Website Resmi BPK Muat Artikel “Proyek Saringan Sampah Ciliwung Rp 195 Miliar Mangkrak”, KPK Diminta Turun Tangan!

INDOPOS-Website resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) R.I Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, memuat artikel dengan judul “Proyek Saringan Sampah Ciliwung 195 Miliar Mangkrak”. Dalam artikel itu dijelaskan, Proyek Saringan Sampah Ciliwung yang berada di Jaga karsa Jakarta Selatan senilai Rp 195 miliar hingga September 2023 belum juga tuntas alias mangkrak. Padahal, kontrak kerja proyek Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta itu seharusnya berakhir pada Desember 2022 lalu.

Proyek itu dikerjakan oleh PT PP Presisi Tbk. join operation dengan PT Runggu Prima Jaya. Sembilan bulan usai kontrak berakhir, perusahaan pelat merah dan swasta itu juga tak kunjung mampu menuntaskan proyek yang diklaim mampu menggambat sampah di hulu Sungai Ciliwung. Menurut data yang dihimpun, dana proyek saringan sampah telah ditagih oleh perusahaan pelaksana sebesar 54 persen dari nilai kontrak atau setara Rp 108 miliar pada akhir Desember 2022. Padahal, dari pandangan kasat mata, pada Desember 2022 progres proyek ini baru sekitar 30 persen.

Hal ini pun menuai tanggapan dari sejumlah pihak. Salah satunya Aktivis dari Komunitas Jakarta Baru, yang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menindak lanjuti temuan dari BPK ini.

Berikut Video Tanggapan dari Aktivis Komunitas Jakarta Baru Ali Husen:

  • Related Posts

    Larangan Rokok Total di Tempat Hiburan Berpotensi Picu Badai PHK dan Penurunan Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata dan Usaha Kecil, Pemerintah Harus Kaji Ulang!

    INDOPOS-Langkah segelintir anggota DPRD DKI Jakarta yang mendorong larangan total rokok melalui Rancangan Peraturan Daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR) DKI Jakarta, menuai kritikan keras dari masyarakat. Salah satunya…

    Sidang di PN Jakpus, Sejumlah Investor Setuju Proposal Perdamaian PT MAS, Berharap Tak Ada Pailit

    INDOPOS-PT Merpati Abadi Sejahtera atau PT MAS jangan sampai dipailitkan. Itulah harapan para karyawan dan investor, dalam sidang lanjutan proposal perdamaian, yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu 11…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Larangan Rokok Total di Tempat Hiburan Berpotensi Picu Badai PHK dan Penurunan Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata dan Usaha Kecil, Pemerintah Harus Kaji Ulang!

    Larangan Rokok Total di Tempat Hiburan Berpotensi Picu Badai PHK dan Penurunan Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata dan Usaha Kecil, Pemerintah Harus Kaji Ulang!

    Sidang di PN Jakpus, Sejumlah Investor Setuju Proposal Perdamaian PT MAS, Berharap Tak Ada Pailit

    Sidang di PN Jakpus, Sejumlah Investor Setuju Proposal Perdamaian PT MAS, Berharap Tak Ada Pailit

    Human Initiative Tutup Program Sebar Qurban, Ini Capaian 2025

    Human Initiative Tutup Program Sebar Qurban, Ini Capaian 2025

    Gelar Aksi Damai di MA, Ratusan Karyawan dan Investor PT MAS Tolak Dipailitkan, Bagaimana Nasib Anak dan Keluarga Kami Jika di PHK?

    Gelar Aksi Damai di MA, Ratusan Karyawan dan Investor PT MAS Tolak Dipailitkan, Bagaimana Nasib Anak dan Keluarga Kami Jika di PHK?

    Bongkar Klaim Tanah KPN Kejaksaan Negeri Cibinong Syahrial Eks Yonif PR 328 Cilodong Dilaporkan Ke Kejaksaan

    Bongkar Klaim Tanah KPN Kejaksaan Negeri Cibinong Syahrial Eks Yonif PR 328 Cilodong Dilaporkan Ke Kejaksaan

    Petisi Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia “Menuntut Penghentian Permanen Aktivitas Pertambangan Nikel di Raja Ampat”

    Petisi Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia “Menuntut Penghentian Permanen Aktivitas Pertambangan Nikel di Raja Ampat”