INDOPOS-Jakarta – Di saat Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan pentingnya efisiensi anggaran, publik justru dihadapkan pada beredarnya dokumentasi kegiatan bertajuk Client Engagement for Business Sustainability 2026 yang melibatkan PT Perta Life Insurance dan PT Pupuk Kalimantan Timur di Ria Bintan Golf Club pada 16 April 2026.

‎

‎Kegiatan tersebut menuai kritik dari Ketua DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Bidang Komunikasi, Purwoko. Ia menilai kegiatan semacam itu berpotensi menimbulkan kesan bertolak belakang dengan semangat penghematan yang sedang digalakkan pemerintah.

‎”Presiden meminta seluruh lembaga dan BUMN berhemat. Kalau di saat seperti ini justru ada kegiatan golf dengan biaya yang diduga tidak sedikit, tentu publik berhak mempertanyakan urgensi dan manfaatnya,” kata Purwoko.
‎
‎Menurutnya, manajemen BUMN harus menyadari bahwa setiap pengeluaran perusahaan akan menjadi perhatian masyarakat, terutama jika dilakukan ketika pemerintah sedang mendorong efisiensi.
‎
‎Purwoko juga menyoroti peran komisaris BUMN. Ia menegaskan bahwa komisaris seharusnya menjadi teladan dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, bukan malah menghadiri kegiatan yang berpotensi memunculkan persepsi pemborosan.
‎
‎”Kalau benar menggunakan anggaran perusahaan, harus dijelaskan secara terbuka kepada publik. Jangan sampai muncul kesan bahwa semangat efisiensi hanya berlaku bagi rakyat, sementara pejabat dan elite BUMN tetap menikmati kegiatan yang terkesan mewah,” tegasnya.
‎
‎Ia meminta Kementerian BUMN dan manajemen PT Perta Life Insurance maupun PT Pupuk Kalimantan Timur memberikan penjelasan mengenai tujuan kegiatan, sumber pembiayaan, besaran anggaran, serta manfaat konkret yang diperoleh perusahaan.
‎
‎Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari PT Perta Life Insurance maupun PT Pupuk Kalimantan Timur terkait kritik tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait demi menjaga keberimbangan pemberitaan.

Kepala Badan BUMN dan Wamen juga perlu dievaluasi dan dipecat. Mengapa sampai tidak tahu. Apa tidak membuat surat edaran agar melakukan efisiensi.

‎