Ini Sosok Suherman, Bos Nikel PT Wanatiara yang Tersandung OTT KPK

INDOPOS

Januari 12, 2026
0 Comments

INDOPOS-Berikut informasi yang tersedia tentang siapa pemilik PT Wanatiara Persada, khususnya yang berkaitan dengan kasus OTT/KPK:

Pemilik & Struktur Kepemilikan

Berdasarkan laporan media lokal:

Owner (Pemilik) dan Direktur Utama PT Wanatiara Persada adalah Suherman.

Ia disebut sebagai pemilik sekaligus Direktur Utama yang bertanggung jawab atas arah perusahaan, termasuk strategi operasional di bisnis nikel.

PT Wanatiara Persada merupakan PMA (Perusahaan Penanaman Modal Asing) dan berafiliasi dengan Jinchuan Group, Ltd, sebuah perusahaan besar asal Tiongkok yang merupakan pemain utama di industri nikel dunia. Hubungan ini menempatkan PT Wanatiara Persada sebagai bagian dari rantai pasok global feronikel.

🏭 Tentang Perusahaan

Perusahaan bergerak di pertambangan dan pengolahan bijih nikel, dengan fasilitas smelter dan pembangkit listrik sendiri. Kantor operasional berada di Jakarta Utara dan lokasi usaha di Maluku Utara. �

detikfinance

📍 Catatan

Sampai saat ini belum ada laporan resmi yang dirilis oleh otoritas seperti KPK atau pengadilan yang menyebut nama pemilik secara formal dalam dokumen perkara — informasi kepemilikan yang beredar berasal dari referensi media yang mengulas profil perusahaan.

Karena perusahaan adalah PMA, struktur pemiliknya mungkin mencakup badan hukum asing (melalui Jinchuan Group) dan pemegang saham lokal tertentu, dengan Suherman sebagai figur pimpinan yang disebut media.

Jika kamu ingin, aku juga bisa bantu cek struktur pemegang saham dan dokumen formal perusahaan (misalnya di sistem AHU/Kemenkumham atau data BKPM) untuk memastikan secara legal siapa pemilik resmi.

Kasus KPK: Dugaan Suap Pajak PT Wanatiara Persada (Januari 2026)

📌 1. Apa yang Terjadi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 9–10 Januari 2026 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Kasus itu terkait dengan pengaturan (manipulasi) pajak untuk PT Wanatiara Persada, sebuah Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak di pertambangan dan pengolahan bijih nikel. �

Rmol.id

📌 2. Diduga Modus Suap & Pajak

PT Wanatiara Persada dilaporkan memiliki kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2023 sekitar Rp75 miliar. Namun setelah “pengaturan” oleh pemeriksa pajak, angka ini ditetapkan hanya Rp15,7 miliar — dipangkas sekitar 80 %, merugikan negara sekitar Rp59,3 miliar. �

suara.com + 1

KPK menilai ada perjanjian antara pihak DJP dan perwakilan PT Wanatiara Persada untuk “fee” atas pengaturan pajak ini. Awalnya diminta hingga Rp8 miliar, namun perusahaan hanya menurutinya Rp4 miliar. Pembayaran ini dilakukan melalui kontrak fiktif jasa konsultasi dan pembayaran tunai dalam berbagai bentuk mata uang. �

Rmol.id

📌 3. Siapa yang Ditangkap & Jadi Tersangka?

KPK menetapkan 5 orang tersangka dari OTT tersebut, yaitu: �

ANTARA Foto

Dwi Budi – Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara

Agus Syaifudin – Kepala Seksi Pengawasan & Konsultasi KPP Madya JKT Utara

Askob Bahtiar – Tim Penilai di KPP Madya JKT Utara

Abdul Kadim Sahbudin – Konsultan Pajak

Edy Yulianto – Staf PT Wanatiara Persada

👉 Dari pihak PT Wanatiara Persada sendiri, yang ditetapkan tersangka baru staf (Edy Yulianto). Direktur HR dan direksi lain belum ditetapkan tersangka karena alat bukti dianggap belum cukup, tetapi KPK tetap mendalami keterlibatan direksi tersebut. �

ANTARA News + 1

KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai, 165 ribu dolar Singapura, dan logam mulia saat OTT.

Jumlah Pengunjung 146

INDOPOS

INDOPOS
Februari 15, 2026
0 Comments

Pak Pram, di Jakarta Utara 35 Tahun Got Pemukiman Warga Tidak Pernah Disentuh Pembangunan

INDOPOS– Warga Jalan Lontar VIII, Kelurahan Tugu Koja Utara, Koja Jakarta Utara mengeluhkan persoalan saluran got pemukimannya yang sejak 35 tahun tidak pernah tersentuh program pembangunan pemerintah provinsi (Pemprov) DKI. Warga setempat, justru selama puluhan tahun melakukan urunan dalam melakukan perbaikan pada saluran got, yang bertujuan hanya untuk pemukimannya bebas dari banjir. Hal itu yang disampaikan warga RW 10, RT 07, yakni Kande saat pelaksanaan reses anggota DPRD DKI dari Fraksi Demokrat, Neneng Hasanah, Minggu (15/2/2026). “Sejak dulu, kami selalu melakukan urunan membeli batu bata dan matarial lainya agar saluran got di RT 6 dan RT 7 bisa mengalir dengan baik. 35 tahun saluran got ini tidak pernah dilakukan u ditch oleh Pemkot atau Pemprov DKI,” ujarnya. Ketua RT 03, Nanang pun ikut mengeluhkan kondisi lingkungannya yang kerap menjadi langganan banjir. Padahal, kata dia hujan yang terjadi hanya grimis. “Karenanya kita minta ada peninggian jalan dengan cara melakukan pengaspalan,” katanya. Warga lainnya, Stio Munanto malah merasa miris dengan kondisi lingkungan yang sudah puluhan tahun ditinggalkannya tertinggal jauh dalam hal pembangunan. “Lingkungan kita ini berada dibelakang kantor kelurahan, tapi kumuh. Jalan berantakan dan saluran air mampet. Harusnya kita bisa merasakan dampak dari pembangunan,” kesalnya. Ketua RW 010, Neneng pun merasakan kondisi wilayahnya yang kerap menjadi lapangan banjir saat hujan. Ditambahkannya lagi, saluran got yang tidak tersentuh program u ditch sejak puluhan tahun. “Dengan kehadiran Bunda Neneng di wilayah kami. Mudah-mudahan bisa cepat ditanggapi. Khusus untuk warga saya harapkan mengikhlaskan bangunannya jika terbongkar karena ada pengerjaan u ditch,” pintanya. Kasatpel SDA Kecamatan Tugu Utara Koja, Slamet mengungkapkan saat ini pihaknya masih melakukan pengerjaan u ditch disekitar jalan raya. Dalam waktu dekat, kata dia akan dilakukan u ditch di wilayah pemukiman warga yang berada dalam gang. “Kami harapkan masyarakat juga bisa membantu, khususnya saat ada bangunan yang terbongkar. Agar diberikan penjelasan pada pemilik bangunan,” pintanya. Menyikapi aspirasi masyarakat, anggota Komisi D DPRD DKI, Neneng Hasanah berharap pengerjaaan u ditch bisa dilakukan dalam waktu cepat, khususnya di Jalan Lontar 6,7,8 dan 9. “Pembangunan jangan hanya yang berada di jalan protokol, Sudirman, Thamrin. Tapi juga gang-gang sempit agar masyarakat bisa merasakan dampak pembangunan,” tandasnya.

INDOPOS
Februari 13, 2026
0 Comments

Gayus Lumbuun: Korupsi Hakim Bukan Karena Gaji, Tapi Karakter dan Integritas

INDOPOS-Jakarta – Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun menegaskan praktik korupsi yang melibatkan aparat peradilan tidak dapat disederhanakan sebagai persoalan kesejahteraan. Menurutnya, pelanggaran etik dan pidana oleh hakim lebih disebabkan faktor karakter pribadi dibanding rendahnya gaji atau tunjangan. Ia menolak anggapan bahwa kenaikan remunerasi otomatis menghilangkan praktik suap di pengadilan. Bagi Gayus, integritas hakim adalah persoalan moral sejak awal rekrutmen. “Diberi gaji berapa pun, kalau karakternya memang tidak beretika, tetap akan melanggar. Jadi jangan dikaitkan dengan gaji,” ujarnya. Hakim adalah profesi pengabdian Gayus menjelaskan profesi hakim berbeda dengan jabatan publik lainnya. Hakim merupakan jabatan yang bertumpu pada panggilan moral untuk menegakkan keadilan, bukan sekadar pekerjaan administratif negara. Menurutnya, seorang hakim seharusnya tidak bisa dipengaruhi kekuasaan maupun uang. Karena itu, pengawasan saja tidak cukup bila mentalitas awal sudah keliru. “Hakim itu pengabdian pada kebenaran. Kalau dari awal jiwanya salah, sebesar apa pun penghasilannya tidak akan mengubah perilakunya,” katanya. Tiga penyebab korupsi Ia memaparkan secara kriminologis terdapat tiga faktor seseorang melakukan korupsi: Kebutuhan (need) – karena tekanan ekonomi Keserakahan (greed) – ingin lebih walau sudah cukup Kesempatan (chance) – adanya celah sistem Dalam konteks hakim, Gayus menilai mayoritas kasus tidak berasal dari kebutuhan ekonomi, melainkan keserakahan dan peluang. “Kalau sudah diberi tunjangan, allowance, dan fasilitas tapi masih korupsi, itu bukan kebutuhan lagi — itu keserakahan,” tegasnya. Pengawasan sudah ada, tapi tak cukup Ia menambahkan lembaga peradilan sebenarnya telah memiliki berbagai aturan pengawasan berjenjang, termasuk sanksi berat hingga pemberhentian seumur hidup. Namun dalam praktiknya, hakim tetap sulit diawasi karena putusan berada pada wilayah independensi pribadi. Gayus juga mengingatkan adanya rencana pembenahan jangka panjang lembaga peradilan agar menjadi peradilan unggulan. Namun target tersebut tidak akan tercapai bila persoalan integritas tidak diperbaiki sejak seleksi awal. Rekrutmen harus berbasis karakter Menurutnya, solusi utama bukan sekadar menaikkan gaji atau menambah aturan, melainkan memperketat seleksi moral calon hakim. “Yang harus dicari adalah karakter. Kalau orang yang salah masuk jadi hakim, sistem sebaik apa pun akan ditembus,” pungkasnya. Ia berharap pimpinan lembaga peradilan kembali menegaskan komitmen reformasi integritas agar kepercayaan publik terhadap hukum dapat dipulihkan. (wok)

Ini Sosok Suherman, Bos Nikel PT Wanatiara yang Tersandung OTT KPK

Ini Sosok Suherman, Bos Nikel PT Wanatiara yang Tersandung OTT KPK

INDOPOS

Related Posts

Pak Pram, di Jakarta Utara 35 Tahun Got Pemukiman Warga Tidak Pernah Disentuh Pembangunan

Gayus Lumbuun: Korupsi Hakim Bukan Karena Gaji, Tapi Karakter dan Integritas

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Other Story

Pak Pram, di Jakarta Utara 35 Tahun Got Pemukiman Warga Tidak Pernah Disentuh Pembangunan

Gayus Lumbuun: Korupsi Hakim Bukan Karena Gaji, Tapi Karakter dan Integritas

Politisi Jadi Hakim MK, Prof. Arief Hidayat Tekankan Jiwa Negarawan dan Independensi

Ungkap Kekecewaan, Prof Yanto: Tak Ada Ampun bagi Hakim Tersangka Suap

LIPH Resmi Diluncurkan, Dorong Kepastian Hukum Kepailitan Syariah di Tengah Pertumbuhan Industri Pembiayaan

IPTU Anzhari Mattenete Resmi Jabat Kapolsek Kelumpang Tengah, Harapan Baru bagi Keamanan dan Kemajuan Wilayah