Februari 2026 - Laman 2 dari 4 -

INDOPOS
Februari 24, 2026
0 Comments

Tolak Layani Pak Lurah, Wanita Ini Histeris Warungnya Digusur

INDOPOS-Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan beredarnya video yang menarasikan dugaan perilaku tak pantas seorang lurah bernama Taslim. Dalam video yang beredar luas di Instagram pada Februari 2026, muncul tudingan bahwa lurah tersebut meminta “kelon” kepada pemilik warung sebelum dilakukan penertiban. Istilah “kelon” dalam bahasa Jawa merujuk pada tindakan berpelukan atau berhubungan intim. Narasi dalam unggahan tersebut menyebutkan, permintaan itu diduga menjadi syarat agar warung milik warga tidak dibongkar. Karena permintaan tersebut disebut tidak dipenuhi, proses pembongkaran pun tetap dilakukan. Rekaman yang viral memperlihatkan suasana tegang di lokasi penertiban. Adu mulut antara warga dan aparat kelurahan terdengar jelas dalam video, sementara sejumlah warga tampak memprotes tindakan pembongkaran. Namun, video yang beredar tidak menampilkan bukti langsung terkait tudingan permintaan tidak senonoh tersebut, melainkan hanya memperdengarkan klaim dari pihak yang merekam. Hingga kini belum terdapat keterangan resmi dari pihak kelurahan maupun aparat penegak hukum terkait tuduhan tersebut. Tidak ditemukan pula laporan dari media arus utama yang mengonfirmasi secara independen detail kejadian sebagaimana dinarasikan dalam video viral itu. (***)

INDOPOS
Februari 23, 2026
0 Comments

Rakyat Puas Kinerja Pemerintahan Probowo

INDOPOS-Hasil Survei nasional oleh Indikator Politik Indonesia padatanggal 15–21 Januari 2026 yang disampaikan ke publik pada 8 Februari 2026 menampilkan persepsi masyarakat yang kuat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Tingkat kepuasan publik mencapai 79,9 persen, terdiri atas 13,0 persen responden yang menyatakan sangat puas dan 66,9 persen cukup puas. Sementara itu, 17,1 persen menyatakan kurang puas, 2,2 persen tidak puas sama sekali, dan 0,8 persen tidak menjawab. Hal tersebut menunjukkan evaluasi publik terhadap Pemerintahan Parabowo lebih dari satu tahun pemerintahan berjalan efektif. Hasil survey tersebut bukan semata cerminan popularitas personal, melainkan indikator penerimaan terhadap arah kebijakan yang ditempuh pemerintah. Melalui realisasi Program kerja yang berasarkan pada visi Asta Cita, pemerintah menegaskan arah pembangunan yang berkelanjutan: melanjutkan yang baik, memperbaiki yang belum baik, dan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh rakyat. Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa, pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 tercatat stabil di kisaran 5 persen, sementara tingkat inflasi turun ke 2 persen, yang menjadi salah satu yang terendah di antara negara-negara G20. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun tetap terkendali di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Stabilitas makro ekonomi tersebut berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan turun menjadi 8,47 persen dan pengangguran terbuka menurun menjadi 4,76 persen, mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja yang semakin pulih. Beberapa indicator keberhasilan : Stabilitas yang meningkat , sebagai kunci bagi pembagunan dan kesejahteraan. Peningkatan petahanan dan keamanan yang kuat, dan kita semakin disegani di regional maupun global. Sector Pangan ; produksi beras mencapai angka yang cukup stabil pada tahun 2025, Sektor pangan menjadi pilar ketahanan nasional. Kesejahteraan social ; menuurunnya angka kemiskinan 8,25% https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2536/persentase-penduduk-miskin-september-2025-turun–menjadi-8-25-persen-.html Stabilitas Fiskal ; Pemerintah berhasil menjaga kepercayaan pasar modal dan nilai tukar ditegah ketidak pastian ekonomi dunia. Peran di Dunia Internasional : Indonesia dipercaya dalam mengambil peran perdamaian di Gaza, dan bergabung dalam Board of Peace. Pelaksanaan Makan bergizi gratis (MBG), tidak hanya berhenti fokus kesehatan dan gizi, namun mampu mengreakan ekonomi Mikro dan makro. MBG adalah investasi masa depan yang dampaknya bukan hanya pada ekonomi kerakyatan sangat instan, namun dampak pada kualitas SDM bagi generasi baru akan terlihat dalam 10-15 tahun ke depan. Atas hal tersebut diatas, Tommy Nicson, Ketua Umum Prabowonomic, mendukung sepenuhnya langkah – langkah yang diambil pemerintahan Paraboowo demi terealisasinya visi Asta Cita, demi kesejahteraan rakyat Indonesia. “Menyangkal keberhasilan Prabowo merupakan penghianatan akan kebenaran. Ditengah narasi negatif yang berkembang perlu diluruskan, dalam usia pemerintahan yang baru satu tahun lebih, sudah berhasil merealisasikan program pembangunan bagi masyarakat” ujar Tommi Nicson Masih kata Tommy, melalui momen ini Praboowonomic menatang kita untuk berani mengakui keberhasilan-keberhasilan pemerintah, bahwa realisasi program pemerintah telah memberi manfaat yang cukup besar bagi bangsa kita saat ini. Mendukung program Prabowo sebenarnya mendukung dan membantu kita keluar dari permasalahan bangsa ini. Jakarta 23 Februari 2026

INDOPOS
Februari 23, 2026
0 Comments

Viral Gaya Hidup Mewah Penerima LPDP Sasetyaningtyas: Isu Provokasi “Kabur Aja Dulu” hingga Dikaitkan dengan Sosok Anies Baswedan

INDOPOS-Kontroversi yang menyeret nama Dwi Sasetyaningtyas kian melebar. Penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) itu kembali menjadi sorotan setelah berbagai unggahan di media sosial memperlihatkan gaya hidup yang dinilai mewah, mulai dari makan di restoran kelas atas hingga aktivitas di lokasi-lokasi premium. Perdebatan publik semakin menguat karena suaminya, Arya Iwantoro, juga diketahui merupakan penerima beasiswa LPDP. Fakta bahwa pasangan suami-istri sama-sama memperoleh pendanaan pendidikan dari negara memicu diskusi mengenai etika, kepatutan, serta sensitivitas sosial penerima dana publik. Sorotan turut merambah ke latar belakang keluarga. Mertua Dwi, Syukur Iwantoro, merupakan mantan pejabat di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Namanya pernah dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam sejumlah perkara impor. Hingga kini tidak terdapat informasi bahwa ia berstatus tersangka dalam kasus tersebut. Di tengah polemik itu, warganet juga menyoroti unggahan lama yang dinilai bernada provokatif, termasuk frasa “kabur aja dulu” yang sempat ramai diperbincangkan. Selain itu, beredar pula narasi di media sosial yang mengaitkan Dwi dengan salah satu calon presiden pada Pilpres lalu, yakni Anies Baswedan. Namun, sejauh ini belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi adanya afiliasi politik formal. Rangkaian isu tersebut membuat nama Dwi terus menjadi bahan perdebatan publik. Sejumlah pihak mendorong klarifikasi terbuka agar polemik tidak berkembang menjadi asumsi dan spekulasi liar, sekaligus menjaga kredibilitas program beasiswa yang dibiayai negara.

INDOPOS
Februari 23, 2026
0 Comments

Mantan Kasatpol PP DKI Harianto Badjoeri Wafat, Tokoh Betawi Muhidin Muchtar: Beliau Sosok Kharismatik dan Dermawan

INDOPOS-Kabar duka datang dari lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI Jakarta, Harianto Badjoeri, meninggal dunia pada Minggu, 22 Februari 2026 pukul 23.18 WIB. Kepergian Harianto meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, kerabat, dan para sahabat. Salah satu yang menyampaikan belasungkawa adalah tokoh Betawi, Muhidin Muchtar, yang dikenal memiliki kedekatan khusus dengan almarhum. Muhidin mengaku sangat kehilangan atas wafatnya sosok yang akrab disapa HB tersebut. Menurutnya, Harianto bukan sekadar sahabat, tetapi juga panutan, guru, sekaligus figur orang tua yang selalu memberikan nasihat dan teladan. “Beliau adalah sosok yang kharismatik dan sangat dermawan. Semasa menjabat sebagai Kasatpol PP, beliau dikenal suka membantu siapa saja yang membutuhkan,” ujar Muhidin. Harianto Badjoeri pernah menjabat sebagai Kasatpol PP DKI Jakarta pada era Gubernur Fauzi Bowo. Di masa kepemimpinannya, Satpol PP dikenal tegas namun tetap mengedepankan pendekatan persuasif. Almarhum mengembuskan napas terakhir saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Pondok Indah. Jenazah kemudian disemayamkan di rumah duka di Jalan Taman Gandaria D-2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, almarhum rencananya akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir pada Senin, 23 Februari 2026. Selepas tidak lagi menjabat sebagai Kasatpol PP, Harianto dipercaya mengemban amanah sebagai Direktur di PT Pembangunan Jaya Ancol sejak 4 Juni 2010. Meski sempat menderita stroke sejak 2012, hal tersebut tidak mematahkan semangatnya untuk tetap beraktivitas, meski harus menggunakan kursi roda. Selain berkiprah di pemerintahan, Harianto juga pernah menjadi manajer klub kebanggaan ibu kota, Persija Jakarta. Dedikasi dan kontribusinya di berbagai bidang membuat namanya dikenang sebagai sosok yang berdedikasi dan penuh semangat hingga akhir hayatnya. (***)

INDOPOS
Februari 22, 2026
0 Comments

Dugaan KKN Beasiswa LPDP: Kritik Pedas untuk Dwi Sasetyaningtyas dan Pembelaan Chiki Fawzi

INDOPOS–Gelombang kecaman publik terhadap Dwi Sasetyaningtyas, penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), kini merembet pada sosok seniman Chiki Fawzi. Keduanya menjadi sasaran kritik tajam netizen setelah dianggap tidak menunjukkan empati dan rasa hormat terhadap identitas bangsa, di tengah fasilitas negara yang melekat pada mereka. Sentimen “Cukup Saya WNI”: Luka bagi Pembayar Pajak Pemicu utama kemarahan publik adalah unggahan Dwi Sasetyaningtyas yang dinilai merendahkan warga negara Indonesia (WNI). Bagi masyarakat, pernyataan tersebut bukan sekadar opini pribadi, melainkan bentuk arogansi intelektual. Sebagai penerima beasiswa LPDP, pendidikan Dwi dibiayai langsung oleh hasil keringat rakyat Indonesia. Kritik yang muncul bukan sekadar soal perbedaan politik, melainkan soal integritas moral. Bagaimana mungkin seseorang yang “disekolahkan” oleh negara justru melontarkan narasi yang menjauhkan diri dari kebanggaan sebagai warga negara? Chiki Fawzi dan Standar Ganda Pembelaan Chiki Fawzi, putri dari musisi Ikang Fawzi, kini turut terseret dalam pusaran kritik. Keputusannya untuk pasang badan membela Dwi dianggap netizen sebagai tindakan yang salah sasaran. Publik menilai Chiki, yang dikenal sebagai pendukung setia Anies Baswedan, cenderung terjebak dalam polarisasi politik. Kritik netizen menyoroti bahwa pembelaan Chiki terhadap Dwi bukan didasari atas rasa kemanusiaan semata, melainkan karena kesamaan frekuensi dalam mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini memicu tuduhan adanya standar ganda: kritis terhadap kebijakan pemerintah, namun menutup mata terhadap perilaku tidak etis sesama rekan seperjuangan politik. Pelajaran tentang Etika dan Tanggung Jawab Kasus ini menjadi pengingat keras bagi para influencer dan penerima beasiswa negara: Penerima LPDP bukan warga istimewa: Mereka memiliki utang moral yang besar kepada rakyat. Menghina WNI atau negara adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah dana publik. Figur Publik harus Bijak: Chiki Fawzi sebagai public figure seharusnya mampu membedakan mana perundungan (bullying) dan mana tuntutan akuntabilitas publik. Membela seseorang yang jelas-jelas melukai perasaan nasionalisme hanya akan menggerus kepercayaan masyarakat. Catatan Kritis: Demokrasi memang menjamin kebebasan berpendapat dan oposisi politik. Namun, ketika kritik berubah menjadi penghinaan terhadap identitas bangsa—terutama oleh mereka yang mengenyam pendidikan dari uang rakyat—maka wajar jika publik menuntut konsekuensi moral maupun administratif.

INDOPOS
Februari 22, 2026
0 Comments

Kapolri Perintahkan Tes Urine Nasional, Edi Hasibuan: Ini Bentuk Keseriusan Bersihkan Internal Buntut Kasus Kapolres Bima

INDOPOS-Jakarta – Ketua Direktur Eksekutif Lemkapi, Dr. Edi Hasibuan, mengapresiasi langkah tegas Listyo Sigit Prabowo yang memerintahkan tes urine serentak terhadap seluruh jajaran Polri. Kebijakan itu dikeluarkan sebagai respons atas pemecatan eks Kapolres Bima Kota yang terlibat kasus narkoba. Menurut Edi Hasibuan, perintah tersebut merupakan bentuk komitmen kuat Kapolri dalam membenahi institusi agar bersih dari penyalahgunaan narkotika. “Kami menilai perintah Kapolri itu patut diapresiasi. Ini adalah bentuk komitmen nyata untuk memastikan seluruh anggota Polri bersih dari penyalahgunaan narkoba,” ujar Edi di Jakarta. Edi menegaskan, kasus kepemilikan narkoba oleh mantan Kapolres Bima Kota sangat memilukan dan mencederai kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Ia menilai perilaku oknum perwira menengah tersebut berpotensi menurunkan citra Polri di mata masyarakat. “Kapolres tidak pantas bermain-main dengan narkoba. Kami mendukung penuh sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap yang bersangkutan. Tindakan tegas ini penting untuk memberikan efek jera,” tegas anggota Kompolnas periode 2012–2016 itu. Sebelumnya, Kapolri memerintahkan jajaran Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Propam Polri) untuk melaksanakan pemeriksaan urine secara menyeluruh di tingkat Mabes Polri maupun Polda jajaran. Perintah tersebut disampaikan menyusul terungkapnya kasus narkoba yang melibatkan eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan bahwa tes urine akan dilakukan secara serentak sebagai bentuk komitmen institusi terhadap pemberantasan narkoba. Langkah ini juga disebut sebagai bagian dari dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam upaya penanganan dan pemberantasan narkoba. Dalam kasus tersebut, Bareskrim Polri menetapkan Didik sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba setelah ditemukan koper berisi sabu seberat 16,3 gram, 49 butir ekstasi, sisa pakai 23,5 gram, 19 butir alprazolam, 2 butir Happy Five, dan 5 gram ketamin. Hasil uji sampel rambut melalui metode Hair Follicle Drug Test juga menunjukkan yang bersangkutan positif mengonsumsi narkoba. Selain itu, Didik juga diduga menerima aliran dana sebesar Rp2,8 miliar dari bandar narkoba Koh Erwin melalui anak buahnya, selama periode Juni hingga November 2025. Atas perbuatannya, ia telah dijatuhi sanksi PTDH dan kini ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Edi Hasibuan berharap, langkah tegas Kapolri ini menjadi momentum pembenahan internal dan memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri sebagai garda terdepan dalam pemberantasan narkoba. (wok)

INDOPOS
Februari 21, 2026
0 Comments

Kontroversi LPDP Menguat: Dugaan Suap hingga Loyalitas Penerima Beasiswa Dipertanyakan

INDOPOS-Polemik kembali menerpa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kasus pasangan penerima beasiswa, Dwi Sasetyaningtyas dan suaminya Arya Iwantoro, memicu gelombang kritik publik setelah unggahan kontroversial terkait kewarganegaraan anaknya viral di media sosial. Unggahan video berjudul “cukup saya WNI, anak jangan” dianggap mencederai semangat kebangsaan, terlebih karena keduanya pernah menerima pembiayaan pendidikan bernilai miliaran rupiah dari negara. Publik pun mempertanyakan komitmen nasionalisme para penerima beasiswa pemerintah. Di tengah kontroversi tersebut, muncul pula dugaan lebih serius di masyarakat: proses seleksi LPDP diduga tidak sepenuhnya objektif. Sejumlah pihak menuding adanya praktik suap dalam pemberian beasiswa serta penerima yang berasal dari keluarga mampu, bukan dari kandidat terbaik yang benar-benar membutuhkan dan berkomitmen membangun Indonesia. Hingga kini tudingan tersebut belum terbukti secara hukum, namun tekanan publik agar dilakukan audit menyeluruh terus meningkat. Saat ini LPDP dipimpin oleh Pelaksana Tugas Direktur Utama Sudarto. Kinerjanya ikut disorot karena berbagai polemik yang muncul berturut-turut. Publik menilai lembaga pengelola dana abadi pendidikan itu belum transparan dalam memberikan penjelasan. Direktur Eksekutif Center for Education Regulations and Development Analysis (Cerdas), Indra Charismiadji, menilai kasus DS menunjukkan masalah mendasar dalam desain program. Menurutnya, banyak penerima LPDP tidak merasa memiliki tanggung jawab moral kepada negara. “Akhirnya muncul kasus seperti ini: dapat LPDP tapi tidak merasa berutang kepada negara,” ujarnya, Sabtu (21/2/2026). Ia menilai proses seleksi kurang menekankan komitmen pengabdian. Akibatnya, sebagian penerima lebih memilih bekerja di luar negeri setelah lulus. Indra juga menyebut fenomena ini sudah lama terjadi, bahkan sejak puluhan tahun lalu. Banyak mahasiswa penerima beasiswa pemerintah menetap di luar negeri karena peluang ekonomi lebih menjanjikan. Ia menyarankan pemerintah menyiapkan jalur karier yang jelas bagi penerima beasiswa. “Di negara lain, penerima beasiswa sudah tahu setelah lulus akan bekerja di mana. Tidak dilepas begitu saja,” katanya. LPDP Angkat Bicara LPDP menyatakan menyayangkan polemik yang ditimbulkan DS karena tidak mencerminkan nilai integritas alumni. Namun lembaga tersebut menegaskan yang bersangkutan telah menyelesaikan studi dan masa pengabdian. Menurut LPDP, setiap penerima wajib berkontribusi di Indonesia selama dua kali masa studi ditambah satu tahun. Dalam kasus DS, kewajiban tersebut dinyatakan telah terpenuhi sejak lulus pada 31 Agustus 2017 sehingga tidak ada lagi ikatan hukum. Meski demikian, LPDP menyebut akan tetap melakukan komunikasi dan mengingatkan kewajiban moral kebangsaan para alumni. Desakan Audit Publik Terlepas dari klarifikasi itu, tekanan publik tidak mereda. Sejumlah kalangan menuntut audit independen terhadap mekanisme seleksi, transparansi latar belakang ekonomi penerima, serta penelusuran dugaan praktik suap. Bagi masyarakat, polemik ini bukan sekadar soal satu alumni, melainkan menyangkut kepercayaan terhadap pengelolaan dana pendidikan negara. Jika tidak dijawab terbuka, dikhawatirkan legitimasi program beasiswa strategis Indonesia akan terus tergerus. (***)

INDOPOS
Februari 20, 2026
0 Comments

Bang Jazzy: Perayaan Ramadhan di Bundaran HI Akan Meriah dengan Rangkaian Acara Religi dan Budaya

INDOPOS–MENYAMBUT bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri, Bundaran HI dipastikan akan kembali meriah. Hal tersebut disampaikan Bang Jazzy, Ketua Militan Jakarta sekaligus Ketua Pemerhati Lingkungan DKI Jakarta. Menurutnya, rangkaian acara yang sebelumnya digelar Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PAREKRAF) di Bundaran HI sejak NATARU (Natal dan Tahun Baru) hingga Tahun Baru Imlek berlangsung sangat sukses. Kemeriahan serupa juga terasa di Kota Tua Jakarta dan Monumen Nasional dengan pagelaran yang sama sehingga suasana semakin semarak. Hal itu diungkapkan Bang Jazzy dengan senyum khasnya. Saat kedatangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Mas Pram dan Bang Doel, di Bundaran HI, keduanya tampak sangat antusias melihat kemeriahan perayaan NATARU dan Imlek. Ketika menjawab pertanyaan awak media terkait rencana bulan Ramadhan dan Idul Fitri, mereka kompak menyampaikan bahwa Jakarta merupakan kota keberagaman yang dihuni berbagai agama, suku, dan budaya sehingga perayaannya juga harus ada. “Saya pun sangat bahagia mendengarnya,” ujar Bang Jazzy saat ditemui di Bundaran HI. Ia menambahkan, peralihan nuansa Imlek langsung berubah menjadi nuansa Ramadhan pada malam tanggal 18. Kepala Dinas pun sedang menyiapkan rangkaian acara suasana Ramadhan hingga Idul Fitri nanti dan dipastikan tidak akan kalah meriah, ujar Bang Jazzy yang juga Ketua Pemerhati Lingkungan DKI Jakarta. Dinas Kebudayaan DKI Jakarta bekerja sama dengan Jakarta Light Festival untuk menyelenggarakan acara tersebut. Pertunjukan akan dibuat spektakuler, bahkan direncanakan menghadirkan Festival Bedug dan musik-musik Islami di Bundaran HI sehingga warga Jakarta dapat datang dan menyaksikannya. Di akhir pernyataannya, Bang Jazzy turut menyampaikan ucapan, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan serta memohon maaf apabila terdapat salah kata. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Jazzy, Ketua Militan Jakarta.

INDOPOS
Februari 20, 2026
0 Comments

Tobat Ekologis Laudato Si’ Sesuai Spirit Pengajar Hukum Adat se-Indonesia

INDOPOS—Istilah “tobat ekologis” selama ini dikenal luas melalui ajaran Paus Fransiskus. Namun dalam konteks Indonesia, gagasan dengan semangat serupa juga lama disuarakan oleh St. Laksanto Utomo. Prof. Dr. St. Laksanto Utomo selaku Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia dikenal konsisten mengangkat persoalan lingkungan hidup dan hak masyarakat adat. Pemikirannya menekankan bahwa krisis ekologis bukan semata persoalan alam, melainkan persoalan hukum, keadilan, dan arah pembangunan. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia masih sangat berorientasi pada keuntungan ekonomi. Pendekatan yang terlalu “profit oriented” membuat aspek sosial dan lingkungan kerap terabaikan. Kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sering diperlakukan sebagai formalitas administratif, bukan instrumen perlindungan. Akibatnya, kerusakan lingkungan meluas dan masyarakat adat kehilangan ruang hidup serta tanah ulayatnya. Karena itu ia menegaskan perlunya kembali pada hukum adat dan kearifan lokal. Dalam pandangannya, masyarakat adat merupakan penjaga keseimbangan alam yang telah terbukti selama ratusan tahun menjaga hutan, air, dan tanah. Negara yang hanya bertumpu pada hukum positif modern tanpa mengintegrasikan kearifan lokal dianggap melakukan kekeliruan besar dalam kebijakan pembangunan. Melalui APHA Indonesia, ia mendorong pemerintah menindak tegas pelaku perusakan lingkungan, baik individu maupun korporasi. Ia juga menolak aktivitas tambang yang merusak ekosistem dan mengancam hak masyarakat adat, termasuk polemik tambang nikel di Raja Ampat. Selain itu, ia mengingatkan agar perlindungan lingkungan hidup dan masyarakat adat menjadi prioritas nasional dalam agenda pemerintahan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka. Semangat pertobatan ekologis sendiri menuntut pengakuan kesalahan manusia terhadap alam, perubahan cara pandang, serta tanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan. Dalam kerangka Indonesia, gagasan tersebut diterjemahkan sebagai koreksi terhadap model pembangunan eksploitatif, penegakan hukum lingkungan, dan pengakuan hak masyarakat adat. Pertobatan ekologis tidak berhenti pada kesadaran individu, tetapi menjadi tanggung jawab negara, korporasi, dan sistem hukum. Gagasan ini sebenarnya telah lama disuarakan kalangan akademisi APHA meski belum populer. Berbagai bencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, serta sejumlah wilayah Pulau Jawa, dipandang sebagai peringatan akibat pengabaian keseimbangan alam. Sejak awal 2020, Laksanto Utomo telah mengkritisi rencana pemindahan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi mengganggu ekosistem dan hak masyarakat adat Dayak serta mengingatkan negara agar tidak mengabaikan komunitas penjaga hutan. Memasuki 2024, suaranya semakin kuat. Ia mendesak agar perlindungan masyarakat adat dan lingkungan hidup masuk dalam program prioritas pemerintahan baru, sekaligus mendukung gerakan penghentian tambang nikel di Raja Ampat. Ia bahkan menyebut izin tambang di kawasan konservasi dan tanah ulayat sebagai bentuk pengingkaran konstitusi. Dengan demikian, gagasan yang selaras dengan tobat ekologis telah ia suarakan secara terbuka sejak 2020 dan menguat pada 2024, seiring meningkatnya kasus kerusakan lingkungan di Indonesia serta menguatnya posisi organisasi yang dipimpinnya. (***)

INDOPOS
Februari 16, 2026
0 Comments

Langkah Baru Desainer Migi Rihasalay: Luncurkan Koleksi Anak di Ajang Modest Fashion Week 2026 Lewat Brand ‘Kini Kita’

INDOPOS-Desainer ternama Migi Rihasalay resmi memperkenalkan brand busana anak dengan merek ‘Kini Kita’. Pengenalan brand yang mengambil nama dari anaknya sendiri berlangsung dalam ajang Tangerang Modest Fashion Week yang berlangsung selama dua yakni Sabtu dan Minggu di kawasan BSD Tangerang Selatan. Peluncuran ini menjadi momen istimewa karena menandai debut perdana brand tersebut di panggung mode bergengsi. Migi mengungkapkan bahwa ide awal pembentukan ‘Kini Kita’ sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2023 saat dirinya tengah mengandung. “Nama ‘Kini Kita’ sudah ada sejak 2023, namun persiapan serius seperti logo dan konsep visual baru kami matangkan pada Maret 2025,” ujarnya. Kehadiran brand ini dirasakan sebagai rezeki berkelanjutan karena Migi pernah terlibat dalam ajang yang sama saat masih mengandung janin Kini Kita. “Waktu itu saya tampil dalam kondisi hamil, sekarang anak saya sudah berusia dua setengah tahun dan menjadi bagian perjalanan brand ini,” tuturnya. Kesempatan untuk tampil di panggung utama tersebut tidak lepas dari dukungan penuh para kolega serta tim terdekatnya. Migi menyebut peran penting Wisnu Aji dan rekan-rekan yang membantunya hingga ‘Kini Kita’ berhasil menggelar peragaan produk perdana. Dalam debutnya, ‘Kini Kita’ menampilkan 12 model busana anak dengan sekitar 8 hingga 10 koleksi yang diperagakan di atas runway. Koleksi ini mengusung gaya modern yang dirancang agar tetap kasual untuk di rumah namun tetap stylish saat bepergian. “Kami ingin menghadirkan pakaian anak yang tidak hanya nyaman, tetapi juga mampu membuat mereka tampil percaya diri,” jelas Migi, istri arsitek asal Australia, Andrew James. Ia menambahkan bahwa karakter ceria anak-anak menjadi inspirasi utama dalam setiap potongan desain koleksi tersebut. Menariknya, Migi sempat mempertimbangkan identitas sang anak sebelum memutuskan untuk menjadikannya sebagai inspirasi utama brand tersebut. “Saya sempat khawatir identitasnya terganggu karena ambisi saya, namun ternyata anak saya sangat menikmati proses saat peragaan di depan kamera maupun panggung,” ungkapnya. Tampak putri cantik berparas Indo sangat menikmati suasana di depan orang banyak. Ke depan, Migi berharap ‘Kini Kita’ dapat berkembang menjadi brand busana anak yang mampu membangun rasa percaya diri sejak dini. Ia optimis bahwa brand ini akan membuat anak-anak lebih ceria melalui pakaian yang mereka kenakan sehari-hari. Fokus produk untuk pakaian anak mulai dari 1 sampai 12 tahun. (***)