• INDOPOSINDOPOS
  • Januari 8, 2024
  • 0 Comments
Anggota DPRD Ini Sebut Nilai Anies Minus 100 Saat Jadi Gubernur

INDOPOS-Anggota DPRD DKI Jakarta Esti Arimi Putri menilai Capres nomor urut 1, Anies Baswedan tidak memiliki etika dalam debat ke 3 di Istora Senayan Jakarta, Minggu (7/1/2024) malam. Esti yang merupakan kader Gerindra dan pendukung Prabowo garis keras merasa sakit hati, karena Anies menyerang secara pribadi dalam debat. Padahal, berdasarkan rekam jejak Prabowo dan Gerindra adalah orang yang paling berjasa menjadikan Anies hingga bisa menjadi Gubernur Jakarta. Namun, semua kebaikan itu dilupakan Anies, ibarat air susu dibalas dengan air tuba. Sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta, Esti sangat tahu kinerja Anies sebagai gubernur yang mengecewakan. Banyak janji dan program yang tidak terealisasi. “Kalau dinilai angka Anies saat menjabat Gubernur Jakarta Minus 100. Karena banyak janji yang tidak terealisasi, semisal janji Rumah DP 0 rupiah, sampai saat ini tidak terwujud. Penanganan banjir dan kemacetan juga belum berhasil. Jadi jangan lah menyerang Pak Prabowo dengan narasi yang menjatuhkan, karena itu sangat tidak beretika dan menyakiti hati masyarakat pendukung Pak Prabowo,” tutur Esti. Esti meyakini, pasca debat capres semalam, akan banyak masyarakat yang beralih dukungan kepada Pak Prabowo, karena melihat ketulusan dan program kerja Pak Prabowo. Ketegasan Pak Prabowo untuk menjaga NKRI dengan memperbaharui peralatan militer, serta memperkuat pertahanan negara menjadi nilai plus di mata masyarakat, untuk memilih Pak Prabowo. “Kami semakin yakin Prabowo dan Gibran akan menang satu putaran dalam Pilpres 14 Februari 2024 mendatang,” tutur Esti.

  • INDOPOSINDOPOS
  • Januari 8, 2024
  • 0 Comments
Pemenang Telkomsel Poin Festival Akhir Tahun BMW 320i hingga iPhone 15 Pro

INDOPOS-Untuk mengapresiasi seluruh pelanggan setia, Telkomsel menghadirkan program Poin Festival 2023 bertajuk “Poin Festival Akhir Tahun”. Poin Festival Akhir Tahun merupakan program loyalitas bagi seluruh pelanggan yang telah setia menggunakan produk dan layanan dari Telkomsel dan IndiHome. Program Poin Festival Akhir Tahun berlangsung mulai Rabu (1/11/2023) hingga Minggu (31/12/2023). Selama program berlangsung, pelanggan Telkomsel dan IndiHome dapat menukarkan 1 Poin Telkomsel atau 1 Poin IndiHome dengan kupon undian berhadiah yang akan diundi pada Rabu (24/1/2024). Adapun hadiah yang dapat dimenangkan pelanggan pada akhir tahun ini meliputi 1 unit BMW 320i, 4 unit Toyota Yaris Cross, 4 unit Vespa LX 125, 12 unit Yamaha NMAX, 12 unit iPhone 15 Pro, 101 unit Samsung Galaxy A24, dan 150 unit Samsung Galaxy A04S. Cara menukarkan Poin Telkomsel dengan kupon undian pun cukup mudah. Pelanggan bisa menukarkan poin melalui UMB *700#. Penukaran poin bisa pula dilakukan melalui MyTelkomsel App, situs web Telkomsel, dan di event Poin Festival 2023. Sementara, pelanggan IndiHome dapat menukarkan poin dengan kupon undian melalui aplikasi MyIndiHome atau mengunjungi laman https://myih.page.link/voucher-lottery. Pelanggan bisa menukarkan Poin Telkomsel dan Poin IndiHome sebanyak-banyaknya agar kesempatan memenangkan hadiah semakin besar. Pelanggan bisa mengecek keikutsertaan dengan kupon undian yang dimiliki melalui aplikasi MyTelkomsel atau MyIndiHome pada halaman “My Coupon”. Untuk mengecek pengumuman pemenang undian Poin Festival Akhir Tahun, pelanggan Telkomsel bisa mengirimkan SMS dengan format WIN kirim ke 777 atau mengunjungi website Telkomsel. Kemudian, pelanggan IndiHome bisa mengeceknya di website resmi IndiHome. Menariknya, seluruh pajak hadiah serta biaya distribusi ditanggung oleh Telkomsel. Artinya, pelanggan tidak dikenakan biaya apa pun. Redeem dengan berbagai voucer menarik Selain kupon undian, Poin Telkomsel dan Poin IndiHome juga bisa ditukarkan dengan berbagai voucer menarik. Untuk kecantikan dan kesehatan, misalnya, pelanggan Telkomsel bisa menukarkan poin dengan voucer diskon di sejumlah klinik estetika. Pelanggan pun dapat memanfaatkan Poin Telkomsel untuk menukarkan Poin Telkomsel dengan voucer kuliner di berbagai restoran ternama, seperti The Duck King, Kopi Kenangan, dan D’COST. Poin Telkomsel bisa pula ditukarkan untuk sejumlah keperluan, seperti paket data roaming, voucer belanja, voucer hotel, voucer hiburan, dan berdonasi. Sama seperti pelanggan Telkomsel, poin IndiHome dapat pula ditukarkan dengan penawaran menarik yang ada di aplikasi MyIndiHome. Salah satunya adalah Cuan Hepi 1212 untuk mendapatkan diskon Rp 50.000 di berbagai merchant favorit dengan menukarkan IndiHome Poin. Poin IndiHome juga bisa digunakan untuk berdonasi. Adapun penukaran 50 Poin IndiHome setara dengan donasi Rp 5.000 di program Berbagi Hepi (Donasi Poin). Pelanggan IndiHome juga berkesempatan mengikuti program Liburan Hepi. Caranya mudah, cukup menukarkan 250 Telkomsel Poin atau 2.500 IndiHome Poin. Dengan begitu, pelanggan bisa mendapatkan diskon senilai Rp 250.000 untuk berbagai pembelian di tiket.com, mulai dari tiket pesawat, kereta api, hingga hotel. Perlu dicatat, Poin Telkomsel dan IndiHome akan hangus pada 31 Desember 2023. Daripada hangus, mending segera ditukarkan dengan voucer menarik dan kupon undian.  

  • INDOPOSINDOPOS
  • Januari 6, 2024
  • 0 Comments
Polisi Salah Tangkap Harus Disanksi Tegas, Saiful Jamil Ternyata Negatif Narkoba

INDOPOS–Artis Saipul Jamil ternyata negatif narkoba setelah menjalani tes urine usai ditangkap polisi di dekat Halte TransJakarta Jelambar, Jakarta Barat, pada Jumat (5/1/2024) sore. Namun demikian, berbeda dengan Saipul Jamil, asisten sang artis tersebut dinyatakan positif menggunakan narkotika. Kapolsek Tambora, Kompol Donny Harvida menjelaskan, pihaknya memang meminta Saipul Jamil dan asistennya untuk menjalani tes urine seusai penangkapan. Baca Juga: Saipul Jamil Ditangkap Polisi di Jelambar, Sempat Teriak Minta Tolong karena Mengira Dirampok “Sudah kami cek urine, Saipul Jamil negatif dan asistennya positif (narkoba),” kata Kompol Donny di Jakarta pada Jumat (5/1/2024). Donny menuturkan, awalnya pihaknya berencana menangkap seseorang yang merupakan asisten Saipul Jamil terkait kasus narkoba. Namun, ternyata orang tersebut sedang bersama Saipul Jamil di dalam mobil. “Benar kami menangkap. Kami masih melakukan pemeriksaan, pendalaman, kebetulan kita tadi pengamanan seseorang (asisten Saipul Jamil), ternyata di dalamnya (mobil) ada Saipul Jamil,” ujar Donny. Hingga kini, kata Donny, pihak kepolisian sedang mendalami kemungkinan keterlibatan Saipul Jamil dalam kasus narkoba tersebut. “Jadi, kita masih dalami apakah Saipul Jamil itu ada keterlibatan atau tidak, kita masih dalami itu,” kata Donny. (bwo)

  • INDOPOSINDOPOS
  • Januari 5, 2024
  • 0 Comments
Warga Apartemen Taman Rasuna Desak Bareskrim Segera Tuntaskan Laporan Dugaan Penggelapan Dana Rp 35 Miliar 

INDOPOS-Warga Apartemen Taman Rasuna, Jakarta Selatan, meminta Bareskrim Polri bergerak cepat menuntaskan laporan kasus dugaan penggelapan dana puluhan miliar  milik Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah  Susun (P3SRS) Apartemen Taman Rasuna, Jakarta Selatan. Pelapor Olvian Mazaid mengatakan, dirinya mewakili warga Apartemen Taman Rasuna melaporkan dugaan penggelapan dan atau Penggelapan Dalam Jabatan dan atau  TPPU  oleh kepengurusan PPSRS  periode 2018- 2021 pada 17 Juli  2023 lalu. “Kami melaporkan saudara  Naufal Firman Yurzak dan  sejumlah  orang (13 orang) jajaran kepengurusan  P3SRS Apartemen Taman Rasuna periode 2019-2022 yang kita duga telah menyalahgunakan dana P3SRS Apartemen Taman Rasuna. Jumlah dana yang diduga digelapkan mencapai Rp 35 miliar,” ujar Olvian Mazaid di Mabes Polri, Kamis (4/1/2024). Olvian mengungkapkan, dugaan penggelapan itu terendus saat warga membentuk Tim Service Charge pada Desember 2022. Kemudian, dugaan itu semakin kuat setelah anggota Tim Service Charge ditambah dari 5 menjadi 10 orang pada Februari 2023. “Atas dugaan itu kami lantas melakukan audit forensik, dan hasilnya memang benar ada dugaan penggelapan dana P3SRS sebesar Rp 35 miliar,” ungkapnya. Ketua P3SRS Apartemen Taman Rasuna Transisi, M Ruslan Dahlan SH mengatakan, warga berupaya mengungkap dugaan penggelapan itu karena memprotes rencana kenaikan Service Charge oleh Pengurus  P3SRS Apartemen Taman Rasuna periode 2019-2022. “Dugaan penggelapan itu sangat beralasan. Karena, saat ini tanpa menaikan service charge pun kualitas pelayanan di Apartemen Taman Rasuna berjalan normal,” ujarnya. Terlebih, pada pada periode sebelum 2018 dana P3SRS Apartemen Taman Rasuna  selalu surplus Rp 35 miliar. Pada periode 2021 devisit Rp 6 miliar dan tahun 2022 devisit Rp 22 miliar. Nah, di kemanakan dana Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) atau Service Charge sampai puluhan miliar itu?” tanyanya. (bwo)

  • INDOPOSINDOPOS
  • Januari 5, 2024
  • 0 Comments
Irwandi, SH. MH. MM Perjuangkan Nasib Pedagang di JPM, Minta Pj Gubernur Heru Tegur Perumda Sarana Jaya yang Naikan Sewa Rp 1.443.000 Ribu Hingga Mencekik Pedagang

INDOPOS-Pedagang di JPM (Jembatan Penyeberangan Multi Guna) Tanah abang teriak dan tercekik. Perumda Sarana Jaya dinilai telah sewenang wenang menaikkan tarif sewa, yang semula semenjak di operasionalkan tahun 2019 sewa tempat perbulan Rp. 560.000, tiba tiba awal tahun tgl. 1 Januari naik jadi Rp 1.443.000. Pedagang dapat surat edaran dan pedagang menerima tapi konyolnya 1 hari setelah itu tgl 2 Januari ada edaran lagi sewa naik menjadi Rp. 1.443.000 keputusan ini membuat pedagang menjerit. Menurut Irwandi, SH. MH. MM, mantan Wakil Walikota Jakarta Pusat, dan juga Ketua Badan Penasehat KADIN Jakarta Pusat, yang selama ini memperjuangkan nasib pedagang, untuk menyelesaikan persoalan ini PJ Gubenur Heru Budi Hartono perlu turun tangan menegur Perumda Sarana Jaya sebagai pengelola yang mengeluarkan kebijakan yang merugikan pedagang di JPM Tanah abang yang berjumlah 400 pedagang lebih yang rata rata warga minang, dan menurut Irwandi SH. MH. MM Ketua Induk Keluarga Minang (IKM) DKI Jakarta, dan mantan Kepala Dinas PPUMKM dan Wakil Walikota Jakarta Pusat, yang kini Caleg Dapil 1 Jakarta Pusat DPRD DKI Jakarta, menganggap kebijakan Perumda Sarana Jaya tidak berpihak kepada para pedagang UMKM yang mencari makan untuk menghidupi keluarganya dan uang sekolah anak anak nya dan tidak sejalan dengan kebijakan presiden Jokowi yang selalu berpihak ke UMKM, waktu beliau menjadi Gubenur DKI Jakarta tahun 2012 membangun Blok G walaupun kini tidak terawat , untuk itu kebijakan menaikkan sewa sebesar Rp. 1 443.000 oleh sarana Jaya PJ Gubenur DKI Jakarta perlu ditinjau kembali kalau perlu dibatalkan, hari gini ada kebijakan yang mencekik UMKM. (bwo)      

  • INDOPOSINDOPOS
  • Januari 4, 2024
  • 0 Comments
Survei Id-Insight: Ganjar Salip Anies dan Prabowo

INDOPOS-Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia Data Insight (Id-Insight) pada 1200 orang, idinsight menemukan bahwa popularitas calon presiden (capres) saat ini, yakni capres 1 Anies Baswedan, capres 2 Prabowo Subianto dan capres 3 Ganjar Pranowo sudah sama-sama kuat. Akan tetapi, tingkat keterkenalan tidak diikuti dengan ketersukaan dan keterpilihan. “Popularitas kandidat capres dan cawapres rata-rata sudah cukup tinggi, namun tidak cukup paralel dengan tingkat ketersukaan pemilih,” Kata Direktur Eksekutif sekaligus Peneliti Senior di Lembaga Indonesia Data Insight (Id-Insight) John Muhammad dalam kegiatan Rilis Hasil Survei Nasional Peta Politik Jelang Pemilu 2024 yang diadakan di Hotel Amaris, Juanda (4/1/2024). John mengacu pada temuan survei idinsight. Tingkat keterkenalan Prabowo tertinggi 97,9 persen, Ganjar 97,1 persen dan Anies 95,8 persen. Namun tingkat ketersukaan Prabowo hanya 69,8 persen. Angka ini lebih rendah daripada Ganjar yang mencapai 74,4 persen. Sementara itu, angka ketersukaan Anies juga lebih rendah daripada Ganjar yang hanya 59,3 persen. Tingkat keterpilihan Prabowo juga menurun. idinsight mencatat bahwa elektabilitas Prabowo dalam pertanyaan terbuka di angka 33,8 persen. Angka ini masih lebih tinggi daripada Anies Baswedan di 21,2 persen. Akan tetapi masih kalah dengan Ganjar yang berada di angka 34,7 persen. Jika dilakukan simulasi elektabilitas, suara Ganjar-Mahfud lebih baik daripada Prabowo-Gibran maupun Anies-Muhaimin. “Jika Pemilu dilaksanakan hari ini, maka hasil suara yang diperoleh Ganjar-Mahfud mengungguli pasangan Prabowo-Gibran dan Anies-Muhaimin dengan perolehan 38,3%,” ungkap John. John pun mengatakan, idinsight menemukan bahwa tingkat keterpilihan Ganjar semakin meningkat dalam simulasi elektabilitas. Berdasarkan temuan mereka, pasangan Ganjar Mahfud tembus di angka 38,3% sementara angka pasangan Prabowo Gibran malah menurun 34,8%. Sementara itu, angka Anies Muhaimin malah naik menjadi 22,3%. “Dari pertanyaan simulasi elektabilitas menggunakan pertanyaan tertutup, Pasangan Ganjar Mahfud ternyata memimpin dengan peroleh 37,8%. Berturut-turut kemudian Prabowo-Gibran dengan 34,3% dan Anies Muhaimin dengan perolehan 21,4%. Sementara saat responden diberi pertanyaan dengan model pengajuan surat suara, Pasangan Ganjur Mahfud memimpin dengan perolehan 38,3%. Pasangan lainnya memperoleh 34,8% untuk Prabowo-Gibran dan 22,3% untuk pasangan Anies-Muhaimin,” jelas John. Dalam simulasi head-to-head kandidat pun Ganjar-Mahfud mulai mendapat angin positif. Ganjar-Mahfud diprediksi menang dengan angka 48,5% sementara Prabowo-Gibran di angka 41,4%. Demikian pula saat simulasi head to head antara Ganjar Mahfud dengan Anies-Muhaimin. Pasangan Ganjar Mahfud Unggul telah mencapai 59% sedangkan Anies Muhaimin 35% dalam Pemilu Presiden 2024. Selain mensurvei elektabilitas para kandidat capres-cawapres, John mengatakan bahwa dia dan tim ikut menelusuri persepsi publik terhadap program Jokowi dan capres. Dalam temuan mereka, mayoritas responden menyatakan Presiden Jokowi Tidak Netral dalam pemilu 2024. Mereka mencatat ada 46,1 persen responden menyatakan hal tersebut sementara pihak yang meyakini netral di angka 33,8 persen. Mereka juga mencatat ada 20,1 persen responden enggan merespon soal netralitas mantan Walikota Solo itu. Id-Insight juga menilai tingkat kepuasan kinerja Jokowi berada pada angka 67 persen (61 persen puas dan 6 persen sangat puas) dan angka tidak puas 25,8 persen (22, 8 persen tidak memuaskan dan 3 persen sangat tidak puas). Sementara itu, kepuasan kinerja Maruf Amin selaku wakil presiden di angka 45,6 persen (3, 3 persen sangat puas dan 42,3 persen puas) sementara tidak puas di angka 42,1 persen (38, 3 persen tidak puas dan 3,9 persen sangat tidak puas). Dari 25,8 persen ketidakpuasan terhadap pemerintahan Jokowi ternyata berkaitan dengan masalah mantan Gubernur DKI Jakarta itu terlihat praktik putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat Cawapres Prabowo, Gibran Rakabuming Raka maju pemilu (21,21 persen). Namun masalah utama adalah ketidakmampuan Jokowi menciptakan lapangan kerja dan mengendalikan harga pangan (42,12 persen). Selain itu, masalah lain yang membuat tidak puas adalah ketegasan Jokowi yang dinilai kurang (10, 52 persen); Jokowi tidak konsisten dalam sikap dan pernyataan (8,46 persen); serta persepsi pribadi (10,77 persen). “Ada empat hal yang menjadi alasan mengapa responden merasa tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf. Pertama Presiden dianggap kurang bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan mengendalikan harga bahan pangan. Kedua, Presiden dianggap terlibat dalam praktik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebabkan Gibran menjadi calon wakil Presiden RI, dan ini dianggap melanggar etik. Ketiga, Presiden dianggap kurang tegas dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi, dan terakhir Presiden dianggap tidak konsisten antara perkataan dan perbuatan.” Tutur mantan Aktifis 98 lulusan Universitas Trisakti tersebut. Sedangkan survei terkait penanganan korupsi, lebih dari 50 persen responden menilai upaya pemberantasan korupsi Indonesia buruk. Hal itu berdasarkan hasil jajak pendapat Indonesia Data Insight. “50,1 persen responden menjawab pemberantasan korupsi buruk dan sangat buruk,” kata Direktur Indonesia Data Insight John Muhammad dalam rilis survei di Amaris Hotel, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Januari 2024. John mengatakan hanya 39,5 persen reaponden yang menilai pemberantasan korupsi Indonesia baik dan sangat baik. Sedangkan sisanya tidak tahu atau…

  • INDOPOSINDOPOS
  • Januari 3, 2024
  • 0 Comments
Dinilai Tak Netral, Eksponen Pemuda Indonesia Minta PJ Walikota Bekasi Dicopot

INDOPOS-Netralitas Dalam Kesemuan serta Kontroversi Pj Walikota Bekasi dan Penjelasan Terkait Jersey Nomor Punggung 2. Presidium Eksponen Pemuda Indonesia menggugat Mendagri terkait kontroversi Pj Walikota Bekasi yang dianggap tidak netral. Eksponen membela demokrasi dan berdiri ditengah-tengah sebagai pengawal. Pieter Tobias Pattiasina mengungkapkan pelanggaran hukum dan mengajukan ultimatum terkait kemungkinan tekanan dari atasan atau penguasa tertinggi. “Bagaimana Kemendagri merespons tantangan untuk memecat atau mengganti Pj yang melanggar aturan?,”ucap Tobias. Hal ini patut Menteri Tito Karnavian untuk segera mengganti Pj dari daerah dan dampak terhadap fair play di pemerintahan. “Kita akan datangi Mendagri,”tegasnya. Berbeda dengan Penjelasan dari Pj Wali Kota Bekasi, R Gani Muhamad, terkait foto para Camat memamerkan jersey dengan nomor punggung 2 yang viral di media sosial. Gani meyakinkan bahwa kejadian tersebut bukanlah unsur kesengajaan dan menyatakan keyakinannya bahwa ASN di Bekasi bersikap netral dalam kampanye Pemilu 2024. Dengan demikian, narasi yang beredar di media sosial terkait pose nomor punggung 2 dianggap tidak benar. (bwo)

  • INDOPOSINDOPOS
  • Januari 2, 2024
  • 0 Comments
Hasil Survei Indonesia Politics Expert Sebut Elektabilitas Ganjar-Mahfud Ungguli Prabowo dan Anies

INDOPOS-Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, menduduki peringkat pertama berdasarkan survei Indonesia Politics Expert (IPE). Direktur Riset dan Survey IPE Agustanto Suprayoghi mengungkapkan, berdasarkan hasil survei IPE pasangan capres-cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menduduki peringkat pertama dibandingkan pasangan lain. Hasil survei Agustus – September pasangan Ganjar-Mahfud mendapatkan persentase 30,45%. Lalu pada survei November hasilnya naik 32,78%. Dan pada Desember elektabilitas keduanya kembali naik menjadi 33,57%. “Kenaikan elektabilitas 03 mempunyai relevansi yang cukup kuat dengan figur idaman capres-cawapres yang diinginkan masyarakat dekat dengan rakyat, bebas KKN jujur dipercaya,” kata Agustanto, Selasa (2/1/2024). Agustanto mengatakan, saat ini Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud hanya perlu menyosialisasikan secara masif visi misi pasangan nomor urut 03 tersebut kepada masyarakat. “Jadi dari 03 branding yang sudah dilakukan oleh TPN sampai hari ini menurut kami itu sudah nempel. Sekarang tinggal bagaimana visi misi yang mereka lebih disosialisasikan,” jelasnya. Perlu diketahui untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar mendapatkan tingkat elektabilitas 23,79% pada survei Agustus-September. Lalu pada survei November didapati hasil 25,60%. Pada Desember pasangan tersebut mendapatkan 26,79%. Sedangkan untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didapati hasil 29,89% pada Agustus-September. Lalu pada survei November didapati hasil 30,75%, dan pada Desember pasangan tersebut mendapatkan elektabilitas 31,25%. Survei IPE tersebut dilaksanakan pada rentang waktu periode Agustus 2023 hingga Januari 2024. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Teknik pengambilan sampel/responden dilakukan dengan metode random purposive, mulai dari pemilihan kecamatan, hingga responden di satuan KK (5KK per lokus desa tersampling). Kriteria responden warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih, terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), berusia 17 tahun dan telah menikah. Jumlah responden 2.400 responden, sampling error 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%. Uji validitas dan kontrol sebesar 20% dari responden dengan metode withness dan spot check. (bon)

  • INDOPOSINDOPOS
  • Desember 31, 2023
  • 0 Comments
Tindakan Anggota TNI pada Relawan di Boyolali Rusak Netralitas Institusi TNI

INDOPOS-Sabtu, 30 Desember 2023, terjadi tindak kekerasan terhadap beberapa relawan Paslon 03 (Ganjar-Mahfud) oleh Anggota TNI di Boyolali, Jawa Tengah. Akibatnya, diberitakan 1 relawan meninggal dunia dan 4 lainnya luka berat. Kapendam IV Diponegoro beralasan bahwa sejumlah anggota TNI merasa terganggu dengan suara knalpot bising (brong) yang dari motor relawan Ganjar – Mahfud sewaktu berkampanye di jalan raya. Padahal, jalan raya juga dilalui kendaraan besar dan berat (bis, truk, dll) yang juga membisingkan telinga. Kami menilai, tindakan kekerasan oleh anggota TNI merupakan tindakan kesewenang-wenangan hukum (above the law) yang brutal karena penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan tugas Kepolisian atau dinas perhubungan, bukan TNI. Selain itu, korban adalah massa politik yang sedang berkampanye politik, maka seharusnya dianggap sebagai dugaan pelanggaran yang masuk ranah penindakan Bawaslu. Tindakan main hakim sendiri atau kesewenang-wenangan hukum oleh anggota TNI dari Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh, Boyolali tentunya tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun dan harus dilakukan penindakan yang tegas secara institusional. Terlebih saat ini merupakan momentum kampanye politik dan penganiayaan oleh Anggota TNI tersebut dilakukan terhadap salah satu relawan Capres/Cawapres, hal itu tentu dapat menyulut prasangka ketidaknetralan TNI dalam Pemilu. Tidak dapat dipungkiri, Komisi I DPR RI yang telah membentuk Panja netralitas TNI juga tentu memahami kontekstualitas politik. Terlebih lagi, sebelumnya ramai diberitakan adanya dugaan kuat keterlibatan Anggota TNI dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan yang terbaru adalah, Mayor Teddy Widjaja (Ajudan Prabowo, Capres 02) yang ikut dalam barisan Timses Paslon 02 (Prabowo-Gibran) dalam Debat Capres KPU dengan kostum serupa serta menunjukkan simbol-simbol dukungan kampanye Paslon 02. Dan seketika berubah saat Debat Cawapres KPU padahal Capres 02 juga hadir. Kami menyesalkan rendahnya kepekaan dari para pelaku penganiayaan tersebut terhadap konteks masa kampanye politik, dan akibat tindakan mereka seharusnya disadari dapat menciderai netralitas TNI. Seharusnya para anggota TNI tersebut melaporkan dugaan pelanggaran lalu lintas ketertiban kampanye Pemilu dilaporkan ke Bawaslu. Bukan main hakim sendiri. Aksi main hakim sendiri atau kesewenang-wenangan hukum oleh anggota TNI Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh, Boyolali tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun dan harus dilakukan penindakan tegas terhadap para pelaku di lingkungan peradilan umum. Terlebih ketika penganiayaan Anggota TNI itu dilakukan kepada relawan pendukung paslon yang tentunya dapat mencerminkan ketidak netralan TNI dalam menyikapi perbedaan politik yang ada di masyarakat. Koalisi menilai, Panglima TNI dan KASAD gagal menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2024. Rusaknya netralitas harus diperbaiki dengan proses hukum yang adil dan benar. Atas dasar hal tersebut, Koalisi mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk mengevaluasi dan mencopot Panglima TNI dan Kasad yang gagal mengontrol anggota sehingga terjadi penganiayaan berakibat kematian yang berulang dan gagal menjaga citra TNI untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024. Jakarta, 31 Desember 2024 Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Imparsial, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), KontraS, YLBHI, Amnesty Internasional Indonesia, WALHI, Perludem, ELSAM, HRWG, Forum for Defacto, SETARA Institute, Migrant Care, IKOHI, Transparency International Indonesia (TII), Indonesian Corruption Watch (ICW), Indonesian Parlementary Center (IPC), Jaringan Gusdurian, Jakatarub, DIAN/Interfidei, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Yayasan Inklusif, Fahmina Institute, Sawit Watch, Centra Initiative, Medialink, Perkumpulan HUMA, Koalisi NGO HAM Aceh, Flower Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lingkar Madani (LIMA), Desantara, FORMASI Disabilitas (Forum Pemantau Hak-hak Penyandang Disabilitas), SKPKC Jayapura, AMAN Indonesia, Yayasan Budhi Bhakti Pertiwi, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Aliansi Masyrakat Adat Nusantara (AMAN), Public Virtue, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Tifa, Serikat Inong Aceh, Yayasan Inong Carong, Komisi Kesetaraan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Aceh, Eco Bhinneka Muhammadiyah, FSBPI, Yayasan Cahaya Guru (YCG), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Narahubung: 1. Gufron Mabruri (Direktur IMPARSIAL) 2. Dimas Bagus Arya (KontraS) 3. Muhammad Isnur (Ketua YLBHI) 4. Julius Ibrani (Ketua PBHI) 5. Daniel Awigra (Direktur HRWG) 6. ⁠Usman Hamid (Amnesty International) 7. ⁠Al Araf ( Centra Initiative)

  • INDOPOSINDOPOS
  • Desember 30, 2023
  • 0 Comments
Hakim PN Jakbar Diadukan ke Mahkamah Agung, Diduga Tak Profesional Tangani Masalah Warga Taman Sari

INDOPOS-Jakarta: Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat diadukan ke Mahkamah Agung RI lantaran diduga tidak profesional dalam sidang perkara perdata nomor 97/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt, dengan tergugat Tan Kok Eng, warga Taman Sari, Jakarta Barat. Kuasa Hukum Tan Kok Eng dari Kantor Hukum Advokatku Legal Aaudit Consultant, Evelin Hutagalung, mengatakan dugaan tindakan tidak profesional tersebut terjadi beberapa saat sebelum pengadilan menjatuhkan putusan perkara perdata pada 1 November 2023. “Sebelum dijatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 1 November 2023, Ketua Majelis Hakim yang bernama Parmatoni melalui Panitera bernama Irsyaf Lubus datang menemui kami untuk meminta sejumlah uang. Hal ini dapat dibuktikan melalui CCTV Gedung Citicon lantai 5,” kata Rusadi dalam keterangan pers, Jumat, 29 Desember 2023. Evelin menjelaskan karena khawatir terjerat tindak pidana, maka pihaknya tidak memenuhi permintaan majelis hakim tersebut. Namun keputusan itu dinilainya berdampak pada persidangan yang menjadi berat sebelah hingga mendapat tekanan dalam setiap pemeriksaan persidangan. “Antara lain pada pemeriksaan ahli, di mana di depan ahli yang kami hadirkan yaitu mantan ketua pengadilan Tinggi Sri Sutatiek, Ketua Majelis Hakim yang bernama Parmatoni, mengatakan kepada kami ‘Apakah kalian memiliki otak kenapa memulai sidang ini sore-sore sedangkan kalian membawa dua orang ahli,’” jelas Evelin Evelin menegaskan pada saat itu pihaknya sudah datang sejak pagi, namun Majelis Hakim banyak memeriksa perkara lain terlebih dahulu. Menurut Evelin Hutagalung, keengganan pihaknya untuk memenuhi permintaan Majelis Hakim juga berbuah buruk bagi pihaknya, yaitu pada amar putusan 1 November 2023. Putusan tersebut di antaranya menolak eksepsi kliennya. Sementara dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagia, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum tergugat untuk mengganti kerugian kepada penggugat sebesas Rp19.211.331.882, menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. Evelin menegaskan dalam perkara tersebut, tidak ada bukti sama sekali yang dapat diberikan oleh penggugat untuk membuktikan dalilnya, karena semua tuduhan penggugat adalah perhitungan sendiri dan asumsi selain itu tidak memiliki bukti asli hanya fotocopy. “Kami percaya Mahkamah Agung RI memiliki peran yang penting melakukan pembinaan hakim-hakim di bawahnya dan meskipun kami memiliki hak untuk melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat ke Komisi Pemberantasan Korupsi, kami menyerahkan urusan ini kepada Mahkamah Agung RI,” ujar evelin Hutagalung. (bwo)