INDOPOS
INDOPOS-Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, Happy Djarot, mengecek langsung ketersediaan gas elpiji 3 Kilogram (Kg) di tengah masyarakat. Kali ini, Happy Djarot, mengunjungi warga di wilayah RW 01, Kelurahan Kramat, Senen, Jakarta Pusat, didampingi langsung Djarot Saiful Hidayat, yang merupakan Gubernur DKI Jakarta periode 2017, yang juga sebagai suami Happy Djarot. Selain mengecek pasolan gas elpiji, Happy juga meninjau pembangunan “Septic Tank” komunal untuk warga di pemukiman padat penduduk.
Seperti diketahui, masyarakat sempat kesulitan mendapat gas elpiji beberapa waktu lalu setelah pengecer dilarang berjualan gas 3 Kg. Bahkan, menelan korban jiwa. Saat ini, kebijakan itu dicabut sehingga pengecer bisa berjualan kembali dengan menjadi sub-pangkalan dan harus memenuhi persyaratan tertentu.
“Kebijakan yang tidak tepat terkait gas elpiji ini membuat masyarakat kecil kesulitan. Kami datang ingin mendengarkan langsung keluhan masyarakat, dan menyuarakan harapannya kepada pemerintah,” ujar senator dari daerah pemilihan DKI Jakarta ini.
VIDEO SENATOR HAPPY DJAROT TINJAU PASOKAN GAS ELPIJI 3 KG
Happy menyampaikan, pihaknya mengecek di warung dan agen tempat masyarakat biasa mendapatkan gas elpiji 3 kilogram. “Warga berharap kejadian seperti kelangkaan gas elpiji beberapa waktu lalu tidak kembali terulang. Karena membuat masyarakat semakin susah. Warga ingin pasokan kembali lancar, dan tidak ada kelangkaan,” tutur Happy.
Ditemui di tempat yang sama, Djarot Saiful Hidayat, Gubernur DKI Jakarta periode 2017, menyampaikan, kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang terjadi di berbagai daerah telah menimbulkan dampak serius bagi masyarakat, terutama rakyat kecil yang bergantung pada gas subsidi ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ia mengaku miris dengan kondisi tersebut apalagi ketika mengetahui kejadian tragis seorang ibu rumah tangga di Pamulang, Tangerang Selatan, dilaporkan meninggal dunia akibat kelelahan setelah antre berjam-jam demi mendapatkan gas melon yang sulit diperoleh.
“Kejadian memilukan ini adalah alarm keras bagi pemerintah yang telah menerapkan kebijakan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kesiapan distribusi dan akses masyarakat kecil terhadap kebutuhan pokok mereka,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan larangan penjualan gas LPG 3 kilogram di tingkat pengecer sejak 1 Februari 2025 justru telah memperburuk situasi, memaksa masyarakat antre panjang di pangkalan resmi dengan harapan mendapatkan gas yang semakin langka.
“Kami berharap kejadian ini tidak terulang lagi,” tandasnya. (bwo)
