News Archives - Laman 68 dari 143 -

INDOPOS
Februari 10, 2025
0 Comments

Perekonomian Jakarta Tumbuh 5,01% pada Triwulan IV 2024: Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi

INDOPOS-Perekonomian DKI Jakarta menunjukkan pertumbuhan yang positif pada triwulan IV 2024, mencatatkan angka 5,01% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan 4,93% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi DKI Jakarta, Arlyana Abubakar,, pertumbuhan ekonomi Jakarta didorong terutama oleh sektor Konsumsi Rumah Tangga (RT) yang tumbuh 5,14% (yoy), yang didorong oleh momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta berbagai event Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya.Menurutnya, investasi menunjukkan peningkatan signifikan, tumbuh 7,54% (yoy), seiring dengan berjalannya proyek-proyek strategis dari pemerintah dan sektor swasta yang bersifat multitahun. Ekspor juga menguat sebesar 14,66% (yoy), dengan kontribusi terbesar datang dari sektor otomotif, pakaian, aksesoris, produk kimia, logam mulia, dan perhiasan. “Meski ada beberapa sektor yang mengalami penurunan, seperti Konsumsi Pemerintah yang melambat menjadi 5,20% (yoy) akibat front-loading belanja Pemilu pada awal tahun, dan Konsumsi LNPRT yang tumbuh lebih rendah di 6,84% (yoy) seiring berakhirnya kampanye Pilkada, secara keseluruhan perekonomian Jakarta menunjukkan kinerja yang solid,” kata Arlyana, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (10/2/2025). Lebih lanjut Arlyana mengatakan, dari sisi Lapangan Usaha (LU), sektor Perdagangan tercatat mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 7,26% (yoy), sejalan dengan tingginya aktivitas masyarakat selama periode HBKN Nataru. “Sektor Konstruksi juga mencatatkan pertumbuhan yang baik sebesar 9,39% (yoy), dipengaruhi oleh meningkatnya investasi, sementara sektor Infokom tumbuh 4,36% (yoy), seiring tingginya penggunaan data dan internet di akhir tahun,” ujarnya. “Namun, sektor Jasa Keuangan mengalami pelambatan menjadi 2,60% (yoy) seiring dengan turunnya penyaluran kredit,” imbuhnya. Arlyana juga menambahkan bahwa secara keseluruhan, perekonomian Jakarta pada tahun 2024 tercatat tumbuh sebesar 4,90% (ctc), sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,96% (ctc), serta di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat pada 5,03% (ctc). Arlyana memproyeksikan perekonomian Jakarta pada triwulan I 2025 tetap akan tumbuh kuat. Survei konsumen dan kegiatan dunia usaha yang dilakukan Bank Indonesia menunjukkan hasil yang positif, dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) untuk enam bulan mendatang tercatat sebesar 141,1, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat 139,8. “Jakarta akan menjadi tuan rumah untuk 23 event musik internasional dan 8 event olahraga pada triwulan I 2025, yang diharapkan dapat mendorong konsumsi Rumah Tangga lebih lanjut,” jelasnya. Arlyana juga menyoroti bahwa sektor Perdagangan, Konstruksi, Jasa Keuangan, dan Jasa Perusahaan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, didukung oleh optimisme pelaku usaha yang tercermin dari prakiraan kenaikan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) dalam Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU). Digitalisasi dan Inovasi Transaksi QRIS Di sektor digital, Arlyana mengungkapkan bahwa digitalisasi di Jakarta semakin menguat, terutama dalam hal transaksi menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Pada 2024, volume transaksi QRIS di Jakarta tumbuh 167% (yoy), dengan kontribusi Jakarta mencapai 32% dari total transaksi QRIS nasional. Jakarta Selatan dan Jakarta Barat masing-masing memegang pangsa terbesar dalam transaksi QRIS, dengan 38,13% dan 23,10%. Selain itu, Bank Indonesia DKI Jakarta menargetkan 130 ribu pengguna baru QRIS pada 2025 dengan volume transaksi sebesar 2,2 miliar, yang diperkirakan akan meningkat 105,90% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Arlyana juga menyoroti pencapaian Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, yang tercatat mencapai 99,8% pada semester II 2024, menandakan semakin digitalnya sektor pemerintahan di ibu kota. Sinergi Pemerintah dan Bank Indonesia untuk Perekonomian yang Berkelanjutan Arlyana mengakhiri keterangannya dengan menyatakan bahwa Bank Indonesia DKI Jakarta akan terus memantau perkembangan ekonomi daerah, nasional, dan global. “Sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus diperkuat guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, serta mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global yang berdaya saing,” pungkasnya. (***)

INDOPOS
Februari 10, 2025
0 Comments

Program Doktor Universitas Borobudur Gelar Seminar Nasional Bareng Kementerian ESDM dan DPR”Tepatkah Pemberian Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi?,”

INDOPOS-Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, menggelar Seminar Nasional dengan tema “Tepatkah Pemberian Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi?,”, Senin, 10 Februari 2025, pukul 13.00 – 15.30 WIB melalui Zoom Cloud. Hadir sejumlah nara sumber, di antaranya Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Mineral dan Batubara (Minerba), Siti Sumilah Rita Susilawati, mewakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, dan juga dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Esa Unggul Wasis Susetio. Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Borobudur, dalam sambutan pembuka, menyampaikan, rencana pemerintah tentang izin pengelolaan tambang untuk perguruan tinggi telah menjadi pembicaraan banyak kalangan. Melalui, seminar ini, diharapkan bisa memberikan banyak manfaat kepada kita semua, khususnya kepada dunia pendidikan dan masyarakat umum pada khususnya. “Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, dan nara sumber. Semoga materi yang diberikan atau informasi yang diberikan menjadi perhatian kita semua,” ujar Prof Santiago. Prof Santiago juga menyampaikan terimakasih Universitas Borobudur dengan Perkapi, perkumpulan konsultan hukum dan pengacara pertambangan yang dalam kesempatan, yang membantu terselenggaranya kegiatan ini. “Tambang ini adalah sesuatu yang menarik untuk dibicarakan, juga sangat menarik adalah untuk bagaimana kegiatan yang berlangsung di dalam, bahwa pertambangan ini memegang peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga terus akan berkembang dalam pelaksanaan dan kegiatannya, ” katanya. “Apakah perguruan tinggi ini memang layak atau perguruan tinggi itu tidak layak? Tentu diskusi pada siang hari ini akan menarik untuk kita lakukan sehingga kita bisa memberikan solusi atau masukan kepada pemerintah mengenai kegiatan kita pada siang hari ini, ” tambahnya. Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Mineral dan Batubara (Minerba), Siti Sumilah Rita Susilawati, mengatakan, wacana pemberian wilayah izin usaha pertambangan secara prioritas kepada perguruan tinggi atau badan usaha milik perguruan tinggi itu tidak terlepas dari adanya rancangan undang-undang tentang perubahan keempat perubahan keempat atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, atau bisa kita sebut sebagai RUU Perubahan keempat Undang-Undang Menerba. Di mana pemberian secara prioritas menjadi salah satu materi muatan atau substansi dari RUU tersebut. “Rancangan Undang-Undang Perubahan keempat dari Undang-Undang Menerba sendiri Bapak dan Ibu rekankan semuanya menjadi inisiatif dari DPR RI yang penyusunannya dilakukan oleh Badan Legislatif DPR RI, dan saat ini pemerintah juga telah secara resmi menerima rancangan undang-undang tersebut, yang memuat materi-materi atau substansi antara lain,” tuturnya. Yang pertama, kata Siti, penyesuaian beberapa ketentuan sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, pengaturan terkait penetapan WUB, mineral logam, atau batu bara yang diberikan dengan cara prioritas kepada kooperasi badan usaha kecil dan menengah dan juga badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menjalankan fungsi ekonomi untuk peningkatan perekonomian daerah. Kemudian juga mineralogam atau batubara dalam rangka hilirisasi, itu dapat diberikan kepada badan usaha swasta dengan cara prioritas. “Kemudian juga pemberian IUPK pertambangan dengan cara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah, Koperasi, badan usaha kecil dan menengah, badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan, atau badan usaha milik perguruan tinggi,” jelasnya. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menyampaikan, bahwa sebetulnya dunia pertambangan memang layak mendapat perhatian khusus. Kenapa demikian dunia pertambangan hari-hari ini telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. “Kalau kita melihat ekspor kita adalah komoditas dan terus eksis adalah komoditas baik itu nikel, batu bara, dan juga mineral yang lain. Ada timah, ada tembaga, dan sebagainya. Nah semula adalah dalam pertambahan kita dengan apa kita kenal konsep dengan PKP 2B atau dengan istilahnya tentang kontrak karya. Kontrak karya yang rejim kontrak karya. Nah lantas waktu itu dengan berpijak dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009. Nah, latas ada revisi ketiga, dan ini akan masuk keempat, adalah dengan munculnya Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Undang-Undang Minerva. Jadi di tahun 2020 yang lalu sudah muncul Undang-Undang Minerba yakni revisi dari Undang-Undang nomor 4 tahun 2009. Yakni bahwa yang menjadi isu utama adalah termasuk juga menyangkut tentang keadilan. Kebetulan itu ketika itu komisi 7 saya yang memimpin dan ketika panjang RUU Minerba ini bekerja kita sama-sama kawal. Nah, regime PKP 2B waktu itu kita anggap untuk kita carikan semacam konsep dasar menuju keadilan dalam pengelolaan tambang. PKP 2 itu waktu itu satu perusahaan bisa menguasai lebih dari 50 ribu hektare. Bahkan ada 80 ribu hektare, ada 77 ribu hektare, ada 77 ribu hektare, 60 ribu hektare, dan seterusnya-seterusnya. Jadi waktu itu ada 7 PKP 2B atau 7 rejim kontrak karya yang menguasai hampir 70 persen di Indonesia. Nah itulah kita melihat komisi 7 waktu itu mulai ini ketidakadilan struktural. Kenapa demikian? Karena ternyata…

INDOPOS
Februari 10, 2025
0 Comments

Gas Melon Bikin Gerindra Golkar Memanas? Dasco Doli Saling Ngotot!

INDOPOS-Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyebut kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, terkait kebijakan melarang pedagang eceran menjual gas elpiji 3 kilogram pasti diketahui Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini merespons soal pernyataan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, yang menyebut aturan penyaluran gas elpiji atau LPG 3 kg bukan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. “Semua menteri-menteri, bukan hanya menteri dari Golkar saya rasa tidak ada kebijakannya yang tidak sepengetahuan Presiden. Tidak mungkin. Enggak mungkin ada menteri yang berani-beranian atau yang mengarang-mengarang kebijakan itu, tanpa ada koordinasi atau instruksi dari presiden,” ucap Doli di Jakarta. Dia menilai, aturan yang diterapkan Bahlil sangat baik. Bahlil, lanjut Doli, ingin mengatur tata niaga penjualan gas elpiji. Menurut dia, wajar jika ada persoalan dan dinamika di lapangan terkait kebijakan itu. “Yang dilakukan kemarin itu kan sebetulnya baik ya. Artinya itu yang mau diatur kan tata niaga soal gas elpiji 3 kg. Bahwa kemudian kebijakan itu ada dinamika, ada tanggapan segala macam, ya menurut kami biasa saja,” tuturnya. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut kebijakan larangan pengecer jual LPG 3 Kg bukan berasal dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sendiri telah memanggil dan memberi arahan kepada Bahlil di Istana Kepresidenan. Dasco menilai sejumlah kebijakan dari kementerian memang bisa berjalan tanpa persetujuan Presiden, namun Presiden dapat melakukan intervensi jika kebijakan itu berdampak luas ke masyarakat. “Saya belum tahu itu apakah hal-hal seperti itu harus dikoordinasikan ke Presiden ya, tapi kebijakan kementerian bisa berjalan sendiri, tapi kalau menyebabkan dampak-dampak Presiden bisa turun tangan,” kata Dasco.

INDOPOS
Februari 9, 2025
0 Comments

Ekosistem Halal Jadi Nilai Tambah Investasi Branding RI di Mata Dunia

INDOPOS-Jakarta | Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) yang juga mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengatakan, untuk urusan sertifikasi dan produk halal, Indonesia sebagai negara dengan populasi umat Islam terbesar kedua di dunia masih kalah dengan negara lain. Ia menyayangkan, hingga saat ini, proses sertifikasi halal di Indonesia masih rumit dan belum bisa menjadi mercusuar dunia. Mengapa klaim dan branding halal di Indonesia masih kalah dengan Malaysia?“Padahal kalau bicara kualitas dan kuantitas Indonesia jauh lebih unggul dalam semua hal. Saya berharap ke depan sertifikasi halal di Indonesia bisa menjadi hal yang menyenangkan,” kata Said Aqil Siraj dalam Forum Group Diskusi bertema Masa Depan Investasi Industri dan Ekosistem Halal, yang digelar di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Kamis, (6/2/25) Sebagaimana diserukan sejumlah tokoh cendekia muslim, Said Aqil berharap pemerintah melalui Badan Penyelenggara Sertifikasi Halal (BPSH) segera memperbaiki dan menyempurnakan mekanisme sertifikasi hall di Indonesia. Harapanya agar urusan sertifikasi halal lebih sederhana, tidak rumit dan tidak lagi monopoli. Untuk kepentingan nasional, sertifikasi halal dapat menjadi ujung tombak untuk meningkatkan upaya filterisasi keberadaan produk berkualitas. Selain untuk meningkatkan pendapatan negara, memberi rasa aman dan nyaman bagi warga bangsa. “Khususnya kaum muslimin dan juga sebagai rule model ekonomi halal yang terpercaya di mata dunia,” tandas Aqil. Disela acara, Ir. H. ⁠Didi Apriadi, M.AK. MH. selaku Staf Khusus Menteri Investasi dan Penanaman Modal/ BKPM sekaligus Pendiri Yayasan Indonesia Tiongkok, menyatakan mendukung penyempurnaan proses sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Halal yang dibentuk oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto saat ini. Didi Apriadi yang sebelumnya tenaga ahli Menperidag berharap skema regulasi proses sertifikasi yang dipimpinan Babe Haekal kedepan lebih mudah, cepat dan tidak membingungkan. “Apapun regulasi yang disepakati, mekanisme sertifikasi halal harus menjadi rule model yang mudah, pasti, dan mendukung iklim investasi di Indonesia. Sehingga ekosistem halal bisa menjadi nilai tambah investasi branding RI di mata dunia,’’ungak Didi, di tengah forum diskusi, Hotel Royal, Kuningan, Jakarta. Selain dihadiri Ketua Umum LPOI Said Aqil Siraj dan Sekjen Imam Pitoyo, forum bertema investasi dan sertifikasi halal ini juga dihadiri sejumlah tokoh cendekia muslim, seperti Babeh Haekal (Kepala Bada Penyelenggara Sertifikasi Halal), Ir. H. ⁠Didi Apriadi, M.AK. MH. (Stafsus Menteri Investasi dan Penanaman Modal/ BKPM), serta dihadiri langsung Mr. Zhang Ghuoming (Pengusaha dan Pendiri Yayasan Indonesia Tiongkok). Pada penghujung acara, LPOI Kembali mendesak kepada penyelenggara negara agar segera merombak dan merevisi regulasi-regulasi yang berpotensi menghambat proses percepatan Investasi, Industri dan ekosistem halal. Sehingga halal dapat menjadi panglima ekonomi bangsa Indonesia Selain menyampaikan pernyataan sikap dengan tegas menolak monopoli pengelolaan sertifikasi halal, termasuk menolak monopoli fatwa halal/monopoli penetapan kehalalan produk yang dilakukan organisasi tertentu, LPOI juga mendesak segera dilakukan Judicial Review terhadap UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024. Bagi LPOI sangat diperlukan produk kebijakan khusus untuk menghapus praktek praktek monopoli dalam penyelenggaran system jaminan produk halal.

INDOPOS
Februari 9, 2025
0 Comments

Ketum MPG Jimmy S Dukung Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Soal Gas 3 Kg, Kebijakan yang Pro Rakyat Jangan Dipolitisir

INDOPOS-Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Jimmy S, membela Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait kebijakan larangan pengecer jual gas LPG 3 kg atau gas melon. Ia menilai jika kebijakan itu bertujuan untuk menata ulang distribusi gas melon agar lebih tepat sasaran. Sehingga masyarakat yang membutuhkan benar-benar dapat menikmati subsidi dengan tepat. Jimmy menilai kebijakan tersebut muncul sebagai respons terhadap berbagai keluhan masyarakat terkait ketersediaan dan harga gas melon di pasaran. “Sudah menjadi rahasia umum bahwa, urusan distribusi gas melon, dengan segala kompleksitas dan eksesnya, banyak dikeluhkan masyarakat luas,” kata Jimmy pada wartawan, Minggu (9/2/2025). Semua berawal pada 2007, di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Jusuf Kalla (JK). Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kg diluncurkan sebagai pengganti minyak tanah. Benar, sebelum itu, sebagian besar penduduk Indonesia, terutama di kalangan menengah ke bawah, sangat tergantung pada bahan bakar yang juga dikenal sebagai kerosin itu. Saat itu juga banyak yang protes, tetapi seiring berjalan waktu, kebijakan itu dinilai baik dan tepat. Bahkan terus berjalan sampai sekarang. Ia menjelaskan, bahwa gas melon sejatinya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021. Namun, Jimmy mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, masih banyak pihak yang tidak berhak ikut memanfaatkan subsidi ini. Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat pemerintah perlu menata ulang distribusi elpiji 3 kg. Pertama, penjualan gas melon masih belum tepat sasaran. Jimmy menegaskan bahwa subsidi energi harus diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Untuk itu, pemerintah mulai mewajibkan pembelian gas melon melalui pangkalan resmi Pertamina sejak 1 Februari 2025. “Jika sekarang pangkalan pertamina masih berjarak dengan masyarakat, itu disadari oleh pemerintah. Dan tentu untuk selanjutnya, jumlah pangkalan resmi pertamina akan ditambah jumlahnya. Akan ada sub-sub pangkalan yang akan memudahkan pembelian. Pedagang-pedagang eceran itu, bisa menjadi sub pangkalan pertamina,” terang Jimmy. Kedua, adanya permainan harga di tingkat pengecer. Jimmy mengungkapkan bahwa harga gas melon yang seharusnya terjangkau justru mengalami kenaikan di pasaran akibat spekulan yang mengambil keuntungan di tengah kelangkaan stok. “Selama ini harga jual gas melon jelas-jelas bersubsidi, tetapi ketika sampai ke pemanfaat, harganya banyak yang jadi melambung. Itu artinya ada rantai permainan yang berlangsung dalam distribusi gas elpiji ini. Apalagi, kenaikan harga ini biasanya berbarengan dengan langkanya gas di pasaran,” katanya. Ketiga, maraknya praktik kecurangan dalam distribusi. Idrus menyebut, adanya laporan tabung gas melon yang berisi kurang dari 3 kg serta kasus pengoplosan gas yang telah beberapa kali diungkap aparat kepolisian. “Coba bayangkan betapa ruginya masyarakat? Pemerintah mensubsidi untuk meringankan masyarakat, mafia mencuri untuk menyengsarakan rakyat. Lalu apakah peristiwa-peristiwa seperti harus dibiarkan atau ditata? Boleh dijawab secara rasional, boleh secara nuraniah,” tuturnya. Atas berbagai pertimbangan tersebut, Jimmy menambahkan bahwa Bahlil melarang pengecer menjual elpiji 3 kg sebagai bentuk penataan. “Berangkat dari berbagai pertimbangan inilah, demi kebaikan jangka panjang, kebaikan masyarakat, pemerintah melakukan penataan berkait dengan penjualan dan distribusi gas Melon. Sederhana sebenarnya,” ujar dia. Meskipun kebijakan ini telah dibatalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Jimmy menilai bahwa keputusan tersebut tetap mendorong pengecer untuk bertransformasi menjadi agen distribusi resmi. “Walau kebijakan ini telah dibatalkan Prabowo akan tetapi memacu pengecer untuk menjadi agen pendistribusian. Dengan begitu, kebijakan yang dikeluarkan Menteri ESDM pro rakyat,” pungkasnya.

INDOPOS
Februari 9, 2025
0 Comments

Kebijakan Pak Bahlil Sudah Tepat Soal Gas Elpiji 3 Kg, Subsidi Harus Tepat Sasaran

INDOPOS-Langkah kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dinilai sudah tepat, terkait mekanisme untuk distribusi gas elpiji 3 kilogram. Karena hal itu menyangkut penertiban daripada gas elpiji yang sering dimainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga harga LPG nya per tabung itu sudah menjadi mahal kepada masyarakat. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Nias Selatan Idealisman Dachi, menyampaikan, tidak salah kalau seandainya langkah kebijakan yang diambil oleh Pak Bahlil untuk memastikan bahwa LPG yang 3 kg yang subsidi untuk rakyat benar-benar dengan harga yang pas dan tepat sasaran. “Kalau ada riak-riak di tengah-tengah masyarakat Saya pikir itu masih wajar-wajar saja, karena sesuatu yang baru yang tujuannya baik tidak mengenakan bagi pemain-pemain yang selama ini kepentingannya terganggu, ya pasti mengkondisikan itu jadi politisasi. Kami dari Partai Golkar tentunya mendukung langkah yang diambil oleh Pak Bahlil, sehingga masyarakat benar-benar merasakan program pemerintahan Prabowo subsidi yang tepat sasaran,” ujar Idealisman Dachi, pada wartawan, Minggu (9/2/2025). Apalagi sikap yang berani gentlemen Pak Bahlil langsung turun di lapangan, berhadapan dan bertemu langsung dengan masyarakat walaupun tidak menyenangkan, tetapi Pak Bahlil itu langsung menyikapi mendengar apa yang menjadi kegelisahan dan keluhan masyarakat. “Tentunya kalau ada yang sedikit kurang tepat jadi perbaiki kami dari Partai Golkar mendukung langkah-langkah yang diambil ketua umum kami sebagai menteri ESDM, dan rakyat bisa memahami situasi dan kondisi yang ada,” tuturnya. “Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak mau terprovokasi isu-isu negatif tentang gas elpiji ini, dan mari kita tetap mendukung pemerintahan Prabowo untuk Indonesia sejahtera,” tutup Idealisman Dachi. (***)

INDOPOS
Februari 8, 2025
0 Comments

Test Masuk Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Membludak

INDOPOS-Hari ini Sabtu tanggal 8 Pebruari 2025 dilaksanakan test masuk calon mahasiswa baru doktor ilmu hukum semester genap tahun akademik 2024/2025 universitas borobudur ramai dihadiri oleh calon mahasiswa.Menurut bagian pendaftaran mahasiswa baru yang mendaftar ada 39 mahasiswa tapi yang ikut test gelombang satu ini baru 32 calon mahasiswa, menurut ibu Ani Anabahu staff pascasarjana, yang tidak hadir akan ikut test gelombang 2 yang akan di laksanakan pada hari sabtu tanggal 15 Pebruari 2025 jam 08.30 sampai selesai di gedung D lantai 6 kampus Universitas Borobudur Jalan Raya Laksamana Malahayati No.1 Jakarta Timur. Mahasiswa yang ikut test di samping dari Jakarta, ada juga dari Padang, Medan, Kalimantan, Kupang, Kendari, Bogor, Bandung, Palembang dan Lampung. Setelah test akademik dilanjutkan wawancara yang dilakukan oleh Prof.Dr. Faisal Santiago dan Dr. Ahmad Redi. Profil mahasiswa yang di wawancara ada Polisi, TNI, Advokat, Jaksa, Notaris, Politikus, Dokter, ASN dan Pengusaha. Kampus Unggul Universitas Borobudur merupakan satu-satunya dan pertama yang semua Strata 1,2 dan 3 ilmu hukum terakreditasi unggul di wilayah Jakarta. Program Doktor Ilmu Hukum terakreditasi Unggul dengan nilai 375 BAN-PT, hal ini menandakan kualitas pendidikan sudah berjalan dengan baik, disamping itu sudah ter ISO 2001:2018 dan 9001:2015 menambah kepercayaan masyarakat untuk daftar dan kuliah di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur. Perkuliahan akan dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2025 dengan para pengajar Prof Zudan Arif Fakrulloh, Prof Surya Jaya, Prof Faisal Santiago, Prof Ade Saptomo, Prof Zainal Arifin, Prof Abdullah Sulaeman, Prof Arif Hidayat, Prof Tunjung Herning, Prof Suparji, Dr Bambang Soesatyo, Dr Ahmad Redi, Dr Boy Nurdin, Dr Evita Isretno Israhadi, Dr Azis Budianto, Dr KMS Herman, Dr Muchlas Rowi, Dr Binsar Jon Vick, Dr Andreas, Dr Nasir Asnawi dan Dr Tina Amelia. Kualitas Unggul akan terus dijaga ujar Dr Ahmad Redi dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada media. (***)

INDOPOS
Februari 8, 2025
0 Comments

Senator Happy Djarot Tinjau Langsung Pasokan Gas Elpiji 3 KG, dan Pembangunan Septic Tank Komunal di Pemukiman Padat Jakarta

INDOPOS-Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, Happy Djarot, mengecek langsung ketersediaan gas elpiji 3 Kilogram (Kg) di tengah masyarakat. Kali ini, Happy Djarot, mengunjungi warga di wilayah RW 01, Kelurahan Kramat, Senen, Jakarta Pusat, didampingi langsung Djarot Saiful Hidayat, yang merupakan Gubernur DKI Jakarta periode 2017, yang juga sebagai suami Happy Djarot. Selain mengecek pasolan gas elpiji, Happy juga meninjau pembangunan “Septic Tank” komunal untuk warga di pemukiman padat penduduk. Seperti diketahui, masyarakat sempat kesulitan mendapat gas elpiji beberapa waktu lalu setelah pengecer dilarang berjualan gas 3 Kg. Bahkan, menelan korban jiwa. Saat ini, kebijakan itu dicabut sehingga pengecer bisa berjualan kembali dengan menjadi sub-pangkalan dan harus memenuhi persyaratan tertentu. “Kebijakan yang tidak tepat terkait gas elpiji ini membuat masyarakat kecil kesulitan. Kami datang ingin mendengarkan langsung keluhan masyarakat, dan menyuarakan harapannya kepada pemerintah,” ujar senator dari daerah pemilihan DKI Jakarta ini. VIDEO SENATOR HAPPY DJAROT TINJAU PASOKAN GAS ELPIJI 3 KG Happy menyampaikan, pihaknya mengecek di warung dan agen tempat masyarakat biasa mendapatkan gas elpiji 3 kilogram. “Warga berharap kejadian seperti kelangkaan gas elpiji beberapa waktu lalu tidak kembali terulang. Karena membuat masyarakat semakin susah. Warga ingin pasokan kembali lancar, dan tidak ada kelangkaan,” tutur Happy. Ditemui di tempat yang sama, Djarot Saiful Hidayat, Gubernur DKI Jakarta periode 2017, menyampaikan, kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang terjadi di berbagai daerah telah menimbulkan dampak serius bagi masyarakat, terutama rakyat kecil yang bergantung pada gas subsidi ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia mengaku miris dengan kondisi tersebut apalagi ketika mengetahui kejadian tragis seorang ibu rumah tangga di Pamulang, Tangerang Selatan, dilaporkan meninggal dunia akibat kelelahan setelah antre berjam-jam demi mendapatkan gas melon yang sulit diperoleh. “Kejadian memilukan ini adalah alarm keras bagi pemerintah yang telah menerapkan kebijakan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kesiapan distribusi dan akses masyarakat kecil terhadap kebutuhan pokok mereka,” tegasnya. Menurutnya, kebijakan larangan penjualan gas LPG 3 kilogram di tingkat pengecer sejak 1 Februari 2025 justru telah memperburuk situasi, memaksa masyarakat antre panjang di pangkalan resmi dengan harapan mendapatkan gas yang semakin langka. “Kami berharap kejadian ini tidak terulang lagi,” tandasnya. (bwo)

INDOPOS
Februari 8, 2025
0 Comments

Berikan Apresiasi Tinggi Terhadap Hasil SPI Versi KPK, TVRI Bertekad Wujudkan Zona Integritas pada Tahun Ini

INDOPOS-Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno memberikan apresiasi yang tinggi terhadap rilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Nasional 2024 versi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atas dasat hasil SPI tersebut, Iman Brotoseno pun menandaskan tekad kerasnya bahwa TVRI akn terus melakukan perbaikan. “Dari hasil penilaian SPI Nasional Tahun 2024, meskipun TVRI telah menunjukkan upaya yang signifikan, kami menyadari bahwa masih banyak yang harus diperbaiki. Namun, kami tidak tinggal diam. Perbaikan terus-menerus adalah komitmen yang sudah menjadi tekad bulat kami,” tegas Iman Brotoseno, dalam keterangan tertulisnya, kepada wartawan, Sabtu, 08 Februari 2025. Dikatakan Iman, TVRI akan selalu terbuka. Selain itu, pihaknya senantiasa berupaya maksimal dalam memperbaiki kualitas pencegahan korupsi. Hal ini, ia menerangkan, dapat dilihat dari peningkatan skor SPI yang terus diraih setiap tahunnya. Skor SPI, jelas Iman, menunjukkan progres nyata dan semakin baik. “Keseriusan TVRI dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik korupsi terlihat dan terbukti dari progres nyata yang makin baik dari tahun 2023 ke 2024,” paparnya. Kata Iman, pada tahun 2023, TVRI memperoleh skor 65,2. Lalu, pada tahun 2024, lanjutnya, meningkat menjadi 74,91. Sebagai Lembaga Penyiaran Publik, TVRI, tegas Iman, berkomitmen untuk menjaga integritas dengan membangun Zona Integritas yang ditargetkan tercapai tahun ini. Serta, sambungnya, menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Sementara itu, menanggapi hasil SPI Nasional 2024, pengamat kebijakan publik dan korupsi dari Institute Development of Policy And Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro mengatakan, dirinya sangat memberikan apresiasi pada TVRI. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) pada Lembaga Penyiaran Publik TVRI patut mendapat apresiasi, kata Riko. Hal tersebut, terangnya, dikarenakan, TVRI terbukti memiliki progres yang sangat baik dalam pencegahan korupsi seperti hasil SPI 2024 tersebut yang dinilai memuaskan dan meningkat menjadi kategori waspada dengan skor 74,91. “Ini bukti direksi TVRI mampu bekerja optimal pada aspek tertib keuangan dan administrasi,” ungkapnya. Papar Riko, hasil penilaian ini juga menggambarkan komitmen direksi TVRI yang sangat kuat dalam mencegah terjadinya tindakan korupsi. Yakni, ucap dia, dengan mengelola anggaran sesuai aturannya. Tentu saja, dipaparkan Riko, capaian ini memberi dampak pada semakin baiknya kinerja TVRI. “Sehingga, dapat memainkan peran optimal sebagai penjaga kedaulatan melalui informasi berkualitas,” tandasnya. Ia pun sangat yakin dan optimis, direksi TVRI pada tahun ini akan mampu mewujudkan zona integritas dalam menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). “Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Saya yakin dan optimis, pada tahun ini, direksi TVRI mampu mewujudkan itu dengan tekad keras dalam memaksimalkan perbaikan pencegahan korupsi,” pungkas pengamat itu. (bwo)

INDOPOS
Februari 7, 2025
0 Comments

Ormas Percaya Disparekraf DKI Mampu Awasi Tempat Hiburan Selama Ramadhan

INDOPOS-Ketua Umum DPP PEJABAT (Pengacara & Jawara Bela Umat, Ustad Eka Jaya, meminta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, mengawasi secara ketat operasional tempat hiburan malam selama Ramadhan 2025 (Ramadhan 1446 H). Ustad Eka Jaya juga mendesak, agar Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI dapat memberi sanksi tegas jika ada tempat hiburan malam yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. “Apabila ditemukan pelanggaran, maka harus diberikan sanksi tegas,” ujar Eka Jaya pada media, Jumat (7/2/2025). Usatad Eka Jaya menyampaikan, potensi pelanggaran oleh pelaku usaha hiburan malam saat Ramadhan selama ini cukup besar. Sehingga dibutuhkan pengawasan yang ketat, serta sanksi yang tegas. “Sanksi tegas bagi pelanggar perlu diterapkan biar ada efek jera. Kalau perlu sanksi tegas berupa pencabutan izin atau penutupan tempat usaha,” tegasnya. Hal senada disampaikan Pengurus FPI Jakarta Pusat, Maulana Jati Sukma, menurutnya, pengawasan dilakukan untuk mencegah adanya aktivitas prostitusi, tetapi berkedok tempat hiburan malam. Maulana menyarankan, Disparekraf DKI dalam pengawasannya bisa melibatkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). “Hal ini perlu dilakukan agar pengawasan berjalan maksimal,” katanya. Sementara itu, Ketua Laskar Fisabilillah Bang Andre menyampaikan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pasti dapat menegakan aturan. Karena hal ini untuk kepentingan masyarakat dan umat yang menjalankan ibadah di bulan Ramadhan. “Mudah-mudahan bisa diawasi agar tidak ada hal-hal yang tak diinginkan,” imbuhnya. “Kita percayakan sepenuhnya kepada jajaran dinas pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mengawasi, serta berharap ramadhan kali ini berjalan dengan suasana khusyuk dan hidmat,” tuturnya.