2025 - Laman 33 dari 53 -

INDOPOS
Mei 15, 2025
0 Comments

Neneng Hasanah Minta Pembangunan di Pulau Seribu Bisa Merata di Wilayah Selatan dan Utara

INDOPOS-Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 sejak Rabu (14/5/2025) – Jumat (16/5/2025) digelar di gedung DPRD DKI Jakarta. Seluruh SKPD, BUMD dan para mitra lainnya di Jakarta diundang dalam merumuskan rencana kerja 2026 bersama Komisi A hingga E. Dalam rapat kerja SKPD bersama dengan Komisi D, intrupsi terkait pembangunan yang merata di wilayah pulau menjadi perhatian. Salah satunya, terkait dengan ketimpangan rencana pembangunan di wilayah Pulau Seribu dalam RKPD 2026. “Saya minta untuk pembangunan wilayah Pulau Seribu tidak hanya terfokus pada wilayah Utara untuk RKPD 2026 mendatang, melainkan wilayah Selatan Pulau harus juga dilakukan pembangunan,” ujar anggota Komisi D DPRD DKI, Neneng Hasanah dalam intrupsinya saat rapat Komisi D, Kamis (15/5/2035). Dia mengatakan, APBD DKI 2026 harus dirasakan masyarakat pulau secara menyeluruh. Sebab, kata politisi yang akrab disapa Bunda itu masyarakat sangat membutuhkannya. “Masyarakat yang berada di Pulau Pari saat ini pun berharap ada pembangunan seperti Gajebo dan pembangunan lainya yang bisa diagendakan dalam RKPD 2026,” katanya. Selain itu, untuk wilayah Pulau Tidung dan Pulau Untung Jawa, pemprov harus pula menjadikan prioritas pembangunan. “Jadi tidak hanya pembangunan itu di wilayah Utara saja. Karena masyarakat di pulau pun masih ada juga yang membutuhkan pembangunan rumah panggung dan fasilitas lainnya,” bebernya. Untuk wilayah Jakarta Utara, anggota DPRD DKI dari dapil II, Jakarta Utara itu berharap untuk Kecamatan Cilincing, Koja dan Kelapa Gading pemprov harus pula memerhatikan pembangunan taman yang saat ini masih sangat minim. “Di Jakarta Utara, saat ini masyarakat yang tergolong padat penduduk sangat membutuhkan taman-taman untuk interaksi warga. Disamping, dibutuhkan juga penopingan serta kendaraan pick-up untuk toping dan kendaraan pengaangkut sampah pohon yang saat ini masih sangat terbatas,” tandasnya.

INDOPOS
Mei 15, 2025
0 Comments

Kejaksaan Periksa Pejabat di Kasus Dugaan Korupsi Proyek di Universitas Terbuka

INDOPOS–Jakarta-Langkah cepat Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dalam membongkar kasus-kasus korupsi di negeri ini layak diberi apresiasi. Sejumlah kasus korupsi besar telah diungkap Kejaksaan Agung. Terkini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten bergerak cepat dalam melakukan penyelidikan sejumlah kasus dugaan korupsi di Universitas Terbuka (UT) yang berada di bilangan Ciputat tersebut. Kejati Banten dikabarkan telah membuka penyelidikan atas kasus korupsi pembangunan gerbang depan Perguruan Tinggi Negeri ke-45 tersebut. “Kami mengapresiasi langkah cepat Kejaksaan Agung dalam hal itu Kejati Banten yang mulai melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi di Universitas Terbuka,” ujar Sekjen Indonesian Ekatalog Watch (INDECH) Order Gultom kepada sejumlah wartawan di Serang Banten, Kamis (15/5/2025). Menurut informasi yang dikumpulakn, Kejati Banten mulai memanggil sejumlah saksi dalam.upaya membongkar dugaan korupsi di UT yang diperkirakan merugikan negara hingga puluhan miliar tersebut. “Informasi bahwa jaksa sudah memeriksa pejabat pembuat komitment proyek-proyek di UT saat berada dibawah Rektor Ojat Darojat dan Wakil Rektor Ali Muktiyanto. Kami berharap kasus ini segera naik ke penyidikan dan tentu ada tersangka ya,” ungkap Order. Dia mengatakan, kasus dugaan korupsi di UT telah dilaporkan oleh pihaknya ke Kejaksaan Agung pada Maret 2025. Dalam kurun waktu dua bulan, gerak cepat penyelidik Jaksa dalam.membongkar kasus ini sudah mulai menunjukkan perkembangan berarti. Sebagaimana diketahui, Universitas Terbuka Pusat yang berlokasi di Ciputat Tangerang, Benten pada tahun 2024 mengalokasikan anggaran hingga Rp 17 miliar lebih hanya untuk membangun gerbang utama. Alokasi anggaran yang begitu besar untuk membangun gerbang kampus dinilai terlalu berlebihan dan cenderung menghambur-hamburkan anggaran. Dalam kontrak awal, pimpinan Rektor UT saat proyek itu dimulai adalah Ojat Darojat dan kompatriotnya Ali Muktiyanto sekalu wakil rektor bidang keuangan, sumber daya dan umum. Kontrak awal sebesar 15, 6 miliar namun dalam prosesnya di adendum lagi menjadi Rp 17 miliar atau bertambah sekitar 1,4 miliar. UT menganggarkan Belanja Investasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp122,3. Sementara pada tahun anggaran 2024, UT menganggarkan belanja investasi aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp241 miliar. Indonesian Ekatalog Watch (INDECH) mengungkap bahwa realisasi Belanja Investasi Gedung dan Bangunan pada TA 2023 – 2024 terdapat sejumlah permasalahan dan diduga di korupsi. Misalnya, pada tahap pelaksanaan realisasi belanja pada TA 2023 – 2024 di UT diketahui terdapat delapan pekerjaan fisik bangunan yang mengalami perubahan nilai dan masa pelaksanaan kontrak melalui mekanisme adendum yang beberapa kali dilakukan. “Dari sejumlah kontrak senilai 340,7 miliar tersebut ada penambahan atau adendum senilai Rp 11,3 miliar. Ada banyak keanehan yang layak diungkap oleh aparat penegak hukum di proyek-proyek UT,” ungkap Order Gultom, pada Kamis (13/2/2025) lalu. Dari hasil analisis dokumen adendum diketahui bahwa perubahan nilai dan masa pelaksanaan pekerjaan ditemukan perubahan antara gambar rencana dengan gambar kerja tidka sesuai alias perencanaan yang tidak matang. Selanjutnya, selisih volume antara gambar rencana dengan kondisi akhir, dihitung sebagai pekerjaan tambahan. “Penambahan item pekerjaan baru yang dihitung sebagai pekerjaan tambah, juga kekurangan masa pelaksanaan pekerjaan dikarenakan faktor alam seperti musim hujan dan banjir serta material impor yang datang terlambat,” katanya. Order juga mencontohkan, pada pekerjaan yang mengalami adendum melebihi lima kali yaitu pekerjaan pada UT Makasar dan UT Padang, serta pekerjaan pada UT Samarinda yang seharusnya selesai pada Agustus 2024, namun hingga akhir masa pemeriksaan pada 20 November 2024 belum selesai. UT Daerah Lebih parah lagi di UT Makasar. Proses pengadaan atas Pekerjaan Pembangunan dan Pengadaan Utilitas Gedung UPBJJ-UT Makassar Tahap II dilakukan pada Tahun 2022, ketika UT masih berstatus sebagai BLU. Nilai kontrak awal sebesar Rp57.350.000.000,00, dengan jangka waktu 12 September hingga 31 Desember 2022 yang harusnya dikerjakan 110 hari kalender. Sebagai BLU, penganggaran dilakukan per tahun anggaran, sehingga pekerjaan seharusnya selesai per 31 Desember 2022. “Namun, pada pelaksanaannya pekerjaan tidak dapat diselesaikan, dan sejak 1 Januari 2023 Penyedia telah dikenakan denda keterlambatan. Parahnya lagi Rektor Ojat Darojat dan Warek Keuangan Ali masih memberikan kesempatan untuk melanjutkan,” ungkap Order. Atas berbagai masalah dan dugaan korupsi di tubuh UT Pusat itu, Order menilai Rektor Ojat Darojat saat itu harus bertanggungajwab. Pekerjaan proyek itu jelas melangar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. “Kami menduga ada persekongkolan pimpinan universitas terbuka dalam setiap proyek bermasalah ini. Kami dari Indech akan melaporkan duagaan korupsi di UT ini ke Kejaksaan Agung. Semoga minggu depan semua berkas dan kontrak-kontrak proyek itu sudah terkumpul untuk selanjutnya diserahkan ke kejaksaan Agung,” tegas Order. Yang paling miris, demikian Order, anggaran pembangunan gerbang di UT Pusat sangat fanstatis yakni Rp 17 miliar. “Masa bangun gerbang saja…

INDOPOS
Mei 15, 2025
0 Comments

Idris Akan Beri Rp100 Juta Bagi Pihak yang Bisa Buktikan Dirinya Main Judi Sambung Ayam

INDOPOS-Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Muhammad Idris, membantah tuduhan dirinya terlibat dalam praktik judi sabung ayam. Idris bahkan menantang pihak-pihak yang menuduhnya dengan imbalan uang tunai senilai Rp100 juta jika bisa membuktikan keterlibatannya. “Mau siapapun kasih tahu aja dia, kalau ada buktinya saya judi sabung ayam, saya kasih uang 100 juta,” ujar Idris saat dikonfirmasi melalui pesan elektronik, Selasa (13/5/2025). Pernyataan itu disampaikan Idris menanggapi pemberitaan salah satu media online yang menyebutkan dirinya terlibat dalam judi sabung ayam. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan menganggapnya sebagai isu lama yang terus diulang. “Berita basi, dari dulu ini aja yang dimainkan. Nggak ada yang kerenan dikit apa?” katanya. Idris bahkan meminta pihak yang menuduh untuk segera melaporkannya secara resmi kepada aparat penegak hukum atau Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta. “Wkwkwk bilang sama mereka, ditunggu laporannya. Kalau perlu lapor ke malaikat, saya tunggu jangan pakai lama,” ucapnya dengan nada menantang. Idris yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) 2 yang meliputi wilayah Kepulauan Seribu, Cilincing, Kelapa Gading, dan Koja ini menjelaskan, bahwa aktivitasnya yang disebut-sebut sebagai sabung ayam, sebenarnya adalah usaha jualan ayam. “Cari buktinya yang bagus, bukan lihat dari Facebook. Itu bukan judi sabung ayam, saya jualan ayam, baru benar,” tegasnya. Sebelumnya, Muhammad Idris dilaporkan oleh Gerakan Mahasiswa Hukum (GEMAH) ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta pada Rabu (7/5/2025). Laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pidana perjudian sabung ayam. Hingga berita ini ditayangkan, Ketua BK DPRD DKI Jakarta, Yudha Permana, belum memberikan tanggapan atas laporan dari GEMAH tersebut.

INDOPOS
Mei 14, 2025
0 Comments

Laskar Garuda Pancasila Gelar Ngobrol Pintar Milenial dan GenZ, dengan Tema “MEMBANGUN GENERASI TANPA TAWURAN, MEMBANGUN MASA DEPAN YANG CERAH”

INDOPOS-Laskar Garuda Pancasila akan menggelar kegiatan Ngobrol Pintar Milenial dan GenZ, dengan tema “MEMBANGUN GENERASI TANPA TAWURAN, MEMBANGUN MASA DEPAN YANG CERAH”. Andre Bolang, Ketua Laskar Garuda Pancasila DKI Jakarta yang juga bertindak sebagai Ketua Panitia Acara, menyampaikan terimakasih kepada Pak Yuli Ardiansyah Kasi Kesra Kelurahan Tebet Barat, yang cepat tanggap dalam mendukung susksesnya penyelenggaraan kegiatan ini, sebagai upaya mensukseskan program pak Gubernur Pramono Anung. “Dijadwalkan, akan hadir sebagai nara sumber Bang Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta,” ujar Andre pada wartawan, Rabu (14/5/2025). Menurut Andre Bolang, lokasi kegiatan dilaksanakan di Taman Eco Park 20 mei 2025. Peserta berasal dari perwakilan pelajar dari SMA dan SMK wilayah Tebet Barat dan juga remaja Karang Taruna. Andre menegaskan, pihaknya mendukung penuh langkah Gubernur DKI Pramono Anung yang mengedepankan pendekatan yang lebih persuasif dan berbasis komunitas, terutama dalam menangani tawuran dan siswa nakal di Jakarta. Yakni, dengan memilih mengaktifkan balai rakyat, GOR, taman, hingga perpustakaan sebagai ruang ekspresi positif bagi anak muda. “Kegiatan Ngobrol Pintar Milenial dan GenZ yang akan kami gelar ini juga menjadi bentuk bagian dari langkah mensukseskan program Gubernur Pramono,” tuturnya. “Langkah Pak Gubernur Pramono kami yakini akan lebih efektif dalam menangani siswa bermasalah, dibanding dengan pendekatan lain, seperti mengirim siswa ke barak militer,” tutur Andre. Ia meyakini bahwa pembinaan bisa dilakukan melalui sinergi lintas instansi dalam menyediakan ruang dan aktivitas produktif. (***)

INDOPOS
Mei 14, 2025
0 Comments

Presiden Prabowo Berikan Penghormatan Terakhir untuk Tokoh Betawi Alm Eddie Nalapraya

INDOPOS-Presiden RI kedelapan, Prabowo Subianto memberikan penghormatan terakhir bagi tokoh Betawi, Mayjen TNI (Purn.) H. Eddie Mardjoeki Nalapraya yang wafat pada usia 94 tahun. Kepergian almarhum yang dinilai sebagai inisiator, inspirator dan tauladan meninggalkan luka mendalam dikalangan tokoh senior dan tokoh muda Betawi. Presiden RI, Prabowo Subianto pun ikut menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya tokoh pencak silat nasional itu. “Atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama seluruh pencak silat nasional dan dunia serta atas nama pribadi. Saya berbelasungkawa atas meninggalnya Beliau,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya, di Padepokan Pencak Silat TMII, Selasa (13/5/2025). Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengenang perkenalannya dengan almarhum yang dikenal sejak tahun 80-an. Menurutnya, almarhum merupakan pejuang bangsa yang ikut perang kemerdekaan. “Beliau meniti karir dari prajurit sampai jendral. Selain pengabdian kepada bangsa juga perannya dalam membangun pencak silat indonesia,” ujar Prabowo. Lebih lanjut, Prabowo juga menyebut kehadiran almarhum dalam pencak silat merupakan bentuk pengabdian terhadap pembentukan kepribadian generasi muda. Pencak silat, kata dia merupakan warisan leluhur yang juga sebagai bagian dari membela diri dan membela bangsa. Kemampuan pencaksilat sangat penting dalam turut memperjuangkan dan mempertahankan bangsa. Sebab, sambungnya lagi anak bangsa yang lemah akan membuat bangsa menjadi gagal. “Beliau sering keliling dunia membawa pencak silat indonesia sehingga dunia sangat mengenal beliau sebagai Bapak Pencak silat dunia. Itulah Sang patriot sejati. Mari kita lepas Beliau sebagai patriot yang memberi ketelaudanan kepada kita semua,” katanya penuh haru. Seperti diketahui, almarhum lahir di Jakarta pada 6 Juni 1931 dan dikenal luas sebagai sosok yang berdedikasi tinggi. Tidak hanya di dunia militer, tetapi juga sebagai pejuang budaya Betawi dan tokoh penting dalam pelestarian pencak silat sebagai warisan budaya bangsa. Beberapa hari lalu, Bamus Suku Betawi 1982 menyelenggarakan Mubes ke-I. Majelis Adat Bamus Suku Betawi 1982 dan seluruh peserta Mubes tetap konsisten menghormati Babeh Edi sebagai Ketua Majelis Adat Bamus Suku Betawi 1982 meski Beliau sedang berbaring di Rumah sakit saat itu. “Wafatnya Mayjen TNI (Purn.) H. Eddie Mardjoeki Nalapraya menjadi kehilangan besar bagi bangsa Indonesia. Semangatnya dalam melestarikan seni bela diri tradisional dan memperjuangkan identitas budaya lokal akan terus dikenang sebagai bagian penting dari sejarah bangsa sekaligus menjadi Bapak Pencak Silat Dunia,” ujar Sekjen Bamus Suku Betawi 1982 yang juga menjabat Ketua Umum Forkkabi, Mohammad Ihsan, Rabu (14/5/2025). Pantauan di lokasi, Presiden Prabowo yang memimpin pelepasan jenazah dengan seremonial upacara aturan protokol kenegaraan melibatkan pasukan kehormatan militer disertai hadirnya seluruh elemen tokoh negara, berbagai padepokan pencak silat, tokoh betawi.

INDOPOS
Mei 14, 2025
0 Comments

100 Hari Kerja Gubernur Pramono Memperkokoh dan Meneguhkan Status Kedudukan Bamus Betawi

INDOPOS-Ketua Umum Seniman Intelektual Betawi (SIB) Tahyudin Aditya, yang juga Sekjen Bamus Betawi, menyampaikan, di 100 hari kerja Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wagub Rano Karno, segera memperkokoh dan meneguhkan status kedudukan Bamus Betawi sebagai lembaga adat. Sehingga tidak diperlukan lagi membuat organisasi baru. “Keberadaan Bamus Betawi sudah cukup menjadi representasi lembaga adat bagi masyarakat Betawi. Tinggal disempurnakan saja pemaknaannya, tidak usah membuat organisasi baru,” ujar Tahyudin. Tahyudin menyampaikan, sudah semestinya, di HUT Kota Jakarta ke 500 Tahun atau 5 abad, kado terindah yang diharapkan masyarakat Betawi adalah, mendorong Pemprod DKI Jakarta, mengokohkan status kedudukan BAMUS BETAWI, sebagaimana yang diamanatkan dalam undang undang DKJ (Daerah Khusus Jakarta). Tahyudin yang juga menjabat Sekjen Bamus Betawi, menuturkan, sudah saatnya status kedudukan Bamus Betawi di 5 abad Kota Jakarta, menjadi prioritas untuk dikokohkan status dan kedudukannya miinimal berupa pergub. Telah disahkannya Undang-Undang Nomor 02 tahun 2024 tentang status dan kedudukan kota Jakarta sebagai kota Daerah Khusus Jakarta (DKJ), setelah tidak lagi menjadi Ibukota negara tatanan kehidupan berdampak pada bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya terutama kepada masyarakat inti Jakarta yakni masyarakat Betawi. Dinamika masyarakat Betawi dalam menyikapi UU No. 2 tahun 2024 menimbulkan pro dan kontra terutama persoalan Bab VI Bagian Keduabelas Kewenangan Khusus di Bidang Kebudayaan Pasal 31 dan Bab IX Kawasan Aglomerasi. Pada Bab VI pasal 31 ayat (1) hurup B, yakni tentang pelibatan badan usaha, lembaga pendidikan, lembaga adat dan kebudayaan Betawi, serta masyarakat dalam pemajuan kebudayaan. Dua pasal ini menjadi bahan diskusi dan perdebatan terutama tentang lembaga adat dan keanggotaan kawasan aglomerasi. Lembaga adat yang dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) hubup B adalah oranisasi kemasyarakatan yang berwenang megatur, mengurus dan menyelesaikan permasalahan adat istiadat dan hukum adat, untuk menjawab status kedudukan “lembaga adat” yang dimaksud diatas pemerintah daerah bersama masyarakat dapat membentuk lembaga adat baru atau tetap mempertahankan lembaga kemasyarakatan Betawi yang sudah ada, seperti Badan Musyawarah Masyarakat Betawi (BAMUS BETAWI), saya secara pribadi lebih baik menjadikan Bamus Betawi sebagai lembaga adat yang dimaksud dalam pasal tersebut dengan memperkuat status dan kedudukannya. Ada beberapa alasan kenapa Bamus Betawi harus ditetapkan menjadi lembaga adat seperti yang dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) hurup B, diantaranya adalah : Bamus Betawi adalah satu-satunya organisasi induk organisasi kemasyarakatan yang didirikan pada tanggal 22 Juni 1982 dan telah banyak berkonntribusi bagi pembangunan kota Jakarta, Didirikan oleh para tokoh sesepuh Betawi serta telah banyak melahirkan tokoh-tokoh yang tidak dapat lagi diragukan komitmen serta kontribusinya bagi perkembangan masyarakat Betawi dan Kota Jakarta.

INDOPOS
Mei 13, 2025
0 Comments

Relawan Club Prabowo Gibran Siap Sukseskan Koperasi Desa Merah Putih

INDOPOS-Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebijakan strategis untuk memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kop Des Merah Putih), yang akan dibangun di 70 ribu hingga 80 ribu desa di seluruh Indonesia. Berkaitan dengan pembentukan Kopdes Merah Putih tersebut, Dewan Relawan Club (RC) 08 Prabowo-Gibran Prof. Dr. Ilham, SH., M.M., M.H menyebut jika melalui program ini, pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memberdayakan potensi lokal dan mengoptimalkan partisipasi aktif warga. “Merupakan program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi desa, kemandirian ekonomi dan mengatasi kemiskinan struktural,” katanya pada wartawan. Lebih lanjut kata Ilham A Gani, program Kopdes Merah Putih dirancang untuk menggerakkan ekonomi desa melalui pendekatan kolaboratif, di mana pemerintah terlibat langsung dalam pengelolaannya. “Fokus utamanya adalah menciptakan sistem ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan, sehingga desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang mampu mengelola sumber dayanya sendiri,” jelasnya. Ilham A Gani juga menyebut Kopdes Merah Putih tidak hadir untuk menjadi menggantikan atau bersaing dengan BUMDES. Sebaliknya, program ini akan menjadi bagian integral dari BUMDES, memperkuat perannya sebagai lembaga penggerak ekonomi desa. “Dengan kata lain, Koperasi Merah Putih akan berfungsi sebagai instrumen pendukung yang melengkapi strategi BUMDES dalam meningkatkan produktivitas dan inovasi di tingkat desa,” tambahnya. Sementara itu, Ketua Koordinator Daerah Relawan Club 08 Prabowo-Gibran (Korda RC-08 Pragib), Mastan., S.H., M.H. menyebut kehadiran Kopdes Merah Putih tidak lepas dari visi besar Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian khusus pada penguatan ekonomi desa. “Oleh karena itu, program ini tidak hanya sekadar inisiatif temporer, tetapi bagian dari strategi jangka panjang untuk mentransformasi desa menjadi pusat ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. Kami dari relawan tentu akan mendukung dan mengawal keberadaan Kopdes Merah Putih ini,” jelasnya.

INDOPOS
Mei 13, 2025
0 Comments

Gubernur Pramono Bertemu Wamen Desa Ariza untuk Sukseskan Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Jakarta

INDOPOS-Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima kunjungan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT), Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Pramono dan Ariza membahas rencana pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Jakarta. Ariza mengatakan, Gubernur Pramono mendukung pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap kelurahan yang ada di ibu kota. Pemprov DKI Optimistis Realisasi Program P3DN 2025 Lebihi Target “Sehingga nanti di setiap kelurahan akan digerakkan ekonomi, sektor ekonomi bagi kepentingan masyarakat kelurahan sebagaimana instruksi daripada Presiden,” ujar Ariza usai menggelar pertemuan. Ia berharap, Kopdes Merah Putih bisa memenuhi kebutuhan warga di setiap kelurahan. Menurutnya, DKI Jakarta ditargetkan menjadi contoh terbaik Kopdes Merah Putih. “Mudah-mudahan Bapak Gubernur bisa mewujudkannya agar pendirian Kopdes Merah Putih terbentuk di setiap kelurahan dan menjadi contoh yang baik,” tuturnya. Ariza menambahkan, pertemuannya dengan Gubernur Pramono juga sekaligus bersilaturahmi usai perayaan Lebaran 2025. “Kami juga menjaga kondisi di Jakarta supaya kondusif agar pembangunan Jakarta bisa lebih baik lagi,” tandasnya.

INDOPOS
Mei 11, 2025
0 Comments

Dapat SP 1 Tidak Stop Pembangunannya, Malah Dikebut Sudah Mulai Tutup Mata

INDOPOS-Jakarta, – Suku Dinas Cipta Karya, Tataruang dan Pertanahan (Citata) Jakarta Utara (Jakut) sudah memperingatkan PT Wira Sakti Surya Persada terkait pembangunan lapangan olahraga/lapangan tenis buntut diselimuti sejumlah dugaan pelanggaran. Salah satu dalam peringatan itu adalah PT Wira Sakti Surya Persada diminta agar menghentikan pembangunan. Adanya Surat Peringatan 1 bukannya menghentikan pembangunannya malah saat ini sudah mulai tutup atap. PT Wira Sakti Surya jelas menantang Pemprov DKI dalam penegakan aturan. “Saudara telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam UU 6/2023 Pasal 24 angka 38 ayat (2) dan PP 16/2021 Pasal 251 ayat (3),” tulis Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tataruang dan Pertanahan Jakarta Utara, Jogi Harjudanto dalam suratnya pada tanggal 30 April 2025 pada Minggu (11/5/2025). Adapun pelanggaran itu berupa salinan asris PBG diambil dari google drive. Lalu, pada saat survey tahap pelaksanaan struktur atap dengan bobot pekerjaan 40%. Dan terdapat beberapa ketidaksesuaian antara gambar lampiran PBG dengan kondisi terbangun di lapangan antara lain: melanggar garis sempadan bangunan (GSB) dengan ukuran _+ 3 m x 118 m x 1 lantai dan perletakan antara kolom pada bagian tengah (kantin, resepsionis) berubah. Dijelaskan dalam surat itu bahwa UU 6/2023 Pasal 4 angka 38 ayat (2) bahwa “Pelaksanaan pembangunan tidak sesuai rencana teknis (lampiran PBG/IMB) tanpa justifikasi teknis. Tidak menggunakan penyedia jasa (perencana, pelaksana, pengawas, dan pengkaji teknis).” PP 16/2021 Pasal 251 ayat (3) bahwa “Penyedia jasa tidak melaksanakan konstruksi sesuai PBG/IMB.” Maka dengan ini PT Wira Sakti Surya Persada dikenakan sanksi peringatan 1. “Peringatan ini disampaikan agar saudara menghentikan kegiatan, membuat justifikasi teknis mengenai perubahan penyelengaraan bangunan tidak sesuai PBG/IMB, dan menunjuk penyedia jasa (perencana, pelaksana, pengawas dan pengkaji teknis),” demikian peringatan itu. Sebelumnya, bahwa pembangunan gedung olahraga yang dilakukan oleh pihak pengembang PT Wira Sakti Surya Persada yang diragukan perizinannya di Katamaran Permai – Trimaran Indah, Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta Utara berakhir keributan dengan Warga Perumahan Katamaran Permai Trimaran Indah, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Konflik terjadi akibat Pembangunan itu merobohkan pagar besi pembatas Komplek Rumah Warga. Ketua LMK RW 11 Katamaran Permai – Trimaran Indah, PIK, Boentoro menjelaskan keributan terjadi saat warga yang sudah melakukan swadaya ingin memperbaiki pagar besi yang roboh akibat pembangunan. “Namun mereka menolak perbaikan pagar tersebut dan sempat mengancam warga. Padahal pagar pembatas ini sudah berdiri selama 30 tahun sejak kami tinggal disini,” kata Boentoro, Sabtu (19/4/2025). Dia menjelaskan, sejak beberapa bulan lalu juga kami sudah menyampaikan kepada developer perihal pagar yang roboh karena pembangunan GOR. Namun hal itu tidak diindahkan dan saat warga melakukan renovasi justru developer marah dan mengklaim jika pagar tersebut berdiri diatas tanah mereka. “Lalu kami meminta bukti perihal klaim tersebut kami juga meminta izin pembangunan terhadap GOR itu namun mereka juga tak bisa menunjukan,” tegasnya. Lebih lanjut, Boentoro juga menuturkan developer juga sempat merusak pagar beton yang warga bangun pada Februari lalu. Dan atas perusakan tersebut warga juga sudah melaporkan developer yang bersangkutan kepada Kepolisian Metro Jakarta Utara. “Ada video dan bukti jika mereka melakukan perusakan terhadap pagar yang warga dirikan,” tegasnya. Atas dasar itulah dirinya meminta pihak Pemkot Jakarta Utara dan BPN serta instansi terkait untuk membantu warga menyelesaikan permasalahan ini, karena penting nya pagar lingkungan membatasi wilayah komersial dan wilayah pemukiman. “Intinya kami tak ingin agar pembatas ini di bongkar. Karena pagar ini merupakan jaminan kenyamanan dan keamanan warga perumahan,” tandasnya. (***)

INDOPOS
Mei 10, 2025
0 Comments

Proyek Breakwater Bukan Harapan Tetapi Ancaman Bagi Masyarakat, DPC Gerindra Kepulauan Seribu; STOP Pembangunan Lanjutan

INDOPOS-Jakarta, Proyek Pembangunan Breakwater atau pemecah ombak yang dilakukan oleh Dinas SDA dan Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kepulauan Seribu Sarat Akan Kepentingan. Ketua DPC Gerindra Kepulauan Seribu, Muhamad Rodin mengaku kecewa dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas SDA dan Sudin SDA Kepulauan Seribu. “Proyek Ratusan miliar rupiah tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, Ini proyek gagal. Minim manfaat dan proyek turunan reklamasi teluk Jakarta,” kata Rodin. Menurut Rodin, selain tak sesuai harapan, proyek ini telah membunuh semua biota laut termasuk karang-karang yang berada di garis bibir pantai dan lebih mirisnya lagi ada banyak pembangunan breakwater yang tidak ada perbaikan sama sekali. “Pengerjaan proyeknya asal jadi, tidak ada perencanaan, Penurunan material ke dasar laut pun sampai merusak karang. Saya memiliki foto underwater. Karang rusak, Breakwater acak-acakan, Kalau karang rusak, biota laut mati, Tanggul Roboh, lalu apa yang diharapkan?,” jelas Rodin Rodin mengaku heran, proyek usulan yang merusak lingkungan seperti ini bisa di Sahkan oleh Anggota DPRD DKI Jakarta, apa tidak dikaji ulang atau bagaimana? Bahkan Rodin curiga, apakah ada kepentingan terselubung untuk meloloskan proyek pembangunan Breakwater ini yang tidak ada manfaat sama sekali. Menurut Rodin, proyek betonisasi tersebut tak perlu dilakukan lagi. Pasalnya, setiap pulau sudah dibuat jalan lingkar yang fungsinya juga untuk menghambat abrasi air laut. “Jalan lingkar yang mengelilingi pulau sudah cukup untuk menghambat abrasi. Terus mau dibeton lagi? Percuma. Buang-buang uang, ini harus seirama dengan intruksi dari Bapak Presiden Prabowo tentang Efisiensi Anggaran” katanya. Rodin juga menjelaskan, proyek senilai ratusan miliaran ini akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk kebutuhan mendesak masyarakat Pulau Seribu. “Ketersediaan air bersih, peningkatan pariwisata, konservasi terumbu karang, dan penanaman Mangrove yg sesuai dengan target pemerintah dalam mencapai NOL EMISI KARBON 2060. ini semua menjadi kebutuhan mendesak masyakarat Pulau Seribu ketimbang menenggelamkan beton ke laut,” tandasnya. (***)