INDOPOS-Jakarta – Kepercayaan publik terhadap layanan pengaduan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali diuji. Sebuah unggahan viral di media sosial mengungkap dugaan bahwa laporan parkir liar yang disampaikan warga melalui aplikasi resmi JAKI justru ditutup dengan bukti foto yang diduga hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI).

Akun Threads @seinsh menjadi sorotan setelah mengaku telah menempuh berbagai cara untuk mengatasi parkir liar di lingkungannya—mulai dari menegur langsung pelaku hingga melapor ke pihak kelurahan—namun tak membuahkan hasil. Ketika mencoba jalur resmi lewat aplikasi JAKI, ia justru menerima “tindak lanjut” berupa foto yang dinilai tidak sesuai kondisi lapangan.

Dalam unggahannya, ia bahkan mempertanyakan prosedur resmi kepada staf khusus gubernur. Kekecewaan ini langsung memicu reaksi luas warganet yang menilai ada yang tidak beres dalam sistem pengaduan digital milik Pemprov DKI.

Dugaan Manipulasi, Bukan Sekadar Error
Kejanggalan muncul dari dua foto tindak lanjut yang menunjukkan perubahan tidak wajar—kendaraan yang semula ada tiba-tiba hilang, sementara elemen lain tetap sama. Hal ini memicu dugaan penggunaan AI untuk “mempercantik” laporan seolah masalah telah ditangani.

Jika benar, ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan indikasi manipulasi administratif yang serius. Sebab, laporan warga seharusnya menjadi dasar kebijakan, bukan sekadar formalitas untuk menutup aduan.

Tamparan untuk Pramono Anung – Rano Karno
Kasus ini menjadi pukulan telak bagi kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Keduanya diharapkan membawa pembaruan tata kelola kota, namun justru dihadapkan pada dugaan praktik “laporan asal selesai”.

Alih-alih menghadirkan solusi nyata di lapangan, sistem yang dibangun malah terkesan hanya mengejar status administratif: laporan masuk, lalu ditutup—tanpa verifikasi nyata.

Padahal, parkir liar di Jakarta bukan persoalan baru. Namun hingga kini, masalah tersebut masih terus berulang, bahkan semakin berani karena lemahnya penegakan. Dalam banyak kasus, warga sudah lelah karena laporan tak kunjung ditindak serius.

Krisis Kepercayaan Publik
Kritik warganet pun bermunculan. Mereka mempertanyakan kredibilitas aplikasi JAKI dan komitmen Pemprov dalam menindaklanjuti keluhan warga. Bahkan ada yang menilai jika dugaan ini benar, maka sudah masuk ranah pelanggaran serius.

Situasi ini menunjukkan bahwa problem Jakarta bukan hanya di lapangan, tetapi juga pada sistem birokrasi yang belum transparan dan akuntabel.
Janji Evaluasi, Publik Tunggu Bukti
Pihak Pemprov DKI sendiri disebut akan menelusuri kasus ini dan memberikan sanksi jika terbukti ada pelanggaran.

Namun publik tentu tidak cukup hanya dengan janji. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata:
audit sistem JAKI secara menyeluruh
transparansi proses tindak lanjut laporan
penindakan tegas terhadap oknum petugas
Jika tidak, kepercayaan masyarakat bisa runtuh—dan aplikasi pengaduan hanya akan dianggap sebagai formalitas tanpa makna.

Masalah Lama, Pemimpin Baru, Tapi Hasil Sama?
Kasus ini menegaskan satu hal: pergantian pemimpin tidak otomatis menyelesaikan masalah klasik Jakarta.

Di bawah Pramono Anung dan Rano Karno, publik berharap perubahan nyata. Namun jika laporan warga saja diduga “dimanipulasi”, maka wajar jika muncul pertanyaan besar:
apakah Pemprov benar-benar bekerja, atau hanya terlihat bekerja?