‎INDOPOS-Ketua DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Bidang Komunikasi, Purwoko, menyampaikan ucapan selamat kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto, Nanik S. Deyang. Ia berharap kepemimpinan baru di BGN dapat semakin memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
‎
‎Menurut Purwoko, BGN di bawah kepemimpinan yang baru harus mampu bekerja lebih optimal untuk memastikan program MBG berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya dalam upaya menekan angka stunting di Indonesia.
‎
‎”Selamat kepada Ibu Nanik S. Deyang atas pelantikannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Semoga dapat bekerja lebih baik dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Purwoko dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).
‎
‎Purwoko menegaskan bahwa salah satu fokus utama yang harus mendapat perhatian serius adalah penanganan stunting. Ia menilai persoalan stunting masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah, termasuk di DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara.
‎
‎Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di DKI Jakarta saat ini masih berada di angka 17,2 persen. Pada sisi lain, MoU antara BGN dan Pemprov DKI tidak berjalan optimal, dikarenakan peran Sekda Uus Kuswanto yang yang terkesain main-main dan tidak serius.
‎
‎Purwoko menegaskan, SK Sekda DKI dikeluarkan oleh Presiden Prabowo, sehingga apabila Sekda Uus tidak mampu menjadi jembatan antara daerah dan pemerintah dalam menyukseskan program prioritas, sebaiknya yang bersangkutan diganti dengan sosok lain yang lebih mampu dan serius.
‎
‎Selain itu, tren kasus riil bulanan pada tahun 2026 menunjukkan jumlah kasus aktif balita stunting di Jakarta masih berada pada kisaran 510 hingga 520 kasus, termasuk pada periode April 2026.
‎
‎”Jakarta sebagai ibu kota negara masih memiliki prevalensi stunting 17,2 persen. Ini menjadi perhatian serius dan harus ditangani secara maksimal agar target penurunan stunting dapat tercapai,” kata Purwoko.
‎
‎Secara nasional, berdasarkan data SSGI dan Kementerian Kesehatan, wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi masih berada di kawasan Indonesia Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat memiliki prevalensi stunting sekitar 37 persen, disusul Sulawesi Barat sekitar 35,4 persen, serta sejumlah wilayah di regional Papua seperti Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan yang mencatatkan prevalensi di atas 30 persen.
‎
‎Ia juga meminta Kepala BGN yang baru untuk melakukan evaluasi terhadap nota kesepahaman (MoU) yang sebelumnya telah ditandatangani antara BGN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
‎
‎Menurutnya, implementasi kerja sama tersebut belum berjalan maksimal di lapangan. Purwoko bahkan menilai perlu dilakukan penelusuran terhadap berbagai kendala yang menyebabkan program tersebut belum memberikan hasil optimal.
‎
‎”MoU yang sudah dilakukan antara BGN dan Pemprov DKI jangan sampai sia-sia. Kepala BGN yang baru perlu mengevaluasi kembali pelaksanaannya agar tujuan program MBG benar-benar tercapai,” ujarnya.
‎
‎Dalam kesempatan itu, Purwoko juga menyoroti peran Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Uus Kuswanto. Ia menilai jajaran birokrasi daerah harus menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung program pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan gizi masyarakat dan penurunan stunting.
‎
‎Purwoko meminta seluruh pihak untuk tidak menghambat pelaksanaan program yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
‎
‎Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa keberhasilan menurunkan angka stunting akan menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran menjelang tahun 2029.
‎
‎”Jangan sampai kasus stunting masih tinggi menjelang 2029 karena hal itu dapat memengaruhi kredibilitas pemerintahan Prabowo-Gibran. Semua pihak harus bekerja serius untuk memastikan program-program penanganan stunting berjalan efektif,” tegasnya.
‎
‎Sementara itu, dari sisi jumlah kasus balita stunting secara akumulatif, Provinsi Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah kasus terbanyak karena memiliki populasi penduduk yang sangat besar.
‎
‎Purwoko berharap kepemimpinan baru di BGN dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga target percepatan penurunan stunting serta keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis dapat tercapai secara merata di seluruh Indonesia.