News Archives - Laman 130 dari 143 -

INDOPOS
Maret 8, 2024
0 Comments

Denny Cagur Lolos Ke Senayan, Ucapkan Terimakasih Ke Masyarakat

INDOPOS-Pelawak Denny Cagur resmi lolos menjadi anggota DPR RI masa bakti 2024-2029. Denny Cagur nyaleg dari PDIP di dapil Jawa Barat II. Meski tergolong masuk dapil neraka karena diisi oleh sejumlah politikus senior dan artis, Denny Cagur masuk 10 besar caleg dengan suara terbanyak. Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara KPU Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, Denny Cagur mendapatkan kursi 6 caleg yang lolos ke Senayan dari Dapil Jabar II. Denny Cagur berdasarkan hasil rapat pleno KPU Kabupaten Bandung Barat dan KPU Kabupaten Bandung, mendapatkan total suara sebanyak 58.043. Di dapil Jabar II, PDIP mendapatkan suara sebanyak 267.638. Perolehan suara Denny Cagur mengalahkan dua caleg PDIP lain yakni artis Hengki Kurniawan yang merupakan mantan Bupati Bandung Barat (48.428) dan incumbent H. Yadi Srimulyadi (21.414) Awalnya, Denny Cagur berada di urutan kedua caleg PDIP dibawah Hengki Kurniawan. Namun belakangan ia berhasil menyalip suara Hengki Kurniawan secara signifikan sehingga dipastikan menjadi salah satu caleg dari dapil Jabar II yang berhasil lolos ke Senayan. Lewat akun Instagram Story-nya, Denny Cagur mengunggah sejumlah ucapan selamat untuk dirinya yang menjadi anggota DPR RI masa bakti 2024-2029. Ia mengucapkan terimakasih kepada warga dapil Jabar II yang sudah memilihnya. “Alhamdulillah, haturnuhun atas amanah dan kepercayaan sehingga PDI Perjuangan meraih 1 kursi DPR RI Jabar II,” tulis pemilik nama lengkap Denny Wahyudi, S.Pd. itu. Selama masa kampanye, Denny Cagur memanfaatkannya dengan baik untuk bertemu langsung dengan masyarakat di dapil. Ia telah mengunjungi 194 desa dengan 483 titik di dapil Jabar II. “Saya telah mengunjungi 194 desa dengan 483 titik di Dapil. Saya sengaja mendatangi sebanyak mungkin masyarakat karena ingin menangkap apa saja masalah yang dihadapi masyarakat. Seorang anggota DPR harus mampu menangkap aspirasi masyarakat di akar rumput,” ucap Denny Cagur. Denny Cagur juga mengaku telah menerima banyak masukan dan keluhan dari masyarakat selama masa kampanye. Ia berjanji akan berusaha mengatasi masalah-masalah tersebut jika terpilih menjadi anggota DPR. “Jika saya terpilih, saya sudah tahu masalah-masalah apa dan kendalanya apa saja,” ujar pelawak kelahiran Bandung, 29 Agustus 1977 itu. (pot)

INDOPOS
Maret 8, 2024
0 Comments

JAMMOER 98 Sikapi Dugaan Kecurangan Pemilu

INDOPOS-Para alumni Moestopo yang tergabung dalam JAMMOER 98, yang sekarang berubah menjadi Jaringan Alumni Mahasiswa Moestopo Oentuk Rakyat 98, dari sebelumnya Jaringan Aktivis Mahasiswa Moestopo Oentuk Rakyat, berkumpul kembali menyingkapi situasi nasional paska Pemilu 2024. Salah satu poin yang diperhatikan terkait kecurigaan dugaan kecurangan secara sistematis dan masif Pemilu 2024. Kecurigaan itu berujung pada desakan hak Angket DPR RI yang dimotori Fraksi PDIP, F-PKS dan F-PKB. Ketua Umum Jaringan Alumni Mahasiswa Moestopo Oentuk Rakyat 98, Herdito menilai, hak DPR mengajukan angket. Namun, jangan dijadikan komiditi penciptaan opini untuk menyudutkan salah satu kandidat, dalam hal ini 02. Ada baiknya gugatan diajukan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. “Biarkan sesuai prosedur saja. Jangan buat rakyat bingung dengan sepak terjang parpol,” ujar aktivis 98 tersebut. Sementara Ketua Harian JAMMOER 98, Sojo Dibacca menambahkan, bagi sebuah negara Demokrasi seperti Indonesia, pemilu menjadi salah satu diantara unsur terpenting. Dalam sejarahnya, Indonesia melaksanakan pemilu setiap lima tahun sekali. Dalam perjalanannya Pemilu mengalami beragam peristiwa dan menghasilkan sejarah bagi Bangsa Indonesia. “Dan pemilu merupakan Bagian pesta Demokrasi Rakyat setiap 5 tahunan itu sendiri,” kata Sojo. Melalui pemilu, sambung alumni Fakultas FISIP itu, rakyat memiliki kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menyuarakan kepentingan dan aspirasi mereka di tingkat legislatif maupun eksekutif. Pemilu juga memungkinkan adanya sirkulasi elite politik, di mana para pemimpin yang baru dapat muncul dan menggantikan pemimpin yang lama. “Hal ini penting untuk mencegah terjadinya monopoli kekuasaan oleh satu kelompok tertentu,” tegasnya. Di tempat terpisah Wakil Ketua Umum JAMMOER 98, Bung Fier menegaskan, atas nama Demokrasi pemilu merupakan implementasi dari kekuasaan Rakyat itu sendiri, yang diwakilkan oleh berbagai elemen masyarkat. Karena itu sesungguhnya kekuasaan Rakyat itu mutlak dan tidak bisa diremehkan. Rakyat Indonesia telah memilih di hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 kini berikan kesempatan dan kepercayaan kepada Lembaga KPU untuk bekerja “Mari serahkan ke KPU, bila ada gugatan ke MK. Kita yakin KPU independen dan dapat dipercaya. Dan kami selaku bagian dari aktivis Reformasi 98 dan bagian dari masyarakat Indonesia menghimbau dan memohon kepada seluruh Rakyat Indonesia, terutama wakil kami yang ada di DPR/MPR agar dapat memberikan ketenangan dan kedamaian dengan menunggu dan menerima hasil penghitungan rekapitulasi KPU, agar lebih Legowo yaitu cerdas berpikir dan dewasa dalam bertindak,” pinta alumni dari FIKOM tersebut. Kedepan diharapkan siapapun yang memimpin merupakan pilihan dari Rakyat Indonesia untuk memimpin Bangsa Indonesia menjadi lebih baik, sejahtera bermartabat dan berdaulat.

INDOPOS
Maret 7, 2024
0 Comments

Ketum Bamus Betawi Eki Pitung Resmikan Kantor Baru

FOTO: Peresmian Kantor Baru, Ketum Bamus Betawi Eki Pitung Usung Tema Betawi Smart INDOPOS-Ketua Umum Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, Muhammad Rifki alias Eki Pitung, meresmikan dan tasyakuran kantor baru Bamus Betawi, sekaligus Munggahan jelang bulan suci Ramadhan. Kantor baru Bamus Betawi berlokasi di Rukan Permata Jatinegara, Jakarta Timur. Eki Pitung menyampaikan, tema yang diangkat dalam kegiatan ini, adalah “Betawi Smart”. Menurutnya, Betawi sejak dulu tidak kekurangan orang-orang pintar dan smart. Dan saat ini Bamus Betawi, akan terus mendorong, agar putra-putra daerah terus berprestasi di kancah nasional. “Ke depan Jakarta tak lagi menjadi ibu kota negara, namun kita harus tetap berbuat yang terbaik untuk memajukan Jakarta sebagai kota kita bersama,” ujar Eki, Kamis (7/3/2024). Eki juga mengajak seluruh warga Betawi bersatu, dan tidak terpengaruh dengan provokasi dan hoaks dari para buzzer yang ingin memecah belah bangsa, terlebih dalam suasana pasca Pemilu 2024 ini. “Kita harus bersatu membangun Jakarta dan Indonesia, jangan mau dipecah belah,” tutur Eki. Dalam kegitan tasyakuran dan peresmian kantor baru ini, hadir sejumlah tokoh, di antaranya, Babe Haikal Hasan, Mpok Desi sebagai Ketua MPOK None Bamus Betawi, artis Lenong Harry De Fretes, Perwakilan TNI dan Polri, Kecamatan Jatinegara, Perwakilan Kelurahan, Satpol PP, dan para pimpinan ormas se Jabodetabek.

INDOPOS
Maret 7, 2024
0 Comments

Ketua SIB Tahyudin Aditya: Gubernur DKI Harus Dipilih Rakyat

INDOPOS–FOTO: Ketua Seniman Intelektual Betawi (SIB) yang juga Sekjen Bamus Betawi Tahyudin Aditya Ketua Seniman Intelektual Betawi (SIB) yang juga Sekjen Bamus Betawi, Tahyudin Aditya menegaskan, gagasan agar Gubernur Jakarta ditunjuk oleh presiden selayaknya ditolak. Usulan draf yang tercantum dalam Pasal 10 rancangan revisi UU DKJ inisiatif DPR tersebut dinilai tidak sesuai dengan cita-cita reformasi dan demokrasi. Bila tetap juga disahkan rancangan UU DKJ, dimana Gubernur ditunjuk presiden maka Tahyudin Aditya akan melakukan gugatan melalui MK. Tahyudin beranggapan, Gubernur Jakarta tetap harus dipilih rakyat. Rakyat tetap harus diberi kewenangan untuk menentukan pemimpinnya. “Itu yang harus didengar oleh wakil rakyat di DPR, bahwa kepala daerah di DKJ itu ya sebaiknya dipilih oleh rakyat, karena rakyatlah yang berdaulat,” kata Tahyudin. Tahyudin meminta mekanisme pemilihan Gubernur Jakarta dan walikota tak diubah. Yaitu gubernur dipilih lewat pemilu, sementara bupati dan walikota ditunjuk gubernur. Menurut Tahyudin, perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah akan banyak mengubah regulasi. Sebab, proses tersebut butuh waktu panjang, sementara RUU DKJ harus segera disahkan pada 2024. GUBERNUR Jakarta tetap dipilih rakyat, sebagaimana tertuang dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ). DPR telah menerima DIM RUU DKJ dari pemerintah saat masa reses. Namun, Dasco tak tahu persis waktu penyerahan DIM. Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman meyakini pembahasan terkait RUU DKJ akan berkembang. Khususnya terkait soal adanya kekhawatiran gubernur dipilih langsung oleh presiden bukan rakyat. “Kita akan lihat nanti DPR akan mempertahankan argumentasinya terkait dengan itu dan kita belum tahu perkembangan dengan fraksi-fraksi yang lain,” ujar Supratman. RUU DKJ mengatur gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan ditunjuk hingga diberhentikan presiden dengan memperhatikan usulan DPRD. Hal ini termuat dalam Pasal 10 ayat (2) draf RUU tersebut. “Gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD,” tulis draf RUU DKJ yang diterima wartawan. Pada ayat 3 disebutkan bahwa masa jabatan gubernur dan wakil gubernur tetap selama lima tahun sejak pelantikan. Gubernur dan wakil gubernur terpilih dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Kemudian, pada ayat 4 disebutkan ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sementara itu, RUU DKJ yang berisi 12 bab dan 72 pasal telah disahkan menjadi usulan DPR. Pengesahan ini dilakukan saat rapat paripurna DPR ke-10 masa persidangan II tahun sidang 2023-2024.

INDOPOS
Maret 6, 2024
0 Comments

D1 PPK Cilincing Ditolak Karena Ada Kecurangan

FOTO: Saksi Partai Demokrat Jakarta Utara Usman INDOPOS-Dugaan penggelembungan suara di pileg 2024 terus menjadi momok bagi partai peserta pemilu ditengah rekapitulasi suara yang saat ini baru selesai digelar. Adanya dugaan penggelembungan suara juga menyeruak di dapil 2 Jakarta Utara, pasca adanya penghitungan di PPK Cilincing Jakarta Utara. Tak ayal, adanya dugaan penggelembungan suara di dapil 2 Jakut itu pun mengundang protes dari saksi Partai Demokrat Jakarta Utara, Usman. Dia mengungkapkan keberatannya karena adanya sejumlah kejanggalan dalam proses penghitungan hingga pengumuman hasil pleno PPK Cilincing, 5 Maret 20204 lalu. “Saya atas nama partai Demokrat dengan ini menolak hasil D1 yg dikeluarkan oleh PPK,” ujar Usman ditemui di kantor PPK Cilincing, Rabu (6/3/2024) sore. Usman mengungkapkan, alasan penolakan itu didasari dengan sejumlah bukti. Seperti, kata dia hasil D1 yang dikeluarkan PPK Cilincing berubah-ubah pasca adanya rapat pleno, 5 Maret 2024 malam lalu. Padahal, sambung dia, pada 3 Maret 2024 lalu, para saksi dari parpol-parpol sudah mendapatkan hasil D1 PPK Cilincing.”Sebelum pleno 5 Maret, sebenarnya pleno itu dijadwalkan 4 Maret. Karena hasil sirekap belum selesai. Keputusannya, rapat pleno hari itu ditunda hingga 5 Maret 2024. Namun, pada saat hasil pleno dibacakan, justru hasilnya berbeda dengan D1 PPK yang dibagikan kepada kami,” katanya. Yang menambah kecurigaan tim saksi Demokrat lagi, sambung Usman PPK Cilincing baru membagikan D1 hasil yang dibacakan pasca pleno selesai digelar. “Saat itu, pada 3 Maret 2024, kita para saksi diberikan D1 pdf sebelum pleno dimulai. Tapi yang dibacakan ternyata berbeda dengan yang kita terima dari D1 pdf yang dibagikan. Tentunya, dari hasil yang dibacakan itu langsung banyak saksi mengetahui bahwa ada penggelembungan suara untuk salah satu partai karena hasil D1 tidak sama dengan hasil hitung PPS di tingkat Kecamatan,” katanya. Sayangnya, jelas Usman karena keterbatasan waktu perbedaan D1 yang dibagikan dan yang dibacakan tidak bisa diperdebatkan karena alasan keterbatasan waktu. Padahal, sambungnya lagi jika diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Tim saksi Demokrat Jakarta Utara memiliki bukti bukti C1 dan Plano. “Pleno berlangsung sangat cepat seolah terkondisikan oleh keterbatasan waktu, sehingga setiap yang keberatan tidak ditanggapi, dan hanya dipersilahkan untuk mengisi Berita Acara Keberatan saja. Sementara Pleno berjalan terus, tanpa mengindahkan permintaan saksi atas keberatan-keberatan yang disampaikan para saksi,” kesalnya. Ketua PPK Kecamatan Cilincing, Arfan yang diminta konfirmasi wartawan via pesan whatsApp dan telepon whatsApp terkait dengan adanya dugaan penggelembungan suara di PPK Cilincing, Jakarta Utara tidak menjawab.(Si)

INDOPOS
Maret 6, 2024
0 Comments

Aceh Uji Coba Program Makan Siang Gratis

INDOPOS-Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan uji coba program makan siang gratis ala program Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Uji coba ini dilakukan di SMP I Negeri Darul Imarah menggunakan uang sumbangan warga sekitar. Uji coba program makan siang gratis ini dilakukan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan anggaran yang harus digelontorkan pemerintah jika benar terlaksana. “Simulasi makan siang gratis bergizi ini merupakan bagian untuk mengetahui secara lengkap terhadap kebutuhan anggaran pelaksanaan program ini dan akan menjadi masukan nantinya,” kata Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, dikutip dari Antara, ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menjelaskan, pelaksanaan simulasi makan siang gratis juga dilakukan untuk melihat kesiapan sekolah dan pemerintah daerah. Sebab menurutnya harga pangan di setiap daerah berbeda-beda, maka perlu dilakukan penghitungan sehingga anak-anak mendapat makanan yang bergizi. Dirinya kemudian menyebut pelaksanaan uji coba program makan siang gratis ini merupakan hasil sumbangan dari orang tua, guru dan berbagai pihak dengan jumlah peserta sebanyak 60 siswa. “Kita juga sangat haru dengan simulasi makan siang gratis yang sumber dana sumbangan ini karena peserta yang terlibat dalam program ini adalah anak yatim dan yatim piatu yang ada di sekolah,” tuturnya. Di luar itu ia mengaku hingga saat ini Pemkab Aceh Besar masih menunggu kebijakan dari Pemerintah Pusat, dan apabila program tersebut digulirkan daerah tersebut sudah siap menjalankan program makan siang gratis untuk siswa sekolah.

INDOPOS
Maret 6, 2024
0 Comments

Nelayan Pesisir Jakarta Tri Waluyo Berpeluang Lolos ke Kebon Sirih

FOTO: Nelayan Pesisir Jakarta Tri Waluyo Berpeluang Lolos ke Kebon Sirih, Raih Suara Terbanyak di Dapil Jakarta 3 INDOPOS-JAKARTA – Penghitungan Pileg DPRD DKI Jakarta Dapil 3, meliputi kecamatan Penjaringan, Tanjung Priok dan Pademangan dipimpin perorehan suara terbanyak dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dua kursi DPRD DKI pun disebutkan berhasil didapatkan PKB. Adapun dua kursi untuk suara terbanyak PKB di DKI Jakarta dapil 3, diperoleh dari celeg Hengki Wijaya dan H Tri Waluyo. Keduanya berhasil mendapatkan 2 kursi dari sembilan kursi DPRD DKI Jakarta. Jumlah suara tertinggi Caleg DAPIL 3 Jakarta, meliputi Kecamatan Penjaringan, Tanjung Priok dan Pademangan; 1. Hengky Wijaya (PKB) : 17.768 2. H. Tri Waluyo (PKB) : 17.590 3. Bebiezie SM (PAN) : 15.524 4. H. Imamudin (Nasdem) : 12.395 5. KH. M Subki (PKS) : 12.372 6. Hj. Mahmudah (PDIP) : 11.787 7. Brando Susanto (PDIP) : 11.494 8. Alif Bintang Haryadi (Gerindra) : 11.362 9. Bun Joi Phiau (PSI) : 9.455 Sementara itu, Caleg asal PKB H Tri Waluyo berterima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan suaranya. Tentunya, apa yang telah diberikannya itu sebagai amanah yang bakal dijalaninya. “Insyaallah saya bakal menjalankan amanah sebagai dewan pimpinan rakyat ini dengan pemperjuangkan apa yang menjadi aspirasi mereka,” terang Tri yang merupakan nelayan Pesisir Jakarta tersebu, Rabu (6/3). Tak lupa ia pun berterima kasih kepada seumlah relawan yang telah bekerja maksimal untuk memenangkan dirinya selama proses Pemilu 2024. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini, KPU Kota Jakarta Utara masih terus mmerampungkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota. Kegiatan, berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Pademangan, Jakarta Utara sejak Minggu (4/3).

INDOPOS
Maret 6, 2024
0 Comments

Segera Hitung Ulang Pemilu di Cilincing dan Koja, Buntut PPK Terindikasi Pelanggaran dan Tindak Pidana

INDOPOS-Santoso, Anggota DPR RI Komisi III Meminta hitung ulang Pemilu di Kecamatan Cilincing dan Koja, Jakarta Utara. Hal tersebut dikarenakan telah terjadi pelanggaran pemilu, dan juga indikasi tindak pidana yang dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Berdasarkan fakta serta bukti dan saksi yang ada, PPK Cilincing menyerahkan berita acara rekapitulasi PPK Kecamatan Cilincing yang tidak disegel, serta D1 nya belum diberikan kepada saksi-saksi yang ada di pleno KPU Jakarta Utara. Kejadian ini bukan hanya pelanggaran pemilu, tapi juga sudah terindikasi pada tindak pidana. “Karena, dengan penyerahan berita acara yang tidak tersegel dan larut malam menandakan bahwa PPK Kecamatan Cilincing tidak profesional, dan berpihak kepada partai dan caleg tertentu, untuk mendapatkan suara yang lebih banyak,” ujar Santoso, Rabu (6/3/2024). “Untuk itu saya minta agar PPK Kecamatan Cilincing diperiksa oleh DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu), agar ini diproses karena ada unsur kesengajaan di PPK Kecamatan Cilincing serta ada unsur menguntungkan caleg dan parpol tertentu dalam pemilu 2024 ini,” tegasnya. “Masyarakat harus tahu bahwa dalam penyelenggaraan pemilu ini sarat akan abuse of power (Penyalahgunaan kekuasaan) yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu,” tambah Santoso. “Saya berharap, bukan hanya PPK di Kecamatan Cilincing yang dihitung ulang, namun juga termasuk di PPK Kecamatan Koja, yang terindikasi modusnya sama dengan di Kecamatan Cilincing,” terang dia.

INDOPOS
Maret 5, 2024
0 Comments

Raih 25.765 Suara, Jupiter Kembali Terpilih Jadi Anggota DPRD

INDOPOS-Calon legislatif dari Partai Nasdem Ahmad Lukman Jupiter dipastikan kembali lolos ke Gedung DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029. Keberhasilan pria yang akrab disapa Jupiter ini berdasarkan data Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Jakarta Barat di Hotel Santika, Jakarta Barat, pada Selasa (5/3/2024). Jupiter yang terpilih untuk kedua kalinya sukses mendapatkan 25.765 suara, dimana dari jumlah tersebut adalah merupakan perolehan terbanyak di antara 11 caleg Nasdem lainnya yang ada di Dapil 10. Jupiter diketahui berada di Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 10 yang meliputi Kecamatan Palmerah, Kebon Jeruk, Kembangan, Grogol Petamburan dan Tamansari. Menanggapi perolehan suara yang signifikan Jupiter mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang masih memberikan kepercayaan untuk kedua kalinya menjadi wakil rakyat di Kebon Sirih. “Terima kasih, semoga saya bisa melaksanakan amanah ini sebaik-baiknya,” kata Jupiter, melalui pesan singkat kepada awak media, Selasa (5/3/2024). Jupiter mengatakan apa yang dilakukan selama ini yang selalu turun ke masyarakat dengan mensosialisasikan berbagai program termasuk sosialisasi perda tidak sia-sia. “Alhamdulillah, suara dari pemilih sangat besar. Semua ini tidak lain atas perjuangan kita bersama dalam bersosialisasi kepada masyarakat, dengan turun langsung ke lapangan,” ujar Jupiter. “Ternyata perjuangan turun dapil, sosialisasi, suaranya benar-benar ada,” pungkasnya. Untuk diketahui, adapun total keseluruhan suara caleg dan Partai Nasdem di Dapil DKI Jakarta 10 sebanyak 71.105 suara. Jupiter memperoleh suara terbanyak 25.765, sementara yang peringkat kedua Agustinus Lomboan 15.197 suara dan peringkat ketiga Guruh Tirta Lunggana 9.561 suara. (pot)

INDOPOS
Maret 5, 2024
0 Comments

Kinerja Buruk, Dirut PAM Jaya Arief Nasrudin Punya Harta Rp. 32.7 miliar

FOTO: Dirut PAM Jaya Arief Nasrudin Berfoto bersama Mantan Gubernur DKI Anies Baswedan INDOPOS-Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie menyebutkan pelayanan Pamjaya semakin buruk. “Air, energi, pangan, merupakan kebutuhan dasar rakyat. Harusnya pelayanan semakin merata, bukan semakin tidak baik. Ini terkait tanggung jawab Gubernur sebagai kepala daerah,”tulis Marzuki Alie dilaman Twitternya LHKPN Direktur Utama Tokoh sentral adakah Arief Nasrudin, yang menjabat sebagai Direktur Utama PERUMDA Air Minum Jaya, telah mengumumkan total kekayaannya sebesar Rp. 32.7 miliar untuk tahun 2022. Rincian harta kekayaan tersebut mencakup tanah, bangunan, alat transportasi, dan hutang yang dimilikinya. Dalam pengumuman laporan harta kekayaan, Arief Nasrudin mengungkapkan bahwa harta kekayaannya terdiri dari berbagai aset berharga. Baca Juga: Mantan Gubernur Jabar Solihin Gautama Purwanegara Meninggal Dunia: Tokoh Jawa Barat Berpulang Total nilai harta tanah dan bangunan yang dimiliki mencapai Rp. 26.3 miliar. Arief Nasrudin memiliki beberapa properti di Kabupaten/Kota Bogor, dengan rincian sebagai berikut: 1. Tanah dan Bangunan di Jakarta Timur senilai Rp. 2.5 miliar. 2. Tanah dan Bangunan di Bogor senilai Rp. 5.5 miliar. 3. Tanah dan Bangunan di Bogor senilai Rp. 6 miliar. 4. Tanah dan Bangunan di Bogor senilai Rp. 6.5 miliar. 5. Tanah dan Bangunan di Bogor senilai Rp. 5 miliar. 6. Tanah dan Bangunan di Bogor senilai Rp. 800 juta. Baca Juga: Aksi Kontroversial Muhammad Lukman Ketua PPK Bekasi Timur, Dugaan Penggelembungan Suara Selain properti, Arief Nasrudin juga memiliki beragam alat transportasi dan mesin dengan total nilai Rp. 2.705 miliar. Alat transportasi yang dimilikinya antara lain: 1. Mobil Mitsubishi Lancer tahun 1995 senilai Rp. 300 juta. 2. Mobil Datsun SSS tahun 1977 senilai Rp. 5 juta. 3. Mobil BMW Sedan tahun 2014 senilai Rp. 1.5 miliar. 4. Mobil Rubicon Jeep tahun 2012 senilai Rp. 900 juta. Baca Juga: Penemuan Senjata dan Amunisi Besar di Rumah Terduga Dukun Santet Namun, di samping kekayaan yang dimilikinya, Arief Nasrudin juga memiliki hutang sebesar Rp. 2.3 miliar. Dengan demikian, total harta kekayaan bersih yang dimiliki Arief Nasrudin setelah dikurangi hutang adalah sebesar Rp. 32.7 miliar. Pengumuman ini merupakan bagian dari kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Baca Juga: Komunitas Petani Kabupaten Cianjur Laporkan Dugaan Korupsi HGU ke KPK: Menuntut Keadilan kepada Menteri AHY untuk Tinjau ke Lapangan Semua data yang tercantum dalam laporan ini merupakan hasil dari pengisian LHKPN yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara sendiri. Dengan total kekayaan yang mencapai Rp. 32.7 miliar, Arief Nasrudin menunjukkan transparansi dan ketaatan dalam melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah rincian total kekayaan Arief Nasrudin, Direktur Utama PERUMDA Air Minum Jaya, yang mencapai Rp. 32.7 miliar, termasuk harta tanah, bangunan, alat transportasi, dan hutang yang dimilikinya. Transparansi dalam melaporkan harta kekayaan menjadi langkah penting dalam memastikan kebersihan dan kebebasan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.