INDOPOS-‎Di tengah derasnya kritik yang diarahkan kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sorotan kini tertuju pada peran Badan Komunikasi Pemerintah (BKP). Sejauh ini dinilai belum menjalankan fungsinya secara optimal.
‎
‎Sejumlah pengamat dan kelompok oposisi belakangan semakin intens melontarkan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
‎
‎Namun, di sisi lain, respons resmi yang diharapkan mampu menjernihkan situasi justru dinilai minim.
‎
‎Kondisi ini memunculkan kesan adanya kekosongan komunikasi publik dari pemerintah.
‎Ketua DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) bidang komunikasi, Purwoko, menilai bahwa BKP seharusnya menjadi ujung tombak dalam mengelola arus informasi dan menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan publik. Menurutnya, lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam meredam polemik yang berkembang.
‎
‎“Dalam situasi seperti sekarang, komunikasi yang jelas, terbuka, dan cepat sangat dibutuhkan. BKP seharusnya hadir untuk menjelaskan berbagai isu secara jernih agar tidak berkembang menjadi opini liar,” ujar Purwoko.
‎
‎Ia menegaskan bahwa kritik dari pengamat maupun oposisi merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, tanpa adanya respons yang memadai dari pemerintah, kritik tersebut berpotensi berkembang menjadi persepsi negatif yang meluas di masyarakat.
‎
‎Lebih jauh, Purwoko menyayangkan sikap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam komunikasi publik namun dinilai tidak aktif menghadapi dinamika yang ada. Ia bahkan menyinggung adanya kesan bahwa sebagian pejabat terkait justru menghindar dari tanggung jawabnya.
‎
‎“Jangan sampai muncul kesan sembunyi dari masalah, apalagi sampai dianggap hanya menerima gaji tanpa bekerja maksimal. Jika memang tidak mampu menjalankan tugas, seharusnya berani mengambil sikap untuk mundur,” tegasnya.
‎Menurutnya, pemerintah saat ini membutuhkan tim komunikasi yang tidak hanya mampu menyusun narasi, tetapi juga sigap merespons isu dan berani berdialog dengan berbagai pihak, termasuk mereka yang kritis.
‎Dalam kesempatan itu, Purwoko juga menyampaikan kesiapan MPG untuk turut berperan apabila dibutuhkan. Ia mengatakan, jaringan kader MPG yang tersebar di berbagai daerah telah terbiasa menghadapi persoalan langsung di tengah masyarakat dan memiliki kemampuan untuk menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan publik.
‎“MPG siap menjadi bagian dari solusi. Kami memiliki kader di lapangan yang memahami dinamika masyarakat dan mampu menjalin komunikasi yang konstruktif, termasuk dengan pihak oposisi,” ujarnya.
‎Ia berharap ke depan pemerintah dapat memperkuat strategi komunikasi publiknya agar setiap kebijakan yang diambil tidak hanya dipahami secara utuh oleh masyarakat, tetapi juga mampu meminimalisir kesalahpahaman yang berpotensi memicu polemik.
‎Di tengah iklim politik yang dinamis, komunikasi yang efektif dinilai menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
‎