INDOPOS-Jakarta – Ketua LSM Jakarta Baru, Ali Husen, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja DPRD DKI Jakarta, khususnya terkait Panitia Khusus (Pansus) Parkir yang kini tengah bekerja membahas regulasi pengelolaan parkir di Ibu Kota.

Menurut Ali, Pansus tersebut tidak murni bekerja untuk kepentingan rakyat, melainkan mulai tercium aroma permainan dan pemerasan oleh sejumlah oknum anggota dewan.

“Pansus parkir jangan sampai berubah menjadi pansus permainan pemerasan. Ini bukan untuk rakyat, tapi jadi bancakan oknum DPRD. Mereka semakin ugal-ugalan dalam menjalankan fungsi legislatif,” tegas Ali Husen di Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Tambah Daftar Panjang Permainan di DPRD DKI

Ali mengungkapkan, dugaan permainan dalam Pansus Parkir ini menambah catatan buruk DPRD DKI, setelah sebelumnya publik dikejutkan dengan isu permainan dalam pembahasan Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

“Kasus Raperda KTR rokok baru saja meredup, sekarang muncul lagi aroma permainan di pansus parkir. Seolah DPRD ini tidak pernah kapok, selalu mencari celah untuk mengeruk keuntungan,” ujarnya.

Warning Keras ke DPRD

Ali menegaskan bahwa DPRD seharusnya bekerja untuk kepentingan warga Jakarta dan dunia usaha, bukan untuk menekan atau memeras.
“Dewan jangan menyusahkan rakyat. Jangan korupsi, jangan memeras, dan jangan menjadikan pansus sebagai arena jual beli pasal,” katanya dengan nada keras.

Ia juga mendesak pimpinan partai politik untuk mengawasi ketat kadernya di DPRD. “Kalau partai diam saja, berarti ada pembiaran. Pimpinan partai jangan hanya bicara moral politik di luar, tapi kadernya di DPRD dibiarkan jadi pemain. Ini mencederai demokrasi dan merusak kepercayaan publik,” tegasnya.

Minta Aparat Turun Tangan

Ali Husen mendesak agar aparat penegak hukum ikut turun tangan mengawasi proses pansus ini. “Kalau benar ada permainan, harus dibongkar. Jangan biarkan DPRD seenaknya mempermainkan regulasi untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.

Ia menegaskan, DPRD adalah lembaga yang mendapat mandat rakyat, bukan tempat transaksi kotor. “Kalau terus begini, DPRD DKI hanya akan jadi simbol rusaknya moral politik di Jakarta,” tutup Ali dengan nada lantang.