Universitas Borobudur Menjadi Tuan Rumah FGD Pemikiran Kritis Akademisi Terhadap RUU Kelautan Mengenai Indonesian Sea and Coast Guard

INDOPOS-Jakarta, 25 Juni 2024 – Dalam upaya memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan hukum kelautan di Indonesia, Universitas Borobudur dan Universitas Djuanda bekerja sama mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Pemikiran Kritis Akademisi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kelautan Mengenai Indonesian Sea and Coast Guard”. Diskusi ini diadakan pada selasa 25 Juni 2024 di Gedung D, Universitas Borobudur. Acara ini menghadirkan sejumlah akademisi, nelayan, guru besar dan pakar dari kedua kampus yang berkompeten di bidang hukum kelautan dan kebijakan publik. Dalam FGD ini, para narasumber memberikan pandangan kritis serta saran yang komprehensif terkait pembentukan Indonesian Sea and Coast Guard (ISCG).Dalam kegiatan ini Dekan Fakultas Hukum Univ. Borobudur Dr. Megawati Barthos, S.H. M.M. dan Dekan Fakultas Hukum Univ. Djuanda Dr.Nurwati, S.H.M.H. melakukan implementation arrangement/AI guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan hukum di kedua institusi. Diskusi dimulai dari narasumber pertama, Prof. Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H., M.H, guru besar Hukum Pidana Universitas Djuanda yang memaparkan topik pada penegakan hukum dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta keamanan dan keselamatan di laut. Dilanjutkan oleh Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M., Dosen Pasca Sarjana Universitas Borobudur mengemukakan mengenai tugas, fungsi, wewenang lembaga dalam penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut serta analisis sistem Multi Agency Single Task dan Single Agency Multi Tasks. Prof. Dr. Elfrida Ratnawati, S.H., M.H., M.Kn, guru besar Hukum Maritim Universitas Trisakti menyuarakan pendapatnya terhadap Analisis konsep Indonesia sebagai Poros maritim Dunia perlu penanganan komprehensif oleh lembaga untuk penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut. Dan narasumber terakhir Dr. Yudi Wahyudin, S.Pi., M.Si, pakar kelautan Universitas Djuanda menyampaikan pemaparannya mengenai permasalahan yang ada di laut, relasi dengan lembaga kementerian dan terkait dalam kewenangan di laut.Diskusi ditutup oleh pendapat dan umpan balik dari peserta diskusi. Peserta banyak berpendapat bahwa RUU ini perlu dikaji ulang oleh pakar – pakar yang piawai soal kelautan, pun koordinasi antar lembaga, tantangan dan hambatan harus lebih diperhatikan agar tidak tumpang tindih kewenangan.Hasil dari FGD ini berupa beberapa usulan yang akan dikawal kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan akhir RUU tentang Kelautan.  

Inspektorat Kementerian ATR/BPN Turun Tangan Periksa Dugaan Mafia Tanah di Sukapura Jakarta Utara

INDOPOS-Inspektur Wilayah I Kementerian ATR/BPN, Dr. Arief Muliawan, S.H., M.H, akan memanggil pihak-pihak terkait, untuk menuntaskan persoalan sengketa tanah di Jalan Terusan Hybrida, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Hal ini setelah pihak ahli waris H. Ali Syafruddin, pemilik sebagian lahan di Jalan Terusan Hybrida, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, diterima langsung oleh Inspektur Wilayah I Kementerian ATR/BPN, Dr. Arief Muliawan, S.H., M.H., di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (25/6/2024). Kemudian, dilanjutkan Pada hari ini, Rabu (26/6/2024) Zulfahmi Hakim, selaku ahli waris pemilik tanah H. Ali Syafruddin, juga telah mengantarkan surat resmi mengaduan ke Kantor Kementerian ATR/BPN. Dalam pertemuan pada Selasa (25/6/2024), kemarin, pihak ahli waris, menyampaikan kekhawatirannya mengenai persoalan lahan miliknya. Pihak ahli waris pun mencantumkan ke dalam surat pengaduan resmi, seperti yang tertulis di bawah ini: “Bapak Inspektur yang kami hormati, bersama ini saya selaku kuasa para ahli waris dengan ini melaporkan adanya kegiatan diatas lahan para ahli waris yang berlokasi Jl. Terusan hibrida kelurahan sukapura kecamatan Cilincing Jakarta Utara, yang mana tanah kami dalam proses pergantian buku sertifikat dari bola dunia ke garuda. Adapun upaya yang sudah kami lakukan, lokasi lahan tanah kita duduki, sudah melakukan pembayaran SPS, Pengantar dari RT, RW, sudah mempunyai SK BPN No. 75,77,79.dan 80 dari kementerian. Perjalanan pengurusan kami sudah sampai tahap verifikasi para ahli waris di kantor BPN Jakarta Utara oleh saudara Asep Dindin selaku kepala seksi pengukuran di BPN ATR Jakarta Utara. Pada waktu itu ada kesepakatan dari pihak pemegang girik bahwa tidak ada kegiatan atau pemagaran di lokasi. Proses ini terhenti dengan dipindahkannya pak asep ke Cirebon,dan dilanjutkan dengan penggantinya sdr. Doni. hanya dikumpulkan sekali saja untuk verifikasi data kepemilikan. Setelah itu tidak ada kelanjutan sampai hari ini. Kami merasa keberatan dengan pemegang girik diatas lahan yang masih dalam keadaaan status quo. Yang mana atas kesepakatan bersama. Bahwa para pemegang girik sudah melakukan pemagaran tanpa sepengetahuan kami. Dan tanpa ada audit data-data surat girik maupun SK.” Ahli waris menyampaikan, dari 16 hektare total luas lahan di Jalan Terusan Hybrida, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, sebagian di antaranya adalah tanah miliknya, yang batas-batasnya diketaui oleh BPN Jakarta Utara. Pihak ahli waris pun menyampaikan terimakasih, kepada Inspektur Wilayah I Kementerian ATR/BPN, yang akan segera menindak lanjuti permasalahan ini, dengan memanggil seluruh pihak terkait, serta menginstruksikan pengehentian seluruh proses administrasi di BPN Jakarta Utara, hingga diselesaikannya gelar perkara dan investigasi menyeluruh. Karena ada indikasi/dugaan pemalsuan dokumen, girik, oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemanggilan pihak terkait dijadwalkan pekan depan, di antaranya meliputi, mantan Kasi Pengukuran BPN Jakarta Utara Asep Dindin, Kasi Pengukuran BPN Jakarta Utara saat ini Doni, Kepala Kantor BPN Jakarta Utara Taufik Suroso, Ida Rustini, PT Cipta Graha, dan H. Toto Ali Syafruddin, selaku ahli waris pemilik tanah H. Ali Syafruddin, Lurah Sukapura, Camat Cilincing, serta seluruh pihak terkait yang diperlukan untuk dimintai keterangan. “Diharapkan,dengan turun tangannya Inspektur Wilayah I Kementerian ATR/BPN maka persoalan tanah di Sukapura ini dapat segera diselesaikan, dan kami memperoleh keadilan,” tutur Zulfahmi Hakim, selaku ahli waris pemilik tanah H. Ali Syafruddin. Pada hari ini, Rabu (26/6/2024) Zulfahmi Hakim, selaku ahli waris pemilik tanah H. Ali Syafruddin, juga telah mengantarkan surat resmi mengaduan ke Kantor Kementerian ATR/BPN.

Website Resmi BPK Muat Artikel “Proyek Saringan Sampah Ciliwung Rp 195 Miliar Mangkrak”, KPK Diminta Turun Tangan!

INDOPOS-Website resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) R.I Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, memuat artikel dengan judul “Proyek Saringan Sampah Ciliwung 195 Miliar Mangkrak”. Dalam artikel itu dijelaskan, Proyek Saringan Sampah Ciliwung yang berada di Jaga karsa Jakarta Selatan senilai Rp 195 miliar hingga September 2023 belum juga tuntas alias mangkrak. Padahal, kontrak kerja proyek Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta itu seharusnya berakhir pada Desember 2022 lalu. Proyek itu dikerjakan oleh PT PP Presisi Tbk. join operation dengan PT Runggu Prima Jaya. Sembilan bulan usai kontrak berakhir, perusahaan pelat merah dan swasta itu juga tak kunjung mampu menuntaskan proyek yang diklaim mampu menggambat sampah di hulu Sungai Ciliwung. Menurut data yang dihimpun, dana proyek saringan sampah telah ditagih oleh perusahaan pelaksana sebesar 54 persen dari nilai kontrak atau setara Rp 108 miliar pada akhir Desember 2022. Padahal, dari pandangan kasat mata, pada Desember 2022 progres proyek ini baru sekitar 30 persen. Hal ini pun menuai tanggapan dari sejumlah pihak. Salah satunya Aktivis dari Komunitas Jakarta Baru, yang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menindak lanjuti temuan dari BPK ini. Berikut Video Tanggapan dari Aktivis Komunitas Jakarta Baru Ali Husen:

Human Initiative Bantu Salurkan Kebaikan Qurban ke 156.097 Jiwa di Pelosok Negeri

INDOPOS-Alhamdulillah, Program Sebar Qurban Human Initiative 2024 telah resmi ditutup pada Kamis, 20 Juni 2024 pukul 4 sore. Program ini telah membantu mengantarkan kebahagiaan dan manfaat qurban kepada 156.097 jiwa di pelosok negeri. M Rijalul Afif, Leader Program Sebar Qurban Human Initiative, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam program ini. “Terima kasih kepada para pequrban, relawan, mitra, rekan rekan media dan masyarakat yang terlibat dan telah bekerja keras untuk menyukseskan program ini. Melalui kolaborasi ini, kebahagiaan qurban dapat tersampaikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan,” tuturnya. Tomy Hendrajati, Presiden Human Initiative, turut mengungkapkan bahwa program sebar qurban adalah upaya Human Initiative untuk dapat terus memberikan dampak positif seluas mungkin bagi masyarakat Indonesia. “Kami bersyukur atas percayaan dari para pequrban untuk menyalurkan qurban mereka. Semoga program ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi para penerima manfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berbagi kebaikan,” tambahnya.Ucapan terima kasih dari para pemegang hak program untuk para pequrban menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya berbagi dan membantu sesama. Melalui Program Sebar Qurban, para sahabat inisiator telah membuktikan bahwa dengan kolaborasi dan kepedulian, kita dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan banyak orang.Mewakili tim Qurban Human Initiative,  Afif juga mengatakan bahwa Human Initiative telah melibatkan sekitar 1290 relawan di Indonesia dan manca negara. Dari semua laporan yang ada, Human Initiative merangkum sebanyak 156,097 jiwa telah menerima manfaat daging Qurban. Meskipun jumlahnya akan terus bertambah hingga mendapatkan total akhir, Human Initiative berikhtiar untuk mengirimkan laporan paling lambat 14 hari setelah hari tasyrik.Sahabat Inisiator, mari kita terus berkolaborasi untuk menyebarkan kebahagiaan dan manfaat qurban ke pelosok negeri pada tahun tahun mendatang. Bagi kalian yang ingin berpartisipasi dalam program kebaikan selanjutnya, silahkan berkunjung ke website human-initiative.org atau ke solusipeduli.org untuk langsung melihat program-program kebaikan yang tersedia. 

Wakil Ketua Komisi A Inggard Joshua Dukung Penonaktifan NIK untuk Kurangi Beban Subsidi Bansos

INDOPOS-Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mendukung Program Penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang tidak berdomisili di Jakarta. Sebab program tersebut akan membuat program bantuan sosial (Bansos) tepat sasaran. “Kami mendukung apa yang menjadi gerakan Pj Gubernur dalam rangka menyikapi KTP orang yang sudah tidak tinggal di Jakarta,” kata Inggard di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Jakarta yang dikutip Selasa (25/6). Menurut Inggard, beban keuangan daerah semakin berat akibat besarnya biaya jaminan sosial yang tidak tepat sasaran. “Kita punya anggaran untuk Bansos itu hampir 30 persen dari total APBD. Bisa dibayangkan kalau kita salah sasaran pada penyaluran Bansos ini dan itu, memengaruhi pembiayaan pembangunan kita,” kata Inggard. Lebih jauh, dampak dari salah sasaran penyaluran Bansos akibat akurasi data yang tidak bagus justru membebani masyarakat Jakarta. Karena itu, menurut Inggard, penonaktifan NIK merupakan langkah tepat agar penggunaan keuangan daerah efektif dan tepat sasaran. “Jangan sampai penduduk Jakarta terbebani oleh orang yang tidak tinggal di Jakarta atau disalahgunakan,” kata Inggard. Inggard mengungkapkan dengan membersihkan NIK maka akan menghemat anggaran Bansos cukup besar. Sehingga bisa dialokasikan untuk pembenahan RW kumuh atau pembangunan infrastruktur lainnya. “Pemprov DKI juga belanja modal lebih anyak yang akan meningkatkan kesehjateraan rakyat Jakarta,” kata Inggard. Inggard menerangkan bahwa ada sejumlah dasar hukum terkait penataan dan penertiban dokumen sesuai domisili. Antara lain Pasal 15 ayat 2 UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No 24Tahun 2013. Berikutnya Pasal 96 huruf f Permendagri Nomor 95 Tahun 2019, Surat Edaran Mendagri No 470/7256/SJ tanggal 27 Desember 2021. Selanjutnya Instruksi Sekda DKI Jakarta no e-0011 Tahun 2024 tanggal 15 Maret 2024, Surat Keputusan Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2024 tanggal 28 Maret 2024, dan Surat Edaran Sekda DKI Jakarta No e-0005/SE/2024 tanggal 1 April 2024. “Ada juga Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/7256/SJ tanggal 27 Desember 2021 tentang Pindah Datang Penduduk mengamanatkan bahwa warga yang sudah berdomisili lebih dari setahun harus mengurus kepindahannya,” kata Inggard. Inggard memperkirakan Program Penonaktifan NIK bisa mengurangi jumlah penduduk Jakarta hingga 1 juta jiwa. “Kalau ada yang keberatan silahkan datang ke DPRD dengan membawa bukti-bukti yang kuat, seperti kepemilikan lahan atau rumah di Jakarta,” demikian Inggard. (wok)

Pernikahan Putra Pemilik Queen Klinik Sunter Bertabur Selebriti, Irma Darmawangsa Bikin Heboh! 

INDOPOS-Pasangan suami istri Margoto dan Sri Jarwati selaku pendiri dan pemilik Queen Klinik Bedah Plastik yang berlokasi di Sunter, Jakarta Utara menggelar pesta pernikahan putra ketiganya Albert Rizal S.Kom dengan Retno Wulandari. Hajatan pesta berlangsung meriah dan sukses, banyak dihadiri  artis papan atas, selebriti, serta relasi dari klinik legendaris tersebut. “Kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang hadir untuk menyaksikan dan mendoakan pada pernikahan anak kami yang  berlangsung penuh berkah dan lancar,” kata Margoto didampingi istrinya   Sri jarwati usai pernikahan, Senin (24/6). Adapun resepsi pernikahan berlangsung pada Minggu (23/6) malam di Auditorium Gedung BMKG Kemayoran, Jakarta Pusat. Klinik kecantikan legendaris yang berdiri lebih dari 30 tahun lalu banyak melayani perawatan kalangan artis, selebriti, maupun masyarakat umum. Queen Klinik Bedah Plastik yang ditangani tim dokter spesialis dan didukung fasilitas modern ini melayani berbagai operasi seperti memancungkan hidung. membuat lipatan mata, lipat mata baby doll, menghilangkan kantong mata, pembentukan  dagu, pasang implan dagu, pembentukan bibir love, menipiskan bibir tebal, membuat lesung pipi, meniruskan rahang, buccal fat, sedot lemak, pasang implan payudara, face lift, dan lainnya. Perkawinan Albert Rizal, calon generasi penerus Queen Klinik Sunter ini turut dihadiri sejumlah tim dokter kecantikan, pegiat estetika, selebriti, sosialita, dan masyarakat awam. Mereka membawa dan   tampak akrab saling berbincang sambil menikmati pesta yang berlangsung meriah. Tampak sejumlah artis seperti Ratna Listy, Vera Borneo, Indah Permatasari, Irma Darmawangsa,  dan lainnya. Pada kesempatan ini Irma membawakan sejumlah lagu dangdut untuk menghibur pengantin sekaligus mengajak goyang bersama undangan. Penyanyi seksi dan centil ini membuat acara jadi heboh dan seru. “Sejumlah artis yang merupakan teman lama maupun baru,  banyak yang  hadir dan memberikan  doa buat kedua mempelai. Kita bisa berkumpul bersama sambil bersilaturahmi,” papar Margoto yang namanya  sudah sangat dikenal di kalangan entertainmen karena sering berhubungan dengan selebriti yang menjadi pelanggan setia Queen Klinik yang bertempat di belakang Sunter Mall, Jakarta Utara. Di acara resepsi tersebut Irma Darmawangsa tampil cantik dengan gaun pesta yang terlihat glamor dan mewah. Penyanyi seksi dan awet muda ini tampak anggun mengenakan  kebaya ketat warna biru samberlilin. “Ya kita menghargai undangan dan hadir dengan penampilan yang dipersiapkan, bukan asal-asalan. Saya dandannya butuh waktu 12 jam lho, ha ha ha,” kata penyanyi dangdut yang jenaka. Irma mengaku hubungan dengan Queen sudah berlangsung cukup lama.  “Selama ini aku perawatan-perawatan saja di Queen, kaya perawatan facial kaya itu ya dan laser buat flek kebanyakan aku treatment buat wajah,” pungkasnya. Teks foto: Irma Darmawangsa bikin heboh acara pernikahan putra ketiga dari pemilik Queen Klinik Sunter di Gedung BMKG Kemayoran, Jakarta Pusat. 

LIMA CATATAN UNTUK PELANTIKKAN BEM FISIP UBK

Oleh : Chris Nalenan (Ketua Umum Keluarga Besar Alumni Fisip UBK) Pengantar : Tulisan ini dibuat penulis dalam rangka kegiatan pelantikkan BEM Fisip Universitas Bung Karno (UBK) pada tanggal 24 Juni 2024, namun pesan yang penulis sampaikan bersifat umum, bukan hanya untuk mahasiswa UBK tapi juga untuk seluruh masyarakat. 1. Ada lima buku karya Bung Karno dan mengenai Bung Karno yang paling utama untuk memahami pemikiran dan tindakan Bung Karno. Buku pertama dan kedua adalah buku karya Bung Karno sendiri, yakni “Di Bawah Bendera Revolusi” (DBR) jilid pertama dan jilid kedua. DBR jilid pertama berisi tulisan-tulisan Bung Karno sejak beliau masih berusia 25 tahun, di tahun 1926 sampai sekitar tahun 1941. Sementara buku jilid kedua berisi kumpulan pidato Bung Karno dari tahun Revolusi 1945 sampai tahun 1966. Dari beberapa pidatonya yang terpenting, mungkin hanya pidato di depan pengadilan kolonial tahun 1930, yang kemudian diberi judul “Indonesia Menggugat”dan pidato lahirnya Pancasila di depan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang tidak termuat dalam DBR. Buku ketiga adalah “Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia” yang merupakan otobiografi Bung Karno yang dia ceritakan secara verbal kepada wartawan perempuan dari Amerika, Cindy Adams. Buku keempat adalah buku karya Profesor asal Jerman, Bernhard Dahm berjudul “Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan”, buku ini merupakan biografi pemikiran Bung Karno yang paling lengkap, mengungkapkan secara detail bagaimana pemikiran Bung Karno terbentuk, dan tokoh-tokoh dan buku-buku yang mempengaruhi pemikiran Bung Karno. Buku kelima adalah “Sukarno sebuah Biografi Politik,” karangan John D. Legge, buku ini membahas sepak terjang politik Bung Karno dari masa awal sejak memimpin PNI di tahun 1927 sampai masa akhir Bung Karno menjadi Presiden. Ada beberapa buku lain yang cukup baik dalam membahas mengenai Bung Karno, seperti buku John Ingleson, “Jalan ke Pengasingan” dan juga buku Bob Hering, “Soekarno Bapak Indonesia Merdeka,” yang merupakan biografi Bung Karno dari tahun 1901 sampai 1945, tetapi tetap bagi saya yang terbaik untuk memahami Bung Karno adalah kelima buku di atas. 2. Dari pemahaman saya setelah saya membaca kelima buku karya Bung Karno dan mengenai Bung Karno di atas, saya memahami Bung Karno adalah sesosok intelektual. Bukan sekadar seorang pemimpin massa, tetapi juga seorang intelektual. Memang pada masa itu founding fathers kita kebanyakan juga berperan sebagai pemikir, namun Bung Karno adalah sosok intelektual yang sangat menonjol, primus inter pares dibanding lainnya. 3. Bung Karno sendiri bisa disebut sebagai Intelektual Organik. Dalam tradisi pemikiran Gramsci, ada dua jenis intelektual, tradisional dan organik. Intelektual tradisional adalah intelektual yang hanya menjadi menara gading, hanya sibuk dengan dirinya dan ilmunya sendiri, tanpa memikirkan bagaimana bisa melakukan perubahan di masyarakat. Sementara intelektual organik adalah intelektual yang selalu berjalan bersama rakyat, tidak hanya diam di kampus, tapi juga memikirkan bagaimana rakyatnya bisa berubah menjadi lebih baik dan sejahtera. Pemikiran-pemikiran Bung Karno juga merupakan pemikiran yang memiliki kaki, ide yang bisa diterapkan di masyarakat. Para pemuda, gen Z khususnya bisa menjadikan kepemimpinan Bung Karno sebagai seorang intelektual organik menjadi contoh, jangan hanya belajar secara akademik, berharap mendapat pekerjaan dengan gaji yang besar, tapi juga harus selalu memikirkan nasib rakyat, yakni bagaimana melakukan perubahan di masyarakat. 4. “Ke Mana Para Ilmuwan Kampus,” adalah judul tulisan Profesor Sulistyowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum dari FH UI di harian Kompas pada tanggal 18 Juni 2024. Saya akan mengutip agak panjang tulisan beliau : “Terbatasnya kelahiran gerakan sosial di kampus hari ini, 26 tahun sesudah Reformasi 1998, dapat dicari penjelasannya dari hubungan itu. Tidak banyak muncul ilmuwan organik dan intelektual publik, yang memiliki watak cinta akan kebenaran dan menyuarakannya. Bahkan ada saja ilmuwan yang menyediakan diri menjadi pembenar bagi keberlangsungan kekuasaan, ikut terlibat, setidaknya tidak berbuat apa-apa, ketika elit penguasa menjadikan hukum sebagai alat rekayasa politik dan berkelindan dengan korupsi politik.” Tulisan Prof. Sulis yang membahas bagaimana para intelektual kampus saat ini kebanyakan memposisikan diri sebagai intelektual tradisional dan tidak ada yang memposisikan diri sebagai intelektual organik. Hal ini terjadi selain karena kesadaran yang tidak ada, juga diperparah oleh kooptasi penguasa kepada kampus, baik itu kepada para pengajar maupun kepada mahasiswanya. Tulisan Prof. Sulis ini harus menjadi perhatian kita bersama yang berada di lingkungan akademis, karena kooptasi penguasa dalam jangka panjang akan membuat kampus kembali teralienasi dari masyarakat seperti pada masa orde baru. 5. Terakhir, pesan saya di acara pelantikkan BEM Fisip ini, bagi para mahasiswa banyaklah membaca sastra. Selain buku teks yang memang berguna untuk lulus kuliah dan mencari kerja. Bacalah banyak buku-buku sastra dunia, Leo Tolstoy, Maxim Gorky, Anton Chekhov, Victor Hugo, Pramoedya Ananta Toer, Eka Kurniawan, Ahmad Tohari, Paulo…

UBK Gelar Pelantikan BEM FISIP dan Diskusi Publik

INDOPOS-Universitas Bung Karno (UBK) menggelar pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP, dan diskusi publik dengan tema “Aktualisasi Leadership Bung Karno yang Selaras Bergerak Sesuai dengan Ajaran Bung Karno di Era Gen Z”. Kegiatan dibuka langsung Rektor UBK Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H, dan dihadiri Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno M. Marhaendra Putra S., SH., M.H, Dekan Fisip UBK Franky Roring S. IP., M.SI. Dalam sambutannya, Rektor UBK Didik Suhariyanto, mendorong kepada Generasi Z atau Gen-Z yang merupakan seluruh mahasiswa UBK untuk terus belajar. Gen Z yang lahir di era digital ini mempunyai kelebihan utama dari generasi lainnya yaitu diantaranya melek teknologi digital, adaptif dan inovatif sehingga dengan mudah beradaptasi dengan teknologi baru untuk mengembangkan kreatifitasnya. Didik juga berpesan kepada para dosen agar terus meningkatkan kompetensinya untuk memberikan pendidikan yang unggul kepada mahasiswa UBK. “Di era digital ini Gen Z harus terus berjuang mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan menguasai teknologi digital, begitu juga para dosen harus terus meningkatkan kompetensinya untuk memberikan pengajaran yang unggul kepada para mahasiswa,” kata Didik.

Kepala Kantor BPN Jakut Akan Turun Tangan Atasi Persoalan Tanah di Sukapura, Oknum Aparat Jangan Jadi Beking Mafia Tanah

INDOPOS-Kepala Kantor BPN Jakarta Utara, Taufik Suroso, turun tangan menyelesaikan permasalahan tanah milik keluarga besar H . Ali Syafruddin berdasarkan SK no 75 THN 1991, di Sukapura. Hal ini agar tidak terjadi penyimpangan dan permainan dari mafia tanah. “Saya akan cek ,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Senin (24/6/2024). BPN Jakarta Utara menegaskan, mendukung penuh program Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mencegah praktik mafia tanah. Yakni melalui Sertifikat Tanah Elektronik bagi masyarakat. Mengenai permasalahan tanah milik keluarga besar H . Ali Syafruddin berdasarkan SK no 75 THN 1991, di Sukapura, pengecekan akan dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan. Keterangan Video: Bentrokan di atas lahan sengketa Sukapura Jakarta Utara  Seperti diketahui, Permasalahan tanah milik keluarga besar H . Ali Syafruddin berdasarkan SK no 75 THN 1991, harus menjadi perhatian serius dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Hal itu lantaran ada indikasi permainan dari mafia tanah di wilayah Sukapura, Jakarta Utara. Berdasarkan SK no 77 SK no 79 SK no 80 dari kementrian untuk pergantian buku sertifikat dari bola dunia ke buku sertikat Garuda, sampai saat ini BPN Jakarta Utara belum melakukan pergantian SDH, diukur dan bayar SPS. Kenyataannya di lapangaan melakukan pengukuran di tanah girik, yang mana giriknya masih diragukan keasliannya. “Mohon kepada bapak Mentri Atr BPN, agar dapat menegur aparat BPN Jakarta Utara yang diduga bekerja sama dengan bos-bos mafia tanah,” tegas Zulfahmi Hakim, selaku kuasa hukum pemilik sekaligus kuasa ahli waris, pada wartawan. “Dan menghentikan sementara proses permohonan girik atas nama Ida Rustini yang sudah di perjualbelikan kepada PT Cipta Graha,” tambah Zulfahmi. Lokasi tanah terletak di Jln Terusan Hybrida, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. “Ini jelas menyalahi aturan,” tegasnya. Zulfahmi Hakim menyampaikan, pihaknya akan diterima Inspektorat BPN Pusat pada Selasa 25 Juni 2024 besok.  

Anies Terancam Jadi Gelandangan Politik Usai Nasdem dan PKS Usung Kader Sendiri di Pilkada DKI

INDOPOS-Anies Baswedan terancam menjadi gelandangan politik. Hal ini setelah Partai Nasdem dan PKS memastikan tak akan mencalonkan mantan capres nomor urut 1 itu sebagai calon gubernur dalam Pilkada DKI 2024 mendatang. Kedua parpol yang dalam pilpres tergabung di koalisi perubahan itu memilih kader internal untuk diusung, yakni Ahmad Sahroni dari Nasdem dan Sohibul Iman dari PKS. “Anies sudah habis dan akan jadi gelandangan politik. PKS dan Nasdem mengusung kader sendiri,” tulis salah seorang netizen pengguna X dengan akun @WongF3hung, Minggu (23/6/2024). Gelandangan sendiri memiliki arti yakni, orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup menggelandang di tempat umum. Jika di dunia politik, berarti seorang politikus yang terombang-ambing tak tentu arah karena tidak memiliki tempat atau parpol untuk bernaung. Sebelumnya, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Mabruri mengatakan bahwa DPP PKS mengajukan nama Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman sebagai Bakal Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta. “Sebagai Partai pemenang di Jakarta, PKS memutuskan akan memperjuangkan kader terbaiknya sebagai Calon Gubernur DK Jakarta. Kandidat yang kami usung adalah Mohamad Sohibul Iman, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS,” ujar Mabruri dalam keterangannya, Minggu (23/6/2024). Mabruri menambahkan bahwa Sohibul Iman merupakan figur yang memiliki integritas dan kapasitas yang mumpuni. Sohibul Iman pernah memimpin PKS pada periode 2015-2020. Dibawah kepemimpinannya, PKS mengalami peningkatan suara dan kursi secara signifikan dari 8,46 juta suara (6,77%) di 2014 menjadi 11,49 juta suara (8,21%) di 2019, atau meningkat dari 40 kursi di 2014 menjadi 50 kursi di 2019. “Artinya beliau memiliki kepemimpinan yang teruji dalam membawa PKS naik kelas. Beliau juga memiliki jejak yang panjang di dunia politik. terpilih tiga kali menjadi Anggota DPR pada periode 2009-2014, periode 2014-2019, dan periode 2024-2029 dan sempat memimpin DPR RI sebagai Wakil Ketua DPR,” terang dia. Sebelum terjun di dunia politik, Sohibul Iman juga dikenal sebagai seorang teknokrat dan cendekiawan muslim. Ia lama berkecimpung dalam bidang teknologi di BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) KEMENRISTEK RI. Dia juga pernah memimpin Universitas Paramadina sebagai Rektor.