Juli 2024 - Laman 2 dari 7 -

INDOPOS
Juli 29, 2024
0 Comments

Ini Tampang 3 Hakim yang Disebut Sakit Jiwa oleh Anggota DPR Sahroni Karena Vonis Bebas Ronald Tannur Si Pembunuh Sadis

FOTO: Dari kiri ke kanan: Erintuah Damanik, Hanindyo, dan Mangapul. Ke tiga hakim disebut sakit jiwa oleh Anggota DPR Sahroni karena bebaskan Gregorius Ronald Tannur si pembunuh keji INDOPOS-Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memberikan respons dan komentar keras terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memutuskan vonis bebas kepada terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tannur. Menurut Sahroni, ketiga hakim tersebut “sakit” sehingga memutuskan bebas kasus yang mengakibatkan korban Dini Sera Afrianti meninggal dunia. ADVERTISEMENT Hal ini disampaikan Sahroni dalam acara audiensi Komisi III DPR dengan keluarga korban Dini Sera Afrianti di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/7/2024). “Orang tolol mana pun kalau melihat kejadian itu dan divonis bebas, itu yang sampai hari ini saya bilang tiga hakim yang memutuskan vonis bebas ‘sakit’ semua,” ujar Sahroni. Sahroni menduga kuat bahwa perbuatan Ronald Tannur mengandung unsur pidana sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Sahroni mengaku aneh dengan dalil hakim bahwa Dini tewas karena minum alkohol berlebihan. “Saya punya teman, pemabuk semua, tetapi enggak ada yang pernah meninggal. Paling pingsan,” terang Sahroni. Lebih lanjut, Sahroni mengatakan pihaknya akan melakukan pengawalan atas kasus ini. Apalagi, pihak keluarga korban telah melaporkan tiga hakim, Erintuah Damanik sebagai hakim ketua, serta Heri Hanindyo dan Mangapul sebagai hakim anggota ke Komisi Yudisial (KY). “Ini preseden buruk yang terjadi, di PN Surabaya,” tegas Sahroni. Pada kesempatan itu, adik almarhumah Dini, Elsa Rahayu meminta Komisi III DPR untuk memperjuangkan kasus yang menimpa kakaknya itu. “Saya mohon kepada bapak pimpinan Komisi III untuk membantu terus kasus ini hingga selesai, agar keluarga saya mendapatkan keadilan dan tersangka mendapat hukuman setimpal,” pungkasnya.

INDOPOS
Juli 29, 2024
0 Comments

Polisi Buru Inisial T Pengendali Judi Online yang Tak Tersentuh Hukum

INDOPOS-Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkapkan siapa sosok berinisial T yang disebut-sebut mengendalikan praktik judi online (judol). Menurut Habiburokhman, Benny tidak perlu menggunakan inisial terhadap sosok tersebut. “Ya diungkap saja, ngapain pakai inisial-inisial, si Benny. Sebutkan saja, terutama ke penegak hukum,” kata Habiburokhman ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/7/2024). Baca juga: Hari Ini, Bareskrim Periksa Ketua BP2MI Benny Rhamdani soal Inisial T di Balik Judi Online Menurut dia, karena masih dugaan, Benny bisa menyebutkan sosok tersebut tanpa menggunakan inisial. Habiburokhman menilai, hal ini penting agar penegak hukum bisa menuntut tuntas. “Kalau saya jadi dia saya sebutkan saja siapa namanya, lalu diusut tuntas. Jadi inisial nama T seluruh Indonesia mungkin puluhan juta orang nama T gitu,” ujar dia. Baca juga: Hari Ini, Bareskrim Periksa Ketua BP2MI Benny Rhamdani soal Inisial T di Balik Judi “Online” Politikus Partai Gerindra ini juga menantang Benny menunjukkan bukti-bukti yang kuat bahwa sosok T itu adalah pengendali judol. “Kecuali memang Pak Benny sendiri enggak yakin karena enggak punya bukti, asal ngomong saja, siapa tahu ya kan,” kata dia. Kendati demikian, Habiburokhman memastikan Komisi III akan melindungi Benny apabila sosok itu diungkap. Diberitakan sebelumnya, Benny Rhamdani mengungkapkan bahwa bisnis judi online di Tanah Air dikendalikan seorang berinisial T. Baca juga: Sebut Sosok T sebagai Bos Judi Online Indonesia, Siapa Benny Rhamdani? Menurut Benny, sosok tersebut adalah warga negara Indonesia yang mengendalikan bisnis judi online dan scamming atau penipuan online di Indonesia dari Kamboja. “Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan, yang (inisial huruf) kedua saya enggak perlu saya sebut. Dan ini saya sebut di depan presiden,” ujar Benny, seperti dikutip Kompas.com dalam tayangan YouTube BP2MI, Kamis (25/7/2024). “Boleh ditanya ke Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD saat itu. Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu,” ujar dia. Baca juga: Benny Rhamdhani Tiba di Bareskrim, Akan Diklarifikasi soal Inisial T Pengendali Judi “Online” Benny mengungkapkan, hal ini diketahui BP2MI setelah menelusuri kasus penempatan pekerja migran asal Indonesia secara ilegal di Kamboja. Dia pun mengeklaim bahwa T adalah sosok yang selama ini sulit tersentuh oleh aparat penegak hukum. Bahkan, T dijuluki sebagai orang yang kebal hukum selama NKRI berdiri. “Orang ini adalah orang yang selama Republik Indonesia ini berdiri, mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum, mohon maaf dengan segala hormat,” kata Benny.

INDOPOS
Juli 29, 2024
0 Comments

UBK Mulai Penelitian Kolaboratif Penggunaan Teknologi Digital Bawaslu untuk Pengawasan Pemilu

INDOPOS-Universitas Bung Karno (UBK) bersama dosen dari sejumlah kampus lainnya memulai penelitian kolaboratifnya di kepulaun seribu Jakarta Utara. Penelitian kolaboratif yang berfokus pada Konsep Penggunaan Teknologi Digital Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sebagai Fungsi Pelayanan Masyarakat Melaporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu tersebut merupakan program Penelitian Kerjasama Dalam Negeri (PKDN) Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Awal penelitian tim yang terdiri dari ketua Didik Suhariyanto dari rektor UBK, Prof. Suparji Ahmad dari Al’Azhar, Azmi Syahputra dari Trisakti, Gunawan Djajaputra Untar, dan lainnya menyambangi kantor Bawaslu dan di pulang Karya. Didik Suhariyanto menyatakan bahwa penelitian ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa proses pemilu di Indonesia semakin transparan dan akuntabel. “Kami percaya bahwa teknologi digital memiliki peran penting dalam memperkuat sistem pengawasan pemilu. Melalui penelitian ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pemilu yang lebih bersih dan jujur,” ujarnya. Sementara itu, ketua Bawaslu pulau seribu Rahadi Pramono menyambut baik kerja sama ini dan berharap hasil penelitian dapat segera diimplementasikan dalam pengawasan pemilu mendatang. “Dengan kolaborasi ini, kami ingin memastikan bahwa pengawasan pemilu dapat dilakukan dengan lebih canggih dan akurat, sehingga dapat mencegah berbagai bentuk kecurangan dan pelanggaran,” kata Rahardi Pramono. Penelitian ini akan melibatkan berbagai ahli dari bidang teknologi informasi, hukum, dan ilmu politik, serta akan berlangsung selama 12 bulan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi Bawaslu dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam sistem pengawasan pemilu yang ada. Dengan adanya penelitian kolaboratif ini, UBK dan Bawaslu menunjukkan komitmennya untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi guna memastikan proses demokrasi di Indonesia berjalan dengan lebih baik dan transparan. Adapun dosen anggota peneliti lainnya adalah Ismail, Bernadete Nurmawati, Hartana, Iskandar Zulkarnain, Fauziah dan Abdul Haris sedangkan mahasiswa Muhammad Jedha Malik An Naas, Theressa Florentina Marshella Assan dan Muhammad Adita Fajar.

INDOPOS
Juli 29, 2024
0 Comments

SGY: Suku Betawi Harus Kompak Dukung Putra Daerah Marullah Matali Menggantikan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono

INDOPOS-Saatnya suku Betawi kompak dan bersatu mendukung dan menyuarakan putra daerah asli Betawi, Marullah Matali, sebagai pengganti Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dukungan ini penting agar Jakarta dapat dipimpin oleh pejabat gubernur asli Betawi. Menyuarakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menarik kembali Heru Budi Hartono untuk aktif penuh sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) juga menjadi bagian penting. Sejak dilantik menjadi Pj Gubernur pada 17 Oktober 2022, Heru Budi juga masih menjabat sebagai Kasetpres. Rangkap jabatan itu kemungkinan besar dapat mengganggu fokus Heru Budi dalam menghadapi permasalahan Jakarta yang kompleks. Akibat dari rangkap jabatan ini, Heru Budi juga dapat dianggap gagal menjalankan pesan Presiden Jokowi untuk mengurusi tiga masalah utama Jakarta, yaitu banjir, kemacetan, dan masalah tata ruang. Oleh karena itu, Heru Budi perlu didesak untuk memilih tetap sebagai Pj Gubernur guna fokus melayani masyarakat Jakarta atau kembali sebagai Kasetpres untuk melayani Jokowi di masa-masa akhir jabatannya sebagai Presiden. Dalam konteks ini, jika Presiden Jokowi menarik kembali Heru Budi Hartono sebagai Kepala Sekretariat Presiden, posisi Pj Gubernur DKI Jakarta dapat diisi oleh pejabat eselon I. Marullah Matali memenuhi kriteria ini, saat ini dia adalah pejabat eselon I yang menjabat sebagai Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata. Sebagai mantan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah diyakini sangat mampu menjabat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Marullah juga pernah menjabat sebagai Walikota Jakarta Selatan. Dengan itu, Marullah dapat dianggap sangat mempuni untuk memimpin Jakarta. Jika Marullah Matali ditugaskan sebagai Pejabat Gubernur DKI Jakarta, dia diharapkan bisa lebih fokus mengatasi permasalahan ibu kota. Tugas Marullah sebagai Pj Gubernur akan lebih ringan dibandingkan tugas ganda Heru yang harus membagi perhatiannya antara mengurus masyarakat DKI Jakarta dan memenuhi kebutuhan Presiden Jokowi. Marullah Matali, yang notabene adalah putra daerah asli Betawi, sejatinya bisa memimpin Jakarta. Caranya yakni, melalui usulan dari partai politik (Parpol). Persoalannya adalah tidak ada ketentuan aturan yang mengharuskan Parpol mengusulkan putra daerah (Betawi). Tentang Betawi, beberapa waktu lalu saya menulis tiga artikel berjudul: “Peran Putra Daerah (Betawi) dalam Pilkada DKI Jakarta pada November 2024,” “Jika Parpol Tak Libatkan Tokoh Betawi Jadi Cagub/Cawagub, 27 Persen Betawi Mungkin Boikot, Golput Berpotensi Capai 50 Persen,” dan artikel “Untuk Akomodir Tokoh Betawi di Pilkada Jakarta 2024, Penting Usulkan Revisi UU DKJ atau PERPU, Hingga Lakukan JR.” Tiga artikel tersebut juga menggambarkan relevansi putra daerah (Betawi) terkait UU No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi DKJ, jika dikaitkan dengan UU di Papua, D.I Yogyakarta, dan Aceh. Tentang Pilkada, di Papua ada ketentuan harus asli orang Papua, di D.I Yogyakarta tidak ada Pilkada, dan di Aceh ada Partai Lokal. Sekarang muncul pertanyaan di Jakarta, apakah ada kekhususan terkait Pilkada dan putra daerah (Betawi)? Kesimpulan dari tiga artikel tersebut adalah, seharusnya dalam UU No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ada ketentuan khusus tentang putra daerah (Betawi). Dalam hal ini, partai politik (Parpol) seharusnya diwajibkan mengusulkan putra daerah (Betawi) sebagai calon gubernur (Cagub) atau calon wakil gubernur (Cawagub) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Jakarta. Kesimpulan lainnya adalah agar putra daerah (Betawi) bisa bersatu dan kompak untuk mengusulkan kepada Parpol nama tokoh Betawi baik sebagai Cagub atau Cawagub Jakarta. Selain itu, agar bisa terakomodir, Betawi sebaiknya mengusulkan revisi UU Provinsi DKJ atau PERPU, atau bahkan melayangkan judicial review (JR). Namun, nampaknya pada Pilkada Jakarta November 2024 ini, Parpol tidak akan mempertimbangkan putra daerah (Betawi) dalam Pilkada Jakarta 2024. Pertimbangan Parpol akan terfokus pada peluang menang yang berdasar pada hasil survei elektabilitas dan popularitas Cagub atau Cawagub Jakarta. Dengan demikian, momentum akhir jabatan Presiden Jokowi bisa menjadi jalan bagi putra daerah (Betawi) Marullah Matali untuk memimpin Jakarta. Meskipun hanya sebagai Pejabat Gubernur DKI Jakarta, hal ini dirasa cukup mengobati kekecewaan suku Betawi atas UU DKJ yang tidak mengakomodir putra daerah (Betawi). Artinya, di akhir masa jabatan Presiden, penting mendesak Jokowi untuk menarik kembali Heru Budi Hartono agar bisa fokus sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Dengan begitu, Heru Budi bisa sekaligus mengakhiri rangkap jabatannya sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta. Kondisi pergantian Pj Gubernur DKI Jakarta juga bisa terjadi jika Heru Budi Hartono maju sebagai Cagub atau Cawgub pada Pilkada Jakarta 2024. Jakarta, Senin, 29 Juli 2024 Wassalam, Sugiyanto (SGY) – Emik Foto-Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata Marullah Matali dan Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono-Balaikota-FOTO-INT-IST.

INDOPOS
Juli 29, 2024
0 Comments

Pascasarjana Universitas Borobudur MOU dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

INDOPOS-Senin 29 Juli 2024 Universitas Borobudur melaksanakan MOU dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dimana prodi masing-masing Magister Ilmu Hukum dan Doktor Ilmu Hukum terakreditasi UNGGUL, sehingga disepakati kerjasama untuk saling menguntungkan dalam pengembangan ilmu. Mou ditandatangani oleh Direktur Pascasana Universitas Borobudur Prof Faisal Santiago dan Dekan FH Airlangga Iman Prihandono, Ph.D dengan semangat unggul kedua belah pihak untuk melakukan penelitian bersama, kuliah bersama dengan masing-masing prodi mempunyai keunggulan yang berbeda dimana bisa masing-masing mahasiswa bisa kuliah di kampus Borobudur atau di kampus Unair. Prof Ade saptomo mengatakan bahwa penelitian bersama harus segera dilaksanakan guna mewujudkan dari MoU ini, dan dalam waktu tekat kerjasama ini diwujudkan dengan melibatkan penguji eksternal untuk ujian doktor ilmu hukum di kampus kedua belah pihak. Prof. Agus Yudha Hernoko kegiatan international conference akan segera dilaksakan pada bulan October 2024 untuk dapat diikuti mahasiswa pascasarjana Universitas Borobudur dan Airlangga. Semanggat Unggul sangat digelorakan kedua belah pihak guna menghasilkan mahasiswa yang berkualitas untuk Indonesia Lebih baik. Kegiatan MoU dihadiri oleh para wakil dekan FH Unair, dari Universitas Borobudur dihadiri juga oleh Dr Azis Budianto sebagai Kaprodi MIH, Dr Ahmad Redi, Rian Achmad, Bapak Kasdam Pk Endro, bapak Kajari Tanjung Perak bapak Ricky Anas, Bapak Sugeng Riyadi dari Polda Jawa Timur dimana mereka adalah mahasiswa dan alumni doktor ilmu hukum Universitas Borobudur. Disamping MoU akan segera diwujudkan Konsorsium Doktor Ilmu Hukum Indonesia yang akan selalu bersinergi mengembangkan keilmuan dalam bidang hukum dan tata kelola perguruan tinggi. Dapat disampaikan oleh Prof Faisal bahwa MoU ini merupakan hal yang sangat luar biasa karena dilakukan oleh PTS dan PTN hal ini dapat terwujud karena satu kata UNGGUL dan satu visi yang sama Maju Bersama, pungkas Prof Faisal. (wok)

INDOPOS
Juli 29, 2024
0 Comments

SGY: Heru Gagal Bereskan Masalah Jakarta, Jokowi Kecewa Berat

INDOPOS-Salah satu penyebab utama kemungkinan kegagalan Heru adalah rangkap jabatannya sebagai Kasetpres. Tugas ganda ini membuat Heru harus membagi perhatiannya antara mengurus DKI Jakarta dan memenuhi kebutuhan Presiden Jokowi Oleh : Sugiyanto (SGY) Aktivis Senior Jakarta Pada 7 Juli 2024, saya menulis artikel berjudul “Masa Tugas Tersisa 100 Hari, Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Diyakini Akan Gagal Jalankan 3 Pesan Presiden Jokowi.” Tiga pesan itu yakni, banjir, kemacetan, dan penataan tata ruang. Upaya yang telah dilakukan Heru Budi tampaknya belum berhasil memberikan hasil yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah pusat. Heru Budi dilantik menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta pada 17 Oktober 2022. Dengan demikian, masa jabatannya hampir dua tahun berjalan, atau hanya tersisa sekitar 100 hari lagi dari tanggal pelantikan. Saya meyakini Heru Budi Hartono akan gagal menghadapi tiga pesan Jokowi tersebut. Tampaknya sangat sulit bagi Heru Budi untuk menuntaskan tiga persoalan besar DKI Jakarta tersebut. Saat ini, Heru Budi Hartono menjabat sebagai Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta sekaligus Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres). Heru dihadapkan pada tugas berat yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menginstruksikan Heru untuk menuntaskan tiga persoalan besar di Jakarta, namun Heru tetap menjabat juga sebagai Kasetpres. Dengan demikian, salah satu penyebab utama kemungkinan kegagalan Heru adalah rangkap jabatannya sebagai Kasetpres. Tugas ganda ini membuat Heru harus membagi perhatiannya antara mengurus DKI Jakarta dan memenuhi kebutuhan Presiden Jokowi. Tanggung jawab sebagai Kasetpres mencakup berbagai persiapan yang memerlukan waktu dan energi, sehingga kemungkinan bisa menghambat fokus Pj Gubernur Heru Budi dalam menuntaskan persoalan-persoalan di Jakarta. Sebagai contoh konkret, Presiden Jokowi berencana untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan, dan Heru harus mempersiapkan segala keperluan terkait hal tersebut. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, diketahui, pada tanggal 28 Juli ini, Presiden Jokowi akan meresmikan tol dan meninjau IKN. Heru, bersama Menteri PUPR dan Sekretariat Presiden, kemungkinan sibuk mempersiapkan segala kebutuhan Presiden untuk berkantor di IKN. Dalam hal ini, menjelang peresmian pada tanggal 28 Juli, perhatian penuh Heru dan timnya terfokus pada IKN untuk memastikan semua sarana dan prasarana penyelenggaraan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus siap. Akibat dari hal tersebut, kemungkinan Heru tidak bisa sepenuhnya berkonsentrasi pada permasalahan di Jakarta. Kegiatan persiapan di IKN yang berkelanjutan hingga mendekati 17 Agustus kemungkinan membuat Heru semakin sulit memberikan perhatian yang memadai untuk menuntaskan masalah banjir, kemacetan, dan tata ruang di Jakarta. Rangkap jabatan yang diemban Heru menunjukkan bahwa mengatasi persoalan kompleks di Jakarta membutuhkan dedikasi penuh dan perhatian yang tidak terbagi. Dengan beban tugas yang terpecah, sulit bagi Heru untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh Jokowi, sehingga persoalan-persoalan besar di Jakarta tetap belum terselesaikan. Terkait hal tersebut di atas, Minggu pagi, 27 Juli 2024, saya menulis artikel dengan judul “7 Alasan Logis Presiden Jokowi Perlu Menarik Kembali Heru Budi sebagai Kasetpres: Marullah Berpeluang Jadi Pj Gubernur Jakarta.” Pada intinya, saya menjelaskan alasan logis pentingnya menarik kembali Heru Budi Hartono sebagai Kasetpres di akhir masa jabatan Presiden Jokowi yang akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Alasan ini relevansinya semakin kuat jika dikaitkan dengan pembangunan IKN. Tentang Ibukota Negara baru ini, Presiden Jokowi akan melakukan kegiatan peringatan HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 di IKN.

INDOPOS
Juli 28, 2024
0 Comments

Ini Tampang Erintuah Damanik, Hakim Kaya Raya yang Bebaskan Pembunuh Keji Gregorius Ronald Tannur

INDOPOS-Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Erintuah Damanik, memutuskan untuk membebaskan Gregorius Ronald Tannur dari dakwaannya dalam sidang di Pengadilan Surabaya, Rabu (24/7/2024). Sebelumnya Ronald dituntut 12 tahun penjara atas dakwaan pembunuhan dan penganiayaan keji terhadap pacarnya Dini Sera Afrianti hingga tewas. Keputusan ini menimbulkan kontroversi karena dianggap hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan hanya didasarkan pada pemikiran pribadi hakim. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar. Ia menilai majelis hakim tidak melihat peristiwa ini secara holistik atau menyeluruh. “Tetapi hakim justru melihat sepotong-sepotong. Bahwa matinya atau meninggalnya korban itu lebih didasarkan pada pengaruh alkohol,” ujar Harli. Lantas, bagaimanakah sosok hakim Erintuah Damanik? Berikut ini profilnya. Profil Erintuah Damanik Laki-laki kelahiran 24 Juli 1961 ini merupakan hakim kelas 1A khusus yang ditugaskan di Pengadilan Negeri Surabaya. Sebelum ditugaskan di Pengadilan Negeri Surabaya, dia pernah menjabat sebagai humas Pengadilan Negeri Medan pada 2019, dan selang satu tahun setelahnya dipindah tugaskan ke Surabaya. Hakim berdarah batak ini mendapatkan gelar magister hukum di Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat. Sebelum menangani kasus Ronald Tannur, Erintuah telah menangani berbagai kasus, di antaranya adalah kasus vonis mati Zuraida yang terbukti membunuh suaminya pada 2019 di Pengadilan Negeri Medan. Harta Kekayaan Erintuah Damanik Menurut Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap tahunnya, pada 2022, laporan harta kekayaan Erintuah mencapai Rp 8,05 miliar sebagian besar kekayaannya berasal dari properti yang bernilai Rp 3,14 miliar. Properti miliknya terbagi di beberapa daerah, seperti Pontianak, Simalungun, Merangin, dan Semarang. Tidak hanya itu, Erintuah juga memiliki empat unit kendaran yang bernilai total Rp 781 juta. Ia juga memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai Rp 634 juta dan kas senilai Rp 3,5 miliar. Erintuah tidak memiliki catatan utang.

INDOPOS
Juli 28, 2024
0 Comments

Ini Tampang Brigadir AK, Oknum Polisi Pemerkosa Anak di Bawah Umur yang Hendak Melapor

INDOPOS-Kasus dugaan rudapaksa yang dilakukan oknum polisi kembali terjadi di Kabupaten Belitung. Wanita berusia 15 tahun inisial NJ menjadi korban rudapaksa Brigadir AK saat ingin melaporkan pelecehan yang menimpanya di panti asuhan. Brigadir AK ditetapkan sebagai tersangka tindakan rudapaksa dan terancam hukuman pidana. Kronologi rudapaksa Brigadir AK Baca Juga: Caleg PBB Padang Pariaman Ali Arwin Malah Berlagak Akting Usai Rudapaksa Putri Kandung: Gila Kau, Masih Kecil Hamil Pula Melansir dari akun X @txtdrimedia, seorang polisi cabuli anak 15 tahun saat melapor kasus rudapaksa yang dialaminya. 1. NJ dan temannya datang ke Mapolsek Tanjungpandan ingin melapor pencabulan yang dialaminya di panti asuhan. 2. Secara tidak sengaja, NJ bertemu dengan Brigadir AK di salah satu ruangan Mapolsek Tanjungpandan. 3. Setelah mendengarkan cerita korban, Brigadir AK mengajak NJ pindah ke ruangan lain dan mengunci pintu. Sekitar pukul 19.00, di ruangan itulah korban mengalami rudapaksa oleh Brigadir AK. Korban bukan cuma NJ Setelah ditelusuri lebih mendalam, korban Brigadir AK bukan cuma NJ tapi ada korban lain. Sebelum NJ, anak di bawah umur inisial G yang diduga pernah Brigadir AK rudapaksa. Sebagian netizen ramai-ramai berkomentar bahkan mempertanyakan panti asuhan. “Niatnya mau mencari perlindungan ternyata malah ketemu oknum orgil,” tulis akun X @cutyboard***. Baca Juga: RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang Minta Maaf Buntut Sopir Ambulans Turunkan Jenazah, Akui Banyak Kekurangan dalam Memberikan Pelayanan “Kasus ini bukan cuman polisi tp perlu dipertanyakan panti asuhannya jg,” ucap akun X @itsm_yhealin***. Pihak kepolisian masih mencari tahu dimana lokasi panti asuhan korban rudapaksa tersebut. Netizen geram sampai tidak terima perlakuan oknum polisi minta dihukum seberat-beratnya. “PECAT! hukum berat, jangan pakai lama dan jangan pelihara oknum seperti binatang ini,” ujar akun X @kangmirdja. (*)

INDOPOS
Juli 28, 2024
0 Comments

Masyarakat Pendukung Gibran Terdepan Kawal Program Makan Bergizi Gratis, Siapkan Sejumlah Lokasi untuk Uji Coba Bareng Gibran

INDOPOS-Masyarakat Pendukung Gibran (MPG), di bawah komando Jimmy S, menjadi organisasi kemasyarakatan yang pertama kali menyatakan kesiapan, untuk turut mensukseskan dan mendampingi Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka, dalam melaksanakan uji coba program Makan Bergizi Gratis, di sejumlah wilayah di Indonesia. Bahkan, saat ini Masyarakat Pendukung Gibran telah menyiapkan beberapa lokasi, yang telah disetujui oleh stakeholder terkait untuk dilaksanakan uji coba makan bergizi gratis, yakni di Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan juga 25 kabupaten kota di Jawa Timur, serta 8 Kabupaten Kota di Banten. Bahkan, dalam waktu dekat ini Ketum MPG Jimmy S juga akan berkoordinasi dengan Provinsi Gorontalo, Provinsi Sumatera Selatan, serta Provinsi Maluku dan Papua. Jika memang nanti program makan siang bergizi gratis ini akan masuk juga di lini-lini pondok pesantren, Jaringan MPG juga sudah memetakan dan menyusun pesantren-pesantren, dimana titik-titik tersebut atas usulan kawan-kawan pengurus MPG di daerah. “Intinya MPG siap jadi Garda terdepan, tandas Jimmy,” kepada wartawan. Ketum MPG Jimmy S yakin dengan adanya program makan bergizi ini, Sumber Daya Manusia / Tunas-tunas Bangsa di 10 tahun kedepan akan memiliki kecerdasan berpikir yg akan sama dengan negara2 maju, karena kunci dari majunya suatu negara bisa menjadi negara besar adalah pada SDM manusianya. Hal ini menjadi pembeda Masyarakat Pendukung Gibran dengan sejumlah relawan pendukung Gibran lainnya, yang baru menyatakan kesiapan, namun belum menentukan tempat uji coba. Sedangkan, Masyarakat Pendukung Gibran sudah selangkah lebih maju dengan menentukan lokasi dan telah mendapatkan persetujuan para stakeholder, seperti Walikota, Sudin Pendidikan, Kepala Sekolah, hingga menyediakan ahli gizi dari Suku Dinas Kesehatan setempat. Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Jimmy S, menyatakan pihaknya sedari awal memang telah menyetakan kesiapan untuk terus mengawal dan men-sosialisasikan program Makan Bergizi Gratis di wilayah Indonesia. Saat ini, yang akan dilaksanakan yakni di Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan juga 25 kabupaten kota di Jawa Timur, serta 8 Kabupaten Kota di Banten. Skema yang akan dijalankan sesuai dengan yang telah di uji coba oleh Cawapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka di Sentul, Bogor. Yakni harganya Rp14.900 sudah termasuk ayam, nasi, sayur, buah-buahan, dan susu. “Kami melaksanakan ini sebagai bentuk dari peran MPG dalam mensukseskan program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Jimmy pada wartawan. Jimmy menegaskan, MPG akan menjadi garda terdepan dan berkolaborasi dalam mendukung program-program pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memajukan Indonesia ke depan. Adapun lokasi Sekolah di Jakarta yang sudah siap untuk uji coba makan bergizi gratis yakni, di SDN 05 dan SDN 07 (1lokasi) yang sama yaitu di kelurahan cipinang melayu Jakarta timur, dimana untuk siswa nya mencapai 1.700 siswa Sebelumnya, Program Makan Bergizi Gratis dengan menu seharga Rp14.900 dilakukan uji coba di SDN Sentul 03 dan 02, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7). “Untuk menu hari ini harganya Rp14.900 sudah termasuk ayam, nasi, sayur, buah-buahan, sama susu. Ini sekaligus mengklarifikasi bahwa anggarannya akan dipotong sampai Rp7.500, itu tidak benar,” kata Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka usai meninjau uji coba program Makan Bergizi Gratis di SDN Sentul 02, seperti dikutip dari kantor berita Antara. Ia memastikan bahwa anggaran program makan bergizi gratis tidak dikurangi hingga mencapai Rp7.500 per porsi. “Untuk anak-anak kita, untuk generasi penerus bangsa anggarannya tidak boleh pelit. Menunya beda, tapi tidak mungkin anggarannya dikurangi sampai Rp7.500,” ungkap Gibran. Menurut dia, program ini akan terus diuji coba hingga Oktober 2024 menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Selama tahapan uji coba, pelaksanaan makan siang bergizi ini dilakukan dengan berbagai skema, hingga nanti akhirnya dipilih skema yang dianggap paling efektif. Berbagai skema itu, mulai dari memanfaatkan UMKM, warung-warung kecil, warteg, hingga catering-catering kecil, dalam pengadaan makanannya. “Jadi nanti kalau ada yang kurang, ada yang perlu di evaluasi, aku segera kita blow up, kita sampai bulan Oktober akan mencoba berbagai skema,” kata mantan Wali Kota Surakarta itu.

INDOPOS
Juli 26, 2024
0 Comments

Eki Pitung Gelar Konferensi Pers Umumkan SK Kemenkumham AHU No. 0000699.AH.01.08.2024, dan Rencana Raker Bamus Betawi

INDOPOS-Badan Musyawarah (Bamus) Masyarakat Betawi menggelar kegiatan dalam rangka konferensi pers, dengan mengumumkan terbitnya AHU atau SKM Dewan Adat Bamue Betawi, dan persiapan pelaksanaan raker pertama Bamus Betawi periode 2023 untuk fasilitas dewan pengurus Pusat badan musyawarah masyarakat Betawi, yang beralamat kesekretariat Jalan permata Jatinegara jalan Bekasi Timur 9 nomor 17/6 Jatinegara Jakarta. Kegiatan digelar hari ini Jumat 26 Juli 2024, dengan menyampaikan beberapa hal terkait dinamika eksistensi Bamus Betawi sebagai organisasi penting dalam sosial kebudayaan Betawi, dimana diharapkan menjadi Organisasi yang menjadi pintu penjaga kebudayaan Betawi perlu kepemimpinan solid di bawah kepentingan dokter Abdul syukur sebagai ketua dewan adat dengan demikian yang masyarakat Betawi memiliki warisan budaya yang luhur dan eksis dalam perkembangan zaman di dalam perjalanannya bambu Betawi sudah ada 43 tahun yang lalu dan sudah hadir berkontribusi untuk Indonesia yang dibuktikannya dengan telah adanya pengesahan SK Kemenkumham nomor aku 0000 699.08 tahun 2024 dan angka kekayaan intelektual atau Hak SKM dengan nama merek badan musyawarah masyarakat Betawi atau Bamus Betawi dengan demikian telah sah secara hukum sebagai organisasi yang diakui oleh negara. Langkah ini paling penting untuk memperkuat pengakuan bagus Betawi kepada republik dan skala yang umum sekaligus menjawab segala dinamika dan pertanyaan yang berkembang sampai dengan saat ini serta adanya upaya-upaya pihak lain kepada pihak-pihak mengatasnamakan bamus Betawi selain Bamus Betawi di bawah pimpinan Eki Pitung terhadap hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang berwenang dan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan dan penegakan hukum sebagai bentuk hadirnya negara memberikan kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan serta menjaga stabilitas dan kondusif selanjutnya secara nyata Bamus Betawi oleh sumber daya manusia yang berkompeten untuk memperbaiki kemajuan organisasi dan menjawab tantangan serta peluang Bamus Betawi bagi masyarakat Betawi dinamika-dinamika sebelum wajib hikmahnya telah diselesaikan tuntas bamus Betawi di bawah kepemimpinan Eky Pitung mengajak seluruh stakeholder untuk fokus ke depan dengan menguatkan konsolidasi dan melaju bersama terlebih lagi akan dihadapkan pada konsistensi politik pemilihan kepala daerah yang memiliki andil besar dalam penyusunan dari implementasi kebijakan publik termasuk masyarakat Betawi demikian atas perhatian dan kerjasamanya terima kasih. Ungkap Dr Abdul Aziz Kafiah Ketua Umum Bamus Betawi, Eki Pitung dalam kesempatan itu meminta kepada pihak pihak khusus Pengurus dan seluruh anggota, dimaksud Warga Betawi di DKJ. Sekitar menjadi Tonggak persatu dan mengembangkan kebudayaan Betawi dalam Organisasi Bamus Betawi. Eki Pitung juga berharap pihak pihak baik Pemerintah Provinsi DKJ juga Pemerintah Kota Madya Se Jakarta Raya dapat menjadi bagian yang juga ikut memperhatikan bagaimana kemajuan Kebudayaan khusus Betawi, sehingga kedepannya dapat menjadi meningkat kan kemajuan sektor pariwisata di Jakarta. BERIKUT VIDEO LENGKAP KONFERENSI PERS BAMUS BETAWI: