilai langkah pihak ketiga yang melunasi utang debitur merupakan bukti itikad baik, dan tingkat recovery rate kepailitan di Indonesia memang rendah, sehingga inisiatif semacam ini patut diapresiasi. Dr. Chairul Huda, Ahli Hukum Pidana UMJ, menekankan bahwa seseorang hanya bisa dimintai tanggung jawab pidana jika melampaui kewenangan yang diatur Anggaran Dasar dan UU Perseroan Terbatas. “Tindakan membayar atau mengambil alih utang justru menunjukkan tanggung jawab, bukan kejahatan,” ujarnya. Penasihat hukum Jimmy, Soesilo Aribowo, menegaskan pledoi ini konsisten dengan fakta persidangan. “Kami berharap majelis hakim mempertimbangkan itikad baik klien kami serta seluruh bukti untuk memutus perkara ini secara adil,” katanya. (***)

INDOPOS
November 28, 2025
0 Comments

Universitas Borobudur Gelar PKM Terpadu di Desa Bojong Cianjur, Perkuat UMKM serta Tingkatkan Edukasi Masyarakat Sehat

INDOPOS-Cianjur, 27 November 2025 — Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Terpadu di Desa Bojong, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 27 November 2025 ini melibatkan kolaborasi lintas fakultas dan program studi, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Teknik Industri, Program Doktor Ilmu Ekonomi, Program Magister Manajemen, Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur, serta Akademi Akuntansi Borobudur. PKM ini mengusung tema “Penguatan UMKM dan Edukasi Masyarakat Sehat” dan berlangsung dengan lancar. Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor I Universitas Borobudur, Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM, yang menegaskan bahwa PKM merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh dosen sebagai bentuk kontribusi nyata kepada masyarakat. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan PKM ini diharapkan dapat memberikan motivasi serta dukungan kepada para pelaku UMKM di Desa Bojong, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas produk dan daya saing. Dalam kegiatan tersebut, Dekan Fakultas Ekonomi, Prof. Dr. Cicih Ratnasih, MM, turut mendampingi. Dalam sambutannya, beliau berharap PKM terpadu ini memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan produk unggulan yang memiliki ciri khas Desa Bojong. Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Bojong, Bapak U. Handoko, SH, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kontribusi Universitas Borobudur. Beliau menuturkan bahwa program PKM ini sangat bermanfaat bagi para pelaku UMKM, khususnya dalam hal wawasan promosi penjualan, laporan keuangan, edukasi kesejahteraan keluarga, serta kesehatan masyarakat. Kegiatan PKM ini melibatkan para dosen dari berbagai fakultas dan program studi, antara lain: – Fakultas Ekonomi: Elsya Meida Arief, SE., Ak., M.Ak.; Arni Kurniati, MM – Fakultas Ilmu Kesehatan: Dr. Yolanda, MM, Ir. Vivi Lusia, MM – Fakultas Teknik Industri: Ir. Laksmi, MT – Fakultas Psikologi: Dr. Panca, M.Psi – Program Doktor Ilmu Ekonomi: Dr. Yosi Pahala, MM Program Magister Manajemen: Dr. Roma Nova Cahjati Poetry, MBA; Dr. Rozali, MM Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur: Rozikin, SE., MM Akademi Akuntansi Borobudur: Suhikmat, SE., Ak., MM Praktisi UMKM: M. Donny Sastrawan Melalui PKM terpadu ini, Universitas Borobudur menegaskan komitmennya dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, terutama dalam penguatan pelaku UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Bojong. (***)

INDOPOS
November 27, 2025
0 Comments

Pakar Hukum Surpani Sulaiman Soroti Dugaan Pelanggaran Privasi dalam Kasus Dugaan Perselingkuhan Inara Rusli dan Insan Fahmi

INDOPOS-Jakarta — Kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang menyeret nama publik figur Inara Rusli dan seorang pria bernama Insan Fahmi terus bergulir di tengah sorotan publik. Laporan yang diajukan oleh seorang perempuan asal Medan, Wardatina Mawa, yang mengaku sebagai istri sah Insan, semakin memanaskan keadaan setelah sebuah rekaman CCTV diduga dijadikan barang bukti. Namun menurut pakar hukum Surpani Sulaiman S.H, S.Sos, M.Si, perkara ini masih jauh dari kata jelas. Banyak aspek yang dianggap belum terpenuhi untuk membuktikan tuduhan tersebut secara hukum. Rekaman CCTV Dinilai Belum Sah Secara Hukum. Surpani menegaskan bahwa sejumlah unsur krusial belum dapat diverifikasi sehingga rekaman CCTV tidak bisa langsung dijadikan dasar kesimpulan. Ia menjabarkan empat poin utama: Keaslian rekaman belum dipastikan melalui pemeriksaan digital forensik. Identitas sosok dalam video belum divalidasi oleh aparat penegak hukum. Konteks rekaman—waktu, lokasi, dan kronologi—masih simpang siur. Belum ada pemeriksaan independen yang mengonfirmasi bahwa rekaman tersebut benar terjadi di rumah Inara. “Selama unsur-unsur itu belum terpenuhi, tuduhan perselingkuhan maupun perzinahan masih bersifat dugaan,” terangnya. Selain mengulas aspek pembuktian, Surpani menyoroti pihak yang pertama kali menyebarkan rekaman CCTV tersebut. Ia menegaskan bahwa interior rumah adalah area privat, sehingga publikasi rekaman tanpa izin dapat mengarah pada pelanggaran UU ITE. Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi menabrak: Pasal 27 ayat (1) tentang distribusi konten bermuatan kesusilaan, Pasal 28 ayat (1) mengenai penyebaran informasi yang menyesatkan dan merugikan orang lain. “Karena video tersebut beredar tanpa persetujuan penghuni rumah, dugaan pelanggaran privasi ini menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan,” ujarnya. Apabila penyelidikan tidak menemukan bukti kuat terkait dugaan perzinahan, Surpani menilai bahwa Inara memiliki ruang hukum untuk mengambil langkah balik. Menurutnya, ada dua tindakan yang dapat ditempuh: 1. Melaporkan penyebar CCTV atas dugaan pelanggaran privasi dan UU ITE. 2. Mengajukan laporan pencemaran nama baik jika tuduhan Mawa terbukti tidak berdasar. “Beban pembuktian berada pada pihak pelapor. Jika tuduhan tidak dapat dibuktikan, unsur pencemaran nama baik sangat mungkin muncul,” beber Surpani. Selain itu, Surpani mengingatkan bahwa dinamika kasus dapat berubah apabila Insan berada di bawah tekanan istrinya atau berusaha mempertahankan rumah tangganya. Dalam kondisi seperti itu, bukan tidak mungkin tuduhan diarahkan sepenuhnya kepada Inara. Namun ia menegaskan bahwa dari perspektif hukum, perzinahan adalah delik dua pihak, sehingga Insan tetap tidak dapat menghindar dari tanggung jawab pidana bila perbuatan tersebut benar terjadi. Surpani juga menambahkan bahwa Inara dapat mengambil langkah hukum berbeda jika Insan ternyata memberikan informasi palsu mengenai status perkawinannya. “Jika terbukti bahwa Insan memberikan informasi menyesatkan mengenai status perkawinannya, Inara juga dapat melaporkan dengan dugaan penipuan atau pemalsuan identitas,” ungkapnya. Dua pasal yang dapat digunakan yakni: Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan identitas atau dokumen. Hingga kini, penyidik masih mengumpulkan keterangan dari seluruh pihak yang terlibat. Surpani menilai bahwa pemeriksaan menyeluruh, terutama pada aspek digital forensik dan legalitas bukti, merupakan kunci sebelum ada keputusan hukum. Dengan masih adanya kerancuan bukti, potensi pelanggaran privasi, serta peluang laporan balik, kasus dugaan perselingkuhan antara Insan Fahmi dan Inara Rusli diperkirakan akan terus bergulir dalam waktu yang cukup panjang. (***)

INDOPOS
November 27, 2025
0 Comments

Gunernur Andra Soni Akan Cek Izin Lapangan Padel untuk Pastikan Keselamatan Masyarakat, Jangan Sampai Ada Kasus Ambruk Seperti di Jakbar

INDOPOS-Gubernur Banten Andra Soni akan mengecek izin mendirikan bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di proyek lapangan padel yang banyak menjamur. Ia ingin memastikan keselamatan masyarakat, yang nantinya akan menggunakan fasilitas umum tersebut. Jangan sampai kejadian di sejumlah daerah lain, seperti lapangan ambruk dan memicu korban terjadi di wilayahnya. “Semua bangunan yang berdiri di wilayah Banten harus memenuhi izin yang telah ditetapkan. Tidak boleh ada pelanggaran,” kata Andra, kemarin. Andra menyampaikan, keselamatan menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah daerah. Terlebih, di Banten banyak bangunan baru yang didirikan. “Keselamatan masyarakat juga jadi tanggung jawab kita,” ujarnya. Seperti diketahui, di sejumlah daerah terjadi kasus lapangan padel yang ambruk karena perizinannya menyimpang. Salah satunya dk wilayah Jakarta Barat. Sebelumnya, Camat Ciputat Timur, Yuda, akhirnya angkat bicara menanggapi polemik tersebut. Saat dikonfirmasi, ia mengaku belum mengetahui secara detail keberadaan proyek dimaksud. “Lokasi 4 titik yang dimaksud di mana saja, ya? Terima kasih infonya, saya coba komunikasi dengan lurah setempat. Kalau ada fotonya, bisa dikirim untuk kami follow up,” ujar Yuda. Ia berjanji segera berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan Satpol PP guna memastikan legalitas serta status kegiatan pembangunan. Camat menegaskan bahwa pemerintah kecamatan akan melakukan pengecekan lapangan apabila ditemukan indikasi pelanggaran perizinan. (***)

INDOPOS
November 27, 2025
0 Comments

Turnamen Arutmin Cup XVI-2025: PT Arutmin Senakin FC Hadapi Sungai Nyamuk FC di Lapangan Dalasangit

INDOPOS-Kotabaru, 26 November 2025 – Turnamen sepak bola Arutmin Cup XVI-2025 kembali menyajikan pertandingan menarik. Pada Rabu (26/11), tim PT Arutmin Senakin FC berhadapan dengan Sungai Nyamuk FC di Lapangan Dalasangit Kubah, Desa Geronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Pertandingan berlangsung seru sejak menit awal, dengan kedua tim menampilkan permainan agresif dan penuh semangat. Dukungan masyarakat setempat yang memadati area sekitar lapangan turut menambah atmosfer kompetitif pertandingan. Arutmin Cup yang digelar setiap tahun ini menjadi salah satu ajang bergengsi bagi klub-klub lokal di wilayah Kotabaru. Selain menjadi wahana pembinaan atlet muda, turnamen ini juga mempererat silaturahmi antarwarga dan komunitas olahraga. Pertandingan ini merupakan bagian dari rangkaian laga penyisihan yang akan menentukan langkah tim menuju babak selanjutnya. Indopos News — Laporan: Saberan.SH

INDOPOS
November 26, 2025
0 Comments

Dinasti di PTPN Ciderai Visi Misi COO Danantara, Tersangka Irwan Perangin-Angin Diduga Masukkan 3 Anak dan Keponakan Istri Jadi Pejabat di PTPN

INDOPOS–JAKARTA – BUMN tanpa nepotisme dan jadi salah satu komitmen utama yang saat ini tengah digaungkan oleh Chief Operating Officer BPI Danantara Dony Oskaria untuk semua anak perusahaan yang berada di bawah naungannya. Hal ini tentu menyenangkan banyak pihak di Tanah Air baik dari kalangan masyarakat dan ekonom karena langkah tersebut akan menyeleksi putar putri terbaik anak bangsa untuk menjadikan Badan Usaha milik Negara (BUMN) tumbuh dan berkembang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sayangnya, belum semua perusahaan BUMN di pusat dan daerah mau mengikuti perintah tersebut. Salah satunya yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini adalah dugaan tersangka kasus korupsi yang dilakukan oleh Direktur Hubungan Kelembagaan di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 4 Palm Co bernama Irwan Perangin-angin (IP). Ternyata, saat menjabat sebagai petinggi di PTPN, Irwan Perangin-Angin juga diketahui melakukan praktik nepotisme untuk bisa meloloskan dua putera kandungnya untuk menjabat sebagai karyawan pimpinan/staf di PTPN. Sebelumnya, Dirut PTPN II periode 2020–2023 itu ditahan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan aset PTPN I Regional 1 oleh PT Nusa Dua Propertindo (NDP) melalui kerja sama operasional (KSO) dengan PT Ciputra Land. JADI, BAGAIMANA CARA 2 ANAK IRWAN MASUK PTPN? Dikabarkan saat Irwan Perangin-Angin menjabat sebagai Direktur PTPN II (sebelum terbentuk Sub Holding di BUMN), Ia berhasil menjadikan dua putra kandungnya sebagai karyawan pimpinan/staf masing-masing di PTPN 4 Regional 2 Medan dan di PTPN 1 Regional 2 Jawa Barat. Uniknya jalur yg ditempuh bukan dengan cara melalui tes penerimaan umum melainkan melalui tes internal karyawan pimpinan/staf dengan sebelumnya memasukkan kedua anaknya tersebut sebagai karyawan biasa. Disebutkan dengan jalur inilah Irwan Perangin-Angin sukses menjadikan 2 anaknya menjadi staf di PTPN. Tak hanya itu, anak sulungnya yang akrab dipanggil Ari juga mengikuti jejak kakak-kakaknya. Saat ini Ari dikabarkan sebagai sebagai karyawan biasa di kantor Sub Holding PTPN 4 Palm Co di Jakarta. Sudah pasti target berikutnya adalah menunggu waktu yang tepat untuk menjadikannya sebagai staf di wilayah kerja sang Ayah. KEPONAKAN ISTRI IRWAN PERANGIN-ANGIN JUGA MENIKMATI JABATAN DI PTPN 1, MEDAN Tak hanya itu, selama menjabat di kursi direktur, Irwan Perangin-Angin juga diketahui meloloskan keponakan-keponakan dari istrinya untuk bekerja sebagai karyawan pimpinan/staf di bagian keuangan PTPN 1 Regional 1, Medan, Sumatera Utara. Jalur yang ditempuh juga sama dengan cara yang dilakukan oleh kedua anaknya yang sudah lulus sebagai staf. Kondisi ini sangat ironis sebab Irwan menggunakan posisinya sebagai direktur untuk mendapatkan jabatan bagi anak-anaknya dan keponakannya. Sementara di luar sana ratusan ribu orang melewati 6 tes yang panjang nan rumit untuk bisa lulus sebagai calon pimpinan dan staf di PTPN baik pusat maupun daerah. “Operandi ini sangat-sangat memuluskan masuknya kerabat menjadi karyawan pimpinan di PTPN. Masyarakat sangat mengerti akan tipu-tipu seperti ini dan hanya seorang pejabat direkturlah yang sangat bisa melakukan hal seperti ini,” ungkap AS, salah satu staf PTPN 1 yang enggan disebut namanya karena akan khawatir akan ditekan oleh atasannya kepada awak media beberapa waktu lalu. Tampaknya Chief Operating Officer BPI Danantara Dony Oskaria harus lebih gesit dan tidak berhenti menelisik sampai di oknum IP ini saja tapi juga untuk memantau kinerja anak buah lainnya bila ingin nepotisme ini benar-benar hilang dari BUMN khususnya di PTPN. Saat ini wartawan tengah mencoba mengkonfirmasi berita ini kepada Regional Head PTPN 4 Regional 2, Budi Siswanto dan Direktur Strategi & Sustainbility PTPN4 Palmco Jakarta Ugun Untaryo melalui WhatsApp. Namun hingga kini belum mendapat tanggapan. (***)

INDOPOS
November 26, 2025
0 Comments

LRT Jakarta Tegaskan Siap Operasikan Fase 1B, Optimalkan Aset untuk Tambah Pendapatan Non-Tiket

INDOPOS-JAKARTA — Direktur Utama PT LRT Jakarta, Roberto Akyuwen, menegaskan kesiapan penuh perseroannya dalam menghadapi operasional Fase 1B rute Velodrome–Manggarai. Roberto menjelaskan bahwa PT LRT Jakarta berperan sebagai operator yang fokus pada pengoperasian kereta, sementara penyediaan prasarana menjadi tanggung jawab Jakpro. Menurutnya, untuk soal penetapan tarif, mekanisme sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui dinas terkait. “Kami hanya menyiapkan semua hal terkait operasional kereta. Untuk penetapan harga, kami menunggu kebijakan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ujar Roberto, dalam acara Media Day 2025 di Stasiun Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, Rabu (26/11) 2025). Roberto juga mengungkapkan bahwa PT LRT Jakarta mulai mengoptimalkan aset yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan non-tiket. Salah satu langkah yang sudah direalisasikan adalah pemasangan iklan di dalam rangkaian kereta dan sejumlah titik di stasiun. “Sebelumnya kereta kami sangat bersih, tidak ada satu pun iklan. Sekarang kalau Anda naik, sudah ada iklan di dalam kereta,” katanya. Selain itu, pada area gate stasiun juga telah terpajang iklan dari penyedia layanan pembayaran digital. PT LRT Jakarta juga terus membuka peluang bagi pemasangan iklan berbasis digital seperti monitor dan virtual ads. Roberto menyampaikan bahwa pembukaan rute ke Manggarai pada Agustus 2025 akan meningkatkan jumlah penumpang sehingga minat pemasang iklan juga akan bertambah. “Dengan bertambahnya viewer, kami berharap peluang pemasangan iklan ikut meningkat,” jelasnya. Sejalan dengan strategi optimalisasi aset, PT LRT Jakarta juga menyewakan sebagian lahan di sekitar stasiun untuk berbagai kegiatan produktif. Salah satunya adalah pembangunan delapan lapangan padel standar internasional di sekitar Stasiun Pegangsaan Dua. Selain itu, sejumlah tenant kuliner dan komersial telah hadir di area stasiun, seperti Nasi Tengkok Indra dan beberapa mitra layanan antar makanan. Perseroan juga membuka peluang bagi investor untuk pemanfaatan lahan tersisa untuk bisnis kuliner, olahraga, atau aktivitas lainnya. Untuk diketahui, sepanjang 2025, LRT Jakarta mencatat lebih dari 1,1 juta penumpang, atau rata-rata lebih dari 3.500 penumpang per hari melampaui target yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Tingkat kepuasan pelanggan juga mencapai 93,85 persen per Oktober 2025. Roberto menyebut capaian ini mencerminkan kepercayaan masyarakat yang terus tumbuh terhadap layanan LRT Jakarta. “Fase 1B menjadi kesempatan kami untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta dalam kemudahan bermobilisasi,” ujarnya. Depo LRT Jakarta di Kelapa Gading memiliki luas sekitar 13 hektare dan mampu menampung hingga 96 trainset (192 unit kereta). Kapasitas ini mendukung kebutuhan operasi hingga 135 kilometer trase untuk pengembangan tahap lanjutan. Perawatan sarana dilakukan oleh engineer bersertifikasi, mencakup light maintenance hingga heavy maintenance yang seluruhnya dikerjakan secara mandiri. Armada LRT Jakarta juga dilengkapi teknologi ramah lingkungan yang mendukung pengurangan emisi karbon. PT LRT Jakarta terus meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan teknis, layanan pelanggan, serta penanganan keadaan darurat. Perseroan bekerja sama dengan berbagai institusi pendidikan dalam dan luar negeri. “Pengembangan kompetensi SDM adalah kunci keberhasilan operasional hari ini dan di masa depan,” jelas Roberto. (***)

INDOPOS
November 26, 2025
0 Comments

Tokoh Muda Betawi Dukung UUS Kuswanto jadi Sekda DKI Jakarta

INDOPOS-Dukungan kepada Uus Kuswanto sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta datang dari H.Amirullah—yang akrab disapa Bang H.Amink—seorang tokoh pergerakan yang juga alumni PMII. Bang Amink menilai Sosok Uus Kuswanto merupakan Figur yang tepat menjadi Sekda, beliau bisa memperkuat tata kelola pemerintahan di Jakarta. Menurutnya, Uus bukan sosok baru dalam birokrasi DKI Jakarta. Rekam jejaknya yang panjang, dari mulai Lurah, Camat, Dinas, Asisten dan wali kota bahkan beliau pernah menjabat Plt Sekda “Tegas bang H.Amink yang juga aktifis NU Jakarta. Segudang Pengalam diBirokrasi menjadi modal penting yang membuktikan kapasitas dan integritasnya. “Pak Uus ini birokrat berpengalaman yang sudah terbukti kinerjanya. Beliau paham kultur pemerintahan Jakarta, paham dinamika masyarakatnya, dan paham bagaimana mengelola organisasi besar seperti Pemprov DKI,” ujar Bang Amink. Ia menambahkan, jabatan Sekda bukan sekedar posisi administratif, melainkan peran strategis dalam memastikan seluruh kebijakan gubernur diterjemahkan dengan baik oleh jajaran perangkat daerah. Karena itu, diperlukan figur yang menguasai tata kelola pemerintahan sekaligus mampu menjaga stabilitas birokrasi. Menurutnya, Uus Kuswanto memenuhi kriteria tersebut. “Sekda adalah nahkoda di balik layar. Saya yakin Presiden akan memilih Pak Uus Menjadi Sekda menggantikan pa Marulloh Matali yang sebentar lagi akan Pensiun. Pemerintah pusat melihat rekam jejak profesional yang kuat ada di Uus Kuswanto, Saya yakin beliau mampu menjaga ritme kerja pemerintah daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jakarta,” tegasnya. Tokoh Muda Betawi yang juga Pengusaha ini menyebut bahwa penetapan Sekda harus disambut sebagai momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Ia berharap kehadiran Uus membawa energi baru, terutama dalam mendorong efektivitas program-program pembangunan dan penataan kota yang kini tengah berjalan. “Jakarta butuh birokrat yang tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu merangkul semua pihak. Saya percaya Pak Uus punya kemampuan itu. Karena itu, kami mendukung penuh penetapan ini,” pungkas Bang Amink yang juga Ketua GEMIRA Jaksel. Dengan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, Uus Kuswanto Akan mampu menjadi Sekda DKI Jakarta yang diharapkan dapat membawa stabilitas, kontinuitas kebijakan, serta peningkatan kualitas tata kelola di ibu kota.