PJ Gubernur Lalai, Banyak Aset Pulau di Kepulauan Seribu Yang Dijual

INDOPOS-Ketua DPD II KNPI Kepulauan Seribu, Lukman Hadi menilai PJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta masih belum optimal melakulan Pengamanan, Penagihan serta Pencatatan aset baik yang berupa Fisik lahan maupun berupa fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) di Jakarta, Khususnya di Kepualaun Seribu.

Hal itu terungkap karena masih banyak pulau gosong yang diduga di perjual belikan oleh oknum pejabat Pemprov DKI sendiri dan aset yang belum diserahkan oleh pengembang yang merupakan kewajiban terhadap Pemprov DKI Jakarta. Bahkan aset yang dimiliki pun belum tercatat dengan baik dan rawan berpindah kepemilikan.

“Soal aset ini penting karena banyak aset yang sekarang belum tercatat secara utuh sehingga rawan berpindah tangan bahkan ada dugaan di perjual belikan oleh oknum pejabat di lingkungan pemprov DKI Jakarta atau juga banyak pengembang yang belum menyerahkan kewajiban Fasos dan Fasum kepada Pemprov DKI Jakarta, khususnya di kepulauan seribu. Akibat kelalaian PJ Gubernur DKI Jakarta banyak Pulau-pulau yang harusnya menjadi aset sekarang malah di miliki oleh pribadi dengan dalil alih garap dari masyarakat, diduga proses garapnya pun dibuat akal-akalan saja oleh Oknum Pejabat di tingkat Kabupaten Kepulauan Seribu.” ujar Lukman.

Ia mengatakan penyerahan aset untuk dijadikan fasos dan fasum merupakan kewajiban yang harus ditunaikan pengembang. Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta memiliki kewajiban untuk mencatat itu semua secara baik.

“Itu kewajiban pengembang untuk menyerahkan sebagian dari lahan yang ada dipulau yang akan mereka bangun. Mereka sebelum dikasih izin suatu usaha itu harus menyerahkan aset kepada Pemprov DKI Jakarta untuk dijadikan fasos-fasum, yang ada saat ini terkadang masyarakat untuk masuk kepulauannya saja di larang padahal ada fasos dan fasum yang bisa di masuki oleh masyarakat” ungkap Lukman.

Ia berharap, PJ Gubernur bisa menegur anak buahnya dalam hal ini Bupati Kepulauan Seribu agar Penjualan Pulau Gosong yang harusnya menjadi aset Pemprov serta Pelarangan Masyarakat untuk main kepulau tersebut tidak terjadi lagi dan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) membuat mekanisme penagihan hingga pencatatan aset. Sehingga tak ada lagi keterlambatan dari para pengembang untuk menyerahkan asetnya kepada Pemprov DKI.

“Dibuatkan mekanisme penagihan yang benar, itu salah satunya. Ditertibkan secara pencatatannya juga, terus bagi yang belum tercatat secara baik ya itu mesti dilaporkan. Jangan sampai mereka tidak melaporkan apa yang menjadi kewajiban mereka dan Bupati juga harus cermat melihat jangan sampai ada masyarakat yang tiba-tiba ajukan hak garap langsung di kasih saja setelah di berikan langsung di jual atau patut diduga jangan-jangan ada arahan dan perintah dari Bupati sendiri kepada anak buahnya untuk mengatur itu semua.” pungkas Lukman. (bwo)

  • Related Posts

    Ekosistem Halal Jadi Nilai Tambah Investasi Branding RI di Mata Dunia

    INDOPOS-Jakarta | Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) yang juga mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengatakan, untuk urusan sertifikasi dan produk halal, Indonesia sebagai negara dengan populasi…

    Ketum MPG Jimmy S Dukung Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Soal Gas 3 Kg, Kebijakan yang Pro Rakyat Jangan Dipolitisir

    INDOPOS-Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Jimmy S, membela Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait kebijakan larangan pengecer jual gas LPG 3 kg atau gas melon.…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Ekosistem Halal Jadi Nilai Tambah Investasi Branding RI di Mata Dunia

    • By INDOPOS
    • Februari 9, 2025
    • 2 views
    Ekosistem Halal Jadi Nilai Tambah Investasi Branding RI di Mata Dunia

    Ketum MPG Jimmy S Dukung Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Soal Gas 3 Kg, Kebijakan yang Pro Rakyat Jangan Dipolitisir

    • By INDOPOS
    • Februari 9, 2025
    • 5 views
    Ketum MPG Jimmy S Dukung Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Soal Gas 3 Kg, Kebijakan yang Pro Rakyat Jangan Dipolitisir

    Kebijakan Pak Bahlil Sudah Tepat Soal Gas Elpiji 3 Kg, Subsidi Harus Tepat Sasaran

    • By INDOPOS
    • Februari 9, 2025
    • 16 views
    Kebijakan Pak Bahlil Sudah Tepat Soal Gas Elpiji 3 Kg, Subsidi Harus Tepat Sasaran

    Test Masuk Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Membludak

    • By INDOPOS
    • Februari 8, 2025
    • 5 views
    Test Masuk Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Membludak

    Senator Happy Djarot Tinjau Langsung Pasokan Gas Elpiji 3 KG, dan Pembangunan Septic Tank Komunal di Pemukiman Padat Jakarta

    • By INDOPOS
    • Februari 8, 2025
    • 10 views
    Senator Happy Djarot Tinjau Langsung Pasokan Gas Elpiji 3 KG, dan Pembangunan Septic Tank Komunal di Pemukiman Padat Jakarta

    Berikan Apresiasi Tinggi Terhadap Hasil SPI Versi KPK, TVRI Bertekad Wujudkan Zona Integritas pada Tahun Ini

    • By INDOPOS
    • Februari 8, 2025
    • 7 views
    Berikan Apresiasi Tinggi Terhadap Hasil SPI Versi KPK, TVRI Bertekad Wujudkan Zona Integritas pada Tahun Ini