Pernyataan Sikap Investor dan Karyawan Menolak PT Merpati Abadi Sejahtera Dipailitkan

INDOPOS-Atas sidang tanggal 19 Mei 2025 dalam perkara Nomor 246/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kami ratusan investor bersikap dan bersepakat bahwa PT Merpati Abadi Sejahtera (Dalam PKPU) tidak boleh dipailitkan. Pihak yang menolak pailit yakni, Berlianta, Ruslan, Theresia Butar Butar, Andre, Intan, RR Riesta Parameswari, Hendrik, Diana, Semificentius. “Kami hadir ratusan investor menyatakan tidak setuju dipailitkan. Kami ingin segera mencapai perdamaian (homologasi) dan menerima rencana proposal perdamaian (prodam) dari PT Merpati Abadi Sejahtera. Kami tetap melanjutkan aksi mengawal sidang yang akan datang. Kami ingin melanjutkan investasi pada properti kondotel tersebut,” ujar Andre pada awak media. Hal ini sudah selaras dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata bidang Perdata Khusus, dalam rangka Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), PT Merpati Abadi Sejahtera selaku pengembang (developer) dari apartemen hotel/kondotel tidak memenuhi syarat sebagai pembuktian secara sederhana dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dengan demikian, PT Merpati Abadi Sejahtera seharusnya tidak dapat dipailitkan berdasarkan ketentuan tersebut. (***)

BI Perwakilan Jakarta Kembali Gelar JKF 2025: Angkat UMKM dan Digitalisasi Menuju Kota Global

INDOPOS-Dalam rangka memperkuat daya saing Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis global, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta kembali menghadirkan Jakarta Kreatif Festival (JKF) 2025. Mengusung tema “Memperkuat Daya Saing Jakarta sebagai Kota Global”, festival tahunan ini akan berlangsung pada 4–8 Juni 2025 di Gandaria City Mall, Jakarta Selatan dengan tagline inspiratif: INXPIRE (Innovate, Explore, Empower). Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Arlyana Abubakar, menyampaikan bahwa JKF 2025 menjadi ajang strategis untuk memperkuat peran UMKM, digitalisasi, dan stabilitas ekonomi daerah. “JKF 2025 merupakan bentuk komitmen nyata untuk menjadikan Jakarta sebagai kota kreatif dan kompetitif di tingkat global,” ujar Arlyana di Malang, Kamis (22/5/2025). Pembukaan acara akan dilaksanakan pada 4 Juni 2025 oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan dijadwalkan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta. Menurut Arlyana, JKF 2025 beragam kegiatan akan digelar seperti pameran produk UMKM, booth layanan edukatif, workshop, talkshow, hingga kompetisi publik yang semuanya terbuka secara gratis bagi masyarakat. Sebanyak 84 pelaku UMKM terpilih dari berbagai sektor seperti kuliner, kriya, dan fesyen akan memamerkan produk unggulan mereka di lokasi acara. Selain itu, lebih dari 300 UMKM Jakarta juga akan berpartisipasi secara online melalui landing page khusus JKF 2025 di platform e-commerce Shopee dan Blibli. “UMKM yang berpartisipasi merupakan binaan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya. Pengunjung JKF 2025 juga dapat menikmati berbagai layanan dan booth edukatif yang mencakup konsultasi konsumen, pajak digital, edukasi QRIS, penukaran Rupiah, hingga informasi digital urban tourism dan kampanye Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah. JKF 2025 melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, perbankan, BUMN/BUMD, komunitas, akademisi, hingga e-commerce. Inovasi lainnya tahun ini adalah fasilitasi booth informasi ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf) bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan DKI Jakarta. “Melalui semangat INXPIRE, JKF 2025 diharapkan menjadi ruang kolaboratif yang memperkuat pemberdayaan pelaku ekonomi lokal dan menempatkan Jakarta sebagai kota global yang inovatif dan inklusif,” pungkas Arlyana.

Terbongkar! Korupsi Sritex Rp 15 T yang Seret Bank DKI Terjadi Era Gubernur Anies Baswedan

INDOPOS-Kasus korupsi kredit perbankan yang menyeret mantan Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Iwan Setiawan Lukminto, memasuki babak baru. Sorotan kini mengarah pada dugaan keterlibatan dua bank pelat merah: PT Bank DKI dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Tak tanggung-tanggung, dua eks direksi bank tersebut ikut terseret: Zainuddin Mappa, mantan Direktur Utama Bank DKI, dan Dicky Syahbandinata (DS), eks Pimpinan Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB. Sumber internal mengindikasikan adanya kemungkinan penyidikan merambat hingga ke pucuk pimpinan daerah kala itu—yakni Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat. Keduanya berada pada posisi strategis ketika keputusan kredit bernilai ratusan miliar rupiah digelontorkan kepada Sritex. Data utang bank jangka pendek Sritex per 31 Desember 2021 menunjukkan daftar panjang kreditur dari sektor bank pelat merah, termasuk: PT Bank Negara Indonesia (BNI) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) PT Bank DKI PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Total utang jangka pendek tercatat mencapai Rp608,9 miliar, dengan nilai kredit dari masing-masing bank mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Modus Kredit Diduga Disalahgunakan untuk Bayar Utang dan Beli Aset Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, menyatakan bahwa Iwan menggunakan dana kredit sebesar Rp692 miliar bukan untuk modal kerja seperti yang diajukan dalam proposal kredit, melainkan untuk membayar utang pihak ketiga dan membeli aset non-produktif seperti tanah di Yogyakarta dan Solo. “Terdapat fakta hukum bahwa dana itu tidak dipergunakan sebagaimana tujuan dari pemberian kredit, yaitu untuk modal kerja,” ujar Qohar dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Rabu (21/5). Atas perbuatannya, Iwan dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor, serta Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dan langsung ditahan oleh penyidik. Penyalahgunaan Kredit, Pajak, dan Potensi Korupsi Menurut pengamat dari Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, penyalahgunaan kredit bank BUMN dan/atau bank daerah serta afiliasinya yang bersumber dari uang negara dapat dikenakan pidana umum sekaligus tindak pidana korupsi (tipikor) apabila ditemukan pemalsuan dokumen, kerja sama jahat dengan oknum bank, atau penggunaannya untuk kepentingan pribadi. “Masalah akan semakin ruwet kalau ternyata kredit itu berasal dari bank milik negara atau daerah lalu kemudian macet. Sebab di situ ada uang negara. Itu jadi fokus utama untuk dugaan korupsi. Terlebih kalau ada tekanan dari pejabat pusat atau daerah agar kredit itu dicairkan, dan dana digunakan untuk kepentingan pribadi atau politik—maka ini bisa masuk ke pidana korupsi,” tegas Iskandar. Dalam konteks Bank DKI dan BJB—keduanya adalah bank milik pemerintah daerah—kemungkinan adanya intervensi dari pejabat publik pada masa itu menjadi sorotan serius. Jika terbukti ada tekanan politik atau kickback kepada pejabat daerah, maka bukan hanya direksi bank yang akan terseret, tetapi juga kepala daerah yang kala itu menjabat. Akankah Anies dan Ridwan Kamil Terseret? Meski belum ada pernyataan resmi dari Kejagung soal kemungkinan pemanggilan Anies Baswedan atau Ridwan Kamil, sumber media menyebut penyidik membuka opsi tersebut jika ditemukan keterlibatan aktif dalam proses pencairan kredit.

Bank DKI Terseret Korupsi Bos Sritex, Kerugian Capai Rp 15 Triliun

INDOPOS-Kejaksaan Agung (Kejagung) mencatatkan kejanggalan dalam perhitungan laba PT Sri Rejeki Isman atau Sritex pada periode 2020-2021. Hanya dalam setahun, perusahaan tekstil itu dari untung langsung merugi. “Bahwa dalam laporan keuangan PT Sri Rejeki Isman Tbk telah melaporkan adanya kerugian dengan nilai mencapai 1,08 miliar USD atau setara dengan Rp 15,65 triliun pada tahun 2021. Padahal sebelumnya pada tahun 2020, PT Sri Rejeki Isman masih mencatat keuntungan sebesar 85,32USD atau setara dengan Rp 1,24 triliun,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar dalam jumpa pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025). Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Komisaris Utama sekaligus eks Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, sebagai tersangka kasus korupsi kredit dari PT Bank Jabar Banten (BJB) dan PT Bank DKI Jakarta terhadap Sritex. Selain Iwan, Kejagung juga menetapkan eks Direktur Utama Bank DKI Zainuddin Mapa dan eks pimpinan Divisi Korporasi dan Komersial BJB Dicky Syahbandinata sebagai tersangka dalam kasus ini. “Pada hari ini Rabu tanggal 21 Mei tahun 2025 penyidik pada Jampidsus Kejaksaan Agung Republik Indoneis menetapkan 3 orang tersebut sebagai tersangka karena ditemukan alat bukti yang cukup,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar, Rabu (21/5/2025). Qohar menjelaskan, dalam perkara ini, Zainuddin dan Dicky diduga memberikan kredit kepada PT Sritex secara melawan hukum karena tidak didasari analisa yang memadai dan tidak menaati prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satunya, PT Sritex tidak memenuhi syarat kredit modal kerja karena hasil penilaian menunjukkan Sritex mendapatkan predikan BB- atau memiliki risiko gagal bayar lebih tinggi. “Padahal seharusnya pemberian kredit tanpa jaminan hanya dapat diberikan kepada perusahaan atau debitur yang memiliki peringkat A,” kata Qohar. Pemberian kredit ini pun dinilai melanggar standar prosedur operasional bank, Undang-Undang Pebankan, serta penerapan prinsip kehati-hatian. Sementara itu, Iwan selaku Dirut Sritex tidak menggunakan dana kredit dari BJB dan Bank DKI sebagaimana tujuan pemberian kredit yaitu untuk modal kerja. “Tetapi disalahgunakan untuk membayar utang dan membali aset nonproduktif sehingga tidak sesuai dengan peruntukkan sebenarrnya,” kata Qohar. Kredit dari BJB dan Bank DKI itu pun macet dan aset Sritex tidak dapat dieksekusi untuk menutupi nilai kerugian negara karena nilainya lebih kecil dari nilai pinjaman. Selain itu, aset-aset milik Sritex juga tidak dijadikan jaminan dalam proses pemberian kredit tersebut. Kredit itu pun tak kunjung dilunasi hingga akhirnya Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang sehingga pemberian kredit dinilai telah menyebabkan kerugian negara. “Bahwa akibat adanya pemberian kredit secara melawan hukum tersebut yang dilakukan Bank Jabar Banten dan Bank DKI Jakarta terharap Sritex telah mengakibatkan adanya kerugian negara sebesar Rp 692.980.592.188,” ujar Qohar. Atas perbuatan para tersangka, Kejagung menaksir dugaan kerugian dalam perkara ini mencapai Rp 692.980.592.188. Iwan, Dicky, dan Zainuddin disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, mereka langsung ditahan untuk 20 hari ke depan.

Pengamat: Bentuk BUMD Parkir Prematur dan Tidak Menyentuh Akar Masalah

INDOPOS-Rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus pengelolaan parkir mendapat sorotan tajam dari pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Menurutnya, langkah tersebut dinilai prematur dan justru berisiko menambah persoalan baru tanpa menyelesaikan akar masalah yang ada. “Persoalan parkir di Jakarta bukan semata soal kelembagaan, tetapi lebih pada masalah transparansi dan kejujuran semua pihak yang terlibat,” ujar Trubus dikutip, Rabu (21/5/2025). “Dari dulu hingga sekarang, pengelolaan oleh UP Parkir di bawah Dinas Perhubungan selalu carut-marut,” sambungnya. Trubus menegaskan bahwa permasalahan perparkiran bersifat lintas sektoral dan menyangkut kepentingan besar. Ia menyebut, sektor parkir menjadi “tambang uang” yang dikelola tidak transparan, mulai dari parkir di jalan umum, gedung pencakar langit, mal, hingga fasilitas olahraga. “Semua tahu, uang di sektor ini luar biasa besar. Sayangnya, masih banyak lokasi parkir yang dikelola tanpa pertanggungjawaban hukum yang jelas,” tegasnya. Lebih lanjut, ia mengingatkan Gubernur Pramono agar tidak terburu-buru membentuk BUMD Parkir yang bisa berujung pada pemborosan anggaran daerah. “Kalau nanti dibentuk BUMD, jangan sampai justru jadi beban APBD karena harus disuntik PMD (Penyertaan Modal Daerah), lalu menyedot anggaran untuk gaji dan tunjangan direksi,” katanya. Trubus juga mewanti-wanti agar BUMD tersebut tidak menjadi ajang perebutan jabatan komisaris oleh kepentingan politik. “Pada akhirnya hanya jadi bancakan oknum dan kalangan tertentu,” ucapnya. Untuk diketahui, saat ini, Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI Jakarta tengah mengusut dugaan kebocoran anggaran sebesar Rp2,4 triliun per tahun dari sektor parkir. Trubus pun meminta Pramono untuk fokus memperbaiki tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, bukan menambah struktur baru. “Saya kira gubernur fokus aja lakukan perbaikan dalam pengelolaan parkir. Kebocoran uang parkir harus segera diatasi dan ciptakan sistem kelola secara transparan,” pungkasnya.

Preman di Jaksel Punya Buku Catatan Keuangan Sendiri, Sudah Mirip Perusahaan

INDOPOS-Anggota gabungan mengamankan sebanyak 23 preman berkedok juru parkir dari kawasan Kemang dan Blok M dalam Operasi Brantas Jaya 2025. Petugas ikut mengamankan barang bukti berupa uang tunai hasil parkir liar di kawasan tersebut. “Untuk 23 preman berkedok juru parkir ini berhasil kita amankan di wilayah Blok M dan juga Kemang,” kata Kanit Resmob Polres Jaksel AKP Bima Sakti dalam jumpa pers di Mapolres Jaksel, pada Senin (19/5/2025). “Untuk tadi ada yang diamankan menggunakan seragam sampai dengan saat ini kita masih lakukan pendalaman dan pasti kita akan berkoordinasi dengan dinas terkait,” tambahnya. Usai mengangkut para jukir ilegal itu, polisi mengamankan barang bukti uang tunai Rp 1.858.000. “Modus dari preman berkedok juru parkir ini yaitu mereka memarkirkan kendaraan tanpa legalitas yang jelas,” ujarnya. “Tolong untuk masyarakat jangan takut terhadap adanya aksi premanisme di wilayah Polres Metro Jakarta Selatan, diharap masyarakat bisa berpartisipasi melaporkan apabila ada aktivitas atau kejadian tersebut, Dari Satreskrim, Polres Metro Jakarta Selatan akan menindak tegas seluruh upaya atau kegiatan premanisme. Akan kami tindak tegas, kami laksanakan sesuai dengan prosedur SOP dan juga aturan yang berlaku,” pungkasnya.

HUT Forkabi ke-24, Pemkot Jaktim Siap Jadikan Forkabi Mitra Strategis

INDOPOS-Walikota Jakarta Timur, Munjirin, memberikan apresiasi tinggi terhadap kiprah organisasi masyarakat Korkapi yang dinilainya telah banyak berkontribusi positif di tengah masyarakat. Munjirin menilai bahwa Forkabi merupakan organisasi yang telah matang dan mampu bersinergi dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya untuk memajukan wilayah. “Sebagai salah satu organisasi masyarakat yang usianya sudah cukup dewasa, alhamdulillah kita lihat sudah banyak kiprahnya di masyarakat, untuk bersama-sama dengan pemerintah maupun stakeholder lainnya memajukan wilayahnya masing-masing. Kita bisa lihat secara kasat mata memang Forkabi kontribusinya luar biasa,” ujar Munjirin, saat menghadiri HUT Forkabi di Pintu Air 1 BKT Malaka Sari, Jakarta Timur,, Minggu (18/5/2025). Munjirin juga menyambut baik program-program yang dirancang oleh Forkabi dan mendukung penuh kegiatan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Ia menyatakan keyakinannya bahwa berbagai inisiatif dari organisasi tersebut sudah dirancang oleh pimpinan pusat Forkabi dan layak mendapatkan dukungan pemerintah kota. “Supaya kesan dan imbas Forkabi itu bisa langsung dirasakan masyarakat, tentu harus ada bukti nyata. Saya yakin sudah diprogramkan oleh Pak Ketum dan kami dari Pemkot menyambut untuk program-program yang positif,” ujarnya. Lebih lanjut, Munjirin menegaskan bahwa Pemkot Jakarta Timur siap menjadikan Forkabi sebagai mitra strategis, termasuk dalam program-program penanganan persoalan vital seperti penataan wilayah rawan banjir. “Ya, pasti. Untuk penataan wilayah, termasuk masalah banjir di Jakarta Timur, kita pasti akan libatkan mereka,” jelasnya. Sementara itu, menanggapi kondisi sosial masyarakat di Jakarta yang belakangan ini menjadi sorotan terkait keberadaan Ormas, Munjirin menyebutkan bahwa Pemkot Jakarta Timur terus menjalin sinergi dengan berbagai unsur, termasuk Forkabi, Polres, Kodim dan unsur TNI lainnya. Munjirin mengatakan, pihaknya selalu mengedepankan pendekatan persuasif dan itu menjadi prioritas utama dalam menghadapi dinamika yang ada. “Pendekatan kita utamakan dengan persuasif dulu, dan semua operasi berjalan dengan bagus,” pungkasnya. Untuk diketahui, Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) rayakan HUT Ke-24 dengan menggelar kegiatan sosial di PIntu Air 1 BKT Malaka Sari, Jakarta Timur, Minggu 18 Mei 2025. Dalam sambutannya, Ketua Umum Forkabi, Abdul Ghoni, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat keberadaan Forkabi di tengah masyarakat sekaligus menyosialisasikan peran organisasi dalam mendukung pembangunan sosial. “Kegiatan ini yang pertama di Jakarta Timur, tapi kita akan terus berputar setiap minggunya di wilayah Jabodetabek. Tujuannya agar semua merasakan manfaatnya dan sekaligus mensosialisasikan Forkabi,” kata Ghoni, di lokasi acara, Minggu. “Harapannya kegiatan ini bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah Jakarta Timur,” imbuhnya. Acara Forkabi di Jakarta Timur ini, menurut Ghoni, dihadiri sekitar 2.000 orang sejak pagi hari. Ia juga mengapresiasi dukungan dari Wali Kota Jakarta Timur dan menyebut Forkabi sebagai bagian integral dari warga Jakarta Timur. “Forkabi bukan hanya untuk orang Betawi, tapi siapa saja yang mengikuti tata cara organisasi kami. Dan karena mayoritas anggota kami adalah warga Jakarta Timur, maka sudah seharusnya Wali Kota merangkul kami,” jelasnya. Ke depan, kata Ghoni, Forkabi juga berencana untuk lebih aktif dalam program-program kemasyarakatan. Ghoni menekankan pentingnya penataan lingkungan dan pengelolaan anggaran daerah yang lebih berpihak kepada masyarakat. “Kampung harus bersih dan tertata. Pemerintah wajib menyalurkan kembali PAD (Pendapatan Asli Daerah) kepada masyarakat. Jangan sampai kampung makin kumuh di bawah kepemimpinan yang ada. Harusnya makin baik,” tegas Ghoni.

Membangkitkan UMKM Indonesia di Jepang Dapat Sambutan Meriah

INDOPOS-Tokyo-Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto, kini tengah giat-giatnya meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil Mengah (UMKM) baik di dalam maupun diluar negeri, salah satunya membangkitkan dan memperluas jaringan pasar di luar Negeri antara lain Jepang. Saat meresmikan House of Handicraft Indonesia di Tokyo (HHT), Dutabesar Indonesia untuk Jepang, Heri Akhmadi mengatakan pada Jumat (16/5) dalam rangka membangkitkan UMKM Indonesia di Jepang mendapat sambutan positif dari banyak pihak di Jepang, salah satunya, pimpinan Toyoya Motor Corporation, Hanma Hideaki. Heri menambahkan, HHT ini dapat dijadikan anchor (jangkar) untuk percontohan pengembangan UMKM di luar negeri. “Inisiatif ini mencerminkan semangat para pelaku usaha dan komunitas Indonesia di Jepang dalam memperkenalkan produk kerajinan Tanah Air kepada masyarakat Jepang,” kata Dubes Heri Akhmadi dalam sambutannya sebelum melakukan pengguntingan pita saat meresmikan HHT di Tokyo. Dikatakan, kegiatan membangkitkan UMKM Handicraft Indonesia di Jepang sangatlah bermanfaat, karena untuk memperluas basis pasar harus melakukan penetrasi pasar antara lain mendirikan HHT ini. “Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang luas bagi semua pihak yang terlibat dan semakin baik dari hari ke hari,” lanjutnya. Pimpinan Toyota Motor Corporation, Honma Hideaki juga memuji upaya menjadikan HHT sebagai rumah bersama para UMKM Indonesia di Jepang. “Sebuah inisiatif yang sangat baik sehingga produk handicraft Indonesia dapat masuk dengan lebih mudah lagi ke Jepang setelah ada semacam toko pusat handicraft Indonesia ini (HHT). Beberapa pimpinan perusahaan Jepang berdatangan saat peresmian HHT pagi ini. Sedikitnya 50 pengusaha hadir di acara pembukaan tersebut termasuk para UMKM Jepang, pengusaha Indonesia di Jepang serta ahli Indonesia warga Jepang yang sangat mencintai Jepang di samping beberapa pejabat Jepang juga. Selain Dubes Jepang untuk Indonesia, hadir juga Atase perdagangan Merry Indriasari serta dua staf kedubes Indonesia di Jepang, Bagus dan Andy. HHT merupakan kantor dan sekaligus toko bersama para UMKM Indonesia untuk memasarkan produknya ke pasar internasional atau global lewat Jepang. Masuk ke luar pasar internasional di mana pun, mislanya ke Amerika, Eropa, Australia dan sebagainya lewat Jepang sehingga produk dengan mudah bertransaksi. Tak ada masalah dengan bea cukai di jepang . Nama dan citra UMKM Indonesia pun semakin bersinar dan diakui keberadaannya di pasar internasional karena memiliki kantor di Jepang, tambah Richard Susilo, salah satu pimpinan HHT. (***)

Aktivitas Jakarta Bang Amink Kecam Surat Kaleng yang Fitnah Sekda Marullah, Inspektorat Harus Turun Tangan  

INDOPOS-Beredar Berita Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali, dilaporkan ke KPK terkait dugaan penyalahgunaan jabatan. Marullah dituding mengangkat anak kandungnya, saudara, hingga kerabatnya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Berita tersebut di tanggapi Miring oleh Bang H.Amirullah yang biasa di Sapa *Bang Amink* Aktifis Jakarta yang juga Alumni PMII, “Berita yg beredar itu bersumber dari Surat Kaleng yg di Posting di Media Sosial oleh orang yang tidak bertanggung jawab” Saya yakin Masyarakat sudah Cerdas tidak akan terpengaruh Gosip Murahan yg tidak jelas siapa yang membuat Fitnah tersebut, dan saya yakin yang nama nya Wahyu Handoko mengaku sebagai ASN Pemprov DKI itu Fiktif hanya karangan Oknum yang tidak suka dengan Pak Marulloh, atau beliau Sakit hati karna digeser dari jabatannya “ungkap Bang H.Amink” yang juga Aktifis Mudah NU Jakarta. “Saya harap Inspektorat Pemprov harus mencari siapa yang mengatasnamakan ASN dan membuat Gaduh di Pemprov DKI. Saya kenal betul dengan Pa Marullah Matali, beliau sewaktu menjadi Walikota Jaksel tidak pernah main proyek apalagi menyalah gunakan jabatan. Beliau orang yang taat aturan..tidak mungkin melakukan Hal-hal yang dituduh oleh surat Kaleng tersebut.

LSM Militan Jakarta Gaungkan Gerakan BERANI JUJUR HEBAT, Dukung Program Bang Pramono Anung Gubernur DKI

INDOPOS-BERANI JUJUR HEBAT, gerakan yang dikomandoi LSM Militan Jakarta ini, tengah digaungkan di seantero Ibu Kota Jakarta. Militan Jakarta adalah lembaga Swadaya Masyarakat yang memang bekerja/bergerak untuk masyarakat, khususnya warga Jakarta,” ungkap Bang Jazzy, selaku Ketua Umum Militan Jakarta, kepada awak media, di bascame di wilayah Taman Sari Jakarta Barat. Gerakan Berani Jujur Hebat diluncurkan, dengan tujuan memberikan serta mendukung program2 pemerintah khususnya Jakarta untuk para pimpinan dan pejabat yg ada di lingkungan Pemprov DKI jakarta, agar benar2 menjalankan tugasnya dgn jujur trasparan serta selalu mengayomi warganya sesuai arahan Bang Pramono Anung dan bang Doel sebagai pimpinan tertinggi di DKI jakarta. Dalam waktu dekat ini, InsyaAllah kami akan bertemu dan beraudiensi dgn bang Anung, dan memang Militan Jakarta salah satu Relawan yg ikut tim kemenangan Bang Pramono Anung Bang Pram dan Bang doel sesuai arahan bang haji Tirta Lunggana putra Almarhum H lulung yg di mana almarhun H lulung adalah pembina Militan Jakarta,secara kami MJ akan berjuang mengikuti arahan bang H tirta utk bersama sama berjuang untuk warga jakarta yg pimpim Gubernur dan wakil gubernur DKI jakarta saat ini, Militan jakarta akan bersinergi dgn Pemprov DKI jakarta itu pesan Bang Anis ucap jazzy,