• INDOPOS
• April 26, 2026
• 0 Comments

Pemilik Lexus Beli Cash Akan Laporkan BFI Finance ke OJK Usai Insiden Perampasan Debt Collector

INDOPOS-Kasus dugaan upaya perampasan mobil mewah oleh debt collector BFI Finance di Surabaya berbuntut panjang. Pemilik Lexus RX350 senilai Rp 1,3 miliar, Andy Pratomo, berencana melaporkan perusahaan leasing milik konglomerat Jerry Ng tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setelah didatangi penagih utang yang diduga bertindak arogan. Sebelumnya, kasus ini juga telah dilaporkan ke polisi karena dinilai memiliki unsur pidana. Andy, warga Mojoklanggru Wetan, Surabaya, melalui kuasa hukumnya Ronald Talaway menhelskan pihaknya akan membawa kasus ini ke OJK dan mendorong pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan terkait. “Bicara mengenai kerugian baik materiil maupun immateriil tentunya klien kami akan menempuh jalur gugatan perdata dan tidak hanya itu agar kejadian serupa tidak terjadi lagi tentunya kami akan berkoordinasi dengan OJK maupun satgas PASTI, serta lembaga perlindungan konsumen agar dapat mempertimbangkan melakukan pencabutan izin usaha demi keamanan masyarakat,” pungkasnya. Sebelumnya, pihak Andy telah melaporkan pihak leasing ke Polrestabes Surabaya dengan nomor TBL/B/1416/XII/2025/SPKT. “Perbuatan memaksa ingin merampas mobil yang sudah lunas tentunya dapat dikategorikan sebagai kejahatan perbuatan tidak menyenangkan, karena berdasarkan Pasal 448 KUHP (yang baru) disebutkan ‘memaksa’ adalah unsur yang dominan dalam delik pidana tersebut,” katanya, Kamis (23/4). Peristiwa ini bermula pada 4 November 2025, ketika sejumlah debt collector mendatangi rumah Andy dengan dalih adanya tunggakan cicilan. Andy menegaskan mobil tersebut dibeli secara cash pada September 2025 di Jakarta dan dilengkapi dokumen sah. “Semua bukti pembayaran, kuitansi, BPKB, hingga faktur asli saya pegang. Tapi mereka ngotot dan berteriak di depan rumah sampai tetangga keluar semua,” ujar Andy. Keributan sempat dibawa ke Polsek Mulyorejo. Di sana, pihak leasing menunjukkan fotokopi dokumen dan sertifikat fidusia namun atas nama orang lain. Kejanggalan juga terlihat dari perbedaan tipe kendaraan, di mana dalam berkas tercantum Lexus RX250, sedangkan milik Andy adalah Lexus RX350. “Besoknya kami uji di Samsat Manyar Kertoarjo. Hasilnya telak, pihak Samsat menyatakan fisik dan surat-surat saya sah dan asli,” jelas Andy. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• April 25, 2026
• 0 Comments

Universitas Borobudur Sukses Gelar Konferensi Internasional ICLSSEE 2026, Perkuat Kolaborasi Global

INDOPOS-Universitas Borobudur kembali menunjukkan eksistensinya di kancah internasional dengan sukses menyelenggarakan International Conference on Law, Social Sciences, Education, and Engineering (ICLSSEE) 2026. Acara bergengsi yang merupakan hasil kolaborasi solid antara Universitas Borobudur dan Meira Visi Persada ini menjadi wadah strategis bagi para akademisi serta praktisi untuk berbagi inovasi dan hasil penelitian terbaru. Prosesi pembukaan berlangsung khidmat, diawali dengan sambutan hangat dari Meida Rachmawati, SE, MM, MH, PhD selaku Ketua Meira Visi Persada. Dilanjutkan dengan sambutan Direktur Program Pascasarjana Universitas Borobudur, Prof. Dr. Faisal Santiago, SH., MM., yang menekankan pentingnya integrasi ilmu pengetahuan dalam menghadapi tantangan global, sebelum akhirnya konferensi dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Borobudur, Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc untuk menandai dimulainya rangkaian diskusi ilmiah tingkat dunia. Dengan keberhasilan penyelenggaraan konferensi sebelumnya, termasuk ICLSSEE 2021, MIC 2021, ICLSSEE 2022, MIC 2022, ICLSSEE 2023, MIC 2023, ICLSSEE 2024, MIC 2024, ICLSSEE 2025, dan MIC 2025, ICLSSEE 2026 kembali hadir dan berupaya untuk lebih memperkaya diskursus akademis dengan mempromosikan solusi inovatif, inklusif, dan berkelanjutan yang menangani isu-isu global kontemporer. Pembicara utama dalam ICLSSEE 2026 adalah Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si., M.I.Kom – Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Prof. Gary I. Lilienthal, Ph.D. dari Universitas Hukum NALSAR, India. Turut mengambil peran strategis sebagai pembicara, Dr. Roma Nova Cahjati Poetry, SE., MAB., Ketua Program Studi dan dosen Magister Manajemen Universitas Borobudur, mewakili Indonesia di forum akademik internasional. Dalam pemaparannya, beliau memberikan perspektif mendalam mengenai isu-isu terkini yang relevan dengan tema konferensi, yaitu “Navigating Global Change: Diversity, Equity, Inclusion, and Sustainability” sekaligus memperkuat posisi Universitas Borobudur sebagai institusi yang berkontribusi aktif dalam diskursus ilmiah global. Antusiasme peserta pada ICLSSEE 2026 terlihat sangat tinggi, yang terbukti dengan kehadiran sekitar 210 presenter yang memaparkan hasil penelitian mereka dalam sesi paralel. Para peserta tersebut berasal dari berbagai institusi mancanegara dan mencakup beragam disiplin ilmu, mulai dari hukum, ilmu sosial, pendidikan, di mana diskusi yang terbangun diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi dan solusi konkret bagi permasalahan di bidang terkait. Secara keseluruhan, ICLSSEE 2026 telah berhasil menyediakan platform bagi para peneliti, pendidik, dan praktisi di seluruh dunia untuk bersinergi dan membangun jembatan kolaborasi yang berkelanjutan antar lembaga pendidikan di masa depan. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• April 25, 2026
• 0 Comments

‎Urgensitas Konektivitas Tol Malang-Blitar dengan Jalan Lintas Selatan, Ketua PPI : Exit Tol Pagelaran Jadi Keniscayaan

‎INDOPOS-Pagelaran, Malang, – Sejumlah pihak tengah mengusulkan pendapat kritis hasil dari diskusi dari terbatas tentang penting hubungan atau konektivitas (keterhubungan) antara proyek ruas Tol Malang-Kepanjen-Blitar dengan Jalan/Jalur Lintas Selatan. ‎ ‎Diskusi terbatas itu dilakukan di Kecamatan Pagelaran, Jumat (24/04/2026), yang mengkuatirkan nasib masa depan Ibukota Kabupaten Malang, Kepanjen bila Pemerintah Pusat tidak menyerap aspirasi warga terkait exit tol yang direncanakan tidak berpihak kepada keberadaan Kepanjen. ‎ ‎Muhlis Ali Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia menyatakan bahwa bagaimana pun keberadaan Ibu Kota Kabupaten Malang, Kepanjen harus dijaga marwahnya terkait masa depannya. ‎ ‎”Kepanjen City saat ini terancam eksistensinya terkait masa depannya bila Ruas Tol Malang-Blitar tidak ramah kepada keberadaan warga Kepanjen. Ini terkait letak dan jumlah exit tol di seputar wilayah Kepanjen mesti memadai,” kata Muhlis Ali. ‎ ‎Muhlis Ali yang juga Founder Graha Yakusa yang berbasis di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang menyatakan Pemkab Malang kini tengah getol membangun keberadaan wilayah selatan Kabupaten Malang. ‎ ‎”Pemkab Malang dan Pemerintah Pusat tengah merampungkan akses arteri Gondanglegi-Bantur untuk kelancaran mobilitas kendaraan, barang dan orang menuju akses Jalur Lintas Selatan. Ini juga semakin memudahkan akses sejumlah objek wisata di kawasan Selatan Malang seperti Balekambang, Pantai Goa Cina, Sendang Biru, Pantai Teluk Asmara, Pantai Ngliyeb,” ungkap Tokoh Masyarakat Malang Selatan. ‎ ‎Muhlis Ali melanjutkan bahwa konektivitas Tol dengan JLS sehingga berdampak terhadap pergerakan ekonomi warga Malang Selatan. ‎ ‎”Konektivitas dua infrastruktur yang telah ditunjang ruas jalan PSN [Proyek Strategis Nasional] Gondanglegi- Bantur, maka exit tol Malang-Blitar mesti ditempatkan agar Kepanjen City tetap bisa eksis termasuk tetap ramai, sehingga 2 exit tol dengan lokasi Pagelaran dan Kepanjen jadi keniscayaan,” ungkap Muhlis Ali. ‎ ‎Exit Tol Pagelaran, kata Muhlis Ali, menjadi penting untuk mendukung konektivitas  Ruas PSN Gondanglegi-Bantur, sehingga Tol dan JLS terkoneksi dengan maksimal. ‎ ‎”Exit Tol Pagelaran mesti dilengkapi dengan Exit Tol Kepanjen agar memberikan ruang Kepanjen City terjaga eksistensinya. Ingat ada Kampus Universitas Brawijaya telah dikembangkan di Desa Telangagung, Kepanjen. Jadi tol exit Kepanjen juga jadi keniscayaan,” ungkap Muhlis Ali. ‎ ‎ ‎*Daya Ungkit Ekonomi Kawasan Malang Selatan* ‎ ‎Bagi siapa pun yang pernah berkendara dari Surabaya menuju pantai selatan Malang, tantangan utamanya selalu sama, kemacetan di persimpangan jalan dan waktu tempuh yang melelahkan. Namun, peta konektivitas di Jawa Timur bersiap menghadapi transformasi besar. Proyek Jalan Tol Malang-Kepanjen kini diproyeksikan menjadi “nadi” baru yang akan menghidupkan potensi ekonomi kawasan Malang Selatan yang selama ini tersembunyi di balik perbukitan. ‎ ‎Proyek infrastruktur sepanjang kurang lebih 30 kilometer ini merupakan kelanjutan strategis dari ruas Tol Pandaan-Malang. Fokus utamanya sederhana namun berdampak luas: membuka isolasi aksesibilitas di wilayah selatan Kabupaten Malang. ‎ ‎Salah satu poin krusial dalam rencana ini adalah penempatan pintu keluar (exit) tol. Muhlis Ali, tokoh masyarakat setempat, menekankan bahwa jika pintu keluar tol direalisasikan di wilayah Pagelaran, hal ini akan mengubah wajah pariwisata daerah tersebut. ‎ ‎”Tol ini akan mempermudah akses wisatawan dari arah utara, seperti Surabaya dan Malang Kota, menuju gugusan pantai selatan yang eksotis,” ujar Muhlis. Kehadiran tol ini diprediksi akan membuat destinasi populer seperti Pantai Balekambang dan Kondang Merak menjadi jauh lebih terjangkau bagi pelancong akhir pekan. ‎ ‎Selama ini, perjalanan dari pusat kota menuju wilayah selatan bisa memakan waktu lebih dari satu jam akibat kepadatan lalu lintas. Dengan adanya tol baru, waktu tempuh tersebut diperkirakan menyusut drastis menjadi hanya 20 hingga 30 menit saja. ‎ ‎Efisiensi ini bukan sekadar soal kenyamanan perjalanan, melainkan juga tentang daya saing ekonomi. Mobilitas barang yang lebih cepat diyakini akan menarik minat investor untuk membangun kawasan industri baru di Malang Selatan. ‎ ‎”Kami berharap pintu keluar tol ini memicu munculnya titik-titik ekonomi baru. Kawasan Kepanjen, Gondanglegi, dan Pagelaran memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru di selatan Malang,” tambah Muhlis. ‎ ‎Salah satu tantangan pembangunan di Malang Raya adalah ketimpangan antara wilayah utara yang industriil dengan wilayah selatan yang agraris. Proyek Tol Malang-Kepanjen hadir sebagai instrumen pemerataan agar kue ekonomi tidak hanya dinikmati oleh penduduk di Malang Utara atau pusat kota saja. ‎ ‎Bagi sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung warga lokal, keberadaan tol ini adalah jawaban atas masalah logistik. “Keberadaan akses tol memperlancar distribusi hasil pertanian dan pangan dari Malang Selatan langsung ke pusat-pusat distribusi besar,” pungkas Muhlis. ‎ ‎Dengan konektivitas yang lebih baik, produk unggulan petani lokal dapat mencapai pasar dalam kondisi lebih segar dan dengan biaya angkut yang lebih rendah, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan di tingkat produsen. ‎ ‎Pembangunan Tol Malang-Kepanjen bukan sekadar proyek beton dan aspal, melainkan harapan bagi ribuan warga untuk masa depan yang lebih terkoneksi. Tantangan…

Continue reading

• INDOPOS
• April 25, 2026
• 0 Comments

‎Hak Merek Sudah Sah, Tapi Segel Tak Dibuka DJKI: Kuasa Hukum PT. MSP Indonesia Kirim Surat Pengaduan ke Presiden dan DPR ‎

INDOPOS–Kuasa Hukum PT. MSP Indonesia Anisa Rahmawati menyampaikan kekecewaannya terhadap Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) DJKI Kementerian Hukum dan Indikasi Geografis terkait surat jawaban Plh. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis DJKI  Ranie Utami Ronie, tertanggal 13 April 2026. Ia mempertanyakan alasan Pihak Gakkum hingga hari ini belum mencabut segel gudang milik PT. MSP Indonesia, padahal permohonan pencabutan segel telah lama. Hal ini disampaikan mengingat  klienya telah dinyatakan menang berdasarkanputusan Komisi Banding DJKI serta terbit sertifikat merk Good Brother Kelas 13 pada 23 Februari 2026. ‎ ‎“Saya gak habis pikir, apa yang ada dalam pikiran Gakkum DJKI hingga saat ini—dua bulan berlalu—tapi belum juga mencabut segel itu. Surat permohonan yang kami ajukan pada tanggal 26 Februari 20206 malah dijawab pihak Dirjen Haki. Pada poin 2 surat jawaban jelas mereka mengakui dengan terbitnya sertifikat merek “GOOD BROTHER” ada hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada PT. MSP INDONESIA sebagai pemilik terdaftar merek “GOOD BROTHER” di kelas 13,’’ ujar Anisa, dari kantor Garuda Adyaksa Lawfirm, Jakarta, Rabu, (22/4/26) ‎ ‎Menurut Anisa, bahwa keputusan Direjen Gakkum bisa ditafsirkan menghambat proses hukum yang seharusnya karena berlawanan dengan putusan Komisi Banding yang berlaku berkekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde)  dan mengikat. Tidak diperlukan lagi mediasi, keterangan ahli mapun proses hukum lainnya. ‎ ‎“Tapi uniknya, mengapa pada poin 3 disebut masih dalam proses meminta pertimbangan hukum kepada Ahli Pidana. Jadi bisa ditafsirkan kondisi tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara status hukum yang telah diakui oleh negara dengan tindakan penegakan hukum yang masih berlangsung. Menjadi ambigu, gitu lo,’’ lanjut Anisa. ‎ ‎Dalam logika hukumnya, bahwa putusan Komisi Banding DJKI Kementerian Hukum dan Indikasi Geografis, seharusnya tidak lepas dari kontribusi dan pertimbangan penyidik, Gakum, sebelum menjadi putusan dalam satu subordinasi kebijakan kementerian. ‎ ‎“Ini kan aneh, dan bikin capek, gitu loh. Seolah Komisi Banding bergerak memutuskan sendiri, gakum sendiri, penyidik sendiri, padahal mereka dalam satu subordinasi Kementerian yang sama, bagaimana kebijakan Gakum harus linear dengan putusan tertinggi Komis Banding? Artinya Gakum harus patuh terhadap putusan Komisi Banding,” tegas  Anisa. ‎ ‎Seperti diketahui, Komisi Banding DJKI telah memenangkan PT. MSP Indonesia sebagai pemilik sah merk Good Brother hingga sertifikat Kelas 13 terbit pada 23 Februari 2026. ‎ ‎Sebelum putusan Komisi Banding, pihak MSP Indonesia selaku terlapor dengan LP Nomor : HKI.7.KI.08.01.01.02.37, yang diajukan Saudara Nalvin tertanggal 27 November 2025. Akibat pelaporan tersebut –meski dalam proses dan belum putusan– sejumlah barang/ produk milik PT. MSP Indonesia di Batam disegel oleh pihak Gakum DJKI. ‎ ‎Demi kepastian hukum, Anisa Rahmawati menyatakan tim hukum akan mengirimkan Surat Permohonan Penegasan Sikap dan Pengaduan atas Kepastian Hukum kepada pihak terkait. Bahwa akibat penyegelan kinerja perusahaan PT. MSP Indonesia menjadi terhambat dan berakibat kerugian materiil imateriil yang tidak sedikit. Sebuah kerugian besar bagi kliennya yang seharusnya tidak perlu terjadi dan mendapat perlindungan hukum. ‎ ‎“Kami hari ini bersurat untuk Permohonan Penegasan Sikap dan Pengaduan atas Kepastian Hukum perlindungan hukum kepada Menteri Hukum dan Indikasi Geografis, kepada Komisi III DPR RI hingga Presiden Prabowo. Kami berharap Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) DJKI dapat mematuhi dan melaksanakan putusan tertingi Komis Banding dan mengikat, terkait  tindakan penyegelan yang dilakukan selama proses penyidikan dan atau pengembalian barang kepada Klien Kami,’’ pungkas Anisa dengan menunjukan bukti surat terkirim. ‎ ‎Sementara itu, mewakili pihak Dirjen Gakum Kementerian Hukum dan Indikasi Geografis belum bisa memberikan klarifikasi, karena sampai berita ini dimuat belum dapat dikonfirmasi.

Continue reading

• INDOPOS
• April 24, 2026
• 0 Comments

‎Korban Penipuan Kerja Diusir Polisi Saat Pertanyakan Kasus, Setahun Laporan Tak Diproses Polres Bekasi

INDOPOS–Bekasi – Nasib pahit dialami korban  penipuan kerja luar negeri yang hingga kini belum mendapat kejelasan hukum. Saat mencoba menanyakan perkembangan laporannya, korban justru  diusir oleh petugas di Polres Metro Bekasi Kota pada Jumat (24/4/2026). Kapolres Bekasi diminta segera menindak anak buahnya yang memperlakukan korban secara tidak baik, dan juga tidak memproses laporan korban sejak setahun lalu. ‎Kasus ini bermula dari laporan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang telah dibuat sejak 2025. Namun, setelah hampir satu tahun berjalan, penanganan perkara dinilai mandek tanpa perkembangan signifikan. ‎Korban, Mariston Manurung, mengungkapkan kekecewaannya karena setiap kali menanyakan kelanjutan kasus, ia hanya mendapat jawaban serupa dari penyidik, yakni masih menunggu gelar perkara. “Sudah hampir satu tahun saya bolak-balik tanya, jawabannya tetap menunggu gelar perkara. Tidak pernah ada kepastian kapan,” ujar Mariston. ‎Ia menyebut penyidik bernama Firmansyah terus memberikan alasan yang sama tanpa kejelasan progres. Kondisi ini membuat korban merasa laporannya seolah jalan di tempat. ‎“Entah sampai kapan harus menunggu. Kalau begini terus, wajar kalau masyarakat berpikir percuma lapor polisi,” tegasnya. Lebih jauh, Mariston mengaku mengalami perlakuan tidak menyenangkan saat kembali mendatangi Polres Metro Bekasi Kota. Bukannya mendapat penjelasan, ia justru diminta meninggalkan lokasi oleh petugas. ‎Kasus yang dialaminya bermula dari pertemuan dengan terduga pelaku berinisial Anggel di kawasan Harapan Indah, Bekasi. Pelaku menjanjikan pekerjaan di luar negeri, seperti Australia dan Hong Kong. ‎Namun kenyataannya, setibanya di Australia, pekerjaan tersebut tidak pernah ada. Korban kemudian dipindahkan ke Korea Selatan, tetapi justru ditangkap oleh pihak imigrasi setempat dan dideportasi. ‎Tidak berhenti di situ, korban juga sempat dibawa ke Makau dan Malaysia tanpa kejelasan pekerjaan. Bahkan, ia mengaku sempat mengalami penyekapan dan terlantar tanpa uang di luar negeri.‎ ‎“Saya sempat terlantar, tidak punya uang. Saya bisa pulang ke Indonesia karena dibantu sesama WNI yang iba,” ungkapnya. ‎Dalam proses hukum, penyidik sempat mempertemukan korban dengan terduga pelaku sebanyak dua kali. Saat itu, pelaku berjanji akan mengganti kerugian korban. Namun hingga kini, janji tersebut belum direalisasikan. Merasa tidak mendapatkan keadilan, korban kini meminta perhatian dari pimpinan tertinggi negara. Ia berharap Kapolri dan Presiden Prabowo Subianto dapat turun tangan agar kasusnya segera diproses. ‎“Saya mohon perhatian Bapak Kapolri dan Bapak Presiden agar kasus ini bisa segera ditindaklanjuti. Saya hanya ingin keadilan,” ujarnya. Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Metro Bekasi Kota belum memberikan keterangan resmi terkait lambannya penanganan kasus tersebut. ‎

Continue reading

• INDOPOS
• April 23, 2026
• 0 Comments

Vidi Galenso Syarief Sukses Raih Predikat Cumlaude Doktor Ilmu Hukum usai Pertahankan Disertasinya di Universitas Jayabaya

INDOPOS-Ing. Ir. H. Vidi Galenso Syarief VDI, S. H., M. H. sukses meraih gelar doktor ilmu hukum. Dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Program Pasca-Sarjana Universitas Jayabaya, Program Doktor Ilmu Hukum, Vidi mendapatlan predikat cumlaude. Untuk diketahui, Vidi merupakan adik pengacara kondang, Prof. Dr. Hj. Elza Syarief, S. H., M. H., CIQnR, CIQaR. Sidang terbuka promosi doktor ilmu hukum itu dilaksanakan, di Gedung Rektorat, Lantai 5, Universitas Jayabaya, Jl. Pulomas Selatan, Kav. 23, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Selasa, 21 April 2026, Selasa, 21 April 2026. Vidi berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Rekonstruksi Kewenangan Negara Dalam Pembebanan Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan Terhadap Investor Tambang Batu Bara”. Disertasinya itu diuji para guru besar yang dipimpin Rektor Universitas Jayabaya Prof. Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S. H., M. Hum. Hasilnya, Vidi dinyatakan lulus dalam sidang tersebut dan berhak menyandang gelar doktor ilmu hukum. Ketua Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) itu memperoleh predikat cumlaude dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,99. “Saudara Vidi adalah doktor ke-502 di Universitas Jayabaya dan ke-157 yang punya nilai cumlaude. IPK-nya adalah 3,99,” ucap Rektor Universitas Jayabaya, Prof. Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S. H., M. Hum. “Saya sebagai rektor mengucapkan selamat dan sampaikan salam kepada keluarga,” lanjut sang rektor. Kepada wartawan, usai acara, Vidi pun membeberkan isi atau inti dari disertasinya tersebut. Ia pun menyebutkan judul disertasinya secara lengkap. Kemudian, Vidi memaparkan bahwa negara sebagai penguasa mempunyai kewenangan dalam mengelola dan mengawasi sumber daya alam. “Tetapi, pada faktanya, sampai saat ini, ada kelemahan, tereduksi hanya sebatas pada perizinian dan administratif,” ujar Vidi. Padahal, kata dia, pertambangan batu bara ini merusak lingkungan yang terbesar. “Dan pemulihan lingkungan tidak menjadi konsentrasi yang harus diutamakan. Padahal, itu adalah amanah yang ada di Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945, baik Pasal 33 maupun Pasal 28H tentang hak konstitusi rakyat dan hidup layak dan sehat,” cetusnya. Ketika ditanya soal, permintaan sang rektor kepada awak media agar menyampaikan ke DPR terkait hasil disertasinya, Vidi mengatakan sebagai berikut. “Memang para pemimpin atau unsur yang ada di negara itu, kebetulan di sini ada hadir juga seorang profesor yang anggota DPR juga, ya, saya harap beliau bisa menyampaikan hasil disertasi kepada wakil rakyat di dewan. Supaya, kewenangan negara ini betul-betul bisa dilaksanakan sesuai dengan amanat konstitusi,” tukasnya. Apa harapannya ke depan? “Harapan depan, kalau hasil disertasi saya ini bisa dilaksanakan oleh negara dan komponennya, maka kita tidak akan mengalami kemiskinan. Rakyat yang ada di sekitar area pertambangan tidak akan mengalami kemiskinan. Dan yang paling penting adalah kerusakan lingkungan hidup yang tidak teratasi karena berbagai hal, yang pada intinya terjadi kesenjangan antara norma yang sudah ada dan penerapan di lapangan,” tegas Vidi. Ia pun menyarankan, negara perlu memperkuat kewenangan konstitusional melalui penerapan polluter pays, strict liability, perluasan tanggung jawab hingga investor, serta penguatan political will. “Dan, perlu dilakukan reformulasi kebijakan minerba dengan menegaskan, negara sebagai ecological guarantor, memperluas tanggung jawab hingga investor, serta memperkuat pengawasan untuk menutup accountability gap,” paparnya. Vidi pun mendapat banyak ucapan selamat (karangan bunga) dari berbagai tokoh. Di antaranya Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S. H., M. M., putra mantan Presiden RI, H. M. Soeharto (H. Hutomo Mandala Putra, S. H.), kakak kandung Vidi, Prof. Dr. Hj. Elza Syarief, S. H., M. H., CIQnR, CIQaR. Para tamu undangan yang hadir tampak khidmat dan serius mengikuti jalannya sidang terbuka tersebut. Mereka yang hadir, teman-teman, kolega serta keluarga Vidi pun ikut mengucapkan selamat. Sebagai informasi, yang bertindak sebagai promotor dan ko-promotor Vidi dalam sidang terbuka promosi doktor ilmu hukum ini adalah Dr. H. Atma Suganda, S. H., M. H. dan Prof. Dr. Yuhelson, S. H., M. H., M. Kn. Pada kesempatan sidang terbuka/promosinya itu, Dr. Vidi juga meluncurkan buku ber-ISBN terkait dengan disertasinya. Buku tersebut berjudul “Negara, Investor, dan Keadilan Ekologis, Rekonstruksi Tanggung Jawab Lingkungan Dalam Pertambangan Batu Bara”. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• April 23, 2026
• 0 Comments

Ini Daftar Nama Siswa Lolos Seleksi Tahap II SMA Unggul Garuda

INDOPOS-Pengumuman hasil seleksi Tahap II (Tes CAT) SMA Unggul Garuda Baru telah resmi dirilis pada April 2026, di mana peserta dapat mengecek status kelulusan melalui akun masing-masing di Instagram @sekolahgaruda.ri dan situs resmi smaunggulgaruda.id. Program sekolah unggulan ini merupakan inisiatif nasional yang diluncurkan di 16 titik untuk mendukung Generasi Emas 2045.  Nama peserta lolos tahap 2 garuda SMA Unggul Garuda Baru +4 Berikut adalah ringkasan informasi terkait Sekolah Garuda: Pengumuman Seleksi Siswa (PPDB): Hasil seleksi Tahap 1 dan Tahap 2 (Tes CAT) dapat dipantau langsung melalui akun pendaftar di laman resmi SMA Unggul Garuda Baru. Seleksi Guru: Pengumuman seleksi PPPK JF Guru untuk SMA Unggul Garuda Baru dilakukan secara berkala melalui kemdiktisaintek.go.id. Tentang Sekolah: Sekolah Garuda merupakan program unggulan pemerintah yang diluncurkan serentak untuk menghadirkan pendidikan berstandar internasional, yang saat ini mencakup 12 sekolah transformasi. Informasi Lebih Lanjut: Pantau Instagram @sekolahgaruda.ri untuk kabar terbaru. 

Continue reading

• INDOPOS
• April 23, 2026
• 0 Comments

‎ASN DKI Disorot, Rangkap Jabatan di Lembaga Non Struktural Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

INDOPOS-Jakarta — Maraknya pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua atau pimpinan lembaga non struktural menuai sorotan. Secara hukum, ASN memang dilarang menduduki jabatan di organisasi non struktural yang menerima anggaran atau dana hibah dari pemerintah. Larangan ini bertujuan mencegah konflik kepentingan serta menjaga profesionalisme dalam pelayanan publik. ‎Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS serta PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Kedua aturan ini menegaskan pentingnya netralitas dan fokus ASN dalam menjalankan tugas negara. Ketua Seniman Intelektual Betawi (SIB), Tahyudin Aditya, menilai langkah ASN yang mencoba merangkap jabatan di lembaga non struktural berpotensi melanggar aturan. ‎“Kalau pejabat ASN merangkap jabatan di instansi non struktural yang mendapat anggaran atau dana hibah pemerintah, itu jelas melanggar prinsip dan ketentuan yang ada. Jangan sampai aturan ditabrak,” ujarnya. Ia menegaskan, ASN seharusnya fokus pada tugas pelayanan publik dan tidak mengambil peran tambahan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Terlebih jika organisasi tersebut mengelola dana hibah pemerintah, risiko penyalahgunaan wewenang menjadi semakin besar. Meski terdapat dinamika regulasi, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, prinsip dasar netralitas dan profesionalitas ASN tetap harus menjadi acuan utama. Tahyudin pun mengingatkan agar seluruh pihak mematuhi regulasi yang berlaku. “ASN harus jadi contoh. Jangan sampai jabatan publik dimanfaatkan untuk kepentingan lain,” tegasnya. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• April 21, 2026
• 0 Comments

Maknai Perjuangan Emansipasi, Desainer Migi Rihasalay Bersama Sosialita Wanita Hebat Rayakan Hari RA Kartini

INDOPOS: Dalam rangka melanjurkan semangat perjuangan Ibu RA Kartini, desainer Migi Rihasalay bersama  kolega sejumlah wanita tangguh merayakanya di Tugu Kunstkring Paleis di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/4). Perkumpulan sosialita wanita hebat ini saling bertukar informasi soal bisnis, masalah sosial, sekaligus memaknai semangat emansipasi sesuai keahlian masing-masing. ‎ ‎”Saya senang banget, di hari istimewa ini bisa berkumpul dengan teman-teman inspiratif untuk banyak hal,” ujar perancang busana tematik Migi Rihasalay di Jakarta bertepatan dengan perayaan Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April. Para wanita hebat dan cantik tersebut berkumpul di Kunstkring dengan mengenakan kebaya yang merupakan cirikhas perayaan Hari Kartini. ‎ ‎Migi melanjutkan bahwa sebagian besar yang hadir pada acara tersebut merupakan sosialita yang members Lavender dan Sweet Lady, termasuk wanita istimewa Lianjel atau Lian Juwita. “Momen ini dirayakan untuk mengenang perjuangan RA Kartini dalam memperjuangkan pendidikan dan kesetaraan gender bagi perempuan Indonesia,” lanjut Migi didampingi putri cantiknya berwajah indo bernama Kinikita James. ‎ ‎Menurutnya perayaan ini dikemas dalam acara sederhana tapi penuh makna, termasuk membahas masalah sosial untuk membantu sesama. “Acarqnya cuma makan bersama, berbagi cerita, bertukar relasi untuk bisnis, dan saling menguatkan bahwa kita wanita Indonesia, memiliki hak dan keberanian untuk belajar, mandiri dan berpendidikan,” tandas Migi yang namanya makin berkisar di dunia fashion. ‎ ‎Menurutnya, Hari Kartini menjadi simbol keberanian, pendidikan, dan hak-hak perempuan Indonesia. Momen ini merupakan peringatan emansipasi wanita dan penghormatan terhadap perjuangan RA Kartini. “Kartini’s Day  yaitu peringatan nasional Indonesia setiap tanggal 21 April untuk menghormati kelahiran dan jasa Ibu Kartini sebagai tokoh emansipasi wanita,” papar Migi. ‎ <span;>‎Harapan Migi dengan pertemuan para sosialita  ini, mengajak kaum perempuan  bisa terus mempertahankan simbolik  Kartini. “Bahwasanya perempuan memiliki hak kebebasan untuk kemandirian, berkarya, berkarir, bahkan mengerjakan tugas tugas sebagai seorang wanita sekaligus menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai wanita, termasuk menjadi seorang ibu,” tandas Migi.

Continue reading

• INDOPOS
• April 21, 2026
• 0 Comments

Ketua DPP MPG Purwoko Kritik Kinerja BKP, Soroti Lemahnya Komunikasi Pemerintah Hadapi Gelombang Kritik

INDOPOS-‎Di tengah derasnya kritik yang diarahkan kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sorotan kini tertuju pada peran Badan Komunikasi Pemerintah (BKP). Sejauh ini dinilai belum menjalankan fungsinya secara optimal. ‎ ‎Sejumlah pengamat dan kelompok oposisi belakangan semakin intens melontarkan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. ‎ ‎Namun, di sisi lain, respons resmi yang diharapkan mampu menjernihkan situasi justru dinilai minim. ‎ ‎Kondisi ini memunculkan kesan adanya kekosongan komunikasi publik dari pemerintah. ‎Ketua DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) bidang komunikasi, Purwoko, menilai bahwa BKP seharusnya menjadi ujung tombak dalam mengelola arus informasi dan menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan publik. Menurutnya, lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam meredam polemik yang berkembang. ‎ ‎“Dalam situasi seperti sekarang, komunikasi yang jelas, terbuka, dan cepat sangat dibutuhkan. BKP seharusnya hadir untuk menjelaskan berbagai isu secara jernih agar tidak berkembang menjadi opini liar,” ujar Purwoko. ‎ ‎Ia menegaskan bahwa kritik dari pengamat maupun oposisi merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, tanpa adanya respons yang memadai dari pemerintah, kritik tersebut berpotensi berkembang menjadi persepsi negatif yang meluas di masyarakat. ‎ ‎Lebih jauh, Purwoko menyayangkan sikap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam komunikasi publik namun dinilai tidak aktif menghadapi dinamika yang ada. Ia bahkan menyinggung adanya kesan bahwa sebagian pejabat terkait justru menghindar dari tanggung jawabnya. ‎ ‎“Jangan sampai muncul kesan sembunyi dari masalah, apalagi sampai dianggap hanya menerima gaji tanpa bekerja maksimal. Jika memang tidak mampu menjalankan tugas, seharusnya berani mengambil sikap untuk mundur,” tegasnya. ‎Menurutnya, pemerintah saat ini membutuhkan tim komunikasi yang tidak hanya mampu menyusun narasi, tetapi juga sigap merespons isu dan berani berdialog dengan berbagai pihak, termasuk mereka yang kritis. ‎Dalam kesempatan itu, Purwoko juga menyampaikan kesiapan MPG untuk turut berperan apabila dibutuhkan. Ia mengatakan, jaringan kader MPG yang tersebar di berbagai daerah telah terbiasa menghadapi persoalan langsung di tengah masyarakat dan memiliki kemampuan untuk menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan publik. ‎“MPG siap menjadi bagian dari solusi. Kami memiliki kader di lapangan yang memahami dinamika masyarakat dan mampu menjalin komunikasi yang konstruktif, termasuk dengan pihak oposisi,” ujarnya. ‎Ia berharap ke depan pemerintah dapat memperkuat strategi komunikasi publiknya agar setiap kebijakan yang diambil tidak hanya dipahami secara utuh oleh masyarakat, tetapi juga mampu meminimalisir kesalahpahaman yang berpotensi memicu polemik. ‎Di tengah iklim politik yang dinamis, komunikasi yang efektif dinilai menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. ‎

Continue reading