2024 - Laman 54 dari 71 -

INDOPOS
April 1, 2024
0 Comments

Ketum Bamus Betawi Eki Pitung Gelar Bukber, Kapolda Irjen Pol Karyoto Hingga Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Roeslani Hadir

INDOPOS-Ketua Umum Badan Musyawarah Betawi (Bamus Betawi) M Rifqi alias MR Eki Pitung, mengajak seluruh masyarakat Betawi untuk melek politik. Perhelatan pilpres sudah selesai, dan sudah saatnya bersatu kembali dan tidak dibawa ke permusuhan. Hal tersebut disampaikan Eki Pitung dalam acara Buka Puasa Bersama Bamus Betawi, sekaligus Pelantikan Laskar Adat Betawi (LAB), serta Santunan 500 anak yatim, di Kantor Bamus Betawi, di Jatinegara, Minggu (31/3/2024). Kegiatan ini dihadiri Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, Ketua TKN Prabowo-Gibran 02 yang juga Mantan Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani, Wakil Menteri Tenaga Kerja Alfian syah Noor, Ibu Ica Ketua Umum Pengusaha Bela Bangsa, Ulama dan Habaib, Kapolres Jakarta Timur, Kesbangpol dan suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur, Jawara Betawi se Jabodetabek, Habib Fahri Idrus Jamalulail sebagai pengantar kultum jelang berbuka dan santunan 500 anak yatim. Dalam kegiatan ini, Bapak Rosan Roeslani diangkat sebagai Anggota Majelis Adat Betawi, dan diberikan Golok Betawi, Karena Rosan memiliki darah Betawi dari sang ayah yakni Roeslani Sapeni. Bahkan, sang ayah pernah menjadi pengurus Bamus Betawi era Fauzi Bowo (mantan gubernur DKI). Ayah Rosan juga tergabung dalam Ikatan Dokter Betawi. “Bang Rosan dan Pak Kapolda Irjend Pol Karyoto diberi Cindramata Golok Bamus Betawi oleh Eki Pitung dan di sematkan Peci merah marun..simbol Golok sbg arti Ksatria dan tajam dalam membela kepentingan Rakyat Bangsa dan Negara,” ujar Eki Pitung. Dalam kesempatan ini, Rosan Roeslani dianugerahi tokoh muda inspiratif, duta besar AS, Wakil menteri BUMN, dan di era Prabowo akan menjadi salah satu menteri koordinator. Eki pitung berharap hubungan Bamus Betawi dengan Rosan Roeslani bisa terus berlanjut, untuk bersama-sama membangun dan membesarkan marwah Betawi ke depan. “Kami yakin Bang Rosan akan menjadi tokoh Betawi yang bisa membawa kemajuan Indonesia di pemerintahan ke depan,” tutur Eki. Panglima LASKAR ADAT BETAWI Ahmad Syukri (Bang Uki Cingkrik) DIlantik Bang Eki Pitung disaksikan tamu undangan dan Forkompimda. LAB dengan periode 2023 2028 dikatakan M Rifki sebagai Mitra TNI Polri dan sebagai pengwal perda 4 tahun 2015 tentang pelestarian budaya betawi dan pergub 229 tahun 2016 tentang ikon budaya betawi. Komitmen ini dibacakan sebagai fakta integritas LAB. (bwo)

INDOPOS
April 1, 2024
0 Comments

Tim Advokasi APHA Indonesia Yamin SH MH, atas Amicus Curiae Sahabat Peradilan Bentuk Dukungan APHA atas Gugatan AMAN di PTUN Jakarta

INDOPOS-Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia Prof Laksanto Utomo, didamping, Ketua Bidang Advokasi APHA Yamin SH MH, menyampaikan pernyataan dukungan, terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan penguasa. Berikut isi pernyataan yang disampaikan kepada media di sela-sela buka puasa bersama, di Kantor APHA, Senin 1 April 2024: Dalam Register Perkara Nomor 542/G/TF/2023/PTUN.JKT telah diajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa (onrechtmatige overdracht daad). Para Pihak yang berperkara adalah Penggugat yang terdiri atas Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, A. Usep Suyatma, SR, Wiwin Indiartis, dan Niklas Dilingeralias Habel Lilinger, dkk serta Tergugat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 24 Juli 2023 Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara mengajukan Surat Permohonan Pembentukan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat melalui Surat Nomor 019/PPMAN/VII/2023. Namun, Surat Pemohonan tersebut tidak ditanggapi dalam waktu 90 hari sehingga menjadi obyek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara, karena dianggap telah membuat putusan penolakan (negative stelsel). Sebagai tindak lanjut operasional pengakuan dan penghormatan masyarakat adat Pasal 18 B ayat (2) UUD Tahun 1945, DPR RI dan Presiden RI telah beberapa kali menetapkan Draft RUU Tentang Masyarakat Adat, dalam prolegnas, antara lain sebagai berikut: Prolegnas Periode 2005-2009, dengan judul “RUU tentang Hak-Hak Masyarakat Adat”, dengan Nomor Urut 101; RUU tentang Pengakuan dan Penghormatan Masyarakat Adat dan Tradisinya, dengan Nomor Urut 273, berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/DPR-RI/III/2004-2005 Tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2005-2009. Prolegnas Periode 2009-2014, dengan judul “RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat” dengan Nomor Urut 161. Pada tahun 2013, RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat ditetapkan sebagai Proglenas Prioritas 2014, dengan Nomor Urut 26. Pada tahun 2017, RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat ditetapkan sebagai Proglenas Prioritas, dengan Nomor Urut 45. Prolegnas Periode 2020-2024, dengan judul “RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, dengan Nomor Urut 160. Pada tahun 2020, RUU tentang Masyarakat Hukum Adat ditetapkan sebagai Proglenas Prioritas, dengan Nomor Urut 22. Meskipun telah beberapa kali RUU Tentang Masyarakat Hukum Adat dengan beberapa kali perubahan nama yang ditetapkan dalam prolegnas maupun prolegnas prioritas, tetapi sampai dengan saat ini belum disahkan, sehingga tindakan administrasi pemerintahan yang tidak melaksanakan kewenangan konstitusionalnya dalam rangka mengakui dan menghormati masyarakat adat tersebut dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) karena tidak melakukan tindakan pembentukan Undang-Undang Tentang Masyarakat Adat – penundaan berlarut. Pembentukan Undang Undang tentang Masyarakat Adat selalu mengalami penundaan, sehingga tidak kunjung tuntas hingga saat ini. Komitmen DPR dan Presiden untuk menuntaskan dan mengesahkan RUU tentang Masyarakat Adat terbukti sangat rendah, padahal sudah masuk Prolegnas beberapa kali. Ini merupakan bukti nyata bahwa masyarakat hukum adat tidak pernah memperoleh perhatian serius dari Pemerintah. Ini adalah ironi, masyarakat adat yang lebih dulu ada sebelum berdirinya NKRI, justru terabaikan di tanah leluhurnya sendiri. Pada awalnya RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dibahas bersamaan dengan RUU Pertanahan, dan RUU Desa. Yang disahkan UU Desa karena ada anggaran percairan dana desa. Kemudian RUU Masyarakat Adat juga berbarenan dengan RUU Kelapa Sawit yang sebenarnya bagian dari UU Perkebunan. Kami khawatir apabila UU Masyarakat Adat hanya menjadi bonsai yang sekadar dijadikan hiasan atas barangkali hilang dari Prolegnas karena resultante dari berbagai kepentingan kapitalis yang memandang masyarkat adat sebagai hambatan investasi dengan stigma kekhawatiran cikal bakal gerakan separatis. Setelah mempelajari Surat No. 019/PPMAN/VII/2023, tertanggal 24 Juli 2023, Perihal: Permohonan Pembentukan UU Tentang Masyarakat Hukum Adat, Gugatan Perkara Nomor 542/G/TF/2023/PTUN.JKT, dan dinamika proses persidangan yang sudah memasuki tahap pembuktian, Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia menyatakan dukungan kepada Para Penggugat dan mengambil posisi sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curae) yang mengimbau agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia segera membentuk Undang-Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dijadikan landasan konsitusional, yaitu: Pasal 5 ayat (1) dan 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang memberikan atribusi kekuasaan eksekutif dan legislatif serta preskripsi kewenangan dalam membentuk Undang-Undang. Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945, menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Di samping itu, Negara Republik Indonesia juga telah meratifikasi beberapa instrumen hukum internasional yang disahkan melalui undang-undang, sebagai landasan yuridis melalui taraf sinkronisasi horizontal, yaitu: Negara Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang disertai dengan Deklarasi terhadap Pasal 1 tentang…

INDOPOS
April 1, 2024
0 Comments

Kadis Damkar Jangan Lindungi Anak Buah Terduga Pencabulan Anak

INDOPOS-Seorang Ibu di Jakarta Timur Priska Adithami, menuntut keadilan untuk putrinya yang berusia 5 tahun, karena diduga menjadi korban pencabulan. Sebab, sampai saat ini kasus tersebut belum ditindak lanjuti, meski sudah dilaporkan ke Polisi. Kasus dugaan pencabulan dilakukan seorang pria pegawai di suku dinas pemadam kebakaran (Damkar) inisial SN yang tak lain adalah ayah korban dan mantan suami Priska. Pelaku dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh mantan istrinya atas dugaan mencabuli anak kandungnya sendiri yang berusia 5 tahun. Dalam surat laporan, ibu korban menyebut kasus tersebut terungkap saat anaknya mengeluhkan sakit di bagian alat vitalnya setelah pulang menginap di rumah ayahnya yang telah bercerai d ibu korban. Dalam media sosial ibu korban juga bercerita, pasca peristiwa yang terjadi, anaknya lebih banyak diam dan sering menceritakan hal yang dialaminya tersebut. Ibu korban sudah membawa anaknya untuk diperiksa ke dokter hingga psikolog. Saat ini kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi membenarkan adanya laporan tersebut. Laporan terhadap SN dilakukan pada 6 Februari 2024. “Tanggal 6 Februari 2024 kita terima laporan, pelapor Saudari PA. Terlapor SN, diduga kejadiannya di Cipayung, Jakarta Timur,” katanya saat dikonfirmasi melalui telepon. Dalam laporannya, PA yang merupakan ibu kandung korban melaporkan adanya dugaan pencabulan yang dilakukan oleh SN yang juga mantan suaminya. Korban adalah anak perempuan usia 5 tahun. “Pencabulan terhadap anak di bawah umur, usia 5 tahun,” imbuhnya. Kini laporan tersebut tengah ditangani oleh Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Polisi telah meminta keterangan dari pelapor dan melakukan visum pada korban yang masih balita. “Hasil visum sudah di penyidik,” pungkasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Satriadi, belum memberikan tanggapan, mengenai kasus yang menjerat anak buahnya.

INDOPOS
April 1, 2024
0 Comments

Anggota DPR Santoso Apresiasi Jaksa Agung Ungkap Korupsi Timah Rp 270 T

FOTO: Anggota DPR RI Komisi III Santoso Apresiasi Jaksa Agung ST Burhanuddin Yang Telah Menangkap Harvey Moeis Pelaku Korupsi Timah 270 Triliun INDOPOS-Timah sebagai komoditas bahan dasar & utama berbagai macam produk kebutuhan manusia mulai dari elektronik sampai dengan pecah belah adalah bahan logam yang sangat berharga serta bernilai ekonomi tinggi. Indonesia sebagai negara penghasil Timah terbesar ke tiga dunia setelah China & Peru belum berdampak signifikan dalam peningkatan ekonomi Indonesia. Mengapa itu terjadi karena Timah Indonesia yang sejak abad ke 17 sudah di eksploitasi oleh penjajah Belanda, sampai saat ini hanya jadi bancakan oknum-oknum pengelola negeri yang berkolaborasi dengan pihak swasta baik lokal maupun internasional. Dalam urusan Timah bangsa kita hanya bangga bahwa hampir komponen elektronik & barang pecah belah di dunia ini sebagian berasal dari Timah Indonesia, kebanggaan lainnya tidak ada. Karena melimpahnya cadangan Timah itu tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Timah Indonesia hanya menguntungkan segelintir orang-orang yang merampok kekayaan negeri ini. Kita dapat bayangkan mengapa negara tetangga kita yang tidak memiliki cadangan SDA Timah dapat mengekspor Timah setiap bulannya. Sedangkan dalam catatan transaksi ekspor Timah Indonesia kepada negara itu hanya untuk kebutuhan dalam negeri bukan untuk di eksport ke negara lain. Keadaan ini sudah terjadi berpuluh puluh tahun lamanya, bahkan terjadi pula di era Orde Baru yang memiliki pemerintahan represif tidak mampu juga mengendalikan pencurian Timah yang merugikan negara. Bisnis tambang Timah ilegal memang menggiurkan & sangat menggurita karena banyak pihak yang bermain. Bukan hanya oknum-oknum dari dalam begeri saja tapi juga oleh jaringan internasional. Dalam mencegah pencurian yang kian masif itu adalah suatu langkah yang berani dari Jaksa Agung RI ST Burhanuddin dapat mengungkap kejahatan Timah ilegal ini yang sampai diperkirakan merugikan negara mencapai Rp 270 triliun yg salah satu pelakunya berinisial HM. Tindakan Jaksa Agung & jajarannya dalam membongkar kasus korupsi Timah yang mencapai Rp 270 triliun ini sangat di apresiasi oleh Santoso anggota Komisi III – DPR RI. Santoso yakin kepada Jaksa Agung akan membongkar semua pelaku kejahatan ini sampai ke akarnya. Agar Timah sebagai kekayaan Indonesia dapat bermanfaat bagi ekonomi & kesejahteraan rakyat. Siapapun pelakunya harus di hukum berat apakah sebagai pribadi maupun pihak yang berada di entitas bisnis Timah ini baik swasta maupun BUMN. Kita patut berterima kasih kepada Jaksa Agung yang telah membongkar mega skandal korupsi ini menjelang berakhirnya masa jabatan pemerintahan Presiden Jokowi.

INDOPOS
Maret 31, 2024
0 Comments

Desainer Migi Rihasalay Pukau Indonesia Fashion Week 2024

INDOPOS-Desainer muda Migi Rihasalay merasa bersyukur bahwa pameran koleksi busana terbaru miliknya di hajatan akbar Indonesia Fashion Week (IFW) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC,) Senayan, Jakarta Pusat, berlangsung sukses. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada banyak pihak yang merespon positif terhadap gaun hasil rancangannya yang bertemakan ‘Mawar Hitam’, sebagai simbol kecantikan dan keanggunan. “Saya bersyukur sekali bahwa rilis koleksi terbaru saya mendapat sambutan positif dari para undangan maupun panitia IFW 2024. Hal ini jadi motivasi bagi saya untuk terus berkreasi di bidang adi busana,” ujar Migi kepada wartawan di Plenary Hall JCC Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3). Koleksi busana yang terkesan eksotis tersebut dipamerkan pada even IFW kemarin malam yang dihadiri sejumlah orang penting di Indonesia, termasuk komunitas pecinta adi busana dari dalam dan luar negeri. Migi merasa bangga bisa mengekspos hasil kreasinya di hadapan orang-orang penting di Indonesia, komunitas penggiat busana, sosialita, dan masyarakat luas. “Saya merilis koleksi terbaru dan memperkenalkannya di IFW 2024 dengan menampilkan 12 koleksi. Sesuai dengan tema, maka busana yang diperagakan selalu terdapat unsur warna hitam yang membuat penampilan makin anggun berwibawa. Banyak pengunjung yang terpukau terhadap rancangan busana yang detil,” papar Migi Rihasalay yang didukung suami Andrew James yang merupakan arsitek asal Australia. Rancangan busana dengan tema Mawar Hitam terinspirasi dari kisah tentang bunga mawar yang menjadi simbol dari keanggunan dan dicintai banyak orang, terutama kaum hawa. “Namun jika mawar berwarna hitam kesannya menjadi anggun sekaligus menyiratkan kesedihan maupun perpisahan. Itulah makna dari tema Mawar Hitam,” ungkap Migi yang sering merancang busana dengan tema-tema unik, sehingga dia dikenal sebagai desainer tematik. Inspirasi tema tersebut dia dapatkan dari cerita ‘The Dark Night Life’. Wanita mengenakan busana Mawar Hitam terkesan makin cantik, indah dan banyak dikagumi. Untuk melahirkan busana mewah tersebut, Migi butuh persiapan hanya dalam waktu tiga minggu. “Saya menggunakan teknik bahan dasar merah yang disemprot dengan warna hitam gradasi untuk menyesuaikan bunga-bunga mawar hitamnya dengan menampilkan 15 ribu kelopak bunga. Untuk detilnya, setiap kelopak digunting dan ditempel satu satu menjadi sebuah kesatuan mawar, sehingga butuh kesabaran dan keterampilan,” jelas Migi yang juga berbakat melukis di berbagai media lukisan. Hajatan IFW 2024 digelar selama lima hari dari tanggal 27 sampai 31 Maret 2024. Ketua Umum Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) sekaligus President IFW Poppy Dharsono juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut mensukseskan festival ini, terutama para desainer yang memamerkan hasil karyanya dengan indah, termasuk Migi Rihasalay. “IFW kali ini mengusung tema ‘Langgam Jakarta Teranyam’ sesuai dengan komitmen APPMI untuk mengangkat keberagaman budaya Betawi dalam pesona seni dan mode kontemporer,” jelasnya. Pada acara pembukaan, Menparekraf Sandiaga Uno dalam sambutannya juga mendukung IFW secara kontinu agar terus digelar tiap tahun sebagai ajang kreasi bagi masyarakat dan bernilai ekonomi. “Selain mendorong kreativitas ekonomis juga berkontribusi pada sektor wisata karena even ini selalu dikunjungi masyarakat dari berbagai penjuru Tanah Air dan mancanegara,” tandasnya. (wok)

INDOPOS
Maret 30, 2024
0 Comments

Universitas Borobudur Teken MoU dan Gelar International Symposium Indonesia-China

INDOPOS-Universitas Borobudur bekerja sama dengan International Transnational Education between China and Indonesia (ITEA) melaksanakan penandatanganan MoU Kerja Sama yang dilanjutkan dengan International Symposium Indonesia – China (Universitas Borobudur International Transnational Education Association) dengan tema “Educational Collaboration Between China and Indonesia in the Era of Globalization” Pada tanggal 30 maret 2024 bertempat di auditorium lantai 8 gedung D Universitas Borobudur. KLIK INDOPOS TV UNTUK MENONTON WAWANCARA LENGKAP REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR Kegiatan Penandatanganan MOU dan international symposium Indonesia- China (Universitas Borobudur – International Transnational Eduction Association) bertema educational collaboration between china and indonesia in the era of globalization dibuka oleh MC yaitu Dr. Tina Amelia, SH., MH. yang merupakan Dosen pengajar di fakultas hukum Universitas Borobudur, dilanjutkan tari pembukaan, Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia (Indonesia Raya) & Lagu Kebangsaan Tiongkok (Yiyongngjun Jinxingqu), pembacaan doa dilanjutkan dengan mendengar sambutan pertama dari Rektor Universitas Borobudur (Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc.). Lalu selanjutnya mendengarkan sambutan dari Ketua LLDIKTI III (Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc.) dan Sambutan dari Presiden ICCCM / ITEA ( Prof.Dr.Ir. Mohammad Nuh, DEA). Adapun sambutan dari Rektor Universitas Borobudur, Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc. mengatakan ucapan terima kasih kepada tamu undangan yang sudah hadir pada acara penandatanganan MOU kerjasama dan international symposium Indonesia- China (Universitas Borobudur – International Transnational Eduction Association) bertema educational collaboration between china and Indonesia in the era of globalization ini semoga dengan telah dilaksanakannya kerjasama ini adanya implementasi baik itu melaksankan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pertukaran mahasiswa, melaksanakan program merdeka belajar kampus merdeka dan sesuai dengan pencapaian 8 IKU perguruan tinggi. Hal ini menjadi kekuatan dalam menjalankan kerjasama yang bersinergi dan berkelanjutan tentunya. Sebelum kegiatan international symposium dimulai, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU Kerja Sama dalam bidang pendidikan antara Universitas Borobudur dengan 7 Institusi Pendidikan China. Pertama, Shandong Polytechnic. Kedua, Xi’an Vocational and Technical College. Ketiga, Heilongjiang Agriculture Economy Vocation College. Keempat, Guandong Polytechnic of Water Resources and Electric Engineering. Kelima, Suzhou Polytechnic Institute Of Agriculture. Keenam, Chongqing Water Resources and Electric Engineering College. Ketujuh, Shanghai Urban Construction Vocational College. MoU Kerja Sama ini ditandatangani langsung oleh Rektor Universitas Borobudur (Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc.), dan vice president maupun director dari masing-masing institusi pendidikan china; dengan disaksikan langsung oleh Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III – LLDIKTI III (Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc.) dan Presiden ICCCM / ITEA (Prof.Dr.Ir. Mohammad Nuh, DEA). International Symposium International symposium on educational collaboration between china and indonesia in the era of globalization ini bertujuan untuk memberikan dan memperkenalkan informasi berupa pemaparan mengenai program kerja sama yang akan dilaksanakan oleh Universitas Borobudur dan ITEA China dalam bidang pendidikan seperti penyelarasan kurikulum, penelitian, pertukaran pelajar, visiting scientists, dan lainnya. International symposium ini bertujuan untuk mempererat hubungan kerjasama antar perguruan tinggi dan membuka peluang baru di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan international symposium dimoderatori oleh Dr. Roma Nova Cahjati Poetry, S.E., M.B.A. yang merupakan salah satu Dosen pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur. Pemaparan materi pertama dari Professor Li Xinhua, merupakan Vice President Shandong Polytechnic. Pembicara kedua, yaitu Professor Yuan Weimin yang merupakan Vice President Xi’an Vocational and Technical College. Pembicara ketiga, yaitu Professor Xing Liwei, merupakan Director of Smart Agriculture di Department Heilongjiang Agriculture Economy Vocation College. Pembicara keempat, yaitu Professor Huang Jin, merupakan Vice Secretary of the Party di Guangdong Polytechnic of Water Resources and Electric Engineering Pembicara kelima, yaitu Professor Kong Tingting, merupakan Vice President Suzhou Polytechnic Institute of Agriculture. Pembicara keenam, yaitu Professor Zhang Shouping, merupakan Vice President Chongqing Water Resources and Electric Engineering College Pembicara ketujuh atau terakhir, yaitu Prof.em. Dr. Sc. Agr. Ir. Didik Sulistyanto, merupakan senior advisor Universitas Borobudur. Setelah pemaparan materi dari para narasumber, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi antara narasumber dengan para peserta international symposium yang sudah hadir. Kesempatan ini digunakan oleh peserta international symposium untuk mendiskusikan kegiatan kerjasama yang dapat dilakukan antar institusi. Selanjutnya adalah Closing Remark oleh Director ITEA Professor Nicy Bai. Kegiatan kemudian ditutup dengan Pemberian cindera mata oleh Rektor Universitas Borobudur kepada 6 Narasumber perguruan tinggi, dilanjutkan dengan Pemberian cindera mata oleh Rektor Universitas Borobudur kepada LLDIKTI III dan ITEA China, lalu ditutup dengan foto bersama para narasumber dengan pimpinan perguruan tinggi. Berakhirlah kegiatan penandatanganan MOU dan international symposium Universitas Borobudur bekerja sama dengan ITEA yang ditandai dengan penutupan kegiatan oleh MC. Lampiran. Tamu yang diundang pada acara Simposium Internasional Indoseia – China Universitas Borobudur International Transnational Education Association (Universitas Borobudur -ITEA) di antaranya adalah : 1. Rektor Universitas Borobudur Prof. Ir. Bambang Bernanthos M.Sc., 2.…

INDOPOS
Maret 29, 2024
0 Comments

Kawasan Aglomerasi di UU DKJ Harus Akomodir Penuh Masyarakat Betawi

INDOPOS-Ketua Seniman Intelektual Betawi (SIB) yang juga Sekretaris Jenderal Badan Musyawarah (Bamus) Betawi Tahyudin Aditya, menyampaikan selamat dan syukur atas disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi undang-undang. Kendati belum puas 100 persen, namun Tahyudin mengaku menerima putusan DPR tersebut. Karena, dari 15 kewenangan poin yang tercantum dalam Undang-Undang DKJ tersebut, setidaknya ada satu yang berpihak pada masyarakat Betawi, yakni poin mengenai Kebudayaan. Tahyudin juga berpesan, agar dalam poin tentang Dewan Kawasan Aglomerasi, harus mengakomodir secara penuh masyarakat Betawi dengan proporsional dan adil. Dengan melibatkan masyarakat inti Jakarta Betawi untuk tergabung di dalamnya. Kemudian, poin mengenai dana abadi untuk Pengembangan masyarakat, kebudayaan, dan seniman Betawi,juga harus tepat sasaran khusuanya untuk peruntukan masyarakat Betawi dan budaya2nya. Harus disalurkan secara adil, kepada organisasi-organisasi yang secara history cukup intens pada pengembangan dan pemajuan masyarakat Betawi. Salah satunya adalah Bamus Betawi, yang sudah berusia 40 tahun lebih sejak didirikan pada 1982. “Penggunaan dana abadi harus tepat sasaran dan tepat guna sehingga dapat meningkatkan kemajuan masyarakat Betawi,” tegas Tahyudin. RUU DKJ Disahkan DPR, Berikut Poin-Poin Penting UU DKJ Berikut Status Monas dan GBK Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut diambil dalam agenda pengambilan keputusan tingkat II Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. Sebelumnya, Badan legislasi atau Baleg DPR mengesahkan RUU DKJ yang akan dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna DPR terdekat sejak disahkannya, pada Pada 19 Maret 2024. RUU DKJ lahir sebagai konsekuensi pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara. RUU DKJ mengandung aturan terkait pemerintahan dan tata kelola Jakarta yang terdiri dari 12 bab dan 73 pasal. Berikut adalah poin-poin penting dalam RUU DKJ yang akan menjadi UU DKJ ini sebagai berikut, yaitu: Gubernur dan Wakil Gubernur Dipilih Rakyat Awalnya, draf RUU DKJ mengandung ketentuan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden. Namun, ketentuan tersebut diubah usai pemerintah mengusulkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKJ tetap dipilih rakyat melalui Pilkada. Pada RUU DKJ, gubernur dan wakil gubernur Jakarta dinyatakan menang, jika meraih lebih dari 50 persen suara sama seperti aturan dalam Pilpres. Cianjur Bergabung dengan Jabodetabek sebagai Kawasan Aglomerasi RUU DKJ membahas terkait kawasan aglomerasi yang saling terkait secara fungsional dan terintegrasi. Setelah ibu kota pindah ke IKN, Jakarta akan menjadi kota aglomerasi yang proses pembangunan diikuti kota-kota satelit, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur atau Jabodetabekjur. Daerah ini pun memiliki sebutan baru, yakni Jabodetabekjur.. Dewan Kawasan Aglomerasi Pembangunan kawasan aglomerasi akan diarahkan oleh Dewan Kawasan Aglomerasi yang bertugas melakukan harmonisasi pembangunan antardaerah, termasuk kawasan aglomerasi. Namun, dewan ini tidak mengambil alih kebijakan pembangunan dari pemerintah daerah. Anggota dan pimpinan Dewan Kawasan Aglomerasi akan ditunjuk oleh presiden. Monas dan GBK Masih Milik Pemerintah Pusat Baleg DPR dan pemerintah sepakat menghapus ketentuan peralihan kepemilikan aset pemerintah pusat ke pemerintah DKJ. Menurut Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, pemerintah menghendaki kepemilikan aset Kawasan GBK, Monumen Nasional (Monas), dan Kemayoran tetap dikelola pemerintah pusat. Aset tersebut menjadi barang milik negara (BMN) yang pengelolaannya akan menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan. Usulan DKJ Ibu Kota Legislasi Ditolak Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas mengatakan, ada usul agar Jakarta secara khusus menjadi ibu kota legislatif setelah tidak menjadi ibu kota negara. Usul tersebut bertujuan agar Jakarta tidak kehilangan kekhususan yang bermakna. Namun, usul itu ditolak dan tidak masuk dalam naskah RUU DKJ yang disahkan. Tidak Ada Batas Waktu Pindah ke IKN DPR dan pemerintah menetapkan tidak ada tenggat atau batas waktu khusus untuk pemindahan kegiatan pemerintahan ke IKN. Pemindahan akan disesuaikan dengan tahapan yang diatur Peraturan Presiden (PP) karena telah ada rancangan linimasa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN dalam PP Nomor 63 Tahun 2022. Gubernur Bisa Dua Periode Pada RUU DKJ yang telah disahkan, gubernur dan wakil Gubernur DKJ akan dipilih melalui Pilkada satu putaran dan bisa menjabat untuk dua periode. “Masa jabatan gubernur dan wakil gubernur selama lima tahun terhitung sejak masa pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dengan jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro yang membahas draf RUU DKJ menjelang pengesahan UU DKJ, pada 18 Maret 2024. Dalam poin keempat, Supratman kemudian menuturkan 15 kewenangan khusus yang diberikan kepada DKJ. Sejumlah kewenangan khusus tersebut adalah sebagai berikut. 15 Kewenangan Khusus Daerah Khusus Jakarta: 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang…

INDOPOS
Maret 29, 2024
0 Comments

Pererat Silaturahmi, KCN Gelar Bukber dengan Stakeholder

INDOPOS-Dalam rangka mempererat jalinan silaturahmi bersama klien, mitra, dan stakeholder terkait, PT Karya Citra Nusantara (KCN), menggelar acara buka puasa bersama di hari ke-16 bulan Ramadhan, Rabu (27/3/2024). Kegiatan yang berlokasi Hotel Sunlake, Sunter, Jakarta Utara ini, dihadiri langsung Direktur Utama KCN) Widodo Setiadi, beserta para jajaran manajemen dan mitra kerja. Widodo Setiadi, melalui Direktur Operasi KCN, Rinang P. Brata, menyampaikan, kegiatan diharapkan dapat memperkuat silaturahmi dan membangun komunikasi baik dengan para mitra sehingga KCN akan terus bisa lebih sukses dan tetap eksis kedepannya. “Sejak kembali dibuka dan beroperasi pada Oktober lalu, per tadi pagi kapal yang masuk sudah di atas 50 di KCN,” ujar Rinang. Rinang meyakini, jumlah kapal yang masuk akan terus bertambah ke depannya. “Di harapkan nanti dapat mencapai 100 kapal yang masuk,” tuturnya. Dalam kesempatan itu, Rinang juga menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa, kepada seluruh undangan yang hadir. “Pada teman-teman yang menjalankan puasa kami ucapkan selamat berpuasa dan semoga mendapatkan berkah. Semoga dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusuk dan bisa mendatangkan berkah,” katanya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Indonesia National Shipowners Association Capt. Alimudin (INSA) menilai Terminal Umum KCN ywng terletak di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara, memiliki potensi besar untuk maju. Karena lokasinya sangat strategis. Selain itu, kawasan ini juga tergolong luas dan mudah dijangkau. “Kami percaya Terminal Umum PT KCN akan semakin maju ke depannya,” kata dia. Sementara itu, Sekjen Perkumpulan Operator Angkutan Curah Indonesia (Toraci) Muslim Tampubolon menyampaikan apresiasi atas segala upaya KCN dalam memastikan operasional Terminal Umum KCN tetap bergulir, khususnya ketika terjadinya penutupan kegiatan bongkar muat pada 2022 silam. “Kami selaku perkumpulan operator angkutan curah indonesia akan terus mendukung kemajuan dan kesuksesan PT KCN,” terangnya. Dalam kegiatan bukber ini dihadiri sekitar 300 undangan. Selain buka puasa bersama, juga digelar pembagian Door Prize dan hiburan musik, serta pemberian cinderamata. (wok)

INDOPOS
Maret 29, 2024
0 Comments

Semarakkan Ramadhan, YBM BRILiaN Berbagi Kebahagiaan dengan Yatim dan Dhuafa

FOTO: Direktur Utama BRI sekaligus Ketua Badan Pembina YBM BRILiaN Bapak Sunarso memberi sambutan dan menyerahkan bingkisan ramadhan INDOPOS-Jakarta-Ramadhan merupakan bulan istimewa yang dihadiahkan kepada umat Islam, bulan yang di dalamnya berlimpah kebaikan dan keberkahan sehingga kita berlomba-lomba untuk meraihnya. Hal inilah yang memotivasi Yayasan Baitul Maal (YBM) BRILiaN untuk mengusung tema Ramadhan BRILiaN #MenangBanyak yang menggambarkan semangat untuk meraih banyak kebaikan di Bulan Ramadhan. Dalam rangka menyemarakkan Bulan Suci Ramadhan 1445 H, pada Kamis, 28 Maret 2024, bertempat di Masjid Baiti Rif’atil Islam (BRI), BRI Kantor Pusat, YBM BRILiaN menggelar kegiatan Berbagi Bingkisan Ramadhan untuk 600 anak yatim dan dhuafa. Bingkisan Ramadhan ini disampaikan secara simbolis oleh Bapak Sunarso (Direktur Utama BRI sekaligus Ketua Badan Pembina YBM BRILiaN) beserta jajaran Direksi BRI lainnya dan tamu undangan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Direksi dan SEVP BRI, Prof. Dr. Drs. KH. M. Amin Suma, BA., SH., M.A., M.M. (Ketua Dewan Pengawas Syariah), Bapak Achmad Royadi dan Ibu Triswahju Herlina (Badan Pengawas YBM BRILiaN), Bapak M. Dadang Permana (Ketua YBM BRILiaN), Yulianto Setiawan (Ketua BAPEKIS BRI), dan jajaran Division Head BRI Head Office serta IWABRI Pusat. Program ini merupakan salah satu rangkaian dari banyak kegiatan YBM BRILiaN di Bulan Ramadhan di seluruh Indonesia. Pada Ramadhan tahun ini, YBM BRILiaN mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah senilai Rp.8.002.963.000,- yang terdiri dari 19.042 Bingkisan Ramadhan, 6.015 Bingkisan Yatim Dhuafa, dan 9.041 Paket Berbuka Puasa dengan target total penerima manfaat sebanyak 35.497 jiwa. Dalam pelaksanaannya, YBM BRILiaN bekerja sama dengan Unit Kerja BRI Regional Office & Branch Office, Divisi BRI Head Office, IWABRI, BAPEKIS BRI, BRI Community, Perusahaan Anak BRI, DKM Masjid BRI, dan masyarakat. Sebagai Lembaga Amil Zakat yang telah berkiprah selama hampir 23 tahun, YBM BRILiaN berkomitmen mengelola dana zakat, infak, dan sedekah Insan BRILiaN di seluruh Indonesia melalui pengelolaan filantropi Islam yang adaptif, inspiratif dan berkarakter dengan fokus pada pendekatan 5 (lima) pilar program yaitu Pendidikan, Ekonomi, Dakwah, Sosial, dan Kesehatan. Melalui intervensi lima pilar tersebut, diharapkan dapat memberi dampak positif kepada mustahik selaku penerima manfaat program Dalam sambutannya, Bapak Sunarso menyampaikan rasa bangganya karena dapat hadir dalam acara penyaluran bingkisan Ramadhan 1445 H yang diselenggarakan oleh Yayasan Baitul Maal BRILiaN. “Acara ini merupakan bukti nyata dari dedikasi dan komitmen kita untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, khususnya dalam menyambut bulan suci Ramadhan” kata Bapak Sunarso. Beliau menambahkan rasa terima kasih kepada seluruh tim Yayasan Baitul Maal BRILiaN, kepada semua pihak yang telah berkontribusi, serta kepada para donatur yang telah mendukung program-program YBM BRILiaN. “Semoga semua upaya kita dapat terus memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan menjadi berkah bagi kita semua.” ungkap Bapak Sunarso. Ketua BAPEKIS BRI, Bapak Yulianto menyampaikan terima kasih dan harapannya terhadap kolaborasi yang terjalin antara BAPEKIS BRI dan YBM BRILiaN, “Saya atas nama jajaran pengurus BAPEKIS mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada YBM BRILiaN atas support dan sinergi yang selama ini terjalin, dengan harapan kolaborasi ini terus ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan lain yang memberikan manfaat untuk ummat,” ungkap Yulianto. Di akhir acara, Prof. Dr. Drs. KH. M. Amin Suma, BA., SH., M.A., M.M. memberikan tausiyah tentang Ramadhan dan mengajak seluruh hadirin agar memanfaatkan momentum Ramadhan sebagai waktu yang tepat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan kesempatan yang baik membersihkan harta kita melalui zakat. YBM BRILiaN merupakan Lembaga Amil Zakat yang secara khusus menghimpun dan mengelola dana zakat, infak, dan sedekah Insan BRILiaN BRI. Telah berkiprah hampir 23 tahun, YBM BRILiaN terus berkomitmen untuk menghadirkan pengelolaan zakat yang amanah, profesional, dan mengedepankan praktik-praktik GCG serta kepatuhan syariah. Informasi mengenai YBM BRILiaN dapat diakses melalui situs www.ybmbrilian.id Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi : Public Relation YBM BRILiaN email : info@ybmbrilian.id

INDOPOS
Maret 28, 2024
0 Comments

Pemberdayaan BUMD Cara Ampuh Kendalikan Inflasi

INDOPOS-Lembaga kajian publik, Jakarta Barometer memandang terjadinya suatu inflasi pada sebuah negara maupun daerah merupakan hal yang wajar. Kenaikan inflasi itu dipicu karena berbagai persoalan misalnya tekanan terhadap permintaan maupun penawaran terhadap suatu barang. Direktur Jakarta Barometer, Jim Lomen Sihombing mengatakan pemerintah daerah harus memberdayakan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk mengendalikan inflasi. Perseroan daerah menjadi instrumen pemerintah yang berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian daerah maupun nasional. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan inflasi. Mulai dari kegiatan sembako murah, melaksanakan operasi pasar, inspeksi mendadak (sidak) dan sebagainya. “Bagi instansi atau BUMD atau siapapun yang berkaitan dengan layanan publik, jika ada kenaikan harga atau kebijakan baru, sebaiknya melakukan sosialisasi secara masif, jangan sampai masyarakat terbodohi,” kata Jim saat Balkoters Talk bertajuk ‘Jakarta Merawat Daya Beli, Mengendalikan Inflasi’ pada Kamis (28/3/2024). Jim mengatakan, sosialisasi harus disampaikan secara masif kepada masyarakat, terutama pelanggan pelayanan publik dari perseroan. Selain itu, perseroan juga harus meningkatkan pelayanan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. “Seperti mengadvokasi setiap aduan masyarakat, dan sudah sejauhmana pengaduan itu,” ujar Jim. Dia mencontohkan seperti penyediaan air minum yang dilakukan Perumda PAM Jaya. Perseroan daerah itu sudah belasan tahun tidak menaikan tarif air kepada pelanggannya, sementara air merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan. Saat ini PAM Jaya masih mematok tarif sesuai Pergub Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester 1 Tahun 2007. Sebagai gambaran, kelompok rumah tangga sederhana dikenakan tarif Rp 3.550 per tiga meter kubik atau 3.000 liter. Sedangkan air mineral dalam kemasan 600 ml yang dijual di pasaran bisa mencapai Rp 5.000 per botol. Bahkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal di rumah susun (rusun) hanya dikenakan Rp 1.050 per tiga meter kubik. Sementara itu nilai investasi pengelolaan air dianggap sangat mahal. Perseroan harus melakukan berbagai tahapan dalam mengelola air agar layak digunakan sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 492 tahun 2014 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. “Jika mau ada penyesuaian (tarif dan layanan), ya lakukan sosialisasi secara masif,” tutur dia. Berkaca pada fenomena banjir yang melanda Jakarta, Jim juga meminta kepada PAM Jaya untuk memberikan diskon penggunaan air bersih. Jim memandang, kebutuhan air bersih saat banjir justru meningkat, karena warga memerlukan air untuk membersihkan rumahnya yang kotor akibat sisa-sisa banjir. “Kalau masyarakat lagi kena banjir, mereka butuh air yang banyak jadi kalau perlu dipotong karena satu hari banjir maka kerugian yang dialami masyarakat itu cukup besar,” jelasnya. Pada kesempatan yang sama Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Mochamad Abbas menambahkan, wilayah Jakarta cukup memiliki peran strategis terhadap perekonomian nasional. Kontribusi ekonomi Jakarta untuk nasional pada tahun 2023 mencapai 16,77 persen, sedangkan kontribusi inflasi 20,47 persen dan kontribusi investasi 11,70 persen. “Jakarta merupakan pusat perputaran uang nasional, sekitar 70 persen uang beredar di Jakarta, hal ini karena Jakarta merupakan pusat kegiatan ekonomi, bisnis dan keuangan di Indonesia,” ujarnya. “Di sini terdapat Bursa Efek Indonesia (BEI), kantor pusat perusahaan nasional dan multinasional, startup unicorn dan decacorn,” lanjutnya. Di tengah masih tingginya ketidakpastian ekonomi global, kata dia, perekonomian Jakarta pada tahun 2023 tumbuh sebesar 4,96 persen. Berdasarkan proyeksi BI pada tahun 2024 Jakarta diproyeksikan tumbuh pada kisaran 4,8-5,6 persen. “Prakiraan tersebut didukung oleh masih optimisnya keyakinan konsumen, semakin tingginya aktivitas MICE dan event, serta berlanjutnya proyek strategis pemerintah dan swasta. Optimisme ini harus tetap kita jaga bersama untuk mendukung berlanjutnya momentum pemulihan ekonomi ke depan,” ungkapnya. Meski perekonomian Jakarta berkontribusi besar bagi perekonomian nasional, namun tak dipungkiri Jakarta tetap membutuhkan kerja sama dengan daerah lain. Dia menyebut, 98 persen yang tersedia di Jakarta merupakan disuplai dari daerah lain. “Pemerintah daerah bekerja sama dengtan beberapa stakeholder terkai juga dengan menggelar pasar murah, bazaar murah dan juga sembako murah. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka kami harus bekerja sama dengan daerah hulunya sebagai pamasok kita. Bagaimana pola kerja samanya? Ada yang kerja sama langsung maupun beli putus, dilihat dari selisih neraca yang ada,” jelas Abbas. (pot)