Mei 2025 - Laman 5 dari 5 -

INDOPOS
Mei 5, 2025
0 Comments

Saran Cerdas SGY Tuntaskan Polemik Ijazah Palsu Jokowi, Dijawab Rumput yang Bergoyang

INDOPOS-Konsistensi Gelar Jokowi, Dugaan Ijazah Palsu, dan Misteri yang Dijawab oleh Rumput yang Bergoyang? Jika kita mengetik kata kunci “Pilwakot Solo 2005” di Google, akan muncul informasi hasil Pilkada Kota Surakarta pada tahun tersebut. Data tersebut menunjukkan bahwa pasangan calon nomor urut 1, Ir. H. Joko Widodo dan H. F.X. Hadi Rudyatmo yang diusung oleh PDI Perjuangan meraih suara terbanyak, yakni 99.961 suara atau sekitar 36,67 persen. Menariknya, dalam info data resmi itu, nama Joko Widodo sudah tercantum dengan gelar “Ir.” (Insinyur), yang menandakan bahwa ia telah menyandang gelar sarjana kehutanan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) setidaknya sejak sebelum Pilwakot 2005. Gelar tersebut sudah digunakan secara resmi dalam dokumen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta. Konsistensi penggunaan gelar “Ir.” berlanjut dalam Pilwakot Solo 2010, ketika pasangan yang sama kembali memenangkan pemilu dengan perolehan suara 248.243 atau sekitar 90,09 persen. Demikian pula pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012, dalam pengumuman resmi KPU DKI Jakarta Nomor: 267/KPU-PROV-010/V/2012, nama Ir. H. Joko Widodo kembali tercatat sebagai calon gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, berpasangan dengan Ir. Basuki Tjahaja Purnama. Hingga ke level nasional, pada Pilpres 2014 dan 2019, laman resmi KPU RI tetap mencantumkan nama Joko Widodo dengan gelar “Ir.”. Artinya, sejak awal karier politiknya, dari tingkat lokal hingga nasional, gelar akademik itu digunakan secara konsisten dan diakui dalam dokumen-dokumen resmi negara. Dengan rangkaian fakta ini, seharusnya tidak ada lagi keraguan mengenai keberadaan dan keabsahan gelar Presiden periode 2014-2019 dan 2019-2024 Ir. Joko Widodo (Jokowi). Namun demikian, polemik kembali mencuat ketika salinan ijazah Jokowi beredar di media sosial. Beberapa pihak menuduh bahwa ijazah tersebut palsu, dengan berbekal analisis terhadap format, tanda tangan, maupun unsur administratif lain yang tampak dalam salinan tersebut. Ironisnya, tuduhan itu tidak dilandaskan pada kajian atas dokumen asli, melainkan semata-mata pada salinan digital yang belum diverifikasi secara resmi. Dalam konteks ini, saya berpendapat bahwa pihak-pihak yang melontarkan tuduhan terkait dugaan ijazah palsu Sarjana UGM milik mantan Presiden Joko Widodo tidak serta-merta dapat dianggap bersalah. Mereka pada dasarnya hanya merespons informasi yang telah beredar di ruang publik dan melakukan analisis berdasarkan salinan ijazah yang tersedia, sesuai dengan keahlian masing-masing, meskipun keasliannya belum dapat dipastikan secara sah. Jika pada akhirnya Presiden Jokowi menunjukkan ijazah aslinya dan hasil analisis mereka terbukti keliru, serta ijazah tersebut dinyatakan asli secara hukum dan melalui proses pengadilan, maka barulah mereka dapat dipersalahkan. Namun hingga saat ini, Presiden RI ke-7 Joko Widodo belum secara langsung menunjukkan ijazah aslinya kepada publik. Ketidakhadiran dokumen otentik inilah yang terus memperpanjang kontroversi dan membuka ruang bagi spekulasi yang tak kunjung usai. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa polemik ini sebenarnya bisa diakhiri dengan cara yang sederhana dan elegan. Tidak perlu sampai dibawa ke ranah hukum. Jika sejak awal mantan Presiden Jokowi bersedia menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka, maka semua keraguan akan sirna. Prasangka akan gugur, dan yang terpenting, energi bangsa tidak lagi tersita untuk memperdebatkan isu administratif yang sejatinya mudah dibuktikan. Sayangnya, persoalan ini telah menyeret sejumlah nama ke ranah hukum. Sulit dipercaya bahwa seorang presiden bisa dikaitkan dengan dugaan pemalsuan ijazah, apalagi dari UGM, salah satu universitas terbaik di Indonesia. Dalam setiap pencalonan, baik sebagai wali kota, gubernur, maupun presiden, KPU tentu telah melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen, termasuk ijazah. Namun demikian, meskipun telah ada verifikasi resmi, bahkan klarifikasi dari pihak UGM, tuduhan pemalsuan ijazah tetap bergulir. Beberapa orang bahkan harus berhadapan dengan hukum karena isu ini. Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi Undercover, serta penceramah Sugi Nur Rahardja (Gus Nur), harus mendekam di penjara usai ditetapkan sebagai tersangka penyebaran ujaran kebencian dan/atau penistaan agama. Mereka dijerat berdasarkan konten video yang diunggah melalui kanal YouTube “Gus Nur 13 Official”. Di sisi lain, mantan Presiden Jokowi juga telah melaporkan sejumlah pihak yang dianggap menyebarkan tuduhan tak berdasar ke Polda Metro Jaya. Jokowi menyampaikan laporan ini pada Rabu 30 April 2025 dengan menumpangi mobil Toyota Kijang Innova dengan nomor polisi B. 2329 SXL. Kini, publik menanti akhir dari drama panjang ini. Sebagai mantan pemimpin tertinggi negara, transparansi adalah sebuah keniscayaan. Isu ini bukan sekadar soal hukum, tetapi menyangkut integritas dan kepercayaan publik. Bila terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang tuntas, masyarakat akan terus bertanya-tanya tanpa jawaban pasti. Dan mungkin, pada akhirnya, pertanyaan itu akan tetap menggantung sebagai misteri… yang hanya bisa dijawab oleh “rumput yang bergoyang.” Wallahu a’lam bish shawab. Jakarta, 4 Mei 2025 Wassalam, Sugiyanto (SGY)-Emik

INDOPOS
Mei 5, 2025
0 Comments

Prijanto: Pendapat Presiden atas Pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI dan Urgensi Dekrit Presiden

INDOPOS-Mayor Jenderal TNI Purn Prijanto, turut berkomentar, terkait sikap Presiden Prabowo Subianto melalui Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto, atas 8 usulan Forum Purnawirawan TNI. Menurut Prijanto, sikap Presiden Prabowo yang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu, tidak lepas dari latar belakang dan satu almamater yang sama antara Presiden dengan para purnawirawan prajurit TNI. “Presiden Prabowo dengan para Purnawirawan TNI itu kan satu perjuangan dan pengabdian, yang tentunya memiliki sikap dan moral sama, yang dijiwai nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Itu semua cerminan adanya jiwa korsa”, ujar Prijanto, saat diskusi Quovadis Amandemen UUD 1945, Sabtu (4/5/2025). Sedang soal usul pergantian Wapres Gibran, kata Prijanto, memang cukup disampaikan singkat kepada Presiden. Usulan singkat tersebut bukannya para purnawiran tidak paham prosedur dan mekanismenya. Justru purnawirawan merasa tidaklah elok jika penyampaiannya detail seperti mendikte. Dalam hal ini, para purnawirawan tentu punya alasan kuat atas usul tersebut, yang tentunya demi kepentingan bangsa dan negara,” imbuh Prijanto. Mengenai urgensi Dekrit Presiden yang ditawarkan panitia yang dicantumkan dalam undangan untuk dibahas dalam FGD, dikembangkan oleh Prijanto dengan menanyakan kepada forum. Instrumen apa saja untuk kita bisa kembali ke UUD 1945 ? Dari peserta FGD diperoleh jawaban dengan beberapa alternatif cara yang bisa ditempuh : (1) Sidang MPR, (2) Revolusi, (3) Dekrit Presiden, dan (4) Referendum. Atas jawaban tersebut, Prijanto memberikan komentar atau pendapat sebagai berikut : Melalui sidang MPR, tidaklah logis dan tidak adil. Sebab, MPR bukan Lembaga Negara tertinggi dan bukan representatif rakyat Indonesia. Ada golongan-golongan dari bangsa Indonesia yg ditinggalkan atau tidak duduk di MPR. Dengan demikian, MPR merupakan lembaga yang tidak memenuhi rasa keadilan. Menurut filsuf John Rawls, dalam Teori Keadilan, sebaik dan seperti apapun elegannya suatu organisasi atau lembaga, tetapi jika tidak memenuhi rasa keadilan, maka harus dihapus. Atas dasar teori keadilan itulah Prijanto menilai, MPR tidaklah logis jika utak atik konstitusi, walau ada pasal 37 mengaturnya. Cara revolusi, ditanggapi Prijanto tidaklah mungkin. Rakyat tidak memahami soal konstitusi. Ilustrasi yang diberikan adalah demo-demo tentang konstitusi di Jakarta, yang belum bisa menarik massa kelas menengah ke bawah. Melalui referendum, Prijanto mengomentari, bahwa dalam perspektif akademis, referendum adalah cara yang mencerminkan langkah yang demokratis. Namun, referendum itu berbahaya, karena seperti halnya Pemilu dan Pilpres, siapa yang punya uang berlimpah dia yang menang. Cara ini sangat berbahaya, karena rakyat masih belum paham persoalan konstitusi, sehingga hasilnya tidak akan valid. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan dan dihindari. Ada Peserta FGD yang menyampaikan pikirannya bahwa Presiden Prabowo di dukung oleh banyak parpol. Dengan demikian apabila koalisi parpol tersebut menyadari UUD 2002 tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan outcome-nya buruk tentunya mereka sepakat bila Presiden mengeluarkan Dekrit. Terkait Dekrit Presiden, dari seorang peserta FGD berpendapat, jika sekarang Presiden keluarkan dekrit, maka dalam tempo 5 bulan Presiden bisa lengser. Mencermati pemikiran yang berkembang di atas, di akhir pembicaraannya, Prijanto menawarkan satu instrumen untuk kembali ke UUD 1945, yang diberi nama “Dekrit Presiden yang Terkoordinasikan”. Instrumen yang ditawarkan Prijanto tersebut telah ditulis dalam bukunya yang berjudul “Untaian Butir-Butir Mutiara Konstitusi Indonesia”. Dekrit Presiden yang Terkoordinasikan, pada hakikat kombinasi dari instrumen konvensi dan musyawarah, referendum, dan Dekrit Presiden. Konvensi dan musyawarah dilakukan oleh para pimpinan supra struktur politik dan infra struktur politik di seluruh indonesia. Hasilnya disampaikan kepada Panglima TNI untuk mendapatkan dukungan, yang selanjutnya dimohonkan Presiden untuk mengeluarkan Dekrit. Dengan demikian, Dekrit Presiden tersebut, hakikatnya atas kehendak rakyat, begitu pula isinya juga kehendak rakyat. Bukan kehendaknya Presiden. Insya Allah, semua pimpinan supra dan infra struktur politik sepakat untuk Kembali ke UUD 1945, Untuk Disempurnakan Dengan Adendum, itulah harapan Prijanto. Aamiin. (*)

INDOPOS
Mei 4, 2025
0 Comments

Qurban Walk di CFD Sudirman : Flash Sale Mulai 1,7 Juta, Qurban Mudah Bersama Human Initiative

INDOPOS-Jakarta, 4 Mei 2025 — Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha, Human Initiative menggelar kegiatan Qurban Walk di Car Free Day (CFD) Sudirman, Jakarta. Kegiatan ini menjadi ajang memperkenalkan program Flash Sale Qurban 2025—bagian dari kampanye Sebar Qurban Human Initiative yang bertujuan menjadikan ibadah qurban lebih mudah, terjangkau, dan berdampak luas. Dengan mengusung tema “Qurban Saling Menguatkan”, Flash Sale Qurban hadir sebagai bentuk nyata upaya Human Initiative membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berqurban. Mulai dari Rp 1.700.000 saja, masyarakat sudah bisa berkontribusi menyebarkan manfaat daging qurban ke pelosok negeri dan wilayah rentan di luar negeri. “Flash Sale ini adalah strategi kita untuk memperluas jangkauan kebaikan. Kami ingin memastikan siapa pun bisa ikut qurban tanpa terhalang oleh biaya. Qurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tapi juga tentang menyampaikan kepedulian pada saudara-saudara kita yang jarang sekali merasakan daging,” ujar Abdul Mughni, Leader Squad Qurban Human Initiative. Acara ini juga menghadirkan talk show bertema “Qurban Nyaman, Ramah Lingkungan”. Salah satu narasumber, Alfred Sitorus dari Ketua Tim Kerja Car Free Day Indonesia, menyampaikan pentingnya kolaborasi generasi muda dalam menciptakan ekosistem qurban yang sehat. “Yang menggerakkan roda sebar qurban ini adalah anak-anak muda—Gen Z dan milenial. Dari hulu ke hilir, kita bisa support, termasuk dalam pengelolaan limbah. Tim HBKB berharap lembaga dan masyarakat mulai sadar pentingnya memakai tempat qurban yang ramah lingkungan agar kita bisa kurangi limbah plastik yang sulit terurai.” Reca Febrianti, representatif relawan Human Initiative Indonesia Timur, juga menggarisbawahi bahwa program Flash Sale ini menjawab pertanyaan banyak orang. “Ketika ada yang bertanya, ‘kok murah ya?’ justru karena kita salurkan ke wilayah-wilayah yang sangat jarang menikmati daging qurban. Program ini memastikan harga terjangkau bisa bertemu dengan kebutuhan yang nyata.” Yuk Manfaatkan Flash Sale Qurban Sekarang! Hanya dari 1–5 Mei 2025 Qurban sekarang makin mudah dengan harga yang lebih terjangkau namun tetap sesuai syariat dan berkualitas. * Harga mulai dari Rp 1.700.000 * Penyaluran ke wilayah minim distribusi daging di Indonesia Timur dan wilayah Afrika * Didampingi tim Quality Control dan mitra terpercaya * Proses penyaluran yang berdampak luas Klik sekarang di solusipeduli.org/qurbanflashsale Wujudkan qurban sebagai bantuan kemanusiaan yang menyatukan kepedulian dan keberkahan bagi sesama.

INDOPOS
Mei 4, 2025
0 Comments

Gelar Halal Bihalal KA FTUB Silaturahmi dan Beri Santunan Anak Yatim

INDOPOS-Fakultas Teknik Kampus Unggul Universitas Borobudur menggelar halal bihalal. Kegiatan ini diselenggarakan oleh para alumni Fakultas Teknik, terdiri dari Tenik Sipil, Teknik Arsitektur, Teknik Industri, yang tergabung dalam wadah Keluarga Alumni Fakultas Teknik Universitas Borobudur (KA-FTUB). Ketua Pelaksana Andi Purnomo, ST berharap, kegiatan ini banyak bermanfaat bagi semua pihak. khususnya para alumni FTUB dan juga kampus Universitas Borobudur, Jakarta. “In sya ALLOH kita akan membuat terus kegiatan kegiatan positif lainnya,” ujar Andi dalam sambutannya di AULA Unbor, Minggu (4/5/2025). Acara dengan kehadiran peserta sebanyak 500 orang ini, juga menggelar santunan anak yatim piatu hasil donasi para alumni KA-FTUB).

INDOPOS
Mei 4, 2025
0 Comments

Prijanto: Siapakah Forum Purnawirawan yang tuntut penggantian Gibran?

INDOPOS-Mayor Jenderal TNI Purn Prijanto menilai Forum Purnawirawan TNI yang mendorong pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,merupakan warga negara Indonesia, yang mengambil pengabdiannya menjadi prajurit TNI. Ketika mereka dulu belum berdinas, masih awal pendidikan Taruna, mereka sudah berikrar : _Biar badan hancur lebur, kita kan bertempur; Membela keadilan suci, kebenaran murni; Di bawah dwi warna panji, kita kan berbakti; Mengorbankan jiwa dan raga, membela ibu pertiwi; Demi Allah Maha Esa, kami nan bersumpah, setia membela nusa dan bangsa, tanah tumpah darah._ (Prijanto bernyanyi sambil mengikuti musik dari youtube). Setelah berdinas, punya pedoman hidup Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang bernilai pengabdian kepada bangsa dan negara. Mereka bukan orang-orang yang sedang mencari pekerjaan dan jabatan, melainkan para patriot yang ingin terus mengabdi kepada bangsa dan negaranya, sampai akhir hidupnya. Bagi purnawiran TNI AD, dalam buku perjuangan PPAD juga dinyatakan bahwa Purnawirawan prajurit TNI AD, memiliki hak untuk menyatakan pendapat sebagaimana hak warga negara yang diatur dalam konstitusi, tutur Prijanto mantan Ketua PPAD DKI Jakarta. Meski saya tidak masuk dalam kelompok Forum Purnawirawan prajurit TNI itu, tapi saya tahu beliau-2 adalah prajurit-prajurit yang tetap semangat untuk mengabdi, ujar Prijanto, dalam diskusi Quovadis Amandemen UUD 1945, yang digelar di Jl Taman Amir Hamzah, Jakarta Pusat, Sabtu (3/5/2025). Walau usianya sudah sepuh-sepuh, tetapi kata Prijanto, semangatnya tetap membara. Mari kita lihat statement dari bapak AM Hendropriyono, bahwa usulan yang diusung Forum Purnawirawan TNI itu terukur dan aspirasi di negara demokrasi. Tentu kita dapat mengartikan terukur, sebagai bahasa diplomatis, yang punya makna, bukan asal-asalan, imbuh Prijanto. Walau demikian, bapak Hendropriyono mengatakan lebih mengutamakan stabilitas nasional. Tetapi apakah stabilitss nasional suatu negara bisa tercapai, kalau konstitusinya, atau hukum dasarnya, masih menjadi polemik? Percaya nggak konstitusi kita masih menjadi polemik, ujar Prijanto. Peringatan konstitusi tahun 2023 kemarin, Ketua MPR Bapak Bambang Soesatyo mengatakan, adanya diskursus bangsa Indonesia terhadap konstitusi Indonesia. Satu diskursus ingin mempertahankan hasil amandemen, atau sering kita sebut singkat Undang-Undang Dasar 2002. Diskursus kedua adalah melakukan amandemen terbatas. Kelompok ini menilai MPR perlu Utusan Golongan. MPR perlu sebagai lembaga tinggi negara yang tertinggi, punya hak membuat Tap MPR. Diskursus ketiga adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, untuk disempurnakan dengan adendum. Jadi, saat ini ada permasalahan terkait konstitusi atau hukum dasar tertulis kita, sehingga mengganggu stabilitas nasional. Jika persoalan ini tidak diselesaikan, Imposibel stabilitas nasional bisa tercapai, kata Prijanto. Maka saya terima kasih kepada Pak Prihandoyo, terselenggaranya acara ini. Kita ini berbeda pendapat, tapi mari kita pikirlah. Hukum dasar atau konstitusi yang jelas, yang tidak jadi polemik, kan gitu ya. Oke, balik kepada pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Terus ada Pak Try Sutrisno mengetahui dan tanda tangan. Untuk diketahui, Pak Try Sutrisno itu sejak tahun 2000-an, sudah mengingatkan tentang amandemen. Bahwasanya, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tetap, nggak diubah dan amandemen dilakukan dengan adendum. Apa arti adendum? Arti adendum itu kalau di dunia bisnis, ada perjanjian bisnis, ada yg lupa, terus ditambahi pasal. Perjanjian asli tetep. Tetapi kenyataannya kesepakatan para elite tersebut diingkari MPR. Perubahan tidak dengan adendum. Bagian Penjelasan dihapus. Menurut Profesor Jimly Asshiddiqie, Prof Maria Farida Indarti, almarhum Profesor Kaelan dan banyak profesor lainnya yang mengatakan hasil amandemen adalah konstitusi baru. Jadi bukan Undang-Undang Dasar 1945 lagi. Prijanto mrmbenarkan pak Jacob Tobing, bahwa konsep rancangan UUD dari BPUPKI dibawa ke sidang PPKI belum ada Pasal 37. Selanjutnya Prijanto lebih menjelaskan lagi, atas usul anggota Iwa Koesoema Soemantri bahwa yang dikandung maksud Pasal 37 UUD 1945 oleh Mr. Soepomo dalam sidang PPKI adalah untuk perubahan yang bersifat teknis. Bukan untuk mengganti atau mengubah nilai-nilai UUD 1945. Jadi, jika dikatakan amandemen atau perubahan yang faktanya mengganti undang-undang dasar dengan Pasal 37 UUD 1945, tidaklah tepat. Artinya, inkonstitusional. Terkait isi pernyataan sesungguhnya nomor satu pokoknya. Berikutnya sampai kedelapan terkait Wapres Gibran hanya pernik-pernik dari masalah UUD 2002. Putusan MK terkait Wspres Gibran itu kan terkait putusan MK yang sampai dengan saat ini menjadi polemik. Putusan MK membuat muatan pasal itu menjadi norma baru. Padahal tugas MK itu hanya memutuskan yang dimohonkan. Telah terjadi penyelundupan hukum, kata Prijanto mengutip pendapat Yusril. Putusan MK dinilai melebihi yang dimohonkan, telah terjadi _ultra petita._ Narasi UUD 2002 bak Undang-Undang. Njlimet dan mengunci. Bagaimana mungkin sumber Hakim Konstitusi diatur dalam konstitusi? Sumbernya pun dari unsur yang memiliki peluang bersengketa, ujar Prijanto. Tapi _”ndelalah kersaning Allah”_ Undang-Undang Dasar 2002 mengatur, putusan MK final. (*)

INDOPOS
Mei 3, 2025
0 Comments

Kememdagri Minta Program Pemda Selaras dengan Astacita Prabowo Gibran, Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran Jimmy S : Seluruh Elemen Pejabat Indonesia Saat nya Bersatu Buat Rakyat Tersenyum dan Bangga Kepada Para Pemimpinnya

INDOPOS-Kememdagri Minta Program Pemda Selaras dengan Astacita Prabowo Gibran, Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran Jimmy S : Seluruh Elemen Pejabat Indonesia Saat nya Bersatu Buat Rakyat Tersenyum dan Bangga Kepada Para Pemimpin nya. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk memastikan perencanaan pembangunan yang disusun mengakomodir kepentingan daerah dan nasional. Secara khusus, Mendagri meminta jajaran sekretaris daerah (sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) baik di provinsi, kabupaten, dan kota untuk bekerja secara profesional dalam mengoptimalkan perencanaan pembangunan. “Kita tahu bahwa kalau sudah berlaku kita membuat perencanaan, maka yang terjadi adalah money follow program. Jadi, kalau programnya sudah ditulis, dimasukkan dalam APBD maka uangnya disiapkan,” ujar Mendagri saat menyampaikan arahan pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2025 secara virtual dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Mendagri menjelaskan, pentingnya menyusun perencanaan sejak awal yakni agar memastikan program dapat terlaksana dengan baik. Pasalnya, bila perencanaan tidak disusun dengan benar, program kerja justru akan mengalami kegagalan. Pada forum itu, Mendagri meminta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk betul-betul mencermati setiap program yang disusun kepala daerah. Mereka didorong agar memastikan setiap program mampu menyelesaikan persoalan di daerah, serta mengakomodir program prioritas presiden dan wakil presiden. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan setiap pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan-kebijakan yang dibuat dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “Saya tekankan bahwa sinkronisasi, sinergi, dan akselerasi antara visi misi kepala daerah dan program-program pusat yang tertuang dalam Astacita adalah hal penting,” kata Bima di Balai Kota Malang, Jumat (2/5/2025), dikutip dari Antara. Bima menyebutkan, beberapa program unggulan pemerintahan Prabowo yang ditekankan kepada pemerintah daerah adalah swasembada pangan, makan siang gratis, dan Koperasi Merah Putih. Ia mengatakan, keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah dan pusat penting agar pelaksanaan pembangunan berkelanjutan berjalan terarah, masif, dan sesuai rencana. “Jika tercapai, maka ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi daerah, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan ekonomi secara keseluruhan,” ucap mantan Wali Kota Bogor tersebut. Selain itu, Bima juga menyebut Kota Malang sudah menjadi salah satu yang terdepan dalam hal pelaksanaan tata kelola kepemerintahan di tingkat daerah. Menurut dia, Pemkot Malang mampu memaksimalkan potensi daerahnya, dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang baik dan pembentukan kebijakan berpihak pada masyarakat. “Saya yakin dengan pengalaman dan kepemimpinan Wali Kota Wahyu Hidayat, Kota Malang akan terus menjadi inspirasi dan dapat memaksimalkan dukungan terhadap program-program prioritas,” ujar Bima. Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa visi misi Kota Malang Menuju Malang Mbois dan Berkelas serta Dasa Bakti Unggulan merupakan bentuk penyelarasan dengan Astacita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “Yang membuat Kota Malang berbeda adalah kami menggunakan bahasa dan kearifan lokal, seperti Ngalam Tahes (Malang Sehat), Ngalam Rijik (Malang Bersih), Ngalam Ngopeni (Malang Mengayomi), dan lain-lain. Kami akan mengimplementasikan ini dalam berbagai program selama lima tahun ke depan,” kata Wahyu. Dia menyebut bahwa visi misi yang diusung dan terhubung dengan Astacita bertujuan membuat Kota Malang bergerak ke arah lebih maju di masa depan. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Kami juga berharap agar program-program yang ada dapat lebih berdampak positif pada masyarakat,” tutur dia. Saat Awak Media Menghubungi Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran Jimmy S melalui sambungan telepon, “Untuk mempercepat pembangunan dan Membangkitkan ekonomi secara menyeluruh memang harus selaras dan satu frekuensi antara pusat dan daerah, ucap Jimmy. Saling Gotong royong demi Kepentingan Rakyat Indonesia dong, koordinasi dan eksekusi di atur ritme nya secara serentak agar hasil nya bisa maksimal dan terarah, tinggalkan dulu lah ego politik, semua bergerak untuk rakyat dan negara Indonesia agar Maju dan Makmur. Saya yakin para kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota punya keinginan yg sama dengan pemerintah pusat, yaitu mensejahterahkan rakyatnya. Jimmy Menambahkan, Pemerintahan Prabowo Gibran saat ini memiliki misi astacita, kalo kita cermati dan analisa misi tersebut ya intinya sama seperti janji/program para kepala daerah saat ini kan, hanya teks nya aja astacita, makna keseluruhannya kan sama yaitu agar Indonesia Maju dan Rakyat Sejahtera, ya tinggal persamaan frekuensi dan ritme nya saja agar bergerak secara gotong royong yg menyeluruh, jadi ga perlu lagi ada pemikiran ini misinya pemeeintah pusat atau ini misi nya pemerintah daerah, jangan dikotak kotakan niat dalam membangun Negeri ini tandas Jimmy. Seperti yg kita tau saat ini program dari swasembada pangan itukan sebenernya untuk kesejahteran bersama yah, dan dalam eksekusinya bagus tuh antara pemerintah pusat dan daerah bisa selaras sehingga program tersebut saya…

INDOPOS
Mei 2, 2025
0 Comments

Human Initiative Raih Anugerah Penghargaan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

INDOPOS-Pada hari Rabu, 30 April 2025, digelar rangkaian puncak acara peringatan HKB (Hari Kesiapsiagaan Bencana) 2025 di wilayah Provinsi DIY dengan tema “Digdaya Ngadhepi Bencana”. Acara ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, di antaranya pembukaan stan pameran kebencanaan dan donor darah yang diselenggarakan di hall lantai 1. Selanjutnya, dilaksanakan kegiatan sharing session yang dibagi menjadi empat kelas: Kelas Tanggap, Kelas Tangkas, Kelas Tangguh, dan Kelas Berdaya, yang bertempat di lantai 9 dan 10. Selain itu, diadakan pula seminar nasional dan penganugerahan penghargaan kepada lembaga-lembaga mitra di wilayah DIY yang berperan aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana. Acara ini digelar di Gedung Amphitarium Kampus IV Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Rangkaian puncak acara HKB DIY ini diselenggarakan oleh FPRB (Forum Pengurangan Risiko Bencana) DIY, berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Human Initiative DIY, dan berbagai lembaga serta komunitas relawan yang ada di DIY. Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah DIY, Bapak Benny Suharsono; Kepala Pelaksana BPBD DIY, Drs. Noviar Rahmad, M.Si.; Rektor UAD, Prof. Dr. Muchlas, M.T.; Ketua Forum PRB DIY, M. Taufik AR, S.I.P., M.P.A.; serta Kepala Cabang Human Initiative DIY, Bapak Muthori. Hadir pula tokoh masyarakat, relawan, komunitas, mahasiswa, dan pegiat pengurangan risiko bencana dengan jumlah peserta sekitar 500 orang yang memenuhi Gedung Amphitarium UAD. Bapak Muthori, selaku Kepala Cabang Human Initiative DIY, melaporkan bahwa acara ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukatif yang memberikan informasi mitigasi bencana, memperkenalkan inovasi peralatan kebencanaan, membangun sinergi lintas sektor, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Dalam sambutannya, M. Taufik AR, S.I.P., M.P.A. selaku Ketua Forum PRB DIY, mengajak seluruh peserta untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan Ahmad Dahlan melalui nilai-nilai Jawa yang berbunyi srawung, tepung, dan dunung. Drs. Noviar Rahmad, M.Si., Kepala Pelaksana BPBD DIY, turut menyampaikan bahwa pada 25 April 2025 lalu, BPBD DIY telah melaksanakan simulasi penanggulangan bencana. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada UAD atas kerja sama dan kontribusinya dalam upaya penanggulangan bencana. Rektor UAD, Prof. Dr. Muchlas, M.T., menyampaikan bahwa UAD merasa terhormat menjadi tuan rumah acara ini dan menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana sebagai budaya yang harus dibangun di tengah masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah DIY, Bapak Benny Suharsono, membacakan amanat dari Gubernur DIY. Ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat yang telah berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DIY dalam penanggulangan bencana. Beliau juga menyerahkan penghargaan kepada lembaga-lembaga mitra pemerintah yang aktif berperan dalam upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana di wilayah DIY. Salah satu penerima penghargaan tersebut adalah Human Initiative Daerah Istimewa Yogyakarta (HI DIY). Setelah melalui proses seleksi yang ketat, HI DIY dinyatakan layak mendapatkan penghargaan karena kontribusinya yang nyata dan berkelanjutan dalam penanggulangan dan pengurangan risiko bencana di wilayah DIY. Penghargaan diserahkan langsung oleh Sekda DIY, Bapak Benny Suharsono, dan diterima oleh Kepala Cabang Human Initiative DIY, Bapak Muthori. Perlu diketahui bahwa sejak dibukanya cabang di DIY sekitar tahun 2002, Human Initiative DIY telah aktif berperan dalam penanggulangan bencana, baik pada fase pra-bencana melalui edukasi kepada masyarakat dan satuan pendidikan, saat tanggap darurat (misalnya saat tanah longsor di Kokap Kulon Progo tahun 2002, erupsi Merapi 2004 dan 2010, gempa besar Yogyakarta 27 Mei 2006, krisis kekeringan di Gunungkidul hampir setiap tahun, hingga banjir akibat Badai Cempaka 2020), maupun pasca bencana melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi seperti pembangunan kembali sekolah dan rumah warga, serta pemulihan ekonomi pasca erupsi Merapi 2010 dan lainnya. (***)

INDOPOS
Mei 1, 2025
0 Comments

Pembayaran Lahan di Kedoya Selatan Rp 270 M oleh Dinas SDA Tuai Sorotan, Diduga Terjadi Banyak Penyimpangan

INDOPOS-Pembayaran lahan yang berlokasi di Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, senilai Rp 270 miliar oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemprov DKI Jakarta, menuai sorotan tajam. Sebab, kuat dugaan terjadi penyimpangan dalam proses pembayaran. Berdasarkan informasi yang dihimpun, lahan yang dibayar tersebut dalam kondisi – PENLOK (Mati) – ⁠SERTIFIKAT MASIH DALAM PROSES SENGKETA. Sehingga, muncul dugaan telah terjadi tindak KORUPSI senilai Rp 270 M. Jika kasus ini benar terjadi, maka pihak yang paling bertanggung jawab adalah Plt KADIS SDA (IKA AGUSTINE) dan Beberapa Pejabat PEMPROV DKI JAKARTA, karena telah MELOLOSKAN PEMBAYARAN di AKHIR PENUTUPAN ANGGARAN.. pada tgl 30 DESEMBER 2024 JAM : 22,37. (Jadi pertanyaan besar, karena pencairan SPM dilakukan di ujung tahun. Dipepet-in tanggal pencairan SPM di ujung tahun. Dan prosesnya 20 hari. Sehingga sangat tidak lazim dan mencurigakan. Dan prosesnya 20 hari). Menanggapi informasi ini, Ketua Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (Formasi) Jalih Pitoeng, menduga telah terjadi Pembagian jatah Fee buat oknum pejabat tertentu di Pemprov DKI Jakarta, Sehingga pihak penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan, kemudian pihak Inspektorat dan BPK RI, diharapkan segera turun tangan melakukan pemeriksaan. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, juga didorong untuk segera turun tangan meneliti persoalan ini. Karena, bukan tidak mungkin ini menjadi bagian dari modus-modus pembebasan lahan di DKI Jakarta, yang berjalan sistematis dan masif. Hal ini penting, Gubernur saat ini tengah berencana membebaskan lahan di sekitar Ciliwung, dan PENLOK yang menyimpang jangan sampai terjadi. “Semua pihak yang terlibat dalam pembayaran, baik itu Dinas SDA maupun pihak penerima harus ikut diselidiki. BPK dan Inspektorat jangan tutup mata,” tegasnya. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Matnoor Tindoan melihat informasi ini ngeri-ngeri sedap. Sehingga perlu benar-benar diterangkan, apakah proses pembayaran lahan sudah sesuai aturan atau ada penyimpangan. (***)

INDOPOS
Mei 1, 2025
0 Comments

Konsisten Suarakan Program Prabowo-Gibran di Media, Budi Djatmiko Diangkat Jadi Komisaris Utama PT Pos Indonesia

INDOPOS-Muhammad Budi Djatmiko ditujuk Kementerian BUMN sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND, menggantikan posisi Rhenald Kasali. Budi Djatmiko sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen PT Pos yang diangkat pada Juli 2024 lalu. “Terhitung mulai April 2025 Prof Budi Djatmiko sebagai Komut Pos Indonesia,” ujar Vice President Corporate Communication PT Pos Heri Nugrahanto kepada Kompas.com, Sabtu (26/4/2025). Lantas, siapa sebenarnya sosok Komisaris Utama (Komut) PT Pos Indonesia (Persero) Budi Djatmiko? Budi Djatmiko sendiri diketahui merupakan relawan Presiden Prabowo Subianto ketika pilpres. Tahun lalu, ia terlebih dahulu telah diangkat menjadi komisaris independen PT Pos Indonesia (Persero). Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi). Mengutip laman PT Pos, Budi Djatmiko menduduki posisi Dewan Pembina Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jawa Barat sejak 2022. Ia pernah menjadi Direktur Utama PT Hafara Indonesia sepanjang 1999-2005 dan Komisaris Utama PT Kualitas Nasional Indonesia sepanjang 1990-2005. Selain itu, Budi juga sempat menjabat pula sebagai Komisaris Utama PT Edu Sarana Informatika sejak 2013. Dari sisi pendidikan, Budi Djatmiko menyelesaikan studi Sarjana Matematika di Institut Teknologi Bandung, serta Sarjana Manajemen dan Sarjana Statistik di Universitas Terbuka pada 1987. Ia kemudian menyelesaikan studi MBA Teknologi di Institut Teknologi Bandung dan Magister Administrasi Bisnis di Universitas Padjajaran Bandung pada 2000. Lalu, Budi menyelesaikan Program Doktoral Ekonomi Pembangunan di Universitas Indonesia dan Program Doktoral Manajemen Stratejik Universitas Padjajaran Bandung pada 2024. (***)

INDOPOS
Mei 1, 2025
0 Comments

Dewan Komisaris Dukung Kinerja Direksi Baru Untuk Kemajuan PT. PLN Batam

INDOPOS-Batam – PT. PLN Batam menggelar acara pisah sambut Dewan Komisaris dan Direksi serta halal bihalal dengan seluruh karyawan di Aula Tanjung Kasam, Gedung Korporat PT. PLN Batam pada Selasa, 29 April 2025. Acara Pisah Sambut Dewan Komisaris dan Direksi baru jajaran pengelola PLN Batam itu, berlangsung meriah dan diakhiri bersalam salaman dalam balutan suasana halal bihalal nan indah. Pada kesempatan itu seluruh anggota Dewan komisaris PT PLN BATAM yang hadir nampak memberikan ucapan selamat atas pengangkatan direksi baru PT PLN Batam. Mereka masing masing memberikan dukungan penuh terhadap pengangkatan Kwin Fo sebagai Direktur Utama baru di PLN Batam. Kehadiran jajaran direksi baru diharapkan bisa memberikan harapan dan mampu membawa kemajuan yang lebih baik. Terutama dalam memberikan pelayanan di bidang kelistrikan untuk seluruh wilayah usaha Kota Batam dan sekitarnya. Tampak hadir Komisaris Utama; Dody Trisunu, Komisaris Independen: Deny Firzan, Komisaris: Didi Apriadi dan Usep RS. Selaku Komisaris Utama, Dody Trisunu berharap kinerja direksi bisa lebih baik. “Tentu kami semua berharap ada peningkatan kinerja yang lebih baik agar korporasi lebih maju dan lebih baik dalam menjalankan fungsi dan pelayanan publik,’’ kata Dody Trisunu. Sementara itu Didi Apriadi dalam sambutanya menyampaikan pesan bahwa Dewan Komisaris akan mendukung penuh PLN Batam agar lebih maju lagi & bisa menjadi contoh bagi group holding PLN. “PLN Batam berada di daerah khusus BP Batam yg berdanpingan dg Singapore & Johor, jadi harus bisa mendukung & memberikan nilai tambah bagi wilayah tersebut,’’ ujar Didi. Sedangkan Denny Firzan berharap akan ada penyesuaian tarif. “Karena tarif lama tentu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang,’’ alasannya. Sambutan terakhir, Usep RS yang juga Ketua KONI Kepri menekankan agar PLN Batam dapat lebih efesien dan selektif dalam memilih vendor mitra PLN. “Semua harus benar, efisien dan selektif dalam memilih vendor yg menentukan kesuksesan sebuah korporasi. Untuk PLN Batam juga harus bisa menerapkan SOP dengan baik.” Selain Staf dan karyawan, seluruh jajaran Dewan Direksi Baru tampak hadir, diantaranya Direktur Utama (sejak Maret 2025) Kwin Fo, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Human Capital (sejak Maret 2025) M. Rony Andry, Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha (sejak Maret 2025) Raditya Surya Danu, Direktur Operasi (sejak 2023) Dinda Alamsyah. Babak baru Korporasi PT PLN Batam pun dimulai setelah dilaksanakannya Pisah Sambut Anggota Dewan Direksi dan dihadiri Jajaran Komisaris, Jajaran Direksi lama, Jajaran Pejabat dan juga dilakukan secara virtual oleh segenap karyawan PT PLN Batam pada Selasa, 29 April 2025. Selamat. (***)