News Archives - Laman 105 dari 143 -

INDOPOS
Juli 22, 2024
0 Comments

Sosok Kopral Satu HB, Diduga Bekingi Judi dan Bakar Wartawan Namun Terkesan Dilindungi

Foto: Anak almarhum Sempurna Pasaribu, Eva Pasaribu (baju merah muda), menyampaikan permintaan atensi kepada Kapolda Sumatera Utara Komjen Pol Agung Setya Imam (kanan), saat kunjungan Kapolda ke rumah duka keluarga di Jalan Irian, Kabanjahe, Minggu (30/6/2024). INDOPOS-Inilah sosok anggota TNI berinsial HB yang dicurigai pelaku utama pembakaran rumah wartawan Sempurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara. Adapun sosok anggota TNI berinisial HB kini diduga pelaku utama pembakaran rumah yang menewaskan wartawan Sempurna Pasaribu sekeluarga. Sosok HB yang disebut berpangkat Kopral Satu (Koptu) itupun kini dilaporkan oleh keluarga Sempurna Pasaribu. Seperti diketahui, pembakaran rumah wartawan Tribata TV, Rico Sempurna Pasaribu, dan tiga anggota keluarganya tewas, masih terus bergulir. Terbaru, putri mendiang Sempurna, Eva M Pasaribu (22), mendatangi Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) bersama kuasa hukumnya, tim Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ), LBH Medan, serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Kedatangan Eva untuk melaporkan dugaan pembunuhan berencana yang menewaskan empat anggota keluarganya. Pihak keluarga meyakini, ada keterlibatan oknum TNI dalam kasus pembakaran rumah Sempurna. Demikian disampaikan kuasa hukum Eva, Irvan Saputra, di Puspomad, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2024). “Hari ini (Jumat) kami datang ke Puspomad untuk membuat laporan secara resmi terkait dugaan pidana pembunuhan tindak berencana atau pembunuhan atau juga pembakaran yang diduga ada keterlibatan dari anggota TNI.” Abang kandung Rico Sempurna Pasaribu, Pinter Jon Hardi Pasaribu (pakai topi) saat membuat laporan resmi ke Polda Sumut terkait pembunuhan adiknya beserta tiga anggota keluarga yang lain, Sabtu (13/7/2024). Ia melapor adanya dugaan pembunuhan berencana terhadap adiknya. “Sebagaimana yang telah dikonfirmasi atau dikonferensi pers kan oleh Dewan Pers diawal pasca-kejadian pada tanggal 27 kemarin,” katanya. Irvan mengatakan, pihaknya mencurigai oknum TNI berinsial HB sebagai otak pembunuhan Sempurna beserta istri, anak, dan cucunya. Oknum TNI itu, kata Irvan, berdinas di Batalion Infanteri Simbisa 125 Kabanjahe. Dikatakan Irvan, HB disebut merupakan pemilik lapak judi yang kerap diberitakan Sempurna. “Dia pemilik lapak judi yang diberitakan almarhum berulang-ulang seperti yang disampaikan Dewan Pers dan KKJ ke kita tim hukum, yang berinisial HB itu,” ungkapnya. Menurutnya, anggota TNI yang dilaporkan ke Puspomad hanya satu orang.

INDOPOS
Juli 21, 2024
0 Comments

Maret Samuel Sueken: Integrasi Fasilitas Pendukung di IKN Perlu Perhatian Lebih

INDOPOS-Balikpapan,- Pembangunan Infrastruktur Pendukung operasional Ibukota Nusantara (IKN) tahap awal untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan KIPP yang sedang berlangsung telah mencapai tahap akhir, namun masih terdapat tantangan dalam integrasi fasilitas pendukung yang terkoneksi dari luar ke dalam gedung, dan sebaliknya. Menurut sumber terpercaya, fasilitas pendukung seperti utilitas listrik, air bersih, limbah, telekomunikasi, gas, dan lainnya memiliki potensi untuk tidak siap secara terintegrasi pada saat gedung-gedung selesai dibangun. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang intensif dan pemahaman yang mendalam mengenai sistem integrasi oleh pihak terkait. Maret Samuel Sueken dari JPKP yang selama ini sangat aktif dalam melakukan supervisi dalam pembangunan IKN, khususnya pembangunan Gedung Blok Setneg, terlebih lagi kepastian kesiapan MUT dan SUT menjelaskan bahwa saat ini yang sudah berhasil terintegrasi dengan baik adalah Blok SETNEG. Hal ini berkat pengawasan ketat dan keahlian yang mumpuni namun, tantangan yang dihadapi adalah bahwa fasilitas pendukung lainnya masih perlu meningkatkan tingkat integrasi mereka baik kedalam maupun keluar Gedung. Salah satu contoh kesuksesan di Blok SETNEG adalah pasokan daya listrik dari GARDU PLN melalui MUT dan SUT ke Gedung SETNEG dan sebaliknya sudah berhasil diuji coba pada tanggal 15 Juli 2024, demikian pula Tapping Poin Jaringan Pipa Air Bersih sudah siap didalam Gedung tapi Jaringan dari Kawasan belum siap. Meskipun harapannya adalah agar pasokan listrik dan Air Bersih dapat berfungsi dengan baik, namun masih ada permasalahan yang perlu diatasi agar interkoneksi dengan gedung-gedung lain dapat terjamin. Selain itu, jaringan air bersih di dalam gedung juga sudah siap, namun masih menunggu pasokan air bersih dari Penyedia Jasa lain yang jaringannya belum siap. Untuk mencapai integrasi yang optimal, diperlukan pemantauan harian dan kehadiran Tenaga Ahli yang memahami sistem intergrasi untuk memastikan bahwa semua fasilitas pendukung sudah terintegrasi dan berjalan dengan baik sehingga bisa difungsikan sesuai rencana. Maret Samuel Sueken berharap bahwa waktu yang tersisa dapat dimanfaatkan dengan baik untuk melakukan perbaikan dan percepatan dalam integrasi fasilitas pendukung di IKN oleh Tenaga Ahli yang profesional dibidang Testing dan Commissioning. Dengan adanya perhatian yang lebih intensif dan kerja sama dari semua pihak terkait, diharapkan IKN dapat menjadi pusat percontohan system yang terintegrasi dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan pastikan utilitas Ibukota dan Masyarakat. Maret Samuel Sueken, Ketua Umum JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan), memberikan kritik terhadap lemahnya pengintegrasian perangkat pendukung pembangunan IKN (Industri Kelistrikan Nasional). Khususnya, ia menyoroti masalah kelistrikan dan jaringan air bersih yang belum terintegrasi dengan baik. Sebagai seorang profesional dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di Perusahaan Oil and Gas, Maret Samuel Sueken mengungkapkan “bahwa pengintegrasian kedua perangkat tersebut sangat penting dalam pembangunan IKN. Kritiknya diharapkan dapat mendorong perbaikan dan peningkatan dalam pengintegrasian perangkat pendukung pembangunan IKN, untuk memastikan pembangunan tersebut berjalan dengan lebih efisien dan berkelanjutan.”ujarnya.saat dijumpai awak media di Balikpapan. Selanjutnya, Maret Samuel Sueken memastikan bahwa cita-cita Presiden Jokowi guna mewujudkan Upacara 17 Agustus 2024 di IKN akan tercapai asal semua pihak bisa mengintegrasikan utilitas itu tepat waktu berikut memikirkan jaminan fasilitas Akomodasi dan Transportasi kepada setiap Peserta maupun Panitia dan tentu melibatkan antusiasme Masyarakat Kaltim untuk hadir. Kami akan terus mengikuti kemajuan PSN ( Program Strategis Nasional). (Budi)

INDOPOS
Juli 20, 2024
0 Comments

Menteri Pendidikan Timor Leste Kunjungi Universitas Borobudur, Siap Jalin Kerjasama

INDOPOS-Universitas Borobudur menerima kunjungan Menteri Pendidikan, Sains, dan Kebudayaan Timor Leste José Honório da Costa Pereira Jerónimo, Sabtu (20/7/2024). Kegiatan ini sebagai bentuk awal dari kerjasama pendidikan perguruan tinggi Timor Leste dengan sejumlah kampus di Indonesia, salah satunya Universitas Borobudur, dimana program S2 dan S3 Ilmu Hukumnya sudah terakreditasi Unggul. Rektor Universitas Borobudur, Prof Bambang Bernanthos, menilai kehadiran Menteri Pendidikan, Sains, dan Kebudayaan Timor Leste José Honório da Costa Pereira Jerónimo, beserta rombongan, merupakan sebuah kehormatan. Pihaknya pun menyambut baik dan menjadikan ini sebagai bentuk kepercayaan terhadap Universitas Borobudur. “Sebuah kehormatan kami dsinggahi bapak menteri, semoga dapat dtindaklanjuti kerjasama Universitas Borobudur dengan universitas di Timor Leste,” lanjutnya. Ia berharap dengan adanya kerja sama bisa memberikan kesempatan pada mahasiswa Timor-Leste yang ingin berkuliah di Universitas Borobudur. “Kami juga memberikan kesempatan lain, seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, joint-research, dan lainnya. Kami sangat bersedia untuk sharing,” katanya. Kementerian pendidikan sangat mengapreasi kerjasama antara kementerian pendidikan Timor Leste dengan Universitas Borobudur untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia dengan cara pendidikan lanjut di Universitas Borobudur. Dengan Akreditasi Unggul menjadi daya tarik bagi kementrian pendidikan untuk mengirim pemuda dan pemudi nya untuk kuliah di Universitas Borobudur, sebagai bukti nyata pak Mentri Jose Honoreo da Costa akan mengirim 15 mahasiswa untuk Kuliah di Universitas Borobudur baik Jenjang S1, S2 dan S3. Bahkan termasuk pak Mentri langsung akan kuliah Doktor (S3) pada September 2024 ini. Rektor Universitas Borobudur Prof Bambang Bernanthos menyambut senang atas keinginan mentri pendidikan Timor Leste tersebut untuk bergabung pada Program Doktoral yang terakreditasi Unggul. Prof Santiago sebagai Direktur Pascasarjana juga ikut menjelaskan mengenai program perkuliahan di program pascasrjana dan keunggulan yang dimiliki dari program Pascasarjana yang tidak dimiliki kampus lain, salah satunya ada nya lecturing di kampus terkemuka di Luar Negri. Bahkan dalam pertemuan tersebut mentri pendidikan meninjau sarana dan prasarana perkuliahan di Universitas Borobudur dimana ruang kelas yang modern membuat decak kagum serta adanya fasilitas digital yang ada pada ruang baca menjadikan tekad bulat untuk kuliah Doktoral di Universitas Borobudur. Sementara, Menteri Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Timor-Leste José Honório da Costa Pereira Jerónimo mengungkapkan Timor Leste tertarik untuk bekerja-sama di banyak bidang terutama pada sektor pendidikan, tidak hanya untuk memperluas kerja sama tapi juga bisa bertumbuh bersama dengan Universitas Borobudur. “Sebuah kebanggan bagi saya bisa mengunjungi Universitas Borobudur, saya sangat berterima kasih sudah mau mengundang kami untuk berkunjung. Saya harap dengan kerjasama ini bisa membuka jalan untuk Universitas Borobudur agar bisa berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi di Timor-Leste,” pungkas Jose. (wok)

INDOPOS
Juli 20, 2024
0 Comments

Anies Terancam Tak Bisa Nyalon Gubernur Jakarta, Ini Sebabnya

INDOPOS-Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Tim Desk Pilkada Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto mengatakan bahwa Anies Baswedan belum tentu maju untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024. Hal itu dikatakan Yandri saat ditanya awak media, apakah PAN siap berhadapan dengan Anies dalam kontestasi Pilkada DKI. “Menurut kami, Anies belum tentu maju, kan belum didaftarkan. Jadi saya bilang tadi, Jakarta ini, kita ingat waktu pilkada yang lalu, bahkan menjelang satu jam sebelum pendaftaran ditutup KPU (Komisi Pemilihan Umum),” kata Yandri dalam konferensi pers di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2024). Untuk Pilkada DKI 2024, PAN mempromosikan kadernya, Zita Anjani maju. “Siapa yang diajak berkoalisi? Ya sedang kami komunikasikan. Apakah Anies? Kan Anies juga belum tentu maju. Apakah Anies mendapatkan perahu? Ya belum tentu juga,” ujar Yandri. Namun demikian, Yandri mengatakan bahwa PAN tidak menghambat siapa pun maju dalam Pilkada DKI, termasuk Anies yang merupakan mantan gubernur DKI. “Tapi kalau mau maju ya silakan. Kami juga tidak akan menghambat, tak akan menghalangi. Semua anak bangsa yang punya kontribusi untuk DKI tidak ada masalah, semakin banyak pilihan ya mungkin jadi bagus bagi rakyat,” tutur Yandri. PAN juga menyatakan siap bertarung melawan poros Anies dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. “Nah ditanya, kurang lebih begini, berani bersaing sama Anies di DKJ (Daerah Khusus Jakarta)? Jangankan DKJ, di pilpres (pemilihan presiden) saja kami menang, faktanya kan menang,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Daulay. Dalam Pilpres 2024, PAN membentuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah resmi memutuskan untuk mengusung mantan capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan eks Presiden PKS Sohibul Iman untuk maju sebagai cagub dan cawagub di Pilkada DKI Jakarta 2024. Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, keputusan itu diambil setelah PKS menggelar rapat pada Kamis (20/6/2024). Dalam rapat tersebut, PKS mendengar beragam aspirasi dan masukan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS. PKS pusat pun sudah menerima surat dari struktur DPW PKS DKI Jakarta, yang sudah mengusulkan nama-nama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta ke DPP PKS.

INDOPOS
Juli 20, 2024
0 Comments

BNI Branch Office Harmoni Mendukung Program Kerjasama Dengan Kementerian Perhubungan Dirjen Darat Dalam Kegiatan “Pekan Nasional Keselamatan Jalan”

INDOPOS-Layanan Operasional Perbankan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk – BNI Branch Office Harmoni bagi masyarakat dan nasabah BNI yang telah bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan dalam rangka pelaksanaan kegiatan “Pekan Nasional Keselamatan Jalan”. Dengan keikutsertaan BNI Branch Office Harmoni dalam kegiatan diharapkan masyarakat dan tamu undangan yang berada di area event dapat memanfaatkan layanan perbankan BNI untuk berbagai transaksi seperti pembukaan rekening, pengajuan kartu kredit sampai dengan melakukan aktivasi aplikasi Wondr by BNI yang merupakan peralihan aplikasi sebelumnya yaitu m-Banking BNI. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, dimulai dari Pkl. 07:00 WIB s/d Pkl. 17:00 WIB dan terdapat layanan O-branch BNI yang diharapkan dapat memudahkan pengunjung dalam mengakses layanan perbankan BNI, ujar “Bayu Indrakusumah” pemimpin BNI Branch Office Harmoni . Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kepercayaan Anda terhadap PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. kami ucapkan terima kasih.

INDOPOS
Juli 18, 2024
0 Comments

Usung Semangat Perubahan, Calon Dekot Fachrurozi Optimis Dapat Dukungan Masyarakat

INDOPOS-Persoalan UMKM, banjir dan kenakalan anak muda menjadi konsen calon dewan kota (Dekot) wilayah Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yakni Fahrurozi untuk dibenahi. Dengan membawa semangat perubahan kota Jakarta yang akan menjadi kota global. Dan mendukung program-program pemerintah dalam bidang pembangunan. Pria yang akrab disapa Bang Alung itu pun optimis bakal mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. “Stigma yang ada saat ini di kalangan anak muda. Mereka menggap ikut tawuran dan masuk penjara itu trend dan sesuatu yang hebat merupakan kesalahan besar. Karenanya, jika nanti terpilih menjadi dewan kota, akan kita ubah pola pikir masyarakat khususnya di kalangan anak muda Jakarta Utara,” ujarnya, Rabu (17/7/2024). Yang sangat disesalkan, kata dia lagi rasa bangga yang dimiliki para anak muda di Jakarta Utara sebagai orang kuat pasca menjalani hukuman penjara karena tindakan kriminal. Untuk bisa merubah pola pikir itu, sambung Alung lagi tugas dan tanggungjawab dewan kota dan stake holder di wilayah dalam memberikan edukasi. “Akan banyak persoalan yang muncul kedepannya ditengah masyarakat. Untuk itu diperlukan pemikiran yang konferhesif dari dewan kota yang menjabat nantinya,” paparnya. Lebih lanjut, Alung menambahkan, persoalan yang terjadi di Jakarta Utara tergolong sangat komplek. Dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat. Alung yang dalam uji kelayakan oleh panitia seleksi mendapatkan standing aplaus saat paparan menyoroti pula penurunan daya beli masyarakat. Apalagi, Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang saat ini mengalami penurunan. Hal itu pun berdampak pada sejumlah pelaku usaha yang harus gulung tikar. “Dalam kondisi seperti itu, saya kira pelaku UMKM perlu mendapatkan edukasi agar lebih inovatif dalam mengembangkan usaha yang dijalani. Sehingga UMKM khusunya di Jakarta Utara bisa bersaing dengan produk-produk yang berasal dari luar negeri,” katanya. Sementara, aspirasi masyarakat saat ini, banjir pun menjadi momok yang sangat memprihatinkan. “Dekot akan memberikan masukan pada walikota sesuai tupoksinya. Kita akan meminta agar Pemkot Jakut membangun waduk atau embung agar bisa dibangun untuk mencegah banjir,” tutupnya. Dalam bidang kesehatan dan olahraga, Bang Alung yang kini menjabat Ketua Umum Gowes Jakarta Utara (Gotara) itu pun akan mengajak masyarakat untuk aktif bersepeda. “Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran, hingga saat ini saya selalu berupaya mengajak masyarakat untuk biru kan langit Jakarta Utara. Yakni, dengan 4000- an anggota Gotara, dan satu semangat membudayakan gowes di masyarakat Jakarta Utara,” tutupnya.(BWO)

INDOPOS
Juli 17, 2024
0 Comments

Urai Sampah Rumahan, Legislator Minta Pemprov Sediakan Sarana dan Prasarana

INDOPOS-Sarana dan prasarana dalam menunjang pengelolaan sampah rumahan menjadi sorotan legislator DKI Jakarta, Neneng Hasanah. Anggota fraksi Demokrat itu pun meminta pemprov melengkapi fasilitas penunjang dalam pengolahan sampah rumahan sesuai dengan pergub 77 tahun 2020. “Dalam mengimplementasikan pergub 77 tahun 2020. Masyarakat sangat membutuhkan dukungan pemprov. Karena kondisi di lapangan, masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah rumah tangga masih banyak terkendala sejumlah persoalan,” ujar anggota DPRD DKI yang bakal dilantik kali keempat itu saat menjadi narasumber Sosper Perda No.4 tahun 2019 di RW 02, Kelurahan Sukapura, Jakarta Utara, Rabu (17/7/2024). Dengan kelengkapan sarana dan prasarana itu, cita-cita pemprov dalam mewujudkan zero sampah rumahan di DKI bakal dengan mudah diwujudkan. Terlebih, sambungnya lagi kondisi pembuangan akhir sampah di Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat saat ini dalam kondisi over load. “Dengan kondisi seperti itu, tentu dalam mewujudkan zero sampah rumahan. Seluruh stake holder di Jakarta harus berkolaborasi. Agar kedepan, disaat Jakarta menjadi kota global bisa secara mandiri dalam mengelola sampah rumah tangga,” harapnya. Narasumber Sosper dari perwakilan Sudin LH Jakarta Utara, Prihandoko menilai saat ini masyarakat Jakarta Utara, khususnya di Kelurahan Sukapura, tergolong memiliki kepedulian tinggi dalam upaya pengelola sampah rumah tangga. Pria yang kesehariannya bertugas sebagai pengolahan sampah 3 R itu pun memaparkan saat ini warga di Sukapura mulai mempraktekan pengelolaan sampah komposter dan eko enzim. “Dalam hal pengelolaan sampah eko enzim, masyarakat sudah banyak yang memahami. Apalagi mengelola sampah eko enzim yang berasal dari sampah organik memiliki banyak manfaat seperti menjadi obat, cuci piring bahkan untuk obat membersikan karang gigi,” paparnya. Sementara, pengelolaan sampah menjadi Komposter. Pria yang akrab disapa Koko itu menilai masih dalam tahap adaptasi. “Nah untuk penyempurnaan dari pengelolaan sampah itu menjadi eko enzim, masyarakat masih memerlukan pendampingan. Karena diperlukan adanya penelitian agar hasilnya tidak beresiko,” tukasnya.(BWO)

INDOPOS
Juli 17, 2024
0 Comments

KEK Sanur Jadi Pusat Kesehatan, Influencer Singgung Kegagalan RS Pertamedika Sentul

INDOPOS-Pemerintah tengah mengembangkan empat proyek destinasi pariwisata Indonesia melalui PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, salah satunya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur Bali. Pulau Dewata dicanangkan sebagai kawasan kesehatan dengan memaksimalkan Rumah Sakit Internasional Bali atau Bali International Hospital (IHC), termasuk menjadi pusat terapi sel (stem cell) hingga operasi kecantikan (cosmetic surgery). Pegiat media sosial (influencer) Yusuf Dumdum melalui akun Twitter @yusuf_dumdum meminta agar pengelola Bali International Hospital tidak mengulangi kegagalan RS Pertamina Bina Medika (RS Pertamedika) Sentul, yang sama-sama dimiliki Pertamina. Sebab, RS Pertamedika Sentul hanya berumur jagung lantaran selalu rugi hingga akhirnya dijual ke swasta. “RS berstandar internasional ini ternyata dibangun atas hasil kerja sama dengan skema joint venture Pertamedika dengan PT Sentul City Tbk. Anggarannya juga ga main-main, senilai Rp400 M pada 2011 lalu. Pertamedika punya 35% saham, sisanya punya Sentul,” kicau @yusuf_dumdum, ditulis Rabu (17/7). Tepat pada Oktober 2023 atau 2 tahun setelah dibangun, sambungnya, RS Pertamedika Sentul akhirnya beroperasi. Kegiatan prapeluncurannya dan pembukaan perdananya bahkan mengundang Menteri BUMN dan Menko Perekonomi kala itu, Dahlan Iskan dan Agung Laksono. Sayangnya, Pertamina hanya beberapa tahun saja bisa mempertahankan RS Pertamedika karena terus boncos. Padahal, fasilitas kesehatan ini tergolong mewah serta terbesar ketiga setelah RS Pusat Pertamina (RSPP) dan RS Pertamina Balikpapan. “Kerugian operasional malah melanda RS ini dari tahun pertama sampai sekarang. Laporan keuangan pada 2014 menunjukkan kerugian sebesar Rp45,29 M dan membengkak menjadi Rp52,9 M pada 2015. Di 2016, kerugiannya nambah lagi jadi Rp58,45 M,” bebernya. Dewan Komisaris induk usaha pun terpaksa turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satu langkahnya dengan meminta direksi RS Pertamedika Sentul membuat rencana bisnis yang berkelanjutan. Namun, kajian bisnis tersebut justru dinilai tidak layak pada 13 Mei 2016. “Akhirnya, para direksi memutuskan menjual semua saham Pertamedika Sentul dan disetujui oleh komisaris. Penjualan saham Pertamedika Sentul dilakukan pada Oktober 2016. Artinya, umur RS Pertamedika cuma 3 tahun dari pertama kali beroperasi,” ungkapnya. Menurut Yusuf, bangkrutnya RS Pertamedika Sentul hingga terpaksa dijual tidak lepas dari Kamelia Faisal, Direktur Operasional. Pangkalnya, posisi tersebut memiliki peran vital untuk membawa usaha sukses atau gagal. “Kamelia Faisal (KF) tokoh yang punya peran penting pada kegagalan Rumah Sakit Pertamina Bina Medika (Pertamedika) Sentul. Beliau inilah direktur operasional di RS itu. RS yang bisa dibilang berumur sangat penndek, selalu merugi, dan berujung dijual,” katanya. Yusuf melanjutkan, Kamelia merupakan salah satu penggagas awal pendirian RS Pertamedika Sentul. Ia bahkan langsung menjabat Asisten Manajer Unit Pengembangan sejak pertama RS dibangun. Setahun setelahnya, diangkat menjadi Manajer Pengembangan Bisnis. “Sudah membawa Pertamedika Sentul pada kerugian hingga kegagalan, KF malah diangkat sebagai Direktur Operasional dan Pengembangan di Pertamedika IHC, beberapa bulan setelah Pertamedika Sentul dijual,” kritiknya. Lebih jauh, Yusuf menyampaikan, karier Kamelia selalu berkutat di dunia medis dan kesehatan. Misalnya, menjabat Komisaris Independen Kimia Farma, Direktur Sales dan Marketing PT Indofarma Tbk, Direktur Pemasaran Biofarma. “Ibarat gunung, karier Kamelia ini sudah hampir sampai di puncak tertinggi. Tapi, emang betul kinerjanya sebagus itu?” ujarnya. Yusuf lantas menyinggung dengan kondisi Indofarma baru-baru ini. “Suram, penuh kejanggalan, dan laporan keuangan yang tidak sehat.” Ia berpendapat, mulusnya karier Kamelia di BUMN sekalipun tidak berkinerja baik karena ada tokoh tertentu di belakangnya. “Coba kita runut lagi. Kalau dipikir, Kamelia Faisal se-powerful itu? Ya, bisa aja, tapi dalang utamanya tidak jauh-jauh dari rangkaian karier Kamelia Faisal,” ucapnya. “Inget RS Pertamedika Sentul? Ya. Kita akan bongkar lagi. Fakta selanjutnya akan lebih epik dan kolosal dengan nama-nama besar. Ingat, kuncinya tidak jauh tertinggal di pucuk RS Pertamedika Sentul,” sambungnya tanpa memerinci siapa figur tersebut.

INDOPOS
Juli 17, 2024
0 Comments

Status Tersangka, Polisi Menahan Hermanto J. Moestopo

INDOPOS-Jakarta, Kepolisian Daerah (POLDA) Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) pada hari Kamis, 30 Mei 2024 mengeluarkan surat. B/8082/V/RES.1.11./2024/Ditreskrimum, penetapan tersangka atas drg. H. Hermanto J. Moestopo, SKG, MM selaku Ketua Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo. Menariknya, pasca penetapan tersangka tersebut Hermanto J. Moestopo baru dapat diambil keterangan hari ini setelah Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Perintah Membawa paksa kepada Hermanto J. Moestopo selepas melaksanakan ibadah haji. Seperti diketahui Hermanto J. Moestopo mendatangani Polda Metro Jaya Unit Kamneg V setelah diterbitkan Surat Perintah Membawa Paksa. “Sebelumnya Hermanto J. Moestopo telah dipanggil sebagai tersangka secara Patut oleh Polda Metro Jaya tetapi yang bersangkutan mangkir dengan alasan naik haji dan kemudian alasan kedua adalah sakit,” jelas Fikram Faraid, Kuasa Hukum Pelapor kepada awak media di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024. Pada tanggal 15 Juli 2024 team Penyidik Polda Metro Jaya melayangkan panggilan untuk dimintai keterangan kepada salah satu dokter di Rumah Sakit Gigi Prof. Dr. Moestopo yang memberikan surat keterangan sakit kepada Hermanto J. Moestopo. Menurut Fikram Faraid, bahwa Hermanto J. Moestopo sampai dengan saat ini masih diperiksa oleh penyidik Polda Metro jaya dan seharusnya Hermanto J. Moestopo ditahan mengingat sejak awal lidik sampai dengan penetapan tersangka saudara Hermanto J. Moestopo tidak koperatif. “Kami berharap Rekan Rekan Penyidik Polda Metro Jaya menjalankan Asas persamaan dihadapan Hukum equality before the law. Tidak ada terkesan ada nya perlakuan berbeda dan kami menduga ada nya pihak pihak yang mengatasnamakan pejabat pejabat tertentu yang dengan sengaja mengintervensi dugaan penggelapan serta membackup perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tersangka,” jelas Fikram. “Mengingat tersangka selama ini selalu sesumbar bahwa dirinya kebal hukum dan tidak akan pernah bisa dipenjara. Sejak tahun 2013 tersangka menghadapi kasus hukum selalu bebas dari dakwaan, oleh karena itu kami mengharapkan bapak Kapolri turun tangan memantau kasus ini. Jangan sampai intansi Polri dilecehkan dan dihina oleh tersangka yang menurutnya bisa mengintervensi dan mengkondisikan jajaran penyidik dan Polri. Apalagi Polri saat ini menjadi sorotan publik di berbagai kasus, sehingga perlu tegas dan segera menahan Hermanto,” ungkap Fikram. Fikram menambahkan, hal ini selain untuk menegakkan keadilan, juga sekaligus untuk menyelamatkan Kampus Moestopo, para dosen serta karyawan dari tindakan pemecatan yang semena-mena. “Kedepannya, kami menginginkan Yayasan UPDM dikelola dengan transparansi dan profesionalisme mengingat yayasan milik publik dan bukan milik orang perorang. Hal Ini sesuai amanat yang diberikan oleh Prof. Dr. Purn. Mayjen Raden Moestopo,” kata Fikram Fikram Faraid berharap agar penyidik juga memeriksa dugaan pencucian uang yang dilakukan Hermanto setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka seperti biaya haji yang sampai milyaran rupiah, biaya rekreasi ke Turki yang juga milyaran rupiah, biaya notaris dan pengacara, biaya membangun rumah mertua, biaya memugar taman pahlawan yang senyatanya fiktif dll, agar muara kasus ini jelas. “Bahwa Hermanto J. Moestopo selama ini memang menyalahgunakan wewenang dan jabatannya,” sebut Fikram.

INDOPOS
Juli 17, 2024
0 Comments

Pj Gubernur Heru Tak Cukup Non Aktifkan Mantan Kasatpol PP Jaksel, Tapi Harus Tegas Jatuhkan Sanksi PDTH

INDOPOS-Langkah Pemprov Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menon aktifkan mantan Kasatpol PP Jakarta Selatan Nanto Dwi Subekti, belum cukup. Semestinya, yang bersangkutan dipecat secara tidak hormat. Hal ini berkaitan dengan efek jera, terhadap para ASN lain, agar tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Ketua LSM Komunitas Jakarta Baru Ali Husen, mendukung penuh Pj Gubernur Heru Budi Hartono dan Sekda DKI Joko Agus Setyono, yang ingin menegakan disiplin terhadap para aparaturnya. Ia pun mendesak, agar tidak cukup dengan menon aktifkan saja, namun juga memberikan sanksi tegas berupa pemecatan. “Pj Gubernur harus tegas, harus ada kepastian, kalo tidak di tegakkan aturan maka wibawa Pemprov Jakarta akan runtuh,” ujar Ali Husen, Rabu (17/7/2024). “Dan kasus ini bisa di jadikan efek jera kepada ASN yg lain. Bayangkan seorang PNS bisa dengan leluasa dan bebasnya mangkir dari kewajiban nya selama 4 tahun tapi dengan entengnya menyalahkan pimpinannya, dan mengatakan pemecatannya cacat hukum,” tegasnya. Seperti diketahui, penon aktif-an Nanto Dwi Subekti berdasarkan risalah berita acara team pemeriksa yg di bentuk Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta. Berdasarkan catatan yang diterima media dari website resmi Pemprov DKJ, yang bersangkutan kerap bolos kerja atau alpa. Rinciannya sebagai berikut: a. Pada tahun 2016, alpa sebanyak 205 (dua ratus lima) hari: b. Pada tahun 2017, alpa sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) hari; c. Pada tahun 2018, alpa sebanyak 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hari; d. Pada tahun 2019, alpa sebanyak 60 (enam puluh) hari. Yang bersangkutan juga kerap menjadi sorotan terkait kinerja buruk, dalam penegakan peraturan daerah di wilayahnya. Tidak hanya itu selama 4 tahun Nanto tidak masuk kerja dan masih menerima gaji, sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah. Tak cukup sampai di situ, sosok Nanto Dwi Subekti juga dikenal arogan dan temperamental di kalangan wartawan. Pernah suatu ketika, ada wartawan menanyakan perihal monitoring wilayah, namun dijawab dengan ketus oleh yang bersangkutan. Selain itu, yang bersangkutan diduga memiliki restoran mewah di wilayah Antasari Jaksel, yang diduga tidak dimasukan ke dalam LHKPN dan tidak memiliki izin.