INDOPOS–JAKARTA — Ketua Seniman Intelektual Betawi (SIB) yang juga Sekretaris Jenderal Bamus Betawi, Tahyudin Aditya, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam menertibkan praktik pengamen ondel-ondel di jalanan. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut dibarengi dengan solusi konkret agar tidak memutus mata pencaharian masyarakat kecil.

Menurut Tahyudin, penertiban ondel-ondel yang selama ini kerap digunakan untuk mengamen memang diperlukan demi menjaga marwah budaya Betawi. Ia menilai, penggunaan ondel-ondel di jalanan tanpa pakem yang jelas berpotensi menggeser nilai sakral dan kearifan lokal yang terkandung dalam kesenian tersebut.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap nasib para pengamen yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut.

“Penertiban itu baik, tapi jangan sampai memutus nafkah mereka. Kalau sampai itu terjadi, itu bisa menjadi bentuk kezaliman. Harus ada solusi yang manusiawi,” ujar Tahyudin.

Sebagai solusi, SIB mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan program alih profesi bagi para pengamen ondel-ondel. Program tersebut dinilai penting agar para pelaku seni tetap memiliki sumber penghasilan yang layak.

Tahyudin juga mendorong adanya pelatihan keterampilan hidup (life skill) bagi para pengamen, seperti pembuatan suvenir khas Betawi, kerajinan tangan, hingga keterampilan lain yang bisa menunjang ekonomi mereka.

“Bisa dilatih membuat suvenir, kerajinan, atau keterampilan lain. Jadi mereka tetap terlibat dalam ekosistem budaya Betawi, tapi dengan cara yang lebih bermartabat dan berkelanjutan,” jelasnya.
Ia menambahkan, langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat Betawi agar kebijakan pelestarian budaya tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat.

Selain itu, Tahyudin turut mengapresiasi inisiatif Gubernur Pramono Anung yang menggagas program beasiswa “LPDP Jakarta” khusus bagi anak-anak Betawi berprestasi. Ia menilai program tersebut sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Betawi ke depan.

“Program LPDP untuk anak Betawi ini sangat baik. Ini bentuk investasi jangka panjang agar generasi Betawi bisa bersaing dan memiliki kapasitas yang unggul,” katanya.

Dengan kombinasi antara penertiban, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas pendidikan, Tahyudin berharap kebijakan yang diambil Pemprov DKI Jakarta dapat berjalan seimbang—menjaga kelestarian budaya sekaligus melindungi kesejahteraan masyarakat.
“Budaya Betawi harus dijaga marwahnya, tapi masyarakatnya juga harus sejahtera. Itu yang paling penting,” tutupnya.