November 2025 - Laman 6 dari 6 -

INDOPOS
November 6, 2025
0 Comments

APHA Gelar Seminar Nasional, Bahas Transformasi Hukum Adat Hadapi Dunia Global

INDOPOS-Surabaya, 13 Desember 2025 — Ketua Panitia Seminar Nasional Revitalisasi Hukum Adat dalam Transformasi Hukum Nasional dan Tantangan Global, Dr. Rina Yulianti, S.H., M.H., dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, menegaskan pentingnya para pengajar hukum adat memperluas wawasan melalui studi banding ke luar negeri. Dalam keterangannya, Dr. Rina mengungkapkan bahwa belum lama ini ia melakukan kunjungan akademik ke dua universitas ternama di Eropa Barat, yakni Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dan Universiteit Maastricht (UM) di Belanda. “Kedua kampus itu mengajarkan hukum dengan metode studi kasus yang aktual. Pendekatan itu sangat menarik dan relevan untuk diterapkan dalam pembelajaran hukum adat di Indonesia. Hal ini juga akan saya sampaikan dalam seminar serta rencana penyusunan RPS Hukum Adat,” ujarnya. Rijksuniversiteit Groningen (RUG), yang berdiri sejak 1614, dikenal sebagai universitas tertua kedua dan terbesar ketiga di Belanda serta menjadi salah satu kampus paling bergengsi di Eropa. Sementara Universiteit Maastricht (UM), didirikan pada 1976, merupakan universitas riset negeri termuda kedua dari 13 universitas di Belanda. — Ajang Akademik dan Penguatan Jejaring Dr. Rina menjelaskan bahwa Seminar Nasional dan Workshop RPS Hukum Adat ini akan digelar pada 13–14 Desember 2025 di Hotel Grand Darmo Suite, Surabaya, dengan dukungan dari Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA). Acara ini akan dihadiri para pengajar hukum adat dari berbagai universitas negeri dan swasta di Indonesia. “Melalui mekanisme call for paper, kegiatan ini menjadi ajang berbagi hasil penelitian, diskusi akademik, dan penguatan jejaring antar akademisi, praktisi, serta pembuat kebijakan,” katanya. Ia menambahkan, kombinasi antara workshop dan seminar nasional diharapkan mampu menyinkronkan materi ajar dengan perkembangan hukum adat di lapangan, sekaligus memperkaya khazanah akademik hukum adat nasional. — Deretan Pembicara Bergengsi Seminar ini menghadirkan sejumlah pakar hukum adat terkemuka, di antaranya: Prof. Dr. Anak Agung Ari Atu Dewi, S.H., M.H. (Guru Besar FH Udayana) Prof. Dr. Dominikus Rato (Universitas Jember) Dr. Ismail Rumadan, S.H., M.H. (BRIN) Prof. Dr. Robert K. Hammar (Papua) Topik utama yang akan dibahas mencakup Paradigma Baru Hukum Adat, pluralisme hukum, keadilan sosial, hingga tantangan hukum adat di era digital. — Dorong Pemerintah Bahas RUU Hukum Adat Lebih jauh, Dr. Rina menegaskan bahwa tujuan utama seminar ini adalah memperbarui dan menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah Hukum Adat agar sesuai dengan kebutuhan zaman dan dinamika sosial hukum di Indonesia. > “Kami ingin mendorong agar pemerintah segera membahas RUU Hukum Adat, karena hukum adat adalah akar sistem hukum nasional yang perlu dihidupkan kembali secara kontekstual,” tegasnya. Acara ini terbuka untuk 60 peserta, dengan fasilitas berupa sertifikat, dokumen RPS Hukum Adat, serta kesempatan memperoleh pengetahuan baru langsung dari para pakar.(***)

INDOPOS
November 5, 2025
0 Comments

Future Initiative Forum 2025: Menguatkan Solidaritas dan Kolaborasi untuk Dampak Berkelanjutan

INDOPOS-Rabu, 5 November 2025 – Human Initiative menggelar Future Initiative Forum (FIF) 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Forum ini mengangkat tema “Driving Sustainable Impact Through Multi-Stakeholders Collaboration” dan menjadi ruang strategis bagi para pemangku kepentingan lintas sektor untuk memperkuat sinergi serta membangun solusi kolaboratif yang berkelanjutan. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga filantropi, akademisi, media, hingga sektor perusahaan. Seluruh peserta berdiskusi tentang pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan kemanusiaan, ketimpangan sosial, krisis iklim, dan isu ekonomi yang semakin kompleks. Dalam sambutannya, President of Human Initiative Tomy Hendrajati menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menciptakan kebaikan yang berkelanjutan. “Tidak ada kebaikan yang tumbuh tanpa kolaborasi. Kita hidup di dunia yang saling terhubung, di mana krisis kemanusiaan, ketimpangan sosial, krisis iklim, dan tantangan ekonomi tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja,” ujar Tomy. Pernyataan serupa disampaikan Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono, yang menekankan bahwa kolaborasi menjadi fondasi dalam memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat. “Pemerintah tidak bisa sendirian. Kita butuh kolaborasi untuk memberdayakan secara ekonomi dan membangun rumah layak huni. Kami berharap sinergi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam urusan kemanusiaan dan perentasan kemiskinan bisa semakin kokoh,” tuturnya. Sementara itu, Retno Marsudi, selaku UN Secretary-General Special Envoy on Water, menyoroti pentingnya memperkuat solidaritas di tengah perubahan global yang cepat. “Situasi dunia sangat dinamis, maka yang dapat kita perkuat bersama adalah solidaritas dan kerja sama melalui acara yang diinisiasi oleh Human Initiative ini,” ungkapnya. Melalui FIF 2025, Human Initiative menekankan kolaborasi sebagai kekuatan dalam menenun dampak berkelanjutan. Forum ini menjadi momentum untuk mempertemukan visi kemanusiaan dengan strategi bisnis yang berorientasi pada Sustainable Development Goals (SDGs) serta menciptakan nilai bersama yang memberi manfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan keberlangsungan usaha. FIF 2025 menegaskan bahwa kolaborasi adalah kunci dalam menggerakkan kebaikan dan memartabatkan manusia. Sinergi lintas sektor membuka peluang lebih luas untuk menciptakan perubahan berkelanjutan, memperkuat ketahanan sosial, serta menumbuhkan nilai kemanusiaan yang inklusif di setiap langkah kolaborasi. (***)

INDOPOS
November 5, 2025
0 Comments

Energi Mengalir, Rakyat Tertinggal: Seruan Ketum HIGEMURA untuk Keadilan Madura

INDOPOS-Persoalan yang melibatkan PT KEI di perairan Kepulauan Kangean kembali menyeruak ke permukaan. Penolakan warga terhadap aktivitas eksplorasi seismik di wilayah laut mereka bukan tanpa alasan. Kekhawatiran akan kerusakan lingkungan, penurunan hasil tangkapan ikan, serta ancaman terhadap ekosistem laut menjadi alasan utama di balik gelombang protes yang terus menguat. Bagi masyarakat Kangean, laut bukan sekadar hamparan air asin, melainkan sumber kehidupan. Mereka hidup dari hasil tangkapan, dari arus yang selama ini menafkahi keluarga. Maka ketika datang kapal-kapal besar membawa alat eksplorasi dengan teknologi tinggi, yang suaranya memecah keheningan laut dan menimbulkan gelombang kecemasan, wajar bila masyarakat bersuara. Menanggapi fenomena ini, Muhlis Ali, Ketua Umum Himpunan Generasi Muda Madura (HIGEMURA), angkat bicara. Ia menilai penolakan warga Kangean adalah bentuk perlawanan atas ketidakadilan pembangunan yang telah lama dirasakan masyarakat Madura. “Madura ini kaya, tapi warganya tetap miskin. Infrastrukturnya rusak, saat kemarau masih banyak daerah kekurangan air bersih, dan sekolah-sekolah banyak yang rusak. Tapi di saat yang sama, eksplorasi minyak dan gas dilakukan besar-besaran, baik di darat maupun di laut. Pertanyaannya: ke mana semua hasil itu mengalir?” tegas Muhlis. Komentar tersebut menampar kesadaran publik tentang ketimpangan antara potensi dan realita. Di satu sisi, Madura dikenal sebagai salah satu kawasan dengan sumber daya energi melimpah. Di sisi lain, wajah kemiskinan dan keterbelakangan masih menjadi potret sehari-hari. Jalan-jalan rusak, jembatan tak terawat, dan pelayanan publik terbatas menjadi pemandangan yang seolah lumrah. Lebih dari itu, warga Madura juga merasa tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan besar yang menyangkut tanah dan laut mereka. Perusahaan datang membawa izin dari pusat, sementara masyarakat hanya menjadi penonton di rumah sendiri. “Ini bukan semata soal eksplorasi, tapi soal martabat. Jangan jadikan Madura hanya sebagai ladang eksploitasi sumber daya, sementara rakyatnya dibiarkan tertinggal,” lanjut Muhlis Ali. Suara penolakan dari Kangean bukan sekadar protes emosional, melainkan jeritan yang lahir dari rasa dikhianati oleh janji pembangunan yang tak kunjung datang. Selama puluhan tahun, Madura telah menyumbang banyak bagi pundi-pundi energi nasional, namun tidak mendapatkan bagian yang layak dari kemakmuran itu. Kini, masyarakat menuntut agar pemerintah benar-benar hadir—tidak hanya melindungi kepentingan korporasi, tetapi juga memastikan hak-hak masyarakat lokal terjamin. Eksplorasi boleh saja dilakukan, namun harus transparan, berkeadilan, dan berpihak pada kelestarian alam serta kesejahteraan warga. Karena pada akhirnya, bagi masyarakat Kangean, laut bukan hanya soal ekonomi, melainkan soal kehidupan. Dan kehidupan tidak bisa digantikan dengan janji investasi yang hanya meninggalkan luka. (***)

INDOPOS
November 3, 2025
0 Comments

Peran MKB dalam Perspektif Rekonstruksi Adat Istiadat dan Sejarah Kaum Betawi; Perkuat Sinergi dan Pelestarian Budaya Betawi

INDOPOS-Jakarta (2/11/2025) — Majelis Kaum Betawi (MKB) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peran Majelis Kaum Betawi pada Minggu, 2 November 2025, bertempat di Hotel Diradja, Mampang, Jakarta Selatan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran strategis MKB sebagai wadah pembinaan, pelestarian, serta pengembangan nilai-nilai budaya Betawi dalam mendukung pembangunan daerah yang berkarakter dan berbudaya. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh Betawi dan pejabat daerah, antara lain: Bapak H. Marullah Matali, Lc., M.A., selaku Ketua Wali Amanah Majelis Kaum Betawi dan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta; Mayjen TNI (Purn) H. Narcrowi Ramli, Ketua Majelis Adat Bamus Suku Betawi 1982; H. Zaenudin, M.H., Ketua Umum Bamus Suku Betawi 1982; serta Camat Mampang Prapatan, para tokoh ormas Betawi, dan Ketua DPD Bamus Suku Betawi 1982 dari berbagai wilayah di DKI Jakarta. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, H. Marullah Matali, menyampaikan bahwa kehadiran Majelis Kaum Betawi menjadi bagian penting dari upaya pelestarian kearifan lokal Betawi di tengah perkembangan kota yang modern dan multikultural. Betawi di dirikan oleh Wali – wali Allah, maka dari itu tanah Betawi selalu di jaga. Betawi sudah ada Dimana-mana makanya kita sekarang sudah melakukan Diaspora, orang Betawi ada Dimana – mana ada yang menjadi tokoh nasional, dipemerintahan, Tokoh Agama Anak Betawi bukan jago kandang. “Majelis Kaum Betawi harus mampu menjadi wadah pemersatu masyarakat Betawi, sekaligus mitra strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga nilai-nilai budaya, moral, dan sosial masyarakat. Budaya Betawi harus hidup di tengah kemajuan zaman,” ujar H. Marullah Matali. Kongres Istimewa yang pada waktu digelar pada tanggal 18 Oktober 2025 dan Ketika kaum Betawi kumpul hanya ada satu tekad yaitu Bersatu membangun dan menjaga Nilai-nilai budaya Betawi. Sementara itu, Mayjen TNI (Purn) H. Narcrowi Ramli menekankan pentingnya peran MKB sebagai lembaga adat yang mendorong pembinaan generasi muda Betawi agar tetap berakar pada identitas budaya sekaligus siap menghadapi tantangan global. “Kita ingin budaya Betawi tidak hanya dikenang, tetapi terus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jakarta hari ini dan masa depan,” tuturnya. Acara sosialisasi ini juga menjadi momentum penguatan kolaborasi antara tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, dan unsur pemerintah. Melalui sinergi tersebut, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan Betawi sebagai identitas daerah yang membanggakan. Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendukung berbagai program pelestarian dan pengembangan budaya Betawi melalui kebijakan, kegiatan, serta kerja sama lintas sektor. Dukungan ini diwujudkan dalam bentuk fasilitasi kegiatan kebudayaan, pembinaan kelembagaan masyarakat Betawi, serta penguatan peran budaya Betawi sebagai bagian integral dari pembangunan Jakarta yang maju, lestari, dan berbudaya. “Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menjaga eksistensi dan nilai-nilai luhur budaya Betawi sebagai akar identitas Jakarta, agar tetap hidup, relevan, dan diwariskan kepada generasi penerus,”.

INDOPOS
November 2, 2025
0 Comments

JF PKPM Ujung Tombak Kebijakan Implementasi Tata Kelola Investasi Nasional

INDOPOS-Staf Khusus Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM Bidang Hubungan Dengan Daerah, Ir. H. Didi Apriadi, M.Ak., M.H. menegaskan peran JF PKPM dalam upaya peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi ujung tombak tata kelola investasi nasional, sekaligus memegang peran krusial dalam menjembatani kebijakan penanaman modal dengan implementasinya di lapangan. Berdasarkan mandat Peraturan Menteri PANRB Nomor 51 Tahun 2022, JF PKPM tidak hanya bertugas melaksanakan fungsi pelayanan dan pengawasan, tetapi juga menjadi katalis transformasi iklim investasi. “Faktanya bahwa investasi (PMTB) menyumbang 28,03% PDB pada Triwulan I 2025 mengonfirmasi urgensi penguatan kapasitas JF PKPM guna menutup kesenjangan menuju target pertumbuhan ekonomi 8%.,’’ ujar Didi dalam kegiatan Diseminasi Kebijakan JF PKPM di Makassar, Sulawesi Selatan, hari ini, Kamis, (30/10/25) Didi menyebut pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% sebagai prioritas nasional pada periode 2025-2029. Untuk mencapai ambisi strategis ini, diperlukan akumulasi investasi (PMA dan PMDN) senilai Rp13.032,8 triliun. “Capaian tersebut mensyaratkan percepatan signifikan realisasi investasi dengan pertumbuhan rata-rata 15,67% per tahun selama lima tahun ke depan, menjadi sebuah lompatan besar dari realisasi Rp1.650 triliun pada tahun 2024,” tambah Didi. Staf Khusus Bidang Hubungan Daerah Kementerian Investasi dan hilirisasi/ BKPM Ir. H. Didi Apriadi, M.AK. MH Disaat yang sama, Tengku Puspita Sari, Kepala Pusat Pembinaan Penata Kelola Penanaman Modal, memberi penguatan dampak ganda dari mobilisasi investasi tidak hanya terukur pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penyerapan tenaga kerja rata-rata 3,35 juta jiwa per tahun. Berdasarkan data pada Triwulan I 2025, terungkap ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan +4,87% (y-on-y) meskipun terkontraksi -0,98% secara kuartalan. “Secara analisis komponen pengeluaran menunjukkan investasi (PMTB) menjadi pilar utama dengan kontribusi 28,03% terhadap PDB – tertinggi kedua setelah konsumsi rumah tangga,’’ ujar Tengku Puspita. Sementara itu Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan Asrul Sani, mengatakan fakta krusial ini memperkuat urgensi peningkatan realisasi investasi untuk mencapai target pertumbuhan 8%. Dengan PMTB yang tumbuh 2,12% (y-on-y) pada TW I 2025, penguatan tata kelola investasi melalui optimalisasi peran JF PKPM menjadi salah satu faktor keberhasilan. “Sehingga efektivitas implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025) dan sinergi lintas sektor akan menjadi katalis utama percepatan investasi,’’papar Asrul Sani. Didi mengatakan, Kementerian BKPM berharap peran JF PKPM dalam Upaya Peningkatan Investasi dan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan diseminasi kebijakan jabatan fungsional penata kelola penanaman modal, setidaknya dapat mendorong tiga aksi strategis, meliputi; Peningkatan kompetensi teknis melalui diseminasi kebijakan dan coaching clinic, khususnya dengan penyesuaian PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2025 tentang JF PKPM sebagai pengganti PermenPANRB 51/2022; Sinergi lintas sektor untuk mengakselerasi penyerapan investasi Rp13.032,8 triliun (2025-2029) yang mampu menyerap 3,35 juta tenaga kerja/tahun; Optimalisasi implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan PP 28/2025 oleh JF PKPM untuk mempercepat realisasi proyek strategis di sektor prioritas dalam rangka peningkatan investasi. Dengan kolaborasi ini, Didi meyakini JF PKPM akan menjadi game-changer dalam mentranslasikan target makro menjadi akselerasi investasi berbasis dan efisiensi birokrasi, sekaligus menopang ambisi Indonesia sebagai pusat ekonomi berkelas dunia. “Pada akhirnya, kesuksesan kita diukur dari: seberapa cepat investasi teraktualisasi, sejauh mana pertumbuhan ekonomi terdongkrak, dan seberapa inklusif dampaknya bagi masyarakat. Mari wujudkan mimpi besar ini dari garis depan pelayanan investasi oleh JF PKPM,’’ pungkas Didi, menutup sambutannya. Selain Didi Apriadi dan Tengku Puspita Sari dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM turut hadir dalam kegiatan Diseminasi Kebijakan JF PKPM di Makassar, Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan dan para kepala dinas dari DPMPTSP Provinsi, Kabupaten/Kota. (***)

INDOPOS
November 2, 2025
0 Comments

Warisan Jokowi Diserang Lewat Isu Kereta Cepat Whoosh

INDOPOS-Ketegangan antara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrat makin memanas. Kali ini, isu kereta cepat Whoosh menjadi bahan bakar baru dalam adu argumen dua partai tersebut. Juru Bicara PSI, Dian Sandi Utama, menilai kritik beruntun kader Demokrat terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan terjadi secara spontan, melainkan terkoordinasi. “Demokrat sepertinya kompak soal Whoosh dan menyerang Pak Jokowi,” ujar Dian melalui akun X pribadinya, @DianSandiU, Selasa (28/10/2025). Dian menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh memiliki kesamaan dengan proyek transportasi publik lain seperti LRT dan MRT yang tidak berorientasi pada keuntungan finansial, melainkan pelayanan publik. “LRT dan MRT itu dikelola oleh badan usaha, apa tugasnya nyari untung? Setiap tahun disubsidi karena tugas utamanya adalah mengurai beban jalan raya Jakarta,” tandasnya. Di sisi lain, sejumlah kader Demokrat seperti Yan Harahap, Cipta Panca Laksana, dan Andi Arief terus menyuarakan kritik terhadap proyek kereta cepat tersebut. Yan Harahap bahkan menilai pernyataan Jokowi bahwa proyek Whoosh adalah investasi sosial hanyalah upaya mengalihkan perhatian publik dari persoalan inefisiensi dan kerugian finansial proyek tersebut. “Demi meredam kritik soal inefisiensi dan kerugian, maka terbitlah narasi investasi sosial,” ujar Yan melalui akun X @YanHarahap. Ia menuding pemerintah berusaha mengubah persepsi publik bahwa proyek ini adalah murni bisnis, padahal menurutnya kini justru digiring menjadi pembenaran politik. (***)

INDOPOS
November 2, 2025
0 Comments

Human Initiative Jadikan Golf Sebagai Medium Kolaborasi untuk Peduli pada Isu Kemanusiaan

INDOPOS-Bogor, 1 November 2025 — Human Initiative menyelenggarakan turnamen Golf for Humanity di Sentul Highlands, Bogor, sebagai bentuk kolaborasi untuk peduli terhadap isu kemanusiaan, khususnya penanganan stunting di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kegiatan ini mengusung tema “Satu Ayunan, Sejuta Harapan” dan diikuti oleh komunitas golfer, filantropi, serta pelaku usaha. Presiden Human Initiative, Tomy Hendrajati, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya lembaga dalam mempertemukan ruang hobi dengan semangat kemanusiaan. “Human Initiative ingin mempertemukan hobi dengan kepedulian sosial untuk menjawab isu-isu kemanusiaan. Dalam hal ini, golf menjadi medium yang kami gunakan untuk membangun kepedulian terhadap isu stunting di NTT,” ujarnya. Tomy menambahkan, “Stunting berhubungan langsung dengan masa depan bangsa. Karena itu, kami berupaya mendorong kolaborasi multipihak, dan merasa bersyukur dapat bertemu dengan Gubernur serta Wakil Gubernur NTT yang memiliki komitmen kuat terhadap isu ini. Kami juga memberikan apresiasi kepada para peserta golf yang melalui hobinya turut berkontribusi dalam upaya kebaikan bersama.” Melalui kegiatan ini, Human Initiative ingin memperluas dampak kolaborasi dengan mendorong berbagai program kemanusiaan di Indonesia Timur. Fokusnya adalah menghadirkan inisiatif yang memperkuat kesehatan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan mendukung tumbuh kembang anak-anak agar dapat menikmati masa depan yang lebih baik. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Johni Asadoma, menyampaikan apresiasinya. “Atas nama Pemerintah NTT, kami mengucapkan terima kasih kepada Human Initiative, para golfer, dan sponsor. Stunting merupakan masalah yang perlu ditangani bersama. Kegiatan ini menjadi contoh baik bagaimana kepedulian bisa datang dari berbagai kalangan,” ujarnya. Salah satu peserta turnamen, Saleh Husin, Managing Director Sinarmas, turut memberikan pandangannya. “Saya melihat kegiatan seperti ini sangat positif. Golf menjadi sarana yang menyenangkan untuk mempertemukan banyak pihak dan menumbuhkan kepedulian terhadap isu-isu sosial. Saya berharap inisiatif seperti ini dapat terus berlanjut dan memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya. Para peserta turnamen menunjukkan antusiasme tinggi selama kegiatan berlangsung. Bagi mereka, Golf for Humanity bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga wadah untuk berjejaring dan berkontribusi dalam menjawab isu kemanusiaan, dalam hal ini tentang stunting di Indonesia Timur. Suasana kebersamaan dan semangat berbagi menjadi penutup yang hangat dari sebuah kegiatan yang memadukan sportivitas dan kepedulian sosial. (***)