INDOPOS-PATTAYA, THAILAND / JAKARTA, 20 NOVEMBER 2026 – Di tengah laju pesat transformasi teknologi global, integrasi antara kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan nilai-nilai kemanusiaan menjadi isu krusial yang menentukan arah peradaban sosial.
Dalam gelaran konferensi internasional 8th IC RMUTK Thailand & ADIHGI Indonesia International Conference yang berlangsung pada 19–20 November 2026, mengusung tema “ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) TECHNOLOGY, SOCIAL SCIENCES AND OPERATIONAL OPERATIONS IN THE GLOBAL REGION”, Guru Besar Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum., menyampaikan gagasan strategis mengenai pentingnya hukum adat (Living Law) sebagai penyeimbang etika (ethical counterweight) tata kelola kecerdasan buatan.

Dalam pemaparannya yang berjudul “Harmonizing Artificial Intelligence & Living Law: Customary Legal Frameworks as an Ethical Counterweight”, Prof. Laksanto menyoroti munculnya dilema digital (The Digital Dilemma).
Akselerasi teknologi AI terbukti mempercepat pelayanan publik dan akses informasi. Namun, ketergantungan pada model AI berorientasi Barat (Western-centric) membawa ancaman homogenisasi budaya, pengikisan dialek lokal, serta pelemahan identitas warisan tutur masyarakat adat. Kondisi ini berisiko memicu keterasingan digital (digital detachment) generasi muda dari akar budayanya.
“Kecerdasan Buatan (AI) bekerja berdasarkan probabilitas statistik kuantitatif dan logika algoritma yang dingin tanpa empati moral. Sebaliknya, Kecerdasan Adat (Indigenous Intelligence) berakar pada etika relasional, keharmonisan spiritual, dan kesejahteraan komunal. Hukum adat tidak hadir untuk menolak teknologi, melainkan memberikan jangkar kemanusiaan kualitatif yang tidak dimiliki oleh sistem otomatisasi,” tegas Prof. Laksanto.

Hukum Adat sebagai Jawaban atas Kekosongan Etika Digital
Prof. Laksanto menggarisbawahi hadirnya Digital Ethics Void atau kekosongan etika digital, di mana interaksi di ruang siber sering beroperasi tanpa batasan moral berbasis konteks lokal. Hal ini memicu berbagai pelanggaran hukum baru, mulai dari perundungan siber (cyberbullying), pencemaran nama baik digital, hingga bias algoritma terhadap kelompok rentan.
Di sisi lain, hukum pidana formal kerap mengalami keterbatasan dalam mengimbangi kecepatan ruang digital dan dinamika sosial lokal.
Guna mengatasi persoalan tersebut, hukum adat menawarkan paradigma restoratif (restorative paradigm) yang berfokus pada pemulihan keseimbangan sosial dan rekonsiliasi korban-pelaku, ketimbang hukuman penal yang bersifat pembalasan.
Melalui musyawarah mufakat dan penegakan tanggung jawab sosial komunal, hukum adat terbukti efektif meredakan gesekan sosial di media siber.
Beberapa praktik kelembagaan adat di Indonesia yang disoroti sebagai model resolusi konflik meliputi:
– Gorontalo (Molelo & Tanggango): Forum musyawarah lisan yang memfasilitasi rekonsiliasi dan pemulihan hubungan masyarakat.
– Kepulauan Kei (Larvul Ngabal): Prinsip hukum adat sakral dalam menjaga keharmonisan dan keadilan sosial di tengah disrupsi modern.
– Serawai, Seluma (Jambar & Tajuak): Sanksi adat komunal proporsional yang sukses menyelesaikan kasus pencemaran nama baik di media sosial secara pemulihan nama baik.
– Aceh (Tuha Peut): Majelis peradilan adat gampong yang memediasi perselisihan lokal melalui dialog terstruktur.
Inovasi Hybrid Law dan Tata Kelola AI Berdaulat
Sebagai langkah konkret ke depan, Prof. Laksanto mendorong pembentukan paradigma Hybrid Law yang menyintesiskan kecerdasan buatan dengan hukum adat.
Beberapa inovasi strategis yang diusulkan meliputi:
1. Pengarsipan Bahasa dan Kode Adat Berbasis AI: Memanfaatkan model Natural Language Processing (NLP) untuk mendokumentasikan dan merevitalisasi bahasa daerah serta hukum adat yang terancam punah.
2. E-Justice Berbasis Adat: Mengintegrasikan mekanisme mediasi adat ke dalam sistem peradilan elektronik (e-court) resmi.
3. Pemetaan Norma Adat Berbasis Data: Menggunakan analisis data untuk memetakan norma Living Law guna meningkatkan kepastian hukum tanpa menghilangkan fleksibilitas dinamisnya.
Selain itu, tata kelola AI nasional disarankan berlandaskan pada falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan nilai Gotong Royong guna menjamin kedaulatan digital Indonesia dari ancaman neo-kolonialisme digital.
Peta Jalan Strategis dan Sinergi Pentahelix
Untuk mewujudkan tata kelola AI yang beretika menuju Indonesia Digital 2045, konferensi ini merekomendasikan tiga pilar utama:
– Pemberdayaan Tokoh Adat (Elder Empowerment): Melibatkan pemangku adat dalam dewan pengawas etika AI untuk mengevaluasi dampak teknologi pada komunitas lokal.
– Kurikulum Etika Digital (Wisdom Curriculum): Mengintegrasikan nilai etika adat dan tanggung jawab digital ke dalam kurikulum pendidikan ilmu komputer dan hukum.
– Sinergi Pentahelix: Membangun kolaborasi erat antara Pemerintah, Akademisi, Masyarakat Adat, Industri Teknologi, dan Media.
“Kemajuan teknologi tidak boleh menuntut pengorbanan akar budaya dan hukum yang hidup di tengah masyarakat. AI harus diarahkan untuk memperkuat, bukan mengikis, keadilan dan keharmonisan sosial,” tutup Prof. Laksanto.
Lokasi Acara: Pattaya, Chonburi – Thailand
