D1 PPK Cilincing Ditolak Karena Ada Kecurangan

FOTO: Saksi Partai Demokrat Jakarta Utara Usman

INDOPOS-Dugaan penggelembungan suara di pileg 2024 terus menjadi momok bagi partai peserta pemilu ditengah rekapitulasi suara yang saat ini baru selesai digelar.

Adanya dugaan penggelembungan suara juga menyeruak di dapil 2 Jakarta Utara, pasca adanya penghitungan di PPK Cilincing Jakarta Utara.

Tak ayal, adanya dugaan penggelembungan suara di dapil 2 Jakut itu pun mengundang protes dari saksi Partai Demokrat Jakarta Utara, Usman.
Dia mengungkapkan keberatannya karena adanya sejumlah kejanggalan dalam proses penghitungan hingga pengumuman hasil pleno PPK Cilincing, 5 Maret 20204 lalu.

“Saya atas nama partai Demokrat dengan ini menolak hasil D1 yg dikeluarkan oleh PPK,” ujar Usman ditemui di kantor PPK Cilincing, Rabu (6/3/2024) sore.
Usman mengungkapkan, alasan penolakan itu didasari dengan sejumlah bukti.

Seperti, kata dia hasil D1 yang dikeluarkan PPK Cilincing berubah-ubah pasca adanya rapat pleno, 5 Maret 2024 malam lalu.

Padahal, sambung dia, pada 3 Maret 2024 lalu, para saksi dari parpol-parpol sudah mendapatkan hasil D1 PPK Cilincing.”Sebelum pleno 5 Maret, sebenarnya pleno itu dijadwalkan 4 Maret. Karena hasil sirekap belum selesai. Keputusannya, rapat pleno hari itu ditunda hingga 5 Maret 2024. Namun, pada saat hasil pleno dibacakan, justru hasilnya berbeda dengan D1 PPK yang dibagikan kepada kami,” katanya.

Yang menambah kecurigaan tim saksi Demokrat lagi, sambung Usman PPK Cilincing baru membagikan D1 hasil yang dibacakan pasca pleno selesai digelar.

“Saat itu, pada 3 Maret 2024, kita para saksi diberikan D1 pdf sebelum pleno dimulai. Tapi yang dibacakan ternyata berbeda dengan yang kita terima dari D1 pdf yang dibagikan. Tentunya, dari hasil yang dibacakan itu langsung banyak saksi mengetahui bahwa ada penggelembungan suara untuk salah satu partai karena hasil D1 tidak sama dengan hasil hitung PPS di tingkat Kecamatan,” katanya.

Sayangnya, jelas Usman karena keterbatasan waktu perbedaan D1 yang dibagikan dan yang dibacakan tidak bisa diperdebatkan karena alasan keterbatasan waktu.

Padahal, sambungnya lagi jika diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Tim saksi Demokrat Jakarta Utara memiliki bukti bukti C1 dan Plano.
“Pleno berlangsung sangat cepat seolah terkondisikan oleh keterbatasan waktu, sehingga setiap yang keberatan tidak ditanggapi, dan hanya dipersilahkan untuk mengisi Berita Acara Keberatan saja. Sementara Pleno berjalan terus, tanpa mengindahkan permintaan saksi atas keberatan-keberatan yang disampaikan para saksi,” kesalnya.
Ketua PPK Kecamatan Cilincing, Arfan yang diminta konfirmasi wartawan via pesan whatsApp dan telepon whatsApp terkait dengan adanya dugaan penggelembungan suara di PPK Cilincing, Jakarta Utara tidak menjawab.(Si)

  • Related Posts

    International Battery Summit 2024 “The Future Battery Technology from Upstream to Downstream for Accelerating Clean Energy Transition”

    INDOPOS-Tangerang Selatan, 01 July 2024-National Battery Research Institute (NBRI) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) serta Pamerindo Indonesia sebagai co-organizer, akan…

    Guru Besar: Pemerintah Jangan Sampai Abaikan Eksistensi Hukum Adat

    INDOPOS-Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara) Jakarta St. Laksanto Utomo mengingatkan kepada Pemerintah jangan sampai mengabaikan eksistensi hukum adat sebagai hukum asli Indonesia.“Seyogianya hindari pemikiran bahwa hukum…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    International Battery Summit 2024 “The Future Battery Technology from Upstream to Downstream for Accelerating Clean Energy Transition”

    International Battery Summit 2024 “The Future Battery Technology from Upstream to Downstream for Accelerating Clean Energy Transition”

    Guru Besar: Pemerintah Jangan Sampai Abaikan Eksistensi Hukum Adat

    Guru Besar: Pemerintah Jangan Sampai Abaikan Eksistensi Hukum Adat

    FH USM Gelar Seminar Nasional dan Call for Paper dalam Rangka Dies FH USM ke-37

    FH USM Gelar Seminar Nasional dan Call for Paper dalam Rangka Dies FH USM ke-37

    Mantan Kasatpol PP Jaksel Non Aktif Masih Pegang Kendali, Pj Gubernur Harus Bertindak Tegas Agar Kinerja Tidak Menurun, Imbasnya Banyak Reklame Tak Berizin Belum Ditertibkan

    Mantan Kasatpol PP Jaksel Non Aktif Masih Pegang Kendali, Pj Gubernur Harus Bertindak Tegas Agar Kinerja Tidak Menurun, Imbasnya Banyak Reklame Tak Berizin Belum Ditertibkan

    70 Anggota DPRD Sumut Dapat Pencerahan dari Haji Rasyidi Soal Pengelolaan Anggaran

    70 Anggota DPRD Sumut Dapat Pencerahan dari Haji Rasyidi Soal Pengelolaan Anggaran

    Ketum PPJN”98 Akan Adukan Tempo Ke Dewan Pers Tebar Fitnah Ke Dasco

    Ketum PPJN”98 Akan Adukan Tempo Ke Dewan Pers Tebar Fitnah Ke Dasco