INDOPOS
INDOPOS-Boyolali | Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM melalui staf khusus bidang hubungan antar daerah Ir. H. Didi Apriadi memberi apresiasi Bupati Boyolali dalam mendukung iklim berinvestasi di Indonesia. Utamanya di wilayah Kabupaten Boyolali.
Kebijakan strategis sebagai kepala daerah, akan menentukan keputusan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Sehingga problem investasi terkendala tukar guling selama sepuluh tahun, berujung happy ending. Pabrik garmen PT. Indo Radian Tekstil dipastikan tahun ini dapat segara beroperasi.
“Bupati Boyolali Agus Irawan, layak mendapat apresiasi. Permasalahan tukar guling PT. Indo Radian Tekstile dengan perangkat Kepala Desa Kembang, Kecamatan Gladak, Kabupaten Boyolali, sepuluh tahun terakhir, telah menemukan mufakat hanya dalam hitungan jam,’’ ujar Didi dalam rapat dengan Jajaran Bupati Boyolali, Rabu (7/5/25).
Dalam pemaparan disebut, faktor komunikasi kerap menjadi kendala yang turut mempengaruhi pemenuhan persyaratan administrasi. Oleh karenanya, Tim BKPM yang dipimpin-nya langsung bergerak, turun kelapangan. Mengawal kepentingan investasi di Boyolali agar berjalan semestinya.
Hadir bersama para pihak, mengawal langsung bersama investor, dengan perangkat kepala daerah, duduk satu meja, sekaligus mendorong percepatan investasi agar lebih ramah secara prosedural sebagaimana diputuskan bersama Bupati Boyolali hari ini.
“Secara prosedural sangat mungkin terjadi mis komunikasi penyebab kebuntuan. Syukur kendala puluhan tahun itu kini semua bisa diurai dalam hitungan jam menjadi mufakat,’’ tegas Didi.
Investasi PT. Indo Radian Tekstile mendirikan pabrik garmen di Boyolali dengan total investasi mencapai Rp. 1 Triliun, menjadi anomaly dengan isue tekstile di Indonesia. Di tengah gelombang PHK ribuan karyawan PT. Sritek setelah dinyatakan pailit. Bahwa Industri tekstile Indonesia tidak akan mati.
Pada tahapan awal, kebutuhan pabrik dipastikan akan menyerap 3000 tenaga kerja, dan menjadi angin segar harapan baru industry tekstile yang diharapkan dapat mengurangi beban problem sosial di Indonesia, termasuk mengurangi pengangguran.
Turut mendapingi Didi Apriadi, tampak Direktur Pengembangan Potensi Wilayah Kementerian BKPM, Agus Joko Saptono. Ia menyatakan perlunya dibuat time line progress. “Setidaknya apa yang sudah disepakti bisa berjalan sesuai koridor masing masing secara terukur sesuai plan dan target. Insha Allah tiga bulan selesai,’’tandasnya.
