INDOPOS-Pengamat kebijakan publik, Ali Husen, menyoroti komposisi pejabat di Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta yang disebut didominasi alumni STPDN/IPDN. Sorotan itu muncul karena posisi Kepala Dinas Perhubungan dan Wakil Kepala Dinas Perhubungan disebut sama-sama berasal dari latar belakang kepamongprajaan.

Menurut Ali Husen, dinas teknis seperti Dishub seharusnya dipimpin figur yang memiliki kompetensi khusus di bidang transportasi dan manajemen lalu lintas perkotaan. Ia menilai penempatan pejabat dari jalur pemerintahan umum berpotensi membuat penanganan masalah transportasi di Jakarta kurang maksimal.

“Jakarta menghadapi persoalan kemacetan yang kompleks. Karena itu dibutuhkan pejabat yang benar-benar memahami teknis transportasi, rekayasa lalu lintas, hingga pengembangan transportasi publik,” ujar Ali Husen.

Ia juga menyoroti adanya anggapan mengenai dominasi alumni STPDN/IPDN di lingkungan eksekutif Pemprov DKI Jakarta yang merambah ke sejumlah dinas teknis. Menurutnya, pola penempatan jabatan sebaiknya lebih mengutamakan kompetensi dibanding kedekatan jalur birokrasi.

Meski begitu, Ali Husen menegaskan bahwa kritik tersebut bukan ditujukan kepada individu tertentu maupun seluruh alumni IPDN. Ia menilai lulusan kepamongprajaan tetap memiliki kemampuan administrasi pemerintahan yang baik, namun perlu disesuaikan dengan kebutuhan jabatan.

“Bukan berarti alumni IPDN tidak mampu. Tetapi untuk dinas yang sangat teknis seperti perhubungan, idealnya dipimpin orang yang memang punya keahlian dan pengalaman di sektor transportasi,” katanya.

Ia berharap Pemprov DKI Jakarta ke depan lebih mengedepankan sistem merit dan seleksi berbasis kompetensi dalam menentukan pejabat strategis, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan penanganan kemacetan ibu kota.