HOME -

Latest Post

INDOPOS
Oktober 9, 2025
0 Comments

Relawan Prabowo–Gibran Desak Polri Tetapkan Roy Suryo Cs sebagai Tersangka: Ketua DPP MPG Bidang Hukum Sebut “Sudah Keterlaluan di Luar Akal Sehat!”

INDOPOS-Jakarta — Sejumlah relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama relawan Prabowo–Gibran, mendatangi Bareskrim Polri pada Kamis (9/10/2025). Kedatangan mereka untuk mendesak aparat penegak hukum segera menetapkan tersangka terhadap Roy Suryo, Tifa, Rismon, dan sejumlah pihak lain yang dinilai menyebarkan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi. Para relawan menilai, tudingan tersebut sudah kelewatan batas dan berpotensi memecah belah bangsa. Mereka juga mengecam keras tindakan Roy Suryo Cs yang sempat mendatangi makam ibu Presiden Jokowi, yang disebut sebagai tindakan di luar nalar dan etika. > “Ini sudah di luar akal sehat kita. Kami melihat kasus ini sudah berlangsung lama, tapi belum ada kejelasan hukum,” ujar Kamaruzaman, Ketua Bidang Hukum DPP Masyarakat Pendukung Gibran, di Bareskrim Polri. Kamaruzaman menjelaskan, kedatangan mereka ke Bareskrim adalah untuk melayangkan surat keberatan atas lambannya penanganan kasus tudingan ijazah palsu oleh Polda Metro Jaya. Ia menilai, sejak kasus ini naik ke tahap penyidikan, belum ada perkembangan signifikan dari pihak kepolisian. > “Kalau sudah masuk tahap penyidikan, artinya unsur pidana sudah ditemukan. Tinggal penetapan tersangka. Tapi sampai hari ini stagnan. Kami mendesak Mabes Polri untuk menegur Polda Metro Jaya. Jika tidak, kami akan laporkan ke Propam,” tegasnya. Di lokasi yang sama, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando, juga meminta polisi segera mengambil sikap tegas agar kasus tidak berlarut-larut dan tidak menjadi bola liar di publik. > “Kalau memang tidak ada pelanggaran hukum, ya nyatakan saja tidak terbukti. Tapi kalau terbukti ada pencemaran nama baik terhadap Pak Jokowi, maka penegakan hukum harus dijalankan. Publik perlu tahu bahwa fitnah semacam ini tidak boleh dibiarkan,” kata Ade Armando. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menerima pelimpahan laporan dari empat Polres terkait dugaan ijazah palsu Jokowi. Kasus tersebut kini ditangani oleh Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan telah dinaikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Para relawan berharap Polri menjaga marwah institusi dan menindak tegas pihak-pihak yang dianggap memanfaatkan isu sensitif ini untuk kepentingan politik dan provokasi publik. (***)

INDOPOS
Oktober 9, 2025
0 Comments

Arogansi Jabatan Anggota DPRD Sumut Fraksi Golkar Megawati Zebua Berujung Tersangka, Sanksi PAW Menanti

INDOPOS-Medan, 9 Oktober 2025 — Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Partai Golkar, Megawati Zebua, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap pramugari maskapai Lion Air. Hal ini membuat yang bersangkutan terancam hukuman, dan sekaligus PAW dari jabatannya. Informasi yang beredar di kalangan media, penetapan status tersangka ini merupakan hasil dari gelar perkara yang dilakukan penyidik di Polda Sumut pada hari Kamis, 9 Oktober 2025. Media sudah mencoba mengonfirmasi kepada Akp Aman Kanit PPA, yang menangani kasus tersebut. Namun, sejauh ini belum mendapat jawaban. Kasus ini bermula dari video viral di media sosial yang memperlihatkan aksi Megawati Zebua diduga melakukan tindakan tidak pantas dan disertai kekerasan terhadap seorang pramugari Lion Air di dalam pesawat. Video tersebut menuai kecaman luas dari masyarakat dan memunculkan desakan agar aparat penegak hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu. Sementara itu, pihak Polda Sumut memastikan proses hukum akan berjalan transparan dan profesional, meskipun yang bersangkutan merupakan pejabat publik. Kasus ini menjadi sorotan publik karena dinilai mencerminkan arogansi kekuasaan yang berujung pada tindakan melanggar hukum, sekaligus menjadi ujian bagi penegakan hukum yang adil tanpa melihat jabatan atau status sosial pelaku. Kapolres Nias AKBP Revi Nurvelani melalui Kasi Humas Aipda Motivasi Gea, membenarkan pihak Wings Air telah datang di Polres Nias, dan melaporkan kasus ini. “Iya, memang benar pihak daripada Wings Air melaporkan kasus tersebut,” kata Motivasi. Aipda Motivasi Gea menjelaskan, pelapor adalah salah seorang pramugari Wings Air berinisial LCK (28), perempuan, yang berdasarkan alamat di KTP, pelapor berasal dari Manado. Sedangkan terlapor adalah MZ. Polda Sumut Gelar Perkara Kasus Penganiayaan Lidya Christine Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara menyampaikan perkembangan terbaru terkait laporan dugaan tindak pidana kekerasan fisik dan atau penganiayaan yang dialami oleh Lidya Christine Kabrahanubun. Kasus tersebut kini telah memasuki tahap rencana gelar perkara penetapan tersangka. Dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/SP2HP/2101/X/RES.1.6./2025/Ditreskrimum tertanggal 3 Oktober 2025, yang ditandatangani oleh Kasubdit V/Remaja Anak dan Wanita (Renakta), Kompol M. Ikman Adeputra, S.I.K., M.H., dijelaskan bahwa penyidik telah menerima hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait perkara tersebut. Kasus ini berawal dari Laporan Polisi Nomor: LP/B/221/IV/2025/SPKT/Polres Nias/Polda Sumatera Utara, yang dilayangkan Lidya Christine pada 17 April 2025. Dalam laporan itu, Lidya mengaku menjadi korban penganiayaan yang terjadi pada Minggu, 13 April 2025, sekitar pukul 15.30 WIB di Jl. Pelud Binaka, Desa Binaka, Kecamatan Gunung Sitoli, dalam penerbangan IW 1267. Penyidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/428/VI/2025/Ditreskrimum tertanggal 17 Juni 2025, serta SP.Sidik/657/VIII/2025/Ditreskrimum tertanggal 19 Agustus 2025. Hasil pemeriksaan teknis laboratorium forensik tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Teknis No. Lab: 5581/FKF/2025 tanggal 22 September 2025. Dalam surat tersebut, pihak kepolisian menyampaikan bahwa tahap selanjutnya adalah gelar perkara untuk penetapan tersangka. “Apabila ada keluhan atau pertanyaan dapat menghubungi penyidik AKP Aman P. Bangunsyah di nomor 0812-6266-0049, atau penyidik pembantu Bripka Juita Novriana di nomor 0822-7393-9307,” demikian tertulis dalam SP2HP tersebut. Dengan adanya perkembangan ini, masyarakat berharap proses hukum dapat segera menemukan titik terang dan memberikan keadilan bagi pihak pelapor.

INDOPOS
Oktober 8, 2025
0 Comments

Film Dokumenter “Napak Tilas Makam Kumpi”: Menyusuri Jejak Leluhur Betawi

INDOPOS-JAKARTA — Ketua Umum Seniman Intelektual Betawi (SIB), Tahyudin Aditya, mengungkap bahwa pihaknya telah menyelesaikan produksi film dokumenter berjudul “Napak Tilas Makam Kumpi”. Karya ini digarap dengan dukungan Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagai bagian dari upaya pelestarian warisan budaya tak benda masyarakat Betawi. Menggali Makna “Kumpi” dalam Budaya Betawi KLIK VIDEO BERIKUT UNTUK MENONTON DOKUMENTER NAPAK TILAS MAKAM KUMPI Film dokumenter ini menelusuri kisah leluhur masyarakat Betawi yang dikenal dengan sebutan “Kumpi”. Dalam khazanah Betawi, kumpi berarti orang tua dari kakek atau nenek — buyut atau leluhur jauh yang menjadi puncak silsilah keluarga Betawi. Bagi banyak keluarga Betawi, jejak silsilah mereka sering berhenti di generasi kumpi, menjadikan figur ini simbol penting dalam mengenali asal-usul. Perjalanan Ziarah di Semanan Perjalanan dalam film membawa penonton menapaki jejak para leluhur yang dimakamkan di wilayah Kelurahan Semanan, Jakarta Barat. Makam-makam ini tidak sekadar tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga menjadi penanda sejarah dan identitas masyarakat setempat. Tujuan pertama adalah Makam Kumpi Nata, yang menurut penuturan warga, berasal dari sosok Raden Arya Winata — seorang penggembala kerbau dari Cirebon yang memiliki kesaktian luar biasa. Kisah tentang cahaya tasbih yang menyala saat beliau berzikir di malam hari menambah kesan keramat pada makam ini. Tak jauh dari sana, di pinggir Jalan Daan Mogot, terdapat dua makam lainnya: Kumpi Senan dan Kumpi Dinin. Keduanya diyakini sebagai kakak beradik keturunan Kong Lufi, tokoh masyarakat yang dihormati di masa lampau. Meski sejarah tertulis tentang mereka minim, warga sekitar tetap memuliakan makam ini dan rutin berziarah setiap malam Jumat dan malam Minggu. Menurut penuturan masyarakat, kedua tokoh ini berasal dari Buaran, sebelum kemudian wilayahnya masuk ke dalam Kelurahan Semanan akibat perluasan jalan. Makam Kumpi Senan dan Kumpi Dinin kini menjadi salah satu situs ziarah yang ramai dikunjungi oleh masyarakat Betawi dan peziarah dari luar daerah. Kisah Kumpi Rebo, Leluhur Tertua di Semanan Lebih jauh ke barat, dokumenter ini mengisahkan tentang Kumpi Rebo, yang diyakini sebagai kumpi tertua di Semanan. Menurut peta topografi Belanda tahun 1902, makam Kumpi Rebo di TPU Semanan sudah tercatat sejak masa itu. Dahulu wilayah ini merupakan dataran tinggi dengan pohon kepuh besar yang menjadi penanda alami kawasan tersebut. Kisah Kumpi Rebo berkaitan erat dengan sejarah penyebaran Islam di Jawa Barat dan Banten. Dikisahkan bahwa beliau merupakan bagian dari utusan Syekh Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) dari Cirebon yang sempat singgah di kawasan ini dalam perjalanan dakwahnya. Selain Kumpi Rebo, disebut pula Kumpi Masih dan Kumpi Jenggot sebagai tiga bersaudara yang menjadi leluhur utama masyarakat Tanah Tinggi. Khusus Kumpi Jenggot, kisahnya hidup di tengah masyarakat Kampung Lamporan, dikenal karena penampakannya yang berjenggot panjang dan bersorban, sering dilihat menaiki kuda dalam cerita rakyat setempat. Jejak Spiritual dan Tradisi Ziarah Makam-makam para kumpi ini telah beberapa kali direnovasi — seperti makam Kumpi Jenggot yang dipugar pada tahun 1970, 1984, dan 2023. Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat Betawi di Semanan masih memelihara warisan leluhur dengan penuh penghormatan. Bagi warga Betawi, tradisi ziarah ke makam para kumpi bukan semata ritual keagamaan, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap asal-usul. Menjelang bulan Ramadan, masyarakat masih melaksanakan tradisi “rawahan arwah”, yaitu mendoakan dan menghadiahkan pahala bagi para leluhur yang telah berpulang. Istilah “keramat” dalam budaya Betawi merujuk pada tempat atau wilayah yang memiliki keistimewaan spiritual, sedangkan “karamah” menunjuk pada keistimewaan yang dimiliki seseorang. Makam para kumpi sering dianggap keramat karena dipercaya memiliki nilai sejarah, spiritual, dan simbol penghormatan terhadap para pendahulu. Menumbuhkan Kesadaran Generasi Muda Melalui film dokumenter Napak Tilas Makam Kumpi, SIB berharap generasi muda Betawi dapat memahami dan menghargai akar sejarahnya. “Banyak anak muda sekarang yang belum tahu apa itu kumpi. Dokumenter ini bisa memperkaya wawasan mereka tentang sejarah dan budaya Betawi,” ungkap Tahyudin Aditya. Film ini menjadi pengingat bahwa Semanan bukan sekadar wilayah di tengah hiruk pikuk kota, melainkan permadani sejarah yang menyimpan kisah para leluhur. Menjaga, mengenal, dan menghormati mereka berarti merawat jati diri masyarakat Betawi. Penanggung Jawab: Mochamad Miftahulloh Tamary – Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Joko Mulyono – Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Barat Tim Produksi: Produser Eksekutif: Tahyudin Aditya Sekretaris: Eva Ismariati Bendahara: Intan Sari Sinaga Koordinator & Tim Produksi: Alfi Wildan Faraby, Ramanda Primawan, Khalif Fadhel Husein, Hery Herdian, Muh. Isdar, Febriyano, Fiva Tamara, Tanti Fauziah Ucapan Terima Kasih: Seniman Intelektual Betawi, Yayasan Latansa Jakarta, Rumah Gede Aditya’s, para juru kunci makam Kumpi Rebo, Kumpi Jenggot, Kumpi Nata, dan Kumpi Manan, Ustaz Nana Suryana (Majelis Ta’lim Al-Mugni), serta kelompok Qasidah Indira Nada Semanan, Gema Beta Daya, dan Sanggar Seni Budaya Kayu…

INDOPOS
Oktober 8, 2025
0 Comments

Seniman Intelektual Betawi Rilis Dokumenter “Rebana Qasidah” Pelestarian Irama Religius di Tengah Dinamika Kota Jakarta

INDOPOS-Jakarta — Ketua Umum Seniman Intelektual Betawi (SIB), Tahyudin Aditya, mengungkap bahwa pihaknya telah menyelesaikan produksi film dokumenter berjudul “Rebana Qasidah.” Karya ini digarap dengan dukungan Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagai bagian dari upaya pelestarian warisan budaya tak benda masyarakat Betawi. Film ini mengangkat kisah dan filosofi di balik kesenian rebana qasidah, salah satu bentuk musik religius yang tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat Betawi. KLIK VIDEO BERIKUT UNTUK MENONTON DOKUMENTER “REBANA QASIDAH” “Bahasa tertua manusia lahir sebelum adanya kata dan huruf. Ia mengetuk hati, menghidupkan ingatan, hingga membangkitkan rasa. Musik adalah cermin jiwa masyarakatnya,” demikian narasi pembuka dokumenter tersebut. Di balik hiruk-pikuk kota Jakarta, rebana qasidah hadir sebagai irama penuh makna, menyatukan unsur spiritualitas, sejarah, dan budaya. Dalam berbagai bentuknya, rebana menjadi napas kehidupan masyarakat Betawi, mulai dari rebana biang, rebana ketimpring, hingga rebana qosidah—yang kini paling populer di kalangan majelis taklim ibu-ibu. Budayawan Betawi Abdul Azis menjelaskan, rebana qasidah awalnya digunakan oleh kelompok pengajian sebagai bentuk ekspresi spiritual yang mengiringi tahlil dan pembacaan maulid. “Awalnya muncul karena kejenuhan saat pengajian yang panjang. Akhirnya mereka mencari cara agar tetap berdzikir tapi dengan irama yang menyenangkan,” ujarnya dalam dokumenter tersebut. Menurut catatan sejarah yang diungkapkan para tokoh, kesenian rebana masuk ke tanah Betawi sekitar abad ke-18 dibawa oleh Syekh Zainal, seorang penasehat Sultan Banten. Dari sinilah rebana kemudian berkembang dan menyatu dengan kehidupan masyarakat Betawi, hingga lahir berbagai bentuk dan gaya permainan. Kini, di wilayah Jakarta Barat, rebana qasidah masih sangat lestari. Ibu-ibu majelis taklim masih rutin berlatih dan tampil dalam berbagai acara keagamaan, mulai dari peringatan maulid hingga hajatan keluarga. Dalam setiap ketukan rebana tersimpan doa, dan dalam setiap syair terselip ajakan untuk berbuat kebaikan. “Rebana qasidah umumnya dimainkan sambil duduk menggunakan rebana kecil dari kulit sapi. Permainannya memiliki teknik tersendiri dengan perpaduan suara markis, bas, dan selo yang mengikuti irama lagu,” jelas seorang pelatih dalam film tersebut. Tahyudin Aditya berharap, kesenian rebana qasidah dapat terus dikembangkan dengan konsep yang lebih dinamis dan kreatif agar bisa dinikmati masyarakat luas, bahkan hingga tingkat internasional. “Kasidah itu harus dikemas agar bisa dinikmati bukan hanya oleh ibu-ibu pengajian atau warga Jakarta, tapi juga warga dunia,” ungkapnya. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat Joko Mulyono menambahkan, dokumenter ini diharapkan dapat memperkaya khasanah budaya Betawi dan menjadi bagian penting dari pelestarian warisan tak benda di ibu kota. “Melalui dokumentasi seperti ini, masyarakat bisa mengenal lebih dalam kekayaan budaya Betawi, termasuk seni musik religiusnya,” ujarnya. Di tengah arus globalisasi dan gempuran musik digital, Rebana Qasidah membuktikan bahwa kesenian tradisional masih memiliki ruang dan jiwa dalam kehidupan modern. Ia bukan sekadar seni, melainkan warisan nilai dan doa yang terus hidup di setiap dentingan rebana. “Rebana Qasidah adalah simfoni Betawi yang tak lekang oleh zaman. Ia akan terus ditabuh sebagai doa, pengingat, dan pelipur lara—menjaga ruh budaya di tengah kota yang terus berubah.” Kredit Produksi Dokumenter “Rebana Qasidah” Narasumber: Abdul Azis (Budayawan Betawi) Penanggung Jawab: Mochamad Miftahulloh Tamary – Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Joko Mulyono – Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Barat Tim Produksi: Produser Eksekutif: Tahyudin Aditya Sekretaris: Eva Ismariati Bendahara: Intan Sari Sinaga Koordinator & Tim Produksi: Alfi Wildan Faraby, Ramanda Primawan, Khalif Fadhel Husein, Hery Herdian, Muh. Isdar, Febriyano, Fiva Tamara, Tanti Fauziah Ucapan Terima Kasih: Seniman Intelektual Betawi, Yayasan Latansa Jakarta, Rumah Gede Aditya’s, para juru kunci makam keramat Betawi, Majelis Taklim Al-Mugni, Qasidah Indira Nada, Gema Beta Daya, dan Sanggar Seni Budaya Kayu Besar.

INDOPOS
Oktober 8, 2025
0 Comments

Dokumenter Video Seniman Intelektual Betawi (SIB) “Manaqib Syekh Samman” : Jejak Spiritual dan Budaya Betawi yang Tak Lekang oleh Zaman

INDOPOS-Jakarta – Ketua Umum Seniman Intelektual Betawi (SIB), Tahyudin Aditya, mengungkap bahwa pihaknya telah menyelesaikan pembuatan film dokumenter berjudul “Manaqib Syekh Samman”. Karya ini diproduksi dengan dukungan dari Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagai bagian dari upaya pelestarian warisan budaya tak benda masyarakat Betawi. KLIK VIDEO DI BAWAH UNTUK MENONTON DOKUMENTER MANAQIB SYEKH SAMMAN: “Alhamdulillah dokumenter ini rampung dengan baik. Kami berharap film ini dapat menjadi arsip budaya dan juga media edukasi bagi generasi muda,” ujar Tahyudin. Islam dan Budaya Betawi yang Menyatu Bagi masyarakat Betawi, Islam bukan sekadar agama, tetapi sudah menjadi bagian utuh dari identitas budaya mereka. Nilai-nilai Islam melekat kuat dalam berbagai ritual, tradisi, dan perayaan Betawi. Salah satu tradisi keagamaan yang masih bertahan hingga kini adalah rotib saman atau pembacaan manaqib Syekh Muhammad Saman. Tradisi ini merupakan bentuk penghormatan dan pembacaan kisah hidup serta karomah Syekh Muhammad Saman — seorang wali Allah dan pendiri Tarekat Sammaniyah, yang ajarannya telah menyebar luas ke dunia Islam, termasuk Indonesia. Asal-usul Tarekat Sammaniyah Tarekat Sammaniyah berasal dari Madinah, didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani Asy-Syafi’i, lebih dikenal sebagai Syekh Muhammad Saman. Ia dikenal sebagai wali besar yang memiliki kedudukan tinggi di antara para ulama dan dianggap sejajar dengan Syekh Abdul Qadir al-Jailani, pimpinan para wali (quthub). Di Indonesia, ajaran tarekat ini berkembang pesat pada abad ke-19 melalui dua tokoh penting: Syekh Abdurahman Al-Batawi dan KH Abdul Mukni (Guru Mukni). Keduanya berperan besar dalam mengenalkan ajaran tarekat Sammaniyah di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dari Hikayat ke Tradisi Betawi Kitab Manaqib Syekh Muhammad Saman awalnya ditulis oleh Syekh Siddiq bin Umar Khan Al-Madani, kemudian diterjemahkan oleh Muhammad Muhyidin bin Saihabuddin Al-Palimbani dengan judul Hikayat Syekh Muhammad Saman. Hingga kini, naskah tersebut masih banyak ditemukan di kalangan masyarakat Betawi dalam bentuk tulisan Arab Melayu dengan bahasa Melayu klasik. Bagi masyarakat Betawi, pembacaan manaqib Syekh Saman tidak hanya sekadar ritual keagamaan, melainkan juga sarana spiritual untuk bertawasul, melaksanakan nazar, serta mempererat ukhuwah Islamiyah di antara warga. Ritual dan Sajian Khas Betawi Dalam pelaksanaan rotib saman, suasana khas Betawi sangat terasa. Sajian sederhana seperti kopi pahit, pisang raja, susu, air putih, dan es kelapa selasih menjadi pelengkap tradisi. Biasanya, ritual ini dilaksanakan ketika seseorang memiliki hajat atau nazar yang telah terkabul, seperti anak lulus sekolah, diterima kerja, atau terbebas dari kesulitan hidup. “Bagi orang Betawi dulu, pembacaan manaqib Syekh Saman adalah bentuk rasa syukur kepada Allah. Kalau ada keinginan tercapai, mereka adakan manaqiban,” ujar salah satu narasumber dalam dokumenter. Dari Jamaah ke Perorangan Dahulu, pembacaan manaqib dilakukan oleh jamaah tarekat Sammaniyah dalam kelompok resmi. Namun kini, pelaksanaannya telah bergeser menjadi kegiatan perorangan atau majelis taklim. Banyak warga melaksanakannya secara mandiri di rumah, dengan mengundang tetangga dan guru pengaji untuk membacakan manaqib. Tradisi ini juga dilakukan secara rutin bulanan oleh majelis taklim ibu-ibu dan bapak-bapak, sebagai sarana menjaga silaturahmi sekaligus memperdalam nilai-nilai keislaman yang diwariskan oleh para wali. Pelestarian Nilai Spiritual dan Budaya Sayangnya, tradisi rotib saman kini mulai tergerus oleh waktu. Praktik spiritual yang dulu menjadi denyut kehidupan masyarakat Betawi kini lebih banyak dijalankan oleh kalangan orang tua. Generasi muda perlahan menjauh, terputus dari akar spiritual dan budaya leluhur. Padahal, menurut budayawan Suaeb Mahbub dan Antayudha Adityas, rotib saman bukan sekadar doa, tetapi juga ritus budaya yang memuat nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial. “Anak muda harus tahu manfaat dan faedahnya. Kalau mereka paham, hatinya akan damai, dan tidak mudah terjerumus dalam hal-hal negatif seperti tawuran,” ujar Suaeb Mahbub. Para budayawan berharap, pemerintah bersama masyarakat dapat bersinergi membuat kebijakan dan fasilitas pendukung agar pelestarian budaya Betawi, termasuk rotib saman, bisa terus hidup di tengah perubahan zaman. Warisan Tak Benda yang Hidup Menurut Joko Mulyono, Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat, dokumenter ini menjadi bagian penting dalam pendataan dan pelestarian warisan budaya tak benda Betawi. Selain kuliner dan seni pertunjukan seperti ondel-ondel atau palang pintu, ritus seperti pembacaan manaqib Syekh Saman merupakan khazanah spiritual yang memperkaya identitas masyarakat Jakarta. “Melalui dokumentasi ini, kami ingin masyarakat Jakarta Barat bisa lebih mengenal kekayaan budaya Betawi yang bukan hanya berupa benda, tapi juga spiritualitas dan tradisi,” ujar Joko Mulyono. Penutup: Menjaga Denyut Rohani Betawi Rotib Saman bukan sekadar lantunan doa. Ia adalah denyut rohani, simpul sejarah, dan jati diri masyarakat Betawi. Kini, di hadapan generasi muda terbentang dua pilihan: membiarkan tradisi ini hilang perlahan, atau merangkulnya sebagai warisan luhur agar jati diri Betawi tak lekang oleh zaman. Narasumber: Suaeb Mahbub, Budayawan Betawi Antayudha Adityas, Budayawan Betawi Joko Mulyono, Kasudin Kebudayaan Jakarta Barat Penanggung Jawab: Mochamad…

INDOPOS
Oktober 8, 2025
0 Comments

Taipei Economic and Trade Office di Indonesia Gelar Resepsi Hari Nasional Republik of China (Taiwan) ke-114

INDOPOS-Kantor Perwakilan Taipei di Indonesia (Taipei Economic and Trade Office/TETO) Selasa malam 7 Oktober 2025 menggelar resepsi perayaan Hari Nasional Republik of China (Taiwan) ke-114 di Hotel Borobudur, Jakarta. Acara ini dihadiri secara meriah oleh sekitar 800 tamu undangan, termasuk pejabat pemerintah Indonesia, anggota parlemen, korps diplomatik, komunitas Tionghoa, pengusaha Taiwan, lembaga pemikir (think tank), kalangan seni dan budaya, serta media. Representative TETO Bruce Hung dalam sambutannya menyampaikan bahwa semikonduktor dan kecerdasan buatan (AI) memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan modern, dan Taiwan berada di pusat revolusi AI karena posisinya yang krusial dalam ekosistem global elektronik dan semikonduktor. Ia menambahkan, pameran teknologi internasional COMPUTEX yang diselenggarakan di Taipei tahun ini telah menjadi ajang AI paling bergengsi di dunia. Para CEO dari perusahaan teknologi terkemuka hadir langsung di COMPUTEX, dan Nvidia bahkan mengumumkan pendirian kantor pusat Nvidia serta pusat superkomputer AI pertama di Taipei. sekaligus menegaskan posisi penting Taiwan dalam industri semikonduktor global. Hubungan Taiwan dan Indonesia dalam bidang perdagangan, investasi, pendidikan, dan pertukaran antar masyarakat juga sangat erat. Taiwan merupakan mitra dagang terbesar ke-10 sekaligus salah satu sumber investasi asing penting bagi Indonesia. Nilai perdagangan bilateral Taiwan-Indonesia pada tahun 2024 mencapai hampir 11 miliar dolar AS. Dalam hal pertukaran masyarakat, saat ini terdapat lebih dari 320.000 pekerja migran Indonesia dan sekitar 18.000 pelajar Indonesia yang bekerja dan belajar di Taiwan. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja dan pendidikan Taiwan yang ramah telah memberikan peluang perkembangan dan jaminan hidup yang baik bagi komunitas Indonesia di Taiwan. Selain itu, Taiwan juga berkomitmen memperkuat kerja sama di bidang pariwisata, pertanian, dan kesehatan dengan Indonesia. Dalam rangka memperkuat hubungan antara Taiwan dan komunitas internasional, Taiwan berpedoman pada visi Presiden Lai Ching-te tentang “Diplomasi Berbasis Nilai”, serta konsep “Diplomasi terpadu ” yang dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Lin Chia-lung. Taiwan secara aktif memperluas kerja sama global dan terus memperdalam kemitraan dengan negara-negara yang memiliki nilai serupa dalam tiga pilar utama: demokrasi, perdamaian, dan kemakmuran. Sebagai anggota komunitas global yang aktif dan bertanggung jawab. Taiwan bersedia berbagi keunggulannya dalam bidang kesehatan, pertanian, dan manufaktur semikonduktor. Slogan “Taiwan Can Help” (Taiwan Bisa Membantu) bukan sekadar kata-kata, tetapi merupakan aksi nyata. Meski Taiwan adalah negara kecil, ia memiliki banyak pengalaman sukses yang dapat dibagikan dengan dunia untuk berkontribusi secara bermakna dalam menciptakan kekuatan positif global. Pada resepsi Hari Nasional tahun ini, siswa dari Sekolah Taipei di Jakarta tampil mempersembahkan pertunjukan spesial. Selain itu, tamu undangan disuguhi berbagai kuliner khas Taiwan yang terkenal, seperti xiaolongbao Din Tai Fung, minuman teh Chatime, bubble tea Xing Fu Tang, es serut Taiwan, teh oolong dari 63 Tea House, serta kopi “Golden Malabar” yang diproduksi oleh pengusaha Taiwan di Indonesia. Sebuah pahatan es raksasa berbentuk Gedung Taipei 101 juga dipajang di lokasi, memungkinkan para tamu merasakan suasana “rasa Taiwan” meskipun berada di Indonesia. Acara resepsi juga menayangkan film “Resilient Taiwan” yang diproduksi oleh Kementerian Luar Negeri Taiwan, yang memperkenalkan kemajuan teknologi, politik, dan ekonomi Taiwan, menampilkan keindahan alam yang memperlihatkan keberagaman budaya Taiwan. Resepsi Hari Nasional tahun ini diakhiri secara meriah dengan doa dan ucapan selamat dari para tamu undangan. Berikut Pidato Lengkap Bruce Hung, Representative of Taipei Economic and Trade Office in Indonesia Para Tamu Terhormat, Bapak/Ibu sekalian, Selamat malam! ATAS nama Presiden Lai Ching-te dan seluruh rakyat Taiwan yang luar biasa, saya ingin menyampaikan sambutan hangat kepada Anda semua yang telah bergabung bersama kami dalam merayakan hari nasional yang ke-114 Republic of China (Taiwan). Saya juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk merenungkan apa yang telah kita capai dan apa yang dapat kita lakukan bersama selanjutnya. Di dunia saat ini, sulit membayangkan hidup tanpa semikonduktor. Gelombang kecerdasan buatan (AI) terus melanda dunia. Untungnya, Taiwan berada di pusat revolusi AI karena Taiwan memegang posisi krusial dalam ekosistem elektronik dan semikonduktor global. Hal ini menjelaskan mengapa COMPUTEX Taiwan menjadi ajang AI yang paling dinantikan. Tahun ini, para CEO dari berbagai raksasa teknologi tinggi dunia menghadiri COMPUTEX di mana Nvidia mengumumkan rencana untuk membangun kantor pusat Nvidia dan superkomputer AI pertama di Taipei. Hal itu yang semakin memperkuat peran penting Taiwan dalam masa depan AI. Perkembangan ini menyoroti peran penting Taiwan dalam dunia semikonduktor. Sudah 10 bulan sejak saya memulai perjalanan di posisi saya saat ini, saya tidak dapat mengungkapkan betapa saya menghargai persahabatan erat antara Taiwan dan Indonesia. Taiwan dan Indonesia telah menjalin hubungan yang erat dalam perdagangan, investasi, pendidikan, dan yang terpenting, hubungan antarmasyarakat yang kuat. Taiwan bangga menjadi mitra dagang terbesar ke-10 Indonesia dan sumber investasi asing yang signifikan…

INDOPOS
Oktober 7, 2025
0 Comments

ASN DKI dan “Alergi” terhadap Lulusan STPDN

INDOPOS Oleh: Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute Fenomena ketidaksukaan ASN DKI terhadap pemimpin berlatar STPDN tak bisa dilepaskan dari aroma politik kekuasaan yang makin kental setiap menjelang Pilgub DKI. Dalam birokrasi, setiap penempatan pejabat tinggi selalu dibaca bukan sekadar rotasi administrasi, tetapi juga sinyal politik. Maka ketika beredar kabar bahwa sejumlah figur potensial di lingkar kekuasaan nasional — termasuk yang berlatar STPDN — tengah disiapkan menempati posisi strategis di Pemprov DKI, wajar bila muncul kegelisahan di kalangan aparatur. Mereka khawatir Jakarta akan kembali dikelola dengan gaya komando yang tak cocok dengan kultur birokrasi urban. Bagi banyak ASN DKI, STPDN identik dengan pola kepemimpinan yang dibentuk dari sistem komando, loyalitas mutlak, dan pendekatan hierarkis yang kuat. Itu cocok untuk birokrasi di daerah konservatif atau wilayah dengan kontrol sosial tinggi, tapi terasa canggung di Jakarta — kota yang hidup dari improvisasi, negosiasi, dan kerja cepat. Gaya “komando vertikal” yang terbiasa menunggu perintah dari atas sering kali dianggap memperlambat roda birokrasi kota yang dinamis. Maka, di benak ASN DKI, muncul semacam kekhawatiran: kalau pemimpinnya STPDN, jangan-jangan Jakarta akan kembali ke gaya “satu perintah satu arah, tanpa diskusi.” Situasi ini juga terkait dengan pertarungan simbolik antara dua model birokrasi: teknokrat kota versus birokrat komando. DKI selama ini menjadi etalase reformasi birokrasi nasional — sistemnya paling transparan, teknologinya paling maju, dan pengawasan publiknya paling ketat. Di sisi lain, figur berlatar STPDN sering diasosiasikan dengan jaringan politik yang kuat di pusat kekuasaan. Bila figur seperti ini menempati posisi kunci di DKI, sebagian ASN menilai akan ada arus balik: birokrasi yang tadinya merit-based bisa tergantikan oleh sistem patronase berbasis loyalitas. Karena itu, resistensi ASN sebenarnya bukan semata soal asal sekolah, tapi soal ketakutan akan “sentralisasi gaya baru” di tubuh birokrasi Jakarta. Sebab DKI bukan sekadar provinsi; ia adalah panggung politik nasional. Siapa pun yang memimpin birokrasi di sini otomatis menjadi bagian dari skenario kekuasaan yang lebih besar. Dan ASN yang sudah terbiasa hidup di bawah sorotan media paham betul, di balik setiap penempatan pejabat pasti ada kalkulasi politik. Maka sikap mereka yang tampak “dingin” terhadap figur berlatar STPDN bisa dibaca sebagai bentuk kewaspadaan terhadap potensi politisasi birokrasi oleh kekuatan di luar Balai Kota. Jakarta, bagi ASN-nya, adalah simbol otonomi profesional. Mereka ingin tetap dipimpin oleh sosok yang paham dinamika perkotaan, bukan sekadar menjadi perpanjangan tangan kekuasaan pusat. Itulah mengapa ketidaksukaan terhadap figur STPDN muncul bukan karena sentimen pribadi, tapi karena kekhawatiran bahwa birokrasi DKI akan kembali dijadikan alat mobilisasi politik, bukan mesin pelayanan publik. Pada akhirnya, siapa pun yang maju ke DKI nanti — entah dari jalur teknokrat, politikus, atau STPDN — akan dihadapkan pada satu kenyataan: Jakarta bukan daerah biasa, dan ASN-nya bukan bawahan yang mudah diarahkan tanpa logika. Mereka terbiasa berpikir, bukan sekadar melaksanakan. Bila pemimpin datang dengan gaya komando, mereka akan diam tapi tak benar-benar berjalan. Tapi bila datang dengan gaya kolaboratif, mereka akan bekerja tanpa harus diperintah. Dan di situlah perbedaan besar antara memimpin daerah dan memimpin Jakarta. Birokrasi Jakarta tak butuh pemimpin yang gagah dalam apel pagi, tapi yang mampu menyalakan semangat dalam forum diskusi. ASN DKI tidak menolak STPDN, mereka hanya menolak jika Jakarta dijadikan barak.

INDOPOS
Oktober 7, 2025
0 Comments

Menkeu Purbaya Dapat Dukungan Poros Muda Betawi untuk Alokasikan Dana Rp 10-20 T Ke Bank Jakarta, Diharapkan Dapat Perkuat Ekonomi Masyarakat

INDOPOS-Sekretaris Jenderal Poros Muda Betawi, Iman Hendri, S.Hi, menyambut baik langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berencana mengalokasikan dana sebesar Rp10 hingga Rp20 triliun kepada Bank Jakarta. Dana tersebut diharapkan dapat memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di DKI Jakarta, khususnya bagi pelaku usaha lokal dan masyarakat Betawi. Iman Hendri menilai, rencana pemerintah pusat itu merupakan angin segar bagi pelaku UMKM yang selama ini masih menghadapi keterbatasan modal dan akses pembiayaan. Terlebih, keberadaan Bank Jakarta diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian lokal melalui penyaluran dana yang tepat sasaran dan berpihak kepada rakyat kecil. “Kami menyambut baik langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dana tersebut diharapkan benar-benar dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan UMKM di Jakarta, terutama UMKM khas Betawi seperti kuliner dan kerajinan tradisional yang selama ini masih kekurangan modal usaha,” ujar Iman Hendri di Jakarta, Selasa (7/10/2025). Ia menegaskan, Poros Muda Betawi siap bersinergi dengan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurutnya, sektor UMKM khas Betawi memiliki potensi besar untuk berkembang apabila mendapatkan dukungan permodalan dan pembinaan yang berkelanjutan. Lebih lanjut, Iman berharap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkuat ekosistem UMKM di Jakarta. Ia menilai, dengan adanya dana besar yang disalurkan ke Bank Jakarta, pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. “Kami percaya, dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, Pemprov DKI, dan lembaga keuangan daerah, UMKM Jakarta bisa naik kelas. Ini juga menjadi kesempatan emas untuk mengangkat martabat dan kemandirian ekonomi masyarakat Betawi,” tambahnya. Iman juga menyoroti pentingnya pendampingan dan pelatihan bagi para pelaku usaha kecil agar dana yang disalurkan tidak hanya habis untuk modal awal, tetapi juga dapat dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Menurutnya, sektor kuliner, kriya, dan wisata budaya Betawi adalah potensi unggulan yang bisa menjadi ikon ekonomi kreatif Jakarta jika mendapatkan dukungan yang memadai. “UMKM Betawi bukan hanya soal usaha, tapi juga pelestarian budaya. Dengan dukungan dana dan pembinaan yang baik, kita bisa menjaga identitas Betawi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” tutup Iman Hendri. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya memperkuat sektor UMKM dan industri lokal — termasuk kuliner khas Betawi — melalui suntikan dana ke Bank Jakarta. Menteri Keuangan yang dikenal senang makan di warung UMKM di Jakarta ini menilai, sektor usaha kecil memiliki potensi besar dalam mendorong jalannya perekonomian Indonesia. “UMKM semestinya juga mendapat perhatian. Jangan sampai mereka kalah bersaing hanya karena minim modal,” kata Purbaya usai bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI. Purbaya menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Pramono untuk memastikan kesiapan Bank Jakarta dalam menyalurkan dana tersebut. “Saya tanya tadi ke Pak Gubernur, apakah Bank Jakarta bisa nyerap? Jangan sampai saya kasih duit, panik terusnya. Waduh, nggak bisa nyalurin. Kata Pak Gubernur bisa,” ujarnya berseloroh. Ia menambahkan, jika dana Rp10–20 triliun itu tersalurkan dengan baik, dampaknya terhadap perekonomian lokal akan sangat besar. “Dana sebesar itu bisa menyebar ke UMKM dan industri lain, tidak hanya di Jakarta tetapi juga ke daerah sekitar,” katanya. Selain suntikan ke Bank Jakarta, Purbaya juga membuka peluang bagi BUMD DKI Jakarta untuk memanfaatkan dana Rp200 triliun yang ditempatkan di Bank Himbara (himpunan bank milik negara). (***)

INDOPOS
Oktober 7, 2025
0 Comments

SIB Sambut Baik Rencana Menkeu Purbaya Kucurkan Dana Rp 10-20 Triliun untuk Bank Jakarta dan UMKM Betawi Siap Berkolaborasi

INDOPOS–JAKARTA — Ketua Umum Seniman Intelektual Betawi (SIB), Tahyudin Aditya, menyambut baik rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang akan mengucurkan dana sebesar Rp10–20 triliun ke Bank Jakarta. Dana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), khususnya masyarakat Betawi yang selama ini masih terkendala permodalan. Tahyudin menilai langkah pemerintah pusat ini merupakan angin segar bagi pelaku UMKM lokal. Menurutnya, SIB selama ini aktif berkolaborasi dengan berbagai pelaku usaha Betawi untuk mengembangkan produk dan memperkuat kemandirian ekonomi warga. “Sebagai kota pusat perekonomian dan budaya, Jakarta memang harus mandiri secara ekonomi. Dukungan pemerintah seperti ini sangat penting agar UMKM Betawi bisa naik kelas,” ujar Tahyudin, pada wartawan, Selasa (7/10/2025). Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya memperkuat sektor UMKM dan industri lokal — termasuk kuliner khas Betawi — melalui suntikan dana ke Bank Jakarta. Menteri Keuangan yang dikenal senang makan di warung UMKM di Jakarta ini menilai, sektor usaha kecil memiliki potensi besar dalam mendorong jalannya perekonomian Indonesia. “UMKM semestinya juga mendapat perhatian. Jangan sampai mereka kalah bersaing hanya karena minim modal,” kata Purbaya usai bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI. Purbaya menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Pramono untuk memastikan kesiapan Bank Jakarta dalam menyalurkan dana tersebut. “Saya tanya tadi ke Pak Gubernur, apakah Bank Jakarta bisa nyerap? Jangan sampai saya kasih duit, panik terusnya. Waduh, nggak bisa nyalurin. Kata Pak Gubernur bisa,” ujarnya berseloroh. Ia menambahkan, jika dana Rp10–20 triliun itu tersalurkan dengan baik, dampaknya terhadap perekonomian lokal akan sangat besar. “Dana sebesar itu bisa menyebar ke UMKM dan industri lain, tidak hanya di Jakarta tetapi juga ke daerah sekitar,” katanya. Selain suntikan ke Bank Jakarta, Purbaya juga membuka peluang bagi BUMD DKI Jakarta untuk memanfaatkan dana Rp200 triliun yang ditempatkan di Bank Himbara (himpunan bank milik negara). (***)

INDOPOS
Oktober 7, 2025
0 Comments

Presiden Prabowo Perintahkan Cak Imin Benahi Seluruh Ponpes, Tragedi Al Khoziny Jangan Terulang

INDOPOS-Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk memeriksa dan memperbaiki semua pondok pesantren (ponpes) resmi. Perintah ini disampaikan Prabowo saat memanggil sejumlah menteri ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (5/10/2025) malam, untuk membahas perkembangan berbagai program pemerintah. “Presiden memerintahkan Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, untuk memeriksa sekaligus memperbaiki pondok pesantren resmi yang perlu dicek kekuatan struktur bangunannya,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya kepada Kompas.com. Baca juga: Update Ambruknya Musala Ponpes Al Khoziny, Korban Meninggal Jadi 40 Orang Teddy menjelaskan, Prabowo juga meminta Cak Imin memberikan bantuan kepada pemilik pondok pesantren memperhatikan betul proses renovasi atau pembangunan gedung di wilayah mereka. “Serta memberikan bantuan dan menekankan kepada pemilik pondok untuk memperhatikan betul proses renovasi atau pengembangan gedung bila hendak membangun pondoknya,” kata Teddy. Ponpes Al Khoziny roboh Diberitakan, musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, roboh pada Senin (29/9/2025) lalu. HKepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan, total 40 jenazah telah ditemukan dari timbunan puing bangunan empat lantai tersebut. Baca juga: Prabowo Pantau Insiden Ponpes Al Khoziny Roboh, Minta Keamanan Bangunan Dievaluasi “Tim SAR gabungan masih terus bekerja siang malam. Alat berat seperti pemecah beton dan eskavator terus dikerahkan untuk menyingkirkan material,” ujar Abdul Muhari dalam siaran pers, Minggu. Hingga Minggu pukul 18.00 WIB, sebanyak 15 jenazah ditemukan dalam sehari, menjadi jumlah terbanyak sejak hari pertama pencarian. “Rabu (1/10) kami temukan 3 jenazah, Kamis 2, Jumat 9, Sabtu 11, dan hari ini 15. Ini menunjukkan upaya tim mulai membuahkan hasil seiring beton yang bisa disingkirkan,” kata dia.

INDOPOS
Oktober 4, 2025
0 Comments

Festival Panjat Tebing Outfest 2025 Jadi Wadah Pembentukan Karakter Siswa Jakarta

INDOPOS–JAKARTA – Forum Alumni Sispala Jakarta (FASTA) kembali menggelar Outfest 2025 di Senayan Park, Jakarta. Kegiatan tahunan ini menjadi ajang penguatan karakter dan pengembangan minat bakat bagi siswa SMA, SMK, dan MA, dengan menghadirkan kompetisi panjat tebing dan lomba fotografi. Ketua Panitia Outfest 2025, Yanelis Prasenja, mengatakan kegiatan ini dirancang untuk melatih keterampilan dasar siswa sekaligus menumbuhkan minat di bidang alam bebas. “Peserta panjat tebing didominasi siswa kelas 1 SMA, jadi kami awali dengan coaching clinic selama dua hari. Lomba panjat dinding ini bukan kejuaraan, tapi festival. Tujuannya agar anak-anak bisa belajar teknik, menumbuhkan rasa percaya diri, sekaligus memperkenalkan olahraga panjat tebing,” jelasnya. Prasenja menyebut, animo peserta sangat tinggi. “Awalnya hanya dibatasi 120 orang, tapi yang mendaftar mencapai 132 siswa. Semua berasal dari sekolah di Jakarta, dan tahun ini kami juga mulai membuka undangan terbatas bagi sispala dari luar Jabodetabek,” ujarnya. Ketua Dewan Pengarah FASTA DKI Jakarta, Rudi Nurcahyo, menegaskan kegiatan seperti Outfest menjadi ruang belajar penting bagi generasi muda. “Dari festival panjat tebing inilah kita mulai membentuk prestasi, bahkan harapannya lahir atlet dunia dari Indonesia. Tapi yang lebih penting, kegiatan ini adalah tempat belajar leadership. Saat memanjat ada leader, pionir, dan backup—itu semua melatih anak-anak menjadi pemimpin,” ucapnya. Pria yang juga akrab disapa Rudi Becak itu menambahkan, meski jumlah siswa pecinta alam di Jakarta masih relatif kecil, peluang pengembangan sangat besar. “Dari sekitar 504 sekolah dengan 119 ribu siswa, anggota sispala baru sekitar 1 persen. Tantangan kita adalah memperluas gerakan ini. Tahun 2045, saat Indonesia Emas, anak-anak inilah yang akan jadi pemimpin bangsa,” katanya. Apresiasi juga datang dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Eti Suyanti, Ketua Subkelompok Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang SMK, Kursus, dan Pelatihan Disdik DKI, menilai Outfest selaras dengan misi pendidikan karakter. “Kami bangga melihat semangat anak-anak. Mereka punya energi luar biasa dan suatu saat akan jadi pemimpin di masa depan. Dinas Pendidikan mendukung kegiatan seperti ini, bukan hanya di bidang pecinta alam, tapi semua yang memperkuat karakter siswa,” ujarnya. Ia juga mengingatkan pentingnya aspek keselamatan. “Setiap kegiatan ada risikonya. Karena itu, panitia dan pendamping harus memberi arahan, melatih fisik siswa, serta menyiapkan mitigasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu bagian dari pendidikan karakter juga,” tambahnya. Outfest 2025 menjadi gelaran ketiga FASTA dalam menyelenggarakan festival panjat dinding. Dengan partisipasi yang terus meningkat, kegiatan ini diharapkan menjadi wadah konsisten bagi generasi muda Jakarta untuk tumbuh sebagai pribadi yang tangguh, disiplin, dan berkarakter. (***)

INDOPOS
Oktober 3, 2025
0 Comments

Menjelang Musyda KAUMY Jakarta: Mengapa Sandhya Milik Kita Bersama?

INDOPOS-Musyawarah Daerah (Musyda) Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (KAUMY) DKI Jakarta bukan sekadar ajang peralihan estafet kepemimpinan, melainkan momentum penting untuk merefleksikan kembali roh organisasi, visi ke depan, dan yang paling utama: semangat kebersamaan. Dalam hiruk pikuk persiapan Musyda, satu pertanyaan filosofis mencuat ke permukaan, menyentuh relung dari ikatan alumni: Mengapa Sandhya milik kita bersama?. Sandhya adalah alumni UMY yang menapak karir di Kota Jakarta dari titik “0”. Sebagai alumni yang telah berproses di Jakarta, Sandhya adalah simbol alumni yang pantang jeri dalam berproses dan fleksibel menyambung tali silaturahmi. Dalam konteks KAUMY, Sandhya bukan hanya gugusan nama, tapi sebuah metafora. Ia melambangkan titik temu (reuni) antara para alumni dengan latar belakang, profesi, dan kiprah yang beragam, semuanya berakar pada almamater yang sama: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Ibarat jejaring laba-laba, ia terus berjuang menarik buhul-buhul kesadaran kolektif menjadi sebuah simpul yang utuh. *Sandhya Sebagai Ruang Kolektif, Bukan Ego Sektoral* Pergulatan dalam momentum Musyda, di mana ide dan gagasan kepemimpinan berjumpalitan menjadi platform utama, seringkali berisiko mengaburkan tujuan utama yang luhur dan luhung. Padahal, KAUMY lahir dari semangat kolektivitas. Ini bukan sekadar perkumpulan individu sukses, melainkan wadah potensial untuk bersinergi demi kontribusi yang lebih universal, baik untuk almamater, Muhammadiyah, maupun masyarakat Jakarta. Jika Sandhya dimaknai sebagai milik bersama, maka setiap alumni—mulai dari akademisi, profesional korporat, politisi, hingga aktivis sosial—memiliki hak dan tanggung jawab yang setara. Ia harus menjadi ruang di mana perbedaan pandangan dirayakan, bukan dipertentangkan. Musyda adalah pembuktian bahwa KAUMY Jakarta mampu menjembatani perbedaan ini, memastikan bahwa nakhoda baru yang terpilih adalah representasi dari seluruh alumni, bukan sekadar kelompok tertentu. *Dua Alasan Mengapa Sandhya Adalah “Milik Kita Bersama”* Pertanyaan retoris di judul ini mengandung jawaban fundamental yang harus dipegang teguh oleh seluruh alumni menjelang Musyda: 1. Tanggung Jawab Kontribusi Publik Alumni UMY berada di Jakarta, jantung ibu kota, dengan akses dan peluang yang tak terbatas. “Milik kita bersama” berarti KAUMY tidak boleh menjadi menara gading. Organisasi harus bermetamorfosa menjadi jembatan kontribusi. Kepemimpinan KAUMY Jakarta pasca-Musyda meski fokus pada program nyata yang mampu menggerakkan potensi alumni dalam isu-isu strategis kebangsaan, sesuai dengan khittah Muhammadiyah. 2. Kekuatan Jaringan dan Sinergi Potensi terbesar dari KAUMY adalah jaringannya. Tidak ada satu alumni pun yang mampu berdiri sendiri tanpa dukungan dari jejaring yang kuat dan solid. Jika Sandhya hanya dikuasai satu kelompok, maka daya dobrak jaringannya bersifat segmentif. Sebaliknya, saat Sandhya diakui sebagai wadah sinergi, maka setiap alumni akan terbuka berelaborasi, membentangkan peluang sinergisitas melampaui kutub-kutub kepentingan sektarian. *Harapan Musyda: Soliditas untuk KAUMY Jakarta yang Berkemajuan* Musyda KAUMY Jakarta yang akan diselenggarakan seyogyanya bertumpu pada fatsum mengakhiri semua friksi dan segregasi. Momentum ini idealnya tiba pada puncak mengukuhkan komitmen bersama. Siapa pun yang terpilih menjadi Ketua, mandat utamanya adalah menyatukan kembali narasi “kita” di atas narasi “saya” atau “kelompok.” KAUMY Jakarta membutuhkan kepemimpinan yang progresif, yang mampu memadukan tradisi Muhammadiyah dengan tantangan kekinian. Kepemimpinan yang mampu mengayomi, bukan mendominasi. Kepemimpinan yang menjadikan KAUMY sebagai rumah yang ramah bagi setiap alumni UMY, tanpa kecuali. Pada akhirnya, Sandhya adalah simbol persatuan. Ia adalah amanah kolektif yang tidak boleh jatuh dalam jebakan ego sektoral. Dengan semangat Sandhya Milik Kita Bersama, KAUMY Jakarta diharapkan mampu melahirkan watak kepemimpinan yang solid lewat program kerja yang berkemajuan, mengharumkan nama baik almamater, dan memberikan manfaat nyata bagi aras futuristik generasi kita. Dalam semua itu–engkau dan aku menjadi kita yang melebur dalam KAUMY adalah cita-cita bersama. Bukan kalah dan menang yang dituju, tetapi mendorong bahtera KAUMY untuk terus tumbuh dalam keadaban dan dignity. Itulah yang akan menjadi legasi kita semua. Selamat BerMusyda Profil: Bara Pattyradja, Penyair Indonesia. Lahir di Lamahala, Flores Timur, NTT, 12 April 1983. Bukunya yang telah terbit, Bermual dari Rahim Cinta, Republik Iblis, Samudra Cinta Ikan Paus, Aku adalah Peluru Mahabbah Connie Rahakundini Bakrie, Pacar Gelap Puisi, Geser Dikit Halaman Hatimu, Melukat Liang Luka, Kisah Inspiratif Lestari Moerdijat. Sekarang Bermukim di Jakarta sembari bergiat di Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

INDOPOS
Oktober 3, 2025
0 Comments

BNI Dukung Perayaan 10 Tahun Sociolla, Hadirkan Layanan Perbankan Digital di Event K-Beautyland

INDOPOS-JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menunjukkan komitmennya dalam mendukung industri kecantikan tanah air dengan berpartisipasi pada perayaan 10 tahun Sociolla. BNI menjadi salah satu mitra dalam gelaran Sociolla’s 10th Anniversary: K-Beautyland yang berlangsung pada 1–5 Oktober 2025 di Laguna Atrium, Central Park Mall, Jakarta. Acara ini menghadirkan pengalaman khas Seoul, mulai dari belanja produk kecantikan dari ujung rambut hingga kaki, hingga layanan perawatan premium dari brand K-Beauty ternama. Tercatat sebanyak 35 tenant berpartisipasi, dengan target pengunjung mencapai 50.000 orang per hari. Selama acara, BNI menghadirkan berbagai layanan E-Channel yang dapat diakses nasabah 24 jam. Layanan tersebut meliputi DigiCS BNI untuk pembukaan rekening, ATM CRM (tarik setor tunai), Wondr by BNI, SMS Banking, Internet Banking, BNI Direct, serta BNI Call. “Kami berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah kami. Dengan layanan operasional terbatas BNI Central Park selama event berlangsung, kami berharap dapat memudahkan nasabah dalam mengakses layanan perbankan BNI,” ujar Pimpinan Cabang BNI Daan Mogot, Analisa Setiawati. Kehadiran BNI di ajang K-Beautyland ini sekaligus memperkuat sinergi dengan Sociolla dan mendukung perkembangan industri kecantikan serta gaya hidup digital masyarakat Indonesia. (***)

INDOPOS
Oktober 3, 2025
0 Comments

Terbongkar! Kios Kosmetik di Jakarta Barat Diduga Jadi Kedok Peredaran Obat Keras Eximer dan Tramadol

INDOPOS-JAKARTA – Jakarta kembali diguncang temuan mencengangkan. Sejumlah kios kosmetik di wilayah Jakarta Barat ternyata diduga menjadi kedok bisnis obat keras berbahaya, termasuk Eximer dan Tramadol, yang dijual bebas tanpa resep dokter. Fenomena ini terungkap setelah investigasi lapangan menunjukkan maraknya peredaran obat daftar G di kawasan Kalideres hingga Cengkareng. Ironisnya, penjualan dilakukan secara terang-terangan seolah kios tersebut hanya menjual kebutuhan sehari-hari. Kios kecil berukuran 3×1,5 meter yang tampak sederhana dari luar ternyata memiliki aktivitas mencurigakan. Warga menyebut kios itu sebagai “Warung Aceh”, tempat orang-orang datang bukan untuk membeli kosmetik, melainkan obat keras. “Kalau sudah kenal, cukup sebut kode saja. Misalnya ‘TM selem’ untuk Tramadol atau ‘kuning’ untuk Eximer,” ujar TP, salah satu pembeli yang ditemui di sekitar lokasi. Kode rahasia itu menjadi pintu transaksi antara pembeli dan penjual. Begitu kode disampaikan, obat langsung diberikan, pembayaran dilakukan cepat, dan pembeli berlalu seakan baru membeli permen di warung biasa. Penelusuran lebih jauh mengungkap bahwa praktik serupa tidak hanya ada di satu titik. Setidaknya belasan kios diduga beroperasi dengan modus sama di sekitar Terminal Kalideres, Stasiun Kalideres, Pasar Hipli Semanan, hingga perkampungan padat di Cengkareng. Setiap kios memiliki pola identik: bagian depan menjual kosmetik, minuman ringan, hingga tisu. Namun di balik etalase, tersimpan stok obat keras yang siap diperjualbelikan dengan sistem kode. Aktivitas semakin ramai menjelang sore dan malam hari. Saat pengawasan longgar, pembeli dari berbagai kalangan silih berganti berdatangan. Ada remaja, sopir angkot, pengamen, hingga pria dewasa. Mengkhawatirkan, bahkan siswa berseragam sekolah terlihat ikut membeli obat keras tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak serius bagi generasi muda di Jakarta Barat. “Kalau kios A tutup, ada kios B atau C. Para pembeli sudah tahu tempatnya. Kalau tidak tahu kode, tidak akan dilayani,” lanjut TP. Fenomena ini seakan membentuk jaringan tersembunyi yang terorganisir rapi. Mereka saling menggantikan, memastikan peredaran tetap berjalan meski satu titik terpantau aparat. Bagi masyarakat sekitar, keberadaan kios obat keras berkedok kosmetik bukan lagi rahasia. Namun, ketakutan untuk melapor membuat bisnis ini terus berjalan tanpa hambatan. Hasil investigasi juga menemukan bahwa para penjual kerap menggunakan anak buah untuk melayani pembeli. Cara ini dipakai untuk mengurangi risiko jika ada penggerebekan. Polsek Kalideres yang dikonfirmasi mengaku baru menerima laporan terkait aktivitas tersebut. “Terima kasih laporannya. Tapi kita baru tahu ada hal itu,” kata seorang petugas kepada wartawan, Kamis (2/10). Pernyataan itu menunjukkan lemahnya pengawasan di tingkat aparat, padahal peredaran obat keras tanpa izin bisa menimbulkan dampak sosial yang merusak. Kasus ini menjadi peringatan serius bahwa perang melawan narkoba dan obat keras tidak cukup hanya dengan razia sesaat. Diperlukan strategi komprehensif dan berkelanjutan. Pengawasan izin usaha, pemutusan rantai distribusi, hingga edukasi ke masyarakat harus berjalan bersamaan. Tanpa itu, jaringan kios obat keras akan terus tumbuh subur. Apalagi dengan kedok kosmetik yang mudah menyamarkan aktivitas ilegal, para pelaku bisa leluasa mengelabui aparat dan masyarakat. Pemerintah dan aparat penegak hukum tidak bisa lagi menutup mata. Jika dibiarkan, Jakarta Barat berisiko menjadi episentrum peredaran obat keras di ibu kota. Selama kios-kios berkedok kosmetik ini dibiarkan beroperasi, harapan Jakarta bebas narkoba hanya akan menjadi ilusi semu. Kini semua mata tertuju pada Polres Metro Jakarta Barat. Publik menunggu langkah nyata, cepat, dan tegas untuk menghentikan peredaran obat keras yang kian merajalela. (***)

INDOPOS
Oktober 3, 2025
0 Comments

Prabowo Ucapkan Selamat Ultah ke Gibran dengan Foto Hitam Putih, Netizen Heboh

INDOPOS-Presiden Joko Widodo Prabowo Subianto mengucapkan selamat ulang tahun ke-38 untuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan cara sederhana. Warga net ramai mengomentarinya. Hanya lewat satu foto hitam putih di Instagram tanpa emoji, tag, maupun kebersamaan, unggahan itu langsung menuai beragam reaksi publik. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan ulang tahun kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan cara tak biasa. Melalui akun Instagram resmi @presidenrepublikindonesia, Rabu (1/10/2025) malam, ia hanya menulis pesan singkat disertai satu foto hitam putih. “Selamat ulang tahun Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka,” tulis Prabowo dalam caption. Baca juga: Gibran Kuliah di Singapura tapi Dapat Ijazah dari Kampus Asal Inggris, Begini Penjelasan MDIS Foto tersebut menampilkan Gibran seorang diri mengenakan jas formal. Tanpa emoji, tanpa tag akun, dan tanpa momen kebersamaan. Respons publik pun beragam. Dalam dua jam sejak diunggah, postingan tersebut sudah mengumpulkan lebih dari 58 ribu likes dan ribuan komentar, mulai dari doa panjang hingga sindiran soal janji kampanye. Sebagian netizen menyampaikan doa dan pujian: “Selamat ulang tahun mas Gibran, Gibran datang membawa cinta, kedamaian, salut sama perjalanan hidupnya, mental pejuang,” tulis akun @syahputra17. “Wishing you a blessed birthday, Our Vice President ❤️,” tulis akun @alkitabsatumenit. Namun, tak sedikit pula yang menyelipkan sindiran, terutama soal janji kampanye Pilpres 2024 tentang pembukaan 19 juta lapangan kerja: Sementara itu, pantauan Tribunnews pada Rabu malam menunjukkan bahwa akun resmi Gibran @gibran_rakabuming tidak menampilkan unggahan foto maupun video terkait ulang tahunnya yang ke-38.

INDOPOS
Oktober 1, 2025
0 Comments

Keputusan Mendikbudristek Nomor 63/M/KEP/2025 Tabrak UU dan Bikin Gaduh Dunia Pendidikan, Dua Guru Besar Ajukan Judicial Review Ke MA

INDOPOS-Jakarta, 30 September 2025 – Dua guru besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara), Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si. dan Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum., dengan dukungan 60 lebih guru besar di Indonesia, resmi mengajukan permohonan Hak Uji Materiil (Judicial Review) terhadap Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63/M/KEP/2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen. Permohonan judicial review tersebut diajukan pada 15 Agustus 2025 dan telah teregistrasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Perkara 41 P/HUM/2025 pada 19 Agustus 2025 melalui Kepaniteraan Muda Tata Usaha Negara. Kedua pemohon menilai keputusan menteri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. “Judicial review ini diajukan untuk memastikan agar setiap kebijakan di bidang pendidikan tinggi tetap sesuai dengan kerangka hukum nasional, serta selaras dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang berkeadilan, profesional, dan berkelanjutan,” tegas Prof. Tumanggor didampingi Prof. Laksanto, beserta tim hukum, Nelson Kapoyos, dan Baiqumi Aji, dalam konferensi pers, Rabu (1/10/2025). Pengajuan uji materi ini sekaligus menjadi bentuk kritik akademisi terhadap regulasi yang dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengembangan profesi dan karier dosen di Indonesia. Kepmen ini dinilai menimbulkan keresahan dan kehaduhan di dunia akademik. Sehingga, harus segera diselesaikan. “Keputusan menteri itu harus dicabut, karena jelas-jelas diskriminatif dan menabrak undang-undang,” tegasnya. SKEMA PENGAJUAN KEBERATAN HAK UJI MATERIIL MENTERI PENDIDIKAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/M/KEP/2025 Alur Utama 1. KEPMEN 63/2025 → Menghapus NIDK/NIDN menjadi Dosen Tetap Non-Tetap → Diskriminasi/Administratif Jabatan Akademik 2. Bertentangan dengan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 40 ayat (1) Pasal 41 ayat (1) Pasal 51 ayat (1) Bertentangan dengan UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 3. SK No. 59/P/2025/UBJ tentang Pengangkatan Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.Hum. Sebagai Ketua Tim Advokasi Hukum dan Lingkungan SK No. 31/KM/2025/UBJ tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ir. H. Eddy S. Soeryanto Soegoto, M.Sc., M.M. Sebagai Ketua Dewan Pakar Tim Advokasi Hukum dan Lingkungan SK No. 31/KM/2025/UBJ tentang Pengangkatan Dr. (C) Bayu Seto Hardjowahono, S.H., M.H., M.M. Sebagai Sekretaris Tim Advokasi Hukum dan Lingkungan Upaya Keberatan Hak Uji Materiil Diajukan ke Mahkamah Agung RI tanggal 15 Agustus 2025 Amicus Curiae (Para Guru Besar) Petitum 1. Kepmen bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Menyatakan Kepmen 63 tidak berlaku secara hukum. 3. Menerima Hak Uji Materiil. 4. Mencabut Kepmen 63. Substansi Permasalahan Menimbulkan ketidakadilan substantif dengan mengebiri hak Guru Besar (berstatus non-dosen tetap) untuk memperoleh haknya dalam jabatan akademik. Jabatan akademik yang seharusnya bersifat universal bagi semua Guru Besar kini dipersempit dan dibatasi oleh norma dalam Kepmen 63. Secara formal, norma ini tidak sah karena bertentangan dengan UU. Mahkamah Agung diminta untuk membatalkan Kepmen 63.

INDOPOS
Oktober 1, 2025
0 Comments

Kunjungan Delegasi Kazakh National Women’s Teacher Training University ke Universitas Borobudur Perkuat Kolaborasi Internasional

INDOPOS-Jakarta, 1 Oktober 2025 — Universitas Borobudur dengan hangat menerima kunjungan delegasi dari Kazakh National Women’s Teacher Training University dalam sebuah acara resmi yang diselenggarakan di kampus utama Universitas Borobudur, Jakarta. Kunjungan ini menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan bilateral di bidang pendidikan antara Indonesia dan Kazakhstan. Acara dibuka dengan sambutan hangat dari Dr. Roma Nova, S.E., M.B.A., selaku Kepala Kantor Urusan Internasional Universitas Borobudur, yang juga bertugas sebagai moderator dalam pertemuan kolaborasi ini. Dalam sambutannya, Dr. Roma menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kehadiran para delegasi terhormat dari Kazakhstan, antara lain: * Prof. Zhubandykova Akgul, Dekan Fakultas Pendidikan * Jakubayeya Saltanat, Direktur Departemen Kerja Sama Internasional Turut hadir pula mitra dari International Transnational Education Association, yakni Mrs. Cynthia Wu dan Mr. Haekal, serta pimpinan dari Universitas Borobudur yang juga menyambut para tamu dengan penuh antusias. Delegasi Universitas Borobudur yang hadir dalam acara ini antara lain: * Prof. Darwati Susilastuti, M.M., Wakil Rektor I Bidang Akademik * Dr. Syaiful, S.E., M.Si., Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan * Prof. Didik Sulistyanto, Senior Advisor * Dr. Pudji Astuty, S.E., M.M., Dekan Fakultas Psikologi * Dr. Roma Nova, S.E., M.B.A., Kepala Kantor Urusan Internasional * Ruth Hutabarat, S.S., M.Pd. dan Fahrul Razi, A.Md.Li. selaku staff Kantor Urusan Internasional Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan dari kedua negara, sebagai simbol penghormatan dan semangat persahabatan. Selanjutnya, para tamu disuguhi tayangan video profil Universitas Borobudur, yang menampilkan pencapaian institusi, termasuk raihan akreditasi “Unggul” dari BAN-PT pada November 2024, yang mengukuhkan posisi universitas ini sebagai kampus berkelas dunia. Dalam sesi sambutan resmi, Prof. Didik Sulistyanto mewakili Rektor Universitas Borobudur menyampaikan harapan besar terhadap kerja sama internasional yang akan dibangun. Sambutan dan pemaparan berikutnya disampaikan oleh Mrs. Jakubayeya Saltanat, mewakili Kazakh National Women’s Teacher Training University, yang juga menekankan pentingnya pertukaran akademik dan kolaborasi riset antara kedua institusi. Sesi dilanjutkan dengan diskusi kolaboratif antara kedua belah pihak, membahas potensi kerja sama di bidang pendidikan, pertukaran dosen dan mahasiswa, serta pengembangan program studi bersama. Kedua universitas menunjukkan komitmen kuat untuk menjalin kerja sama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Acara ditutup dengan pertukaran cinderamata sebagai simbol persahabatan, diikuti dengan foto bersama seluruh delegasi. Melalui kunjungan ini, Universitas Borobudur kembali menunjukkan komitmennya untuk menjalin kerja sama global guna memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang inklusif dan berdaya saing internasional. (***)

INDOPOS
Oktober 1, 2025
0 Comments

Anggota DPR yang Keliru Diluruskan, Pengamat Tegaskan Teknologi TVRI Paling Modern, Pantas Dapat Hak Siar Piala Dunia 2026

INDOPOS-Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Kabar itu disampaikan anggota DPR RI Komisi VII, Hendry Munief. Dia pun menyambut baik kabar LPP TVRI menjadi pemegang hak siar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. “Kami ucapkan selamat buat TVRI mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Dengan adanya hak siar itu, masyarakat dapat menikmati dengan gratis, serta bisa melaksanakan nonton bareng tanpa dibayangi izin hak siar,” ujar Hendry dalam keterangan tertulisnya seperti yang dikutip dari Antara, Selasa, 30 September 2025. Meski demikian, Hendry melihat pentingnya langkah perbaikan di tubuh TVRI. Ia mengingatkan manajemen TVRI untuk segera berbenah dengan meningkatkan kualitas pemancar, studio, dan teknologi penunjang siaran. “Manajemen harus memperbaiki fasilitas pemancar, studio dan teknologi yang sudah berumur, semakin bagus kualitas pemancar TVRI, semakin puas masyarakat,” cetusnya. Pengamat Meluruskan Pernyataan Anggota DPR yang Keliru Pernyataan terakhir anggota DPR RI Komisi VII, Hendry Munief yang keliru itu ditanggapi pengamat kebijakan publik dari Institute Development of Policy And Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro. “Ada pernyataan beliau yang kurang tepat dan tidak memahami TVRI secara mendalam. Beliau mengatakan, seolah-olah teknologi TVRI tertinggal dari televisi swasta. Padahal, jangan salah, TVRI saat ini sudah dan telah sukses memodernisasi teknologinya. Anda tahu? TVRI di era digitalisasi ini sudah sangat modern teknologinya,” ungkap Riko dalam keterangan resminya, kepada wartawan, Rabu, 01 Oktober 2025. Dikatakan pengamat kebijakan publik yang mengetahui betul seluk-beluk televisi pemerintah itu, pernyataan Hendry mengenai teknologi (TVRI) yang sudah berumur tidak tepat. “Pernyataan anggota DPR itu kurang tepat. Harusnya, beliau duduk di Komisi VII yang bermitra dengan TVRI sebetulnya harus lebih paham dan mafhum dengan manajemen dan perkembangan LPP TVRI terkini. Mengingat, LPP memainkan peran strategis, yakni penguatan nasionalisme dan ketahanan nasional. Kalau dikatakan teknologi TVRI berumur, itu sangat tidak tepat. Saya melihat, dalam konteks kekinian, teknologi TVRI tidak kalah dengan swasta. Anda tahu? Studio Auditorium TVRI itu merupakan salah satu yang paling modern di antara studio TV lainnya, lho. Coba cek saja kalau tidak percaya,” paparnya. Malahan, ditandaskan Riko, LPP TVRI ini merupakan stasiun televisi perdana dan yang paling awal bermigrasi dari analog ke digital. TVRI migrasi dari analog ke digital tepatnya, pada tanggal 02 November 2022. Itu sesuai yang diamanatkan UU Ciptakerja. “Sedangkan, televisi swasta baru belakangan. Sekitar setahun setelah TVRI,” sebutnya. Riko yang merupakan pengamat kebijakan publik yang sangat cermat itu pun menyatakan, keunggulan TVRI lainnya saat ini. “Sekarang ini, TVRI memiliki jumlah pemancar yang lebih banyak daripada televisi swasta. Dan, kalau kita perhatikan lebih jauh secara real, (TVRI) mempunyai coverage (cakupan) penyiaran sampai pelosok negeri di seluruh Indonesia. Bahkan, sepanjang pengamatan saya, banyak para stasiun televisi swasta itu menyewa alat mux pemancar dari TVRI. Kalau tidak, siaran mereka tidak bisa lebih luas,” terang Riko. Infrastruktur TVRI Lebih Unggul daripada yang Lain Dari segi infrastruktur, ungkap Riko, TVRI lebih unggul. “Kalau kita perhatikan mendalam, dari segi infrastruktur, LPP TVRI bahkan lebih unggul, lho. Memang, TVRI ini lemah di sisi anggaran program. Mengapa? Karena, TVRI tidak diperbolehkan menarik iklan dari luar. Ya wajar untuk program, ia masih kalah dengan swasta,” tukasnya. Nah, dilihat dari semua sisi itu, wajar dan sangat layak, TVRI mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Terkait hal ini, Hendry mengungkap, Komisi VII DPR telah menyetujui tambahan anggaran guna memperkuat layanan TVRI. Hendry optimistis TVRI akan sukses menayangkan Piala Dunia 2026 dengan kualitas yang baik, tidak hanya memuaskan penonton. Tetapi, juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. (***)

INDOPOS
Oktober 1, 2025
0 Comments

DPRD DKI Makin Ugal-ugalan! Pansus Parkir dan Raperda Rokok Diduga Jadi Ajang Permainan Oknum Dewan

INDOPOS-Jakarta – Ketua LSM Jakarta Baru, Ali Husen, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja DPRD DKI Jakarta, khususnya terkait Panitia Khusus (Pansus) Parkir yang kini tengah bekerja membahas regulasi pengelolaan parkir di Ibu Kota. Menurut Ali, Pansus tersebut tidak murni bekerja untuk kepentingan rakyat, melainkan mulai tercium aroma permainan dan pemerasan oleh sejumlah oknum anggota dewan. “Pansus parkir jangan sampai berubah menjadi pansus permainan pemerasan. Ini bukan untuk rakyat, tapi jadi bancakan oknum DPRD. Mereka semakin ugal-ugalan dalam menjalankan fungsi legislatif,” tegas Ali Husen di Jakarta, Rabu (1/10/2025). Tambah Daftar Panjang Permainan di DPRD DKI Ali mengungkapkan, dugaan permainan dalam Pansus Parkir ini menambah catatan buruk DPRD DKI, setelah sebelumnya publik dikejutkan dengan isu permainan dalam pembahasan Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). “Kasus Raperda KTR rokok baru saja meredup, sekarang muncul lagi aroma permainan di pansus parkir. Seolah DPRD ini tidak pernah kapok, selalu mencari celah untuk mengeruk keuntungan,” ujarnya. Warning Keras ke DPRD Ali menegaskan bahwa DPRD seharusnya bekerja untuk kepentingan warga Jakarta dan dunia usaha, bukan untuk menekan atau memeras. “Dewan jangan menyusahkan rakyat. Jangan korupsi, jangan memeras, dan jangan menjadikan pansus sebagai arena jual beli pasal,” katanya dengan nada keras. Ia juga mendesak pimpinan partai politik untuk mengawasi ketat kadernya di DPRD. “Kalau partai diam saja, berarti ada pembiaran. Pimpinan partai jangan hanya bicara moral politik di luar, tapi kadernya di DPRD dibiarkan jadi pemain. Ini mencederai demokrasi dan merusak kepercayaan publik,” tegasnya. Minta Aparat Turun Tangan Ali Husen mendesak agar aparat penegak hukum ikut turun tangan mengawasi proses pansus ini. “Kalau benar ada permainan, harus dibongkar. Jangan biarkan DPRD seenaknya mempermainkan regulasi untuk kepentingan pribadi,” ujarnya. Ia menegaskan, DPRD adalah lembaga yang mendapat mandat rakyat, bukan tempat transaksi kotor. “Kalau terus begini, DPRD DKI hanya akan jadi simbol rusaknya moral politik di Jakarta,” tutup Ali dengan nada lantang.

INDOPOS
Oktober 1, 2025
0 Comments

Prabowo Murka: Direksi BUMN Rugi Masih Kebagian Bonus, Brengsek Banget!

INDOPOS-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan kekesalannya kepada manajemen perusahaan pelat merah yang masih membagikan bonus kepada jajaran direksi dan komisaris meski dalam kondisi perusahaan yang merugi. Dirinya juga mengaku siap meminta penegak hukum untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Prabowo menyebut dirinya telah memerintahkan manajemen Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danatara) untuk membersihkan manajemen BUMN, yang dianggap masih ada yang belum bekerja dengan benar. “Kadang-kadang (direksi-komisaris BUMN) nekat-nekat mereka itu, diberi kepercayaan negara dia kira itu perusahaan nenek moyang. Perusahaan rugi dia tambah bonus untuk dirinya sendiri, brengsek banget ini,” tegas Prabowo saat membuka Musyawarah Nasional ke-6 PKS, Jakarta, Senin (29/9/2025). Lebih lanjut dirinya ingin memerintahkan penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk membantu menyelesaikan permasalahan di BUMN. Meski demikian Prabowo menyebut akan memberikan kesempatan terlebih dahulu bagi Danatara untuk melakukan bersih-bersih di BUMN dalam dua hingga empat tahun ke depan. Dirinya juga meminta, pihak Danantara untuk fokus mengelola aset BUMN. Prabowo meyakini perusahaan dengan bisnis bagus dapat mendapatkan return keuntungan 10% dari total aset. “Jadi dari US$ 1000 miliar (aset Danantara), harusnya Negara dapat (keuntungan) US$ 100 miliar tiap tahun,” jelas Prabowo.

INDOPOS
September 29, 2025
0 Comments

Belanda Kembalikan 30.000 Artefak, Sultan dan Tokoh Adat Nusantara Usulkan Penambahan Wakil Menteri, atau Pembentukan Badan Kebudayaan Nasional, Eki Pitung Dinilai Layak Memimpin

INDOPOS – Sejumlah tokoh adat dan bangsawan nusantara mengusulkan pembentukan Badan Kebudayaan Nasional untuk mengelola warisan sejarah dan artefak Indonesia. Usulan ini disampaikan menyusul pengembalian sekitar 30.000 artefak dari Belanda kepada Presiden Prabowo Subianto. Para tokoh yang bersuara yakni: 1.Dr HC Andi Syahriansyah A, S.Tr.Kep (Trah Sultan Bone Ke 23 Sultan Ahmad Saleh La Tentri Tappu To Appaliweng). 2.Sultan Melayu Jambi Daarul Haq Said Fuad Ibnu Abdurrachman Baragbah. 3.Dr. Drs. H. Yusdi Anra, M.Pd. Dari pusat kajian Sejarah dan kebudayaan Melayu Jambi. Dr. Drs. H. Yusdi Anra, M.Pd. Andi Syahriansyah selaku Ketua Umum yang menaungi setidaknya 100 Kesultanan Islam assosiasi SALATIN AZZAHRAH, menegaskan pendapatnya. “Seharusnya Kementerian Kebudayaan memiliki wakil menteri tambahan dari kalangan praktisi adat. Jika tidak memungkinkan, maka perlu dibentuk badan tersendiri, sebagaimana BP Migas atau Badan Gizi Nasional,” ujarnya, Senin (29/9/2025). Nama Eki Pitung, Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, turut diajukan sebagai kandidat wakil menteri kebudayaan. Menurut Andi, sosok Eki memiliki rekam jejak kuat dalam menjaga tradisi Betawi sekaligus membangun jejaring dengan komunitas adat nusantara. Eki Pitung juga sbg Kepala Badan Koordinator BAPAMA – Badan Pelaksana Amanah Musyawarah Agung Raja Sultan / Tokoh Adat Nusantara tahun 2023 terpilih dari 198 Tokoh Adat / Kerabat Kesultanan se Nusantara di Bandung Jawa Barat dimana Musyawarah Agungnya di Gedung Asia Afrika (Gedung Sejarah). Salatin sendiri menaungi lebih dari 100 kerajaan dari Indonesia dan luar negeri. Penelitian mereka mencakup manuskrip, arsip kolonial, hingga silsilah keluarga bangsawan. “Indonesia memiliki literatur adat yang kaya. Sayangnya, kita lebih sering mengutip pemikiran asing seperti Aristoteles atau Plato, padahal kita punya hukum adat sendiri,” tegasnya. Para tokoh berharap usulan ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah. “Momentum pengembalian artefak harus menjadi titik balik bagi penguatan kebijakan kebudayaan nasional,” tutup Andi. Pengembalian 30 ribu artefak Indonesia dari Belanda kepada Presiden Prabowo Subianto mendapat perhatian serius dari para tokoh adat. Mereka mengusulkan agar pemerintah segera membentuk Badan Kebudayaan Nasional atau menambah wakil menteri di Kementerian Kebudayaan untuk mengurus artefak dan kerajaan nusantara. “Sekarang ada wakil menteri dari kalangan seniman. Seharusnya ada juga dari praktisi adat. Kalau tidak bisa, bentuklah badan khusus seperti BP Migas atau Badan Gizi Nasional,” tegasnya. Pihaknya, yang menaungi lebih dari 100 kerajaan, aktif meneliti sejarah raja-raja, manuskrip, dan silsilah bangsawan nusantara. Menurut Andi, Indonesia seharusnya bangga dengan literatur adat sendiri, bukan hanya mengutip filsuf asing. “Momentum artefak pulang ke tanah air jangan sampai lewat begitu saja. Ini kesempatan besar untuk menguatkan budaya kita,” pungkasnya. (***)

INDOPOS
September 29, 2025
0 Comments

Ketua PIRA DKI Jakarta DR. Susi Barbara: Program MBG Presiden Prabowo Harapan Baru Bagi Anak-Anak Indonesia, dan Solusi di Tengah Kesulitan Ekonomi

INDOPOS-Jakarta – Ketua Perempuan Indonesia Raya (PIRA) DKI Jakarta sekaligus Ketua Yayasan Rumah Bahagia Jakarta, DR. Susi Barbara, memberikan apresiasi tinggi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo. Menurutnya, di tengah situasi ekonomi yang sulit saat ini, MBG menjadi solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. “Anak-anak sangat senang dan antusias bisa mendapatkan makanan gratis dari pemerintah. Program ini benar-benar membantu banyak keluarga,” ujar DR. Susi di Jakarta, Senin (29/9/2025). Ia menjelaskan, kebijakan serupa bukan hal baru di dunia. Di berbagai negara maju seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, hingga China, program makan bergizi gratis sudah lama dijalankan dan terbukti memberikan manfaat besar bagi generasi muda. Namun, DR. Susi juga menilai wajar apabila pelaksanaan MBG di tahap awal masih menemui kendala. “Kalau sekarang masih ada perbaikan-perbaikan itu hal yang wajar, justru agar MBG semakin baik ke depannya. Kalau sampai terjadi keracunan, pasti pemerintah bersama Badan Gizi Nasional akan menutup sementara dan menindak tegas oknum-oknum nakal di bawah,” tegasnya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa program ini tidak hanya memberi manfaat kesehatan bagi anak-anak, tetapi juga berdampak sosial-ekonomi dengan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, terutama di sektor penyediaan bahan pangan dan katering. “Intinya, program ini bagus sekali. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo, karena telah menghadirkan kebijakan nyata yang dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat,” pungkas DR. Susi. Dok Sppg. Yayasan Rumah Bahagia Jakarta. (***)

INDOPOS
September 29, 2025
0 Comments

Ketum Rekan Indonesia Tuding PMI DKI Lakukan Pungli Berkedok Bulan Dana

Oleh: Agung Nugroho, Ketua Rekan Indonesia INDOPOS-Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) lahir dari semangat gotong royong. Warga diajak berpartisipasi secara sukarela untuk membantu misi kemanusiaan. Namun, di Jakarta 2025, niat mulia itu berubah rupa: solidaritas diganti target setoran. Dasar hukumnya sebenarnya sederhana. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan mengatur bahwa lembaga sosial boleh menggalang dana. Pemerintah daerah hanya diminta mendukung penyelenggaraan, bukan menjadi penagih. Pasal 6 ayat (1) menyebut, biaya usaha pengumpulan sumbangan tidak boleh melebihi 10 persen dari hasil pengumpulan. Norma itu jelas dimaksudkan untuk biaya teknis: cetak kupon, ongkos transportasi relawan, atau biaya administrasi. Sama sekali tidak menyebut komisi pejabat. Namun, di tingkat pelaksana, tafsir aturan ini berbelok. Surat resmi dari Kelurahan Baru, Pasar Rebo, Jakarta Timur, tertanggal 22 September 2025, mencatat instruksi tegas: setiap RW dan RT wajib menyetor minimal Rp1 juta per Maplist, paling lambat 31 Oktober 2025. Nama pejabat kelurahan ditunjuk sebagai penerima. Tak ada kata “sukarela”. Yang ada hanya angka target. Kejadian serupa terjadi di Jakarta Pusat. Sehari setelah insentif RT naik, para ketua RT langsung diminta iuran Rp1 juta untuk Bulan Dana PMI, seperti diberitakan Kompas (22/9/2025). Bagi sebagian pengurus RT, ini terasa seperti pemerasan. “Kalau disebut amal, kenapa ada target dan angka pasti? Itu iuran wajib, bukan donasi,” kata seorang ketua RT. Dokumen lama Bulan Dana mencatat, sejak awal 1980-an, aparat pemerintah daerah memang dilibatkan dalam pengumpulan sumbangan. Posisi mereka strategis karena punya akses langsung ke masyarakat. Dari situlah tafsir 10 persen mulai berubah fungsi: dari biaya operasional, menjadi semacam “uang administrasi pejabat.” Seorang mantan pengurus PMI Jakarta mengakui, praktik ini bertahan karena tak pernah ada koreksi dari pemerintah daerah. “Selama bertahun-tahun dianggap wajar, padahal tidak ada dasar hukumnya,” katanya. Kritik keras datang dari organisasi masyarakat sipil. Agung Nugroho, Ketua Umum Rekan Indonesia, menilai penyimpangan Bulan Dana PMI kali ini terlalu telanjang. “Bulan Dana itu sukarela, bukan kewajiban. Kalau setiap RT dan RW dipatok Rp1 juta, itu sudah pemerasan. Apalagi kalau ada tafsir 10 persen untuk jatah pejabat, itu pungli yang dilegalkan,” ujarnya. Agung mendesak Pemprov DKI segera mengeluarkan edaran resmi yang menegaskan kembali makna PP 29/1980. Selain itu, ia menuntut PMI DKI membuka laporan penggunaan dana secara transparan. “Bulan Dana lahir dari niat mulia, tapi kalau dibiarkan jadi bulan setoran, yang tersisa hanya ironi. Solidaritas rakyat direduksi jadi catatan kas pejabat,” katanya. Kini publik menunggu langkah tegas. Apakah Pemprov DKI berani meluruskan tafsir sesat ini, atau membiarkan semangat gotong royong terus berubah jadi bisnis rente pejabat lokal?. (***)

INDOPOS
September 29, 2025
0 Comments

Ratusan Pesilat Betawi Unjuk Kebolehan di TMII Memperebutkan Piala Gubenur Pramono Anung

INDOPOS-Sebanyak 150 lebih pesilat Betawi dari Jaksel, Jaktim, Jakut, Jakpus dan Jakbar unjuk kebolehan di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (27/9/2025) siang. Berkumpulnya para jago silat dari seluruh Jakarta itu untuk memperebutkan piala gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam Festival Pencak Silat Betawi yang diselenggarakan Bamus Suku Betawi 1982 pimpinan Zainuddin atau biasa disapa Haji Oding selama 2 hari, yakni kelompok usia pelajar dan bebas usia. Ketua Majelis Adat Bamus Suku Betawi 1982, Nachrowi Ramli mengungkapkan kegiatan festival pencak silat Betawi yang diselenggarakan Minggu (28/9/2025) merupakan upaya menjaga dan melestarikan kebudayaan Betawi di Jakarta yang dinilai hampir mengalami kepunahan di tengah kemajuan zaman. “Dengan kegiatan yang diselenggarakan Bamus Suku Betawi 1982 seperti lomba pantun, lomba tari, lomba kuliner dan lomba silat yang berlangsung hari ini. Bamus Suku Betawi ingin melestarikan, menjaring bibit-bibit muda dalam mengembangkan dan meningkatkan prestasi. Khususnya di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi,” ujar Kepala Lembaga Sandi Negara RI yang bertugas selama 34 tahun dan berakhir pada periode 2002-2028 yang saat ini berganti nama menjadi BADAN SIBER & SANDI NEGARA R.I. (BSSN RI) yang langsung berada dibawah komando Presiden RI, Prabowo Subianto ditemui awak media di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur, Minggu (28/9/2025). Menurut Ketum Perkumpulan Pencak Silat (PPS) Putra Betawi yang menghimpun 127 perguruan silat aliran Betawi dan merupakan perguruan silat historis pendiri PB IPSI. Bamus Suku Betawi 1982 tidak hanya fokus pada kebudayan pencak silat. Namun juga, sambung pria yang kerap dipanggil sahabat dekatnya Jenderal Nara itu pun akan melakukan pembenahan dan pembentukan sumber daya manusia (SDM) kaum Betawi. “Karenanya ditengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknology sekarang ini Bamus Suku Betawi 1982 akan mengumpulkan kembali yang saat ini berserakan. Termasuk Pencak Silat Betawi yang jumlahnya 300-an lebih dan perguruan pencak silat di seluruh DKI yang juga banyak jumlahnya. Sudah saatnya kaum Betawi memimpin di Jakarta,” beber salah satu Penasehat di kepengurusan PB IPSI dengan ketua umum Presiden Prabowo Subianto itu. Untuk diketahui, tokoh Betawi Jenderal Nara sejak di sekolah dasar menekuni pencak silat dan sudah 40 tahun menjadi pengurus organisasi silat di tanah air. Untuk itu, sambung politisi yang akrab disapa Babeh Nara tersebut. Bamus Suku Betawi 1982 yang berkomitmen melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi berharap agar sumber daya manusia kaum Betawi terus ditingkatkan. “Saat ini kita ambil langkah pematangan SDM. Intinya sumber daya manusia, *a man behind the gun.* Apapun alatnya dan senjatanya kalau manusianya tidak pintar akan sia-sia. Karenanya kita butuh SDM yang pintar menghadapi segala situasi dan kondisi,” katanya Lebih lanjut, tokoh Betawi yang dikenal low profil itu pun mengungkapkan jasa dari tokoh Betawi almarhum Mayjen TNI Edi Nalapraya dalam perkembangan pencak silat Betawi hingga saat ini. Menurutnya, berkat kepemimpinan almarhum gedung Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) berdiri megah di tengah kota Jakarta. “Saat ini Pencak Silat diakui oleh UNESCO. Kedepan PPS Putra Betawi akan merajut persatuan semua aliran silat betawi yang ada sebanyak 300 aliran, dan akan menghadirkan jurus-jurus silat baku aliran betawi. Disamping itu, kita ingin untuk pengembangan pencak silat di tanahi air berkolaborasi, baik lokal, nasional bahkan internasional. Agar kaum Betawi bisa berkembang dan insha Allah menjadi pemimpin bangsa,” katanya. Tidak hanya itu, Bamus Suku Betawi 1982 pun akan pro aktif dalam memasukan budaya pencak silat dalam kurikulum pendidikan. Sebab, kata Bang Nara cikal bakal pemimpin akan dimulai dari bawah, yakni melalui unsur pendidikan. “IPSI pun sudah melakukan penjaringan terhadap bibit berprestasi sebanyak 200 pesilat yang akan ikut dalam pertunjukan pada 2026 mendatang. Untuk itu pemprov harus hadir dan membina di tengah rakyat dan kaum betawi. Sebab jika peran itu ditinggalkan, maka pemerintah ingkar pada amanat UU,” tandasnya. (***)

INDOPOS
September 28, 2025
0 Comments

Ketum MPG: Biro Pers Istana Bungkam Pers, Rusak Citra Prabowo, Segera Pecat Mensesneg Prasetyo Hadi, Musuh Dalam Selimut

INDOPOS-Jakarta – Ketua Masyarakat Pendukung Gibran (MPG), Jimmy S, angkat bicara terkait pencabutan kartu liputan wartawan CNN Indonesia oleh Biro Pers Istana. Kejadian ini menuai sorotan setelah wartawan CNN tersebut sempat melontarkan pertanyaan mengenai kasus keracunan program makan bergizi gratis. Wartawan itu corongnya masalah, biar presiden tau apa yg terjadi di bawah. Jangan malah dibungkam. Jimmy mengecam keras langkah Biro Pers Istana yang dinilainya sebagai tindakan keliru, memalukan, dan berpotensi mencederai kemerdekaan pers. “Ini tindakan yang tidak bisa ditolerir. Pencabutan kartu liputan itu sama saja dengan membungkam kerja jurnalistik. Padahal, kebebasan pers adalah pilar demokrasi,” tegasnya dalam keterangan, Minggu (28/9/2025). Menurut Jimmy, keputusan sepihak tersebut tidak hanya merugikan wartawan bersangkutan, tetapi juga menimbulkan preseden buruk bagi dunia pers di Indonesia. “Kita ini bangsa demokratis. Wartawan harus diberi ruang bertanya, termasuk soal isu-isu kritis. Jangan sampai ada kesan pertanyaan yang dianggap tidak menyenangkan langsung dibungkam,” ujarnya. MPG yang merupakan barisan pendukung pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 lalu, menilai langkah Biro Pers Istana justru merugikan dan mencoreng nama baik Presiden. “Selama ini Pak Prabowo dikenal sebagai sosok yang terbuka, ramah, dan tidak alergi kritik. Beliau selalu memberi ruang untuk media. Maka tindakan Biro Pers ini justru bertolak belakang dengan sikap Presiden, dan malah bisa menimbulkan opini negatif seolah-olah Pak Prabowo ingin membungkam pers,” kata Jimmy. Lebih jauh, Jimmy menduga ada pihak tertentu di lingkaran kekuasaan yang sengaja menciptakan polemik ini untuk merusak citra kepala negara. “Kami mencium adanya musuh dalam selimut di istana. Ada yang dengan sengaja ingin merusak nama baik presiden dengan cara membuat kebijakan yang tidak populis, seperti membungkam pers,” ungkapnya.

INDOPOS
September 28, 2025
0 Comments

150 Jawara Pencak Silat DKI Adu Kepiawaian di Padepokan TMII

INDOPOS-Jakarta- 150 perguruan pencak silat di DKI Jakarta adu kepiawaian di gedung Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur, Minggu (27/9/2025). Adu kepiawaian itu dalam acara Festival Pencak Silat Betawi yang diselenggarakan Bamus Suku Betawi 1982. Bendahara Bamus Betawi 1982, Yusuf mengatakan festival Pencak Silat Betawi 2025 merupakan ajang adu bakat dan keserasian masing-masing sanggar pencak silat di Jakarta. “Jika sebelumnya kita mengadakan acara yang sama di Taman Anggrek pada kelompok usia SMP. Hari ini di Padepokan Pencak Silat Betawi, TMII yang dikompetisikan dari kelompok bebas usia,” ujarnya, Minggu (28/9/2025). Untuk penilaian pemenang, anggota DPRD DKI itu mengatakan Bamus Betawi 1982 melibatkan dewan juri dari Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) dan perguruan pencak silat di Jakarta. “Yang menjadi penilaian, akan mengedepankan pada seni, keserasian dan kembang dari masing-masing sanggar. Mudah-mudahan hasil penilaian bisa maksimal,” katanya. Lebih lanjut, anggota DPRD DKI yang terpilih dari dapil Jaksel itu berharap dari kegiatan yang diselenggarakan Bamus Betawi Suku 1982. Kesenian Pencak Silat Betawi bisa terus eksis di tengah globalisasi dan modernisasi yang serba digital. “Perlu dicatat, kegiatan ini merupakan hasil kersasama dengan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Tentunya juara dari festival ini akan kita laporkan pada Dinas Kebudayan DKI Jakarta,” tandasnya.(***)

INDOPOS
September 28, 2025
0 Comments

Borobudur Unggul Golf Tournament 2025 Sukses, Borobudur Golf Community Akan Dibentuk

INDOPOS–Bogor, 28 September 2025 – Universitas Borobudur melalui Yayasan Pendidikan Borobudur sukses menggelar Borobudur Unggul Golf Tournament 2025 di Jagorawi Golf & Country Club, Bogor, Jawa Barat. Turnamen ini diikuti oleh mahasiswa, alumni, dosen, dan para profesional, dengan tujuan mempererat silaturahmi sekaligus membangun jejaring antarpeserta. Ketua Panitia, Dr. Ahmad Redi, menyatakan kegembiraannya atas antusiasme peserta dan berharap turnamen ini bisa menjadi agenda rutin setiap tahun. “Kesuksesan turnamen ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kegiatan dan memperluas jaringan bagi seluruh civitas akademika dan alumni,” ujarnya. Seiring dengan keberhasilan turnamen, pihak universitas berencana membentuk Borobudur Golf Community, sebuah wadah yang akan memfasilitasi komunikasi, kegiatan olahraga, dan pengembangan jaringan antaranggota secara berkelanjutan. Sementara itu, Prof. Bambang Bernanthos, Rektor Universitas Borobudur, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. “Kami berharap Borobudur Unggul Golf Tournament dapat terus dilaksanakan, membangun keakraban, dan memberikan kontribusi positif bagi komunitas,” kata Prof. Bambang. Dengan pembentukan Borobudur Golf Community, universitas menegaskan komitmennya untuk mendorong kegiatan yang tidak hanya bersifat kompetitif, tetapi juga menguatkan kolaborasi dan persaudaraan antaranggota. Universitas Borobudur melalui Yayasan Pendidikan Borobudur menghadirkan ajang olahraga bergengsi bertajuk Borobudur Unggul Golf Tournament 2025. Turnamen ini digelar Minggu, 28 September 2025 di Jagorawi Golf & Country Club, Bogor, Jawa Barat, mulai pukul 06.30 WIB hingga selesai. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan mempererat silaturahmi antaralumni, profesional, serta komunitas pecinta golf, sekaligus menjadi wadah prestasi bagi para peserta. Rektor Universitas Borobudur, Prof. Bambang Bernanthos, menyampaikan ucapan selamat bertanding kepada seluruh peserta Borobudur Unggul Golf Tournament 2025. Ia berharap kegiatan olahraga ini dapat menjadi sarana mempererat silaturahmi, menjalin keakraban, sekaligus memberikan manfaat bagi kemajuan bersama. “Semoga Borobudur Unggul Golf Tournament 2025 bukan hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga memperkuat hubungan dan kebersamaan,” ujarnya. Ia menambahkan, turnamen bergengsi ini merupakan yang pertama kali digelar Universitas Borobudur melalui Yayasan Pendidikan Borobudur. Ke depan, kegiatan serupa direncanakan akan digelar secara rutin, setidaknya sekali dalam setahun. Turnamen golf ini menjadi bagian dari komitmen Universitas Borobudur untuk menghadirkan kegiatan positif yang menggabungkan olahraga, kebersamaan, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Prof. Faisal Santiago, Ketua Program Doktor Ilmu Hukum sekaligus Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur, menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan kegiatan ini. Menurutnya, turnamen ini bukan sekadar kompetisi olahraga, melainkan juga menjadi ajang silaturahmi dan mempererat kebersamaan seluruh civitas akademika. “Borobudur Unggul Golf Tournament 2025 menjadi kegiatan positif yang membangun kebersamaan demi kemajuan bersama. Antusiasme peserta sangat tinggi, dan saya berharap ajang ini dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya,” ungkap Prof. Faisal Santiago. Kegiatan ini merupakan upaya Universitas Borobudur untuk menghadirkan program inovatif yang menggabungkan olahraga, komunikasi, dan jejaring profesional. Selain memperkuat hubungan internal civitas akademika, turnamen ini juga membuka peluang kolaborasi dengan pihak luar universitas, termasuk mitra bisnis dan alumni. Borobudur Unggul Golf Tournament 2025 Sukses, Borobudur Golf Community Akan Dibentuk Universitas Borobudur melalui Yayasan Pendidikan Borobudur sukses menyelenggarakan Borobudur Unggul Golf Tournament 2025. Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi antara mahasiswa, alumni, dan civitas akademika. Ketua Panitia Borobudur Unggul Golf Tournament 2025, Dr. Ahmad Redi, menyambut gembira kesuksesan kegiatan ini. Ia berharap turnamen dapat terus digelar secara rutin setiap tahun. Selain itu, ke depan juga akan dibentuk Borobudur Golf Community, sebuah wadah yang bertujuan membangun jejaring dan memperkuat hubungan antar mahasiswa serta alumni Universitas Borobudur. Dengan pembentukan komunitas ini, diharapkan olahraga golf tidak hanya menjadi hobi, tetapi juga sarana membangun koneksi yang positif dan produktif bagi seluruh anggotanya. Sejumlah peserta mengaku senang dapat berpartisipasi dalam turnamen ini, karena selain menyalurkan hobi olahraga golf, mereka juga bisa memperluas jaringan dan meningkatkan rasa kekeluargaan antaranggota universitas. Panitia berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda tahunan yang dinantikan oleh seluruh civitas akademika dan mitra Universitas Borobudur. Dengan suksesnya Borobudur Unggul Golf Tournament 2025, Universitas Borobudur menunjukkan komitmen dalam mendorong kegiatan yang positif, membangun kebersamaan, dan memperkuat silaturahmi di tengah lingkungan akademik maupun masyarakat luas. Kategori Juara Panitia menyiapkan berbagai kategori pemenang yang akan diperebutkan, di antaranya: Best Gross Overall Best Nett Overall Best Nett 1,2,3 A Best Nett 1,2,3 B Best Nett 1,2,3 Ladies Nearest To The Pin Nearest To The Line Longest Drive Hadiah Spektakuler Salah satu daya tarik turnamen ini adalah hadiah spektakuler Hole in One, berupa mobil BAIC BJ40 Plus dan Vespa matic. Selain itu, peserta juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah menarik melalui Lucky Draw, seperti sepeda motor, sepeda listrik, hingga perangkat elektronik. (***)

INDOPOS
September 28, 2025
0 Comments

Universitas Borobudur Sukses Gelar Borobudur Unggul Golf Tournament 2025, Perkuat Prestasi Olahraga, dan Jejaring Profesional

INDOPOS–Bogor–Universitas Borobudur melalui Yayasan Pendidikan Borobudur menghadirkan ajang olahraga bergengsi bertajuk Borobudur Unggul Golf Tournament 2025. Turnamen ini digelar Minggu, 28 September 2025 di Jagorawi Golf & Country Club, Bogor, Jawa Barat, mulai pukul 06.30 WIB hingga selesai. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan mempererat silaturahmi antaralumni, profesional, serta komunitas pecinta golf, sekaligus menjadi wadah prestasi bagi para peserta. Rektor Universitas Borobudur, Prof. Bambang Bernanthos, menyampaikan ucapan selamat bertanding kepada seluruh peserta Borobudur Unggul Golf Tournament 2025. Ia berharap kegiatan olahraga ini dapat menjadi sarana mempererat silaturahmi, menjalin keakraban, sekaligus memberikan manfaat bagi kemajuan bersama. “Semoga Borobudur Unggul Golf Tournament 2025 bukan hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga memperkuat hubungan dan kebersamaan,” ujarnya. Ia menambahkan, turnamen bergengsi ini merupakan yang pertama kali digelar Universitas Borobudur melalui Yayasan Pendidikan Borobudur. Ke depan, kegiatan serupa direncanakan akan digelar secara rutin, setidaknya sekali dalam setahun. Turnamen golf ini menjadi bagian dari komitmen Universitas Borobudur untuk menghadirkan kegiatan positif yang menggabungkan olahraga, kebersamaan, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Prof. Faisal Santiago, Ketua Program Doktor Ilmu Hukum sekaligus Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur, menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan kegiatan ini. Menurutnya, turnamen ini bukan sekadar kompetisi olahraga, melainkan juga menjadi ajang silaturahmi dan mempererat kebersamaan seluruh civitas akademika. “Borobudur Unggul Golf Tournament 2025 menjadi kegiatan positif yang membangun kebersamaan demi kemajuan bersama. Antusiasme peserta sangat tinggi, dan saya berharap ajang ini dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya,” ungkap Prof. Faisal Santiago. Kegiatan ini merupakan upaya Universitas Borobudur untuk menghadirkan program inovatif yang menggabungkan olahraga, komunikasi, dan jejaring profesional. Selain memperkuat hubungan internal civitas akademika, turnamen ini juga membuka peluang kolaborasi dengan pihak luar universitas, termasuk mitra bisnis dan alumni. Borobudur Unggul Golf Tournament 2025 Sukses, Borobudur Golf Community Akan Dibentuk Universitas Borobudur melalui Yayasan Pendidikan Borobudur sukses menyelenggarakan Borobudur Unggul Golf Tournament 2025. Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi antara mahasiswa, alumni, dan civitas akademika. Ketua Panitia Borobudur Unggul Golf Tournament 2025, Dr. Ahmad Redi, menyambut gembira kesuksesan kegiatan ini. Ia berharap turnamen dapat terus digelar secara rutin setiap tahun. Selain itu, ke depan juga akan dibentuk Borobudur Golf Community, sebuah wadah yang bertujuan membangun jejaring dan memperkuat hubungan antar mahasiswa serta alumni Universitas Borobudur. Dengan pembentukan komunitas ini, diharapkan olahraga golf tidak hanya menjadi hobi, tetapi juga sarana membangun koneksi yang positif dan produktif bagi seluruh anggotanya. Sejumlah peserta mengaku senang dapat berpartisipasi dalam turnamen ini, karena selain menyalurkan hobi olahraga golf, mereka juga bisa memperluas jaringan dan meningkatkan rasa kekeluargaan antaranggota universitas. Panitia berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda tahunan yang dinantikan oleh seluruh civitas akademika dan mitra Universitas Borobudur. Dengan suksesnya Borobudur Unggul Golf Tournament 2025, Universitas Borobudur menunjukkan komitmen dalam mendorong kegiatan yang positif, membangun kebersamaan, dan memperkuat silaturahmi di tengah lingkungan akademik maupun masyarakat luas. Kategori Juara Panitia menyiapkan berbagai kategori pemenang yang akan diperebutkan, di antaranya: Best Gross Overall Best Nett Overall Best Nett 1,2,3 A Best Nett 1,2,3 B Best Nett 1,2,3 Ladies Nearest To The Pin Nearest To The Line Longest Drive Hadiah Spektakuler Salah satu daya tarik turnamen ini adalah hadiah spektakuler Hole in One, berupa mobil BAIC BJ40 Plus dan Vespa matic. Selain itu, peserta juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah menarik melalui Lucky Draw, seperti sepeda motor, sepeda listrik, hingga perangkat elektronik. (***)

INDOPOS
September 27, 2025
0 Comments

Universitas Borobudur Jalin Kerja Sama Internasional dengan RMUTK – Thailand

INDOPOS–Bangkok, 27 September 2025 – Universitas Borobudur menjalin kerja sama internasional dengan Rajamangala University of Technology Krungthep (RMUTK), Thailand, melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang berlangsung di Mae Nam Grand Ballroom, Ramada Plaza by Wyndham Bangkok Riverside. Acara penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari rangkaian 6th IC-RMUTK International Conference 2025yang mengusung tema “Global Issues in Social Science, Law & Business Environment”. MoU ditandatangani langsung oleh Rektor Universitas Borobudur, Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc, yang didampingi oleh Dekan Fakultas Hukum, Dr. Megawati Barthos, SH., MM., dan Dr. Roma Nova Cahjati Poetry, SE., MBA., selaku kepala Kantor Urusan Internasional bersama dengan Presiden RMUTK, Assoc. Prof. Dr. Pichai Janmanee, dan Dekan International College Supaphorn Akkapin, Ph.D. Jalinan kolaborasi ini disaksikan pimpinan universitas, delegasi akademisi, serta tamu undangan internasional. Kerja sama ini bertujuan memperkuat hubungan akademik dan memperluas kolaborasi internasional, khususnya dalam bidang penelitian, pertukaran dosen dan mahasiswa, serta pengembangan program bersama yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Selain Universitas Borobudur, acara penandatanganan MoU juga melibatkan sejumlah perguruan tinggi Indonesia lain, seperti Universitas Jayabaya, Universitas Pancasila, dan Universitas Sahid dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Kegiatan ini menandai komitmen bersama universitas-universitas di kawasan Asia Tenggara dalam membangun jejaring global untuk menghadapi tantangan pendidikan di era modern. Setelah penandatanganan MoU, acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama, pemberian cendera mata, serta konferensi akademik internasional yang diisi oleh para pembicara kunci dari berbagai negara, termasuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Danny Kunto Wibisono. Dengan terjalinnya kerja sama ini, Universitas Borobudur menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam forum akademik global, membuka peluang mobilitas internasional, dan meningkatkan daya saing lulusan di kancah internasional. (***)

INDOPOS
September 25, 2025
0 Comments

Gubernur DKI Pramono Anung Tegaskan Raperda Rokok Bukan Larangan Merokok di Tempat Hiburan Malam

INDOPOS-Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang tengah dibahas bersama DPRD DKI bukanlah aturan untuk melarang masyarakat merokok di tempat hiburan malam, melainkan hanya mengatur lokasi merokok agar tidak mengganggu kepentingan umum. Pramono menjelaskan, aturan itu akan membatasi aktivitas merokok di sejumlah area publik yang padat aktivitas masyarakat. “Perda rokok itu bukan berarti enggak boleh merokok. Bukan. Tapi, tidak bisa merokok di tempat-tempat publik yang banyak orang,” ujar Pramono di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (12/6/2025). Sebagai gantinya, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan ruang khusus bagi warga yang merokok. Pramono mencontohkan kebijakan serupa sudah diterapkan di banyak negara maju. “Bahkan di negara maju yang udara terbuka begini ada tempat-tempat yang tidak boleh orang merokok. Di kita kan enggak ada larangan di tempat terbuka orang tidak merokok, itu satu,” ucapnya. Pramono menambahkan, pembahasan mengenai besaran denda bagi pelanggar aturan kawasan tanpa rokok masih terus digodok di DPRD. Ia menegaskan pemerintah tidak pernah menyatakan larangan total merokok di Jakarta, melainkan ingin menata agar aktivitas merokok tidak merugikan orang lain. “Jadi sekali lagi, aturan ini bukan melarang merokok, tapi mengatur tempatnya,” tegas Pramono. Senada dengan itu, Ketua LSM Jakarta Baru, Ali Husein, juga menegaskan Gubernur Pramono tidak pernah menyampaikan larangan merokok di tempat hiburan malam. “Perlu diluruskan, Gubernur DKI Pramono Anung tidak pernah mengeluarkan pernyataan maupun kebijakan yang melarang merokok di tempat hiburan malam atau secara total,” kata Ali. Ali juga meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam menyerap informasi. “Jangan sampai nama baik Gubernur dicoreng dengan isu yang tidak benar. Pak Pramono justru terbuka dengan masukan semua pihak sebelum mengambil keputusan,” tegasnya. Namun, Ali tidak menampik adanya isu oknum anggota DPRD DKI Jakarta yang diduga melakukan aksi tidak terpuji, dengan jual beli pasal raperda KTR. Menurut laporan itu, Ali Husen menyebut bahwa jika tuduhan ini benar, maka pembahasan Raperda tidak lagi murni untuk kesehatan masyarakat, melainkan dipenuhi kepentingan transaksional.

INDOPOS
September 25, 2025
0 Comments

DPRD Janji Libatkan Semua Pihak Usai Demo Tolak Larangan Rokok

INDOPOS–Jakarta, 25 September 2025 — Aksi demonstrasi puluhan massa dari Komite Peduli Jakarta (KPJ) di depan Gedung DPRD DKI Jakarta membuahkan hasil. DPRD berjanji akan melibatkan seluruh stakeholder dalam pembahasan raperda larangan total merokok di tempat hiburan malam. Koordinator aksi, Pendy, menegaskan janji tersebut harus benar-benar ditepati, bukan sekadar omong kosong politik. “Kami akan terus mengawal. Jangan hanya janji manis, karena dampaknya besar bagi pelaku usaha, pegawai, dan masyarakat luas jika aturan ini dipaksakan,” ujar Pendy. Selain itu, Ketua Komunitas Jakarta Baru, Ali Husen, yang ikut hadir mendukung aksi, menilai tekanan publik memang penting agar DPRD tidak gegabah. “Aturan publik harus rasional, tidak bisa dibuat sembarangan. Kalau dibiarkan, ini bisa jadi bentuk diskriminasi,” katanya. Dalam aksi tersebut, massa KPJ membentangkan spanduk raksasa bertuliskan “Tolak Larangan Rokok di Tempat Hiburan” dan mengangkat poster keras seperti “Kebijakan DPRD Jakarta Tidak Berbobot” serta “Larangan Total = Diskriminasi”. Situasi sempat memanas, namun akhirnya DPRD menyatakan siap membuka ruang dialog dengan semua pihak terkait sebelum memutuskan kebijakan.

INDOPOS
September 25, 2025
0 Comments

DPRD DKI Digeruduk Massa: KPJ Tuding Ada Jual Beli Pasal Perda Rokok, Oknum Dewan Sembunyi

INDOPOS-Jakarta – Suasana depan Gedung DPRD DKI Jakarta mendadak memanas pada Kamis (25/9/2025). Puluhan massa dari Komite Peduli Jakarta (KPJ) melakukan aksi demonstrasi menolak rencana larangan total merokok di tempat hiburan malam yang tengah digagas DPRD melalui Raperda Rokok. Dengan suara lantang, massa mengibarkan spanduk dan poster bernada keras. Beberapa di antaranya bertuliskan: “Kebijakan DPRD Jakarta Tidak Berbobot”, “Larangan Total = Diskriminasi”, serta “Hiburan Untuk Semua, Bukan Segelintir”. Bahkan, sebuah spanduk raksasa bertuliskan “Tolak Larangan Rokok di Tempat Hiburan” dibentangkan tepat di depan pintu gerbang DPRD, membuat situasi kian panas. Koordinator aksi, Pendy, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan hanya merugikan pelaku usaha hiburan malam, tetapi juga mengancam ribuan pekerja yang menggantungkan hidup di sektor tersebut. “Kami menolak keras larangan total ini. Jangan sampai dewan membuat aturan yang hanya menyusahkan rakyat kecil sementara ada kepentingan bisnis tertentu di baliknya,” tegas Pendy. Dalam orasinya, Pendy juga menuding adanya praktik kotor di balik pembahasan raperda tersebut. “Kami menduga ada praktik jual beli pasal oleh oknum DPRD. Jangan jadikan perda sebagai alat dagang untuk kepentingan pribadi. Ini penghinaan terhadap warga Jakarta,” ujarnya. Menariknya, sepanjang aksi berlangsung, tak satu pun anggota DPRD muncul menemui massa. Sejumlah demonstran menyebut para wakil rakyat itu “sembunyi di balik meja” dan tak berani menghadapi langsung aspirasi publik. Aksi ini berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Meski sempat diwarnai ketegangan, demonstrasi tetap berjalan damai hingga massa membubarkan diri dengan ancaman akan kembali turun ke jalan jika tuntutan mereka diabaikan.

INDOPOS
September 25, 2025
0 Comments

Paslon 01 Budi A. Manurung Menang Perdana Pemilihan RW 017 Shamandra dengan 58,09% Suara

INDOPOS-Cikarang Utara – Pemilihan Ketua RW 017 perdana di Perumahan Shamandra Gardenia, Desa Karang Sentosa, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, yang digelar pada Minggu (24/08/2025), menghasilkan kemenangan bagi pasangan calon nomor urut 01, Budi A. Manurung. Paslon 01 berhasil meraih suara mayoritas dengan total 58,09 persen, mengungguli pesaingnya, paslon nomor urut 02 Gusti Muklis S.H., yang memperoleh 38,61 persen suara. Tingkat partisipasi warga dalam pemilihan ini pun terbilang tinggi, yakni mencapai 82,7 persen. Ketua Panitia Pemilihan, Kuswoyo, menyampaikan apresiasinya atas antusiasme warga dalam gelaran demokrasi tingkat RW tersebut. “Sesuai data yang masuk, partisipasi pemilih cukup tinggi. Pasangan nomor urut 01 memenangkan pemilihan dengan total 58,09 persen suara, sementara pasangan nomor urut 02 memperoleh 38,61 persen,” tegas Kuswoyo. Pemilihan ini menjadi yang pertama sejak Perumahan Shamandra Gardenia dihuni warga. Sebagai perumahan subsidi pemerintah, mayoritas penghuninya adalah warga pendatang yang baru memiliki rumah di kawasan tersebut. Proses pemilihan juga dihadiri oleh sejumlah perangkat pemerintahan, antara lain Kepala Dusun III Solihin, Kepala Desa Karang Sentosa Karta Wijaya S.Pd, serta Kepala Seksi Pemerintahan Ogen. Ketua Penasehat Panitia Pemilihan, H. Main S.E., menambahkan bahwa undangan pelaksanaan pemilihan telah disampaikan secara resmi kepada para pemangku wilayah terkait. “Undangan pemilihan RW disampaikan panitia kepada Kepala Dusun III, Kepala Desa, dan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Karang Sentosa,” ujarnya. Dengan kemenangan ini, warga RW 017 Perumahan Shamandra Gardenia resmi memiliki ketua RW hasil pilihan bersama untuk pertama kalinya, yang diharapkan dapat menjadi awal terbentuknya lingkungan masyarakat yang solid dan guyub.

INDOPOS
September 25, 2025
0 Comments

Kolaborasi Lintas Iman Jadi Fondasi Kemanusiaan di Indonesia Humanitarian Dialogue

INDOPOS-Jakarta, 24 September 2025 — Humanitarian Forum Indonesia (HFI) menggelar Indonesia Humanitarian Dialogue di Pullman Hotel, Jakarta Pusat, untuk memperkuat peran lintas iman dalam kerja kemanusiaan di Indonesia. Ratusan peserta hadir dari pemerintah, lembaga internasional, negara sahabat, komunitas agama, dan akademisi. Pertemuan ini sekaligus menegaskan bahwa kerja kemanusiaan membutuhkan jembatan kolaborasi dari berbagai pihak. Ketua Dewan Pengurus HFI, Muhammad Ali Yusuf, menekankan bahwa kebersamaan lintas iman menjadi pilar forum ini. “Kerja bersama bukan sekadar aktivitas, tetapi alasan HFI tetap hadir hingga hari ini. Kekuatan lintas iman menjaga langkah kemanusiaan tetap berlangsung.” ujarnya. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa keberagaman justru menjadi kekuatan yang menyatukan dalam aksi nyata. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyatakan langkah HFI sejalan dengan agenda pemerintah. Ia menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan mitra yang konsisten untuk menghadapi persoalan kemanusiaan. “Kerja kemanusiaan yang dijalankan HFI sejalan dengan prioritas Kemenko PMK. Kita perlu bergerak bersama menghadapi tantangan, mulai dari perubahan iklim hingga bencana sosial.” katanya. Dengan demikian, ia mendorong sinergi yang lebih erat antara pemerintah dan organisasi kemanusiaan. Di sisi lain, Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa agama harus memberi arah bagi setiap kerja kemanusiaan. “Agama harus menjadi direction kita. Jika agama memandu, kerja kemanusiaan akan melahirkan kebaikan. Apa yang dilakukan HFI sangat tepat.” ungkapnya. Pandangan ini mempertegas bahwa nilai-nilai agama dapat menjadi fondasi moral yang kokoh bagi aksi kemanusiaan. Presiden Human Initiative, Tomy Hendrajati hadir sebagai narasumber dan menambahkan pandangan tentang kekuatan kolaborasi. “Kami meyakini bahwa bekerja secara kolaborasi dapat menyelesaikan banyak hal dan berbagai masalah. Dengan membawa kekuatan bersama, hal-hal kecil pun bisa kita lakukan bersama-sama untuk memperkuat peran masyarakat,” jelasnya. Kutipan tersebut menegaskan bahwa kerja kolektif mampu menghasilkan dampak yang lebih besar. Selain menghadirkan gagasan, forum ini juga mencatat capaian penting melalui penandatanganan Policy Brief Rumah Ibadah Tangguh Bencana. Inisiatif itu menempatkan rumah ibadah sebagai simpul ketangguhan masyarakat di tingkat akar rumput. Kemudian, peserta forum menyusun rekomendasi konkret agar lembaga berbasis agama semakin terhubung dengan sistem tanggap bencana nasional. Pada akhirnya, Indonesia Humanitarian Dialogue 2025 menutup rangkaiannya dengan semangat memperkuat kerja bersama berbasis bukti, menghadirkan solusi atas isu kemanusiaan yang terus berkembang, dan meneguhkan solidaritas lintas iman sebagai fondasi kemanusiaan Indonesia. (***)

INDOPOS
September 24, 2025
0 Comments

Guyon Cak Imin: Menteri Prabowo Siap Dipecat Sewaktu-Waktu, Harus Banyak Selawat

INDOPOS-Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melontarkan guyonan soal gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut para pembantu Prabowo di kabinet harus banyak berselawat karena sewaktu-waktu bisa diberhentikan. “Harus banyak selawat jadi anak buah Pak Prabowo. Karena kalau nggak, dipecat setiap saat bisa,” ucap Cak Imin yang disambut tawa hadirin saat menghadiri peringatan Hari Tani di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (24/9). Cak Imin juga menyinggung Wakil Menteri Koperasi dan UKM Farida Farichah yang baru saja dilantik. “Kita juga deg-degan. Farichah ini baru dilantik, sudah deg-degan,” katanya sembari tertawa. Soal peringatan Hari Tani, Cak Imin mengapresiasi rencana Prabowo terkait kesejahteraan petani dengan pemberian akses lahan seluas 2 hektare bagi petani miskin (kelompok desil 1). Menurutnya ha itu sebagai kebijakan yang realistis dan perlu segera dikawal implementasinya. “Ini Pak Prabowo merencanakan mereka (petani) masing-masing akan diberi akses setidak-tidaknya menjadi bagian dari permodalan 2 hektare per petani desil 1. Moga-moga terlaksana, moga-moga Pak Cucun (Wakil Ketua DPR) dan DPR mengawal implementasinya. Semoga terwujud secepatnya,” ujar dia. (***)

INDOPOS
September 24, 2025
0 Comments

Relasi Sipil-Militer, SGY: Indonesia di Bawah Bayang-bayang Otoritarianisme

INDOPOS-Sebelum melanjutkan penulisan artikel ini, saya ingin menyampaikan hal berikut: “Tulisan ini terinspirasi oleh demonstrasi akhir Agustus 2025 dan rumor darurat militer yang tidak terbukti karena minim referensi valid. Karena itu, menjaga relasi sipil-militer tetap penting untuk mengantisipasi potensi ancaman otoritarianisme.” Baiklah, saya akan mulai. Telah diketahui bahwa perjuangan masyarakat Nusantara sejak kedatangan bangsa-bangsa Barat pada abad ke-15 hingga masa kolonial dan puncaknya pada kemerdekaan tahun 1945 merupakan fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Perlawanan untuk merebut kemerdekaan dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dari Sabang hingga Merauke melalui berbagai bentuk perjuangan. Laskar rakyat, organisasi pergerakan, hingga tokoh-tokoh pahlawan seperti Pangeran Diponegoro, Kapitan Pattimura, Cut Nyak Dien, dan Pangeran Antasari memimpin perlawanan bersenjata melawan penjajah. Ketika Jepang memasuki Nusantara pada tahun 1942, pasukan bentukan mereka seperti Pembela Tanah Air (PETA) juga turut memberi kontribusi dalam proses perjuangan. Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, kekuatan rakyat dan militer disatukan melalui Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang kemudian berkembang menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), lalu Tentara Republik Indonesia (TRI). Pada 3 Juni 1947, seluruh laskar dan badan perjuangan dilebur menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Jenderal Sudirman sebagai panglima besar. Rangkaian sejarah tersebut menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan adalah hasil sinergi masyarakat sipil dan cikal bakal militer nasional. Soekarno sebagai Presiden pertama sekaligus proklamator menjadi simbol penting perjuangan sipil, sementara militer tumbuh sebagai benteng pertahanan negara. Namun, dalam konteks politik, relasi sipil-militer sejak awal sudah memperlihatkan tarik-menarik kepentingan yang cukup kuat. Pada masa Demokrasi Terpimpin, Soekarno memberi ruang luas bagi militer dalam politik. Era Orde Baru kemudian menginstitusionalisasikan peran tersebut melalui doktrin Dwifungsi ABRI, yang menjadi wajah otoritarianisme rezim Soeharto. Reformasi 1998 berhasil menghapus dwifungsi dan menegaskan peran militer terbatas pada bidang pertahanan dengan supremasi sipil sebagai prinsip utama. Pasca-reformasi, kepemimpinan nasional bergantian diisi tokoh sipil maupun militer. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Joko Widodo berasal dari sipil, sementara Susilo Bambang Yudhoyono dan kini Prabowo Subianto berasal dari militer. Konstitusi tidak membedakan latar belakang sipil atau militer dalam kepemimpinan nasional. Artinya, yang lebih penting bukan asal-usulnya, melainkan bagaimana kekuasaan dijalankan. Persoalan utama yang menjadi momok bagi rakyat adalah lahirnya gaya kepemimpinan otoriter. Otoritarianisme tidak identik dengan latar belakang militer, karena pemimpin sipil pun berpotensi menjalankan pemerintahan dengan corak militeristik. Kekuasaan yang begitu besar selalu rawan disalahgunakan. Dengan begitu, ancaman otoritarianisme bisa datang dari siapa pun yang berada di tampuk kekuasaan. Perbandingan antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo memperlihatkan hal ini dengan jelas. SBY yang berlatar belakang militer justru tampil dengan gaya kepemimpinan santun, dialogis, dan akomodatif. Sebaliknya, Jokowi yang berlatar belakang sipil kerap dinilai menampilkan gaya kepemimpinan yang tegas dan keras, atau mungkin dapat dianggap represif. Karena itu, mungkin saja tidak sedikit yang menilai kepemimpinan Jokowi cenderung memiliki karakter otoriter. Penilaian tersebut setidaknya boleh jadi tercermin dalam beberapa kebijakan, seperti penanganan demonstrasi mahasiswa tahun 2019 yang menelan korban jiwa. Selain itu, ada juga proses pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, serta pola pembangunan infrastruktur yang boleh jadi dinilai top-down. Bagi sebagian kalangan, hal-hal tersebut mungkin dinilai menyerupai praktik kebijakan yang berwatak otoriter. Kontras ini menegaskan bahwa otoritarianisme bukanlah persoalan latar belakang sipil atau militer, melainkan berkaitan dengan karakter kepemimpinan dan cara mengelola kekuasaan. Dengan demikian, dikotomi pemimpin sipil dan militer tidak lagi relevan dalam menilai potensi lahirnya otoritarianisme. Kini, Presiden Prabowo Subianto hadir dari latar belakang militer dengan citra peduli rakyat kecil dan cinta NKRI. Komitmennya untuk memajukan bangsa dan menyejahterakan rakyat diakui luas. Meski demikian, potensi ancaman otoritarianisme tetap ada, baik dari internal pemerintahan, dinamika politik domestik, maupun pengaruh internasional. Kekuasaan yang terpusat dan tekanan dari berbagai kepentingan bisa saja menjerumuskan pemerintah ke arah otoritarian. Karena itu, komitmen terhadap demokrasi menjadi kunci. Menegakkan supremasi hukum, menjunjung hak asasi manusia, dan menjaga partisipasi rakyat harus menjadi prioritas agar bangsa ini terhindar dari jebakan kekuasaan absolut. Relasi sipil dan militer yang sehat, seimbang, serta diawasi oleh prinsip konstitusi akan memastikan Indonesia tetap berada di jalur demokrasi. Jakarta, 24, September 2025 Wassalam, Sugiyanto (SGY) – Emik Foto:IST-Sugiyanto (SGY)-Emik

INDOPOS
September 24, 2025
0 Comments

Kabag Umum DPRD DKI Asril Selalu Ingatkan Larangan ASN Bawa Kendaraan Pribadi di Hari Rabu dalam Rapat dan Apel

INDOPOS– Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2025 yang mewajibkan ASN Jakarta menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu masih menjadi fokus Kabag Umum DPRD DKI Jakarta, Asril. Guna menjalankan intruksi orang nomor satu di Jakarta. ASN Setwan DPRD DKI yang dikenal low profil itu pun kerap mengingatkan para ASN DPRD DKI dalam setiap apel dan rapat internal agar ASN mematuhi aturan tersebut. “Dalam setiap rapat internal dan apel, kita selalu mengingatkan agar ASN Setwan mengikuti aturan tersebut,” ujarnya, Rabu (24/9/2025). Menurutnya, sejak intruksi gubernur diterbitkan. ASN Setwan DPRD DKI patuh dan taat pada aturan yang diberlakukan. Larangan untuk membawa mobil atau motor pribadi pada hari Rabu diikuti dengan penuh tanggungjawab. “Jika kemudian diduga ada ASN yang membawa mobil pribadi dan memparkir diluar gedung DPRD. Tentunya resiko menjadi tanggungjawab masing-masing atau personal ASN tersebut,” bebenya. Sebab, kata dia lagi sweeping untuk ASN yang menggunakan mobil atau motor di hari Rabu dan memparkir diluar gedung DPRD. Hal itu merupakan domain dari yang berwenang menindak. “Tidak mungkin kita berkeliling melakukan sweeping ke gedung lain. Tapi perlu saya ingatkan, jika nantinya ada ASN yang kedapatan membawa kendaraan pribadi, sanksinya akan berupa teguran tertulis,” tandasnya. Terkait dengan Rabu (24/9/2025) DPRD DKI akan menggelar rapat paripurna. Asril mengungkapkan selain ASN tidak ada larangan untuk membawa kendaraan pribadi.”Kewenagan kita hanya pada ASN, PJLP dan TA. Untuk tamu umum, tentu kami tidak bisa melarang,” pungkasnya.(sofian)

INDOPOS
September 24, 2025
0 Comments

JEF Dialogue: Jakarta Siapkan Diri Jadi Kota Sinema Dunia, Ajukan Status ke UNESCO

INDOPOS-Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyusun dokumen penting untuk mengajukan status Jakarta sebagai Kota Sinema dalam jaringan UNESCO Creative Cities Network (UCCN). “Jakarta sebenarnya sudah memenuhi kriteria sebagai kota sinema. Kini kami bersama Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO sedang mempersiapkan kelengkapan dokumentasinya,” ujar Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Andhika Permata, dalam dialog JEF Dialogue: Unlocking Jakarta’s Potential Through Tourism and Creative Economy, Selasa (23/9). Sebelumnya, Jakarta telah ditetapkan sebagai Kota Literasi UNESCO pada 2020. Langkah terbaru ini dinilai sebagai bagian dari visi besar Jakarta untuk menjadi pusat industri film dan ekonomi kreatif, baik di tingkat nasional maupun global. Andhika menegaskan Pemprov DKI telah mengambil berbagai langkah strategis, seperti memberikan kemudahan bagi sineas lokal maupun internasional dalam melakukan proses syuting. “Kami menyediakan fasilitas melalui platform Filming in Jakarta sebagai wadah untuk mendukung produksi film di ibu kota,” katanya. Berdasarkan data tahun 2024, terdapat sekitar 42.000 judul film yang didaftarkan ke Lembaga Sensor Film, dengan 285 di antaranya lolos sensor. Jakarta juga menjadi rumah bagi 141 perusahaan produksi, 80 persen di antaranya berbasis di ibu kota. Selain itu, industri perfilman terbukti menyerap banyak tenaga kerja. “Dalam satu produksi film rata-rata melibatkan 100–150 pekerja selama enam bulan. Belum lagi multiplier effect di sektor perhotelan, restoran, hingga transportasi,” jelas Andhika. Tantangan Perizinan Meski begitu, proses menjadikan Jakarta sebagai Kota Sinema tidak lepas dari tantangan. Produser film Anggia Kharisma dari Visinema menilai perizinan masih menjadi persoalan utama. “Jakarta masih seperti kota-kota lain di Indonesia yang belum memiliki standar perizinan di sektor kreatif, termasuk film. Izinnya rumit sekali. Untuk itu, produksi film asing masih sulit melakukan syuting di Jakarta maupun daerah lain,” ujar Anggia, yang pernah terlibat dalam produksi film Hollywood Eat Pray Love. Potensi Sinergi Pariwisata Dari sisi pariwisata, traveling influencer Kadek Arini menilai film bisa menjadi pintu promosi kota. Namun, Jakarta harus membangun ekosistem yang lebih ramah wisatawan. Ia mencontohkan strategi Turki yang memberi paket tur gratis bagi penumpang transit di Istanbul, serta pengalaman Tokyo yang menyediakan petugas bandara khusus untuk membantu wisatawan asing. “Jakarta tidak bisa sendirian, semua pihak harus bahu-membahu membentuk ekosistem itu,” ujarnya. Rekomendasi Kebijakan Dialog tersebut juga melibatkan Bank Indonesia Perwakilan DKI Jakarta. Deputi Kepala BI, Iwan Setiawan, menegaskan hasil diskusi akan menjadi salah satu rekomendasi dalam perumusan kebijakan bulan depan. “Berbagai pemikiran dan inovasi ini akan menjadi masukan bagaimana kita menggali sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta dan menjadikannya sebagai Kota Global yang berdaya saing,” kata Iwan. (***)

INDOPOS
September 23, 2025
0 Comments

Seruan Aksi Demo! Pekerja Tempat Hiburan dan Hotel Siap Geruduk DPRD DKI Tolak Raperda Rokok, Tuntut Hukum Oknum Dewan Terlibat “Jual-Beli Pasal”

INDOPOS-Jakarta — Ratusan pekerja tempat hiburan malam, karyawan hotel, serta pekerja restoran, akan melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/9/2025) mendatang. Mereka menolak rencana pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Bebas Rokok yang saat ini tengah digodok DPRD. Massa aksi yang akan membawa spanduk bertuliskan “Jangan Bunuh Mata Pencaharian Kami” dan “Stop Raperda Transaksional”. Mereka rencananya akan berorasi secara bergantian menyuarakan penolakan, sambil menyerukan agar DPRD lebih memikirkan dampak ekonomi yang akan timbul jika Raperda tersebut diberlakukan. Kekhawatiran Pekerja Koordinator aksi, Pendy, menyatakan keresahan pekerja kian memuncak karena Raperda Kawasan Bebas Rokok berpotensi mematikan usaha hiburan malam dan restoran yang menjadi tumpuan hidup ribuan orang. “Kalau perda ini disahkan, tamu akan enggan datang. Tempat hiburan, hotel, dan restoran bisa gulung tikar. Yang jadi korban adalah kami, para pekerja kecil yang setiap hari menggantungkan hidup dari sini,” ujarnya. Menurut Pendy, para pekerja merasa tidak dilibatkan dalam proses pembahasan Raperda. “Kami hanya tahu dari pemberitaan dan obrolan antarpekerja. Padahal, yang terdampak langsung adalah kami. DPRD seharusnya mendengar suara rakyat, bukan sekadar kepentingan segelintir pihak,” tambahnya. Tuduhan Aktivis: Ada Transaksi Pasal Sementara itu, Ali Husen, Ketua LSM Jakarta Baru, menuding ada praktik kotor dalam pembahasan Raperda. Ia menyebut terdapat oknum anggota DPRD yang diduga mencoba memperjualbelikan pasal demi keuntungan pribadi. “Kami menerima laporan adanya modus menakut-nakuti pengusaha tempat hiburan, hotel, dan restoran agar bersedia memberikan sesuatu demi meloloskan pasal tertentu. Ini sangat berbahaya karena mencoreng marwah DPRD sebagai lembaga legislatif,” ungkap Ali Husen. Ia menegaskan, jika tuduhan ini benar, maka pembahasan Raperda Kawasan Bebas Rokok tidak lagi murni demi kepentingan kesehatan masyarakat, melainkan sarat kepentingan transaksional. “Ini bau busuk yang tidak bisa dibiarkan. DPRD harus bersih dari praktik semacam ini,” tambahnya. Tuntutan Massa Dalam aksinya, massa menyampaikan tiga tuntutan utama: DPRD DKI diminta tidak melanjutkan pembahasan Raperda Kawasan Bebas Rokok. Mengusut dugaan praktik “jual-beli pasal” yang melibatkan oknum anggota DPRD. Mengajak Pemprov DKI menyusun kebijakan yang lebih adil, yakni menyediakan ruang khusus merokok tanpa merugikan dunia usaha. “Kami bukan menolak aturan kesehatan. Kami paham rokok ada risikonya. Tapi jangan dengan cara mematikan usaha dan pekerjaan kami,” tegas Pendy.

INDOPOS
September 23, 2025
0 Comments

SIB Apresiasi Perda Masyarakat Adat Betawi, Ingatkan Agar Tak Jadi “Macan Ompong”

INDOPOS-Ketua Seniman Intelektual Betawi (SIB), Tahyudin Aditya, menyampaikan apresiasi atas langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang berkomitmen menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Masyarakat Adat Betawi. Menurutnya, perda tersebut merupakan instrumen penting untuk melindungi, melestarikan, sekaligus memberdayakan masyarakat Betawi yang memiliki peran besar dalam sejarah dan identitas Jakarta. Tahyudin menilai, selama ini masyarakat Betawi kerap hanya dijadikan jargon politik tanpa adanya langkah nyata yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, ia berharap perda baru ini benar-benar bisa dijalankan secara konsisten, bukan sekadar menjadi dokumen hukum yang berhenti di atas kertas. “Perda ini jangan sampai kembali menjadi macan ompong, seperti Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi yang faktanya belum optimal dijalankan. Kalau hanya dibuat tanpa implementasi, masyarakat Betawi tetap saja tidak merasakan manfaat,” ujar Tahyudin dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/9/2025). Dorongan Hadirnya Pergub Selain perda, Tahyudin juga meminta Gubernur Pramono Anung menindaklanjuti aturan tersebut dengan berbagai peraturan gubernur (pergub) yang lebih teknis. Menurutnya, keberadaan pergub akan menjadi payung pelaksanaan di lapangan, terutama yang berkaitan dengan program-program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, pelestarian budaya, hingga akses terhadap pekerjaan bagi masyarakat Betawi. “Perda itu payung besar. Tapi kalau tidak ada pergub, sulit untuk menurunkannya menjadi program nyata. Pergub inilah yang bisa memastikan kesejahteraan masyarakat Betawi benar-benar meningkat,” tegasnya. Belajar dari Pengalaman Perda 2015 Tahyudin mengingatkan agar Pemprov DKI belajar dari pengalaman Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi. Menurutnya, perda tersebut dinilai tidak berjalan maksimal karena minimnya regulasi turunan dan lemahnya pengawasan dalam implementasi. Akibatnya, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Betawi, mulai dari pergeseran ruang hidup, keterbatasan akses ekonomi, hingga hilangnya warisan budaya, belum sepenuhnya teratasi. “Kalau perda yang lama saja banyak bolongnya, maka jangan sampai perda yang baru ini bernasib sama. Masyarakat Betawi harus bisa merasakan langsung manfaatnya, bukan hanya sebatas janji,” katanya. Harapan untuk Gubernur DKI Dalam kesempatan itu, Tahyudin juga menegaskan pentingnya keberpihakan politik dan kebijakan dari Gubernur DKI Jakarta terhadap masyarakat Betawi. Menurutnya, komitmen Gubernur Pramono Anung sudah tepat, namun harus dibuktikan dengan tindakan konkret. “Pak Gubernur jangan berhenti pada tataran wacana. Buat perda, buat pergub, jalankan dengan konsisten, dan pastikan masyarakat Betawi menjadi subjek pembangunan di tanah kelahirannya sendiri,” ujar Tahyudin. Ia berharap Perda tentang Masyarakat Adat Betawi nantinya tidak hanya fokus pada aspek pelestarian budaya, tetapi juga mampu menjawab persoalan kesejahteraan, akses pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat Betawi. “Kalau ini bisa dijalankan dengan baik, maka bukan hanya budaya Betawi yang lestari, tetapi juga masyarakatnya sejahtera,” pungkasnya.

INDOPOS
September 21, 2025
0 Comments

Neneng Hasanah Serap Aspirasi Warga Sukapura, Bahas Sampah hingga Tiang Listrik Bermasalah

INDOPOS-Program menyapa masyarakat yang dilakukan anggota DPRD DKI Fraksi Demokrat, Neneng Hasanah lewat kegiatan peningkatan fungsi pengawasan DPRD DKI terhadap produk hukum daerah di RT 07 dan RT 09 di wilayah RW 02, Jalan Taruna, Kelurahan Sukapura, Jakarta Utara, Minggu (21/9/2025) mendapatkan apresiasi positif. Persoalan pengolahan sampah rumahan, tembok retak dari imbas keberadaan tiang listrik yang tidak terpakai hingga penyediaan taman interaksi warga di RW 02 ikut dipertanyakan masyarakat setempat. “Untuk persoalan tiang listrik yang dianggap mengkhawatirkan bagi warga saat hujan turun seperti yang disampaikan warga. Saya sudah berkoordinasi dan meminta pihak kelurahan melakukan musyawarah antara warga, pengurus wilayah dan pihak PT MSA pemilik tiang listrik tersebut,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta yang akrab disapa Bunda itu. Menurut anggota Komisi D DPRD DKI, permintaan agar pihak berkaitan dipertemukan mendapatkan tanggapan positif dari lurah Sukapura. “Kita inginkan persoalan tiang listrik ini bisa cepat terselesaikan,” ujarnya. Untuk pengelolaan sampah dari sumbernya, anggota DPRD DKI 4 periode itu berharap masyarakat berperan aktif dalam membantu pemerintah dalam upaya mengurangi sampah rumah tangga. “Dengan begitu tempat pembuangan sampah yang saat ini sudah overload, bisa dikurangi dari sumbernya. Apalagi, sekarang ini sampah yang dihasilkan 8.000 ton setiap harinya yang dibuang dari Jakarta ke TPS Bantargebang,” katanya. Sementara, terkait penggunaan fasilitas taman interaksi warga yang memberikan sarana bermain anak, olahraga dan taman, Bunda meminta agar pengurus wilayah melakukan koordinasi dalam penggunaan lahan tersebut.”Penggunaan tinggal dikoordinasikan antara warga,RT dan RW agar tidak terjadi penumpukan saat warga ingin menggunakan fasilitas tersebut,” bebernya. Ketua RW 02, Suharto yang juga hadir bersama LMK, RT dan kader PKK berharap kegiatan peningkatan fungsi pengawasan DPRD DKI terhadap produk hukum daerah memberikan dampak positif bagi lingkungannya. “Dengan kehadiran Bu dewan, mudah-mudahan bisa menjadi solusi bagi warga dalam penyelesaian persoalan tiang listrik. Apalagi saat ini wilayah RW 02, baru dibangun taman interaksi warga yang bisa dipergunakan secara bersama-sama,” tandasnya.

INDOPOS
September 21, 2025
0 Comments

Aktivis ’27 Juli’ Desak DPP PDIP Diskualifikasi Indra Kusuma dari Pencalonan Ketua DPC Brebes

INDOPOS-Jakarta – 21 September 2025 – Aktivis yang tergabung dalam Peristiwa 27 Juli Ali Husen, mendesak DPP PDI Perjuangan agar tidak lagi mencalonkan Indra Kusuma sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Brebes. Desakan ini muncul lantaran Indra dianggap gagal membesarkan partai dan justru membangun dinasti politik di tubuh PDIP Brebes. Dalam pernyataannya, para kader menegaskan bahwa arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sudah jelas: posisi ketua DPD maupun DPC harus diisi kader yang berkompeten serta loyal, bukan yang mengutamakan kepentingan keluarga. “Kami menilai pola kepemimpinan yang ditunjukkan Indra Kusuma dan anaknya, yang kini menjadi Bupati Brebes, telah mencederai aturan dan loyalitas partai. Bahkan pernyataan sang bupati yang menyebut dirinya dipilih rakyat, bukan oleh partai, jelas merendahkan marwah PDIP,” ujar salah seorang perwakilan Korban 27 Juli, Minggu (21/9). Mereka menilai, sejak Indra menjabat Ketua DPC pada 2009, kursi PDIP di DPRD Brebes justru menurun. Dari 13 kursi pada 2009, kini hanya tersisa 11 kursi. Selain itu, Indra juga disebut mengklaim kantor DPC sebagai milik pribadi, padahal dibangun dari hasil gotong royong partai. “Kami tegaskan, jangan lagi orang seperti Indra Kusuma dipertahankan. Selama memimpin, tidak ada peningkatan suara, malah terjadi penurunan. Bahkan kantor DPC yang seharusnya aset partai, disebut-sebut akan dialihkan menjadi miliknya setelah tidak menjabat,” lanjutnya. Mereka juga menilai keberhasilan Indra lebih banyak diarahkan untuk kepentingan keluarganya. “Indra lebih sibuk memastikan kemenangan anaknya sebagai bupati daripada bekerja untuk kemenangan partai. Ini jelas pola kepemimpinan yang salah,” tambahnya. Para kader ‘27 Juli’ pun meminta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto serta Megawati Soekarnoputri agar tegas mendiskualifikasi Indra Kusuma dari bursa pencalonan Ketua DPC PDIP Brebes. Mereka juga mendesak DPP melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengurus daerah yang dinilai hanya mencari keuntungan pribadi. “Partai ini lahir dari darah, air mata, dan nyawa para pejuang. Jangan sampai ada kader yang datang hanya untuk menikmati hasil perjuangan dan menjadikannya alat kepentingan pribadi. Kami minta DPP serius menindaklanjuti persoalan ini,” tegas mereka.

INDOPOS
September 21, 2025
0 Comments

Rocco & Komunitas Pecinta Hewan Gaungkan Gerakan Anti Jagal di CFD Jakarta

INDOPOS-Jakarta – 21 September 2025. Berdasarkan catatan berbagai lembaga perlindungan satwa, setiap tahunnya ribuan anjing dan kucing di Indonesia masih menjadi korban perdagangan ilegal untuk dikonsumsi. Hewan-hewan ini kerap dikurung, diangkut dalam kondisi penuh sesak, bahkan mengalami penyiksaan sebelum akhirnya disembelih. Selain melanggar nilai kemanusiaan, praktik ini juga menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan publik. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah berulang kali memperingatkan bahwa perdagangan dan konsumsi daging anjing dapat menjadi jalur penyebaran penyakit berbahaya seperti rabies dan zoonosis lainnya. Untuk itu, Rocco, merek makanan hewan kesayangan produksi CPPETINDO bersama Dog Meat Free Indonesia (DMFI), Jakarta Animal Aid Network (JAAN), Koalisi Perlindungan Hewan Indonesia (KPHI) dan komunitas pecinta hewan kesayangan meluncurkan kampanye nasional bertajuk “Anti Jagal Mari Jaga ”, sebuah gerakan moral yang menyerukan penghentian praktik jagal hingga perdagangan daging anjing dan kucing, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih peduli, bertanggung jawab, dan penuh kasih dalam merawat hewan kesayangan. Kampanye ini dilaksanakan di area Car Free Day, Jakarta Pusat yang dimulai pukul 06.15 WIB. Sebanyak lebih dari 100 peserta berjalan dari titik kumpul Intiland Tower hingga Taman Dukuh atas sambil membawa umbul-umbul dan poster “Anti Jagal Mari Jaga” di hadapan banyak masyarakat yang berada di kawasan Car Free Day, Jakarta Pusat. “Melalui kampanye ini, kami ingin mengubah cara pandang pemerintah serta masyarakat, khususnya yang masih melakukan praktik penjagalan anjing & kucing, bahwa anjing dan kucing adalah sahabat, bukan santapan. Mereka berhak hidup aman, sehat, dan bebas dari rasa takut serta ketidaknyamanan” ujar Hengky Jaya, Head of Marketing CPPETINDO. Sedangkan perwakilan Kampanye “Anti Jagal Mari Jaga” berlangsung di area Car Free Day, dengan melibatkan berbagai komunitas & organisasi pecinta hewan kesayangan. “Sudah cukup lama kami bersuara untuk mereka (hewan kesayangan) yang tidak bisa bersuara. Kami akan terus bersuara sampai mereka mendapati hak yang semestinya. Kami sangat berharap kedepannya tidak ada lagi penjagalan hewan khususnya anjing dan kucing di Indonesia, serta pemerintah dapat segera membuat regulasi terkait hal ini.” ungkap Julianto Lilo, Education & Community Engagement Dog Meat Free Indonesia. Beberapa program utama yang akan dilaksanakan meliputi: Kampanye Edukasi Publik – melalui media sosial tentang pentingnya perlakuan layak terhadap hewan kesayangan. Virtual Run & Program Donasi – mengadakan virtual run yang diikuti 500 peserta. Setiap tiket dialokasikan sebagian untuk donasi ke puluhan shelter hewan di Indonesia untuk membantu mensejahterakan hewan terlantar. Petisi Anti Jagal Mari Jaga – Dapat diakses melalui roccodog.id/petisi . Hasil petisi ini dapat membantu yayasan Dog Meat Free Indonesia serta organisasi pecinta hewan lain yang sudah lama menyuarakan pengesahan RUU Perdagangan Daging Anjing dan Kucing. Dengan adanya kampanye ini Rocco CPPETINDO berharap semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya melindungi hewan kesayangan. Selain itu, tekanan publik diharapkan mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi dan mengesahkan RUU, sehingga praktik jagal serta perdagangan daging hewan kesayangan dapat dihentikan secara menyeluruh. “Perubahan besar dimulai dari langkah kecil: rawat hewan kesayangan dengan penuh kasih sayang dan berani bersuara menolak kekerasan terhadap hewan kesayangan khususnya anjing dan kucing. Mari bersama-sama menjaga hewan kesayangan kita,” tutup Hengky Jaya, Head of Marketing CPPETINDO. (***)

INDOPOS
September 20, 2025
0 Comments

World Cleanup Day 2025: Menteri LH Tegaskan Atasi Sampah dari Hulu

INDOPOS–Serang, 20 September 2025 — Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa penanganan sampah harus dimulai dari hulu, bukan hanya di hilir. Perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci keberhasilan Indonesia dalam mencapai target pengurangan sampah nasional. “Kita tidak bisa lagi menutup mata dengan adanya TPS liar. Pemerintah daerah harus tegas menertibkan, dan masyarakat perlu sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan. Beban TPA sudah sangat berat, karena itu sampah harus dikurangi dari hulu,” tegas Hanif dalam peringatan World Cleanup Day 2025, yang digelar serentak di lebih dari 190 negara. Menteri Hanif memimpin aksi bersih-bersih di Desa Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten. Kegiatan ini menjadi simbol ajakan konkret kepada pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat untuk bersama-sama memberantas TPS liar yang membebani TPA sekaligus mencemari lingkungan. Ia menekankan bahwa World Cleanup Day bukan sekadar memungut sampah sehari, melainkan momentum membangun kesadaran kolektif untuk mengubah kebiasaan. “Dari hal kecil seperti memilah sampah di rumah, dampaknya akan besar bagi keberlanjutan lingkungan,” ujarnya. KLH/BPLH terus mendorong penerapan ekonomi sirkular, tanggung jawab produsen melalui Extended Producer Responsibility (EPR), serta pembatasan plastik sekali pakai. Disiplin mengelola sampah sejak rumah dinilai akan meringankan beban TPA, menciptakan lingkungan sehat, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. “Aksi bersih-bersih hanyalah langkah awal. Yang terpenting adalah konsistensi menjalankan kebiasaan baik setiap hari,” tambah Hanif. Partisipasi masyarakat Desa Terate—mulai dari aparat, komunitas, pelajar, hingga warga—menjadi bukti kekuatan gerakan bersama. Kehadiran Menteri LH di lokasi memberi dorongan moral bahwa penanganan sampah adalah tanggung jawab kolektif lintas sektor. Melalui peringatan World Cleanup Day 2025, pemerintah kembali menegaskan target pengurangan sampah plastik di laut hingga 70 persen pada 2025. Aksi di Serang menjadi contoh bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. “Gerakan bersih-bersih tidak boleh berhenti di satu hari, melainkan menjadi kebiasaan bersama demi mewariskan lingkungan sehat dan lestari bagi generasi mendatang,” pungkas Hanif.

INDOPOS
September 20, 2025
0 Comments

Mantan Staf HRD PT Artha Adipersada Jadi Tersangka, Rugikan Perusahaan Rp 699 Juta

INDOPOS-Adelaeda Adriana Tamalongehe, mantan staf HRD di PT Artha Adipersada, kini harus berurusan dengan hukum. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penipuan dan penggelapan dalam jabatan yang merugikan perusahaan distributor mainan anak tersebut hingga ratusan juta rupiah. Kasus ini bermula dari laporan polisi yang teregister dengan Nomor: LP/B/1004/IX/2023/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR pada 13 September 2023. Berdasarkan hasil audit internal perusahaan, Adelaeda diduga melakukan pemalsuan invoice dan reimbursement yang seharusnya melalui beberapa tahap persetujuan hingga ke bagian keuangan. Namun, proses tersebut diduga di-bypass oleh yang bersangkutan. “Modus operandinya, yang bersangkutan memfiktifkan invoice dan reimbursement. Seharusnya ada beberapa tahapan approval ke finance, tapi itu di-bypass,” ujar Yosua Cahyono, S.H., kuasa hukum PT Artha Adipersada, didampingi Muh. Fiqri Kurniawan Nasir, S.H. di Surabaya, Jumat (19/9/2025). Akibat perbuatan tersebut, perusahaan mengalami kerugian yang mencapai total Rp 699.900.000 dari tiga perusahaan. Sebelum melaporkan kasus ini ke polisi, pihak perusahaan telah berupaya melakukan pendekatan persuasif terhadap Adelaeda. Namun, yang bersangkutan mengaku tidak mampu mengganti seluruh kerugian tersebut. “Awalnya, ada dua opsi. Pertama, menjaminkan sertifikat tanah. Kedua, sisanya dicicil,” jelas Yosua. Adelaeda kemudian menyerahkan sertifikat tanah (sertifikat hijau) dan mencicil kerugian sebesar Rp 90 jutaan. Namun, upaya tersebut terhenti di tengah jalan. Suami Adelaeda, kata Yosua, justru melakukan pemblokiran sertifikat tersebut ke Pemerintah Kota (Pemkot) dengan alasan kehilangan, padahal sertifikat tersebut telah diserahkan secara sukarela ke pemilik PT yang dirugikan. “Akhirnya, sertifikat ini tidak ada juntrungannya karena sudah diblokir. Kami juga tidak bisa mengamankan aset ini,” imbuh Yosua. Atas perbuatannya, Adelaeda dijerat dengan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP tentang penipuan dan atau penggelapan dalam jabatan. Saat ini, kasus tersebut telah memasuki tahap 2 atau pelimpahan dari penyidik ke Kejaksaan Negeri Surabaya. Terlapor juga menjadi tahanan Kejari Surabaya. “Proses bergulirnya perkara ini sampai sekarang sudah tahap 2. Sebelumnya, running-nya agak terseok-seok dari pihak kepolisian karena memakan waktu 2 tahun sampai sekarang baru tahap 2,” ungkap Yosua. Pihak kuasa hukum berharap agar proses persidangan dapat segera bergulir dan putusan yang diberikan dapat mencerminkan keadilan bagi para pihak. “Harapannya, diberikan seadil-adilnya putusan itu nanti keluarnya. Yang penting sudah mencerminkan prinsip keadilan,” tegas Yosua. (***)

INDOPOS
September 18, 2025
0 Comments

Oknum DPRD DKI Dituding Jual Beli Pasal di Balik Raperda KTR, Ancam Industri Hiburan dan Picu Badai PHK

INDOPOS–Langkah segelintir anggota DPRD DKI Jakarta yang mendorong larangan total rokok melalui Rancangan Peraturan Daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR) DKI Jakarta, menuai kritikan keras dari masyarakat. Salah satunya datang dari Aktivis 27 Juli yang juga Ketua LSM Jakarta Baru Ali Husen, yang menilai adanya unsur politis dan kepentingan kelompok, di balik munculnya Raperda mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Bahkan, Ali Husen mengaku memiliki informasi, terkait adanya oknum anggota DPRD DKI Jakarta, yang memanfaatkan Raperda tersebut untuk menekan pelaku usaha hiburan, dengan modus jual beli pasal. Oknum DPRD DKI ini mengabaikan dampak buruk dari pelarangan total rokok, di lokasi hiburan malam, seperti Lounge, cafe, dan lainnya ini akan dapat mematikan industri hiburan dan pariwisata di Jakarta. Pengusaha hiburan bisa gulung tikar, ribuan karyawan akan kena PHK, dan berkurangnya lapangan kerja. “Kami minta para anggota DPRD ini jangan sembarangan dalam mengeluarkan peraturan. Harus dikaji dampak buruknya bagi perekonomian daerah,” ujar Ali Husen, kepada awak media. Ali Husen juga menyoroti sepak terjang salah satu anggota DPRD DKI Jakarta, yang paling getol dalam mendorong pelarangan total rokok di tempat hiburan malam. Menurutnya, yang bersangkutan terkesan memojokkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dengan terus mengganggu program-program yang sedang dilaksanakan Pramono. “Hal ini tak dapat terus dibiarkan, karena bisa menghambat program-program untuk rakyat dan kemajuan Jakarta yang sedang dilaksanakan Gubernur Pramono,” katanya. Pelarangan total rokok, akan berimbas pada dunia wisata dan juga perekonomian masyarakat, khususnya warung-warung kecil. Para pedagang kecil dan pemilik warung kelontong tradisional tentu akan dirugikan jika Rancangan Peraturan Daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR) DKI Jakarta ini disahkan. Ali Husen memaparkan, terdapat beberapa pasal dalam Ranperda KTR yang berpotensi menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi. Utamanya di tingkatan pedagang tradisional, warung kelontong, peritel modern perhotelan, kafe, restoran, hingga industri kreatif. Hal ini, menuruntya, berakibat kepada berkurangnya serapan tenaga kerja, serta meningkatkan ancaman rokok ilegal. Larangan-larangan total itu di antaranya pelarangan penjualan pada radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Berikutnya, larangan merokok di tempat hiburan, larangan pemajangan, hingga larangan iklan, promosi dan sponsorship seperti tertuang dalam Pasal 17 Raperda KTR. “Hal ini akan berdampak kepada para pelaku usaha di Jakarta dan tentunya akan juga berdampak pada sektor hulu,” ujar Ali. “Apalagi di tengah perlambatan kondisi ekonomi saat ini. Jangan sampai pasal-pasal dalam Raperda KTR justru kontradiktif dengan visi misi menjadikan Jakarta sebagai kota global dan pusat ekonomi,” katanya. Menambah Angka Pengangguran Angka pengangguran di DKI Jakarta semakin mengkhawatirkan. Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat sebanyak 338 ribu warga DKI Jakarta masih belum mendapatkan pekerjaan atau menganggur per Februari 2025. Sejalan dengan hal tersebut, Ketua LSM Jakarta Baru, berharap regulasi yang dilahirkan oleh DPRD dan Pemprov DKI Jakarta tidak bertentangan ataupun semakin menekan kondisi pekerja. Salah satunya yang mengkhawatirkan bagi para pekerja adalah keberadaan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR). “Raperda KTR ini sangat eksesif, pasal-pasalnya banyak yang sangat menekan. Perlu dilihat, saat ini, kinerja industri yang semakin melemah, tenaga kerja pun akan terdampak. Harapannya, jangan sampai regulasi yang tidak adil justru semakin memantik gelombang PHK,” tegasnya. Kondisi tenaga kerja di mana berdasarkan Data Survei Angkatan Nasional, bahwa angka pengangguran di Jakarta bertambah 10,8 ribu orang dibandingkan tahun lalu, menurut Ujang, seharusnya juga menjadi sinyal bahwa pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan yang salah, akan semakin memperparah situasi tenaga kerja. Ia menekankan bahwa Pemprov DKI Jakarta punya pekerjaan rumah yang lebih penting yaitu: mencetak tenaga kerja mandiri dan membuka lapangan pekerjaan baru. “Ranperda KTR DKI Jakarta yang restriktif jelas berujung pada sinyal negatif pada industri. Industri kena dampak, kami pekerja juga kena dampak. Kami pekerja terus dimarjinalkan, dipepet, ditekan terus, tidak diberi kesempatan, tidak diberi perlindungan. Kami berharap Bapak Gubernur bisa melihat secara bijaksana kondisi ini dan mempertimbangkan ulang untuk menghentikan pembahasan Ranperda KTR ini,” paparnya. (***)

INDOPOS
September 18, 2025
0 Comments

Perda Larangan Merokok di Tempat Hiburan Demi Cuan Oknum Anggota Dewan? Waspada Dugaan Jual Beli Pasal

INDOPOS-Direktur Eksekutif CBA (Center Budget of Analisis) Uchok Sky Khadafi menduga, adanya oknum anggota DPRD DKI Jakarta, yang menggunakan wacana peraturan larangan rokok di tempat hiburan, sebagai ancaman, terhadap pengusaha tempat hiburan agar pengusaha tersebut “membayar setoran cuan” agar larangan tersebut tidak dimasukkan dalam Raperda. CBA mengendus adanya indikasi, bahwa wacana ini bisa dijadikan alat tekanan terhadap pengusaha hiburan agar “setoran cuan”. “Banyak risiko negatif dari aturan yang ngawur ini. Di antaranya dapat membuat usaha hiburan malam terpuruk; PHK; pendapatan APBD dan cukai rokok berkurang atau anjlok,” ujarnya. Sementara itu, Ramdan Alamsyah, Pengacara Betawi, mengingatkan adanya indikasi jual beli pasal dalam Raperda larangan merokok. Hal itu sangat berbahaya, karena dapat mematikan dunia usaha. “Hat-hati, jangan melukai hati rakyat. Jangan matikan usaha kecil (UMKM), karena adanya pasal titipan atau pasal pancingan untuk dibuat sebagai bahan tawar menawar,” kata Ramadan. Ketua Forum Betawi Rempug (FBR), KH. Lutfi Hakim, dalam artikel yang dimuat di media online “kaumbetawi.com”, menyampaikan, Hiburan malam bukan ruang terbuka umum seperti taman kota atau halte bus. Tempat ini bersifat tertutup, berbayar, dan hanya dapat diakses oleh orang dewasa. Oleh karena itu, pembatasan kegiatan di dalamnya — termasuk larangan merokok — perlu mempertimbangkan konteks ekonomi, sosial, dan budaya yang menyertainya. Data dari Kementerian Keuangan dan Laporan LKPP terkait Realisasi APBN 2024 menunjukkan bahwa penerimaan negara dari cukai rokok mencapai Rp 226,4 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan dividen BUMN yang hanya sebesar Rp 86,4 triliun. Kontribusi besar ini menunjukkan bahwa industri hasil tembakau, meskipun penuh kontroversi, tetap menjadi pilar penting dalam struktur keuangan negara. Cukai rokok juga berperan dalam mendanai sektor kesehatan melalui BPJS, membiayai infrastruktur publik, serta menopang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang disalurkan ke daerah. Menutup ruang konsumsi yang legal dan terbatas tanpa pertimbangan menyeluruh justru bisa menjadi kebijakan yang kontraproduktif. Selain aspek penerimaan negara, ada risiko besar yang perlu diperhitungkan, yaitu migrasi pelaku usaha dan konsumen ke luar Jakarta. Saat ini, kawasan seperti Pantai Indah Kapuk (PIK) 1 dan 2 di wilayah Banten sedang gencar melakukan branding regional untuk menjadi magnet baru bagi hiburan malam dan gaya hidup masyarakat urban. Fenomena ini sering disebut dengan istilah seperti “dede gemes PIK” atau “kokoh-kokoh PIK”, yang membedakan gaya anak PIK dengan Jakarta Timur. Jika Jakarta menerapkan aturan yang terlalu ketat dan kaku, bukan tidak mungkin aktivitas ekonomi malam akan bergeser ke PIK. Migrasi ekonomi ini bukan ancaman tanpa dasar. Hal ini berpotensi mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurunkan serapan tenaga kerja, dan melemahkan posisi Jakarta sebagai kota metropolitan yang dinamis dan terbuka. Lebih dari itu, Jakarta bisa kehilangan daya saingnya dalam sektor pariwisata, budaya, dan gaya hidup. Kebijakan KTR tetap harus dijalankan secara tegas, tetapi pelaksanaannya perlu membedakan antara ruang publik terbuka dan tempat hiburan malam yang bersifat tertutup. Beberapa pendekatan alternatif yang dapat diterapkan antara lain:

INDOPOS
September 17, 2025
0 Comments

Universitas Borobudur Terima Kunjungan Delegasi Chinese Service Center for Scholarly Exchange (CSCSE), Kementerian Pendidikan Tiongkok

INDOPOS-Jakarta, 17 September 2025 – Universitas Borobudur menerima kunjungan resmi dari delegasi Chinese Service Center for Scholarly Exchange (CSCSE), Ministry of Education China pada Rabu, 17 September 2025. Pertemuan berlangsung di kampus Universitas Borobudur. Delegasi CSCSE yang dipimpin oleh Mr. WANG Daquan, Director General CSCSE, hadir bersama beberapa pejabat tinggi, termasuk Mrs. ZHANG Lihui (Director, Overseas Students Information Office), Mr. ZHOU Bo (Deputy Director, Department of Overseas Credentials Evaluation Service), dan Mrs. WANG Yu (Evaluation Officer). Delegasi CSCSE didampingi oleh Bapak Sudjadi Sudjianto selaku Chairman Ticket Station (Great Wall Education Consultant). Sementara itu, jajaran pimpinan Universitas Borobudur yang hadir antara lain: ● Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc, Rektor Universitas Borobudur ● Prof. Dr. Ir. Hj. Darwati Susilastuti, MM, Wakil Rektor Bidang Akademik ● Dr. Syaiful, SE., M.Si, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan ● Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Didik Sulistyanto, Senior Advisor ● Prof. Faisal Santiago, SH., MM, Direktur Program Pascasarjana ● Dr. Roma Nova, SE., MAB., Kepala Kantor Urusan Internasional Pertemuan ini juga dihadiri oleh mitra internasional Universitas Borobudur, yaitu International Transnational Education Association (ITEA/ICCCM) yang diwakili langsung oleh Madam Nicy Bai (Chairman of ITEA/ICCCM) dan Ms. Cyntia Putri (Regional Manager of ITEA/ICCCM). Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan kedua negara serta pemutaran video profil Universitas Borobudur. Selanjutnya, sambutan disampaikan oleh Rektor Universitas Borobudur dan perwakilan pimpinan CSCSE. Dalam sesi diskusi, kedua belah pihak membicarakan peluang kerja sama di bidang akademik termasuk pertukaran mahasiswa dan juga peluang magang. Pertemuan ditutup dengan pertukaran cenderamata dan sesi foto bersama sebagai simbol persahabatan dan komitmen kerja sama berkelanjutan. Kunjungan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat hubungan internasional Universitas Borobudur dengan lembaga pendidikan tinggi di Tiongkok, sekaligus membuka jalan bagi peningkatan mobilitas akademik dan kolaborasi global. (***)

INDOPOS
September 16, 2025
0 Comments

Ketum Dewan Adat Bamus Betawi Eki Pitung dan Komunitas Ojol Diterima Tiga Pimpinan DPR, Presiden Prabowo Siapkan Perpres Transportasi Online

INDOPOS-Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, Eki Pitung, bersama perwakilan komunitas pengemudi ojek online (URC Bergerak/Komunitas Utama Ojol Indonesia) resmi diterima oleh tiga pimpinan DPR RI pada Senin (16/9). Tiga pimpinan DPR yang hadir yakni: 1.Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad 2.Saan Mustofa 3.Cucun Ahmad Samsurizal. Pertemuan tersebut digelar sebagai tindak lanjut dari aksi-aksi demonstrasi pengemudi ojol yang sempat berujung anarkis, termasuk insiden pembakaran di beberapa daerah dan tragedi di Jakarta pada akhir Agustus lalu, yang menyebabkan seorang pengemudi ojol, Arfan Kurniawan, meninggal dunia setelah tertabrak kendaraan taktis. “Kami hanya menjadi mediator agar aspirasi teman-teman ojol bisa tersampaikan ke pemerintah. Aksi-aksi anarkis justru merugikan semua pihak,” ujar Eki Pitung. Dalam audiensi tersebut, para perwakilan ojol menyampaikan tuntutan utama, yakni adanya payung hukum yang jelas dan berpihak kepada pengemudi transportasi online. Saat ini, terdapat sekitar 900 ribu pengemudi ojol di Jakarta dan hampir 7 juta di seluruh Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor ini. Eki mengungkapkan, hasil dari pertemuan itu membawa kabar baik. Presiden Prabowo Subianto disebut berkomitmen mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) khusus mengenai transportasi berbasis online. “Ini menjadi angin segar dan titik terang bagi para ojol. Kami berterima kasih kepada pimpinan DPR RI dan Presiden Prabowo yang sigap memahami aspirasi mendasar para pengemudi,” katanya. Lebih lanjut, Eki menyampaikan bahwa setelah penerbitan Perpres, akan ada penyempurnaan regulasi melalui Undang-Undang Transportasi Online di DPR RI. Dewan Adat Bamus Betawi juga mengimbau agar aksi penyampaian aspirasi tetap dilakukan secara damai dan tidak lagi berujung anarkis. “Demonstrasi adalah bagian dari demokrasi, tapi jangan sampai merusak. Mari bersama-sama menjaga Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi agar tetap kondusif,” tutup Eki Pitung. (***)

INDOPOS
September 15, 2025
0 Comments

Yudisium Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur: Persiapan Menuju Wisuda Oktober 2025

INDOPOS-Jakarta, 13 September 2025 – Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur menyelenggarakan yudisium kelulusan program sarjana yang terdiri dari Program Studi Manajemen dan Program Studi Akuntansi. Para lulusan yang mengikuti yudisium ini akan diwisuda pada 14 Oktober 2025 di Jakarta Convention Center (JCC). Dalam kesempatan tersebut, diumumkan tiga lulusan terbaik, yakni Fajriani Muis dan Resy Rahmadinta dari Program Studi Manajemen, serta Salmawaty dari Program Studi Akuntansi. Acara yudisium turut dihadiri oleh Wakil Rektor I Prof. Dr. Darwati Susilastuti, MM, Wakil Rektor III Dr. Syaiful, M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Prof. Dr. Cicih Ratnasih, MM, Wakil Dekan Dr. Donal Bintang Satria, Kaprodi Akuntansi Elsya Meida Arief, M.Ak., serta para dosen Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi para lulusan untuk berkontribusi nyata kepada masyarakat sebagai sarjana yang mandiri, kompetitif, produktif, dan berjiwa entrepreneurship, serta mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama di bangku perkuliahan. (***)

INDOPOS
September 13, 2025
0 Comments

Muhlis Ali: Jalan Sunyi, Komitmen Besar

Oleh: Salihudin M. Awal (Jari Sulawesi Tengah) Di antara hiruk-pikuk dunia aktivis, selalu ada nama yg melintas karena sepak terjang politiknya. Banyak alumni HMI yang memilih jalan itu: masuk partai, meraih jabatan, atau menapaki karier di eksekutif dan legislatif. Itu sah, bahkan lumrah. Namun, kisah Muhlis Ali justru berbeda. Ia memilih jalan yg lebih sepi, tapi sesungguhnya sangat terang: jalan perkaderan. **** Saya mengenalnya sejak masa aktivis, ketika saya di HMI Cabang Palu dan ia di Jakarta tahun 1999. Aktivis HMI Jakarta memang khas. Mereka dikenal lihai membangun jejaring, piawai menjalin pertemanan yang kemudian menjadi modal politik. Tidak sedikit yang kemudian sukses di panggung kekuasaan. Tapi Muhlis Ali tidak tergoda arah itu. Ia punya tafsir lain tentang arti sebuah jaringan. Bagi Muhlis, luasnya pertemanan bukan untuk mengokohkan langkah pribadi menuju jabatan, melainkan untuk memperkuat perkaderan—inti dari HMI yang sejak dulu diyakininya sebagai organisasi kader. Dalam pandangan Muhlis, perkaderan adalah jantung. Ia menyebutnya sebagai mata air yang tak pernah kering, selama ada yang menjaganya. Pandangan ini sejalan dengan gagasan Nurcholish Madjid (Cak Nur) yang menekankan bahwa HMI adalah organisasi kader dan tidak boleh kehilangan ruh perkaderannya, karena di sanalah letak kekuatan umat dan bangsa. Muhlis Ali seakan menghidupi spirit itu dalam keseharian dan tindakannya. **** Ketika kawan-kawannya mulai dikenal sebagai kepala daerah, anggota DPR, atau pejabat tinggi, Muhlis Ali justru mengambil pilihan yang mengejutkan: pulang kampung ke Malang. Ia tidak kembali dengan tangan kosong, tetapi membawa mimpi besar. Ia mulai membangun gedung untuk basis perkaderan. Tidak ada investor, tidak ada anggaran negara. Modal awalnya ia sisihkan dari keringat dan usahanya sendiri. Gedung itu akhirnya berdiri. Tidak megah, tapi hidup. Dari sana, adik-adik HMI hingga komunitas non-HMI merasakan manfaatnya. Mereka berkegiatan, berdiskusi, berproses, menemukan ruang aman untuk belajar dan bertumbuh. Muhlis tidak berhenti di situ. Ia tahu bahwa tantangan zaman terus berubah. Gedung yang sudah berdiri tidak lagi cukup menampung derasnya aktivitas. Maka, ia memperluas. Dibangunnya gedung baru yang lebih besar, dengan fasilitas lebih baik. Di dalamnya kelak akan ada perpustakaan, ruang diskusi yang lebih nyaman, serta sarana lain yang mendukung pembentukan kader berkualitas. **** Menggunakan sebagian besar harta pribadi untuk membangun gedung perkaderan tentu bukan perkara kecil. Tapi Muhlis Ali punya niat besar: menjadikan harta sebagai sarana ibadah. Ia menyebutnya sebagai sedekah harian untuk umat. Sebuah konsep sederhana, tapi bernilai tinggi. Dalam perjalanannya, Muhlis tidak sendirian. Jaringannya yang luas—dari eksekutif, legislatif, hingga kalangan pengusaha—turut memberi dukungan. Di tangan orang lain, jaringan sebesar itu bisa saja dipakai untuk menjadikan kuasa pribadi. Tapi di tangan Muhlis, jaringan itu dipakai untuk memperkuat basis kaderisasi. Komitmennya jelas: perkaderan adalah fondasi utama umat dan bangsa. Tanpa perkaderan, organisasi akan kering, rapuh, dan kehilangan arah. Dengan perkaderan, ada mata air yang terus mengalir, memberi kehidupan baru dari generasi ke generasi. Semangat ini sejalan dengan pesan-pesan para tokoh HMI terdahulu, seperti Akbar Tandjung yang menekankan pentingnya menjaga roh perkaderan sebagai legitimasi sejarah HMI. Begitu pula dengan pandangan Lafran Pane, pendiri HMI, yang menegaskan bahwa organisasi ini sejak awal tidak dimaksudkan untuk mengejar kekuasaan semata, melainkan untuk membentuk kader umat dan bangsa. ***** Muhlis Ali tidak banyak bicara di ruang publik. Ia lebih suka bekerja diam-diam, menanam, lalu memetik hasilnya dalam bentuk senyuman sebagai rasa bangga melihat kader-kader muda bersuara lantang di forum-forum ilmiah, menyusun strategi dakwah, atau melahirkan ide segar untuk bangsa. Ia tahu, tidak semua orang paham dengan jalan yang ia tempuh. Sebagian mungkin bertanya: kenapa tidak ikut berebut panggung politik? Kenapa tidak menyalurkan ambisi ke kursi kekuasaan? Jawabannya sederhana: karena ada yang lebih penting daripada sekadar jabatan—yakni memastikan perkaderan tetap hidup. ***** Gedung baru yang kini tengah diselesaikan bukan sekadar bangunan fisik. Ia adalah simbol. Simbol keberanian untuk memilih jalan berbeda. Simbol pengorbanan seorang alumni yg mengerti betul bahwa masa depan organisasi tidak ditentukan oleh satu-dua pemimpin besar, melainkan oleh aliran kader yang tak pernah berhenti lahir. Di tengah arus pragmatisme politik, Muhlis Ali mengingatkan kita: perkaderan adalah rumah. Dan rumah itu harus dijaga, diperluas, serta diperkokoh. Menjelang Dies Natalis KAHMI 17 September 2025 ini kita merayakan persaudaraan alumni, nama Muhlis Ali patut disebut. Bukan untuk diagungkan, tapi untuk dijadikan inspirasi. Bahwa ada jalan sunyi yang bisa ditempuh dgn bahagia: jalan perkaderan. Dan selama jalan itu ada, HMI akan selalu punya mata air yang tak pernah kering.

INDOPOS
September 13, 2025
0 Comments

Seminar Nasional ADIHGI Bahas Restorative Justice, Konsep, Implementasi, dan Tantangan

INDOPOS-Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI) bekerja sama dengan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA JAYA) menggelar Seminar Nasional bertajuk “Restorative Justice: Konsep, Implementasi, dan Potensi Permasalahan” di Kampus UBHARA JAYA, Kota Bekasi, Sabtu (13/9). Acara ini dihadiri Irjen. Pol. (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, SH., MM., Ph.D., D.Crim (Rektor Ubhara Jaya) Prof. Dr. Laksanto Utomo, SH., M.Hum (Dekan Fakultas Hukum Ubhara Jaya) Prof. Dr. Adrianus E. Sembiring Meliala, M.Si., M.Sc., Ph. D Prof. Dr. Hamidah Abdurrachman, SH., MH Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, SH., MH Irjen. Pol. (P) Dr. Ronny F. Sompie, SH., MM Dr. Drs. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H Moderator: Dr. Lusia Sulastri, SH., MH Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI) Dr. Drs. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H, menyampaikan, Forum akademik ini menjadi kesempatan berharga untuk: Memperdalam pemahaman tentang restorative justice sebagai paradigma penegakan hukum yang lebih humanis dan solutif. Membangun jejaring akademik hukum tingkat nasional. Asosiasi ini dibentuk untuk meningkatkan ilmu para dosen, agar sesuai hukum dinamis. Anggotaanya adalah para dosen dari PPN dan PPS jurusan hukum. Ke depannya ada perwakilan daerah-daerah.. Tapi praktisi juga bisa, selama ada kaitan dengan hukum. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun memiliki pandangan yang mendukung prinsip dasar restorative justice karena manfaatnya bagi korban dan masyarakat, namun mengkritisi penerapannya yang dianggap bisa menguntungkan orang kaya atau justru menjadi jalan kriminalisasi jika tidak hati-hati, seperti yang terjadi pada kasus tertentu yang ia contohkan, seperti kasus kekerasan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara ini. Gayus Lumbuun mengatakan, semakin banyak perkara yang diselesaikan melalui restorative justice, dan menekankan bahwa konsep ini memberikan manfaat besar bagi korban dan masyarakat bawah untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Ia juga menyebutkan bahwa konsep restorative justice menimbulkan kontroversi, karena terkesan dapat digunakan oleh orang kaya untuk menghindari hukuman dan berpotensi menimbulkan kriminalisasi, terutama jika penerapan tidak dilakukan dengan hati-hati. Contoh dan Penerapan Gayus Lumbuun menyatakan tidak setuju dengan penerapan restorative justice untuk kasus-kasus kekerasan, seperti kasus David yang melibatkan Mario dan teman-temannya, dengan alasan kasus tersebut tidak bisa diselesaikan melalui restorative justice. Ia mengibaratkan restorative justice dengan penyelesaian kasus tabrakan yang tidak disengaja, di mana pelaku memperbaiki kondisi korban (misalnya dengan pengobatan) tanpa harus dipenjara, asalkan bukan kejahatan terhadap negara atau disengaja. Dasar Hukum dan Tujuan Konsep restorative justice didukung oleh beberapa peraturan, seperti Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2012. Tujuan utamanya adalah memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, dengan mediasi antara pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait, yang pada akhirnya dapat memberikan rasa keadilan, menghemat biaya, dan mengurangi beban negara. Prof. Dr. Laksanto Utomo, SH., M.Hum (Dekan Fakultas Hukum Ubhara Jaya), mengatakan, restorative justice merupakan konsep untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dan menghindari dampak kerugian yang lebih besar. Jika Tindak Pidana Atau Perbuatan Pidana ancamannya diatas 5 tahun, dan melawan rasa keadilan masyarakat pada umumnya, maka tidak bisa Restorative Justice. Contohnya, seperti kasus korupsi tindak pidana Korupsi dan TPPU pencucian uang tidak bisa Restorative Justice, karena melawan rasa keadilan masyarakat umum. “Kalau kita melihat yang dimaksud restorative justice, kebijakan hukum pidana melalui pendekatan untuk menghindari dampak kerugian yang lebih besar dan meniadakan efek krisis yang timbul,” kata Laksanto. Pria yang akrab disapa Laks ini, melanjutkan, sesuai pandangan mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun bahwa restorative justice ini menjadi sarana efektif dan efisien dalam optimalisasi pengembalian kerugian negara. “Karena kalau diperhitungkan secara manajerial akunting apakah restorative justice ini efektif atau tidak, kita perlihatkan ke depan tanpa mengesampingkan rasa keadilan bagi masyarakat,” ujarnya. Adapun tujuan pemberantasan korupsi, lanjut Laksanto, intinya untuk mengembalikan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Namun penegak hukum masih sangat jarang menetapkan korporasi sebagai tersangka korupsi untuk menarik kembali uang negara. “Ini ada beberapa masukan terhadap penegakan hukum pidana korupsi terhadap pelaku korporasi,” ujarnya. Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih jarang menjerat korporasi meskipun mempunyai kewenangan untuk itu dan korporasi merupakan subyek dari tindak pidana korupsi.

INDOPOS
September 13, 2025
0 Comments

Geger! Dugaan Korupsi Pengelolaan Darah PMI DKI Berpotensi Rugikan Masyarakat

INDOPOS-Ketua Umum Rekan Indonesia, Agung Nugroho, melontarkan kritik keras terhadap Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta. Ia menilai terdapat celah besar dalam pengelolaan darah, terutama pada tarif plasma konvalesen dan fraksionasi darah, yang membuka ruang potensi penyalahgunaan margin, hingga bisa berujung pada dugaan tindak pidana korupsi. Berdasarkan data resmi, kebutuhan darah di Jakarta mencapai 1.000–1.200 kantong per hari. PMI mematok Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) Rp490.000 per kantong, sementara plasma konvalesen di rumah sakit tercatat dipatok hingga Rp2,25–2,5 juta per kantong. Dengan selisih harga sebesar itu, Agung memperkirakan potensi surplus mencapai ratusan miliar rupiah per tahun hanya dari plasma, belum termasuk produk fraksionasi darah seperti trombosit dan kriopresipitat. “Pertanyaannya sederhana: ke mana larinya margin sebesar itu? Publik tidak pernah diberi laporan detail. Ini ibarat ruang gelap yang tidak tersentuh audit,” ujar Agung Nugroho dalam keterangan tertulis, Jumat (12/9/2025). Agung menekankan, darah bukanlah komoditas, melainkan amanat kemanusiaan. Karena itulah, setiap rupiah dari pengelolaan darah harus bisa dipertanggungjawabkan secara transparan. Menurutnya, ada tiga titik rawan yang bisa menjadi pintu penyalahgunaan: 1. Ketiadaan transparansi laporan pendapatan plasma dan fraksionasi darah. 2. Tidak adanya audit independen atas pengelolaan dana PMI DKI. 3. Monopoli distribusi darah tanpa kontrol publik. Agung menjelaskan, secara hukum PMI memang menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang mengelola pengumpulan dan distribusi darah di Indonesia. Rumah sakit maupun masyarakat tidak punya alternatif lain. Namun, kondisi monopoli ini menjadi rawan penyalahgunaan ketika tidak dibarengi mekanisme transparansi dan pengawasan yang ketat. “Karena sifatnya monopoli, masyarakat terpaksa tunduk pada kebijakan tarif yang ditetapkan. Kalau tidak ada transparansi dan audit independen, ruang untuk mark-up dan komersialisasi makin terbuka lebar,” tegas Agung. Ia pun mendesak Pemprov DKI dan BPK turun tangan. “Kami mendesak audit independen menyeluruh. Jika memang margin dari plasma dipakai untuk operasional, sebutkan berapa besarannya, alokasinya ke mana, dan siapa yang mengawasi. Kalau tidak, ini berpotensi menjadi ladang bisnis atas nama kemanusiaan,” katanya. Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa situasi ini bukan sekadar soal akuntabilitas lembaga, tetapi juga menyangkut hak hidup warga Jakarta. “Setiap tetes darah disumbangkan rakyat dengan ikhlas. Jangan sampai darah yang lahir dari solidaritas berubah menjadi instrumen komersialisasi. Transparansi adalah harga mati,” ujarnya. Hingga kini, PMI DKI Jakarta belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik tersebut. (***)

INDOPOS
September 12, 2025
0 Comments

WALIKOTA CUP: Lomba Merpati Kolong Bebas Siap Digelar di Jakarta Pusat

INDOPOS-Jakarta, 12 September 2025 – Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, Komunitas Merpati Kolong Bebas Jakarta akan menggelar Event Lomba Merpati Kolong Bebas bertajuk “WALIKOTA CUP”. Acara ini akan berlangsung pada 24 hingga 26 Oktober 2025, berlokasi di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat. “Event ini kami adakan bekerja sama dengan Bapak Walikota Jakarta Pusat, Bapak Aripin, yang sangat antusias dan mendukung penuh kegiatan ini,” ujar Bang Jazzy, Ketua Komunitas MiLITAN JAKARTA sekaligus Tokoh Pemerhati Lingkungan DKI Jakarta, saat ditemui di Balai Kota Jakarta. Mengusung tema “PESTA RAKYAT”, event ini tidak hanya menyajikan perlombaan merpati kolong bebas, namun juga akan dimeriahkan oleh kehadiran pelaku UMKM lokal, yang turut berpartisipasi dalam rangka meramaikan suasana dan meningkatkan perekonomian warga. “Ini bukti bahwa Jakarta aman dan nyaman, sejalan dengan tagline dari Bapak Gubernur: #JagaJakarta,” tambah Bang Jazzy. Event “WALIKOTA CUP” ini diselenggarakan oleh dua tim, yaitu Team SEMPOYONGAN dan Team SMILE GHOST. Ketua Penyelenggara adalah H. Owen, tokoh masyarakat dari Kemayoran. Bang Jazzy sendiri tergabung dalam Team Smile Ghost. “Saya aktivis yang juga hobi main merpati kolong bebas,” ujarnya sambil tertawa. “Mohon doa dari teman-teman semua agar acara ini berjalan lancar dan sukses.” Bang Jazzy juga mengundang seluruh media untuk hadir dan meliput kegiatan ini. Tak lupa, ia menyampaikan ajakan kepada para penghobi merpati kolong bebas, baik dari Jabodetabek maupun luar daerah, untuk turut serta dalam kemeriahan event ini.

INDOPOS
September 12, 2025
0 Comments

BNI Dukung Kemudahan Finansial Mahasiswa STIE Kasih Bangsa

INDOPOS-Jakarta, 13 September 2025 – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat komitmennya dalam mendukung dunia pendidikan di Indonesia. Kali ini, BNI menjalin kerja sama dengan STIE Kasih Bangsa Kebon Jeruk dengan menghadirkan layanan pembukaan rekening secara kolektif untuk mahasiswa baru. Program ini dihadirkan sebagai langkah nyata BNI dalam memberikan kemudahan akses layanan perbankan kepada generasi muda, sekaligus mendorong literasi keuangan di lingkungan kampus. Melalui pembukaan rekening ini, mahasiswa dapat menikmati berbagai manfaat produk BNI yang modern, aman, dan sesuai dengan kebutuhan gaya hidup digital. Pimpinan Cabang BNI Daan Mogot, Analisa Setiawati, menyampaikan bahwa kerja sama dengan STIE Kasih Bangsa Kebon Jeruk merupakan bentuk dukungan BNI terhadap ekosistem pendidikan yang lebih inklusif. “BNI selalu berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat, termasuk di lingkungan kampus. Melalui program pembukaan rekening ini, kami ingin memberikan kemudahan akses layanan finansial bagi mahasiswa STIE Kasih Bangsa Kebon Jeruk, sekaligus mengajak mereka untuk lebih melek literasi keuangan sejak dini,” ungkapnya. Selain pembukaan rekening, BNI juga menghadirkan berbagai informasi mengenai produk dan layanan unggulan, seperti: – Tabungan BNI Taplus Muda, khusus untuk generasi muda dengan syarat mudah dan biaya ringan. – Wondr by BNI, aplikasi transaksi digital yang praktis dan aman. Dengan semangat #BNIMelayaniNegeri, BNI berharap kehadiran layanan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung perjalanan akademik mahasiswa serta membentuk generasi muda yang cerdas secara finansial. (***)

INDOPOS
September 11, 2025
0 Comments

GEMUIS BETAWI Desak Dua Anggota DPRD Jakarta Mundur dari Jabatan di BAMUS BETAWI

INDOPOS-Jakarta – Ketua Umum GEMUIS BETAWI, Syech Mujahidin Djenar, mendesak dua anggota DPRD Jakarta untuk mundur dari jabatan mereka di Badan Musyawarah (BAMUS) Betawi. Desakan itu muncul karena kedua legislator diduga aktif mengelola dana hibah, yang menurutnya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. “Secara hukum dan etika, anggota DPRD tidak boleh aktif mengelola anggaran hibah. Jika mereka juga menyetujui anggaran itu dalam proses DPRD, ini jelas konflik kepentingan,” ujar Syech Mujahidin. Syech merujuk pada sejumlah aturan yang mengatur batasan keterlibatan anggota legislatif dalam pengelolaan dana hibah: Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan kepala daerah berwenang mengelola keuangan daerah, dan anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan lain yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan haknya. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2018, yang menegaskan hibah hanya dapat diberikan kepada lembaga berbadan hukum, bukan individu. Kode Etik DPRD DKI Jakarta (Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta No.1 Tahun 2020), yang menuntut anggota DPRD menjaga integritas dan menghindari konflik kepentingan. Dua anggota DPRD yang menjadi sorotan adalah Haji Riano, Ketua Umum BAMUS Betawi dari Fraksi NasDem, dan Haji Yusuf, Bendahara Umum BAMUS Betawi 82 dari Fraksi PKB. Keduanya diduga masih aktif mengelola dana hibah di organisasi tersebut. Syech menegaskan, langkah etis yang harus ditempuh adalah mundur dari posisi di BAMUS Betawi atau mundur dari DPRD. “Kalian berdua bersikap jantan sebagai lelaki. Pilih salah satu. Jangan mempermalukan kaum Betawi dan partai politik kalian,” pungkasnya. (ray)

INDOPOS
September 9, 2025
0 Comments

Produk Revolusioner! SESERA: Water Purifier tanpa Listrik dari Sytecs, Cocok untuk Kehidupan Sehari-hari dan Darurat

INDOPOS-Tokyo, Jepang – Sytecs Co., Ltd. memperkenalkan SESERA water purifier inovatif yang dirancang untuk digunakan tanpa listrik baik di rumah maupun saat darurat bencana. Konsep “Phase-Free” menjadikan SESERA solusi praktis yang menggabungkan kenyamanan sehari-hari dan kesiapsiagaan. “Ini produk Asli 100% dari Jepang yang tidak bisa dipalsukan karena menggunakan salah satu filter yaitu batu Kiyoseki di dunia hanya ada di pabrik kami di Gunma Jepang,” ujar Advisor Sytecs CO.LTD Susilo Richard, Selasa (9/9). Kiyoseki bisa diterjemahkan sebagai “batu murni” atau “batu bersih” yang semakin memperlembut dan memperenak air itu sendiri. “Air minum SESERA enak kalau diminum dingin. Masukkan air SESERA ke dalam tabung galon, pasangkan ke dispenser, pilihkan tombol dingin atau panas pada dispenser, keluar air sempurna yang sangat enak lembut dan sehat untuk diminum siapa pun atau untuk dipakai memasak sehingga masakan jauh lebih enak,” ujar Richard Sejarah & Prestasi 2019: Pengembangan filter multi-tahap yang mampu menyaring air tanpa listrik. 2020 (27 Nov): Peluncuran SYKM5S, kapasitas 8.000 liter (±1 tahun, 20L/hari). 2021: Memenangkan Good Design Award Jepang atas desain praktis dan nilai kesiapsiagaan. 2022 (1 Okt): Model SYKM6S diperkenalkan, kapasitas 12.000 liter, umur filter (±2 tahun (15L/hari), efisiensi lebih tinggi dan penggunaan jangka panjang. “SESERA dijual seharga Rp7,9 juta,” jelas Richard. Ia menjelaskan SESERA kini banyak digunakan oleh, Rumah tangga di Jepang, Lembaga pemerintah dan pusat evakuasi serta Organisasi kemanusiaan dan CSR perusahaan. “Dengan desain simpel dan fungsional, SESERA memudahkan akses air bersih kapanpun dibutuhkan, termasuk dalam situasi darurat,” ujarnya. SESERA (せせら) adalah water purifier portabel buatan Jepang dari Sytecs Co., Ltd. dengan konsep “phase-free”. “Produk ini memungkinkan penyediaan air bersih tanpa listrik, mendukung kenyamanan rumah tangga sekaligus kesiapsiagaan bencana,” jelas Richard. Lebih lanjut Richard mengatakan penggunaan SESERA juga sangat mudah. Tinggal colok (sambungkan) ke keran air ledeng. Setelah tersambung, buka keran air ledeng selama kira-kira 10 detik untuk membuang air lama yang berada di Sesera. “Setelah air ledeng ke luar dari Sesera selama 10 detik, barulah mulai penggunaan air Sesera. Bila lama tidak menggunakan air Sesera lakukan hal serupa. Keluarkan air 10 detik dulu barulah gunakan air Sesera,” ujarnya Bila tidak dipakai satu dua hari, air keluarkan sekitar satu menit barulah digunakan untuk air minum. Dengan cara demikian air lama terbuang dan air segar ke luar dari Sesera yang telah tersaring dengan baik. Apakah air Sesera bisa langsung di minum? “Ya. Air yang keluar dari alat Sesera memberikan air sehat segar higienis dan lezat untuk diminum. Air Sesera akan lebih enak diminum apabila dalam keadaan dingin,” jelas Richard. Apakah ada perawatan dan sulitkah? Richard menjelaskan, pada hakekatnya perawatan hanya gonta ganti cartridge atau filter saja. Di Jepang penggantian sekitar 5 tahun baru menjadi kotor. “Dalam kasus Indonesia mungkin sekitar 2-3 tahun barulah ganti cartridge yang baru. Sangat mudah bukan? Tinggal mengganti cartridge saja tak ada perawatan lain. Jaminan Sesera hanya apabila alat tersebut dan cartridge tidak pernah dibongkar paksa pembeli,” ujarnya Adapun garansi Sesera terutama cartridge selama satu tahun. “Dalam kurun waktu satu tahun apabila air yang keluar dari Sesera menjadi kotor atau bau, silakan tukarkan gratis kepada kami dengan Cartridge yang baru, karena termasuk garansi satu tahun. Di Jepang biasanya setelah digunakan 5 tahun barulah cartridge harus diganti,” jelas Richard. Apakah cartridge bisa dibeli di Indonesia? “Bisa dengan harga sekitar 1 juta rupiah tergantung nilai kurs saat yang bersangkutan,” ujarnya. Bagaimana Garansi bila rusak? Garansi akan tetap berlaku apabila tidak ada terlihat bekas upaya membongkar dan atau rusak cartridge tersebut yang kami patenkan, disegel, ditutup penuh, vakum, tidak boleh dibuka dengan segala alasan apapun apabila ingin mendapatkan garansi satu tahun.. Apakah ada penilaian dari lembaga peneliti di Indonesia mengenai kualitas air Jakarta yang ke luar dari Sesera? “Ada. Penilaian atau uji coba telah dilakukan di 4 lokasi di Jakarta dan hasilnya baik, telah diterbitkan oleh lembaga penelitian profesional Indonesia yang sangat terkenal. Hasilnya, air yang ke luar dari SESERA sangat bagus sangat baik kualitas airnya,” ujarnya ln Cara Instal mudahkah? “Mudah. Tinggal selang air SESERA dicolok ke kran air di rumah, masuk ke Sesera, ke har langsung bisa diminum. Sehat, segar, enak dan higienis,” jelasnya. Richard menambahkan, Air Sesera yang keluar adalah begitu saja suhunya sesuai air ledeng yang ke luar. Kalau mau dingin atau panas sebaiknya air yang keluar dari Sesera masukkan ke galon air, lalu galon taruh di dispenser kita yang ada fungsi panas dan dingin. Dari dispenser ke luar air dingin dan panas, bisa diminum atau digunakan untuk masak,” ujarnya. Apakah mudah membeli cartridge yang baru di Indonesia? “Mudah. Silakan kontak Nomor +62 813…

INDOPOS
September 9, 2025
0 Comments

Pengamat Hukum: Wakil Ketua MA Non-Yudisial Harus Punya Track Record Bersih Dan Berintegritas

INDOPOS-Kursi Wakil Ketua Mahkamah Agung Non-Yudisial diharapkan bisa diisi oleh Hakim Agung berintegritas yang tidak pernah tersangkut masalah hukum. Pemilihan posisi strategis itu dikabarkan dilaksanakan Rabu (10/9/2025). Ketua dari Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Julius Ibrani mendesak, proses pemilihan itu dilakukan secara transparan dan terbuka. Publik harus terlibat melakukan pengawasan untuk mencegah kandidat bermasalah terpilih. Menurutnya, Eksekutif dan Legislatif saat ini tengah berbenah buntut serangkaian aksi demonstrasi pada akhir Agustus lalu. Karena itu, sudah semestinya Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif itu mereformasi diri. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir ada sejumlah oknum di MA yang tersangkut masalah korupsi. Memilih calon bersih sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik. “Kasus suap kerap terjadi setiap tahunnya dengan angka–angka fantastis, dari Zarof dengan uang tunai R 1 triliun dan berkilogram emas yang diakui sebagai uang suap perkara, sampai tertangkapnya hakim – hakim utama di PN jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Surabaya dengan angka mencapai ratusan miliar,” ujar Julius dalam keterangannya, Selasa (9/9/2025). Menurutnya, MA sebagai lembaga peradilan tertinggi dan memiliki kesetaraan dan peranan yang sama pentingnya dengan Pemerintah serta DPR. Karena itu, lembaga ini harus bersih dan tidak boleh didera masalah, seperti suap. “Setiap 6 bulan sekali, pasti ada kasus suap dan korupsi melibatkan pejabat MA,” tegasnya. Julius mengungkapkan, sejumlah Hakim Agung yang menjabat Ketua Kamar di MA saat ini pernah bermasalah. Ada Hakim Agung yang pernah yang pernah 4 kali dipanggil KPK terkait kasus suap dan korupsi eks-Sekjen MA Hasbi Hasan. Ada juga Hakim Agung yang bertindak sebagai ketua majelis kasus pidana yang membebaskan mantan Hakim Agung Gazalba Saleh dalam kasus suap sekaligus menyunat masa hukuman (korting) terdakwa TPPU Gazalba Saleh dalam putusan pidana PK. “Besok, tanggal 10 September 2025, dalam kesunyian dan kesenyapan yang sepertinya direncakanan untuk luput dari mata publik, MA melakukan pemilihan Wakil Ketua MA Non-Yudisial yang akan membawahi Anggaran, Pembinaan, Operasional, Litbang sampai dengan Pengawasan. Jabatan ini adalah jabatan suci yang tidak sepatutnya diisi orang – orang bermasalah. Hakim Agung yang kerap dipanggil KPK, atau Hakim Agung yang mengkorting putusan korupsi atau bahkan membebaskan terdakwa korupsi, tidak sepantasnya menjabat posisi ini,” tegasnya. “Langkah terbaik dan pertama dalam reformasi di MA yang dilupakan publik adalah dengan mencari kandidat Wakil Ketua Mahkamah Agung Non-Yudisial dengan track record baik, bersih dan akuntabel. Bukan Hakim Agung yang pernah diperiksa dan dipanggil KPK seperti Prim Haryadi atau Hakim Agung yang melakukan korting putusan pidana korupsi atau memutus bebas dengan menolak kasasi KPK yang dilakukan oleh ketua majelis Dwiarso Budi Santiarto Santiardi,” tutupnya. (***)

INDOPOS
September 5, 2025
0 Comments

Relive Shirt: Kaos Inovatif dari Jepang, Pertama di Dunia, untuk Kesehatan & Performa Tubuh Segera Hadir di Indonesia

INDOPOS-Jakarta, September 2025 – Setelah sukses di Jepang dengan penjualan lebih dari empat juta unit sejak 2019, kini kaos inovatif Relive Shirt (Relive Wear) segera hadir di Indonesia. Produk ini akan diperkenalkan secara resmi pada Indonesia Sports Synergy Summit pada 5–7 September 2025 di Jakarta Convention Center (JCC). Kenapa dipasarkan di Indonesia, Indonesia menempati jumlah penduduk terbesar di kawasan Asia, dan kelas menengah ke atas terus naik yang otomatis mereka membutuhkan kesehatan tubuh. Harga & Ketersediaan di Indonesia kini sudah menjadi preoritas,” kata perwakilan Relive Indonesia, Richard Susilo yang juga CEO Office Promosi Ltd., Tokyo, Japan pada Jumat pagi. Ia mengatakan, Relive Shirt akan dipasarkan di Indonesia dengan harga khusus selama acara peluncuran di JCC (Jakarta Convention Centre Senayan) itu. Varian yang tersedia mencakup model standar hingga seri premium dengan kandungan mineral lebih tinggi. Relive Shirt bukan sekadar pakaian olah raga, tetapi kou itu juga bagian dari pengobatan kesehatan tubuh yang dibuat dengan teknologi tekstil canggih Jepang yang menggabungkan konsep Indirect Taping berbasis teori meridian dari Pengobatan Tradisional Tiongkok (TCM) dengan mineral khusus turmalin dan terahertz. Disebutkan, kaos ini dirancang untuk meningkatkan sirkulasi darah dan metabolisme, membantu relaksasi otot serta fleksibilitas, mempercepat pemulihan tubuh dan mengurangi stres. “Sudah banyak warga Jepang menyakini bahwa kaos ini menigkatkan sirkulasi darah metabolisme. Oleh karenyanya, Teknologi Indirect Taping yang digunakan telah dipatenkan di Jepang (No. 6409143), sehingga Relive Shirt resmi milik Relive sebagai pionir dalam kategori functional wear.” Sejumlah uji klinis menunjukkan manfaat nyata Relive Shirt, di antaranya, peningkatan range of motion (ROM) hingga lebih dari 30%, peningkatan aliran darah hingga 49,8% berdasarkan uji ganda buta TFC Lab, pengurangan kekakuan otot serta peningkatan kualitas tidur. Richard juga mengatakan, kaos ini di Jepang telah dipakai secara luas. Sejak 2017, Relive Shirt telah digunakan oleh atlet profesional (basket, voli, softball, balet), pekerja fisik seperti petani, perawat, pekerja konstruksi, hingga kalangan lansia yang merasakan manfaat pemakaian sehari-hari. “Kami percaya Relive Shirt dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat luas di Indonesia, khususnya lansia dan atlet, untuk menjaga kesehatan tubuh sekaligus mendukung performa terbaik mereka,” ujar perwakilan Relive Indonesia, Richard Susilo menutup pernyataanya. (***)

INDOPOS
September 5, 2025
0 Comments

Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia (AP-KI) Serukan Seluruh Elemen Bangsa Bersatu, Hentikan Kekerasan dan Utamakan Dialog

INDOPOS-Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia (AP-KI) meminta kepada seluruh elemen bangsa untuk segera menghentikan kekerasan dan mengutamakan langkah dialog dalam mengatasi permasalahan bangsa. “Kami menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk menahan diri,” kata Sekretariat AP-KI Kaimuddin di Jakarta, Kamis (5/9/2025). Menurut dia, AP-KI merupakan wadah komunikasi dan pergerakan organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang dibentuk sejak 2021 berdasarkan keprihatinan terhadap kesenjangan penanganan krisis kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan. AP-KI terdiri dari sembilan jaringan Organisasi Masyarakat Sipil terbesar di Indonesia dengan cakupan lebih dari 2.000 organisasi di berbagai pelosok tanah air. Ia meminta semua pihak untuk dapat menghentikan segala bentuk kekerasan dan kembali ke jalan dialog karena keselamatan setiap nyawa adalah hukum tertinggi. “Mari kita bersama-sama melindungi ruang publik, merawat solidaritas dan menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan apa pun demi masa depan Indonesia yang damai dan bermartabat,” ujarnya. Sementara itu, Anggota AP-KI dari Humanitarian Forum Indonesia Muhammad Ali Yusuf menyatakan bahwa pihaknya meminta kepada pemerintah dan DPR/MPR RI untuk mendengarkan suara rakyat, buka ruang dialog yang tulus karena akar masalah ini melampaui kebuntuan komunikasi dan rasa tidak didengar. Selai itu, pemerintah juga harus mengusut tuntas setiap tindak kekerasan secara transparan, untuk memulihkan kepercayaan publik. Tetap persuasif Sementara untuk aparat keamanan, AP-KI menyarankan untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan tanpa kekerasan, sebab tugas mereka adalah melindungi dan mengayomi, bukan memukul rata. “Pastikan akses bagi tenaga medis dan kemanusiaan. Ambulans dan tenaga medis harus diberi akses prioritas oleh seluruh pihak untuk mengevakuasi dan menolong korban dari pihak mana pun,” ujarnya. Anggota AP-KI dari SEJAJAR, Puji Pujiono meminta kepada sejawat organisasi masyarakat sipil (OMS) segera merapatkan barisan, aktifkan protokol kedaruratan dengan mengaktifkan tim respon darurat bukan untuk politik, tetapi untuk kemanusiaan. “Sedangkan kepada publik dan massa, kami meminta agar dalam menyampaikan aspirasi dengan damai dan bertanggung jawab,” kata dia. Pada akhir Agustus 2025, Indonesia diguncang oleh demonstrasi besar di banyak kota dipicu oleh tunjangan “fantastis” anggota DPR dan ketidakadilan ekonomi. Aksi damai di Jakarta, yang melibatkan pelajar, mahasiswa, buruh, dan ojek daring, berubah menjadi rusuh ketika aparat bertindak keras, termasuk insiden tragis kematian pengemudi daring Affan Kurniawan. Akibatnya, sedikitnya 10 orang tewas (data Komnas HAM), ribuan ditangkap dan luka. Pemerintah merespons dengan mencabut tunjangan DPR, membatalkan kunjungan luar negeri dan menegur aparat, namun kritik soal kebebasan sipil dan praktik represif aparat tetap bergema. 20-Butir Pernyataan Masyarakat Kemanusiaan “Menempatkan Kemanusiaan di Atas Segalanya: Seruan untuk Menahan Diri dan Melindungi Warga di Tengah Eskalasi Ketegangan Sosial” 3 September 2029 Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia (AP-KI) Forum Organisasi Zakat (FOZ) Forum Pelokalan Indonesia Lokanusa Humanitarian Forum Indonesia (HFI); Jejaring Mitra Kemanusiaan (JMK) Jejaring Organisasi Masyarakat Sipil Lokadaya Konsorsium Women’s Leadership in Humanitarian (WLHL) Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI); Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (POROZ) Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia (AP-KI) adalah wadah komunikasi dan pergerakan organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang dibentuk sejak 2021 berdasarkan keprihatinan terhadap kesenjangan penanganan krisis kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan. Terdiri dari 9 jaringan Organisasi Masyarakat Sipil terbesar di Indonesia dengan cakupan lebih dari 2,000 organisasi di berbagai pelosok tanah air, AP-KI mendorong kebijakan dan penatakelolaan yang lebih baik, serta keselarasan antar-sektor dan antar-daerah untuk membantu masyarakat, terutama yang rentan dan terpinggirkan. Komunitas Kemanusiaan pada AP-KI tidak berpihak pada kelompok politik manapun, baik pemerintah maupun kelompok demonstran. Pihak kita adalah pihak kemanusiaan. Fokus kami adalah pada dampak kemanusiaan dari eskalasi konflik sosial ini. Dengan ini menyatakan Sebagai Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil yang bekerja di garis depan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, kami memandang situasi saat ini bukan lagi sekadar krisis politik, melainkan telah bergeser menjadi krisis kemanusiaan perkotaan (urban humanitarian crisis). Setiap nyawa yang hilang, setiap fasilitas publik yang lumpuh, dan setiap rasa takut yang menyebar di masyarakat adalah luka bagi kemanusiaan. Kami berdiri bersama setiap warga negara yang terdampak, baik itu demonstran yang menyuarakan aspirasi, masyarakat umum yang aktivitasnya terganggu, maupun aparat keamanan yang bertugas. Prinsip kami adalah keselamatan jiwa dan martabat manusia harus menjadi prioritas tertinggi bagi semua pihak. Butir-Butir Substantif Kemanusiaan: Perlindungan Warga Sipil (Civilian Protection): Fokus utama adalah perlindungan terhadap kelompok rentan (anak-anak, perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan warga yang sakit) yang terjebak di tengah kekacauan. Akses Kemanusiaan (Humanitarian Access): Kerusuhan menghambat akses warga ke layanan vital (ambulans tidak bisa lewat, rumah sakit terbebani, pasokan makanan terganggu). Ini adalah isu kemanusiaan yang nyata. Netralitas dan Imparsialitas: Kami siap memberikan bantuan kemanusiaan (medis, psikososial) kepada siapapun yang menjadi korban, tanpa memandang latar belakang mereka—baik demonstran, warga sipil, maupun aparat (dan siap menyuarakan situasi yang berpeluang menjadi pelanggaran HAM). Menolak Kekerasan sebagai Solusi:…

INDOPOS
September 4, 2025
0 Comments

KLH/BPLH Awasi 5 Perusahaan di DAS Brantas, Temukan Dugaan Pencemaran Lingkungan

INDOPOS-Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) telah menurunkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan intensif terhadap lima perusahaan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas pada 20–23 Agustus 2025. Foto: dok sumber jpnn.com, JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) telah menurunkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan intensif terhadap lima perusahaan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas pada 20–23 Agustus 2025. Hasil pengawasan menemukan sejumlah dugaan pelanggaran yang berpotensi mencemari lingkungan, khususnya kualitas air di Sungai Brantas dan anak-anak sungainya. Pada PT Energi Agro Nusantara (Etanol) ditemukan pelanggaran berupa perluasan lahan tanpa perubahan dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan, serta pembuangan limbah ceceran pupuk hayati, mesin produksi, dan instalasi pengolahan air (water treatment plant) langsung ke Sungai Ngares dan Sungai Jinontro. Di PT Molindo Raya Industrial (Etanol), tim PPLH mendapati pembangunan pondasi tangki etanol tanpa persetujuan lingkungan. Perusahaan juga membangun unit baru yang tidak tercakup dalam dokumen UKL-UPL 2016, yakni: CO? Plant (1 unit), tangki CO? (12 unit), CPU Plant (1 unit), serta Distillers Dried Grains with Solubles (DDGS). Selain itu, PT Molindo tidak memiliki Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah. Sementara itu, PT Etanol Ceria Abadi diinformasikan sudah tidak beroperasi sehingga tidak lagi menghasilkan air limbah. Pengawasan dilanjutkan di PT Sinergi Gula Nusantara (PG Ngadiredjo, Kediri) ditemukan tidak adanya Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah domestik pada tiga toilet karyawan, satu toilet masjid, dan satu toilet perkantoran.

INDOPOS
September 4, 2025
0 Comments

Ketua SPRJ Didi O Affandi : Langkah PT Transjakarta Cukup Baik Tangani Halte Rusak Karena Kerusuhan, Reward Hal yang Wajar untuk Tingkatkan Kinerja

INDOPOS-Ketua Serikat Pekerja Reklame Jakarta (SPRJ) Didi O Affandi, menyampaikan pembelaannya terhadap berita miring yang menyudutkan PT Transjakarta. Menurut Didi, reward atau penghargaan perusahaan terhadap manajemen atau karyawan adalah hal yang baik, guna meningkatkan motivasi, produktivitas, dan kepuasan kerja karyawan, serta membantu perusahaan dalam menarik dan mempertahankan talenta terbaik. “Bahwa biro reklame yang menyewa reklame di body bus maupun halte Transjakarta melebihi target, juga sering mendapat reward,” ujar Didi O Affandi. Didi menerangkan, tudingan terhadap sejumlah direksi dan manajemen PT Transjakarta, yang melaksanakan kegiatan di Bali, saat kerusuhan demo yang merusak sejumlah halte di Jakarta, sudah diklarifikasi, yang intinya, acara yang dilakukan di Bali adalah acara review rutin – SRM (Strategic Review Meeting), yang dihadiri BOD, Kadiv, Kadep, Senior Spesialis, untuk melakukan evaluasi tahun berjalan dan rencana sd akhir tahun. “Itu pun tidak diikuti oleh seluruh direksi dan manajemen. Dan penangaanan terhadap dampak kerusuhan demo terhadap halte Transjakarta, tetap dilaksanakan dengan baik. Dapat dipastikan, kegiatan di Bali tidak mengganggu kinerja PT Transjakarta dalam penanganan halte yang rusak,” Menurut Didi, aksi perusakan halte Transjakarta adalah kejadian musibah yang sangat disesalkan. Peristiwanya pun di luar prediksi. Lebih lanjut kata Didi, kegiatan direksi dan manajemen PT Transjakarta di Bali adalah acara review rutin. Ini hal yang baik, sebagai bentuk reward atau penghargaan perusahaan secara umum untuk dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan kepuasan kerja karyawan, serta membantu perusahaan dalam menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Pemberian reward mendorong perilaku positif, mengurangi turnover, dan menciptakan budaya kerja yang sehat. Berikut adalah klarifikasi lengkap PT Transjakarta terkait berita BOD TJ : 1. Acara yang dilakukan di Bali adalah acara review rutin – SRM (Strategic Review Meeting), yang dihadiri BOD, Kadiv, Kadep, Senior Spesialis, untuk melakukan evaluasi tahun berjalan dan rencana sd akhir tahun. 2. Acara yang sama tahun lalu dilakukan di Bandung, dan kami menjanjikan jika kinerja perusahaan lebih baik, maka kita akan lakukan ditempat berbeda yang lebih jauh dan menarik 3. Kegiatan SRM ini sudah direncanakan dari bulan sebelum dengan beberapa pilihan kota. Bali dipilih dengan alasan punya akses penerbangan dengan frekwensi tinggi, sehingga jika ada kondisi emergency mudah kembali ke Jakarta. 4. Rencana awal kegiatan dilakukan berangkat sore Kamis 28-Agustus, kembali Sabtu siang 30-Agustus, dengan 3 batch pemberangkatan. 5. Rangkaian acara di Bali pada hari Jumat adalah SRM, dilanjutkan team building dalam bentuk kompetisi padel dan ditutup dengan acara makan malam. 6. 28-Agustus, kami memantau situasi demo buruh pagi yang berjalan lancar, dimana saat siang sudah bubar dengan tertib. Setelah siang dilanjutkan dengan demo mahasiswa di DPR yang relatif aman. 6. Mengantisipasi kondisi Jumat, kami membagi pemberangkatan menjadi 5 batch….batch 4 berangkat jumat pagi, dan batch 5 berangkat Jumat siang jika kondisi kondusif. 7. Secara rutin pak Fadly yang memimpin batch 5 memberikan update kondisi. Sd jam 11 kondisi masih aman, sehingga akan berangkat menyusul ke Bali. Namun siang keberangkatan dibatlakan karena ada eskalasi kondisi dilapangan. 8. Mendapati laporan tsb, 4 orang BOD sore langsung kembali ke Jakarta, dan pemulangan Leader dipercepat Sabtu pagi. 9. Jumat malam BOD berkoordinasi memutuskan layanan AMARI kita Stop Operasi. 10. Sabtu pagi digelar BOD meeting bersama Kadiv, Kadep yang sdh di Jakarta, mengaktifkan crisis center dan melakukan pembagian gugus dan tinjauan lapangan. 11. Dirut melanjutkan agenda menghadiri Rapim Gubernur dan kunjungan ke halte Polda metro bersama pak Wagub. 12. Minggu pagi dilakukan rapat crisis center dihadiri BOD, Kadiv, Kadep dan memastikan 100%rute beroperasi Senin pagi. 13. Sampai dg 7-Sept ditetapkan periode crisis, setiap pagi dilakukan daily meeting untuk memastikan semua halte beroperasi fungsional pada 8-Sept. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, sebelumnya kami ucapkan terima kasih. (***)

INDOPOS
Agustus 31, 2025
0 Comments

DPRD DKI Antisipasi Dampak Demonstrasi, Tunda Kegiatan dan Rapat

INDOPOS-Aksi demonstrasi yang berlangsung selama 3 hari di Jakarta membuat sekretariat DPRD DKI melakukan sejumlah langkah antisipasi. Kabag Umum DPRD DKI Jakarta, Asril mengatakan langkah antisipasi itu dilakukan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. “Untuk sementara, kita melakukan penundaan terhadap sejumlah rapat-rapat di DPRD DKI sesuai arahan pimpinan. Sambil menunggu kondisi Jakarta kembali kondusif,” ujar Asril, Minggu (31/8/2025). Diam mengatakan, dalam hal pengamanan pihak sekretariat DPRD DKI juga melakukan koordinasi dengan Kodam.”Mengigat gedung DPRD DKI merupakan objek vital. Upaya koordinasi harus kita lakukan dengan penuh kehati-hatian,” bebernya. Meski sejumlah langkah antisipasi dilakukan, sekretariat DPRD DKI akan tetap berjalan normal. “ASN pun akan tetap bekerja seperti biasa,” imbuhnya. Sebelumnya, Staf Khusus Gubernur Jakarta, Chico Hakim, menanggapi Surat Edaran dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Pemprov DKI kepada perusahaan untuk melakukan work from home atau bekerja dari rumah di masa demonstrasi. Chico menyebutkan Surat Edaran bernomor e-0014/SE/2025 terkait WFH bersifat imbauan. Sebagaimana dokumen yang dilihat, Minggu (31/8/2025), surat itu ditujukan kepada pimpinan perusahaan di Jakarta. Disnakertransgi DKI mengimbau perusahaan yang lokasinya terkena dampak aksi unjuk rasa atau demonstrasi untuk melaksanakan pekerjaan dari rumah.”Untuk ASN di lingkup DPRD DKI menerapkan WFH, masih akan menunggu arahan lebih lanjut,” tandasnya. (***)

INDOPOS
Agustus 30, 2025
0 Comments

Membangun Jejaring Internasional: Universitas Borobudur Kunjungi Institut Koperasi Malaysia dan Perdasama dalam Program Tridarma

INDOPOS-Rabu, 27 Agustus 2025 – Pada hari keempat sekaligus penutupan program Tridarma Internasional Malaysia, delegasi Universitas Borobudur yang terdiri dari empat dosen berprestasi, yakni Dr. Puji Astuty, S.E., M.M., Dra. Sri Sungkowati, M.M., Faradilla Ishara Lestari, S. Psi., M.Psi., dan Ruth P. Hutabarat, S.S., M.Pd., beserta dua mahasiswa, yakni Tanty Yuanita, mahasiswa program doktor (S3) Ilmu Ekonomi, serta Siti Fatimah, mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen, mengunjungi dua institusi penting di Malaysia. Delegasi Universitas Borobudur pertama-tama mengunjungi Institut Koperasi Malaysia untuk melakukan kegiatan benchmarking dan penandatanganan MoU kerja sama internasional. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas program-program koperasi yang ada di Indonesia, khususnya dalam konteks pengembangan ekonomi berbasis koperasi. Melalui kerja sama ini, diharapkan ada transfer pengetahuan yang dapat diterapkan di Indonesia, terutama dalam mengoptimalkan potensi koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, delegasi Universitas Borobudur mengunjungi Perdasama atau Persatuan Pedagang dan Pengusaha Melayu Malaysia. Persatuan ini memegang peranan yang sangat penting dalam memfasilitasi kerjasama antara para pengusaha dan industri Malaysia dari berbagai sektor. Selain itu, Perdasama juga berperan aktif dalam mempromosikan perdagangan internasional dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Malaysia. Kunjungan ini memberikan wawasan lebih luas tentang bagaimana organisasi seperti Perdasama mendukung sektor bisnis dan perdagangan dalam rangka memperkuat perekonomian nasional. Kegiatan Tridarma Internasional Malaysia ini memberikan manfaat yang signifikan bagi Universitas Borobudur. Selain memperluas jaringan internasional, program ini juga membuka peluang bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian yang dapat diterapkan dalam praktik pendidikan di Indonesia. Kerja sama internasional yang terjalin diharapkan dapat memperkaya pengalaman para dosen dan mahasiswa Universitas Borobudur dalam mengembangkan wawasan akademik, serta memperkuat kontribusi universitas terhadap pembangunan ekonomi dan sosial baik di Indonesia maupun di tingkat internasional. (***)

INDOPOS
Agustus 29, 2025
0 Comments

Ketum PPI Muhlis Ali Ajak Rakyat Jaga Persatuan di Tengah Ujian Bangsa

INDOPOS-Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia, Muhlis Ali, menyerukan pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika kebangsaan yang kian memanas. Ia menekankan bahwa Indonesia hanya dapat berdiri kokoh jika seluruh anak bangsa merawatnya dengan semangat kebersamaan. “Negeri ini adalah rumah bersama, yang hanya bisa bertahan jika kita rawat bersama. Jangan sampai retak karena ego pribadi maupun kepentingan golongan,” ujar Muhlis Ali, Jumat (29/8). Muhlis menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan program-program nyata, seperti Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, dan penguatan ketahanan pangan, merupakan ikhtiar untuk menjawab kebutuhan mendasar rakyat sekaligus memperkuat kedaulatan bangsa. Namun, ia juga menyoroti berbagai ujian kebangsaan yang muncul belakangan ini. Tragedi meninggalnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, disebutnya sebagai duka mendalam yang dirasakan masyarakat. Muhlis mengucapkan duka cita yang mendalam bagi keluarga korban. Ia juga mengapresiasi respons cepat aparat negara, mulai dari Kapolri yang menemui keluarga korban, Kapolda Metro yang hadir dalam pemakaman, hingga langkah Propam Polri yang mempatsus tujuh anggota Brimob terkait peristiwa tersebut. “Tindakan itu adalah bukti bahwa negara hadir, aparat tidak tinggal diam, dan marwah institusi dijaga,” tegasnya. Di tengah situasi yang penuh tantangan, Muhlis mengajak seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, aparat, organisasi masyarakat, media, hingga rakyat, untuk kembali mengingat esensi persatuan. “Kita bangsa besar yang lahir dari gotong royong, bukan dari saling menyalahkan. Inilah saatnya menguatkan solidaritas dan menenangkan hati demi masa depan Indonesia,” pungkasnya. (***)

INDOPOS
Agustus 28, 2025
0 Comments

Wakil Ketua MA Non Yudisial Harus Berintegritas Dan Mumpuni

INDOPOS-Kalangan pengamat berharap kursi Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang non-yudisial bisa Hakim Agung yang berintegritas dan punya kemampuan mumpuni. Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali mengatakan, pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang non-yudisial akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Menurutnya, ada tren peningkatan kinerja yang baik di bawah pimpinan Ketua Mahkamah Agung Prof. Sunarto. Ketua MA saat ini fokus melakukan pembenahan. Terutama setelah ada kasus-kasus besar seperti makelar kasus, penemuan uang triliunan rupiah di rumah mantan orang dalam MA. “Juga ada mantan sekretaris MA yang hingga kini masalah hukumnya tak pernah selesai di KPK. Semua itu sulit dibayangkan dengan akal sehat di sebuah ahkamah yang agung,” tutur Effendi dalam keterangannya, Kamis (28/8/2025). Namun, menurut Effendi Gazali, dalam ilmu komunikasi publik, setelah ada bencana, bisa muncul rencana. “Ketua MA saat ini tampak serius dengan rencananya. Beberapa sudah terlaksana. Ada rotasi hakim, ada juga pendidikan dan peningkatan kapabilitas yang mulai terasa. Intinya sekarang tren MA membaik,” tegasnya. Tapi pada praktek atau kenyataannya, tidak semuanya berubah langsung indah dan baik. Effendi Gazali mengaku pernah kerepotan saat menghadapi perkara. “Saya menang perkara perdata dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, sampai ke MA karena lawan kasasi. Semuanya saya menang telak 3-0. Lalu pihak lawan mengajukan PK untuk mengulur-ulur waktu eksekusi. Nah sampai beberapa bulan berkas perkara PK pihak lawan itu statusnya bisa “sedang didistribusi”. Berapa lama sih sebuah berkas harus ditahan untuk didistribusikan? Berapa sulitnya sih mendistribusikan perkara? Apakah kita mendistribusikannya ke Antartika?” tanya Effendi Gazali. Karena itulah, dibutuhkan Wakil Ketua MA Non-yudisial, yang berintegritas, dan orangnya punya kemampuan yang baik. “Kasihan kalau Ketua MA sudah serius mau berbuat baik, demi kinerja yang membaik. Namun calon wakil ketuanya, tidak punya kemampuan dan kurang berintegritas. Misalnya saja, selain soal dunia praktek yang masih belum tertata rapi, ditambah lagi dengan nama-nama yang sering dihafal publik sebagai nama-nama yang terlilit masalah dan integritasnya kurang. Jika mereka ini mencalonkan diri dan terpilih, maka citra MA bukan jadi membaik, tapi membusuk,” pungkas Effendi Gazali Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani setuju dengan pernyataan Effendi Gazali. Dia mewanti-wanti, jika yang maju dan terpilih sebagai wakil ketua MA non-yudisial adalah hakim-hakim bermasalah, pastilah kinerja dan citra MA akan memburuk. “Sudahlah hakim-hakim yang sudah berkali-kali dipanggil KPK atau namanya disebut-sebut dalam berbagai sidang nggak usah maju menjadi calon wakil ketua MA non-yudisial,” harapnya. Julius juga melihat sebuah keanehan. Belakangan ada tren bagus dari Komisi Yudisial (KY) yang memberikan nama-nama hakim bermasalah kepada DPR untuk menjadi perhatian dalam pendalaman pemilihan hakim agung. Artinya untuk masuk menjadi hakim agung, diberikan nama-nama yang bermasalah agar MA tidak dimasuki oleh calon hakim agung yang bisa membuat kinerja MA memburuk. “Aneh kan, untuk yang akan masuk disaring agar tidak membawa sesuatu yang busuk dari luar. Tapi ketika ada pemilihan wakil ketua, justru calon yang bisa membawa citra dan kinerja busuk tidak diperingatkan sejak dini,” tanya Julius. Karena itu, Julius berharap publik, civil society, dan media jangan lelah memelototi proses pemilihan ketua MA non-yudisial. Julius berharap semua pihak terus ingatkan soal calon-calon bernoktah “hitam” yang namanya disebut-sebut dalam berbagai kasus. “Saya, juga Bang Effendi Gazali, dan banyak teman-teman aktivis serta media sudah mengingatkan. Tapi semuanya berbalik ke MA. Apakah ingin dapat pasangan Ketua MA dan wakil yang keduanya relatif punya rekam jejak baik. Atau siapapun boleh maju dan jika terpilih mungkin akan menghasilkan pasangan ketua MA yang baik dan wakil ketua yang kurang berintegritas. Nah pasangan gado-gado yang kedua ini cenderung membawa nama buruk dan kinerja busuk bagi MA,” pungkasnya. (***)

INDOPOS
Agustus 28, 2025
0 Comments

Universitas Borobudur dan Recep Tayyip Erdogan University (Türkiye) Resmikan Kerja Sama Internasional melalui Penandatanganan MoU

INDOPOS-Jakarta, 28 Agustus 2025 — Universitas Borobudur secara resmi menerima kunjungan delegasi dari Recep Tayyip Erdogan University (RTEU), Türkiye, dalam rangka menjalin kerja sama internasional melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Acara berlangsung di kampus Universitas Borobudur dengan suasana penuh semangat kolaborasi dan persahabatan antarbangsa. Delegasi dari Recep Tayyip Erdogan University dipimpin oleh Prof. Naim Demirel, Dekan Fakultas Hukum, dan didampingi oleh Mr. Doddy Hidayat. Kedatangan delegasi disambut hangat oleh jajaran pimpinan Universitas Borobudur, yang terdiri dari: * Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc., Rektor * Prof. Darwati Susilastuti, M.M., Wakil Rektor I Bidang Akademik * Prof. Didik Sulistyanto, Senior Advisor * Prof. Faisal Santiago, M.M., Direktur Pascasarjana * Dr. Ahmad Redi, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum * Dr. Megawati Barthos, Dekan Fakultas Hukum Acara ini dimoderatori oleh Dr. Roma Nova, S.E., M.B.A., selaku Kepala Kantor Urusan Internasional Universitas Borobudur. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dan Türkiye sebagai bentuk penghormatan dan simbol persaudaraan antarnegara. Selanjutnya, para tamu undangan diajak untuk menyaksikan video profil Universitas Borobudur, yang menggambarkan pencapaian kampus, termasuk raihan akreditasi “Unggul” dari BAN-PT pada November 2024. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Borobudur, Prof. Bambang Bernanthos, M.Sc., menyampaikan apresiasi atas kehadiran delegasi RTEU serta harapan agar kerja sama ini menjadi langkah awal menuju kolaborasi strategis di bidang pendidikan, penelitian, dan pertukaran akademik. Sambutan kemudian dilanjutkan oleh Prof. Naim Demirel yang mengungkapkan komitmen RTEU untuk mendukung kerja sama lintas negara dan memperkuat jaringan akademik global. Puncak kegiatan ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Universitas Borobudur dan Recep Tayyip Erdogan University. Penandatanganan ini menjadi landasan resmi bagi kedua institusi untuk menjalin kolaborasi dalam bidang pengembangan akademik, penelitian bersama, pertukaran dosen dan mahasiswa, serta inisiatif internasional lainnya. Usai penandatanganan, kedua pihak melakukan pertukaran cinderamata sebagai simbol persahabatan, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Agenda berikutnya adalah sesi diskusi yang difokuskan pada implementasi MoU. Dalam sesi ini, para akademisi dari kedua universitas berdiskusi mengenai peluang dan program konkret yang dapat segera direalisasikan pasca penandatanganan kerja sama. Diskusi berfokus pada empat poin utama kerja sama strategis, yaitu: 1. Pertukaran dosen (Exchange Lecture) antara kedua universitas untuk mendukung penguatan wawasan internasional dalam pengajaran. 2. Pertukaran mahasiswa (Exchange Student) guna memberikan pengalaman akademik lintas budaya bagi mahasiswa dari kedua negara. 3. Program magang mahasiswa (Internship Student), yang memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan praktis di lingkungan internasional. 4. Penelitian dan publikasi bersama (Joint Research and Joint Publication), sebagai upaya mendorong kontribusi akademik yang relevan dan berdampak global. Kegiatan ditutup dengan harapan besar agar kolaborasi antara Indonesia dan Türkiye, khususnya antara Universitas Borobudur dan Recep Tayyip Erdogan University, terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi kedua belah pihak. (***)

INDOPOS
Agustus 28, 2025
0 Comments

Delegasi Universitas Borobudur Hadiri Konferensi Internasional di Kuala Lumpur Angkat Tema “Green Economy and Smart Governance”

INDOPOS-Pada hari Selasa, 26 Agustus 2025, dalam rangka kegiatan internasional tridarma di Malaysia, berlangsung The 5th International Conference on Sustainability in Technological, Environmental, Law, Management, Social, and Economic Matters (5th ICOSTELM). Konferensi internasional ini mengusung tema “Green Economy and Smart Governance: Pathways to Sustainable Development Goals (SDGs)” dan digelar di Grand Hall, Level 1, Tabung Haji Tower, Kuala Lumpur. Acara dibuka secara resmi dengan Opening Speech oleh Prof. Dr. Tulus Suryanto, MM., Akt., CA., selaku President of ASEAN Academic Association. Sambutan turut diberikan oleh Prof. Datuk Sr. Dr. Mohaizi Mohamad, Group President of UGM sekaligus Chairman of DMDI Education Bureau, Malaysia. Konferensi ini menghadirkan sejumlah keynote speaker dari berbagai negara, termasuk Malaysia dan Indonesia. Salah satu pembicara utamanya adalah Prof. Dr. Raduwan Bin Idar, Vice Chancellor dari University Geomatika Malaysia. Delegasi dari Universitas Borobudur hadir dengan perwakilan empat dosen, yakni Dr. Puji Astuty, S.E., M.M., Dra. Sri Sungkowati, M.M., Faradilla Ishara Lestari, S. Psi., M.Psi., dan Ruth P. Hutabarat, S.S., M.Pd. Selain itu, mahasiswa program doktor Ilmu Ekonomi, Tanty Yuanita, dan mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen, Siti Fatimah, juga turut berpartisipasi dengan melakukan pemaparan penelitian pada sesi paralel. Sebagai tambahan, perwakilan Universitas Borobudur, Faradilla Ishara Lestari, S. Psi., M.Psi., juga turut menampilkan Tari Pendet, tarian tradisional Bali pada sesi performance. Selain konferensi, pada kegiatan yang sama juga dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Universitas Borobudur dan Universiti Geomatika Malaysia sebagai bentuk kerja sama akademik dan penelitian. Setelah konferensi selesai, seluruh peserta melanjutkan kunjungan kampus ke Universiti Kebangsaan Malaysia dan diterima langsung oleh Prof. Dr. Kadarudin Ayub. Kegiatan konferensi internasional ini memberikan manfaat besar bagi seluruh peserta, khususnya dalam memperkuat jejaring akademik dan kolaborasi lintas negara. Bagi Universitas Borobudur, partisipasi dalam forum berskala internasional ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen kampus terhadap program internasionalisasi. Melalui penguatan kerja sama akademik, pertukaran ilmu pengetahuan, dan kesempatan presentasi riset di tingkat global, diharapkan kualitas pendidikan dan penelitian di Universitas Borobudur dapat terus meningkat serta mampu bersaing secara internasional. Selain itu, kegiatan ini juga membuka peluang bagi dosen dan mahasiswa untuk berkontribusi aktif dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) secara global. (***)

INDOPOS
Agustus 28, 2025
0 Comments

RAKER BAMUS BETAWI ; Penguatan tata kelola organisasi untuk Kemajuan Kebudayaan Betawi di era Jakarta Kota Global

INDOPOS-BAmus betawi Pimpinan H. Riano P. Ahmad. SH akan mengadakan Rakernas Bamus Betawi yang pertama yang akan diselenggarakan hotel USU Puncak Bogor, pada tanggal 30 Agustus – 2 September 2025 dengan tema ” Penguatan tata kelola organisasi untuk pemajuan kebudayaan Betawi di era Jakarta kota global “. Hingga kini, Jakarta masih berada di peringkat ke-74 dari 156 kota di dunia. Sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan Jakarta masuk ke 20 besar kota dunia pada 2045. Agar ada peta jalan yang memandu pembangunan Jakarta sebagai kota global nan inklusif, kompetitif, berketahanan, serta berkelanjutan, disinilah peran kaum Betawi sebagai penduduk Asli Jakarta untuk ikut dalam mensukseskan visi misi Gubernur Pramono Anung – Rano Karno menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global berdaya saing yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menyejahterakan warganya. Ujar Tahyudin Aditya sekjen Bamus Betawi. “Melalui Rakernas Bamus Betawi Pimpinan Riano. P. Ahmad terjadi sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jakarta untuk mewujudkan Visi Jakarta Sebagai Kota Global yang berdaya saing, berkeadilan dan berkelanjutan. Setelah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Jakarta akan mempertahankan perannya sebagai pusat perdagangan, jasa keuangan, dan bisnis, sambil terus berbenah mengatasi tantangan seperti kemacetan dan lingkungan untuk mewujudkan kota yang layak huni dan berbudaya” Tandas tahyudin Dra. Munir Arsyad. Mpd selalu ketua Panitia Rakernas ” Rakernas Bamus Betawi yang Pertama Pimpinan H. Riano P. Ahmad merupakan konsolidasi para pengurus Bamus Betawi untuk solid dan ikut andil dalam berkolaborasi mendorong Pemerintahan Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno Periode 2025 -2030. Adapun yang hadir dalam rakernas Bamus Betawi adalah para anggota dan pengurus Ormas yang tergabung dalam Bamus Betawi serta para tokoh tokoh Betawi bang H. Foke (Fauzi Bowo) mantan gubernur jakarta, bang H. Nuri dan para tokoh lainnya. Rakernas akan di buka oleh Gubernur Jakarta Bapak Pramono Anung. (***)

INDOPOS
Agustus 27, 2025
0 Comments

Univeristas Borobudur Perluas Jejaring Internasional lewat Kunjungan ke UiTM dan City University Malaysia

INDOPOS-Kuala Lumpur, Senin 25 Agustus 2025 — Pada hari kedua kegiatan International Tridarma di Malaysia, delegasi Universitas Borobudur yang diwakili oleh empat dosen yakni Dr. Puji Astuty, S.E., M.M., Dra. Sri Sungkowati, M.M., Faradilla Ishara Lestari, S. Psi., M.Psi., dan Ruth P Hutabarat, S.S., M.Pd. Selain itu, turut serta Tanty Yuanita, mahasiswa program doktor (S3) Ilmu Ekonomi, serta Siti Fatimah, mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen melaksanakan kunjungan ke Universiti Teknologi Mara (UiTM) Shah Alam. Di universitas ini, para peserta mengikuti kegiatan visiting lecture, benchmarking, dan student mobility. Kegiatan tersebut memberikan kesempatan berharga bagi mahasiswa dan dosen UNBOR untuk belajar dan bertukar pengalaman langsung dengan civitas akademika UiTM, serta memperluas wawasan akademik dan budaya di lingkungan internasional. Selanjutnya, delegasi melanjutkan perjalanan ke City University yang berlokasi di Cyber Jaya, Kuala Lumpur, untuk melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai bentuk kerja sama pendidikan antara kedua institusi. Selain itu, mahasiswa UNBOR mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan student mobility yang dipandu langsung oleh mahasiswa City University. Kegiatan ini semakin memperkaya pengalaman lintas budaya dan memperkuat hubungan antar kedua universitas. Aktivitas hari kedua ini merupakan rangkaian kegiatan International Tridarma di Malaysia yang berlangsung pada 24 hingga 28 Agustus 2025. Tridarma International merupakan program yang memungkinkan mahasiswa dan dosen untuk merasakan pengalaman dan belajar langsung di universitas lain di luar negeri. Kegiatan tridarma ini meliputi Student Mobility, Visiting Lecturer, Benchmarking, Community Service, serta international conference, yaitu 5th ICOSTELM 2025. Program ini bertujuan memberikan pengalaman dan kesempatan belajar di universitas serta mengunjungi perusahaan antar budaya internasional bagi generasi muda Indonesia dan para dosen pengajar. Dengan rangkaian kegiatan hari kedua yang penuh makna ini, UNBOR terus menunjukkan komitmennya dalam mengimplementasikan tridarma perguruan tinggi secara internasional, memberikan pengalaman belajar dan jejaring global bagi para mahasiswa dan dosen. (***)

INDOPOS
Agustus 26, 2025
0 Comments

Universitas Borobudur Awali International Tridarma di Malaysia dengan Penandatanganan MoU dan Bazar UMKM

INDOPOS-Kuala Lumpur, Minggu 24 Agustus 2025 — Universitas Borobudur (UNBOR) mengadakan kegiatan International Tridarma di Malaysia pada 24 hingga 28 Agustus 2025. Tridarma International merupakan program yang memungkinkan mahasiswa dan dosen untuk merasakan pengalaman dan belajar langsung di universitas lain di luar negeri. Kegiatan tridarma ini meliputi Student Mobility, Visiting Lecturer, Benchmarking, Community Service, serta international conference, yaitu 5th ICOSTELM 2025. Program ini bertujuan memberikan pengalaman dan kesempatan belajar di universitas serta mengunjungi perusahaan antar budaya internasional bagi generasi muda Indonesia dan para dosen pengajar. Sebagai bentuk komitmen nyata dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi secara internasional, UNBOR mengirimkan enam delegasinya yang terdiri dari para dosen dan mahasiswa. Delegasi tersebut meliputi empat dosen yakni Dr. Puji Astuty, S.E., M.M., Dra. Sri Sungkowati, M.M., Faradilla Ishara Lestari, S. Psi., M.Psi., dan Ruth P Hutabarat, S.S., M.Pd. Selain itu, turut serta Tanty Yuanita, mahasiswa program doktor (S3) Ilmu Ekonomi, serta Siti Fatimah, mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Kegiatan perdana yang digelar adalah International Community Service bekerja sama dengan PARI (Persatuan Anak Rantau Indonesia), sebuah komunitas pekerja Indonesia yang aktif berkegiatan di Malaysia. Momentum ini menjadi bukti komitmen UNBOR dalam memperluas jangkauan tridarma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, ke ranah internasional. Melalui kegiatan ini, UNBOR berupaya menjalin hubungan yang lebih erat dengan berbagai pihak lintas negara untuk memperkuat kontribusinya dalam pengembangan ilmu dan sosial kemasyarakatan. Pada hari pertama juga, UNBOR mengukuhkan kerja sama internasional dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama MIMTC (Majelis Himpunan Erat Dagang Malaysia Indonesia). Kesepakatan ini diharapkan dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dalam bidang pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat, sekaligus menjadi fondasi yang kuat untuk kerjasama berkelanjutan antara kedua negara. Kegiatan yang berlangsung di Wisma MPM (Majlis Perundingan Malaysia), Kuala Lumpur, semakin meriah dengan terselenggaranya bazar produk UMKM Malaysia. Bazar ini menampilkan berbagai produk unggulan lokal, mulai dari makanan dan minuman khas, produk kesehatan, hingga inovasi-inovasi menarik dari beragam sektor. Keberadaan bazar ini tidak hanya memperkaya pengalaman para peserta, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi ekonomi dan budaya Malaysia secara langsung. Partisipasi aktif UNBOR dalam event ini bukan hanya sebagai bentuk pengabdian masyarakat internasional, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memperluas jejaring kerjasama antarnegara. Diharapkan, kegiatan ini dapat menjadi jembatan bagi perguruan tinggi Indonesia dalam menjalin sinergi global, meningkatkan kualitas akademik, serta memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat luas. (***)

INDOPOS
Agustus 25, 2025
0 Comments

Hadirkan Piyu Padi, Universitas Borobudur Gelar Diskusi Tata Kelola Royalti Musik

INDOPOS-Musisi dan gitaris Satriyo Yudi Wahono, atau lebih dikenal sebagai Piyu Padi Reborn, meminta royalti dibayarkan kepada pencipta lagu sebelum penyanyi naik ke atas panggung. Demikian disampaikan Piyu dalam diskusi Tata Kelola Royalti Musik Di Indonesia, yang digelar Program Doktor Hukum Universitas Borobudur, Senin (25/8/2025) Menurutnya, pembayaran royalti harus sudah selesai bersamaan dengan pembayaran komponen lain, meliputi artis yang membawakan lagu, vendor, sound engineer, hingga sewa alat. “Sama seperti yang dilakukan ketika seorang artis atau penyanyi akan naik panggung, harus udah beres dulu. Fee-nya harus beres dulu. Dari DP, dari pemenuhan sebelum naik panggung, harus udah beres. Termasuk dengan riders-ridersnya,” kata Piyu, Gitaris Padi Reborn itu juga membahas terkait Direct license. Dimana sistem perizinan langsung antara pencipta lagu dengan pihak yang mau memakai karya, tanpa harus melalui lembaga kolektif. Sistem ini dianggap AKSI lebih fleksibel dan adil, terutama bagi para musisi yang ingin mengelola sendiri karya mereka. Ia memastikan hal itu untuk menunjukkan, apa yang tengah perjuangkan. Selain itu agar mempermudah jalur distribusi izin, supaya semua pihak dalam ekosistem musik, pencipta, artis, manajer, promotor, bisa lebih gampang bertransaksi secara legal dan adil. Piyu akui, memang dari AKSI belum melihat pemenuhan atas hak cipta yang belum bisa memberikan kesejahteraan para pencipta lagu hingga asosiasi memberikan satu alternatif dengan melakukan direct license. “Direct License tidak melanggar, karena ada dalam undang-undang pasal 81 yang yang memungkinkan untuk bisa menjalankan direct license, “ kata Piyu. Sementara itu, Direktur Program Pascasarjana Universitas Borobudur, Prof Faisal Santiago berharap regulasi yang adil bagi musisi, pencipta lagu dan pemain musiknya. “Dengan adanya satu regulasi yang menguntungkan semua pihak, Artinya bagi musisi bisa mensejahterakan dengan regulasi yang baik. Jadi bukan hanya yang penyanyinya saja tetapi penciptanya tidak mendapat atau pemain musiknya tidak dapat itu kan saya pikir tidak mencerminkan rasa keadilan karena dengan adanya hukum itu adanya keadilan kepastian dan kemanfaatan, “ kata Santiago.

INDOPOS
Agustus 23, 2025
0 Comments

Gelar Rapat di Jalan Diponegoro 58, Para Korban Kudatuli Nyatakan Tegak Lurus Dengan PDI Perjuangan

INDOPOS-Para Korban Peristiwa 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan korban Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) menggelar rapat pembentukan kepengurusan baru dalam wadah Forum Komunikasi Kerukunan Korban Kerusuhan Peristiwa 27 Juli 1996 (FKK-124) di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat sore (22/8/2025). Peristiwa 27 Juli 1996 atau yang dikenal sebagai Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli), adalah insiden kerusuhan yang terjadi pada tanggal 27 Juli 1996 di kantor PDI di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat. Di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, yang kini berdiri Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), para Korban Kerusuhan Peristiwa 27 Juli 1996 yang terwadahi dalam Forum Komunikasi Kerukunan Korban Kerusuhan Peristiwa 27 Juli 1996 (FKK-124), menggelar rapat untuk membentuk kepengurusan baru, sekaligus menyatakan komitmen dan kesetiaannya kepada partai berlambang kepala banteng itu. Dari rapat tersebut, Ali Husein yang merupakan salah seorang korban peristiwa 27 Juli 1996, didapuk sebagai salah seorang anggota Dewan Penasehat FKK-124. “Forum Komunikasi Kerukunan Korban Kerusuhan Peristiwa 27 Juli 1996 (FKK-124) menyatakan tegak lurus kepada Partai PDIP. Kami menyatakan, komitmen dan kesetiaan untuk berjuang kembali bersama Ibunda Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Sekjen Hasto Kristiyanto,” ujar Ali Husein usai rapat tersebut. Rapat Forum Komunikasi Kerukunan Korban Kerusuhan Peristiwa 27 Juli 1996 (FKK-124) tersebut telah memilih dan menetapkan kepengurusan baru untuk masa 2025-2030. Susunan Kepengurusan Forum Komunikasi Kerukunan Korban Kerusuhan Peristiwa 27 Juli 1996 (FKK-124) Masa Bakti 2025-2025 adalah: Ketua : Kuncoro Wakil Ketua Bidang Internal : Sahrul Efendi Wakil Ketua Bidang Eksternal : Noldy Manengkey Wakil Ketua Bidang Politik : Sonny Chandra Sekretaris : Raya Maringan Tampubolon Wakil Sekretaris I : Ricky Yusuf Wakil Sekretaris II : Maychel M Tulis Bendahara : Iwan Sanusi Wakil Bendahara : Cholid Bahrum Humas Infokom : Everd Mihabalo Hermansyah Di tempat yang sama, Sekretaris Forum Komunikasi Kerukunan Korban Kerusuhan Peristiwa 27 Juli 1996 (FKK-124) Masa Bakti 2025-2025 terpilih, Raya Maringan Tampubolon menegaskan, para korban Peristiwa 27 Juli 1996 ini, langsung tegak lurus kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. “Pak Hasto juga langsung sebagai Ketua Pembina kita,” ujar Raya Maringan Tampubolon. Selain itu, dia juga mengatakan, komitmen dan program-program Forum Komunikasi Kerukunan Korban Kerusuhan Peristiwa 27 Juli 1996 (FKK-124) Masa Bakti 2025-2025 adalah untuk kesejahteraan anggota serta berjuang setia di PDIP. “Karena itu, jika ada aspirasi dan saran-saran dari anggota harus langsung melalui pengurus. Kita sepakat dan berkomitmen, tidak ada demo-demo atau aksi-aksi mengatasnamakan forum kepada Partai. Itu tegas, nggak boleh,” ujar Raya Tampubolon. Selanjutnya, dalam waktu dekat Forum Komunikasi Kerukunan Korban Kerusuhan Peristiwa 27 Juli 1996 (FKK-124) Masa Bakti 2025-2025 akan segera mengurus segala administrasi dan dokumen-dokumennya, agar selanjutnya dilakukan pengesahan dalam pertemuan dengan DPP PDIP, melalui Sekjen Hasto Kristiyanto. “Kami tegak lurus dan berkomitmen bersama untuk bersama-sama berjuang kembali bersama PDIP, bersama Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto,” tandas Raya Tampubolon.(***) Foto: Forum Komunikasi Kerukunan Korban Kerusuhan Peristiwa 27 Juli 1996 (FKK-124) Masa Bakti 2025-2025 di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, yang kini menjadi Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), pada Jumat sore (22/8/2025).

INDOPOS
Agustus 23, 2025
0 Comments

Nama Ketua Jagat Prabowo Syarif Diusulkan Jadi Pengganti Wamenaker Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran Jimmy S : Syarif Dijuluki sebagai Sang Anak Panah 08 di DKI

INDOPOS-Sejumlah nama diusulkan jadi pengganti Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, yang tertangkap OTT KPK. Salah satu yang muncul dan diusulkan adalah Ketua Jagat Prabowo Syarif, yang diusulkan jadi pengganti. Presiden Prabowo Subianto memastikan akan segera mencari pengganti Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer jika terbukti bersalah setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo sudah menerima laporan terkait OTT tersebut. Prabowo menghormati penuh proses hukum di KPK dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada lembaga antirasuah. “Presiden sudah dapat laporan dan beliau sampaikan bahwa itu ranah hukum, beliau hormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti maka akan secepatnya dilakukan pergantian,” kata Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (21/8/2025). Syarif menilai penunjukan menteri dan wakil menteri adalah hak prerogatif Presiden. Dirinya sebagai pendukung dan loyalis pemerintah akan siap menjalanka tugas apapun dari Presiden Prabowo. Ditempat Terpisah saat awak media menghubungi Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran Jimmy S ; “Wahh Orang Militan 08 itu, peran dia di gerindra baik di pileg, pilkada dan pilpres sangat banyak membantu partai gerindra dan sudah tidak perlu di ragukan lagi sehingga menjadi salah satu sosok penting di gerindra. Sepak terjang nya dalam dunia politik khusus nya di dki yang saya tau sudah banyak memenangkan pilkada dan pileg khususnya di dki jakarta, ya kalo tidak salah dari 2009 hingga saat ini beliau masih tetap loyal kepada 08, Suara partai di dki naik pun ada andil sepak terjang beliau, kalo tidak salah dari 4 kursi gerindra di dki hingga saat ini dapat puluhan kursi beliau ikut terlibat aktif, dan beberapa pilkada di dki pun beliau menjadi salah satu aktor politik penting dalam memenangkan pilkada di 2012 dan 2017 saat itu. “Ya bahkan saat itu beliau dapat julukan Sang Anak panah 08 di Dki”, Loyalitas kepada Gerindra dan Prabowo tidak bisa dipandang sebelah mata. Jimmy menambahkan, jika memang nanti nya beliau bisa dipercaya Presiden untuk masuk dalam kabinet untuk membantu Prabowo dalam Mensukseskan Astacita Presiden, Saya Yakin bukan hal yg sulit untuk beliau, Loyalitas, integritas dan memiliki Pemikiran yg Visioner yg dimiliki itu semua sudah teruji dari awal partai gerindra lahir di 2008, khususnya di dki jakarta. saya yakin jika memang nanti beliau masuk dalam kabinet prabowo, pasti tidak akan membuat malu pemerintahan prabowo gibran saat ini, karena dari dulu memang sosok nama itu sudah teruji, Ya Saya dukung sahabat saya ini jika memang 08 memberikan Kesempatan dan Tugas di Kabinet Merah Putih, tandas Jimmy kepada wartawan sambil mengakhiri sambungan telpon dari awak media.

INDOPOS
Agustus 21, 2025
0 Comments

Pemilihan Wakil Ketua MA Harus Bersih Dari Calon Bermasalah

INDOPOS-Mahkamah Agung Republik Indonesia, kembali akan menggelar pemilihan Wakil Ketua MA Republik Indonesia pada akhir bulan Agustus atau pada awal bulan September 2025 mendatang. Ketua dari Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Julius Ibrani berharap, proses pemilihan itu dilakukan secara transparan dan terbuka. Sehingga publik bisa ikut terlibat dalam melakukan pengawasan dan juga masukan dan kritik terhadap para kandidat. “MA sebaiknya mendengarkan suara rakyat dan publik dalam menentukan dan menyaring Calon Wakil Ketua MA Non-Yudisial,” kata Julius dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025). Menurutnya, kalangan Civil Society banyak menyuarakan kekecewaan publik atas banyaknya permasalahan hukum yang mendera MA dalam 2 tahun terakhir. Publik merindukan adanya figur pimpinan di Mahkamah Agung, khususnya yang membawahi Badan Pengawasan MA, untuk dapat mendampingi Ketua MA Sunarto dalam menjalankan tugasnya. “Publik menyadari sebagai Ketua MA yang profesional dan berintegritas, beliau perlu didampingi oleh Wakil Ketua MA Non Yudisial yang tidak memiliki “dosa masa lampau” dan dikenal berani serta juga berintegritas. Penting bagi MA dan Ketuanya untuk memiliki struktur yang bersih, transparan dan akuntabel serta tidak memiliki beban permasalahan hukum demi menuju MA yang lebih baik,” jelasnya. Julius juga menyoroti pentingnya pembenahan di lingkungan MA. Apalagi, belakangan MA didera narasi – narasi berita buruk. Masih segar dalam ingatan publik Mahkamah Agung mengalami “turbulensi” hebat terkait kasus – kasus korupsi yang melibatkan hakim di tingkat pertama, tingkat banding dan bahkan Hakim Agung sekalipun. “Banyak sekali kasus–kasus korupsi yang “menghantui” Mahkamah Agung, termasuk kasus mantan Sekjen MA, Hasbi Hasan yang baru saja diputus melakukan tindakan suap. Dalam kasus tersebut, salah satu Hakim Agung Prim Haryadi (kini Ketua Kamar Pidana MA) telah diperiksa berulang kali oleh KPK sebagai saksi. Prim dicecar soal dugaan dilobi eks Komisaris PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto (DTY) dan Hasbi Hasan berkaitan perkara di MA,” ungkapnya. Menurutnya, sebetulnya mudah bagi MA berbenah dan memperbaiki diri. Langkah paling dekat dan praktis saat ini adalah untuk memastikan calon – calon yang maju sebagai Wakil Ketua MA (bidang Non Yudisial) adalah calon – calon yang bersih dan tidak memiliki catatan kotor di mata publik dalam proses penegakan hukum atau pelanggaran kode etik. “Hakim – Hakim Agung yang pernah diperiksa Aparat Penegak Hukum atau pernah dilaporkan ke KY karena ditengarai terlibat kasus pidana apapun itu sebaiknya tidak dipilih menjadi Wakil Ketua MA Non-Yudisial karena akan menyandera MA di masa depan. Bayangkan, Wakil Ketua MA terpilih dipanggil kembali oleh KPK atau Penegak Hukum lainnya atas kasus – kasus suap terdahulu,” tutupnya. (***)

INDOPOS
Agustus 20, 2025
0 Comments

Masih mangkrak, Menteri LH minta TPPAS Lulut Nambo segera operasi

INDOPOS-Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq meminta agar Provinsi Jawa Barat segera mengoperasikan Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo, Kabupaten Bogor, yang mangkrak sekitar sepuluh tahun. “Lulut Nambo ini tentu diperlukan langkah-langkah operasional yang cepat dari pemerintah provinsi, karena memang pemerintahan baru. Kita harapkan segera dilakukan percepatan, di antaranya mengoperasionalkan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF),” ujar Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif di Jakarta, Rabu. Dalam kunjungannya ke lokasi TPPAS di Kecamatan Klapanunggal hari ini, Menteri Hanif menilai keterlambatan pengoperasian fasilitas ini sudah menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Padahal, TPPAS Lulut Nambo diproyeksikan mampu menampung dan mengolah sampah yang berasal dari empat kabupaten/kota di sekitar lokasi tersebut. TPPAS itu ditargetkan digunakan untuk mengolah dan memproses sampah hingga mencapai tahap akhir sebelum dibuang atau dikembalikan ke lingkungan dengan aman. TPPAS merupakan tempat yang lebih modern dan terencana dibandingkan dengan Tempat Pemroses Akhir (TPA) konvensional, yang seringkali hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sampah tanpa pengolahan yang memadai. Hanif menekankan bahwa penerapan teknologi RDF sangat potensial di Lulut Nambo. Dua industri semen besar di sekitar lokasi siap menyerap hasil olahan RDF, sehingga dapat mempercepat solusi pengelolaan sampah sekaligus mendukung penyediaan energi alternatif ramah lingkungan. “Bangunan sudah ada, tinggal ganti mesin. Katakanlah 3-4 bulan sudah bisa dioperasikan. Lokasinya juga sangat dekat, hanya sekitar 4 kilometer dari Indocement, yang kapasitasnya lebih dari 1.000 ton per hari,” kata Menteri Hanif. Menteri Hanif mengakui hambatan utama bersifat nonteknis. Untuk itu, dia mendesak Pemprov Jabar segera mengambil langkah konkret agar percepatan operasional dapat segera terwujud. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih menyampaikan bahwa Pemprov Jabar telah mengakhiri kerja sama terkait proyek TPPAS Lulut Nambo. Sebelumnya, pada 22 Juli 2025, Gubernur Jawa Barat menyampaikan surat pengakhiran kerja sama dan sekarang Pemprov Jabar sedang melakukan audit bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jabar untuk menilai aset-aset yang ada di Nambo. Dia memastikan pihaknya akan segera merumuskan mekanisme kerja sama baru sesuai arahan Menteri LH dan membuka peluang menggandeng PT Indocement sebagai mitra strategis. “Kami berharap dengan arahan Pak Menteri, karena ini kedaruratan, mekanisme kerja sama bisa dibuat lebih sederhana. Indocement sangat mungkin menjadi mitra, meskipun pada lelang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebelumnya mereka tidak lolos,” ujarnya.

INDOPOS
Agustus 18, 2025
0 Comments

Betawi Dalam Balutan Budaya di HUT Bamus dan HUT Kota Jakarta

INDOPOS-Jakarta – Perhelatan acara HUT Bamus Betawi dan HUT Jakarta 2025 berlangsung meriah di Hotel Mega Anggrek Jakarta Barat pada 16 Agustus 2025. Ratus-ratus warga Betawi berkumpul dengan mengenakan busana khas Betawi. Menurut Sekjen Bamus Betawi Tahyudin Aditya. Pagelaran tersebut sesuai dengan peran Bamus Betawi dalam Melestarikan Budaya “Acara ini selain melestarikan juga menjaga tradisi dan budaya Betawi. Karena dari acara ini muncul berbagai ragam pendidikan, pertunjukan seni, dan partisipasi aktif dalam perayaan budaya,” jelanya. Pentingnya Mengedukasi masyarakat, kata Tahyudin adalah hal utama dalam melestarikan budaya Betawi agar generasi muda dapat menghargai dan melestarikan warisan budaya leluhur Sedangkan Ketua Umum Bamus Betawi Riano P Ahmad SH, Menilai bahwa dalam mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat Betawi, seperti urbanisasi dan modernisasi yang dapat mengancam keberlangsungan tradisi dan adat istiadat, maka pelestarian semacam ini sangat penting. “Dengan Tema Kota Global dan Berbudaya Terwujudnya masyarakat yang moderat, diharapkan mampu menjadi tonggak sejarah perjuangan kaum muda betawi saat ini,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua Panitia Acara Muhidin Muhtar mengatakan, bahwa Pertunjukan tarian budaya Betawi dan Gambang Kromon serta Hiburan lainnya yang menampilkan kekayaan budaya Betawi, merupakan manipestasi yang harus tumbuh dan berkembang. “Selain itu, acara ini juga di hadiri para tokoh dan budayawan intelektual Betawi yang berperan besar dalam mengembangkan pelestarian warisan budaya Betawi,” jelasnya. Sedangkan Tokoh Betawi dan juga Sekda Pemprov DKI Jakarta DR. KH. Marullah Matali mengajak seluruh warga betawi untuk terus berbenah dalam melestarikan budaya betawi. “Budaya pantun sebagai budaya betawi tak boleh hilang dan harus menjadi kewajiban di setiap acara itu dimunculkan,” jelasnya. Selain DR. KH. Marullah Matali hadir juga wali kota Jakarta barat dan pejabat DKI Lainnya. Dengan kegiatan ini, Bamus Betawi menunjukkan komitmennya dalam melestarikan budaya Betawi dan menjaga warisan di Kota Jakarta. (***)

INDOPOS
Agustus 18, 2025
0 Comments

Perkuat Kerja Sama Internasional, Universitas Borobudur Hadiri Seminar Pendidikan Tinggi di Tiongkok

INDOPOS-Chengdu, Tiongkok, 18 Agustus 2025 — Rektor Universitas Borobudur, Prof. Bambang Bernanthos, M.Sc, bersama Kepala Kantor Urusan Internasional, Dr. Roma Nova Cahjati Poetry, menghadiri The 2nd Seminar on Transnational Vocational Education: “Going Global with Enterprises” for Vocational and Universities yang diselenggarakan di Chengdu, Tiongkok. Kegiatan ini diinisiasi oleh Sichuan Laima International Education Consulting Co., Ltd., dengan dukungan dari International Transnational Education Association (ITEA) dan International Cultural Communication Centre Malaysia (ICCCM). Seminar ini bertujuan mendukung strategi nasional pendidikan vokasi Tiongkok dalam rangka “go global” serta memperkuat kerja sama internasional di bidang pendidikan vokasi antara perguruan tinggi, lembaga pendidikan, dan dunia industri. Dalam kesempatan tersebut, delegasi Universitas Borobudur turut berbagi pengalaman dalam mengimplementasikan program Friendship College, sebuah program kerja sama pendidikan tinggi lintas negara yang telah diadopsi oleh Universitas Borobudur melalui skema program gelar ganda (dual degree). Program ini dirancang untuk mempersiapkan lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik global, tetapi juga siap langsung memasuki dunia kerja internasional. Melalui Friendship College, mahasiswa Universitas Borobudur memiliki kesempatan untuk menempuh satu tahun masa studi di institusi pendidikan tinggi mitra di Tiongkok, serta memperoleh pelatihan keterampilan praktik langsung di industri-industri mitra di Tiongkok. Model pembelajaran ini menggabungkan pendekatan teori dan praktik secara seimbang, sehingga lulusan tidak hanya memiliki wawasan akademik internasional, tetapi juga pengalaman kerja nyata yang relevan dengan kebutuhan industri global. Dr. Roma Nova Cahjati Poetry dalam sesi roundtable dialogue menyampaikan bahwa “Program Friendship College membuka peluang besar bagi mahasiswa kami untuk merasakan langsung atmosfer pendidikan dan dunia industri di Tiongkok. Ini adalah bentuk nyata internasionalisasi pendidikan yang berbasis kebutuhan industri,” ujarnya. Rektor Universitas Borobudur, Prof. Bambang Bernanthos, menambahkan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah konkret universitas dalam memperkuat daya saing lulusan di pasar tenaga kerja global. “Program ini sejalan dengan visi Universitas Borobudur dalam membangun kemitraan strategis global. Melalui kerja sama ini, mahasiswa tidak hanya belajar lintas budaya, tetapi juga mengasah keterampilan profesional yang dibutuhkan di tingkat internasional.” Dalam rangka memperluas jaringan kemitraan program Friendship College, pada kegiatan ini juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Universitas Borobudur dengan Xuzhou College of Industrial Tecnology sebagai mitra baru. Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam memperluas akses mahasiswa Universitas Borobudur untuk mengikuti program studi lintas negara dan mendapatkan pengalaman pendidikan serta pelatihan industri yang lebih beragam. Seminar internasional ini dihadiri oleh perwakilan otoritas pendidikan dari berbagai negara, asosiasi industri, perusahaan Tiongkok di luar negeri, serta institusi pendidikan tinggi dan vokasi dari berbagai negara. Para peserta membahas model operasional pendidikan lintas negara, kebijakan kolaborasi pendidikan tinggi, serta strategi peningkatan standar pendidikan di tingkat global. Diharapkan, kegiatan ini mampu mempercepat proses internasionalisasi pendidikan tinggi, memperluas jejaring kolaborasi, dan menghasilkan lulusan yang berkualitas, kompetitif, dan siap kerja di tingkat internasional, khususnya bagi Universitas Borobudur.

INDOPOS
Agustus 16, 2025
0 Comments

Prabowo Subianto ingin BUMN Sumbang Rp 809 T ke Penerimaan Negara, Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran / MPG Jimmy S : Saran ke Presiden Prabowo, “Jika Negara Diperbolehkan buat Bisnis Aplikasi Online dibawah BUMN atau Danantara, Sumbangan Pendapatan ke Negara dari Bisnis tersebut bisa Ratusan Triliun per tahun, dan bisa Membuat happy Para Ojek online karena Potongan nya Rendah”.

INDOPOS-Prabowo Subianto ingin BUMN Sumbang Rp 809 T ke Penerimaan Negara, Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran / MPG Jimmy S : Saran ke Presiden Prabowo, “Jika Negara Diperbolehkan buat Bisnis Aplikasi Online dibawah BUMN atau Danantara, Sumbangan Pendapatan ke Negara dari Bisnis tersebut bisa Ratusan Triliun per tahun, dan bisa Membuat happy Para Ojek online karena Potongan nya Rendah”. Presiden Prabowo Subianto mengatakan BUMN seharusnya bisa menyumbang US$50 miliar atau sekitar Rp809 triliun (asumsi kurs Rp16.180 per dolar AS) ke penerimaan negara. Jika dikumpulkan, aset seluruh BUMN tembus Rp1.000 triliun. Dengan jumlah aset jumbo itu, menurut Prabowo, perusahaan pelat merah seharusnya bisa berkontribusi minimal US$50 miliar. “BUMN minimal menyumbang US$50 miliar ke pendapatan negara. Kalau US$50 miliar, APBN kita tidak akan defisit,” ujar Prabowo dalam Pidato Presiden dalam Rangka Penyampaian Pengantar RAPBN 2026 beserta Nota Keuangan di DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (15/8). Ia juga mengingatkan BUMN harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar bisa optimal berkontribusi terhadap negara. Prabowo lalu bercerita ada komisaris BUMN yang meraup insentif berbasis laba untuk petinggi perusahaan (tantiem) hingga Rp40 miliar setahun. Padahal,komisaris itu hanya menghadiri rapat sebulan sekali. “Masa ada komisaris yang rapat 1 bulan sekali, tantiemnya Rp40 miliar setahun,” ucapnya. Karenanya, ia telah menginstruksikan BPI Danantara untuk melakukan pembenahan, mulai dari mengurangi jumlah anggota komisaris BUMN hingga menghilangkan tantiem bagi komisaris perusahaan pelat merah. Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Target itu tumbuh 9,8% dibandingkan target tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut proyeksi tersebut ambisius, mengingat dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan tertinggi hanya 5,6%. Bahkan, sambungnya, tahun ini pertumbuhan pendapatan diperkirakan hanya mencapai 0,5%. “Ini suatu target yang cukup besar kalau kita lihat kinerja selama tiga tahun terakhir,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Jumat (15/8/2025). Sementara itu ditempat terpisah saat awak media menghubungi Ketum Masyarakat Pendukung Gibran Jimmy S untuk meminta tanggapan atas hal tersebut, “Wahh sudah benar itu Permintaan Presiden Prabowo kepada perusahaan yang dimiliki BUMN, perusahaan yg dibentuk oleh BUMN memang seharusnya dibentuk harus punya untung dan bisa berkontribusi untuk kas negara dong, jangan hanya dari kas negara yangmenyuntik modal terus untuk perusahaan tersebut, memang betul namanya bisnis itu tak selamanya untung, makanya perlu kajian yg mendalam agar perusahaan tersebut tak melulu rugi dan justru membebani negara, ya kalo perlu jika sudah diberi kesempatan berkali kali tapi tetap saja tidak bisa diperbaiki tata kelola keuangannya sehingga yg ditimbulkan hanya rugi, ya lebih baik ditutup aja perusahaan seperti itu, tandas Jimmy kepada awak media. Jimmy s Menambahkan, “Saya usul atau saran kepada Pak Prabowo, Jika Aturan / Regulasi nya Negara diperbolehkan membuat perusahaan aplikasi online dibawah BUMN atau Danantara, lebih baik buat perusahaan itu saja, bisnis nya jelas dan pasti untung seperti nya. Kalau saya tidak salah kan driver online se indonesia ada sekitar 4jutaan driver, jika perhari saja perusahaan aplikasi online tersebut bisa mendapatkan jasa fee aplikator sebesar 100 ribu per hari dari 1 orang driver maka jika ada 4juta driver dikalikan 100ribu, maka perhari bisa mendapatkan 400Milyar/hari, dan jika dikalikan 1 bulan atau 30 hari maka bisa mendapatkan 12 Triyun perbulan dan pertahun nya maka bisa 144Triyun pertahun, tandas Jimmy kepada awak media. “Ya jika memang boleh aturan di negara indonesia ini BUMN atau Danantara Membuat perusahaan aplikasi online tersebut, saran saya ke Presiden Prabowo Agar membuat Perusahaan seperti itu saja agar bisa BUMN menyumbang ke Penerimaan Negara, Potongan nya rendah ke para ojek2 online sehingga membuat happy para driver online, dan Negara bisa dapat untung ratusan triyun toh, Everybody happy dong kalo begitu, ucap Jimmy sambil bercanda kepada awak media dan mengakhiri sambungan telpon nya.

INDOPOS
Agustus 15, 2025
0 Comments

Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo Lakukan Upaya Banding

INDOPOS-Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo melakukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan sebagian gugatan Mantan Rektor Prof. Paiman Raharjo. Kuasa Hukum Yayasan Moestopo & Hermanto Agy Sahlan Argiansah mengatakan, upaya banding itu menjadikan putusan PN Jakarta Pusat belum memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht. “Belum bisa disimpulkan,” kata Agy dalam keterangannya, Jumat (15/8/2025). Menurut Agy, Paiman terlalu prematur dalam menyimpulkan bahwa perkara yang telah diputus oleh PN Jakarta Pusat itu secara utuh telah dimenangkan oleh pihaknya, karena dalam konstruksi hukum perdata, masih ada upaya hukum Banding, Kasasi, dll. Agy meminta, para pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan, karena etika hukum diatas segalanya. Bagaimana mungkin satu pihak menyimpulkan hasil perkara sedangkan upaya hukum sedang ditempuh. “Apalagi diketahui pihak Pak Paiman selaku Penggugat Asal juga turut mengajukan Banding,” ungkapnya. Agy menjelaskan, mengenai fakta-fakta pokok perkara, pun masih banyak yang belum dipertimbangkan. Menurutnya, pihak Yayasan Moestopo dan Hermanto juga akan mengungkap dan mempertebal fakta-fakta tersebut. “Oleh karena itu akan kami dalilkan argumentasi hukum dan lampirkan bukti-bukti dalam Memori Banding. Kami tidak akan membeberkan apa dalil dan buktinya karena kami disiplin terhadap etika selama upaya hukum sedang berjalan,” jelasnya. “Pada intinya, kami meminta pihak Penggugat Asal dalam hal ini Pak Paiman untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” tandasnya. Sebagai informasi, Ketua Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Dr. drg. H. Hermanto, M.M mengatakan, pemberhentian itu untuk memberi kesempatan bagi Prof. Dr. H. Paiman Raharjo, M.M., M.S menggunakan kapasitas dan kemampuannya membangun Indonesia lewat tugas baru sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT). “Kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Paiman untuk semua sumbangsihnya dan kami siap melanjutkan visi beliau untuk menjadikan Universitas Moestopo sebagai ‘kampus kelas dunia’,” tegas Dr. Hermanto. (***)

INDOPOS
Agustus 15, 2025
0 Comments

Sidang Eksepsi Kasus LPEI: Kuasa Hukum Tegaskan Pengadilan Tipikor Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini

INDOPOS-Jakarta, 15 Agustus 2025 – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pembiayaan ekspor Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan agenda pembacaan eksepsi digelar hari ini di Pengadilan Negeri Kelas IA Jakarta Pusat. Perkara ini menjerat tiga terdakwa dari PT Petro Energy: Newin Nugroho (Direktur Utama), Susy Mira Dewi Sugiarta (Direktur Keuangan) dan Jimmy Masrin (Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal sekaligus Komisaris Utama PT Petro Energy). Dalam persidangan, Dr. Soesilo Aribowo, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum dari Jimmy Masrin, menegaskan bahwa Tipikor tidak berwenang mengadili kasus ini. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), perkara ini seharusnya masuk dalam ranah perdata atau pidana umum, dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang lebih tepat untuk menanganinya. “Berdasarkan Pasal 43 ayat 2 UU LPEI No. 2 Tahun 2009, dan mengacu pada Pasal 14 UU Tipikor, perlu dipahami bahwa kasus korupsi yang dilakukan oleh otoritas dalam LPEI bukan tergolong sebagai tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, pengadilan Tipikor tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara ini,” ujar Soesilo. Kuasa hukum juga menggarisbawahi bahwa KPK hanya menelusuri perkara hingga tahun 2019. Padahal di tahun yang sama, PT Petro Energy menjalani proses PKPU dan kemudian dinyatakan pailit setelah LPEI, sebagai kreditur terbesar dengan porsi 71 persen, tidak menyetujui restrukturisasi utang. Setelah putusan pailit, seluruh tanggung jawab termasuk pembayaran utang, diambil alih oleh Jimmy Masrin. Sejak saat itu hingga saat ini, pembayaran cicilan utang masih berjalan dengan baik. “Sejak awal KPK tidak melihat perkara ini secara utuh dari hulu ke hilir. Di hulu, tidak ada bukti bahwa terdakwa Jimmy Masrin mengetahui penggunaan invoice palsu, seperti dalam dakwaan. Bahkan, tuduhan suap yang disebut-sebut dalam opini publik tidak pernah muncul di dalam dakwaan,” tambah Soesilo. Hingga saat ini, pembayaran cicilan utang juga masih berjalan, dan batas waktu pelunasan baru akan jatuh pada 2028. Kondisi ini, menurut penasihat hukum, membuktikan bahwa kerugian negara belum terjadi. “Belum lagi, total tuduhan kerugian negara dalam dakwaan sama dengan total kredit awal sebesar USD 22 juta dan Rp600 miliar, tidak memperhitungkan cicilan yang sudah dilakukan sejak 2016. Logikanya selama cicilan terus berjalan, nilai kerugian tidak mungkin sama dengan jumlah kredit di awal,” ujar Soesilo. Ia juga menambahkan, LPEI sendiri memiliki dokumen resmi yang menyatakan cicilan masih berjalan lancar hingga saat ini. Selain itu, eksepsi atau pembelaan juga menyoroti prinsip equal treatment. “UU Tipikor pada dasarnya dibuat untuk menjerat aparatur sipil negara atau penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Namun, dalam perkara ini, hingga hari ini belum ada penuntutan ataupun penahanan terhadap pihak internal LPEI yang juga memiliki peran penting dalam proses pembiayaan,” ungkap Soesilo. Penasihat hukum juga mempertanyakan logika penahanan Jimmy Masrin yang dilakukan pada 20 Maret 2025, sementara hasil audit kerugian negara baru dikeluarkan pada 7 Juli 2025. Menurutnya, langkah ini bertentangan dengan prinsip pembuktian yang seharusnya mendahului penindakan. Ia juga mengingatkan bahwa jika setiap permasalahan kredit dengan pemerintah dibawa ke Tipikor, hal tersebut bisa memicu kekhawatiran investor dan berdampak negatif pada iklim investasi di Indonesia. “Melihat fakta-fakta di atas, kami menilai Pengadilan Tipikor tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini dan dakwaan penuntut tidak dapat diterima, sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” tutup Soesilo. (***)

INDOPOS
Agustus 13, 2025
0 Comments

Menteri LH Perkuat Komitmen Indonesia Mengakhiri Polusi Plastik di Forum Internasional INC Jenewa

INDOPOS-Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmen penuh Indonesia dalam mengatasi polusi plastik pada forum internasional. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan sikap ini dalam Pertemuan Meja Bundar Tingkat Menteri Intergovernmental Negotiating Committee (INC) di Jenewa, Swiss, yang membahas strategi global mengakhiri polusi plastik serta tantangan teknis, sosial, dan ekonomi yang dihadapi berbagai negara. Dalam kesempatan itu, Menteri Hanif menyampaikan apresiasi atas keramahan Pemerintah Swiss serta kepemimpinan Direktur Eksekutif UNEP, Ketua INC, dan Sekretariat dalam memajukan misi bersama mengakhiri polusi plastik. “Merupakan suatu kehormatan untuk bergabung dalam diskusi panel ini. Indonesia prihatin bahwa hingga saat ini belum ada kemajuan signifikan untuk mencapai perjanjian plastik global. Polusi plastik adalah ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan manusia, yang membutuhkan tindakan segera, kolektif, dan komprehensif,” ungkap Menteri Hanif. Menteri Hanif menekankan pentingnya proses negosiasi yang inklusif dan adil, tanpa paksaan, mengingat setiap negara memiliki kondisi dan tantangan berbeda. Menurutnya, negara berkembang membutuhkan dukungan teknologi, investasi, dan pembiayaan dari negara maju untuk mewujudkan aksi ambisius mengatasi polusi plastik. “Indonesia mendukung peningkatan keterlibatan bilateral untuk mempercepat tercapainya perjanjian multilateral, dengan prinsip no one left behind. Harapan kami, penyelesaian polusi plastik dapat dicapai tanpa penundaan demi menjaga lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Menteri Hanif. Indonesia menargetkan pengelolaan 100 persen sampah, termasuk plastik, secara tuntas pada 2029. Upaya ini mencakup penghapusan plastik bermasalah, bahan kimia berbahaya dalam produksi plastik, remediasi polusi plastik, serta pencegahan kebocoran plastik ke lingkungan. Menteri Hanif pun menyerukan langkah konkret dan dukungan internasional yang kuat. Menurutnya, kerja sama bilateral dan multilateral yang solid sangat penting untuk mempercepat tujuan bersama. “Yang dibutuhkan sekarang adalah tindakan nyata dan solusi berkelanjutan untuk mengakhiri polusi plastik,” pungkas Menteri Hanif.

INDOPOS
Agustus 13, 2025
0 Comments

Mobil Dinas Masih Terparkir di Basement DPRD, Asril Sebut Kendaraan Itu Titipan ASN Pemprov

INDOPOS-Meski hari bebas kendaraan pribadi bagi para ASN di Jakarta. Mobil berplat merah atau mobil dinas terlihat masih terparkir di pelataran basement gedung DPRD DKI. Hal itu pun menuai kontroversi. Menyikapi itu, Kabag Umum DPRD DKI Jakarta, Asril mengatakan jika mobil dinas tersebut merupakan titipan ASN pemprov yang sudah berhari-hari terparkir. “Mobil itu bukan milik ASN DPRD DKI. Sudah saya kroscek, tidak ada yang membawa kendaraan pribadi hari ini. Apalagi memparkir kendaraan di basement gedung DPRD DKI,” ujar Asril, Rabu (13/8/2025). Dia mengatakan, ASN dan PJLP DPRD DKI Jakarta hingga kini patuh dan taat pada aturan yang diterapkan. Setwan DPRD DKI pun, setiap hari Rabu melakukan sweeping terhadap kendaraan pribadi yang diparkir. “Kalau hari ini banyak kendaraan, itu pun karena ada sidang paripurna. Karena banyak pula tamu yang ikut menghadiri rapat paripurna,” katanya. Sepeti diketahui, Pramono telah menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 6 Tahun 2025 tentang penggunaan angkutan umum massal bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada setiap Rabu. Ingub ditandatangani langsung oleh Pramono Anung.

INDOPOS
Agustus 13, 2025
0 Comments

Korban Peristiwa 27 Juli Dukung Megawati Soekarnoputri Tetapkan Kembali Hasto Kristiyanto Sebagai Sekjen PDIP

INDOPOS-Puluhan Korban Peristiwa 27 Juli 1996, meminta kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri agar kiranya mengembalikan posisi Hasto Kristiyanto menjadi Sekjen DPP PDIP. Hal itu disampaikan perwakilan Korban Peristiwa 27 Juli 1996, dalam konferensi pers yang digelar di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam (12/8/2025). Raya Tampubolon, salah seorang korban Peristiwa 27 Juli 1996 mengungkapkan, telah menjadi perhatian serius DPP PDIP sejak awal bahwa Peristiwa 27 Juli 1996 yang dikenal dengan Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau Kudatuli adalah bagian dari sejarah perlawanan partai berlambang banteng itu kepada rezim otoriter Orde Baru. Hal itu kemudian ditegaskan lagi oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri dalam pelaksanaan Kongres PDI Perjuangan Ke-6 Nusa Dua, Badung, Bali, pada Jumat (1/8/2025) pekan lalu. “Dan sejak Hasto Kristiyanto menjadi Sekjen DPP PDIP, kami para korban Peristiwa 27 Juli 1996, mendapat perhatian yang khusus di seluruh PDIP. Karena itulah, pada kesempatan ini, kami para korban Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996, memohon kembali kepada Ibunda Megawati Soekarnoputri untuk menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen kembali,” tutur Raya Tampubolon. Raya Tampubolon yang hadir bersama para Korban Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 lainnya seperti Ali Husein, Iwan Sanusi, Ricky Yusuf, Michael Tulis dan Elsye Mailoa yang merupakan mantan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari PDIP, menyebutkan, selama menjadi Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto sangat paham dan taat kepada partai dan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. “Kami melihat hubungan profesional dan kepartaian Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen Partai sangat paham dengan partai ini, dan sangat setia kepada Ibunda Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Maka, kami juga melihat tidak ada hambatan bagi Ibunda Ketua Umum, untuk kembali menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen,” tutur Raya Tampubolon. Peristiwa 27 Juli 1996 atau yang dikenal sebagai Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli), adalah insiden kerusuhan yang terjadi pada tanggal 27 Juli 1996 di kantor PDI di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat. Peristiwa ini melibatkan bentrokan antara massa pendukung Megawati Soekarnoputri dan massa pendukung Suryadi yang merupakan kekuatan Orde Baru, yang keduanya mengklaim sebagai pemimpin Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kerusuhan ini terjadi di kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro dan meluas ke berbagai wilayah di Jakarta. Di tempat yang sama, Ali Husein yang juga korban peristiwa 27 Juli 1996, mengatakan Hasto Kristiyanto sudah teruji dalam mendampingi Ibunda Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. “Kami melihat, Hasto Kristiyanto sosok yang masih tepat untuk menjadi Sekjen mendampingi Ibunda Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Beliau sudah teruji dan terbukti mampu memajukan partai,” ujar Ali Husein. Karena itu, Ali Husein mengatakan, dukungan penuh dari para Korban Peristiwa 27 Juli 1996 yang tergabung di Forum Komunikasi Kerukunan Korban Kerusuhan Peristiwa 27 Juli 1996 (FKK-124) kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menetapkan kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP. Selain itu, dia berharap, para Korban Peristiwa 27 Juli 1996 yang tergabung di Forum Komunikasi Kerukunan Korban Kerusuhan Peristiwa 27 Juli 1996 (FKK-124) dapat dilibatkan langsung ke dalam struktur DPP PDIP untuk kembali bersama-sama berjuang bersama partai berlambang banteng itu. “Kami, tercatat masih ada 65 orang yang hidup, yang merupakan korban langsung Peristiwa 27 Juli 1996 yang tergabung FKK-124. Yang lainnya sudah banyak yang meninggal dunia. Kami siap berjuang kembali bersama Ibunda Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto,” tegas Ali Husein, yang disambut setuju oleh para korban Peristiwa 27 Juli 1996 yang tergabung FKK-124. Di samping itu, Ali Husein melihat, sudah hampir 30 tahun peristiwa Kudatuli belum terselesaikan oleh Negara Indonesia. Paling tidak, menurut dia, ada dua hal utama yang seharusnya menjadi solusi menyelesaikan persoalan itu. “Pertama solusi hukum dan HAM. Dan kedua, solusi politik. Kedua solusi inilah yang seharusnya dilakukan agar peristiwa yang mana kami jadi korban-korbannya, untuk diselesaikan,” ujar Ali Husein. Bicara mengenai Peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli, di tempat yang sama, Raya Tampubolon menambahkan, sudah banyak generasi partai PDIP yang tidak tahu dan mungkin tidak belajar. Karena itu, kata dia, seperti ungkapan Founding Father Indonesia, Bung Karno, Jas Merah atau Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah, maka Peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau Kudatuli adalah sejarah partai dan Indonesia yang tak boleh dilupakan. “Jas Merah. Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah. Demikian Bung Karno mengajarkan kepada kita semua,” ujar Raya Tampubolon.(*) Foto: Para Korban Peristiwa 27 Juli 1996 yang tergabung di Forum Komunikasi Kerukunan Korban Kerusuhan Peristiwa 27 Juli 1996 (FKK-124) usai menggelar Konferensi Pers, di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam (12/8/2025).

INDOPOS
Agustus 12, 2025
0 Comments

Ini Daftar Nama 20 Penganiaya Prada Lucky, Salah Satunya Perwira

INDOPOS-20 orang prajurit TNI disebut terlibat dalam penganiayaan Prajurit Dua (Prada) Lucky Chepril Saputra Namo (23) hingga meninggal dunia. Korban adalah prajurit TNI yang bertugas di Batalyon Yonif Teritorial Pembangunan/834 Wakanga Mere (Yonif TP/834/WM) Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dari dua puluh nama tersebut, satu pelaku adalah seorang perwira, sementara yang lainnya adalah bintara dan tamtama. Baca juga: Keluarga dan Sahabat Kenang Prada Lucky Sosok Bersahaja dan Ramah Perwira tersebut adalah Letda Inf Thariq Singajuru. Belum diketahui jabatan pewira pertama tersebut. Kronologis Penganiayaan TNI telah membenarkan penganiayaan terhadap Prada Lucky. “Bahwa memang benar telah terjadi pemukulan terhadap Prada Lucky Chepril Saputra Namo yang dilakukan oleh beberapa orang seniornya,” demikian isi laporan intelijen yang ditujukan kepada Asintel Kasdam IX/Udayana, diperoleh POS-KUPANG.COM, Jumat (8/8/2025). Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan Staf-1/Intel Yonif 834/WM terhadap personel yang terlibat dalam pemukulan Prada Lucky Namo. Pelaku pemukulan dikelompokan menjadi dua, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan: Pemukulan mengunakan selang Letda Inf Thariq Singajuru Sertu Rivaldo Kase Sertu Andre Manoklory Sertu Defintri Arjuna Putra Bessie Serda Mario Gomang Pratu Vian Ili Pratu Rivaldi Pratu Rofinus Sale Pratu Piter Pratu Jamal Pratu Ariyanto Pratu Emanuel Pratu Abner Yetersen Pratu Petrus Nong Brian Semi Pratu Emanuel Nibrot Laubura Pratu Firdaus Pemukulan dengan tangan Pratu Petris Nong Brian Semi Pratu Ahmad Adha Pratu Emiliano De Araojo Pratu Aprianto Rede Raja Akibat penganiayaan itu berdampak pada kondisi kesehatan Prada Lucku Namo. Pada Senin (4/8) pukul 23.30 Wita, Prada Lucky Namo masuk ruang ICU RSUD Aeramo, Nagekeo. Faktor Pemicu Penganiayaan Masih menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam IX/Udayana, pemukulan terjadi akibat dari adanya penyimpangan seks (LGBT) yang dilakukan oleh Prada Lucky Chepril Saputra Namo dan Prada Ricard Junimton Bulan. Staf-1/Intel Yonif 834/WM menyampaikan bahwa pada Minggu (27/7) pukul 21.45 Wita, dilaksanakan pemeriksaan oleh Staf-1/Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual (LGBT) an. Prada Lucky Chepril Saputra Namo. Baca juga: Akun Medsos Prada Lucky Diserbu Netizen, Kisah Haru Sebelum Tewas Dianiaya 20 Senior TNI Pada Senin (28/7) sekira pukul 06.20 Wita, Prada Lucky Namo pernah kabur saat ijin ke kamar mandi untuk buang air besar, hal itu diketahui oleh anggota Staf Intel an. Serda Lalu Parisi Ramdani mengecek kamar mandi, ternyata Prada Lucky Namo tidak ada. Serda Lalu Parisi Ramdani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas Desambris Awi.

INDOPOS
Agustus 11, 2025
0 Comments

Fakultas Hukum UBHARA JAYA Sukses Luluskan 145 Mahasiswa pada Yudisium Semester Genap 2024/2025

INDOPOS-Pada Yudisium semester Genap 2024/2025 Fakultas Hukum Ubhara Jaya meluluskan sebanyak 145 mahasiswa, dengan rincian 122 orang untuk jenjang S1 Ilmu Hukum dan 23 orang untuk jenjang S2 Magister Ilmu Hukum. Acara yudisium dihadiri oleh para yudisi, dekanat prodi dan beberapa perwakilan dosen. Dalam yudisium semester Genap 2024-2025, FH Ubhara Jaya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada 10 orang IPK Tertinggi dari S1 Ilmu Hukum dan 5 org IPK Tertinggi dari S2 Magister Ilmu Hukum. Berdasarkan pertimbangan dan persetujuan Senat Akademik FH Ubhara Jaya, dan berdasarkan skoring penilaian lulusan terbaik dari mahasiswa2 peraih IPK Tertinggi, ditetapkan Lulusan terbaik S1 Ilmu Hukum a.n. Marcellus Jayawibawa. Lulusan terbaik S2 Magister Ilmu Hukum a.n. Fanny Afifah. Wakil Dekan I FH Ubhara Jaya, Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I, M.Ag, M.H, menyampaikan pesan kepada para lulusan FH Ubhara Jaya bahwa gelar akademik harus dibarengi dengan keilmuan. “Dan ilmu merupakan amanah keilmuan yg harus dijaga oleh siapapun yg diberikan ilmu pengetahuan,” ujarnya, saat ditemui wartawan, Senin (11/8/2025).

INDOPOS
Agustus 11, 2025
0 Comments

HASI Foundation Bangun Kolaborasi Dengan Kementerian Peridustrian RI

INDOPOS-Jakarta | Sebelum shoft lounching malam gala dinner di Ecodick Pelataran, Senayan, Jakarta, esok, (6/8/25), Yayasan Hezuo melakukan tour rapat dan pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional. Salah satunya, mengunjungi langsung kantor Kementerian Peridustrian RI di Jakarta, Selasa, (5/8/25) siang. Zhang Guoming (pendiri) memimpin delegasi bersama sejumlah pengurus teras Yayasan Hezuo dengan pendampingan langsung Staf Khusus Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Ir. H. Didi Apriadi, M.AK, MH. Wakil Menteri Perindustrian RI, H. Faisol Riza, S.S, M.A dan Kepala Pusat Pengembangan Vokasi Industri (Kapus PPVI) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Peridustrian RI, Wulan Aprilianti Permatasari, S.Kom, M.SI. menerima rombongan delegasi HASI Foundation di ruang rapat menteri, lantai 5 gedung Kementerian Perindustrian RI. Rapat pertemuan berlangsung produktif dan melahirkan sejumlah traktat kesepakatan. Dari pertukaran pelajar-mahasiswa Indonesia dengan China, pendidikan vokasi dan teknik industry, juga pejajagan kerjasama Sister City hingga potensi R&D dan alih teknologi Industri Strategis transportasi Darat dan Transportasi Udara. Wakil Menteri Perindustrian RI, H. Faisol Riza, S.S, M.A menyatakan pihak kementerian telah melakukan kerjasama peningkatan kualitas SDM melalui berbagai pedidikan vokasi spesifik dengan beberapa lembaga pendidikan di sejumlah kota di China. Hadirnya Hezuo dinilai linear dengan visi misi, tujuan dan kebutuhan Kementerian. “Tentu kami senang dan terbuka menyambut potensi kerjasama dan kolaborasi terkait apa saja yang bisa kita lakukan bersama sama dengan Yayasan Hezuo untuk tujuan peningkatan kualitas SDM Indonesia. Bahwa kita mengakui dan harus belajar banyak dari kemajuan yang dicapai Tiongkok,’’ ujar Faisol Reza, membuka rapat, Selasa, (5/8/25). Dari pihak Kepala Pusat PPVI BPSDM Kemenperin RI, Wulan Aprilianti Permatasari, S.Kom, M.SI. menyatakan pihaknya telah mengirim banyak pelajar setingkat SMK dengan basis pendidikan spesifik dengan metode dua satu. “Kami telah bekerjasama dengn Tiongkok dan mengirim banyak pelajar dengan spesisik tiga bidang keahlian. Otomotif, Mesin Industri dan Teknologi Logistik. Mereka setelah dua tahun menjalani pendidikan teori di Indonesia, kemudian berlanjut satu tahun praktik industry penuh di Tiongkok,’’ ungkap Wulan Aprilianti. Zhang Guoming menyampaikan melalui Hezuo terbuka kerjasama pertukaran SDM, melalui pelajar dan mahasiswa dengan keahlian spesifik industry secara mumpuni guna memperkuat human resources Indonesia sesuai kebutuhan industri. Misal kemampuan dibidang pengoperasionalan smelter tambang. “Pihak kementerian RI bisa mengirim SDM spesifik dibidang industry hight teknologi hingga berkemampuan sama dengan standar tenaga ahli dari Tiongkok, untuk kemudian menjadi trainer utama dan mentransfer keahlianya kepada pelajar dan mahasiswa di Indonesia,’’ungkap Zhang. Staf Khusus Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Ir. H. Didi Apriadi, M.AK, MH. Memperkuat denga gagasan terobosan feashibel dan menguntungkan. Antara pengembangan SDM dengan investasi menjadi diharapkan bisa menjadi satu paket lebih menguntungkan. Yaitu melalui metode pengiriman pelajar dan mahasiswa pada lembaga atau industry di Tiongkok yang akan berinvestasi di Indonesia. “Kami memikirkan bagaimana investasi besar Tiongkok di Indonesia harus bisa menjadi satu paket dengan penyediaan tenaga ahli dari Indonesia. Melalui pengiriman pelajar dan mahasiswa yang dibutuhkan ke Tiongkok, terlebih dahulu, selama satu atau dua tahun hingga menguasai keahlian sesuai standar kebutuhan investasi industri. Sehingga investasi berkorelasi memberi dampak langsung pada lapangan kerja kita,’’ papar Didi Apriadi. Wakil Menteri Perindustrian RI, H. Faisol Riza, S.S, M.A menyebut bahwa peningkatan SDM tidak hanya melalui pengiriman pelajar dan mahasiswa ke Tiongkok, tapi juga mendatangkan perangkat mesin atau tool industry Tiongkok ke Indonesia. “Apakah itu mesin tools industry generasi lama, gak kepakai, karena sudah muncul mesin serie update, terbaru, maka yang lama bisa di datangkan ke Indonesia. Sehingga dengan begitu pelajar dan SDM kita bisa belajar cukup di Indonesia,’’lanjut Pak Wamen. Faisol juga mempersilahkan pihak Hazeo melakukan komunikasi langsung dengan kepala daerah, terkait Sister City dan transfer Research and Development (R&D) guna penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Pihaknya akan membantu mempermudah birokrasi di Kemendagri RI. “Kami bisa bantu penerbitan surat oleh Kemendagri untuk daerah mana yang membutuhkan. Karena tidak semua daerah atau wilayah memiliki kawasan Industri khusus. Namun untuk Reasert and Develompment (R&D) standar Tiongkok jika bisa diterapkan di Indonesia, tentu kami juga berharap dan memerlukannya,’’ tandas Faisal. ————————-

INDOPOS
Agustus 9, 2025
0 Comments

Program Pascasarjana Universitas Borobudur Terus Meningkatkan Kualitas International

INDOPOS-Program pascasarjana Universitas Borobudur terus berbenah untuk menuju kelas berkualitas internasional serta dual degree dengan beberapa kampus di Luar Negeri seperti di Malaysia, Cina dan Korea Selatan. Program Magister Manajemen yang terakreditasi Baik Sekali Menjalin Kerjasama di Malaysia untuk Dual Degree ujar Dr. Romanova Kaprodi Magister Manajemen dimana nanti tanggal 20 Agustus akan menandatangani kesepakatan perkuliahan dual degree begitu juga dengan Doktor Ilmu Ekonomi yang terakreditasi Baik Sekali dalam waktu yang bersamaan juga menandatangani nota kesepahaman mengenai dual degree ungkap Prof Heru Subiyantoro Kaprodi Doktor Ilmu Ekonomi kampus yang sama di Malaysia. Sedangkan Magister Ilmu Hukum ujar Kaprodi Dr Ahmad Redi sudah terlebih dahulu menandatangani kerjasama dengan Youngsan University di Korea Selatan dalam melaksanakan dual degree. Magister Ilmu Hukum disamping dual degree juga memberikan kompetensi kepada para mahasiswa yang tersertifikasi BNSP dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Justitia Training Center. Begitu juga dengan Program Unggulan Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum yang terakreditasi unggul menjadi pilihan masyarakat di seluruh Indonesia untuk kuliah di Universitas Borobudur. Test dan wawancara program pascasarjana tersebut akan dilaksanakan secara terpadu dan bersamaan pada tanggal 16 Agustus 2025 jam 08.30 di Kampus Unggul Universitas Borobudur Jalan Laksamana Malahayati (Kalimalang) No.1 Jakarta Timur. Test dan wawancara tanggal 16 Agustus merupakan gelombang pertama ujar Prof Faisal Santiago Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur.

INDOPOS
Agustus 9, 2025
0 Comments

Hazeo Foundation Gelar Gala Dinner Perdana di Parkir Timur Senayan

INDOPOS–Lembaga Partnership Indonesia – China, Yayasan Hazeo Adidharma Sutra Indonesia (HASI Foundation) menggelar Gala Dinner perdana di Ecodick, Pelataran, Senayan, Jakarta. Sebuah lembaga berlambang persahabatan, bertujuan untuk memperkuat hubungan kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok diberbagai bidang, khususnya bidang pendidikan, kebudayaan, ekonomi, sains dan teknologi. HASI Foundation kolaborasi bersama pendiri Mr. Zhang Guoming bersama sejumlah tokoh Indonesia. Tertuang dalam Akta Notaris No. 42 tanggal 25 April 2025 dan SK AHU-0011528.AH.01.12. Mantan Ketua PBNU KH. Said Aqil Sirad menduduki posisi sebagai Dewan Penasehat bersama Wakil Presiden RI periode 2019-2024 KH. Makruf Amin. Gala Dinner berlangsung meriah. Dimulai dengan opoenening ceremony dan sambutan Mr. Zhang, dilanjutkan dengan pengenalan sejumlah pengurus serta pemaparan visi misi program HASI foundation. “Yayasan Hazeo dalam gala dinner ini bertujuan untuk mempererat komunikasi, membangun jejaring, dan menjajaki potensi kerjasama menguntung antara Indonesia dan Tiongkok,” kata Shang Guoming dalam sambutanya di Ecodick, Pelataran Senayan, Rabu, (6/8/25). Sementara itu Staff Khusus Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM bidang hubungan antar lembaga, H. Ir. Didi Apriadi, M.AK, MH, menegaskan hadirnya HASI Foundation melalui kolaborasi lintas sektor sesuai dengan visi, misi yayasan yang sejalan dengan tujuan dan program pemerintah. “Sebagai kunci, tentunya, HASI Foundation memiliki tujuan baik dan sejalan dengan pemerintah Indonesia guna memperkuat ekosistem ekonomi dan investasi sehat di Indonesia. Selain mempererat hubungan dan membangun sinergi di antara mitra strategis sekaligus berkomitmen menjadi jembatan kolaborasi para pemangku kepentingan dari kedua negara demi kemajuan bersama. Khusus menangani bidang pendidikan, kebudayaan, ekonomi, sains dan teknologi,’’ ujar Didi. Gala dinner dihadiri Kedutaan Besar China Bidang Pendidikan dan Budaya, Perwakilan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Perwakilan dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Dan perwakilan perusahaan Joint Venture Tiongkok di Indonesia serta jajaran pengurus Yayasan Hazeo. Petinggi perusahaan besar dari China daratan juga turut hadir. Diantaranya dari Chongqing, Dongxueji Cultural Communication, Co., Ltd. Mr. Qang Wang, Sekretaris China Belt & Road Cultural Development Special Fund. Mr. Jinchuan, Staff China Belt & Road Cultural Development Special Fund. Mr. Junran Yu, Senior Consulting Manager China Belt & Road Cultural Development Special Fund. Mr. Siming Hang. Puncak galadinner berlanjut dengan makan bersama, toas gelas minuman persahabatan, dan ditutup dengan syahdu lantunan lagu-lagu Indonesia-Mandarin yang menyatu dalam harmoni.

INDOPOS
Agustus 9, 2025
0 Comments

Ekonomi Jakarta Triwulan II 2025 Tumbuh 5,18%, Lampaui Nasional

INDOPOS – Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan II 2025 diperkirakan tumbuh 5,18% secara tahunan (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 4,95% (yoy). Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan ekonomi nasional yang tumbuh 5,12% (yoy). Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, mengatakan dari sisi permintaan, pertumbuhan terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga (RT) dan investasi. Sementara dari sisi lapangan usaha (LU), dorongan utama datang dari sektor perdagangan serta informasi dan komunikasi. “Konsumsi RT tumbuh kuat 5,13% (yoy), meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya 5,36% (yoy). Pertumbuhan tetap terjaga seiring meningkatnya aktivitas rekreasi selama libur sekolah, cuti bersama, serta sejumlah hari besar keagamaan nasional (HBKN) seperti Paskah, Waisak, Idul Adha, dan Tahun Baru Islam,” ujar Iwan dalam Bincang-Bincang Media di Jakarta, Jumat (8/8/2025). Ia menambahkan, insentif pemerintah berupa diskon tarif transportasi darat, laut, udara, serta potongan tarif tol pada periode libur sekolah turut mendongkrak konsumsi. Dari sisi investasi, Jakarta mencatat pertumbuhan 5,50% (yoy), melonjak dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,89% (yoy). Kenaikan ini didorong oleh proyek strategis pemerintah dan swasta yang bersifat multitahun, tercermin dari meningkatnya impor barang modal. Sektor eksternal juga mencatat kinerja positif, dengan ekspor tumbuh 17,26% (yoy) terutama dari komoditas otomotif, perhiasan/permata, mesin dan pesawat mekanik, serta produk kimia. Sementara itu, impor naik 16,99% (yoy) yang meliputi barang konsumsi, bahan baku, dan barang modal. Untuk konsumsi pemerintah, pertumbuhan tercatat 5,16% (yoy), melambat dibandingkan triwulan I 2025 yang mencapai 9,22% (yoy) akibat normalisasi belanja pegawai dan bansos pasca-HBKN Idulfitri. Dari sisi lapangan usaha, LU Perdagangan tumbuh 5,91% (yoy), lebih tinggi dari 4,35% pada triwulan sebelumnya. LU Informasi dan Komunikasi juga menguat 5,65% (yoy) berkat tingginya penggunaan data dan internet serta jumlah penonton bioskop selama libur sekolah. Sektor lain seperti konstruksi, jasa perusahaan, akomodasi dan makan-minum, serta transportasi dan pergudangan juga mencatat pertumbuhan tinggi seiring peningkatan mobilitas dan permintaan masyarakat. Iwan menegaskan, BI DKI Jakarta akan terus memantau perkembangan ekonomi di tingkat daerah, nasional, dan global. “Sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan diperkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing,” pungkasnya.

INDOPOS
Agustus 8, 2025
0 Comments

Protes Calon Gugur, Warga Minta Pemilihan Ulang RT di Kebon Pala

INDOPOS-Jakarta Timur — Sejumlah warga RT 006 RW 012 Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, menggelar aksi protes ke kantor kelurahan setelah salah satu calon ketua RT dinyatakan tidak memenuhi syarat dan digugurkan oleh panitia pemilihan. Mereka menuntut agar proses pemilihan ulang dilakukan secara terbuka dan demokratis. Aksi yang berlangsung sejak Februari hingga Juli 2025 ini melibatkan sejumlah warga, terutama dari kalangan penyewa atau pengontrak rumah milik keluarga calon yang tidak lolos seleksi. Mereka menyatakan ketidakpuasan terhadap keputusan panitia yang dianggap tidak transparan. Pemilihan ketua RT 006 RW 012 awalnya dibuka hingga 22 Desember 2024. Dua calon mendaftar, yakni Wisnu Sudharsono dan Suryani, istri dari mantan ketua RT. Namun, berdasarkan hasil verifikasi, panitia memutuskan bahwa berkas milik Suryani tidak lengkap karena dua dokumen diserahkan melebihi batas waktu pendaftaran. “Dalam pamflet yang diumumkan, tidak dicantumkan masa perbaikan berkas. Karena itu, kami memutuskan hanya satu calon yang memenuhi syarat,” ujar Ketua Panitia Pemilihan dalam keterangan tertulis. Keputusan ini memicu perdebatan internal panitia dan menyebabkan seluruh anggota panitia mengundurkan diri pada 26 Januari 2025. Beberapa dari mereka, bersama pendukung Suryani dan warga lainnya, kemudian menggelar aksi ke kelurahan. Namun, permintaan untuk pemilihan ulang tidak dikabulkan. Pemerintah Kelurahan Kebon Pala, dalam surat balasan tertanggal 30 Juni 2025, menegaskan bahwa keputusan panitia sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, merujuk pada Pergub DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 serta berita acara penetapan calon terpilih pada 17 Maret 2025. Meski demikian, aksi penolakan terus bergulir. Pada 28 dan 29 Juli 2025, sekelompok warga kembali menyampaikan tuntutan serupa, baik ke RW maupun ke kelurahan. Namun, Ketua RW 012 yang baru, Zainal Arifin, menyatakan bahwa proses sudah selesai dan tidak diperlukan pemilihan ulang. “Saya sudah bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat. Mereka menyatakan bahwa proses sudah berjalan sesuai aturan dan tidak perlu diulang,” kata Zainal. Akhirnya, pada 5 Agustus 2025, SK pengukuhan Wisnu Sudharsono sebagai Ketua RT 006 RW 012 diserahkan secara resmi, menandai selesainya proses administratif pemilihan tersebut. Pemerintah Kelurahan Kebon Pala mengimbau seluruh warga untuk kembali membangun komunikasi, menjaga kerukunan, serta mendukung jalannya pemerintahan lingkungan yang kondusif. Para pengurus RT dan RW diharapkan menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing dan tetap berpijak pada ketentuan yang berlaku. Dalam pertemuan bersama yang melibatkan seluruh pengurus RW 012, tokoh masyarakat, para ketua RT, serta perwakilan warga, telah disepakati dan ditandatangani pernyataan bersama yang menyatakan dukungan penuh terhadap kepengurusan RT 006 RW 12 di bawah kepemimpinan Wisnu Sudharsono. Pernyataan tersebut juga mengajak seluruh warga, termasuk pihak-pihak yang sebelumnya menolak, untuk menghormati keputusan bersama dan menjaga stabilitas lingkungan RW 12 agar tidak memicu reaksi lain yang mengganggu ketertiban. Dalam pamflet yg di umumkan tidak di cantumkan masa perbaikan berkas & Beberapa alasan pengunduran diri Panitia dengan cara sepihak,Kami memutuskan hanya satu calon yg memenuhi syarat. Ujar Ketua panitia Pemilihan dalam keterangan tertulis.

INDOPOS
Agustus 8, 2025
0 Comments

Uji Sidang Tertutup Mahasiswa Papua di Universitas Borobudur, Banyak Hasil Penelitian Menarik, Sengketa Kepala Daerah hingga Persoalan KKB

INDOPOS-Berita pada hari kamis 7 Agustus 2025 GB diatas dipimpin Rektor Univ Borobudur menguji Tertutup mahasiswa dan mahasiswi Papua dari UCI Manokwari. Ada yang menarik dari beberapa penelitian mahasiswa dan mahasiswi, antara lain Daud Daniel meneliti merekonstruksi Peradilan untuk membetuk peradilan khusus penyelesaian sengketa kepala daerah di Papua , letak geografis dan minimnya infrastruktur di Papua dan alat komunikasi internet menjadi kendala biaya tinggi dan tidak ekonomis, rentan dalam penegakan hukum. Padahal, proses persidangan sangat sederhana demikian diungkapkan Prof Zaenal dr Universitas Muhammadiyah Jakarta. Penelitian yang menarik lainya adalah dari mahasiswi Yustisi Foxdey, yang meneliti tentang konstruksi Hukum Terhadap Kelompok Kriminal Bersejata atau KKB di Papua sebagai pemberontak yang tidak sah, dengan pelanggaran HAM. Ketidak tegasan pemerintah dalam mendefinisikan KKB sangat menyulitkan dan berdampak pada penegak hukum khusus polisi dan militer yg di tugaskan di Papua . Tarik ulur definisi KKB sangat menyulitkan penegakan hukum di Papua.

INDOPOS
Agustus 8, 2025
0 Comments

Jubir Anies Jadi Komisaris Jakpro, Langkah Mengamankan Sumber Dana Nyapres 2029?

INDOPOS-Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengangkat juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid sebagai Komisaris PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menuai kritik tajam dari elemen masyarakat sipil. Jaringan Warga Kota Jakarta (JAGA KOTA) menilai penunjukan tersebut sarat dengan kepentingan politik dan minim transparansi. Bahkan, ada kecurigaan Jakpro aan dijadikan sapi perahan, guna membiayai ambisi politik salah satu capres di Pemilu 2029. Meski Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menyatakan bahwa pengangkatan dilakukan berdasarkan kapasitas dan kredibilitas personal, publik menilai alasan tersebut belum disertai dengan bukti obyektif yang kuat. “Gubernur boleh bilang tidak melihat latar belakang politik, tapi faktanya yang diangkat adalah mantan juru bicara kampanye dan elit ormas. Ini jelas punya muatan politik. Publik tidak bisa dibodohi oleh narasi profesionalisme yang tidak dibarengi bukti konkret,” tegas Asep Firmansyah, Koordinator JAGA KOTA dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/8/2025). Menurut Asep, pernyataan Gubernur yang mengaku harus “mengenal dulu orangnya” sebelum menetapkan sebagai komisaris, justru membuka ruang praktik patronase politik dan nepotisme. “Ini membuktikan bahwa prosesnya tidak berbasis meritokrasi, tetapi lebih pada kedekatan personal. Padahal jabatan komisaris di BUMD menyangkut pengawasan terhadap aset publik senilai triliunan rupiah,” ujarnya. Tak hanya Sahrin Hamid, JAGA KOTA juga menyoroti masuknya Kreshna Putra—kader Partai Golkar—dalam jajaran komisaris baru Jakpro. Asep menyebut pola semacam ini mempertegas dugaan bahwa BUMD kerap menjadi ajang akomodasi politik pasca pemilu. “BUMD seperti Jakpro harus dikelola oleh profesional yang memiliki kompetensi di bidang tata kelola perusahaan dan pengalaman sektor relevan. Kami menantang Gubernur DKI untuk secara terbuka mempublikasikan rekam jejak, pengalaman, serta kontribusi profesional Sahrin Hamid yang menjadikannya layak menempati posisi strategis ini,” tegasnya. JAGA KOTA juga mengingatkan bahwa perombakan jajaran komisaris BUMD tidak boleh menjadi sekadar kosmetik politik, tanpa menyentuh akar persoalan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. “Jakarta butuh BUMD yang bekerja untuk kepentingan warga, bukan kepentingan elite,” pungkas Asep. Sebagai informasi, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) strategis milik Pemprov DKI Jakarta yang memegang sejumlah proyek penting dan bernilai tinggi, termasuk pengelolaan aset properti, infrastruktur, dan kawasan bisnis di ibu kota.

INDOPOS
Agustus 5, 2025
0 Comments

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Borobudur Luncurkan Pendidikan Berbasis Kompetensi

INDOPOS-Jakarta 5 Agustus 2025, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Borobudur Luncurkan Pendidikan yang berbasis Kompetensi dan berbeda dari kampus sejenis lainnya, dan kami akan menjadi yang pertama dan satu-satunya. Setelah sebelumnya merupakan kampus pertama yang S1,S2 dan S3 Ilmu Hukum yang terakreditasi Unggul. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Assoc. Prof. Dr. Ahmad Redi dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa kuliah di Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Borobudur akan mempunyai kompetensi yang melekat dalam kelulusannya. Ada lima kompetensi seperti; Certified Mining Legal Consultant (CMLC), Certified Legal Drafter (CLD), Certified Mediator (CMED), Certified Legal Auditor (CLA), Certified Contract Drafter (CCD), di mana mahasiswa bisa memilih salah satu kompetensi atau ke limanya. Menurut Ahmad Redi Program Magister Ilmu Hukum bisa juga dilakukan Dual Degree dengan kampus Youngsan University Korea Selatan untuk LLM nya. Magister Ilmu Hukum terakreditasi Unggul dengan nilai 367 dari BAN-PT selalu memberikan kualitas pendidikan yang mumpuni. Bahkan Mahasiswa program Magister bisa langsung lanjut Doktor Ilmu Hukum dalam waktu 4 sd 4.5 tahun lulus untuk Magister dan Doktor Ilmu Hukum. Kampus yang berlokasi jalan Raya Malahayati (Kalimalang) No. 1 Jakarta Timur juga menawarkan program RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau bisa ditempuh satu tahun pembelajaran. Kami selalu berpikir ke depan dan inovatif, bagian dari konsekuensi logis kampus terakreditasi unggul dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ujar Ahmad Redi.

INDOPOS
Agustus 5, 2025
0 Comments

International Battery Summit 2025 Perokoh Indonesia Sebagai pusat Pertumbuhan Industri Baterai dan Kendaraan Listrik Dunia

INDOPOS-International Battery Summit (IBS) 2025 digelar di Jakarta, 5–6 Agustus. Kegiatan dihadiri langsung, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dan juga Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Indonesia semakin memperkuat posisinya sebagai pusat pertumbuhan industri baterai dan kendaraan listrik dunia. Berbagai kegiatan strategis telah digelar sebagai upaya memperkuat kolaborasi antara pelaku industri, pemerintah, akademisi, dan mitra global dalam membangun ekosistem energi berkelanjutan. Sebagai bagian dari visi Indonesia Maju dan implementasi Asta Cita, khususnya pada poin ke-5 terkait memperkuat hilirisasi dan industrialisasi untuk menambah nilai sumber daya alam, pemerintah mendorong hilirisasi sebagai strategi utama dalam transformasi ekonomi nasional. Hilirisasi di sektor mineral kritis, termasuk nikel dan baterai, menciptakan nilai tambah dalam negeri, memperkuat kemandirian energi, serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Indonesia telah menunjukkan komitmennya melalui pembangunan ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi, melalui konsorsium ANTAM–IBC–CBL di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH), Karawang, Jawa Barat. Inisiatif ini menjadi simbol keseriusan Indonesia dalam menjalankan hilirisasi berkelanjutan dan kini menjadi rujukan atau benchmark bagi negara-negara berkembang lainnya. Sebagai kelanjutan dari upaya tersebut, IBS 2025 berlangsung pada 5–6 Agustus 2025, di Hotel Mulia Jakarta, dan diselenggarakan oleh National Battery Research Institute (NBRI) bersama Id Battery sebagai co-host dan Pamerindo sebagai co-organizer, serta didukung oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai Ministry Co-Host dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi (BKPM) sebagai Ministry Support. Sebagaimana diketahui, hilirisasi industri—terutama pada sektor baterai—merupakan pilar penting dalam mendorong kemandirian energi nasional. Hilirisasi menciptakan nilai tambah di dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memperkuat daya saing nasional dalam pasar global. Ajang ini akan menjadi forum strategis global yang menghadirkan pemangku kepentingan dari seluruh rantai nilai industri baterai dan kendaraan listrik, sekaligus platform diplomasi energi, termasuk melalui panel “Energy Diplomacy: South-South Nations Cooperation” yang akan melibatkan perwakilan dari kedutaan besar dan pelaku industri internasional. Dalam konteks ini, arahan dan kehadiran Presiden Republik Indonesia atau perwakilan tingkat tinggi pemerintahan sangat dinantikan untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin kawasan dan pusat kolaborasi global. “IBS 2025 bukan sekadar summit, tetapi gerakan kolaboratif lintas bangsa untuk membangun masa depan energi dunia khususnya Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki sumber daya, potensi manusia, dan komitmen politik yang kuat. Ini saatnya kita memimpin, bukan hanya ikut,” ujar Prof. Dr. rer. nat. Evvy Kartini, Chair of International Battery Summit 2025 dan Founder NBRI. Reynaldi Istanto, Co-Chair of IBS 2025 dan Chairman Id Battery, menambahkan, “tahun ini kami ingin IBS menjadi platform yang lebih inklusif—tidak hanya forum teknis, tetapi ruang dialog strategis untuk mendorong investasi, edukasi, dan integrasi antara pelaku industri lokal dengan mitra global. Kami percaya Indonesia memiliki peluang nyata menjadi global hub untuk industri baterai.” Dukungan penuh terhadap penyelenggaraan IBS 2025 datang dari pemerintah dan para pemangku kepentingan industri yang melihat ajang ini sebagai refleksi nyata dari kemajuan hilirisasi dan kesiapan Indonesia menjadi pemain utama. Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang bertindak sebagai Ministry Co-Host, menekankan pentingnya hilirisasi sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi nasional. Wakil Koordinator Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional (PHKEN) dan Tenaga Ahli Menteri ESDM, Dimas Muhamad menyampaikan, “hilirisasi nikel dan material baterai adalah langkah konkret menuju ketahanan energi dan transformasi ekonomi hijau nasional. IBS 2025 sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam memperkuat industri berbasis sumber daya strategis, dan kami mendukung penuh upaya ini sebagai bagian dari upaya mendorong daya saing industri nasional.” Muhammad Firmansyah, Project Director NBRI dan Executive Director Id Battery menyampaikan bahwa, “Indonesia membutuhkan roadmap jangka panjang yang terintegrasi untuk membangun industri baterai yang kuat dan kompetitif. Ini tidak hanya soal kendaraan listrik, tetapi juga pemanfaatan teknologi penyimpanan energi untuk masyarakat—misalnya pemanfaatan panel surya dan baterai di sektor rumah tangga dan industri. IBS 2025 menjadi titik temu penting untuk menyatukan visi tersebut.” IBS 2025 menjadi bagian dari rangkaian menuju The Battery Show Indonesia 2025, dan Pamerindo Indonesia siap menyukseskannya sebagai co-organizer. “Pamerindo mendukung penuh IBS 2025 sebagai bagian dari komitmen kami dalam memperkuat konektivitas industri. Kami melihat IBS sebagai platform strategis untuk menghadirkan pelaku industri global dan mendorong pertumbuhan sektor energi baru terbarukan di Indonesia,” ungkap Lia Indriasari, Country Manager Pamerindo Indonesia. Dukungan terhadap IBS 2025 juga datang dari sektor swasta. Huayou Indonesia, sebagai Sponsor Platinum IBS 2025, menegaskan komitmennya untuk mendukung ekosistem baterai Indonesia. Marvel Hu, Deputy General Manager, Huayou Indonesia Regional Management Center mengatakan, “kami percaya Indonesia akan memainkan peran vital dalam rantai pasok global untuk baterai kendaraan listrik. IBS 2025 adalah platform yang tepat untuk memperkuat kolaborasi antara pemain…

INDOPOS
Agustus 5, 2025
0 Comments

Menteri LH Mulai Terapkan Penilaian Adipura Baru: Kota Kotor Tak Bisa Lagi Bersembunyi

INDOPOS-Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurrofiq mengungkapkan dua kriteria kota yang tidak akan masuk dalam penilaian Adipura tahun 2025. Hanif menyebutkan bahwa dalam sistem Adipura ini terdapat empat tingkatan, yakni kriteria kota terkotor, kriteria sertifikat, kriteria Adipura, dan kriteria Adipura Kencana. Hal ini dinyatakan saat pertemuan dengan Gubernur/Wali Kota Seluruh Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, pada Senin (4/8/2025), dalam rangka kebijakan dan pelaksanaan Adipura Tahun 2025. Kemudian Hanif menegaskan bahwa kota yang masih memiliki Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar tidak akan masuk dalam penilaian Adipura. “Di dalam sistem adipura ini kita mengenal 4 tingkatan yang pertama kota kotor. Jadi kota kotor ini semua kota yang masih memiliki TPS liar itu pasti enggak bisa masuk sistem Adipura, langsung tertolak. Ini by sistem, sehingga begitu ada TPS liar maka dia akan jadi kota kotor, tidak mungkin masuk dalam proses Adipura,” jelas Hanif. Selanjutnya kriteria kota yang tidak masuk dalam penilaian Adipura yakni, apabila kota tersebut memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan sistem open dumping atau sistem pembuangan sampah yang ditumpuk di lahan terbuka tanpa pengelolaan lebih lanjut. “Kedua bila mana TPA nya masih open dumping, jadi dua kriteria ini menjadi utama asal masih ditemui TPS liar kemudian ada open dumping dipastikan dia tidak mungkin masuk dalam penilaian Adipura, pasti keluar,” terang Hanif. Selain itu Hanif menerangkan bahwa nantinya akan ada kota yang hanya mendapatkan sertifikat. Kriterianya adalah kota tersebut sudah tidak ada TPS liar dan sudah tidak open dumping. Namun penanganan sampahnya belum dilakukan dengan substansi. “Kemudian ada yang dapat Adipura. Adipura ini semua fasilitasnya sudah tersedia kemudian operasionalnya sudah jalan. Nah ini dapat Adipura, ini enggak bisa ujuk-ujuk karena kita nilainya sampai di rumah tangga. Kemudian berikutnya Adipura Kencana, ini paling tinggi,” ungkap Hanif. Sementara itu Hanif mengatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya melakukan penanganan sampah mulai dari penegakan hukum hingga pemberian apresiasi, salah satunya melalui pemberian Adipura. “Jadi kota Adipura, penanganan Adipura telah mulai hari ini sampai nanti Desember, Insya Allah kita sudah lakukan langkah finalisasi. Kemudian nanti pas hari peringatan sampah nasional bulan Februari kita akan umumkan termasuk pemberian apresiasi Adipura,” tutur Hanif.

INDOPOS
Agustus 5, 2025
0 Comments

Asril Pastikan Pemecatan PJLP Robinson Sudah Sesuai Prosedur

INDOPOS-Kisruh pemutusan kontrak kerja terhadap Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), Ir. Robinson Raja Todo Tua Parluhutan Sirait dipastikan sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan uang belaku. Pemutusan kontrak kerja tersebut dilakukan dikarenakan adanya evaluasi kinerja PJLP bersangkutan. Robinson dinilai tidak memenuhi standar sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kerja (SPK) yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Kabag Umum Setwan DPRD DKI yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menjelaskan pemutusan kontrak yang berlaku sejak Juni 2025 merupakan konsekuensi dari hasil evaluasi kerja Robinson selama tiga bulan berturut-turut. Dijelaskannya, selama tiga bulan Robinson dinilai tidak menunjukkan kinerja yang memadai, termasuk pelanggaran terhadap kedisiplinan dan tanggung jawab pekerjaan. “Pemutusan kontrak ini merujuk pada SPK dan surat pernyataan yang telah ditandatangani di atas materai. Saudara Robinson sering kali tidak hadir tanpa keterangan, datang terlambat bahkan sore hari, serta tidak menyelesaikan tugas yang diberikan. Laporan tertulis pun tidak pernah dibuat karena yang bersangkutan tidak bisa mengoperasikan komputer,” ujar Asril, Senin (5/8/2025). Disamping itu, kata Asril yang bersangkutan disebutkan kerap meninggalkan tempat kerja di Rumah Aspirasi Anggota DPRD tanpa keterangan. Bahkan, ditemukan bukti bahwa yang bersangkutan pernah menggunakan jam kerja untuk menarik ojek motor, sebagaimana terlihat dalam tangkapan layar pesan WhatsApp yang disampaikan ke pihak terkait. “Jadi kalau pun saat ini upah yang bersangkutan untuk bulan Juni 2025 tidak dibayarkan kepada Robinson. Karena statusnya telah nonaktif sejak awal bulan tersebut. Dana tersebut tetap berada di kas Sekretariat DPRD DKI Jakarta dan akan menjadi sisa anggaran yang tidak digunakan (sisa mati),” beber Asril lagi. Sebelumnya, seorang pemerhati masyarakat, Marisi S., yang turut menelusuri kebenaran kasus ini, membenarkan informasi tersebut. Ia mengonfirmasi bahwa Robinson sangat jarang hadir di Rumah Aspirasi DPRD di wilayah Cipayung, Jakarta Timur. Bahkan menurut pengakuan staf, Robinson pernah meminta untuk dibangunkan tiap pagi karena sering tidur larut malam. “Informasi yang saya dapat menyebutkan bahwa Robinson beberapa kali datang sangat terlambat atau bahkan tidak datang sama sekali. Ketika diminta laporan pekerjaan, dia tidak dapat memberikan pertanggungjawaban,” terang Marisi. Dalam surat perjanjian kerja, disebutkan bahwa PPK memiliki kewenangan untuk memutus kontrak kerja apabila PJLP tidak mentaati aturan atau tidak menunjukkan kinerja yang baik. Evaluasi dilakukan setiap tiga bulan oleh PPK bersama PPTK atau atasan langsung. “Ini adalah kewenangan PPK sebagaimana tertuang dalam SPK angka 15 dan 16. Jika PJLP tidak menunjukkan prestasi kerja yang baik, kontrak dapat dihentikan lebih awal. Hak-hak PJLP pun terbatas pada upah, cuti, jaminan kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja, sesuai dengan perjanjian kerja yang berlaku,” jelas Asril. Untuk diketahui, pembayaran upah PJLP dilakukan langsung ke rekening Bank DKI atas nama Robinson Sirait. Namun sejak dinyatakan diberhentikan, pembayaran dihentikan dan tidak ada kewajiban lebih lanjut dari pihak Sekretariat DPRD DKI Jakarta.(sofian)

INDOPOS
Agustus 4, 2025
0 Comments

Dugaan Keterlibatan Bupati Bandung di Proyek PT BDS, Vendor Bongkar Fakta Lewat Podcast

INDOPOS-BANDUNG – Podcast Obrolan Waras yang dipandu mantan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto, memicu kehebohan setelah membongkar dugaan skandal proyek ayam boneless senilai lebih dari Rp100 miliar yang melibatkan BUMD PT Bandung Daya Sentosa (BDS). Nama Bupati Bandung, Dadang Supriatna, disebut berulang kali sebagai tokoh sentral dalam proyek tersebut. Dalam episode terbarunya, sejumlah vendor lokal—Faisal, Dedet, dan Vita—mengungkap belum dibayarnya kewajiban oleh PT BDS atas proyek ketahanan pangan yang dijanjikan sebagai program prioritas Pemkab Bandung. “Katanya dijamin langsung oleh bupati,” ungkap Dedet. Salah satu vendor mengklaim belum menerima pembayaran hingga Rp33 miliar selama delapan bulan terakhir. Total utang proyek yang belum terselesaikan disebut melebihi Rp100 miliar. Proyek ini melibatkan mitra swasta PT Cahaya Frozen Raya (CFR), yang menurut narasumber, belum membayar kepada PT BDS sebesar Rp127,2 miliar. Akibatnya, PT BDS pun menunggak ke vendor senilai Rp105,4 miliar. Kuasa Hukum PT BDS, Rahmat Setiabudi, membantah keras keterlibatan Bupati Bandung maupun unsur Pemkab. Ia menegaskan, kerja sama itu murni antar perusahaan. “Semua dokumen resmi kami miliki. Ini murni bisnis, bukan politik,” ujarnya. Namun, keraguan publik terus menguat, terutama karena posisi bupati sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) BUMD memungkinkan adanya pengaruh besar, meskipun tak terlibat langsung. Banyak pihak menilai, potensi konflik kepentingan dalam proyek ini tak bisa diabaikan, terutama menjelang Pilkada 2024. Podcast juga menyoroti kemungkinan proyek ini digunakan sebagai “ladang setoran” politik. Bambang Widjojanto menekankan pentingnya audit publik dan keterbukaan informasi. “Ini bukan semata-mata soal utang piutang, tapi menyangkut kepercayaan publik pada pengelolaan dana daerah,” katanya. Tak hanya Bupati Bandung, sejumlah nama pejabat dan tokoh politik juga turut disebut dalam podcast tersebut. Mereka antara lain Dadang Supriatna, Bupati Bandung yang kerap dianggap sebagai tokoh sentral dan penanggung jawab politik proyek BDS; Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua DPR RI yang disebut sebagai Ketua Tim Pemenangan Pilkada Kabupaten Bandung; Novi, Direktur Keuangan PT BDS yang bertanggung jawab atas alur pembayaran; serta Yanuar Budi Norman, Direktur Utama PT BDS yang disebut oleh para vendor sebagai pihak yang memberi perintah penandatanganan kontrak. Selain itu, muncul pula nama Marlan Nirsyamsu, Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan internal, Yuri Andriyunawari selaku auditor, dan Oleh Sholeh yang turut terseret dalam narasi dugaan penyalahgunaan proyek ketahanan pangan tersebut. Bambang bahkan mengundang langsung Bupati Dadang Supriatna untuk hadir di episode selanjutnya guna memberikan klarifikasi di hadapan publik. Kisruh ini kini menjadi sorotan warga Kabupaten Bandung yang menuntut transparansi dan keadilan. Para vendor berharap pembayaran segera diselesaikan, sementara publik menagih integritas pengelolaan BUMD yang bersih dari praktik politisasi dan konflik kepentingan. “Jika tidak diaudit secara terbuka, proyek sebesar ini hanya akan menambah daftar panjang penyalahgunaan dana publik,” tutup Bambang dalam podcast berdurasi hampir satu jam tersebut.

INDOPOS
Agustus 3, 2025
0 Comments

Simbol Perjuangan dan Tantangan Identitas Budaya

Oleh : Mayjen TNI Purn Prijanto Akhir-akhir ini, kita menyaksikan fenomena yang menarik sekaligus mengundang perenungan: bendera fiksi dari anime One Piece, dengan lambang tengkoraknya yang khas, dikibarkan berdampingan dengan Sang Merah Putih dalam berbagai kegiatan publik, termasuk aksi-aksi yang mengusung semangat perlawanan terhadap ketidakadilan. Di satu sisi, semangat menentang kezaliman, penjajahan dalam bentuk apa pun, dan kerusakan sosial adalah sikap luhur yang patut dihargai. Namun, persoalan muncul ketika simbol perjuangan yang digunakan justru berasal dari narasi asing—yakni budaya pop Jepang yang bertumpu pada cerita bajak laut fiktif. Secara historis dan hukum internasional, bajak laut bukanlah tokoh heroik, melainkan pelaku kriminal transnasional. Lambang tengkorak (Jolly Roger) yang digunakan dalam cerita One Piece memang dapat dimaknai ganda dalam konteks hiburan. Akan tetapi, secara umum, simbol tersebut mengandung konotasi negatif—ancaman, kematian, dan pelanggaran hukum. Pertanyaan mendasarnya: mengapa harus meminjam simbol dari luar untuk mengekspresikan semangat perjuangan yang sangat khas Indonesia? Kita memiliki beragam simbol perjuangan yang lahir dari pengalaman historis bangsa sendiri—bambu runcing, pita merah putih, hingga warna merah putih itu sendiri. Semua itu bukan sekadar lambang visual, tetapi penanda budaya yang sarat makna dan terbukti mampu menyatukan rakyat dalam perjuangan kolektif melawan penjajahan. Ketika simbol-simbol otentik ini tergeser oleh simbol dari narasi asing, bahkan yang bernuansa fiksi, kita patut bertanya: apakah ini cermin dari kegagalan kita dalam mewariskan nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda? Atau justru karena kita sendiri tak lagi membingkai perjuangan dalam narasi yang relevan dan membumi? Gen Z, sebagai generasi penerus, tentu berhak menyuarakan aspirasi dan idealismenya. Namun, dalam proses tersebut, penting untuk memperjelas konteks dan arah. Semangat perjuangan perlu dibingkai dengan narasi yang positif, inspiratif, dan tidak multitafsir—agar tidak salah makna dan salah arah. Simbol bukan sekadar gambar atau ikon. Ia adalah bahasa budaya yang menyampaikan pesan—dan pesan itu harus jelas. Dalam perjuangan dan perlawanan terhadap ketidakadilan, bangsa Indonesia sesungguhnya telah memiliki cukup modal simbolik. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk kembali menghidupkannya dan menjadikannya relevan bagi zaman ini. Ketika kita mengibarkan bendera, kita tidak hanya mengangkat kain, tetapi juga membawa sejarah, martabat, dan arah perjuangan. Maka, mari kembali pada akar, pada simbol-simbol yang telah terbukti menginspirasi rakyat Indonesia: simbol yang bukan hanya indah secara visual, tetapi juga mengakar secara historis dan kultural, itulah Bambu Runcing, simbol perjuangan. Bambu runcing yang telah digunakan dan menemani para Pahlawan Kusuma Bangsa dalam hidupnya, yang jasadnya kini terbaring di Taman Makam Pahlawan, di gunung, lembah, ngarai, sawah, ataupun ladang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan tempat yang mulia di sisi-Nya. Aamiin.

INDOPOS
Agustus 2, 2025
0 Comments

Richard Susilo Raih Penghargaan Apresiasi Tertinggi dari Walikota Katsushika Tokyo

INDOPOS-Untuk pertama kalinya,Warga Negara Indonesia ( WNI) yang berdomisili di Jepang, menerima penghargaan dari pemerintah daerah Jepang, khususnya dari Pemda Katsushikaku (Walikota Katsushika) Tokyo, per tanggal 17 Juli 2025. Richard Susilo adalah penerima pertama yang menerima penghargaan itu sebagai WNI yang tinggal di Tokyo, tidak punya cela hukum dan perilaku dan dinilai banyak berbuat untuk kemajuan hubungan ekonomi dan budaya kedua negara, utamanya warga Katsushikaku di mana Ia berdomisili. “Tentu saya senang sekali membawa nama baik bangsa, dan itu bukan hanya untuk saya, tetapi dapat menjadi inspirasi WNI lain agar tetap dihormati oleh siapapun termasuk Walikotanya,” katanya mengomentari penghargaan itu dari Tokyo Jepang, via telepon pada Sabtu (2/8/2025). Dikatakan, apabila kita dengar penghargaan dari pemerintah Jepang diberikan kepada pejabat atau orang Indonesia di Indonesia, mungkin sudah sering. Demikian pula apabila mendengar penghargaan dari kepolisian Jepang kepada WNI sudah pernah dengar beberapa kali, baik Lima WNI dari Shiga yang Menyelamatkan Lansia (November 2024), maupun Tiga WNI yang Selamatkan Anak Tenggelam di Tottori (Maret 2023). Tetapi WNI yang berdomisili di Jepang mendapat penghargaan dari pemerintah daerah di Jepang ini baru pertama kali terjadi. “Saya mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah Katsushika-ku sebagai salah satu dari 62 pemerintahan daerah yang tergabung ke dalam pemerintahan kota Metropolitan Tokyo,” katanya seraya menambahkan. Pemerintah Metropolitan Tokyo terdiri dari 62 wilayah administratif utama. Sebanyak 62 Wilayah itu, kata Richard Susilo terbagi dalam empat kategori yakni, 1. 23 Kota Khusus (特別区, Tokubetsu-ku, 2. 26 Kota (市, Shi) di Area Tama Wilayah Barat Tokyo, 3. 5 Kota Kecil (町, Machi atau Chō) 4. 8 Desa (村, Mura). Sedangkan Pemda Katsushika-ku termasuk sebagai salah satu dari 23 Kota Khusus di Tokyo yang memiliki wilayah sangat besar di Tokyo seluas 34,8 kilometer persegi atau ke-7 terluas di antara 23 kota khusus di Tokyo. Selama ini belum pernah ada WNI yang tinggal di Jepang mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah di Jepang (bukan dari kepolisian), katanya menegaskan. Menjawab pertanyaan, Richard Susilo mengatakan, Ia mengaku hampir 40 tahun berdomisili di Jepang itu mendapat sertifikat penghargaan dari pemerintah daerah Jepang merasa bingung, kaget, tetapi ada rasa bangga saat menerima penghargaan itu sebagai WNI di Jepang. “Sertifikat penghargaan tertanggal 17 Juli 2025 atau pada hari Kamis pekan lalu itu baru saya terima tanggal 1 Agustus 2025 dari Kepala Humas pemda Katsushikaku Tokyo dan Walikota Katsushikaku saat perayaan Kumpulan untuk Dunia Bebas Nuklir, memperingati 80 tahun jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki dihadiri lebih dari 100 orang baik pejabat pemda maupun pejabat parlemen daerah Katsushikaku Tokyo. Menurut Richard, “Saya hanya membantu pemda Katsushikaku apa adanya saja. Apa yang bisa saya lakukan, ya saya lakukan. Misalnya ikut menyemarakkan festival persahabatan internasional di Katsushikaku agar hubungan sosial di sana semakin baik antara penduduk lokal dengan para warga asing.” Demikian pula membantu berbagai hal di Katsushikaku untuk memberikan dukungan para warga asing agar lebih mudah kehidupannya di daerah tersebut. Belum lagi di bidang ekonomi bisnis berusaha bekerjasama dengan pihak pengusaha setempat untuk semakin memudahkan dan memperlancar roda perekonomian di daerah itu bagi para pelaku bisnis di Katsushikaku. Dengan adanya penghargaan itu, tentunya diharapkan citra bangsa Indonesia semakin baik di Jepang khususnya di dalam kota Metropolitan Tokyo, harapnya lagi. (***)

Top Tags

Latest Post

Other Story