• INDOPOS
• Mei 10, 2026
• 0 Comments

‎Profil H. ARIEF RAHMAN SH, MH ‎WAKIL KETUA DPD GERINDRA DKI JAKARTA

‎H. ARIEF RAHMAN SH, MH merupakan salah satu kader senior Partai Gerindra yang telah aktif berjuang sejak awal berdirinya partai. Sosoknya dikenal aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, penggalangan relawan, serta berbagai agenda politik strategis di wilayah DKI Jakarta maupun tingkat nasional. ‎Kiprah : ‎ ‎Sering menggelar aksi sosial, termasuk menyantuni anak yatim dan membagikan paket sembako di wilayah Jakarta. ‎Kegiatan sosial tersebut rutin dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kecil dan warga yang membutuhkan bantuan. H. Arief Rahman dikenal dekat dengan masyarakat dan aktif hadir dalam berbagai kegiatan kemanusiaan serta sosial kemasyarakatan di lingkungan warga Jakarta. ‎ ‎Menjadi Kader Gerindra Sejak Tahun 2008. ‎ ‎Dengan KTA No AA.04.006572.10.08. ‎KTA masih tersimpan sebagai bukti loyalitas dan pengabdian terhadap Partai Gerindra sejak awal perjalanan partai. ‎Awal Tahun 2010 Diangkat Menjadi Wakil Ketua. ‎ ‎Di komandoi oleh almarhum Mohammad Taufik di wilayah Jakarta. ‎Ikut serta berkontribusi membesarkan partai dan memperkuat jaringan organisasi Partai Gerindra di berbagai wilayah DKI Jakarta. ‎ ‎Di Tahun 2012 Menjadi Tim Khusus Pemenangan Pilgub Jokowi – Ahok. ‎Menjabat Koordinator Humas, Antar Lembaga, KPUD, PANWAS & Kepolisian. ‎Dalam posisi tersebut, H. Arief Rahman berperan membangun komunikasi politik dan koordinasi lintas lembaga demi mendukung jalannya proses pemenangan pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama pada Pilgub DKI Jakarta 2012. ‎ ‎Di Tahun 2014 Ikut Pemilihan Anggota Legislatif. ‎ ‎Keikutsertaan dalam Pemilu Legislatif menjadi bagian dari perjuangan politik dan pengabdian kepada masyarakat melalui jalur parlemen. ‎Di Tahun 2017 Memenangkan Pilgub Anies – Sandi. ‎ ‎Menjabat Wakil Bidang Teritori & Jaringan di komandoi oleh Mardani Ali Sera & almarhum Mohammad Taufik. ‎Dipercaya menjadi Koordinator Relawan di Posko Pemenangan Inti Cicuruk. ‎ ‎Dalam peran tersebut, H. Arief Rahman aktif melakukan penguatan jaringan relawan serta konsolidasi wilayah untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. ‎ ‎Di Tahun 2019 Menjadi Koordinator Relawan & Ketua Advokasi Bidang Hukum Di Seknas (Sekretariat Nasional Posko Cikditiro) Pemenangan Pilpres Prabowo – Sandi. ‎ ‎Pada momentum Pilpres 2019, H. Arief Rahman turut aktif mengawal gerakan relawan sekaligus membantu bidang advokasi hukum dalam perjuangan politik pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. ‎ ‎Di Tahun 2024 Pilpres Prabowo – Gibran Menjabat Wakil Koordinator Penggalangan Organisasi Kemasyarakatan. ‎ ‎Peran tersebut dijalankan dalam rangka memperkuat dukungan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk pemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. ‎Pilkada DKI Jakarta 2024 Ridwan Kamil – Suswono Menjabat Wakabid Penggalangan Relawan. ‎ ‎(Koordinator Relawan & Ormas). ‎Dalam Pilkada DKI Jakarta 2024, H. Arief Rahman dipercaya mengoordinasikan jaringan relawan dan organisasi masyarakat guna memperkuat konsolidasi politik dan dukungan di lapangan bagi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. ‎ ‎Dengan pengalaman panjang di dunia organisasi, sosial, dan politik, H. ARIEF RAHMAN SH, MH dikenal sebagai sosok yang aktif membangun komunikasi dengan masyarakat serta konsisten mengawal perjuangan politik dan kegiatan sosial di DKI Jakarta. ‎ ‎Profil H. ARIEF RAHMAN SH, MH WAKIL KETUA DPD GERINDRA DKI JAKARTA ‎ ‎Kiprah : ‎# Sering menggelar aksi sosial , Termasuk menyantuni anak yatim dan Membagikan Paket sembako di wilayah Jakarta. ‎ ‎# Menjadi Kader Gerindra Sejak Tahun 2008. ‎Dgn  KTA No AA .04.006572.10.08. ‎KTA masih Tersimpan. ‎ ‎# Awal Tahun 2010 Di Angkat Menjadi Wakil Ketua. ‎Di Komandoi Oleh  H. Mohammad Taufik  Di Wilayah Jakarta. ‎Ikut Serta Berkontribusi  Membesarkan Partai. ‎ ‎# Di Tahun 2012 Menjadi Tim Khusus Pemenangan Pilgub Jokowi – Ahok Menjabat Kordinator Humas, Antar Lembaga ,KPUD, PANWAS & KEPOLISIAN. ‎ ‎# Di Tahun 2014 Ikut Pemilihan Anggota Legislatif. ‎ ‎# Di Tahun 2017 Memenangkan Pilgub  Anies – Sandi Menjabat Wakil Bidang Teritori & Jaringan Di Komandoi  Oleh Mardani Ali Sera & H. Moh,Taufik. ‎Di Percaya Menjadi  Kordinator Relawan Di Posko  Pemenangan inti  Cicuruk. ‎ ‎# Di Tahun 2019 Menjadi Kordinator Relawan & Ketua Advokasi Bidang Hukum Di Seknas  (Sekretariat Nasional Posko Cikditiro). Pemenangan Pilpres Prabowo – Sandi. ‎ ‎# Di Tahun 2024  Pilpres Prabowo  – Gibran Menjabat Wkl Kordinator Penggalangan Organisasi Kemasyarakatan. ‎ ‎# Pilkada Dki Jakarta  2024  Ridwan Kamil – Suswono Menjabat Wakabid Penggalangan Relawan. ‎( Kordinator Relawan  & Ormas ). ‎

Continue reading

• INDOPOS
• Mei 8, 2026
• 0 Comments

Polisi Tahan Ketua HIPMI Kabupaten Bandung, Terseret Kasus Penipuan Investasi

INDOPOS-Status TD, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kab. Bandung, resmi naik menjadi tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi bisnis. Polisi mengungkap, TD diduga menggunakan cek kosong senilai Rp3 miliar untuk meyakinkan korban agar menyerahkan dana investasi. Penetapan tersangka itu diumumkan setelah TD memenuhi panggilan penyidik Satreskrim Polresta Bandung. Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono membenarkan adanya penanganan perkara tersebut. Ia menyebut kasus itu kini telah masuk proses hukum dan ditangani Satreskrim Polresta Bandung. “Kami mendapat laporan dari Kasat Reskrim, ada laporan terhadap laki-laki berinisial TD terkait kasus penipuan dan penggelapan. Untuk teknis kasus nanti dijelaskan oleh Reskrim,” kata Aldi, Jumat (8/5/2026). Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Luthfi Olot Gigantara mengungkapkan, laporan tersebut berasal dari seorang pengusaha asal Cikarang berinisial IS yang melapor pada 24 April 2026. “Kami telah menangani kasus dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan korban berinisial IS selaku pengusaha asal Cikarang pada tanggal 24 April 2026,” ujar Luthfi. Menurutnya, setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, TD akhirnya hadir memenuhi panggilan penyidik. Polisi kemudian menemukan minimal dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan statusnya menjadi tersangka. “Setelah kami melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, kemarin saudara TD hadir memenuhi panggilan kami. Dan hari ini berdasarkan dua alat bukti yang telah kami penuhi, status yang bersangkutan kami tingkatkan menjadi tersangka,” katanya. Tak hanya itu, polisi juga berencana langsung melakukan penahanan terhadap TD di Rutan Polresta Bandung. “Rencana saudara TD akan kami lakukan penahanan di Rumah Tahanan Polresta Bandung berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan kepada korban,” ujarnya. Dalam kasus ini, polisi mengungkap modus yang digunakan tersangka untuk meyakinkan korban agar menanamkan modal usaha. “Modusnya, saudara TD memberikan cek kosong berjumlah Rp3 miliar sebagai tipu muslihat kepada korban, sehingga korban berinisial IS mau memberikan sejumlah uang sebagai bentuk investasi kepada usaha yang dilakukan saudara TD,” ungkap Luthfi. Saat ditanya terkait jabatan TD sebagai Ketua HIPMI Kabupaten Bandung, Luthfi membenarkan hal tersebut. Namun ia menegaskan, dugaan tindak pidana itu dilakukan secara pribadi dan tidak berkaitan dengan organisasi. “Betul, pelaku ini kebetulan saat ini menjabat sebagai Ketua HIPMI Kabupaten Bandung. Namun dalam proses tindak pidana ini, yang bersangkutan bekerja secara pribadi, tidak membawa organisasi,” tegasnya. “Modusnya, saudara TD memberikan cek kosong berjumlah Rp3 miliar sebagai tipu muslihat kepada korban, sehingga korban berinisial IS mau memberikan sejumlah uang sebagai bentuk investasi kepada usaha yang dilakukan saudara TD,” ungkap Luthfi. Saat ditanya terkait jabatan TD sebagai Ketua HIPMI Kabupaten Bandung, Luthfi membenarkan hal tersebut. Namun ia menegaskan, dugaan tindak pidana itu dilakukan secara pribadi dan tidak berkaitan dengan organisasi. “Betul, pelaku ini kebetulan saat ini menjabat sebagai Ketua HIPMI Kabupaten Bandung. Namun dalam proses tindak pidana ini, yang bersangkutan bekerja secara pribadi, tidak membawa organisasi,” tegasnya. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• Mei 8, 2026
• 0 Comments

Kasus Pelecehan Seksual di Pati Jadi Alarm Pengawasan Pesantren, Sandhya Tekankan Perlindungan Korban

INDOPOS-Kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren kembali menjadi sorotan publik. Peristiwa yang kini mencuat di Kabupaten Pati dinilai bukan sekadar persoalan moral individu, melainkan persoalan serius terkait perlindungan anak, hak asasi manusia, dan tanggung jawab negara dalam memastikan keamanan lingkungan pendidikan. Ketua Keluarga Alumni Universitas Yogyakarta (KAUMY) Daerah Khusus Jakarta, Wahyu Sandhya YP menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. “Persoalan ini tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku saja. Negara harus hadir sejak awal melalui sistem pengawasan dan pencegahan yang efektif, karena anak merupakan kelompok rentan yang berada dalam pengaruh tekanan,” ujar Sandhya dalam keterangannya. Menurut Sandhya, santri perempuan maupun anak di bawah umur merupakan kelompok rentan (vulnerable group) yang secara psikologis belum memiliki kemampuan penuh untuk menghadapi ancaman, tekanan, maupun relasi kuasa yang timpang. Dalam kultur pesantren, santri dididik untuk menghormati dan patuh kepada kiai atau pengasuh sebagai bagian dari pendidikan moral. Namun relasi tersebut dapat berubah menjadi alat dominasi apabila disalahgunakan oleh oknum tertentu. “Dalam perspektif hukum dan kriminologi, kondisi demikian dikenal sebagai relasi subordinatif, yakni hubungan yang menempatkan korban pada posisi tidak berdaya karena adanya ketimpangan kekuasaan maupun pengaruh psikologis,” jelasnya. Ia menilai kondisi tersebut kerap membuat korban memilih diam karena takut, malu, atau merasa tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Padahal, dampak kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya melukai fisik korban, tetapi juga merusak kesehatan mental, psikologis, hingga masa depan sosial korban. Sandhya menegaskan, perlindungan anak merupakan constitutional obligation atau kewajiban konstitusional negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyebut setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial. Karena itu, menurutnya, maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi ujian bagi negara dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan. Sandhya yang juga merupakan Managing Partner Jakarta Law Office menilai reformasi sistem pengawasan terhadap lembaga pendidikan, khususnya pondok pesantren, perlu segera dilakukan agar kasus serupa tidak terus berulang. Ia mengusulkan sejumlah langkah konkret, di antaranya pengetatan syarat izin operasional pesantren, evaluasi berkala terhadap lembaga pendidikan yang telah mengantongi izin, pengawasan rutin dan inspeksi mendadak oleh dinas terkait serta lembaga perlindungan anak, hingga standarisasi sistem pengawasan internal terhadap santri. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pembatasan interaksi yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan relasi kuasa antara tenaga pendidik dan santri, penyediaan mekanisme pengaduan yang aman bagi korban, serta pemberian sanksi administratif maupun pidana terhadap pihak yang lalai. Menurutnya, di tengah upaya menuju Indonesia Emas 2045 dan bonus demografi, perlindungan terhadap anak harus menjadi perhatian bersama seluruh elemen bangsa. Lingkungan pendidikan, kata dia, harus tetap menjadi ruang aman bagi pembentukan karakter dan masa depan generasi muda. “Perlindungan anak tidak cukup dilakukan ketika suatu kasus telah menjadi perhatian publik. Yang dibutuhkan adalah langkah pencegahan, pengawasan berkelanjutan, dan sistem perlindungan yang benar-benar efektif di lingkungan pendidikan,” ujarnya. “Ketika anak kehilangan rasa aman dalam proses pendidikannya, maka yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan korban, tetapi juga masa depan bangsa,” tutup Sandhya. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• Mei 8, 2026
• 0 Comments

Ricuh Face Off UFC 328, Khamzat Chimaev Tendang Sean Strickland di Atas Panggung

INDOPOS-Ajang face off jelang UFC 328 memanas setelah petarung kelas menengah Khamzat Chimaev terlibat insiden dengan Sean Strickland. Dalam video yang viral di media sosial, Chimaev terlihat menendang ke arah Strickland saat keduanya menjalani sesi staredown di atas panggung. Situasi sempat memanas dan membuat petugas keamanan serta official UFC langsung turun tangan untuk memisahkan kedua petarung. Insiden itu terjadi di hadapan Presiden UFC Dana White dan para penonton yang memadati arena konferensi pers UFC 328. Ketegangan disebut sudah terasa sejak awal face off dimulai, ketika kedua petarung saling menatap tajam dan melontarkan provokasi. Video kericuhan tersebut langsung ramai diperbincangkan penggemar MMA. Banyak netizen menilai duel antara Chimaev dan Strickland bakal berlangsung panas jika benar-benar terjadi di oktagon. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari UFC terkait kemungkinan sanksi atas aksi tendangan tersebut. Namun momen itu sukses membuat UFC 328 semakin jadi sorotan publik dunia MMA.

Continue reading

• INDOPOS
• Mei 8, 2026
• 0 Comments

Prabowo Menginjakkan Kaki di Filipina, Apa Saja Agendanya?

INDOPOS–Presiden RI Prabowo Subianto kembali pergi ke luar negeri. Kali ini, Prabowo berkunjung ke Filipina dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang berlangsung pada 7-8 Mei 2026. Ketika tiba di Bandara Benito Ebuen Airbase, Cebu, Filipina pada Kamis (7/5/2026), Prabowo tampak didampingi oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Seskab Letkol TNI Teddy Indra Wijaya. Saat mendarat, Prabowo disambut tarian khas Filipina yang diiringi marching band serta pasukan jajar kehormatan yang berbaris rapi lengkap dengan seragam dan atribut resmi. Baca juga: Prabowo Ajak Brunei, Malaysia, dan Filipina Responsif ke Kebutuhan Warga Prabowo turut disambut langsung pejabat Filipina yakni Gen (Ret) Eduardo Oban, National Security Adviser of the Philippines. Menariknya, Prabowo ternyata dijemput oleh Maung MV3 Garuda Limousine, mobil yang biasa dia pakai di Indonesia. Ini merupakan kali pertama Prabowo menaiki kendaraan buatan dalam negeri ketika berkunjung ke luar negeri. Soroti Ketahanan Energi Prabowo mendapat kesempatan untuk menyampaikan pidatonya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA. Prabowo menyoroti isu ketahanan energi sebagai tantangan utama yang mendesak untuk dihadapi bersama. Prabowo menyampaikan, tekanan global yang meningkat, serta ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah membuat isu energi bukan lagi sekadar tantangan jangka panjang, melainkan kebutuhan yang harus segera direspons. “Ketahanan energi adalah salah satu isu penting yang kita hadapi saat ini. Dengan meningkatnya tekanan global dan ketidakstabilan di Timur Tengah, ini bukan lagi masalah jangka panjang, melainkan masalah mendesak,” ujar Prabowo. Baca juga: Prabowo Tantang Transisi ASEAN ke Energi Terbarukan: Apakah kita Siap? Prabowo menjelaskan, kawasan BIMP-EAGA memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan Menurutnya, tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, hingga lahan subur belum dimanfaatkan secara optimal di kawasan BIMP-EAGA. Lalu, Prabowo mempertanyakan kesiapan negara-negara anggota untuk memanfaatkan potensi tersebut demi memenuhi kebutuhan kawasan sekaligus mendukung transisi energi ASEAN. “Pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk bertindak berdasarkan potensi tersebut. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan subregional kita, tetapi juga untuk berkontribusi pada transisi energi ASEAN,” tuturnya. Kembangkan Energi Surya Selanjutnya, Prabowo mendorong langkah konkret untuk mempercepat pengembangan energi bersih di kawasan.

Continue reading

• INDOPOS
• Mei 7, 2026
• 0 Comments

‎Sahroni Kritik Keras Dishub DKI soal Kemacetan dan Parkir Liar Blok M: Kalau Tak Mampu, Ganti Saja Kadishub

‎INDOPOS-Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni melontarkan kritik keras terhadap penanganan kemacetan dan parkir liar oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Kritik itu disampaikan setelah ia melihat langsung kondisi semrawut di kawasan Blok M hingga depan gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan. ‎ ‎Menurut Sahroni, kondisi parkir liar yang memakan badan jalan menunjukkan lemahnya penataan lalu lintas oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ia bahkan meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak asal menunjuk pejabat di lingkungan Dishub. ‎ ‎“Jangan asal tunjuk pejabat di Dishub yang tidak punya kemampuan bekerja. Harus benar-benar orang yang mampu menangani kemacetan Jakarta,” kata Sahroni, Kamis (7/5/2026). ‎ ‎Ia juga meminta evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Perhubungan dan wakilnya dilakukan secara rutin setiap bulan. Jika tidak ada perubahan signifikan dalam penanganan kemacetan, Sahroni menilai pejabat terkait sebaiknya segera diganti. ‎ ‎“Kalau perlu evaluasi tiap bulan. Kalau tidak ada perbaikan penanganan macet, ganti saja kepala dinas dan wakilnya. Cari yang benar-benar kompeten,” tegasnya. ‎Sorotan Sahroni muncul setelah viral video dan laporan masyarakat mengenai kondisi parkir semrawut di kawasan kuliner Blok M pada malam hari. ‎ Sejumlah kendaraan pengunjung disebut parkir hingga memakan badan jalan, bahkan sampai ke area depan gedung Kejaksaan Agung RI. ‎ ‎Kondisi tersebut dinilai mengganggu arus lalu lintas dan menambah kemacetan di kawasan yang memang dikenal padat aktivitas pada malam hari. ‎ ‎Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, Bernad Pasaribu sebelumnya menyebut area kuliner kaki lima di Blok M memang merupakan wilayah parkir binaan Dishub. Namun ia mengakui penempatan kendaraan tidak seharusnya meluas hingga depan kantor pemerintahan. ‎ ‎Sahroni pun mendesak Ditlantas Polda Metro Jaya bersama Dishub DKI segera turun melakukan penertiban menyeluruh. ‎ ‎“Walaupun Blok M dikenal sebagai pusat kuliner dan perputaran ekonominya tinggi, tetap tidak boleh dibiarkan semrawut seperti ini. Parkir sampai memakan badan jalan, bahkan sampai ke depan instansi vital seperti Kejagung, ini jelas harus ditertibkan,” ujarnya. ‎ ‎Selain kemacetan, Sahroni juga menyoroti dugaan maraknya praktik parkir liar dengan tarif yang dianggap memberatkan masyarakat. ‎ ‎“Jangan sampai orang datang menikmati kuliner malah dipalak parkir. Ini merusak wajah kawasan itu sendiri,” tandasnya.

Continue reading

• INDOPOS
• Mei 7, 2026
• 0 Comments

Pengamat Kebijakan Publik Soroti Dominasi Alumni STPDN/IPDN di Dishub DKI

INDOPOS-Pengamat kebijakan publik, Ali Husen, menyoroti komposisi pejabat di Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta yang disebut didominasi alumni STPDN/IPDN. Sorotan itu muncul karena posisi Kepala Dinas Perhubungan dan Wakil Kepala Dinas Perhubungan disebut sama-sama berasal dari latar belakang kepamongprajaan. Menurut Ali Husen, dinas teknis seperti Dishub seharusnya dipimpin figur yang memiliki kompetensi khusus di bidang transportasi dan manajemen lalu lintas perkotaan. Ia menilai penempatan pejabat dari jalur pemerintahan umum berpotensi membuat penanganan masalah transportasi di Jakarta kurang maksimal. “Jakarta menghadapi persoalan kemacetan yang kompleks. Karena itu dibutuhkan pejabat yang benar-benar memahami teknis transportasi, rekayasa lalu lintas, hingga pengembangan transportasi publik,” ujar Ali Husen. Ia juga menyoroti adanya anggapan mengenai dominasi alumni STPDN/IPDN di lingkungan eksekutif Pemprov DKI Jakarta yang merambah ke sejumlah dinas teknis. Menurutnya, pola penempatan jabatan sebaiknya lebih mengutamakan kompetensi dibanding kedekatan jalur birokrasi. Meski begitu, Ali Husen menegaskan bahwa kritik tersebut bukan ditujukan kepada individu tertentu maupun seluruh alumni IPDN. Ia menilai lulusan kepamongprajaan tetap memiliki kemampuan administrasi pemerintahan yang baik, namun perlu disesuaikan dengan kebutuhan jabatan. “Bukan berarti alumni IPDN tidak mampu. Tetapi untuk dinas yang sangat teknis seperti perhubungan, idealnya dipimpin orang yang memang punya keahlian dan pengalaman di sektor transportasi,” katanya. Ia berharap Pemprov DKI Jakarta ke depan lebih mengedepankan sistem merit dan seleksi berbasis kompetensi dalam menentukan pejabat strategis, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan penanganan kemacetan ibu kota.

Continue reading

• INDOPOS
• Mei 6, 2026
• 0 Comments

Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,59% di Awal 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi Penopang Utama

INDOPOS-Jakarta – Perekonomian Provinsi DKI Jakarta pada triwulan I 2026 tercatat tetap tumbuh kuat. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Jakarta tumbuh sebesar 5,59 persen (year-on-year/yoy), sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen (yoy). Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, mengatakan dengan kontribusi sebesar 16,67 persen terhadap perekonomian nasional, Jakarta masih mempertahankan perannya sebagai pusat ekonomi terbesar di Indonesia. “Kinerja positif ini didorong oleh permintaan domestik yang tetap solid, investasi yang terus tumbuh, serta kinerja lapangan usaha utama seperti perdagangan, informasi dan komunikasi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum,” ujar Iwan, pada acara Bincang Bareng Media, di Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026). Menurut Iwan, dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,72 persen (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,51 persen (yoy). Peningkatan ini didorong oleh momentum periode panjang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Ramadan dan Idulfitri, Imlek, serta Nyepi. Selain itu, berbagai event besar turut mendorong aktivitas konsumsi masyarakat. “Daya beli masyarakat juga tetap terjaga, didukung oleh kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta, penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR), serta berbagai insentif dari pemerintah,” ujarnya. Sementara itu, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh positif sebesar 4,71 persen (yoy), ditopang oleh keberlanjutan proyek-proyek strategis pemerintah maupun swasta yang bersifat multitahun. Konsumsi pemerintah juga tumbuh sebesar 4,22 persen (yoy), meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya akibat masih terbatasnya realisasi belanja daerah di awal tahun. Sedangkan dari sektor eksternal, Iwan menyebut ekspor barang dan jasa mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 8,98 persen (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 7,62 persen (yoy), mencerminkan aktivitas perdagangan Jakarta yang tetap kuat di tengah dinamika global. “Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Jakarta terutama ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh 6,71 persen (yoy),” kata Iwan. “Selain itu, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 10,84 persen (yoy), meningkat dari 8,40 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya,” sambungnya. Sektor informasi dan komunikasi juga menunjukkan kinerja solid dengan pertumbuhan 6,33 persen (yoy), seiring tingginya kebutuhan layanan digital, komunikasi, serta transaksi berbasis aplikasi di Jakarta sebagai pusat bisnis dan jasa. Iwan menagatakan, kedepan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas serta mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Langkah strategis yang akan dilakukan meliputi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), perluasan digitalisasi sistem pembayaran, penguatan investasi dan sektor produktif, serta pengembangan sumber pertumbuhan baru berbasis ekonomi kreatif. Lebih lanjut Iwan menjelaskan bahwa dalam upaya tersebut, Bank Indonesia juga mendorong penguatan ekonomi kreatif melalui penyelenggaraan Jakarta Youth Film Festival (JYFF) 2026 sebagai bagian dari rangkaian Jakarta Economic Forum (JEF) dan Jakarta Kreatif Festival (JKF). “Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif Jakarta serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan menuju kota global yang berdaya saing,” pungkasnya.

Continue reading

• INDOPOS
• Mei 6, 2026
• 0 Comments

‎Advokat Komaruzzaman Kecewa, Direktur Utama PT BDP Dinilai Menghindar, Siap Tempuh Jalur Hukum

‎INDOPOS–Jakarta Barat – Advokat Komaruzzaman, S.H., M.H., menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Direktur Utama PT BDP yang dinilai menghindar saat hendak ditemui. Komaruzzaman yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Pusat Masyarakat Pendukung Gibran (DPP MPG) menegaskan pihaknya siap menempuh upaya hukum, baik secara perdata maupun pidana. ‎ ‎Peristiwa tersebut terjadi saat awak media melintas di kawasan Jalan Taman Pelem Lestari Blok Z, Cengkareng Barat, pada 27 April 2026 sekitar pukul 10.15 WIB. Saat itu, Komaruzzaman terlihat terlibat perbincangan serius di lobi kantor PT BDP. ‎ ‎Kepada awak media, Komaruzzaman menjelaskan bahwa dirinya datang sebagai kuasa hukum PT RJSM untuk bertemu pimpinan PT BDP. Namun, pihak perusahaan disebut tidak memberikan respons dan terkesan menghindar tanpa alasan jelas. ‎ ‎Menurutnya, kliennya sebelumnya telah melayangkan dua kali somasi kepada PT BDP. Persoalan ini bermula dari hubungan kerja sama yang awalnya berjalan baik antara kedua belah pihak. ‎“Klien kami diminta membantu dana talangan untuk pembayaran gaji karyawan PT BDP melalui sistem payroll. Kesepakatan kerja sama dibuat pada 26 Februari 2025, di mana PT BDP berkewajiban mengembalikan dana pokok ditambah management fee sebesar 8 persen dan PPN,” jelasnya. ‎ ‎Kerja sama tersebut berjalan lancar selama tiga bulan. Namun, permasalahan muncul pada periode pembayaran gaji karyawan bulan Juni 2025. PT BDP mengajukan data sebanyak 112 karyawan dengan total gaji sebesar Rp741.945.000. ‎ ‎Pada 1 Juli 2025, klien Komaruzzaman telah melakukan pembayaran. Namun, pembayaran tersebut dilakukan ke rekening perusahaan PT BDP, bukan langsung ke rekening masing-masing karyawan sebagaimana praktik sebelumnya. ‎ ‎“Ketika klien kami meminta bukti pembayaran gaji ke masing-masing karyawan, pihak PT BDP menolak memberikan data tersebut,” ungkapnya. ‎ ‎Lebih lanjut, setelah 30 hari, saat kliennya menagih pengembalian dana beserta management fee, pihak PT BDP disebut tidak memberikan respons. Bahkan, upaya komunikasi kepada direktur utama perusahaan tersebut tidak mendapat tanggapan. ‎ ‎“Sudah hampir satu tahun kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Kami masih mengedepankan itikad baik untuk musyawarah, namun pihak mereka justru menghindar,” tegasnya. ‎ ‎Atas kondisi tersebut, Komaruzzaman memastikan pihaknya akan segera mengambil langkah hukum. ‎ ‎“Jika tidak ada penyelesaian secara baik, kami akan menempuh jalur hukum, baik perdata maupun pidana,” pungkasnya.

Continue reading

• INDOPOS
• Mei 4, 2026
• 0 Comments

Tommy Nicson: Pemerintahan Prabowo Tunjukkan Kepemimpinan Tegas dan Berorientasi pada Kepentingan Nasional

INDOPOS-Jakarta – Ketua Umum Prabowonomic, Tommy Nicson, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini menunjukkan kualitas kepemimpinan yang tegas, terukur, dan berorientasi kuat pada kepentingan nasional. Sejak dilantik, berbagai kebijakan yang diambil dinilai konsisten dalam memperkuat kedaulatan negara, menjaga stabilitas politik, serta mempercepat pembangunan nasional. Menurut Tommy, gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang lugas dan berani dalam mengambil keputusan strategis menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. “Presiden Prabowo menunjukkan karakter kepemimpinan yang kuat, dengan keberanian mengambil langkah-langkah strategis demi kepentingan bangsa. Ini menjadi fondasi penting untuk menjawab berbagai tantangan global saat ini,” ujar Tommy, dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2026). Ia menjelaskan, dari sisi tata kelola pemerintahan, Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo mencerminkan sistem presidensial yang efektif. Penekanan pada koordinasi lintas kementerian serta penempatan figur-figur profesional dan teknokratis di posisi strategis menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengutamakan kompetensi di atas kepentingan politik praktis. “Sistem kerja pemerintahan saat ini menitikberatkan pada kolaborasi, akuntabilitas, dan percepatan eksekusi program-program prioritas,” katanya. Dalam bidang ekonomi, Tommy menyoroti fokus pemerintah pada program-program ekonomi kerakyatan. Program Makan Bergizi Gratis, pengembangan lumbung pangan nasional, hilirisasi industri, hingga penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai sebagai langkah konkret untuk menekan ketimpangan sosial sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan konsep welfare state atau negara kesejahteraan, di mana negara hadir secara langsung untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat sebagai fondasi keadilan sosial. Di sektor pertahanan dan geopolitik, pemerintahan Prabowo juga dinilai berhasil mempertegas posisi Indonesia sebagai negara berdaulat yang disegani di tingkat internasional. Modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), diplomasi pertahanan yang aktif, serta sikap politik luar negeri yang bebas aktif menjadi penguat daya tawar Indonesia di tengah dinamika global. “Pendekatan ini mencerminkan prinsip realisme dalam hubungan internasional, yaitu menempatkan kekuatan dan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dalam menjaga eksistensi negara,” jelas Tommy. Lebih lanjut, ia menilai stabilitas politik dan sosial nasional terus terjaga melalui komunikasi intensif antara pemerintah dengan seluruh elemen bangsa. Pendekatan rekonsiliatif pasca-pemilu, serta pelibatan tokoh lintas agama, budaya, dan generasi muda, dinilai menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga persatuan nasional. Iklim politik dan sosial yang kondusif tersebut, lanjut Tommy, merupakan prasyarat utama untuk memastikan pembangunan dan investasi dapat berjalan optimal. Dengan berbagai capaian awal yang telah terlihat, Tommy menegaskan bahwa model pemerintahan Presiden Prabowo layak untuk terus didukung dan dipertahankan. Konsistensi kebijakan, keberpihakan kepada rakyat kecil, serta ketegasan dalam menjaga kedaulatan negara dinilai sebagai fondasi penting bagi masa depan Indonesia. Sebagai contoh nyata, Tommy menyoroti implementasi Program Makan Bergizi Gratis yang mulai berjalan di berbagai daerah. Program ini tidak hanya bertujuan mengatasi stunting dan malnutrisi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas melalui pelibatan petani, peternak, dan pelaku UMKM di sektor penyediaan makanan. “Ketika negara hadir memastikan gizi anak-anak bangsa, yang dibangun bukan hanya kesehatan hari ini, tetapi juga kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, pemerintahan yang saat ini berada di jalur yang tepat harus terus dikawal dan didukung bersama,” pungkasnya. (***)

Continue reading