2024 - Laman 55 dari 71 -

INDOPOS
Maret 28, 2024
0 Comments

Anggota DPR RI Trimedya Panjaitan Mengapresiasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Terakreditasi Unggul

INDOPOS-Trimedya Panjaitan sangat mengapresiasi kepada Program Doktor Ilmu Hukum atas prestasinya mendapqtkan akreditasi Unggul dengan nilai 375 dari BAn-PT. Menurut beliau Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur memang pantas mendapatkannya, dengan sarana prasarana kelas yang sangat baik dan berstandar international dan ditunjang ruang baca yang digital sehingga mahasiswa bisa dengan mudah mengakses data untuk menyelesaikan disertasi dan tugas lainnya yang diberikan oleh dosen pengampu atau promotor dan ko promotor ujar trimedya panjaitan disela-sela ujian kualifikasi. Ujian kualifikasi adalah satu tahapan yang harus dilaksanakan Trimed untuk bisa menyelesaikan program doktoral hukum yang sedang ditempuhnya dapat lulus tepat waktu, setelah itu ujian proposal, SHP, ujian tertutup, mempublish tulisan pada jurnal international bereputasi minimal dua, baru setelah itu ujian promosi ujian terbuka. Saya akan kerjakan dan selesaikan agar april 2025 bisa selesai ujar Trimedya Panjaitan. Disamping Trimedya Panjaitan juga ada Ahmad Sahroni wakil ketua komisi III DPR RI, Ifdhal Kasim mantan Ketua Komnas HAM 2010-2012, ada juga Bupati Banyuasin periode 2018-2023 Askolani Jasi yang sedang menempuh pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Borobudur. Ronny F Sompie Ketua Alumni Mantan Kadiv Humas Polri, Kapolda Bali dan Dirjen Imigrasi, Umar Haris dari Kementrian Perhubungan, Darmadi Durianto Politikus Senior PDIP, Idris Laena Politikus senior Golkar, Dr. Solihin Komisaris Alfamart dan banyak lagi lainnya, dokter2 di RSPAD merupakan alumni dari program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur. Banyak juga para Polisi, TNI, dokter dan tenaga kesehatan, advokat, hakim, jaksa, dosen, para tenaga ASN, karyawan swasta dan para praktisi lainnya yang sedang menempuh pendidikan S3 Doktor Ilmu Hukum. Dengan mendapatkan Akreditasi Unggul makin lebih percaya diri untuk segera menyelesaikan pendidikan Doktoralnya ujar Trimedya Panjaitan Politisi Senior PDIP. Keberhasilan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Prof. Dr. Faisal Santiago dalam mengelola perlu diapresiasi pungkas trimedya, tidak mudah mengelola satu prodi sehingga mendapat unggul dengan nilai 375. (wok)

INDOPOS
Maret 26, 2024
0 Comments

Terkait Proyek Pipa Mangkrak, CNMP Enggan Tanggapi Surat PT. Pertamina Gas

INDOPOS-Polemik pemberhentian pengerjaan proyek galian pipa gas milik PT. Pertamina Gas nampak nya tak kunjung usai. Berdalih telah melakukan kesepakatan sewa lahan oleh PT. Citra Marga Nushapala Persada (CMNP), pihak PT. Pertamina Gas merasa di rugikan. pasalnya tanah yang di sewakan oleh PT. CMNP kepada PT. Pertamina Gas tersbut adalah milik dari Grace Elizabeth Liem yang terletak di wilayah Kelurahan Papanggo Jakarta Utara, dengan nomor sertifikat 00587, 00588, 00589, dan 00590. Pihak pemilik sah meminta proyek itu di berhentikan lantaran tak ada izin dari dirinya dan mempertanyakan status pekerjaan tersebut kepada PT. Pertamina Gas dalam surat yang telah dilayangkan. Dalam jawaban surat yang telah dikirim oleh Grace, pihak PT. Pertamina Gas mengakui telah mendapatkan izin sewa dari PT. CMNP dengan perjanjian tertulis. namun saati di berikan surat untuk klarifikasi PT. CMNP nampak nya enggan menanggapi. “ini lahan saya, masa yang menyewakan orang lain. saya seperti di zolimi oleh negara sendiri. apalagi kami sudah bersurat dari bulan januari, tapi sampai sekarang belum juga selesai” Ungkap kekecewaan Grace. Lebih lanjut Grace mengatakan, bahwa dirinya tak akan membiarkan proyek galian tersebut berjalan sampai masalahnya tuntas dan selesai secara administrasi. “Ga akan saya izinkan untuk melanjutkan proyek sampai statusnya jelas, siapa dalang dari pemyewaan lahan saya ini” Tutup Grace Elizabeth Liem pemilik lahan yang di serobot.

INDOPOS
Maret 26, 2024
0 Comments

Universitas Borobudur Hadirkan Kuliah Dengan Cita Rasa Akreditasi Unggul

INDOPOS-Perkuliahan semester Genap Doktor Ilmu Hukum tahun akademik 2023/2024 sudah berlangsung dengan jumlah 54 mahasiswa baru, tapi animo masyarakat yang ingin kuliah masih tetap tinggi. Terpaksa kami menolaknya karena kita sudah melaksanakan test dan wawancara bahkan sudah melaksanakan perkuliahan ujar Prof.Dr. Faisal Santiago Ketua Program Doktor Ilmu Hukum. Animo masyarakat makin meningkat untuk kuliah Doktor Ilmu Hukum di Universitas Borobudur, mungkin salah satunya akibat ter Akreditasi Unggul dengan nilai 375 yang menjadikan nilai tertinggi di lingkungan PTS se Indonesia. Itu hanya salah satu ujar Prof.Dr. Faisal Santiago yang juga merupakan Direktur Pascasarjana. Sarana Prasana yang bertaraf International ditunjang ruang baca/belajar mandiri yang nyaman dan difasilitasi ruang digital sehingga memudahkan mahasiswa untuk mencari bahan-bahan untuk menyelesaikan disertasi ataupun tugas dari para dosen pengampu. Dosen pengampu yang profesional dan mumpuni merupakan bagian menjadi lebih di minati oleh para mahasiswa doktor ilmu hukum untuk kuliah di universitas borobudur, seperti Prof.Zudan Arif Fakrullah, Prof.Surya Jaya, Prof.Arief Hidayat, Prof Suparji Ahmad, Prof. Zainal Arifin, Pof. Tunjung, Prof. Abdullah Sulaeman, Prof. Ade Saptomo, Prof. Laksanto Utomo, Dr. Bambang Soesatyo, Dr. Ahmad Redi, Dr. Evita Isreto, Dr. KMS Herman, Dr. Boy Nurdin, Dr.Herman Bakir, Dr. Binsar John Vic menjadikan proses belajar mengajar berjalan dengan baik sesuai dengan kurikulum dan RPS yang telah disiapkan. Akhirnya menurut Prof.Dr. Faisal Santiago disarankan untuk mendaftar kuliah di semester ganjil tahun akademik 2024/2025 yang perkuliahan nya akan dilaksanakan di awal bulan september 2024. Pendaftan untuk test dan wawancara sudah berlangsung pungkas Prof.Dr. Faisal Santiago. (wok)

INDOPOS
Maret 25, 2024
0 Comments

KETUM MASYARAKAT PENDUKUNG GIBRAN JIMMY S: MANDAT MAYORITAS RAKYAT INDONESIA INGINKAN PRABOWO-GIBRAN PIMPIN INDONESIA, ITULAH MAKNA DEMOKRASI TERTINGGI

INDOPOS-Cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, menanggapi soal gugatan yang dilayangkan paslon 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon 03, Ganjar Pranowo-Mahfud Md ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar pemilu diulang tanpa Prabowo-Gibran. Mengenai permintaan itu, Gibran mempertanyakan apabila jagoannya kalah apakah pemilu akan diminta diulang terus hingga menang. “Misalnya nanti diulang, terus jagoan kalah apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang?,” kata Gibran di Balai Kota Solo, Senin (25/3/2024). Gibran menegaskan bahwa terkait sengketa Pemilu 2024, sudah ada jalurnya sendiri untuk melaporkan kasus tersebut. Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tidak mempersoalkan adanya gugatan yang dilayangkan oleh Palson 01 dan 03. “Sekali lagi kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur yang sudah ada, kan sudah ada meknisme sendiri,” ucapnya. “Ya dari paslon 01 dan 03 jika ada hal-hal yang kurang berkenan sudah ada jalurnya masing-masing monggo. Ya monggo diproses saja seusai jalur yang sudah ada,” pungkasnya. Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Jimmy S menyampaikan, permintaan diskualifikasi Gibran dan meminta pemilu ulang dengan dasar karena disebut cacat proses terlalu mengada-ada. Harusnya kalo memang dari awal sebelum pendaftaran capres cawapres ditutup pihak 01 dan 03 seharus nya tarik berkas utk tdk berkompetisi dgn 02, tp kenyataan nya kan berbeda, 01 dan 02 menikmati dgn maju nya Gibran yg pada saat itu dianggap gampang dikalahkan krn menurut mereka msh kurang berpengalaman dan bahkan 01 dan 03 menyakini bisa menang 1 putaran, sekarang malah mempermasalahkan proses nya dan bukan mempermasalahkan sengketa suara di MK. Hal ini justru akan membuka secara terang benderang bahwa 01 dan 03 sebenarnya tau dan sadar bahwasannya Mandat Rakyat Mayoritas sebesar 58% mmg jatuh atau menginginkan pasangan Prabowo Gibran untuk memimpin Indonesia kedepan. Selain itu Saya pun merasa aneh kenapa isu bantuan beras pun diangkat seolah2 Presiden Jokowi dianggap campur tangan atas menang nya 02, padahal kita tau Rakyat Indonesia sdh cerdas dan tidak bisa lagi di iming2 apa lagi dgn hanya beras.. kalo mmg rakyat mayoritas tdk menginginkan Prabowo Gibran, beras per karung per orang pun tdk mungkin bisa menang.. kita tau selain pilpres ada jg pileg di 2024 ini, dan sdh bukan rahasia umum lg para caleg2 kmarin yg bertarung banyak jg yg melakukan bantuan spt itu kpd masyarakat agar bs terpilih, tapi hasilnya byk juga tuh yg tdk terpilih, padahal sdh banyak keluar utk sosialisasi. Sudah lah.. hentikan sikap2 seperti ini, Mayoritas Rakyat Indonesia mmg menginhinkan Prabowo Gibran.. Mari Kita bersatu kembali Bersama2 Membangun Indonesia agar menjadi Negara Maju dan menuju Indonesia Emas, ingat rakyat skr sdh semakin cerdas, kalau mmg suara 01 dan 03 ada yg di curangin silahkan bawa bukti nya di MK, tapi kalo hanya mempermasalahkan diluar sengketa suara, sebaiknya jgn terlalu dipaksakan kehendak utk berkuasa, padajal mandat mayoritas rakyat menginginkan Prabowo Gibran memimpin Indonesia, tandas Jimny kepada wartawan 25/3/2024. (bwo)

INDOPOS
Maret 25, 2024
0 Comments

Makin Dekat Rakyat, Bupati Dico Buka Layanan Aduan di Medsos

INDOPOS-Sebagai kepala daerah, Bupati Kendal Dico Ganinduto terus berupaya untuk selalu mendengarkan aspirasi dan aduan masyarakat. Salah satunya melalui akun Instagram @dico.mendengar dan nomor WhatsApp 08112717101, masyarakat dapat langsung menyalurkan keluhannya ke Bupati berusia 34 tahun itu. Pengamat Politik Adi Prayitno pun mengapresiasi langkah Bupati Dico yang memanfaatkan platform media sosial tersebut dalam menjalankan pemerintahannya. “Bagus dan sangat inovatif. Layak diapresiasi karena Dico melakukan manuver politik dengan memanfaatkan medsos sebagai instrumen menampung aspirasi rakyat,” kata Adi kepada wartawan, Senin 25 Maret 2024. Menurutnya, di tengah dunia digital yang kian menjangkau semua lapisan rakyat hingga level akar rumput, aduan aspirasi rakyat berbasis media online merupakan langkah yang baik. “Itu artinya Dico sebagai kepala daerah ingin semakin lebih dekat dengan rakyatnya tanpa sekat administratif apapun,” kata dia. Sementara itu, Pakar Strategic Communication Mass, Tuhu Nugraha menilai bahwa langkah yang dilakukan Dico memudahkan masyarakat dalam berinteraksi dengan stakeholders. Selain, menurutnya inovasi tersebut sangatlah baik sesuai dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2008. “Ini sebenarnya inovasi yang sangat baik sesuai dengan mandat UU KIP tahun 2008. Ini akan memudahkan masyarakat berinteraksi dengan stakeholders,” kata Tuhu. Ia mengatakan bahwa media sosial di Indonesia jumlah penggunanya sangat besar. Bahkan data terakhir menyebutkan 90 persen lebih pengguna internet Indonesia itu memiliki akun media sosial. “Ditambah dengan saat ini masyarakat di dominasi oleh Gen Z dan Gen Y, ini akan memudahkan masyarakat berinteraksi dengan stakeholders dengan cara cepat, mudah dan murah,” katanya. Selain itu, menurutnya apa yang dilakukan Dico juga dapat meredam potensi isu dan krisis di tengah masyarakat. “Karena mereka langsung menyalurkan ke saluran yang disediakan bukan mendrama berkoar-koar di ruang publik,” lanjutnya. Namun, Tuhu mengatakan bahwa perlu dilakukan pengelolaan potensi risikonya, karena di media sosial segala macam tingkat laku serta perbuatan mudah viral atau menjadi sorotan publik. “Di mana akan banyak keluhan yang dibuat buat, atau black campaign yang sengaja memancing konflik atau isu. Misalnya dengan sengaja memancing pengelola akun medsos untuk terpancing emosi dan marah sehingga bisa diviralkan,” kata Tuhu. Untuk itu, perlu dilakukan mitigasi dengan pemetaan potensi risiko, membuat SOP, pelatihan dan simulasi untuk tim pengelola media sosialnya. (bwo)

INDOPOS
Maret 23, 2024
0 Comments

Sekjen Bamus Betawi Usulkan “Betawi Raya” Gantikan DKJ

INDOPOS-Sebutan Jakarta menjadi “Betawi Raya” dinilai lebih tepat, dibanding Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, Tahyudin Aditya, saat menjadi narasumber di acara Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Kamis 21 Maret 2024, di Ruang Rapat Bakin Gedung Nusantara I DPR RI. Menurut Tahyudin, Jakarta sudah 13 kali berganti nama, mulai dari Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia dan nama-nama Jakarta lainnya, namun tidak pernah melibatkan masyarakat inti Betawi. “Jadi sebagai bentuk kado terindah Jakarta, tepat rasanya kalau DKJ diganti menjadi Betawi Raya,” ujar Tahyudin. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, Tahyudin Aditya, juga menyampaikan apresiasi dan terimakasih, kepada Fraksi NasDem DPR RI, yang telah memberikan ruang sebagai narasumber di acara FGD dengan tema “Mempertaruhkan Kedaulatan Rakyat pada Daerah Khusus Jakarta (DKJ)”. Kegiatan yang digelar Kamis 21 Maret 2024, di Ruang Rapat Bakin Gedung Nusantara I DPR RI ini, merupakan komitmen bersama Nasdem dan Masyarakat Betawi, untuk kemajuan Jakarta ke depan. Ada beberapa kesimpulan dan saran yang disampaikan Tahyudin, dalam FGD kali ini, Bamus Betawi, diantaranya sebagai berikut: 1. Partisipasi dalam Proses Pengambilan Keputusan: Masyarakat inti kaum Betawi harus aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait perubahan status Ibukota. Mereka dapat menyuarakan pendapat, aspirasi, dan kebutuhan mereka kepada para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan legislatif, untuk memastikan bahwa kepentingan mereka diakomodasi dalam kebijakan yang diambil. Melalui proses pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat. 2.Mengawasi Implementasi Kebijakan: Setelah perubahan status Ibukota terjadi, masyarakat inti kaum Betawi harus terus mengawasi implementasi kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta. Mereka dapat memberikan masukan, saran, dan kritik konstruktif untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif dan berdampak positif bagi masyarakat Betawi dan seluruh penduduk Jakarta dilibatkannya dalam penyusunan RPJMD. 3. Mempromosikan Identitas Budaya Betawi: Masyarakat inti kaum Betawi dapat terus mempromosikan identitas budaya Betawi sebagai bagian dari warisan budaya Jakarta yang kaya. Mereka dapat mengadakan acara-acara budaya, pertunjukan seni tradisional, dan festival yang memperkuat kesadaran akan warisan budaya Betawi serta meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keunikan budaya tersebut selain sebagai peningkatan pariwisata juga memiliki Rencana Induk Budaya yang melibatkan Masyarakat Adat Betawi. 4. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Masyarakat, inti kaum Betawi dapat berperan dalam pemberdayaan ekonomi. dengan menengah yang menonjolkan produk dan jasa khas Betawi. Dengan demikian, mereka dapat turut serta dalam pembangunan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Betawi yang di tuangkan dalam PERDA sebagai landasan Pemberdayaan Ekonomi Lokal. “Diharapkan, melalui FGD ini dapat memberikan manfaat dan masukan dalam upaya kita bersama memajukan Jakarta dan meningkatkan eksistensi dan kesejahteraan masyarakat Betawi,” tuturnya. Sesungguhnya Betawi belum merdeka, 13 kali ganti nama itu merupakan priodesasi kekuasaan dari satu pihak ke pihak yang lain. RUU DKJ yang akan disahkan akan menjadi momentum untuk memberikan hak-hak kepada masyarakat Betawi dalam bidang ipoleksosbud “Pengesahan rancangan undang-undang menjadi Undang-Undang adalah sebagai kado terindah untuk masyarakat betawi dan Jakarta bila apa yang menjadi harapan dapat diwujudkan,” tutup Tahyudin.

INDOPOS
Maret 22, 2024
0 Comments

Prodi S3 Ubhara Jaya Gandeng BRIN Terkait Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

INDOPOS-Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) berkomitmen menerapkan tridarma perguruan tinggi, terutama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). “Ubhara Jaya berkomitmen hasil riset dapat menjadi kebaruan dalam proses perkuliahan,” kata Ketua Program Studi S-3 FH Ubhara Jaya Prof. Dr. Alum Simbolon, S.H., M.Hum., melalui pesan WhatsApp kepada wartawan di Semarang usai bertemu dengan Kepala Pusat Riset Hukum BRIN Dr. Laely Nurhidayah di Jakarta, Kamis. FOTO: Kepala Pusat Riset Hukum BRIN Dr. Laely Nurhidayah (dua dari kiri) dan Ketua Prodi S-3 FH Ubhara Jaya Prof. Dr. Alum Simbolon, S.H., M.Hum. (tiga dari kiri). Sebelumnya, pada hari yang sama, BRIN juga menerima sejumlah pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia yang diketuai Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum. Prof. Alum Simbolon berharap mahasiswa, khususnya mahasiswa Program Studi (Prodi) S-3, dapat melakukan riset yang merupakan salah satu manifestasi tridarma perguruan tinggi. Pertemuan Ubhara Jaya dan BRIN itu, kata Prof. Alum, bermaksud untuk kolaborasi kegiatan riset dosen dan mahasiswa dengan Pusat Riset Hukum BRIN. Dengan demikian, dosen dan mahasiswa sebagai akademikus dapat menjalankan riset yang telah menjadi agenda dari BRIN. Ia memandang perlu mengoptimalkan kerja sama antara Prodi S-3 Ubhara Jaya dan Pusat Riset Hukum BRIN agar ada kerja sama mahasiswa S-3 dalam riset disertasi dari Library BRIN, perpustakaan khusus di bawah instansi tersebut. “Mahasiswa S-3 Ubhara Jaya bisa memanfaatkan fasilitas riset hukum yang ada di BRIN,” kata Prof. Alum didampingi Sesprodi FH Ubhara Jaya Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H., M.H. dan Guru Besar FH UbharaJaya Prof. Laksanto. (wok)

INDOPOS
Maret 21, 2024
0 Comments

Pidana Menanti Caleg dan Tim Pemenangan Pelaku Politik Uang

INDOPOS-Pakar dan Pengajar Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Arya Budi menilai caleg & tim pemenangan caleg pelaku politik uang bisa dipidana. Menurutnya, fenomena politik uang dan vote buying atau transaksi jual beli suara masih marak di kalangan caleg di Pemilu 2024. Terkait tim pemenangan caleg yang membagikan uang, juga dapat dikatakan pelaku karena turut serta dalam pelanggaran hukum. Siapa yang terbukti harusnya juga dapat menanggung hukuman sesuai aturan yang berlaku. Seperti diketahui, belakangan marak pemberitaan di media, terkait Tokoh masyarakat Jakarta Utara Andi Mulyati Pananrangi,SE, yang melaporkan Caleg DPR RI Dapil 3 ke Bawaslu, menurutnya dengan pemberian uang kepada pemilih telah mencederai Demokrasi di Indonesia, Menurutnya, Pakar dan Pengajar Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Arya Budi, Hal ini lantaran tidak ada keinginan pemerintah, Bawaslu dan KPU RI untuk mereformasi aturan soal kepemiluan. Dia menyebut, maraknya fenomena politik uang dan vote buying yang dipakai oleh peserta Pemilu lantaran sebagian besar masyarakat Indonesia masih berpenghasilan menengah ke bawah. Caleg DPR RI Dapil 3 DKI Jakarta Di Laporkan Andi Mulyati Terkait Adanya Dugaan Money Politik Tokoh masyarakat Jakarta Utara Andi Mulyati Pananrangi,SE laporkan Caleg DPR RI Dapil 3 ke Bawaslu, menurutnya dengan pemberian uang kepada pemilih telah mencederai Demokrasi di Indonesia, Andi Mulyati sangat apresiasi dengan Bawaslu yang telah menerima laporan dugaan Money politik yang di lakukan caleg DPR RI Dapil 3 dengan membawa barang bukti 54 Amplop dan 7 orang saksi dari jakarta barat dan Jakarta utara dengan nomor laporan 018/Lp/PLP/PL/prop/12/00/111/2024. “Sebagai pelapor saya berterimakasih,dan menhapresiasi Bawaslu dan Gakumdu yang bertindak cepat dalam menindak lanjuti laporan saya atas terjadinya money politik dalam pemilu 2024.”

INDOPOS
Maret 21, 2024
0 Comments

Prabowo Menang, Tokoh Betawi Optimis Ekonomi dan Kesejahteraan Kaum Betawi meningkat

INDOPOS-Hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU RI, pasangan capres nomor urut 02, Prabowo-Gibran menang di pilpres 2024 satu putaran. Data perolehan suara dari masing-masing capres yang diumumkan KPU RI, yakni Anies-Cak Imin 40.971.906 suara, Prabowo-Gibran 96.214.691 suara dan Ganjar-Mahfud 27.040.878 suara. Menyikapi hasil resmi KPU RI, Ketua Umum Relawan Betawi RPG(Relawan Prabowo Gibran), Mohammad Ihsan mendukung penuh keterpilihan Prabowo-Gibran dan berharap perekonomian bangsa mengalami kemajuan pasca pandemi covid- 19 yang melanda dunia selama dua tahun, pada 2019-2020 lalu. “Dengan terpilihnya Pak Prabowo menjadi presiden ketujuh Indonesia. Kami meyakini ekonomi Indonesia akan bangkit. Apalagi, selama pandemi kita selalu dan tetap eksis dalam bidang ekonomi,” ujar Sekjen Bamus Betawi 1982 itu kepada wartawan, Kamis (21/3) malam. Ditambahkan Ketua Umum Forkabi itu, salah satu bukti stabilitas ekonomi yang terjadi di tanah air pasca pandemi, yakni UKM yang kuat. Insfratruktur sebagai penunjang ekonomi dalam priode kepemimpinan Presiden Jokowi yang dibangun secara merata. “Dengan kepemimpinan yang akan dilanjutkan Pak Prabowo, yang juga seorang jenderal dan pelaku bisnis serta pengusaha sukses. Tentunya beliau faham bagaimana memajukan ekonomi bangsa untuk lima tahun mendatang,” paparnya. Khusus kaum Betawi, lanjut tokoh Betawi berbakat itu pun berharap pasca Jakarta tidak lagi menjadi ibukota. Jakarta tetap menjadi kota global bisnis dan budaya. Sehingga, sambung Ihsan kedepan budaya betawi lebih membumi, khususnya di Jakarta. “Terpenting lagi anak betawi bisa diberikan kepercayaan menjadi pemimpin di Jakarta. Baik pada posisi gubernur maupun wakil gubernur, katanya. Dengan catatan, beber Ihsan lagi calon gubernur dan wakil gubernur merupakan tokoh yang tegak lurus dengan pemerintah pusat. “Agar semua hasil dari UU DKJ dapat direalisasikan dengan baik oleh gubernur terpilih dibawah komando pemerintah pusat. Sebab, jika aglomerasi jadi diterapkan, kaum betawi akan menjadi masyarakat inti yang selalu bersinergi dengan Pemda dan pemerintah pusat,” katanya. Hal itu, katanya lagi akan berkaitan dengan program ekonomi yang diprioritaskan bagi masyarakat DKJ.”Dengan adanya usulan dana abadi kebudayaan dan keberpihakan anggaran untuk kaum betawi. Diharapkan kaum betawi semakin sejahtera. Tentunya, kita pun berdoa, semoga dibarengi dengan kesehatan dan keberkahan serta keridhoan dari Allah SWT untuk Pak Prabowo dalam memimpin rakyat Indonesia,” tutupnya.(Si)

INDOPOS
Maret 21, 2024
0 Comments

Sinergikan Riset tentang Masyarakat Adat, APHA gandeng BRIN

INDOPOS-Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam rangka menyinergikan kegiatan riset tentang masyarakat adat sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung Sunarto. “Pertemuan APHA dengan BRIN pada hari ini merupakan kelanjutan pertemuan dengan Wakil Ketua MA Sunarto di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (14/3),” kata Sekretaris Jenderal APHA Indonesia Dr. Rina Yulianti, S.H., M.H., melalui pesan singkat yang diterima di Semarang, Kamis. Rina menjelaskan bahwa hasil pertemuan dengan Wakil Ketua MA memerlukan kompilasi tentang permasalahan masyarakat hukum adat, khususnya masalah waris dan tanah ulayat soal pembebasan tanah. Baca juga: APHA: Perlu ada aturan jelas penyelesaian kasus delik adat Pakar hukum adat dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) ini mengatakan bahwa APHA memandang perlu kompilasi beberapa permasalahan adat yang terjadi, khususnya di Papua, Kalimantan, dan Ternate, Provinsi Maluku Utara. Dikatakan pula oleh Rina bahwa BRIN memiliki sejumlah penelitian tentang masyarakat adat. Hal ini bisa di-update kembali dengan bersinergi dengan APHA agar dokumentasi dipadukan temuan baru. Misalnya, penelitian masyarakat adat Aceh, Batak, Ternate, dan Papua. Hadir dalam pertemuan dengan Kepala Pusat Riset Hukum BRIN Dr. Laely Nurhidayah, antara lain Ketua Umum APHA Indonesia Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum., (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya/UbharaJaya), dan Dr. Ismail Rumadan dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta. Pertemuan itu juga dihadiri Ketua Program Studi atau Prodi (Kaprodi) S-3 Fakultas Hukum UbharaJaya Prof. Dr. Alum Simbolon, S.H., M.Hum., dan Sesprodi FH UbharaJaya Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H., M.H. (wok)