Mei 2025 - Laman 4 dari 5 -

INDOPOS
Mei 9, 2025
0 Comments

BKPM Kawal Investasi Tekstil Di Kabupaten Boyolali

INDOPOS-Boyolali | Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM melalui staf khusus bidang hubungan antar daerah Ir. H. Didi Apriadi memberi apresiasi Bupati Boyolali dalam mendukung iklim berinvestasi di Indonesia. Utamanya di wilayah Kabupaten Boyolali. Kebijakan strategis sebagai kepala daerah, akan menentukan keputusan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Sehingga problem investasi terkendala tukar guling selama sepuluh tahun, berujung happy ending. Pabrik garmen PT. Indo Radian Tekstil dipastikan tahun ini dapat segara beroperasi. “Bupati Boyolali Agus Irawan, layak mendapat apresiasi. Permasalahan tukar guling PT. Indo Radian Tekstile dengan perangkat Kepala Desa Kembang, Kecamatan Gladak, Kabupaten Boyolali, sepuluh tahun terakhir, telah menemukan mufakat hanya dalam hitungan jam,’’ ujar Didi dalam rapat dengan Jajaran Bupati Boyolali, Rabu (7/5/25). Dalam pemaparan disebut, faktor komunikasi kerap menjadi kendala yang turut mempengaruhi pemenuhan persyaratan administrasi. Oleh karenanya, Tim BKPM yang dipimpin-nya langsung bergerak, turun kelapangan. Mengawal kepentingan investasi di Boyolali agar berjalan semestinya. Hadir bersama para pihak, mengawal langsung bersama investor, dengan perangkat kepala daerah, duduk satu meja, sekaligus mendorong percepatan investasi agar lebih ramah secara prosedural sebagaimana diputuskan bersama Bupati Boyolali hari ini. “Secara prosedural sangat mungkin terjadi mis komunikasi penyebab kebuntuan. Syukur kendala puluhan tahun itu kini semua bisa diurai dalam hitungan jam menjadi mufakat,’’ tegas Didi. Investasi PT. Indo Radian Tekstile mendirikan pabrik garmen di Boyolali dengan total investasi mencapai Rp. 1 Triliun, menjadi anomaly dengan isue tekstile di Indonesia. Di tengah gelombang PHK ribuan karyawan PT. Sritek setelah dinyatakan pailit. Bahwa Industri tekstile Indonesia tidak akan mati. Pada tahapan awal, kebutuhan pabrik dipastikan akan menyerap 3000 tenaga kerja, dan menjadi angin segar harapan baru industry tekstile yang diharapkan dapat mengurangi beban problem sosial di Indonesia, termasuk mengurangi pengangguran. Turut mendapingi Didi Apriadi, tampak Direktur Pengembangan Potensi Wilayah Kementerian BKPM, Agus Joko Saptono. Ia menyatakan perlunya dibuat time line progress. “Setidaknya apa yang sudah disepakti bisa berjalan sesuai koridor masing masing secara terukur sesuai plan dan target. Insha Allah tiga bulan selesai,’’tandasnya.

INDOPOS
Mei 9, 2025
0 Comments

BI DKI Jakarta Dorong Daerah Penyangga Miliki Sistem Info Pangan Seperti Jakarta

INDOPOS-Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta mendorong agar daerah-daerah penyangga seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, hingga Karawang memiliki sistem pemantauan harga pangan serupa Info Pangan Jakarta. Sistem tersebut dinilai sangat membantu dalam memantau harga sejumlah komoditas pangan strategis di Ibu Kota. “Sejauh ini Info Pangan Jakarta terbukti sangat bermanfaat dalam membantu kami memantau komoditas seperti cabai, bawang, telur, beras, daging, dan lainnya,” ujar Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta, Arlyana Abubakar, dalam paparannya mengenai Perkembangan dan Prospek Perekonomian Jakarta, Kamis (8/5/2025). “Oleh karena itu, kami telah berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk mendorong penerapannya di wilayah penyangga,” imbuhnya. Arlyana menjelaskan bahwa langkah konkret telah dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov DKI Jakarta dengan beberapa pemerintah daerah, seperti Kabupaten Bekasi dan Karawang, dalam skema kerja sama antarpemerintah (Government to Government). “Dalam waktu dekat akan dilakukan capacity building kepada petugas yang akan menjadi enumerator di daerah-daerah tersebut,” lanjutnya. Pelatihan ini akan mencakup metode pengumpulan data harga, teknik pemantauan di pasar-pasar tradisional, serta penunjukan petugas yang bertugas sebagai pemantau harian. “Kami berharap pembentukan Info Pangan di daerah penyangga ini dapat segera terealisasi. Sistem ini sangat bermanfaat dalam memantau volatilitas harga, ketersediaan pasokan, distribusi, dan siklus komoditas pangan secara lebih akurat dan cepat,” pungkas Arlyana.

INDOPOS
Mei 8, 2025
0 Comments

Bank Indonesia Luncurkan Program “Connect Jakarta” untuk Dorong Sinergi Ekonomi Menuju Kota Global

INDOPOS-Dalam upaya memperkuat perekonomian domestik di tengah dinamika global, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan program Connect Jakarta pada Kamis (8/5/2025). Program ini merupakan bentuk kolaborasi antara Bank Indonesia dengan berbagai elemen pentahelix, yakni pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media massa. Mengusung tagline “Sinergi dan Kolaborasi Untuk Jakarta Mendunia”, Connect Jakarta diharapkan menjadi wadah penguatan sinergi lintas sektor guna mendorong Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu menyejahterakan warganya. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Arlyana Abubakar, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi strategis antar pemangku kepentingan. “Lingkungan strategis global dan domestik saat ini sangat dinamis. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat agar kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran dan efektif,” ujarnya. Menurut Arlyana, perekonomian Jakarta memiliki peluang untuk tumbuh pada kisaran 4,6%–5,4% dengan inflasi yang terkendali dalam target 2,5±1%. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa sinergi lintas sektor sangat penting untuk menjaga momentum pertumbuhan. Peluncuran Connect Jakarta juga dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan seperti Bincang Bareng Media dan Editorial Connect yang diikuti oleh media nasional dan regional. Selain itu, digelar pula CEO Talks bersama pelaku usaha dari berbagai sektor untuk merumuskan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan otoritas terkait. Arlyana mengatakan, program ini akan dilanjutkan dengan inisiatif PR Connect serta Jakarta Literacy Week yang bertujuan memperluas jejaring dan meningkatkan literasi mengenai peran strategis Bank Indonesia dalam pembangunan daerah. Lebih lanjut ia berharap dengan semangat kolaboratif, Connect Jakarta menjadi ruang temu untuk memperkuat fondasi pembangunan ekonomi Jakarta yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. “Kami berharap seluruh unsur pembangunan dapat terus bergerak bersama, memperkuat stabilitas ekonomi, dan meningkatkan daya saing Jakarta sebagai kota global,” tutup Arlyana.

INDOPOS
Mei 8, 2025
0 Comments

10 Tahun Terkendala Tukar Guling Bupati Agus Irawan Pastikan Pembangunan Pabrik Indo Radian Tekstile di Kabupaten Boyolali

INDOPOS-PT. Indo Radian Tekstile (IRT) akan segera mulai pembangunan pabrik produksi di Desa Kembang, Kecamatan Gladak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kepastian beroperasi dan dimulainya Pembangunan dengan sendirinya menghakiri permasalahan pembebasan lahan –melalui tukar guling—dengan aset milik kas desa Kembang sejak tahun 2016 menjadi terselesaikan. Total investasi PT. IRT di Boyolali yang diperkirakan mencapai Rp. 1 Triliun akan menyerap sekuranngya 3000 tenaga kerja padat karya pada tahap awal produksi dan sekaligus menjadi angin segar harapan baru bagi industry tekstile Indonesia ditengah gelombang PHK ribuan karyawan PT. Sritek paska dinyatakan pailit. Bupati Boyolali Agus Irawan usai memimpin rapat kordinasi dengan jajaran dinas terkait serta dihadiri perwakilan pihak investor Direktur PT. IRT dan pendampingan supervisi langsung pihak Kementerian BKPM Pusat, menyatakan komitmen dan solusi atas permasalahan rencana pembangunan pabrik tekstil di wilayah Boyolali, yang menjadi kendala selama ini, sebelumnya. “Tentu saja kami menyambut baik rencana pembangunan pabrik tekstile PT. Indo Radian Tekstil dan memastikan segala dukungan terkait administrasi. Pokoknya semuanya dipermudah lah meskipun permasalah sejak tahun 2016 dan saya baru menjabat 2 bulan setengah ini,“ kata Agus Irawan, di ruang Nakula, Kantor Bupati Boyolali, Rabu, (7/5/25) Meskipun baru menjabat, Bupati menyatakan berkomitmen mengembangkan pontensi ekonomi Boyolali sebagai kabupaten yang terus bertumbuh dan maju untuk kesejahteraan warga masyarakatnya. Melalui dinas terkait akan menyiapkan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk operasional PT. IRT. “Selain membuka lapangan kerja dan menaikan taraf kehidupan sosial, investasi PT. IRT tentunya akan membawa dampak positih bagi pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kota Boyolali dan daerah sekitarnya. Oleh karenanya Dinas Tenaga Kerja saya pastikan segera menyiakan lulusan SMK yang tidak melanjutkan kuliah untuk bisa langsung kerja,’’ lanjut Bupati. Selain Bupati, hadir dalam rapat team supervisi Staff Khusus Menteri Investasi dan hilirisasi/ BKPM H.Ir Didi Apriadi, Direktur Pengembangan potensi wilayah BKPM Sapto Wasono Soebagio, Kuasa Presiden Direktur PT. Indo Radian Tekstile Iwa Koswara, Kepala Desa Kembang, Kecamatan Gladag, Boyolali Untung Susilo.

INDOPOS
Mei 8, 2025
0 Comments

Waketum Bamus Muhidin Muchtar: Pramono Aspiratif dan Akomodatif Terhadap Kaum Betawi

INDOPOS-Wakil Ketua Umum Bamus Betawi Muhidin Muchtar, mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang mengakomodir putra-putri terbaik Betawi, dengan kapasitas dan integritasnya, untuk menempati posisi-posisi penting dalam pemerintahan daerah yang dipimpinnya. Menurut Mihidin, ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Betawi, sebagai masyarakat inti Jakarta. Pramono Anung bukan saja menghormati kearifan lokal, tapi juga memuliakan tokoh-tokoh sepuh Betawi, dan juga menghargai ormas-ormas Betawi, sebagai bentuk takzim beliau kepada masyarakat Betawi sebagai masyarakat inti kota Jakarta, “ini luar biasa sekali…..Kami salut dan hormat kepada beliau,” ujar Muhidin Muchtar. “Kami telah menyaksikan sendiri, komposisi penempatan pejabat oleh Gubernur Pramono dan Wagub Rano, sangat mengakomodir putra-putri terbaik yang dimiliki Betawi. Mulai dari Walikota, Kepala Dinas, Asisten Gubernur, dan masih banyak lagi. Bahkan, Sekretaris Daerah saat ini, Bapak Marullah Matali juga merupakan putra Betawi,” tutur Muhidin. pada wartawan, Kamis (8/5/2025). Muhidin pun menegaskan komitmen Bamus Betawi, dalam mendukung kesuksesan Pramono-Rano, untuk membawa Jakarta menjadi semakin maju lagi. Pramono Rano memang pasangan tepat, yang senantiasa berkolaborasi dengan seluruh kalangan, termasuk dengan organisasi kemasyarakatan Bamus Betawi, untuk mensukseskan program-program pembangunan Jakarta ke depan. Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 59 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Pelantikan dilakukan setelah seluruh persyaratan administratif terpenuhi. “Semua syarat sudah terpenuhi. Kami ingin tim Pemprov ini bisa langsung tancap gas menjawab tantangan masyarakat Jakarta,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (7/5/2025). Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini, adalah hasil dari proses promosi melalui manajemen talenta, dan rotasi atau mutasi jabatan melalui evaluasi kinerja serta uji kompetensi (job fit) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6419/B-BM.02.01/SD/K/2025 tanggal 27 April 2025, Nomor 6680/B-BM.02.01/SD/K/2025 tanggal 2 Mei 2025, dan Nomor 04092/R-AK.02.03/SD/K/2025 hal Rekomendasi Pengisian dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 365/KG.04, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.3.3-2195 TAHUN 2025, serta Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 385 Tahun 2025 tanggal 7 Mei 2025 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Berikut merupakan pejabat yang dilantik pada hari ini adalah : 1. Ali Maulana Hakim sebagai Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 2. Suharini Eliawati sebagai Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 3. Syaefuloh Hidayat sebagai Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta 4. Muhamad Matsani sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta 5. I Dewa Gede Soni Aryawan sebagai Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta 6. Faisal Syafruddin sebagai Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta 7. Vera Revina Sari sebagai Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta 8. Mochamad Miftahulloh Tamary sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta 9. Iin Mutmainnah sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta 10. Heru Hermawanto sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta 11. Muhammad Herizkianto sebagai Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta 12. Bayu Meghantara sebagai Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta 13. Nasruddin Djoko Surjono sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta 14. Budi Awaluddin sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta 15. Iqbal Akbarudin sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta 16. Syaripudin sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta 17. Denny Wahyu Haryanto sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta 18. Nahdiana sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 19. Sarjoko sebagai Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 20. Hasudungan A. Sidabalok sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta 21. M. Fajar Sauri sebagai Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta 22. M. Fadjar Churniawan sebagai Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 23. Aceng Zaeni sebagai Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 24. Tri Indrawan sebagai Sekretaris Kabupaten Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 25. M. Anwar sebagai Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan 26. Ali Murthadho sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan 27. Mukhlisin sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan 28. Munjirin sebagai Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur 29. Kusmanto sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur 30. Eka Darmawan sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Timur 31. Hendra Hidayat sebagai Walikota Kota…

INDOPOS
Mei 7, 2025
0 Comments

Warga Protes tidak Dapat Nonton Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis Piala Sudirman, TVRI Langsung “Gercep” Perluas Penyiaran di Banten, Mantap

INDOPOS-Keren dan patut diapresiasi langkah yang dilakukan Direktur Utama Televisi Republik Indonesia (Dirut TVRI), Iman Brotoseno. Ia bergerak cepat memberikan solusi atas protes warga Banten yang tidak dapat menonton Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis Piala Sudirman. Pada hari ini, Rabu, 07 Mei 2025, Dirut Iman melakukan roadshow pertemuan dengan Bupati Lebak, M. Hasbi Asyidiki Jayabaya di Rangkasbitung, Banten. Juga dengan Bupati Pandeglang R. Dewi Setiani di Pandeglang, Banten. Pertemuan tersebut dalam rangka meningkatkan coverage (cakupan) penyiaran di Wilayah Provinsi Banten. Khususnya, Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Mengapa TVRI melakukan perluasan cakupan penyiaran di Banten? Pertama, dijelasakan Dirut TVRI Iman Brotoseno, terjadi ketimpangan di Provinsi Banten untuk penyiaran televisi. “Di wilayah utara seperti Cilegon, Serang sampai Tangerang bisa 100 % coverage populasi. Sementara, di wilayah selatan seperti Kabupaten Lebak baru 15 %. Ditambah ada aspirasi warga Banten di wilayah selatan yang tidak bisa menonton tim bulutangkis Indonesia di Piala Sudirman. Makanya, kita (TVRI) langsung ‘gercep’ (gerak cepat) memperluas penyiaran di Banten,” papar Iman. Menanggapi hal tersebut, pemerhati penyiaran, A. H. Jauzie menyatakan, sebenarnya, agak ironis bila Banten yang dekat dengan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta saja belum dapat menikmati siaran TVRI secara full. “Kita tidak usah bicara siaran di Indonesia Timur yang di sana masih banyak titik blank spot. Ini di Kabupaten Lebak yang hanya dua jam dari Jakarta saja masih banyak masyarakat yang tidak bisa menikmati siaran TV. Ironis, kan?” kata pemerhati penyiaran, Jauzie. Jika sekarang ini, TVRI akan memperluas coverage penyiaran di Banten, maka, sebut Jauzie, itu langkah cerdas dan luar biasa. “Patut kita apresiasi. Langkah yang solutif yang dilakukan direksi TVRI. Masyarakat Lebak dan Pandeglang bisa menikmati siaran TVRI jadinya dengan perluasan coverage tersebut,” cetusnya. TVRI Sudah Siapkan Pembangunan Infrastruktur Diterangkan Dirut TVRI Iman Brotoseno bahwa coverage penyiaran di Wilayah Banten, khususnya bagian selatan terkendala kontur pegunungan sehingga dibutuhkan pemancar penyangga di antara tiga pemancar yang sudah ada, yakni Cilegon, Saketi dan Bayah. Tetapi, tegas Iman, TVRI sudah menyiapkan membangun infrastruktur penyiaran tambahan di Wilayah Banten selatan. “Inilah maksud tujuan kedatangan dirut TVRI, yaitu untuk berkoordinasi dengan Pemkab Lebak dan Pemkab Pandeglang guna mendapatkan dukungan lahan sebagai tempat pemancar didirikan,” urainya. Masyarakat Punya Hak Peroleh Informasi Dipaparkan Iman, masyarakat berhak memperoleh informasi baik berita, hiburan, ilmu pengetahuan, pendidikan termasuk Informasi pembangunan dan kebijakan pemerintah. Hal ini, ditegaskan Iman, sejalan “Asta Cita Presiden” tentang memantapkan sistem pertahanan keamanan negara melalui ekonomi kreatif dan di sisi lain tentang pembangunan sumber daya manusia. “Selain itu, industri penyiaran dapat menopang pertumbuhan ekonomi. Salah satunya potensi untuk job creation atau menyerap tenaga kerja,” Iman mengakhiri pernyataannya. (***)

INDOPOS
Mei 7, 2025
0 Comments

Dugaan Korupsi Parkir Jakarta Karena Kebocoran Tembus Triliunan Rupiah, Gubernur Pramono Bisa Kesandung

INDOPOS-Anggota Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim, mengungkapkan keprihatinannya terhadap masih adanya kebocoran retribusi parkir di Ibu Kota. Ia menilai hal tersebut menjadi kejanggalan serius mengingat pendapatan dari sektor parkir hanya mencapai Rp57 miliar dalam setahun. “Ini menjadi kejanggalan buat saya sebagai anggota Pansus, dengan pendapatan yang hanya diberikan Rp57 miliar setahun dari sektor parkir. Angka itu jauh dari potensi riil yang seharusnya bisa didapatkan,” kata Nur Afni saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Rabu (6/5/2025). Ia menyoroti khususnya praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, modus kebocoran kerap terjadi di area parkir yang masih dikelola secara manual, tanpa sistem elektronik yang bisa diawasi secara ketat. “Modus yang tidak bisa dikontrol secara sistem itu ya ketika masih manual. Itu terjadi di area-area seperti tempat makan, pasar-pasar tradisional, beberapa supermarket di lingkungan warga, bahkan di area milik pemerintah,” jelasnya. Tak hanya itu, dirinya juga mempertanyakan setoran dari parkir elektronik yang berada di wilayah-wilayah tertentu seperti Pantai Indah Kapuk (PIK) 1 dan PIK 2. Ia meragukan apakah pendapatan dari parkir elektronik di kawasan elite tersebut benar-benar disetor ke Pemerintah Daerah. Baca Juga : Pansus Perparkiran DPRD DKI Resmi Dibentuk, Targetnya Urai Kemacetan dan Tambah PAD “Saya pertanyakan juga soal parkir elektronik di PIK 1 dan PIK 2. Apakah itu benar-benar disetor ke pemda? Ini harus diperjelas,” tegas politisi asal Demokrat itu. Pansus Parkir DPRD DKI saat ini masih terus mendalami berbagai temuan dan akan memanggil sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangan guna memastikan pengelolaan retribusi parkir lebih transparan dan akuntabel ke depan. Diketahui Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta menyatakan bahwa potensi pendapatan asli daerah (PAD) pada sektor parkir di jalan bisa mencapai lebih dari Rp1,4 triliun, namun saat ini yang masuk hanya Rp57 miliar. “Kami akan secara konsisten mengungkap permasalahan perparkiran secara terang benderang,” kata Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter di Jakarta, Selasa. Menurut Jupiter, potensi PAD yang bisa didapatkan dari sektor parkir di Jakarta besar, bahkan minimal berada di angka Rp1,4 triliun.

INDOPOS
Mei 6, 2025
0 Comments

Dianggap Tak Transparan, Anggota Senat Akademik UPI Pertanyakan Penetapan Calon Rektor

Fakta Integritas Hanya Formalitas INDOPOS-Bandung, 6 Mei 2025-Penetapan tiga calon rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menuai protes sejumlah anggota Senat Akademik (SA). Mereka menilai penjaringan dari sembilan bakal calon menjadi tiga calon dilakukan tidak transparan dan mengabaikan peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) tentang pemilihan calon rektor UPI itu sendiri. “Pasal 17 pada Peraturan MWA UPI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemilihan Rektor UPI mengatur bahwa penetapan calon rektor didasarkan pada hasil asesmen tim independen, rekam jejak, pemaparan kertas kerja, dan pertimbangan anggota SA. Melihat empat kriteria tadi, kami meragukan hasil penetapan tiga besar oleh MWA,” ungkap Amung Ma’mun, anggota SA UPI dari Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK) kepada media, Selasa (6/5/2025). Guru besar bidang ilmu kebijakan dan pengembangan olahraga ini menegaskan, Rektor UPI adalah pejabat publik. Dengan begitu, publik berhak tahu proses pemilihan rektor. MWA harus secara transparan membuka hasil penilaian tim independen dan masukan pertimbangan SA yang menjadi dasar pemilihan. “Kami menilai proses pengambilan keputusan untuk memilih tiga calon dari sembilan bakal calon dilakukan tertutup. Hal ini membuktikan bahwa tagline _values for value, full commitment, no conspiracy_ tidak diimplementasikan. Fakta integritas hanya formalitas,” kecam Amung yang pada 2005 silam turut menjadi salah satu calon rektor UPI. Anggota SA lainnya, Edi Suryadi, menyesalkan tidak adanya tindak lanjut dari MWA UPI terhadap aspirasi sembilan anggota SA yang disampaikan pada saat audiensi beberapa waktu lalu. Saat itu, sembilan anggota SA meminta adanya peninjauan kembali terhadap Peraturan MWA Nomor 1/2025 yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilihan rektor. Alasannya, peraturan tersebut bertentangan dengan Statuta UPI. “Pada audiensi tersebut, salah seorang anggota MWA menyampaikan bahwa hasil asesmen kompetensi kepemimpinan dan manajerial oleh tim independen akan dijadikan sebagai tolok ukur utama penetapan calon rektor. Kenyataannya, proses dan hasil penetapan calon rektor UPI tidak disampaikan secara transparan kepada bakal calon maupun civitas akademik,” ungkap Edi. “Dengan demikian, pernyataan Ketua MWA dan Ketua Panitia Pemilihan Rektor UPI bahwa pemilihan harus objektif dan transparan patut dipertanyakan. Padahal, saat itu sempat keluar pernyataan bahwa pertanggungjawaban panitia bukan hanya di dunia, melainkan turut dipertanggungjawabkan di akhirat,” guru besar bidang ilmu komunikasi pendidikan pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) ini melanjutkan. Menurut Edi, tidak menutup kemungkinan bakal calon akan menggugat penetapan calon rektor ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Setidaknya ada dua materi gugatan yang bisa diajukan. Pertama, berkait Peraturan MWA Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur metode pemungutan _one person three vote_ dengan unsur menteri yang membidangi pendidikan tinggi hanya satu suara yang jelas-jelas bertentangan dengan Statuta UPI. “Kedua, menyangkut hasil pemilihan calon rektor yang tidak mempertimbangkan parameter penilaian tim independen, rekam jejak, dan presentasi kertas kerja secara objektif. Artinya, MWA melanggar peraturan yang justru dibuat oleh MWA itu sendiri,” ujar Edi. Sehari sebelumnya, Senin (5/5/2025) MWA menetapkan tiga calon rektor UPI, yaitu Didi Sukyadi, Vanessa Gaffar, dan Yudi Kusmayadi melalui sidang tertutup. Ketua panitia pemilihan Rektor UPI 2025-2030 Nu’man Abdulhakim mengklaim penilaian dilakukan secara objektif dan melibatkan lembaga lembaga independen.(*)

INDOPOS
Mei 6, 2025
0 Comments

Indonesia Perlu Antisipasi “The Next Covid” Kombes Pol. Dr. Yade Setiawan Ujung Luncurkan Buku Baru di Lembang

INDOPOS-Lembang, 6 Mei 2025 – Lima tahun sejak pandemi Covid-19 mengguncang dunia, penting bagi Indonesia untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi selanjutnya. Hal ini ditegaskan oleh Kombes Pol. Dr. Yade Setiawan Ujung, S.H., S.I.K., M.Si., dalam acara bedah buku karyanya yang berjudul Waspadai The Next Covid! yang diselenggarakan di Sekolah Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri, Lembang, pada Selasa (6/5/2025). Buku ini merupakan pengembangan dari disertasi Yade di Program Doktor Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), yang berhasil ia selesaikan dengan predikat cumlaude dan IPK sempurna 4.0 pada April 2024. Diterbitkan oleh Rayyana Publishing, buku setebal 444 halaman ini membahas secara mendalam strategi penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, dengan fokus studi kasus di Kota Bandung. “Buku ini saya tulis untuk membuka ruang pemahaman publik secara luas mengenai tantangan penanganan pandemi, khususnya dari sudut pandang kepolisian. Sebab bila hanya berupa disertasi, jangkauannya terbatas pada kalangan akademik,” ujar Yade dalam paparannya. Acara bedah buku ini dihadiri oleh sekitar 250 peserta dan menghadirkan Prof. Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, M.T., M.Si. – Wakil Rektor Unpad dan mantan Dekan FISIP – yang juga merupakan ketua tim penguji disertasi penulis. Prof. Widya menyampaikan bahwa karya ini layak dijadikan bacaan publik karena mengusung pendekatan praktis dan reflektif dari pengalaman langsung penulis saat menjabat sebagai Wakapolrestabes Bandung. Dalam buku tersebut, Yade menyoroti kebijakan nasional dan lokal dalam menghadapi pandemi, termasuk peran aktif Polri melalui Operasi Aman Nusa II. Operasi ini dijalankan secara nasional dengan pendekatan preemtif, preventif, represif, dan rehabilitatif, yang menurutnya menjadi praktik kebijakan kepolisian pertama di dunia dalam menangani pandemi berskala global. “Salah satu contoh implementasi adalah pembentukan Lembur Tohaga Lodaya (LTL), atau kampung tangguh, yang berhasil menurunkan angka kasus Covid-19 di Bandung melalui pelibatan masyarakat secara langsung,” tambahnya. Yade juga mengangkat peringatan dari WHO mengenai potensi ancaman Disease X, yaitu penyakit menular baru yang bisa menyebabkan pandemi berikutnya. WHO telah menyiapkan peta jalan riset dan jalur regulasi sebagai bentuk mitigasi global. Dalam konteks ini, Yade mengajak semua pihak – termasuk institusi kepolisian – untuk mengambil peran aktif dalam mempersiapkan respons strategis nasional. “Buku ini tidak hanya menjadi refleksi, tapi juga panggilan untuk bersiap. Kita tidak berharap pandemi terulang, tetapi harus siap jika itu terjadi,” pungkasnya. — Tentang Penulis: Kombes Pol. Dr. Yade Setiawan Ujung, S.H., S.I.K., M.Si., adalah perwira menengah Polri yang pernah menjabat sebagai Kapolres Malang dan Wakapolrestabes Bandung. Ia menyelesaikan program doktoralnya di Universitas Padjadjaran dengan penelitian tentang evaluasi kebijakan kepolisian dalam penanganan pandemi. Buku Waspadai The Next Covid! adalah karya populernya dan menjadi kontribusi penting bagi literatur kebijakan publik di Indonesia.

INDOPOS
Mei 5, 2025
0 Comments

Keren, TVRI Siap-siap Tinggal Landas Menuju TV Kelas Dunia, Publik Beri Apresiasi sangat Tinggi

INDOPOS-Saat ini, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) siap-siap tinggal landas menuju world class atau “kelas dunia”. Hal ini sangat diapresiasi publik. Sebab, langkah ini merupakan terobosan yang amat baik yang dilakukan TVRI. “Sebagai televisi milik pemerintah, upaya TVRI tinggal landas menuju world class (kelas dunia) sangat kita apresiasi. Publik akan bangga tentu jika TVRI bisa tembus ke sana (kelas dunia),” ungkap pengamat kebijakan publik dan hukum, Abdul Hamim Jauzie, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 05 Mei 2025. Hamim mengungkapkan, TVRI, sampai saat ini terus berbenah diri di tengah derasnya arus era digitalisasi. “Kalau TVRI tidak siap dan tidak berbenah diri dalam segala hal terutama di tengah derasnya era digitalitasi, maka berbahaya. Tapi, saat ini, TVRI terlihat berbenah diri terus baik dalam program siaran maupun peralatan dan manajemennya,” tandasnya. Upaya ini, terang pengamat itu, tentu sangat baik dalam mempersiapkan TVRI menuju tinggal landas ke kelas dunia. “Tidak mudah memang. Tapi, upaya direksi TVRI yang telah terus berbenah diri dengan segala kekuatan yang ada itu tentu sangat kita apresiasi. Kita akan bangga jika TVRI nanti sejajar dengan televisi-televisi kelas dunia lainnya seperti BBC, Al Jazeera, NHK dan lainnya,” Hamim menegaskan. Dirut TVRI Siapkan Platform TV Kelas Dunia Direktur Utama (Dirut) TVRI, Iman Brotoseno, menandaskan, pihaknya, saat ini, tengah menyiapkan langkah awal. Yaitu menyiapkan platform membawa TVRI sebagai TV kelas dunia. “Saya menyiapkan platform TVRI world class. TVRI tinggal landas menuju TV kelas dunia,” tegas Iman Brotoseno. Dikatakan oang nomor satu di TVRI itu, hal tersebut memang tidaklah mudah. “Memang tidak mudah. Kita bersaing dengan NHK dan televisi kelas dunia lainnya. Tapi, kita akan berupaya semaksimal mungkin agar TVRI menuju ke sana (kelas dunia),” tukasnya. Langkah Konkret Disiapkan Terang alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) itu, pihaknya tengah menyiapkan beberapa langkah konkret agar TVRI menuju wolrd class. Papar Iman, pada pertengahan Desember 2023, TVRI sudah MoU dengan Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Digital/Komdigi, sekarang) terkait proyek Digital Broadcasting System (DBS), proyek multiyears selama tiga tahun,” sebutnya. Dijelaskan Iman, ada modernisasi peralatan, studio, transmisi. “Saat ini, kita memiliki 361 pemancar transmisi di seluruh Indonesia. Baru 170 pemancar yang digital (dengan coverage populasi 73 %). Sisanya harus diubah ke digital (bisa meningkatkan coverage hingga 93% dan coverage termasuk wilayah 3T dan masih ada area blank spot),” sebutnya. Jika hal tersebut terwujud, kata Iman, maka TVRI akan kuat sekali. “Juga capacity building untuk meningkatkan SDM. Tiga hal ini: modernisasi peralatan, transmisi, dan meningkatkan kualitas SDM, sangatlah penting. Program Digital Broadcasting System (sistem tersebut untuk meningkatkan kualitas siaran lembaga penyiaran publik milik pemerintah) merupakan program soft loan dari Prancis. Kita berharap, dalam kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron akhir Mei mendatang, program DBS bisa menjadi salah satu agenda pembicaraan kedua negara,” Iman mengakhiri pernyataannya. (***)