INDOPOS
INDOPOS-Kememdagri Minta Program Pemda Selaras dengan Astacita Prabowo Gibran, Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran Jimmy S : Seluruh Elemen Pejabat Indonesia Saat nya Bersatu Buat Rakyat Tersenyum dan Bangga Kepada Para Pemimpin nya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk memastikan perencanaan pembangunan yang disusun mengakomodir kepentingan daerah dan nasional. Secara khusus, Mendagri meminta jajaran sekretaris daerah (sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) baik di provinsi, kabupaten, dan kota untuk bekerja secara profesional dalam mengoptimalkan perencanaan pembangunan.
“Kita tahu bahwa kalau sudah berlaku kita membuat perencanaan, maka yang terjadi adalah money follow program. Jadi, kalau programnya sudah ditulis, dimasukkan dalam APBD maka uangnya disiapkan,” ujar Mendagri saat menyampaikan arahan pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2025 secara virtual dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Mendagri menjelaskan, pentingnya menyusun perencanaan sejak awal yakni agar memastikan program dapat terlaksana dengan baik. Pasalnya, bila perencanaan tidak disusun dengan benar, program kerja justru akan mengalami kegagalan.
Pada forum itu, Mendagri meminta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk betul-betul mencermati setiap program yang disusun kepala daerah. Mereka didorong agar memastikan setiap program mampu menyelesaikan persoalan di daerah, serta mengakomodir program prioritas presiden dan wakil presiden.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan setiap pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan-kebijakan yang dibuat dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Saya tekankan bahwa sinkronisasi, sinergi, dan akselerasi antara visi misi kepala daerah dan program-program pusat yang tertuang dalam Astacita adalah hal penting,” kata Bima di Balai Kota Malang, Jumat (2/5/2025), dikutip dari Antara.
Bima menyebutkan, beberapa program unggulan pemerintahan Prabowo yang ditekankan kepada pemerintah daerah adalah swasembada pangan, makan siang gratis, dan Koperasi Merah Putih.
Ia mengatakan, keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah dan pusat penting agar pelaksanaan pembangunan berkelanjutan berjalan terarah, masif, dan sesuai rencana.
“Jika tercapai, maka ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi daerah, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan ekonomi secara keseluruhan,” ucap mantan Wali Kota Bogor tersebut.
Selain itu, Bima juga menyebut Kota Malang sudah menjadi salah satu yang terdepan dalam hal pelaksanaan tata kelola kepemerintahan di tingkat daerah.
Menurut dia, Pemkot Malang mampu memaksimalkan potensi daerahnya, dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang baik dan pembentukan kebijakan berpihak pada masyarakat.
“Saya yakin dengan pengalaman dan kepemimpinan Wali Kota Wahyu Hidayat, Kota Malang akan terus menjadi inspirasi dan dapat memaksimalkan dukungan terhadap program-program prioritas,” ujar Bima.
Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa visi misi Kota Malang Menuju Malang Mbois dan Berkelas serta Dasa Bakti Unggulan merupakan bentuk penyelarasan dengan Astacita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Yang membuat Kota Malang berbeda adalah kami menggunakan bahasa dan kearifan lokal, seperti Ngalam Tahes (Malang Sehat), Ngalam Rijik (Malang Bersih), Ngalam Ngopeni (Malang Mengayomi), dan lain-lain. Kami akan mengimplementasikan ini dalam berbagai program selama lima tahun ke depan,” kata Wahyu.
Dia menyebut bahwa visi misi yang diusung dan terhubung dengan Astacita bertujuan membuat Kota Malang bergerak ke arah lebih maju di masa depan.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Kami juga berharap agar program-program yang ada dapat lebih berdampak positif pada masyarakat,” tutur dia.
Saat Awak Media Menghubungi Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran Jimmy S melalui sambungan telepon, “Untuk mempercepat pembangunan dan Membangkitkan ekonomi secara menyeluruh memang harus selaras dan satu frekuensi antara pusat dan daerah, ucap Jimmy.
Saling Gotong royong demi Kepentingan Rakyat Indonesia dong, koordinasi dan eksekusi di atur ritme nya secara serentak agar hasil nya bisa maksimal dan terarah, tinggalkan dulu lah ego politik, semua bergerak untuk rakyat dan negara Indonesia agar Maju dan Makmur.
Saya yakin para kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota punya keinginan yg sama dengan pemerintah pusat, yaitu mensejahterahkan rakyatnya.
Jimmy Menambahkan, Pemerintahan Prabowo Gibran saat ini memiliki misi astacita, kalo kita cermati dan analisa misi tersebut ya intinya sama seperti janji/program para kepala daerah saat ini kan, hanya teks nya aja astacita, makna keseluruhannya kan sama yaitu agar Indonesia Maju dan Rakyat Sejahtera, ya tinggal persamaan frekuensi dan ritme nya saja agar bergerak secara gotong royong yg menyeluruh, jadi ga perlu lagi ada pemikiran ini misinya pemeeintah pusat atau ini misi nya pemerintah daerah, jangan dikotak kotakan niat dalam membangun Negeri ini tandas Jimmy.
Seperti yg kita tau saat ini program dari swasembada pangan itukan sebenernya untuk kesejahteran bersama yah, dan dalam eksekusinya bagus tuh antara pemerintah pusat dan daerah bisa selaras sehingga program tersebut saya yakin dalam waktu tidak sampai 2tahun bisa terwujud, sehingga apabila terwujud kan yang menikmati seluruh Rakyat Indonesia, dan jika itu berhasil ya yang mendapat pujian dari rakyat pasti semua pejabat yg terlibat kan, baik pejabat di daerah maupun pejabat di pusat.
Jimmy Menambahkan, Memang Presiden Prabowo saat ini yg kita tau memiliki kabinet atau pembantu yg sangat banyak yah, Jika itu digerakan Secara serentak dengan kolaborasi dengan pemerintah daerah, wah saya yakin outputnya untuk Rakyat Indonesia pasti akan membuat Rakyat Tersenyum kepada para pemimpin nya,
Apalagi yang Kita tahu juga Wakil Presiden Kita memiliki landasan Hukum untuk bekerja juga dalam membantu Presiden Prabowo, Ya yang kita tau kan Wapres kita sesuai dengan Perpres 121 tahun 2022 beliau sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) sebagai lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Bahkan kalo saya tidak salah, Saat ini Kemendagri Juga sedang Merampungkan Regulasi dan Aturan Turunan nya dari UU No 2 tahun 2024, tandas Jimmy.
Nah Jika Semua Elemen Bersatu baik itu dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/kota serta dari Pemerintah Pusat yaitu Presiden/Wakil Presiden dan Para Pembantunya bergerak Secara Serentak dalam satu frekuensi yang sama demi membuat Rakyat Indonesia Tersenyum masa iya tidak bisa terwujud, Yang bener aja dong, rugi dong Rakyat Indonesia kalo itu saja tidak bisa diwujudkan, Ucap Jimmy Sambil Berkelakar mengakhiri sambungan telepon kepada awak media.
