• INDOPOSINDOPOS
  • Februari 5, 2024
  • 0 Comments
Caleg DPRD PKB H.Tri Waluyo SH Kerahkan 2.500 Pendukung AMIN Gelar ‘Jalan Perubahan’ di Muara Angke

INDOPOS-Ragam cara dilakukan timses capres- cawapres untuk memenangkan paslon masing-masing pada Pemilu 2024. Tak terkecuali timses nomor urut 1, Amien – Muhaimin (AMIN), dengan menggelar senam sehat dan pawai perubahan di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (4/2). Diinisiasi Caleg DPRD DKI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H.Tri Waluyo SH, kegiatan yang dimulai sejak pukul 7:00 wib diawali dengan senam bersama. Sekitar 2.500 orang terlibat dalam kegiatan tersebut. “Kegiatannya senam sehat, pawai dan kampanye di lingkungan. Dengan tujuan masyarakat ingin ada perubahan, karenanya juga kita sebut kegiatan ini dengan ‘Jalan Perubahan’, ” terang H Tri Waluyo SH dilokasi. Melalui pawai yang dilakukannya juga, dirinya pun ingin menunjukan bahwa masyarakat, khususnya warga Muara Angke rindu akan perubahan di negara ini. “Perubahan sebagaimana terhadap presiden yang kita usung saat ini, yaitu bapak Anies Baswedan dengan calon wakilnya bapak Muhaimin Iskandar,” jelas Caleg DPRD DKI dapil Jakarta 3 (Pademangan-Tj.Priok-Penjaringa) tersebut. Dalam kampanye itu, H Tri Waluyo SH mengajak warga untuk melakukan Pemilu damai, jujur dan adil. “Jangan lupa pada 14 Februari kita sama-sama datang ke TPS untuk mencoblos untuk perubahan,” jelasnya. Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat Muara Angke, James Willing mengapresiasi adanya putra daerah yang ikut dalam Pileg 2024. Ia berharap, H Tri Waluyo SH dapat terpilih dan duduk di kursi Kebon Sirih. “Semoga pak Tri menjadi anggota dewan sehingga dapat melakukan perubahan di Ibu Kota, khususnya wilayah Muara Angke ini. Karena banyak permasalahan saat ini tidak tersentuh Pemerintah DKI Jakarta,” ungkapnya. (bwo)

  • INDOPOSINDOPOS
  • Februari 3, 2024
  • 0 Comments
Pieter Tobias Pattiasina: Utamakan Kesehatan Petugas KPPS, Jangan Ulangi Tragedi 2019

INDOPOS-Pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 semakin dekat dengan tersisa hanya 11 hari jelang hari pencoblosan. Dalam persiapan menjelang acara besar tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) intensif menggelar berbagai persiapan. Namun, sorotan juga tertuju pada isu kesehatan, terutama setelah catatan data Kementerian Kesehatan yang mencatat kematian 527 petugas KPPS dan 11,239 lainnya jatuh sakit di pemilu 2019 silam. Pieter Tobias Pattiasina, seorang pemerhati kesehatan dan Presidium Eksponen Pemuda Indonesia, menegaskan pentingnya mencegah tragedi serupa terulang pada pemilu kali ini. Menurutnya, langkah-langkah pencegahan harus diambil secara serius oleh penyelenggara Pemilu, terutama KPU. Salah satu langkah yang diusulkan adalah mewajibkan adanya surat keterangan sehat sebagai syarat seleksi anggota KPPS. Hal ini harus dilakukan dengan memperketat skrining kesehatan dari setiap calon anggota KPPS. Pattiasina menekankan bahwa kesehatan petugas KPPS merupakan aspek krusial yang harus mendapat perhatian serius dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Menanggapi masukan ini, KPU berkomitmen untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemantauan terhadap kesehatan petugas KPPS. Mereka akan mengimplementasikan langkah-langkah yang direkomendasikan oleh para pemerhati kesehatan dan pihak terkait lainnya. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa terdapat 13 jenis penyakit yang menjadi penyebab kematian petugas KPPS di 15 provinsi. Hal ini menjadi alarm bagi semua pihak terkait untuk lebih berhati-hati dan memperketat standar kesehatan bagi petugas yang bertugas di TPS. Pattiasina juga menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan bagi semua petugas KPPS. Ia mengingatkan bahwa kesehatan adalah aset utama yang harus dijaga dengan baik, terutama dalam situasi yang membutuhkan kerja keras dan tingkat kewaspadaan yang tinggi seperti penyelenggaraan Pemilu. Sementara itu, pemerintah dan lembaga terkait lainnya juga diimbau untuk memberikan dukungan penuh terhadap upaya pencegahan dan penanganan kesehatan bagi petugas KPPS. Kerjasama antara KPU, Kementerian Kesehatan, dan pihak terkait lainnya diharapkan dapat memastikan kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pemilu 2024. Dengan tersisa waktu yang tidak lama menjelang hari pencoblosan, penting bagi semua pihak terkait untuk bersinergi dalam menjaga kesehatan dan keselamatan para petugas KPPS. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU dan pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Indonesia dalam menjaga integritas dan suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024. (bwo)

  • INDOPOSINDOPOS
  • Februari 3, 2024
  • 0 Comments
Eki Pitung Deklarasi Barisan Betawi Gemoy untuk Indonesia Maju

INDOPOS-Tokoh Betawi Eki Pitung memimpin deklarasi mendukung paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kegiatan dilaksanaan Pada Tanggal 2 bulan 2 dan tepat jam 20.00 malam, Hari Jumat di Area Rumah Pitung Marunda Jakarta Utara. Ada alasan Kuat yg mendasari Mengapa Eki Pitung Deklarasi di hari Jumat , mulai habis Shollat Jumat jam 2 siang…alasan kuat Bang Eki Pitung karena Pak Jokowi memulai Hajatnya ingin menjadi Presiden 2014 10 tahun lalu beliau Deklarasi Pencapresanya di Rumah Pitung Marunda dimana beliau menggunakan Baju khas Betawi baju Koko Putih berselempang Kain Sarung Merah dan Peci Hitam beliau sangat menghormati Betawi dan setelah beliau Deklarasi di depan Pintu Rumah Pitung 2014 lalu beliau Prosesi mencium Bendera Merah Putih..dan Alhamdulillah langkah yg dilakukan di Rumah Pitung sbg tempat besejarah tsb menjadi Viral waktu itu dan Jokowi menang hingga saat ini dua priode Eki Pitung berharap spirit Perjuangan disana ada mengandung makna yg dalam ..saya hanya ingin PRABOWO GIBRAN ini melanjutkan Perjuangan yg sama seperti Pak Jokowi. Acarapun ada Doa Shollawatan dan Rasa Syukur dilanjut dengan Aneka Lomba2 dengan Masyarakat sekitar Rumah Pitung ada 5 pasang Ondel2 yg berjoget Ala joget Gemoy dan pada malam hari penampian Bang H.Bolot dan Ayah Jaja Miharja berceloteh dan Cablak sbg MC acara berlangsung Ramai dan antusias acara deklarasi ini dihadiri Wakil Ketua TKN bapk Ferri ( Wamenaker ) dan Letjend Purn Eko Wiriatmoko Ketua Umum dari Pandawa Lima juga tokoh muda Ryano Panjaitan ( Ketum DPP KNPI ) yg juga Sekjen Pandawa Lima. TOKOH-TOKOH YANG HADIR: Hadir dalam deklarasi, Afriansyah Noor Sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Hadir para Tokoh-Tokoh Betawi yang bergabung dalam Deklarasi di Barisan Betawi (Babe Gemoy) ade Bang H Bolot , Bang H.Jaja Miharja , Babe Haikal Hasan , Dan bang Miing. AJUL JIUNG BAND juga bang Cablak dan para Jawara-jawara Betawi.

  • INDOPOSINDOPOS
  • Februari 2, 2024
  • 0 Comments
Provokasi Kuasa Hukum Hambat Upaya Baik Koppas Ciracas Kembalikan Uang Pedagang

INDOPOS-Pengurus Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) Ciracas melalui kuasa hukumnya Donny Alamsyah Sheyoputra, buka suara soal aksi unjuk rasa para pedagang pasar yang menuntut pengembalian uang mereka pada Selasa (30/1/2024) lalu. Advokat senior ini menyesalkan unjuk rasa tersebut yang diduga ingin membenturkan para pedagang dengan pengurus koperasi. “Tidak ada yang salah dengan demonstrasi untuk menyampaikan pendapat, hanya saja sangat disesalkan karena diduga ada upaya untuk membenturkan para pedagang yang merupakan anggota koperasi. Saya katakan demikian karena sebenarnya pengurus koperasi sudah mengupayakan yang terbaik untuk bisa mengembalikan satu per satu uang nasabah, namun para pedagang diduga diprovokasi untuk ditetapkan supaya menjadi klien dari salah seorang pengacara tertentu yang mau menerima pengembalian dalam satu pintu saja,” kata Donny dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (2/2/2024). Tonton Video Wawancara Donny Alamsyah Sheyoputra dengan Mengklik Link Biru Ini Donny menyatakan bahwa tidak ada satu pun undang-undang yang bisa mengatur bahwa koperasi harus tunduk kepada keinginan seorang pengacara, yang ada koperasi berkewajiban mengembalikan dana anggotanya. “Mengapa upaya satu pintu terus diupayakan bahkan dipaksakan, karena diduga ada kepentingan untuk memotong komisi dari pengacara tersebut,” katanya. “Seandainya pengacara tersebut tidak membuat laporan pidana dugaan penipuan yang menurut saya sangat mengada-ada, proses pengembalian akan terus berjalan, dan akan banyak nasabah yang sudah lunas,” lanjut Donny sembari menunjukkan bukti foto pengembalian uang. Ia mengakui koperasi simpan pinjam ini memang mengalami gangguan likuiditas, tapi itu terjadi bukan karena menipu. Gangguan likuiditas terjadi karena adanya nasabah yang meminjam, tapi usahanya terdampak pandemi Covid-19 sehingga terganggu pengembalian. “Beda dengan penipuan, kalau penipuan itu ada upaya misalnya dengan identitas palsu, kata-kata bohong, martabat palsu dengan rangkaian perbuatan, membujuk orang supaya menempatkan dananya, jadi apanya yang menipu dan di mana letak menipunya?,” katanya heran. “Koppas Ciracas memiliki izin lengkap, tidak memberikan janji-janji palsu, nasabah sendiri yang datang menyetorkan uangnya dan uang tersebut kemudian disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan selama dia anggota koperasi, mereka juga memberikan jaminan dan jaminan masih numpuk di koperasi, kami juga punya perasaan kalau memang usahanya mereka belum maju, masa kita mau paksa untuk mengembalikan,” sambung Donny. Upaya lainnya, lanjutnya, koperasi juga mengundang investor yang ingin menempatkan dananya untuk pengembalian ke nasabah. Pihaknya juga mengaku sudah empat kali koperasi mengundang nasabah untuk datang terkait pengembalian, tapi menolak kecuali langsung dibayar lunas.6 “Kami justru mempertanyakan angka lunas tersebut, karena berbeda dengan hitung-hitungan koperasi, bahkan ada salah satu nasabah meski sudah dibayar lunas, tapi diduga memanfaatkan situasi dengan mengaku belum mendapat pengembalian,” ungkap pria kelahiran Makassar itu. Bila begini kondisinya, pihaknya mengalami krisis kepercayaan bila pengembalian uang tetap harus satu pintu. Pasalnya, pihaknya menilai tidak ada kejujuran dan itikad baik yang diduga justru diduga didompleng oleh pihak-pihak yang tidak jujur. “Saya terus menyemangati kepada pegawai koperasi agar tetap tabah menjalankan tugasnya meski mendapat intimidasi dan tekanan. Ketua Koppas Ciracas selama berapa tahun tidak pernah menerima gajinya, bahkan menaruh uangnya, dan itu belum bisa dikembalikan,” tuturnya. Donnya juga menyesalkan adanya aksi unjuk rasa yang mengarah ke ranah pribadi dan keluarga Ketua Koppas Ciracas Budianto Sugianto. Hal ini terjadi ketika toko emas anaknya ketua koperasi menjadi sasaran demonstrasi yang menyebut toko emas tersebut bisa dijual. “Jika ingin menyampaikan aspirasi silahkan, tapi jangan mau diprovokasi. Karena selama ini telah terjalin hubungan yang sangat baik antara pengurus koperasi dengan para pedagang yang merupakan anggota koperasi,” tegasnya. Laporan Polisi Pihaknya juga telah membuat laporan polisi dengan No: LP/B/545/II/2023/SPKT/Polres Metro Jakarta Timur/Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap pegawai Koppas Ciracas. “Saya telah membuat laporan polisi terhadap provokator yang diduga melakukan pemerasan dan pengancaman oleh pedagang pasar yang bukan urusannya, karena dia memaksakan harus satu pintu,”  Donny berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut agar ada efek jera terhadap pelaku yang dinilainya sangat arogan. Kendati demikian, mesi Kapolres sudah berganti, namun laporan polisi tersebut belum juga ditindaklanjuti. “Yang jelas kami telah memiliki itikad baik untuk mengembalikan, tidak benar kalau koperasi telah menipu. Sekali lagi saya ingatkan, jangan benturkan pedagang pasar dengan pengurus koperasi yang sampai saat ini masih berupaya untuk mengembalikan uang tersebut. Terkait mediasi, ia menegaskan tidak mau lagi duduk bersama dengan pihak yang mau menang dan benar sendiri dengan memaksakan kehendak tanpa adanya sikap saling menghormati. “Saya sendiri malah dituduh, saya tidak kenal mereka. Saya hanya kenal Ketua Koppas Ciracas dan keluarganya,” pungkas advokat peraih gelar Magister Sains Bidang Pertahanan dari Universitas Pertahanan (Unhan) itu. Sebelumnya, Selasa (30/1/2024), sekitar seratus pedagang Pasar Ciracas, Jakarta Timur, menenggelar unjuk rasa di halaman depan pasar tersebut terkait pengembalian uang tabungan koperasi yang diklaim telah mencapai Rp6 miliar. Mereka…

  • INDOPOSINDOPOS
  • Februari 1, 2024
  • 0 Comments
Melalui Pandawa Lima, Masyarakat Indonesia Timur Kota Depok Alih Dukungan dari 01 dan 03 Ke 02

INDOPOS-Melalui Pandawa Lima Masyarakat Indonesia Timur, Kota Depok, mengubah pandangannya dari mendukung pasangan calon presiden nomor urut 01 dan nomor urut 03 ke pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dukungan ini secara resmi dideklarasikan oleh para tokoh dan beberapa elemen masyarakat dari Indonesia Timur, Kota Depok lewat Pandawa Lima. Sebelumnya, mereka adalah pendukung setia pasangan calon nomor urut 01, Anies Baswedan – Muahimin Iskandar, dan nomor urut 03, Ganjar Pranowo – Mahfud MD dalam Pilpres 2024. Keputusan cepat ini mencakup pencabutan dukungan dari pasangan calon nomor urut 01 dan 03 serta penuh mendukung pasangan nomor urut 02 melalui Pandawa Lima. Pengalihan ini langsung diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Pandawa Lima, M. Ryano Panjaitan. Selain motivasi Pandawa Lima salah satu alasan utamanya adalah kepercayaan bahwa pasangan nomor urut 02 memiliki visi yang lebih baik dalam melanjutkan pembangunan dan kesejahteraan yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi. Masyarakat Indonesia Timur, Depok, juga berkomitmen untuk bergerak bersama Pandawa Lima untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada pemilu 14 Februari mendatang. Sekretaris Jenderal Pandawa Lima, juga Wakil Komandan TKN Fanta, M. Ryano Panjaitan, menegaskan bahwa keputusan masyarakat ini merupakan tanda kedewasaan dan rasionalitas dalam memilih pemimpin yang tepat untuk masa depan bangsa. Mereka menyambut baik perubahan dukungan ini dan akan bekerja sama untuk memastikan kemenangan Prabowo-Gibran di wilayah Depok. (bwo) Baca Juga Artikel Lainnya di Bawah Ini: Provokasi Kuasa Hukum Hambat Upaya Baik Koppas Ciracas Kembalikan Uang Pedagang

  • INDOPOSINDOPOS
  • Februari 1, 2024
  • 0 Comments
Perjuangan Ny. Suryati Berlanjut, Kuasa Hukum Kembali Dipanggil Biro Karowassidik

INDOPOS-Jakarta – Sebagai pengembangan dari berita sebelumnya pada 19 Januari 2024, Kuasa Suryati, Indra Hardimansyah, kembali dipanggil oleh Biro Karowassidik. Pertemuan pada tanggal 25 Januari menghasilkan informasi bahwa Biro Karowassidik akan memberikan supervisi kepada penyidik Harda Polda Metro Jaya. Indra Hardimansyah memberikan apresiasi atas profesionalisme Biro Karowassidik dan berharap agar perkara pidana yang menimpa Suryati di Polda Metro Jaya segera dapat dihentikan. Dia menekankan bahwa keberlakuan hukum kedua akta hibah, Nomor 384 dan 385, telah inkrah hingga tingkat kasasi MA, tanpa ada pembatalan yang pernah dilakukan. Lebih lanjut, Indra Hardimansyah mengungkapkan bahwa dokumen AJB 131 harus dibuktikan secara materi dengan melibatkan para saksi yang hadir pada saat pembuatannya pada tahun 1988. Meskipun Puslabfor telah memenuhi prosedur standar operasional (SOP), Indra menyatakan bahwa tidak ada bukti pembanding yang diberikan. Dalam upayanya membela Suryati, Indra menyebut AJB 130, 131, dan 135 sudah dikalahkan dalam perkara perdata dan telah inkrah. Namun, dia meragukan substansi dugaan pemalsuan terhadap Akta Hibah, menganggapnya sebagai upaya untuk mengulur waktu semata. Ny. Suryati, pemilik lahan seluas 8.500 m2 di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, telah memenangkan gugatan perdata berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht). Saat ini, Biro Karowassidik Bareskrim Mabes Polri bersama Unit 3 Harda Polda Metro Jaya akan melaksanakan asistensi terhadap hasil Gelar Perkara. Indra Hardimansyah menyatakan ketidakpuasannya terhadap pendekatan penyidik Polda Metro Jaya terkait tanda tangan H. Uman yang dianggap identik, tanpa adanya bukti pembanding dari Minuta AJB. Pihaknya telah melakukan upaya hukum termasuk melaporkan ke Karowassidik Mabes Polri dan Propam Mabes Polri. Indra Hardimansyah menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum untuk Ny. Suryati. Segala langkah hukum, termasuk pengaduan ke Kompolnas, Ombudsman, DPR, hingga Presiden, akan diambil untuk memastikan tegaknya hukum yang berkeadilan. (pot)

  • INDOPOSINDOPOS
  • Februari 1, 2024
  • 0 Comments
Desie Minta Dinas SDA Siagakan Rumah Pompa Antisipasi Banjir Jakarta

INDOPOS-Dinas SDA Diminta menyiagakan Rumah Pompa untuk Hadapi Banjir di Jakarta di tengah musim penghujan saat ini. KLIK FOTO DI BAWAH INI UNTUK MENONTON DI INDOPOS NEWS TV Hal itu harus dilakukan dalam upaya mencegah banjir di Jakarta. Adalah Ketua Fraksi Demokrat, Desie Christiyana Sari yang mengungkapkan itu. Mengingat saat ini anggaran banjir di Jakarta sangat besar. “Saya kira kesiagaan pintu-pintu air dan kesiapan rumah pompa harus dilakukan,” ujar Desie. Disamping itu, caleg Demokrat dapil 1 yang kini gencar blusukan menemui masyarakat meminta Dinas SDA untuk segera mengirimkan pompa-pompa mobile untuk tersedia di titik banjir. “Agar disaat musim hujan tiba, masyarakat Jakarta tidak lagi memikirkan barang-barang nya rusak karena rumahnya kemasukan air dari banjir,” ucapnya. Untuk diketahui, Dinas SDA DKI memiliki pompa stationer sebanyak 578 unit yang tersebar di 202 lokasi dan pompa mobile sebanyak 539 unit. Sayangnya, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, ada sebanyak 38 RT dan 23 ruas jalan yang terendam banjir pada Rabu (31/1/2024). Ratusan warga juga mengungsi akibat rumah mereka terendam banjir hari ini. (Si)

  • INDOPOSINDOPOS
  • Februari 1, 2024
  • 0 Comments
PPI Ajak Semua Pihak di Jatim Jaga Suasana Kondusif Jelang Pemilu

INDOPOS-Malang – Menjelang Pelaksanaan Pemilu 2024 yang tinggal dua minggu lagi, kondisi sosial politik di Jawa Timur relatif stabil dan tak ada gejolak. Meski dianggap sebagai battleground (wilayah pertempuran) yang menjadi penentu kemenanga Pilpres, tapi semua pihak mampu menunjukkan kedewasaan berpolitik sehingga ikatan kohesi sosial masyarakat tidak terganggu. Demikian disampaikan Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia (PPI) Muhlis Ali menyikapi situasi sosial politik Jawa Timur di Malang, Kamis (1/2/2024). “Sebagai barometer politik nasional, Jawa Timur menjadi sorotan utama dalam pesta demokrasi kali ini. Saya bersyukur suasananya kondusif, Kamtibmasnya terjaga dengan baik, kampanye dan pengumpulan massa dengan jumlah besar juga relatif aman dan damai. Saya mengapresiasi kerja keras Kapolda Jatim,” kata Muhlis. Menurut Muhlis, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto berhasil mencatatkan dirinya sebagai salah satu tokoh utama dalam menjaga keamanan dan keharmonisan masyarakat Jawa Timur. Karena itu dia meminta Kapolda untuk terus memimpin Kepolisian Jatim dengan disiplin tinggi, khususnya dalam menjaga netralitas Polri, memberi perlakuan yang sama terhadap kontestan pemilu, sehingga proses demokrasi berjalan dengan adil dan transparan. “Sejauh ini Kapolda berhasil membangun sinergitas antara masyarakat dan TNI. Kerja sama yang erat antara TNI-Polri menjadi landasan kuat dalam menjaga keamanan selama periode Pemilu. Kedua lembaga tersebut berkolaborasi dengan baik dalam menghadapi potensi konflik dan memastikan situasi tetap kondusif,” kata Muhlis. Ditegaskan Muhlis, keberhasilan Kapolda tidak hanya terletak pada aspek keamanan, namun juga pada pemahamannya terhadap karakteristik masyarakat Jawa Timur. Sebagai putra asli Malang Jawa Timur, Imam Sugianto telah mampu mengenali nilai-nilai dan tradisi Jawa Timuran dengan baik. “Pak Imam bisa dengan luwes menjalin komunikasi yang efektif dengan para tokoh masyarakat Jawa Timur. Hal ini memberikan rasa kepercayaan dan kedekatan antara kepolisian dan masyarakat sehingga menciptakan kebersamaan yang esensial dalam menjaga Kamtibmas,” tegas Muhlis yang merupakan mantan Ketua PB HMI. Selanjutnya Muhlis berharap kedamaian dan keharmonisan antar anak bangsa tetap terjaga. Karena itu dia meminta Polri dan TNI melakukan deteksi dini dan pendekatan persuasif agar tidak ada gejolak berarti menjelang Pemilu. “Keberhasilan para pemimpin di level daerah dalam menjaga keamanan dan kualitas demokrasi menjadi cerminan positif bagi upaya memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia,” pungkas Muhlis. (bwo)

  • INDOPOSINDOPOS
  • Januari 31, 2024
  • 0 Comments
Antisipasi Gangguan Pemilu, Wakapolda Jabar Instruksikan Personel Fokus

INDOPOS-Wakapolda Jawa Barat (Jabar), Brigjen Pol Bariza Sulfi menyoroti tahapan kampanye Pemilu Serentak 2024 yang dapat menimbulkan kerawanan gangguan kamtibmas, seperti rapat kampanye gelap, serangan fajar, money politic, intimidasi, teror, sabotase, dan provokasi antarpendukung. Hal ini disampaikan Brigjen Bariza saat memimpin apel pengecekan kesiapan personel BKO di Mapolda Jabar, Rabu (31/1/2024). “Kita perlu mengantisipasi potensi gangguan sebelum, saat, dan setelah penghitungan suara. Saya ingatkan kepada personel untuk tidak meremehkan, tetap fokus pada tugas sesuai surat perintah, sehingga kehadiran mereka di setiap lokasi dapat memberikan rasa aman dan menjaga kelancaran proses pemungutan suara hingga selesai,” ujar Brigjen Bariza. Adapun personel Polda Jabar yang terlibat tugas BKO pengamanan TPS berjumlah 2.013, terdiri dari 610 personel untuk pengamanan TPS dan 1.403 personel BKO Satgas, bertugas memback-up 118.312 TPS yang terklasifikasi menjadi tiga kategori, yaitu kurang rawan (116.504 TPS), rawan (1.801 TPS), dan sangat rawan (8 TPS). Wakapolda Jabar menekankan pentingnya keseriusan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, termasuk dalam pengawalan surat dan kotak suara dari TPS ke PPS, PPK, hingga ke kantor KPU. “Koordinasi dan kolaborasi dengan TNI, stakeholder terkait, dan elemen masyarakat sangat diperlukan untuk meredam suhu politik di lokasi TPS yang diamankan,” tambahnya. Dalam kesempatan tersebut, wakapolda  juga memberikan penekanan lain, termasuk analisis dan pemetaan lokasi TPS, pemahaman terhadap kerawanan dan potensi gangguan, serta perluasan koordinasi dengan petugas di lapangan. “Lakukan pemeriksaan sarana, prasarana, dan kendaraan taktis secara menyeluruh untuk mendukung operasi mantap Brata. Tingkatkan antisipasi dan kewaspadaan terhadap potensi kerusuhan,” tandasnya. (pot)  

  • INDOPOSINDOPOS
  • Januari 31, 2024
  • 0 Comments
Saatnya Negara Bela Kades Tak Dapat Gaji dengan Perpanjang Jabatan Jadi 9 Tahun

INDOPOS-Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Santoso, mendukung penuh aspirasi kepala desa (kades), agar jabatan kepala desa diubah dr 6 tahun menjadi 9 tahun, dengan maksimal 2 periode. Menurut Santoso, desa sebagai garda terdepan pemerintahan masyaralat desa di seluruh tanah air, sudah sepantasnya mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah. Menagapa begitu?, karena negara belum mampu membiayai operasional pemerintahan desa, mulai dari administrasi, gaji, dan pembangunan di desa. “Mengingat keterbatasannya dana APBN maupun APBD dibtiap daerah, maka apa yang menjadi aspirasi bagi pemerintahan desa, dalam hal ini para kepala desa, agar jabatan yang semula satu periode enam tahun, yang dijabat maksimal sampai 3 periode, diubah menjadi satu kali masa jabatan, selam 9 tahun, dengan maksimal jabatan 2 periode,” ujar Santoso, menanggapi aksi unjuk rasa ribuan kepala desa di gedung DPR RI, Rabu (31/1/2024). Santoso menilai, hal ini sangat rasional, karena kita harus jujur mengakui, bahwa proses pemilihan kepala desa yang demokratis, dan sudah dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka, memerlukan biaya yang besar, bahkan bisa dibilang mahal, bagi beberapa desa untuk proses pemilihannya yang dikeluarkan oleh para calon kepala desa. “Untuk itulah guna melakukan penghematan, dan memperhatikan kemampuan para calon pimpinan kepala desa, idealnya memang harus diperpanjang masa jabatan itu, dari mulai 6 tahun menjadi 9 tahun, agar tidak sering adanya pemilihan kepala desa, yang menyebabkan pengeluaran dari para calon dengan rentang waktu yang sangat pendek, mereka memerlukan biaya yang sangat besar,” kata dia. “Dan desa sebagai garda terdepan dalam pembangaunan komunitas di pedesaan menuju Indonesia sejahtera, sudah selayaknya menjadi perhatian kita semua baik dalam membantu pemerintahan desa dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa, untuk lebih maju dan mandiri, maka jabatan kepala desa untuk menciptakan kesinambungan pemerintahhan di desa, yang tidak sering melakukan Pilkades dengan pengeluaran yang sangat besar, dapat diminimalisir,” tambahnya. Diungkapkan Santoso, Partai Demokrat yang sejak 2014, dimana pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), telah menetapkan Undang-Undang Desa, Nomor 6 Tahun 2014, bahwa jabatan kepala desa 6 tahun dikali maksimal 3 periode “Maka untuk aspirasi kepala desa saat ini, kami mendukung agar jabatan itu menjadi 9 tahun dengan maksimal 2 periode, agar berkurangnya pembiayaan yang dilakukan oleh para calon kepala desa, agar mereka dapat maksimal membangun desanya. Harapannya adalah, dengan masa jabatan 9 tahun itu, para kepala desa dan aparatnya fokus membangun desa, tidak cepat berpikir berkompetisi lagi dalam Pilkades, sehingga daerahnya secara maksimal dapat diberdayakan,” terang Santoso. (bwo)