Kepala Kantor BPN Jakut Akan Turun Tangan Atasi Persoalan Tanah di Sukapura, Oknum Aparat Jangan Jadi Beking Mafia Tanah

INDOPOS-Kepala Kantor BPN Jakarta Utara, Taufik Suroso, turun tangan menyelesaikan permasalahan tanah milik keluarga besar H . Ali Syafruddin berdasarkan SK no 75 THN 1991, di Sukapura. Hal ini agar tidak terjadi penyimpangan dan permainan dari mafia tanah.

“Saya akan cek ,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Senin (24/6/2024).

BPN Jakarta Utara menegaskan, mendukung penuh program Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mencegah praktik mafia tanah. Yakni melalui Sertifikat Tanah Elektronik bagi masyarakat.

Mengenai permasalahan tanah milik keluarga besar H . Ali Syafruddin berdasarkan SK no 75 THN 1991, di Sukapura, pengecekan akan dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan.

Keterangan Video: Bentrokan di atas lahan sengketa Sukapura Jakarta Utara 

Seperti diketahui, Permasalahan tanah milik keluarga besar H . Ali Syafruddin berdasarkan SK no 75 THN 1991, harus menjadi perhatian serius dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal itu lantaran ada indikasi permainan dari mafia tanah di wilayah Sukapura, Jakarta Utara.

Berdasarkan SK no 77 SK no 79 SK no 80 dari kementrian untuk pergantian buku sertifikat dari bola dunia ke buku sertikat Garuda, sampai saat ini BPN Jakarta Utara belum melakukan pergantian SDH, diukur dan bayar SPS. Kenyataannya di lapangaan melakukan pengukuran di tanah girik, yang mana giriknya masih diragukan keasliannya.

“Mohon kepada bapak Mentri Atr BPN, agar dapat menegur aparat BPN Jakarta Utara yang diduga bekerja sama dengan bos-bos mafia tanah,” tegas Zulfahmi Hakim, selaku kuasa hukum pemilik sekaligus kuasa ahli waris, pada wartawan.

“Dan menghentikan sementara proses permohonan girik atas nama Ida Rustini yang sudah di perjualbelikan kepada PT Cipta Graha,” tambah Zulfahmi.

Lokasi tanah terletak di Jln Terusan Hybrida, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara.

“Ini jelas menyalahi aturan,” tegasnya.

Zulfahmi Hakim menyampaikan, pihaknya akan diterima Inspektorat BPN Pusat pada Selasa 25 Juni 2024 besok.

 

  • Related Posts

    International Battery Summit 2024 “The Future Battery Technology from Upstream to Downstream for Accelerating Clean Energy Transition”

    INDOPOS-Tangerang Selatan, 01 July 2024-National Battery Research Institute (NBRI) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) serta Pamerindo Indonesia sebagai co-organizer, akan…

    Guru Besar: Pemerintah Jangan Sampai Abaikan Eksistensi Hukum Adat

    INDOPOS-Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara) Jakarta St. Laksanto Utomo mengingatkan kepada Pemerintah jangan sampai mengabaikan eksistensi hukum adat sebagai hukum asli Indonesia.“Seyogianya hindari pemikiran bahwa hukum…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    International Battery Summit 2024 “The Future Battery Technology from Upstream to Downstream for Accelerating Clean Energy Transition”

    International Battery Summit 2024 “The Future Battery Technology from Upstream to Downstream for Accelerating Clean Energy Transition”

    Guru Besar: Pemerintah Jangan Sampai Abaikan Eksistensi Hukum Adat

    Guru Besar: Pemerintah Jangan Sampai Abaikan Eksistensi Hukum Adat

    FH USM Gelar Seminar Nasional dan Call for Paper dalam Rangka Dies FH USM ke-37

    FH USM Gelar Seminar Nasional dan Call for Paper dalam Rangka Dies FH USM ke-37

    Mantan Kasatpol PP Jaksel Non Aktif Masih Pegang Kendali, Pj Gubernur Harus Bertindak Tegas Agar Kinerja Tidak Menurun, Imbasnya Banyak Reklame Tak Berizin Belum Ditertibkan

    Mantan Kasatpol PP Jaksel Non Aktif Masih Pegang Kendali, Pj Gubernur Harus Bertindak Tegas Agar Kinerja Tidak Menurun, Imbasnya Banyak Reklame Tak Berizin Belum Ditertibkan

    70 Anggota DPRD Sumut Dapat Pencerahan dari Haji Rasyidi Soal Pengelolaan Anggaran

    70 Anggota DPRD Sumut Dapat Pencerahan dari Haji Rasyidi Soal Pengelolaan Anggaran

    Ketum PPJN”98 Akan Adukan Tempo Ke Dewan Pers Tebar Fitnah Ke Dasco

    Ketum PPJN”98 Akan Adukan Tempo Ke Dewan Pers Tebar Fitnah Ke Dasco