Februari 2025 - Laman 4 dari 5 -

INDOPOS
Februari 9, 2025
0 Comments

Ekosistem Halal Jadi Nilai Tambah Investasi Branding RI di Mata Dunia

INDOPOS-Jakarta | Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) yang juga mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengatakan, untuk urusan sertifikasi dan produk halal, Indonesia sebagai negara dengan populasi umat Islam terbesar kedua di dunia masih kalah dengan negara lain. Ia menyayangkan, hingga saat ini, proses sertifikasi halal di Indonesia masih rumit dan belum bisa menjadi mercusuar dunia. Mengapa klaim dan branding halal di Indonesia masih kalah dengan Malaysia?“Padahal kalau bicara kualitas dan kuantitas Indonesia jauh lebih unggul dalam semua hal. Saya berharap ke depan sertifikasi halal di Indonesia bisa menjadi hal yang menyenangkan,” kata Said Aqil Siraj dalam Forum Group Diskusi bertema Masa Depan Investasi Industri dan Ekosistem Halal, yang digelar di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Kamis, (6/2/25) Sebagaimana diserukan sejumlah tokoh cendekia muslim, Said Aqil berharap pemerintah melalui Badan Penyelenggara Sertifikasi Halal (BPSH) segera memperbaiki dan menyempurnakan mekanisme sertifikasi hall di Indonesia. Harapanya agar urusan sertifikasi halal lebih sederhana, tidak rumit dan tidak lagi monopoli. Untuk kepentingan nasional, sertifikasi halal dapat menjadi ujung tombak untuk meningkatkan upaya filterisasi keberadaan produk berkualitas. Selain untuk meningkatkan pendapatan negara, memberi rasa aman dan nyaman bagi warga bangsa. “Khususnya kaum muslimin dan juga sebagai rule model ekonomi halal yang terpercaya di mata dunia,” tandas Aqil. Disela acara, Ir. H. ⁠Didi Apriadi, M.AK. MH. selaku Staf Khusus Menteri Investasi dan Penanaman Modal/ BKPM sekaligus Pendiri Yayasan Indonesia Tiongkok, menyatakan mendukung penyempurnaan proses sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Halal yang dibentuk oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto saat ini. Didi Apriadi yang sebelumnya tenaga ahli Menperidag berharap skema regulasi proses sertifikasi yang dipimpinan Babe Haekal kedepan lebih mudah, cepat dan tidak membingungkan. “Apapun regulasi yang disepakati, mekanisme sertifikasi halal harus menjadi rule model yang mudah, pasti, dan mendukung iklim investasi di Indonesia. Sehingga ekosistem halal bisa menjadi nilai tambah investasi branding RI di mata dunia,’’ungak Didi, di tengah forum diskusi, Hotel Royal, Kuningan, Jakarta. Selain dihadiri Ketua Umum LPOI Said Aqil Siraj dan Sekjen Imam Pitoyo, forum bertema investasi dan sertifikasi halal ini juga dihadiri sejumlah tokoh cendekia muslim, seperti Babeh Haekal (Kepala Bada Penyelenggara Sertifikasi Halal), Ir. H. ⁠Didi Apriadi, M.AK. MH. (Stafsus Menteri Investasi dan Penanaman Modal/ BKPM), serta dihadiri langsung Mr. Zhang Ghuoming (Pengusaha dan Pendiri Yayasan Indonesia Tiongkok). Pada penghujung acara, LPOI Kembali mendesak kepada penyelenggara negara agar segera merombak dan merevisi regulasi-regulasi yang berpotensi menghambat proses percepatan Investasi, Industri dan ekosistem halal. Sehingga halal dapat menjadi panglima ekonomi bangsa Indonesia Selain menyampaikan pernyataan sikap dengan tegas menolak monopoli pengelolaan sertifikasi halal, termasuk menolak monopoli fatwa halal/monopoli penetapan kehalalan produk yang dilakukan organisasi tertentu, LPOI juga mendesak segera dilakukan Judicial Review terhadap UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024. Bagi LPOI sangat diperlukan produk kebijakan khusus untuk menghapus praktek praktek monopoli dalam penyelenggaran system jaminan produk halal.

INDOPOS
Februari 9, 2025
0 Comments

Ketum MPG Jimmy S Dukung Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Soal Gas 3 Kg, Kebijakan yang Pro Rakyat Jangan Dipolitisir

INDOPOS-Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Jimmy S, membela Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait kebijakan larangan pengecer jual gas LPG 3 kg atau gas melon. Ia menilai jika kebijakan itu bertujuan untuk menata ulang distribusi gas melon agar lebih tepat sasaran. Sehingga masyarakat yang membutuhkan benar-benar dapat menikmati subsidi dengan tepat. Jimmy menilai kebijakan tersebut muncul sebagai respons terhadap berbagai keluhan masyarakat terkait ketersediaan dan harga gas melon di pasaran. “Sudah menjadi rahasia umum bahwa, urusan distribusi gas melon, dengan segala kompleksitas dan eksesnya, banyak dikeluhkan masyarakat luas,” kata Jimmy pada wartawan, Minggu (9/2/2025). Semua berawal pada 2007, di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Jusuf Kalla (JK). Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kg diluncurkan sebagai pengganti minyak tanah. Benar, sebelum itu, sebagian besar penduduk Indonesia, terutama di kalangan menengah ke bawah, sangat tergantung pada bahan bakar yang juga dikenal sebagai kerosin itu. Saat itu juga banyak yang protes, tetapi seiring berjalan waktu, kebijakan itu dinilai baik dan tepat. Bahkan terus berjalan sampai sekarang. Ia menjelaskan, bahwa gas melon sejatinya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021. Namun, Jimmy mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, masih banyak pihak yang tidak berhak ikut memanfaatkan subsidi ini. Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat pemerintah perlu menata ulang distribusi elpiji 3 kg. Pertama, penjualan gas melon masih belum tepat sasaran. Jimmy menegaskan bahwa subsidi energi harus diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Untuk itu, pemerintah mulai mewajibkan pembelian gas melon melalui pangkalan resmi Pertamina sejak 1 Februari 2025. “Jika sekarang pangkalan pertamina masih berjarak dengan masyarakat, itu disadari oleh pemerintah. Dan tentu untuk selanjutnya, jumlah pangkalan resmi pertamina akan ditambah jumlahnya. Akan ada sub-sub pangkalan yang akan memudahkan pembelian. Pedagang-pedagang eceran itu, bisa menjadi sub pangkalan pertamina,” terang Jimmy. Kedua, adanya permainan harga di tingkat pengecer. Jimmy mengungkapkan bahwa harga gas melon yang seharusnya terjangkau justru mengalami kenaikan di pasaran akibat spekulan yang mengambil keuntungan di tengah kelangkaan stok. “Selama ini harga jual gas melon jelas-jelas bersubsidi, tetapi ketika sampai ke pemanfaat, harganya banyak yang jadi melambung. Itu artinya ada rantai permainan yang berlangsung dalam distribusi gas elpiji ini. Apalagi, kenaikan harga ini biasanya berbarengan dengan langkanya gas di pasaran,” katanya. Ketiga, maraknya praktik kecurangan dalam distribusi. Idrus menyebut, adanya laporan tabung gas melon yang berisi kurang dari 3 kg serta kasus pengoplosan gas yang telah beberapa kali diungkap aparat kepolisian. “Coba bayangkan betapa ruginya masyarakat? Pemerintah mensubsidi untuk meringankan masyarakat, mafia mencuri untuk menyengsarakan rakyat. Lalu apakah peristiwa-peristiwa seperti harus dibiarkan atau ditata? Boleh dijawab secara rasional, boleh secara nuraniah,” tuturnya. Atas berbagai pertimbangan tersebut, Jimmy menambahkan bahwa Bahlil melarang pengecer menjual elpiji 3 kg sebagai bentuk penataan. “Berangkat dari berbagai pertimbangan inilah, demi kebaikan jangka panjang, kebaikan masyarakat, pemerintah melakukan penataan berkait dengan penjualan dan distribusi gas Melon. Sederhana sebenarnya,” ujar dia. Meskipun kebijakan ini telah dibatalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Jimmy menilai bahwa keputusan tersebut tetap mendorong pengecer untuk bertransformasi menjadi agen distribusi resmi. “Walau kebijakan ini telah dibatalkan Prabowo akan tetapi memacu pengecer untuk menjadi agen pendistribusian. Dengan begitu, kebijakan yang dikeluarkan Menteri ESDM pro rakyat,” pungkasnya.

INDOPOS
Februari 9, 2025
0 Comments

Kebijakan Pak Bahlil Sudah Tepat Soal Gas Elpiji 3 Kg, Subsidi Harus Tepat Sasaran

INDOPOS-Langkah kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dinilai sudah tepat, terkait mekanisme untuk distribusi gas elpiji 3 kilogram. Karena hal itu menyangkut penertiban daripada gas elpiji yang sering dimainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga harga LPG nya per tabung itu sudah menjadi mahal kepada masyarakat. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Nias Selatan Idealisman Dachi, menyampaikan, tidak salah kalau seandainya langkah kebijakan yang diambil oleh Pak Bahlil untuk memastikan bahwa LPG yang 3 kg yang subsidi untuk rakyat benar-benar dengan harga yang pas dan tepat sasaran. “Kalau ada riak-riak di tengah-tengah masyarakat Saya pikir itu masih wajar-wajar saja, karena sesuatu yang baru yang tujuannya baik tidak mengenakan bagi pemain-pemain yang selama ini kepentingannya terganggu, ya pasti mengkondisikan itu jadi politisasi. Kami dari Partai Golkar tentunya mendukung langkah yang diambil oleh Pak Bahlil, sehingga masyarakat benar-benar merasakan program pemerintahan Prabowo subsidi yang tepat sasaran,” ujar Idealisman Dachi, pada wartawan, Minggu (9/2/2025). Apalagi sikap yang berani gentlemen Pak Bahlil langsung turun di lapangan, berhadapan dan bertemu langsung dengan masyarakat walaupun tidak menyenangkan, tetapi Pak Bahlil itu langsung menyikapi mendengar apa yang menjadi kegelisahan dan keluhan masyarakat. “Tentunya kalau ada yang sedikit kurang tepat jadi perbaiki kami dari Partai Golkar mendukung langkah-langkah yang diambil ketua umum kami sebagai menteri ESDM, dan rakyat bisa memahami situasi dan kondisi yang ada,” tuturnya. “Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak mau terprovokasi isu-isu negatif tentang gas elpiji ini, dan mari kita tetap mendukung pemerintahan Prabowo untuk Indonesia sejahtera,” tutup Idealisman Dachi. (***)

INDOPOS
Februari 8, 2025
0 Comments

Test Masuk Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Membludak

INDOPOS-Hari ini Sabtu tanggal 8 Pebruari 2025 dilaksanakan test masuk calon mahasiswa baru doktor ilmu hukum semester genap tahun akademik 2024/2025 universitas borobudur ramai dihadiri oleh calon mahasiswa.Menurut bagian pendaftaran mahasiswa baru yang mendaftar ada 39 mahasiswa tapi yang ikut test gelombang satu ini baru 32 calon mahasiswa, menurut ibu Ani Anabahu staff pascasarjana, yang tidak hadir akan ikut test gelombang 2 yang akan di laksanakan pada hari sabtu tanggal 15 Pebruari 2025 jam 08.30 sampai selesai di gedung D lantai 6 kampus Universitas Borobudur Jalan Raya Laksamana Malahayati No.1 Jakarta Timur. Mahasiswa yang ikut test di samping dari Jakarta, ada juga dari Padang, Medan, Kalimantan, Kupang, Kendari, Bogor, Bandung, Palembang dan Lampung. Setelah test akademik dilanjutkan wawancara yang dilakukan oleh Prof.Dr. Faisal Santiago dan Dr. Ahmad Redi. Profil mahasiswa yang di wawancara ada Polisi, TNI, Advokat, Jaksa, Notaris, Politikus, Dokter, ASN dan Pengusaha. Kampus Unggul Universitas Borobudur merupakan satu-satunya dan pertama yang semua Strata 1,2 dan 3 ilmu hukum terakreditasi unggul di wilayah Jakarta. Program Doktor Ilmu Hukum terakreditasi Unggul dengan nilai 375 BAN-PT, hal ini menandakan kualitas pendidikan sudah berjalan dengan baik, disamping itu sudah ter ISO 2001:2018 dan 9001:2015 menambah kepercayaan masyarakat untuk daftar dan kuliah di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur. Perkuliahan akan dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2025 dengan para pengajar Prof Zudan Arif Fakrulloh, Prof Surya Jaya, Prof Faisal Santiago, Prof Ade Saptomo, Prof Zainal Arifin, Prof Abdullah Sulaeman, Prof Arif Hidayat, Prof Tunjung Herning, Prof Suparji, Dr Bambang Soesatyo, Dr Ahmad Redi, Dr Boy Nurdin, Dr Evita Isretno Israhadi, Dr Azis Budianto, Dr KMS Herman, Dr Muchlas Rowi, Dr Binsar Jon Vick, Dr Andreas, Dr Nasir Asnawi dan Dr Tina Amelia. Kualitas Unggul akan terus dijaga ujar Dr Ahmad Redi dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada media. (***)

INDOPOS
Februari 8, 2025
0 Comments

Senator Happy Djarot Tinjau Langsung Pasokan Gas Elpiji 3 KG, dan Pembangunan Septic Tank Komunal di Pemukiman Padat Jakarta

INDOPOS-Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, Happy Djarot, mengecek langsung ketersediaan gas elpiji 3 Kilogram (Kg) di tengah masyarakat. Kali ini, Happy Djarot, mengunjungi warga di wilayah RW 01, Kelurahan Kramat, Senen, Jakarta Pusat, didampingi langsung Djarot Saiful Hidayat, yang merupakan Gubernur DKI Jakarta periode 2017, yang juga sebagai suami Happy Djarot. Selain mengecek pasolan gas elpiji, Happy juga meninjau pembangunan “Septic Tank” komunal untuk warga di pemukiman padat penduduk. Seperti diketahui, masyarakat sempat kesulitan mendapat gas elpiji beberapa waktu lalu setelah pengecer dilarang berjualan gas 3 Kg. Bahkan, menelan korban jiwa. Saat ini, kebijakan itu dicabut sehingga pengecer bisa berjualan kembali dengan menjadi sub-pangkalan dan harus memenuhi persyaratan tertentu. “Kebijakan yang tidak tepat terkait gas elpiji ini membuat masyarakat kecil kesulitan. Kami datang ingin mendengarkan langsung keluhan masyarakat, dan menyuarakan harapannya kepada pemerintah,” ujar senator dari daerah pemilihan DKI Jakarta ini. VIDEO SENATOR HAPPY DJAROT TINJAU PASOKAN GAS ELPIJI 3 KG Happy menyampaikan, pihaknya mengecek di warung dan agen tempat masyarakat biasa mendapatkan gas elpiji 3 kilogram. “Warga berharap kejadian seperti kelangkaan gas elpiji beberapa waktu lalu tidak kembali terulang. Karena membuat masyarakat semakin susah. Warga ingin pasokan kembali lancar, dan tidak ada kelangkaan,” tutur Happy. Ditemui di tempat yang sama, Djarot Saiful Hidayat, Gubernur DKI Jakarta periode 2017, menyampaikan, kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang terjadi di berbagai daerah telah menimbulkan dampak serius bagi masyarakat, terutama rakyat kecil yang bergantung pada gas subsidi ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia mengaku miris dengan kondisi tersebut apalagi ketika mengetahui kejadian tragis seorang ibu rumah tangga di Pamulang, Tangerang Selatan, dilaporkan meninggal dunia akibat kelelahan setelah antre berjam-jam demi mendapatkan gas melon yang sulit diperoleh. “Kejadian memilukan ini adalah alarm keras bagi pemerintah yang telah menerapkan kebijakan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kesiapan distribusi dan akses masyarakat kecil terhadap kebutuhan pokok mereka,” tegasnya. Menurutnya, kebijakan larangan penjualan gas LPG 3 kilogram di tingkat pengecer sejak 1 Februari 2025 justru telah memperburuk situasi, memaksa masyarakat antre panjang di pangkalan resmi dengan harapan mendapatkan gas yang semakin langka. “Kami berharap kejadian ini tidak terulang lagi,” tandasnya. (bwo)

INDOPOS
Februari 8, 2025
0 Comments

Berikan Apresiasi Tinggi Terhadap Hasil SPI Versi KPK, TVRI Bertekad Wujudkan Zona Integritas pada Tahun Ini

INDOPOS-Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno memberikan apresiasi yang tinggi terhadap rilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Nasional 2024 versi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atas dasat hasil SPI tersebut, Iman Brotoseno pun menandaskan tekad kerasnya bahwa TVRI akn terus melakukan perbaikan. “Dari hasil penilaian SPI Nasional Tahun 2024, meskipun TVRI telah menunjukkan upaya yang signifikan, kami menyadari bahwa masih banyak yang harus diperbaiki. Namun, kami tidak tinggal diam. Perbaikan terus-menerus adalah komitmen yang sudah menjadi tekad bulat kami,” tegas Iman Brotoseno, dalam keterangan tertulisnya, kepada wartawan, Sabtu, 08 Februari 2025. Dikatakan Iman, TVRI akan selalu terbuka. Selain itu, pihaknya senantiasa berupaya maksimal dalam memperbaiki kualitas pencegahan korupsi. Hal ini, ia menerangkan, dapat dilihat dari peningkatan skor SPI yang terus diraih setiap tahunnya. Skor SPI, jelas Iman, menunjukkan progres nyata dan semakin baik. “Keseriusan TVRI dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik korupsi terlihat dan terbukti dari progres nyata yang makin baik dari tahun 2023 ke 2024,” paparnya. Kata Iman, pada tahun 2023, TVRI memperoleh skor 65,2. Lalu, pada tahun 2024, lanjutnya, meningkat menjadi 74,91. Sebagai Lembaga Penyiaran Publik, TVRI, tegas Iman, berkomitmen untuk menjaga integritas dengan membangun Zona Integritas yang ditargetkan tercapai tahun ini. Serta, sambungnya, menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Sementara itu, menanggapi hasil SPI Nasional 2024, pengamat kebijakan publik dan korupsi dari Institute Development of Policy And Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro mengatakan, dirinya sangat memberikan apresiasi pada TVRI. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) pada Lembaga Penyiaran Publik TVRI patut mendapat apresiasi, kata Riko. Hal tersebut, terangnya, dikarenakan, TVRI terbukti memiliki progres yang sangat baik dalam pencegahan korupsi seperti hasil SPI 2024 tersebut yang dinilai memuaskan dan meningkat menjadi kategori waspada dengan skor 74,91. “Ini bukti direksi TVRI mampu bekerja optimal pada aspek tertib keuangan dan administrasi,” ungkapnya. Papar Riko, hasil penilaian ini juga menggambarkan komitmen direksi TVRI yang sangat kuat dalam mencegah terjadinya tindakan korupsi. Yakni, ucap dia, dengan mengelola anggaran sesuai aturannya. Tentu saja, dipaparkan Riko, capaian ini memberi dampak pada semakin baiknya kinerja TVRI. “Sehingga, dapat memainkan peran optimal sebagai penjaga kedaulatan melalui informasi berkualitas,” tandasnya. Ia pun sangat yakin dan optimis, direksi TVRI pada tahun ini akan mampu mewujudkan zona integritas dalam menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). “Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Saya yakin dan optimis, pada tahun ini, direksi TVRI mampu mewujudkan itu dengan tekad keras dalam memaksimalkan perbaikan pencegahan korupsi,” pungkas pengamat itu. (bwo)

INDOPOS
Februari 7, 2025
0 Comments

Ormas Percaya Disparekraf DKI Mampu Awasi Tempat Hiburan Selama Ramadhan

INDOPOS-Ketua Umum DPP PEJABAT (Pengacara & Jawara Bela Umat, Ustad Eka Jaya, meminta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, mengawasi secara ketat operasional tempat hiburan malam selama Ramadhan 2025 (Ramadhan 1446 H). Ustad Eka Jaya juga mendesak, agar Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI dapat memberi sanksi tegas jika ada tempat hiburan malam yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. “Apabila ditemukan pelanggaran, maka harus diberikan sanksi tegas,” ujar Eka Jaya pada media, Jumat (7/2/2025). Usatad Eka Jaya menyampaikan, potensi pelanggaran oleh pelaku usaha hiburan malam saat Ramadhan selama ini cukup besar. Sehingga dibutuhkan pengawasan yang ketat, serta sanksi yang tegas. “Sanksi tegas bagi pelanggar perlu diterapkan biar ada efek jera. Kalau perlu sanksi tegas berupa pencabutan izin atau penutupan tempat usaha,” tegasnya. Hal senada disampaikan Pengurus FPI Jakarta Pusat, Maulana Jati Sukma, menurutnya, pengawasan dilakukan untuk mencegah adanya aktivitas prostitusi, tetapi berkedok tempat hiburan malam. Maulana menyarankan, Disparekraf DKI dalam pengawasannya bisa melibatkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). “Hal ini perlu dilakukan agar pengawasan berjalan maksimal,” katanya. Sementara itu, Ketua Laskar Fisabilillah Bang Andre menyampaikan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pasti dapat menegakan aturan. Karena hal ini untuk kepentingan masyarakat dan umat yang menjalankan ibadah di bulan Ramadhan. “Mudah-mudahan bisa diawasi agar tidak ada hal-hal yang tak diinginkan,” imbuhnya. “Kita percayakan sepenuhnya kepada jajaran dinas pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mengawasi, serta berharap ramadhan kali ini berjalan dengan suasana khusyuk dan hidmat,” tuturnya.

INDOPOS
Februari 6, 2025
0 Comments

Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran Jimmy S : Dana Otsus Selain Bisa Sukseskan Program MBG, Program Unggulan Prabowo Gibran 2Juta Rumah Gratis di Pedesaan Untuk Masyarakat Miskin Ekstrem dan Rumah Tak Layak Huni

INDOPOS-Sri Mulyani Pangkas Dana Transfer ke Daerah Rp 50,59 Triliun, Salah satunya Dana Otsus Papua 2025 Menjadi 9,7 Triliun. Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran Jimmy S : Dana Otsus Selain Bisa Sukseskan Program MBG, Program Unggulan Prabowo Gibran 2Juta Rumah Gratis di Pedesaan Untuk Masyarakat Miskin Ekstrem dan Rumah Tak Layak Huni di Papua Merupakan Wujud Nyata Dalam Percepatan Pembangunan di Papua.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang memerinci pemangkasan anggaran dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp 50,59 triliun. Beleid itu menetapkan penyesuaian pencadangan transfer ke daerah dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025 sebagaimana arahan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025. Dikutip dari Antara, Rabu (5/2/2025), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman mengatakan pencadangan yang dimaksud merupakan pemangkasan anggaran tiap instrumen belanja transfer ke daerah. Pemangkasan dilakukan terhadap enam instrumen, di antaranya kurang bayar dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik, dana otonomi khusus (otsus), dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan dana desa. Untuk kurang bayar dana bagi hasil, dilakukan pemangkasan sebesar Rp 13,90 triliun dari pagu awal Rp 27,81 triliun. Alokasi DAU dipangkas sebesar Rp 15,68 triliun dari pagu Rp 446,63 triliun. Maka, nilai yang akan ditransfer nantinya menjadi sebesar Rp 430,96 triliun. DAK fisik mulanya dianggarkan sebesar Rp 36,95 triliun, namun dipangkas sebesar Rp 18,31 triliun sehingga menjadi Rp 18,65 triliun. Pemangkasan dana transfer ke daerah itu dilakukan terhadap DAK fisik bidang konektivitas sebesar Rp 14,6 triliun, bidang irigasi Rp 1,72 triliun, bidang pangan pertanian Rp 675,33 miliar, dan bidang pangan akuatik Rp 1,31 triliun. Dana otsus dipangkas sebesar Rp 509,46 miliar dari pagu awal Rp 14,52 triliun, menjadi Rp 14,01 triliun. Rinciannya, dana otsus Papua menjadi sebesar Rp 9,7 triliun dan otsus Aceh Rp 4,31 triliun. Ditempat terpisah saat awak media menghubungi Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran Jimmy S ; “dana otsus papua ini harus bisa menjadi wujud nyata di Papua dan aceh. Program Unggulan Prabowo Gibran, Selain Makan Bergizi Gratis / MBG yg bertujuan dalam Mencetak Anak anak Indonesia yg Cerdas dan Unggul untuk menuju Indonesia Emas 2045, Pemberian 2 juta Rumah Gratis di pedeaan untuk Masyarakat Miskin Ekstrem dan Memperbaiki Rumah yg tidak layak huni pun merupakan program yg tidak kalah penting nya. Rumah tak layak huni banyak bisa kita temukan ditanah papua dimana hal tersebut bisa menimbulkan Penyakit kepada masyarakat dikarenakan Rumah yg tidak sehat. Kita Harus Dukung Kedua Program Unggulan tersebut, dan hal itu merupakan Wujud Nyata dalam Rangka Percepatan Pembangunan Tanah Papua. Pemerintahan Prabowo Gibran saat ini Pasti akan Merealisasikan program itu dengan cepat dan terukur. Pemerintah daerah juga harus peduli akan 2 program strategis tersebut yang memang merupakan Wujud nyata dalam Mengambil Kebijakan Strategis yg Pro Rakyat Kecil, dimana yg kita tau kebutuhan dasar manusia itu adalah ; Sandang, Pangan dan Papan, tandas Jimmy melalui sambungan telepon.

INDOPOS
Februari 5, 2025
0 Comments

POLICE GOES TO SCHOOL: Edukasi Keselamatan Lalu Lintas di SD Negeri 2 Rampa Kotabaru

INDOPOS-Kotabaru, 5 Februari 2025 – Dalam upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas sejak usia dini, Satuan Lalu Lintas Polres Kotabaru menggelar program “Police Goes to School” di SD Negeri 2 Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara. Kegiatan ini berlangsung pada hari Rabu pagi dan dihadiri oleh para siswa serta guru sekolah tersebut. Program yang dimulai pukul 08.30 WITA ini bertujuan untuk mensosialisasikan Kamseltibcar Lantas (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas) kepada generasi muda. Tim dari Unit Kamsel Satlantas Polres Kotabaru, yang dipimpin oleh Ipda Wahyu Bagus Pratama, SH. MM. berjalan penuh semangat. Selama sesi edukasi, para petugas memberikan penjelasan mengenai pentingnya memahami aturan lalu lintas, termasuk rambu-rambu dan marka jalan. Mereka juga menekankan cara berkendara yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan pendekatan yang interaktif, para siswa diajak untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi dan simulasi sederhana tentang keselamatan di jalan raya. Hasil dari kegiatan ini sangat positif. Para siswa menunjukkan antusiasme tinggi dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. Mereka didorong untuk menjadi pelopor keselamatan di lingkungan mereka masing-masing, sejalan dengan harapan agar generasi milenial dapat berperan aktif dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas. Kegiatan ini berlangsung dengan aman, tertib, dan terkendali, meninggalkan kesan mendalam bagi para peserta. “Program Police Goes to School ini diharapkan dapat terus dilaksanakan secara rutin untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab berlalu lintas sejak dini” ujar guru dan warga sekitar Rampa. Kasat Lantas Polres Kotabaru melalui Kanit Kamsel Sat Lantas Polres Kotabaru mengatakan “Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan angka kecelakaan lalu lintas dapat ditekan dan tercipta generasi yang lebih peduli terhadap keselamatan di jalan raya”. Redaktur indoposnews Saberan.S.H bersama sat lantas polres Kotabaru IPDA Wahyu bagus Pratama.S.H.MM.kotabaru,5 Pebruari 2025

INDOPOS
Februari 5, 2025
0 Comments

Rumah Bos Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno Digeledah KPK, Ada Apa?

INDOPOS-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) pimpinan Japto Soerjosoemarno (JS) yang berlokasi di Jakarta Selatan, pada Selasa (5/2/2025) malam. KPK mengatakan, penggeledahan tersebut terkait kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW). “Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS di Jalan Benda Ujung no.8 RT.10/01, Ciganjur, Jagakarsa, Jaksel,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025). Baca juga: KPK Geledah Rumah Elite Nasdem Ahmad Ali Terkait Kasus Rita Widyasari Harga Elpiji 3 Kg di Kalimantan Selatan Tembus Rp 40.000 Per Tabung Sebelumnya, KPK menyebut, mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari (RW) mendapatkan jatah 3,3 sampai 5 dollar Amerika Serikat (AS) untuk setiap metrik ton tambang batubara. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, jatah tersebut merupakan nilai gratifikasi yang diduga diterima Rita dari perusahaan tambang. “Bisa dibayangkan karena perusahaan itu bisa jutaan metrik ton menghasilkan hasil eksplorasinya. Nah dikalikan itu,” kata Asep kepada wartawan, Minggu (7/7/2024). Baca juga: OTT Pj Wali Kota Pekanbaru Dipicu Informasi Upaya Menghancurkan Tanda Bukti Transfer Asep menuturkan, uang tersebut kemudian mengalir ke sejumlah orang yang saat ini tengah didalami penyidik. Jenderal polisi bintang satu itu menyatakan, dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rita, KPK akan menelusuri kemanapun aliran uang hasil korupsi. Karena itu, KPK menggelar upaya paksa berupa penggeledahan di sejumlah tempat dan menyita barang-barang bernilai ekonomis. Baca juga: Haruskah Firli Bahuri Dijemput Paksa? Termasuk dalam hal ini adalah memeriksa pengusaha tambang sekaligus Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Provinsi Kalimantan Timur, Said Amin (SA). “Jadi, beberapa orang yang sudah dipanggil termasuk saudara SA yang kemarin dipanggil dan beberapa lagi yang nanti kita akan panggil yang terkait dengan perkara metrik ton tersebut,” tutur Asep.