• INDOPOSINDOPOS
  • November 20, 2025
  • 0 Comments
Viral! Warga Pasar Kemis Diduga Jadi Korban Begal Berkedok Debt Collector, Netizen Soroti Kedekatan Pelaku dengan Oknum Polisi

INDOPOS-Tangerang – Sebuah video viral di media sosial memicu kemarahan publik setelah menampilkan seorang warga bernama Siti Maesaroh yang diduga menjadi korban begal berkedok debt collector kelompok Mata Elang di kawasan minimarket wilayah Pasar Kemis. Dalam video tersebut, terlihat korban dipaksa berhenti dan sepeda motornya diduga dirampas oleh sekelompok pria yang mengaku sebagai penagih utang. Peristiwa itu memantik gelombang komentar dari ribuan netizen yang menilai aksi itu lebih menyerupai pembegalan dibanding proses penarikan kendaraan resmi. https://www.instagram.com/reel/DRPLiimEoC1/?igsh=MTliM3ZibWl3MHdxcw== Netizen: ‘Mereka Sering Nongkrong Dekat Pos Polisi’ Yang membuat publik semakin geram, sejumlah netizen dalam kolom komentar mengklaim bahwa komplotan pelaku sering terlihat berkumpul di dekat Pos Polisi Tigaraksa. Bahkan beberapa akun menuding kelompok itu memiliki kedekatan dengan oknum Kanit di Polres Tigaraksa. Komentar warganet antara lain menyebut: “Itu orang-orangnya sering nongkrong deket pos polisi, kayak ga ada takut-takutnya.” “Makanya razia begal berkedok DC cuma sandiwara, orang-orangnya pada kenal oknum.” “Korban makin banyak, tapi kok dibiarkan?” Tuduhan tersebut memunculkan spekulasi liar di publik mengenai serius atau tidaknya penertiban terhadap debt collector ilegal yang selama ini meresahkan warga Tangerang. Razia Dinilai Hanya Formalitas? Sejumlah komentar menyebut operasi penertiban debt collector oleh aparat hanya dianggap sebagai “seremonial” atau “formalitas belaka”. Netizen menduga jika razia dilakukan sungguh-sungguh, komplotan yang sering beroperasi di Pasar Kemis seharusnya bisa ditangkap. Meski begitu, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Polres Tigaraksa maupun pihak terkait lainnya untuk menanggapi tuduhan-tuduhan tersebut. Publik Mendesak Penegakan Hukum yang Transparan Kasus Siti Maesaroh kini menjadi simbol kemarahan warga terhadap maraknya “begal berkedok debt collector”, di mana masyarakat menuntut aparat bertindak tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu. Warga berharap kepolisian segera memberikan klarifikasi resmi, memeriksa kelompok yang disebut-sebut sering mangkal di sekitar Pos Polisi, serta memastikan tidak ada praktik pembiaran terhadap aksi kriminal berkedok penagihan utang.

  • INDOPOSINDOPOS
  • November 20, 2025
  • 0 Comments
SGY: Sjafrie Sjamsoeddin, Sang Jendral Pemberani

INDOPOS-Pada tanggal 10 Agustus 2025, Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahkan pangkat Jenderal TNI Bintang Empat (Kehormatan) Purnawirawan kepada sang jenderal pemberani, Sjafrie Sjamsoeddin. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdiannya di bidang pertahanan dan militer. Sebelumnya, pangkat terakhir Sjafrie Sjamsoeddin adalah Letnan Jenderal TNI (Purn.). Penganugerahan tersebut dilaksanakan dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Suparlan Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat, pada Minggu pagi, 10 Agustus 2025. Menurut saya, penghargaan ini sangat tepat dan layak diberikan. Sjafrie Sjamsoeddin adalah sosok yang cakap dalam bertugas, loyal kepada pimpinan, serta dikenal bertanggung jawab dalam setiap amanah yang diembannya. Jenderal pemberani, peraih Adhi Makayasa saat kelulusan dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu, dikenal sebagai sosok yang tenang tetapi tegas — sebuah gambaran yang melekat kuat pada diri Sjafrie Sjamsoeddin. Ia bukan tipe pemimpin yang banyak berbicara demi popularitas, melainkan lebih mengutamakan tindakan nyata yang berdampak. Keberaniannya terbukti dalam berbagai fase kariernya, baik sebagai perwira TNI, saat memimpin pengamanan presiden, maupun kini ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sjafrie dibesarkan dalam lingkungan militer sejak awal. Ia lahir di Makassar pada 30 Oktober 1952. Jenderal (Kehormatan) Purnawirawan Sjafrie Sjamsoeddin merupakan teman seangkatan Presiden RI Prabowo Subianto semasa taruna Akabri Darat di Lembah Tidar, Magelang. Sjafrie masuk akademi pada tahun 1971 dan lulus bersama Prabowo pada tahun 1974. Setelah itu, Sjafrie dan Prabowo bergabung dengan Kopassus, korps pasukan khusus TNI. Selama kariernya, ia memimpin berbagai operasi penting di Timor Timur, Aceh, hingga Papua, yang menunjukkan dedikasi tinggi terhadap tugas militer dan keamanan negara. Di mata rakyat dan rekan seangkatannya, kepemimpinan Sjafrie sangat dihormati. Ia dikenal sebagai “Pak SS” oleh bawahannya. Julukan “Pak SS” ini jelas mencerminkan rasa hormat, ketegasan, dan kedekatan kepemimpinan dengan para prajuritnya. Ketika dipercaya memimpin Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden) pada era Presiden Soeharto, reputasinya sebagai sosok yang dapat diandalkan semakin menguat. Salah satu peristiwa paling mengesankan yang menggambarkan keberaniannya terjadi pada 22 Oktober 1995 di Hotel Waldorf Towers, New York. Saat itu, Presiden Soeharto menghadiri sidang PBB sebagai Wakil Ketua OKI. Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin, datang bersama tim pengawal dan agen Mossad untuk bertemu Soeharto. Namun, pengawalnya menolak menaati protokol Paspampres. Dalam situasi yang memanas itu, Sjafrie yang memimpin Paspampres tetap bersikeras mempertahankan prosedur pengamanan. Ketegangan meningkat ketika seorang agen Israel menarik senapan otomatis Uzi dan mengancam keselamatan. Situasi ini tentu sulit ditebak ujung penyelesaiannya. Dalam kondisi genting tersebut, Sjafrie dengan cepat merespons secara refleks dengan menarik pistolnya dan menodongkannya ke arah pengawal itu. Ketegangan yang memuncak tersebut tidak berujung pada baku tembak; sang agen akhirnya menurunkan senjata dan meminta maaf. Setelah insiden itu, Rabin dikawal menuju kamar Presiden Soeharto dan pertemuan berlangsung sekitar 15 menit. Kisah ini bukan sekadar anekdot heroik — ia mencerminkan prinsip dasar pengamanan kenegaraan. Artinya, protokol, disiplin, dan keberanian dalam menjaga supremasi kedaulatan negara harus menjadi prioritas. Sebagai pengawal presiden, Sjafrie tidak tunduk pada tekanan dari pengawal asing yang meremehkan aturan. Tindakan Sjafrie tersebut sangat logis dalam konteks keamanan kenegaraan. Dalam situasi seperti ini, jika Paspampres mengizinkan siapa pun melanggar prosedur, hal itu dapat merusak integritas perlindungan terhadap kepala negara. Karier Sjafrie kemudian terus menanjak. Setelah era Paspampres, ia menjabat sebagai Komandan Kodam Jaya, kemudian sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, lalu sebagai Wakil Menteri Pertahanan (2010–2014) dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah purnawirawan, ia tetap aktif, termasuk menjadi asisten khusus di Kementerian Pertahanan sebelum akhirnya diangkat sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024. Hubungannya dengan Prabowo bukan sekadar profesional. Dalam banyak hal, Sjafrie dan Prabowo tampak saling memahami, saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama erat. Jenderal (Kehormatan) Purnawirawan Sjafrie Sjamsoeddin dan Presiden RI Prabowo Subianto telah dekat sejak masa akademi militer. Kedekatan ini menjadi fondasi kepercayaan yang kuat, termasuk dalam kerja sama di bidang pertahanan dan urusan strategis lainnya. Di jabatannya sekarang, Sjafrie bukan hanya simbol militer yang tegas, tetapi juga figur sipil-militer yang berwawasan kebijakan. Pada 16 Desember 2024, ia diangkat sebagai Ketua Pelaksana Dewan Pertahanan Nasional yang punya tugas strategis menyusun kebijakan pertahanan jangka panjang. Nilai-nilai kepemimpinannya — ketenangan dalam menghadapi krisis, ketegasan dalam mempertahankan mekanisme, serta keberanian dalam menghadapi konfrontasi — menjadi ciri khas yang menonjol pada dirinya. Fakta inilah yang membuat banyak rakyat mendukung Sang Jenderal Pemberani, Sjafrie Sjamsoeddin. Mereka melihat dirinya bukan sekadar sebagai mantan perwira, melainkan sebagai pemimpin yang mampu menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan harga diri bangsa. Alasan mengapa rakyat mendukung dan “bersedia membantu” (atau setidaknya menghormati) kepemimpinan Sjafrie sangatlah logis. Jenderal (Kehormatan) Purnawirawan Sjafrie Sjamsoeddin menjadi jembatan…

  • INDOPOSINDOPOS
  • November 20, 2025
  • 0 Comments
Pol Air Polda Kalsel Gelar Silaturahmi Bersama Wartawan, Perkuat Sinergi Bangun Daerah

INDOPOS-Banjarmasin — Dalam upaya mempererat tali silaturahmi sekaligus meningkatkan sinergi antara kepolisian dan insan pers, Direktorat Polairud Polda Kalimantan Selatan menggelar kegiatan silaturahmi bersama wartawan mitra Polda Kalsel pada Rabu, 19 November 2025. Acara yang berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban ini dihadiri langsung oleh Direktur Polairud Polda Kalsel, Kombes Pol Andi Adnan Syafruddin, SH, SIK, MM. Kehadiran para awak media menjadikan kegiatan semakin hangat dan komunikatif. Dalam sambutannya, Kombes Pol Andi Adnan Syafruddin menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi wadah penting untuk memperkuat hubungan antara kepolisian dan wartawan. Ia menekankan bahwa media memiliki peran vital sebagai mitra strategis Polda Kalsel dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif kepada masyarakat. > “Silaturahmi ini penting untuk menjaga komunikasi dan kerja sama yang baik. Media adalah jembatan informasi bagi publik, dan sinergi yang kuat akan sangat membantu dalam membangun daerah,” ujarnya. Kegiatan berlangsung penuh kehangatan dengan dialog terbuka, diskusi ringan, serta komitmen bersama untuk terus memperkuat kolaborasi ke depan. Laporan Redaktur: Saberan SH

  • INDOPOSINDOPOS
  • November 19, 2025
  • 0 Comments
Netizen Sebut Politisi Nasdem Hanafi Dendam ke Jokowi karena Banyak Rekan Sesama Partai Ditangkap Kasus Korupsi

INDOPOS-Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Nasdem, Mori Hanafi, memicu kontroversi usai melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam rapat kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum di Gedung DPR, Senayan, Senin (17/11/2025), Mori menyebut banyak proyek infrastruktur era Jokowi di Nusa Tenggara Barat (NTB) “tidak berfungsi” dan menilai pemerintah sebelumnya hanya mengejar proyek tanpa memperhitungkan efektivitas. Pernyataan itu langsung ramai disorot publik. Di media sosial, netizen menanggapi sinis kritik Mori yang dianggap berlebihan, apalagi Nasdem merupakan partai pendukung utama Jokowi selama dua periode pemerintahan. Sebagian netizen bahkan menilai Mori Hanafi “dendam politik” karena sejumlah kader Partai Nasdem tersangkut kasus korupsi pada masa pemerintahan Jokowi. Mereka mencontohkan kasus besar mantan Menkominfo Johnny G. Plate, yang divonis bersalah dalam korupsi proyek BTS senilai Rp8 triliun. “Dulu dukung mati-matian, sekarang bilang rezim sebelumnya jahat. Jangan-jangan sakit hati karena banyak kader sendiri yang ditangkap,” tulis salah satu netizen. Mori Hanafi sebelumnya menegaskan bahwa kritiknya murni berdasarkan laporan soal infrastruktur yang disebut tidak optimal di NTB. Namun sorotan publik tetap mengalir deras, terutama karena pernyataannya dianggap berbalik arah dari posisi politik Nasdem selama dua pemerintahan Jokowi. (***)

  • INDOPOSINDOPOS
  • November 18, 2025
  • 0 Comments
Police Goes to School: Satlantas Kotabaru Bekali Siswa SD Teluk Gosong Soal Keselamatan Berlalu Lintas

INDOPOS-Satlantas Polres Kotabaru kembali turun ke sekolah untuk menggelar edukasi keselamatan berlalu lintas lewat program Police Goes to School dalam rangka Operasi “Zebra Intan 2025”. Kegiatan yang digelar Selasa pagi, 18 November 2025, di SDN Teluk Gosong itu menyasar siswa kelas 4 hingga kelas 6. Dalam kunjungan tersebut, Unit Kamsel Satlantas Polres Kotabaru mengajak para siswa mengenal lebih dekat pentingnya tertib berlalu lintas. Mulai dari aturan dasar keselamatan, pengenalan berbagai rambu, hingga cara menggunakan sepeda listrik yang aman dan sesuai ketentuan Undang-Undang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009. Penyampaian materi dibuat interaktif sehingga mudah dipahami anak-anak. Personel juga mensosialisasikan pelaksanaan Operasi Zebra Intan 2025 yang saat ini tengah berlangsung. Diharapkan lewat edukasi sejak usia sekolah, pemahaman anak tentang keselamatan di jalan semakin baik dan mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas di masa mendatang. Kapolres Kotabaru AKBP Doli M. Tanjung, S.I.K., mengapresiasi langkah Satlantas yang konsisten menggelar kegiatan edukatif. Ia menegaskan bahwa menanamkan kesadaran berlalu lintas sejak dini merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang tertib, peduli, dan berbudaya keselamatan. Satlantas Polres Kotabaru berkomitmen melanjutkan program serupa di sekolah-sekolah lainnya demi memperkuat budaya disiplin berlalu lintas di Kabupaten Kotabaru. (Humas Polres Kotabaru) Laporan Redaktur Indopos News: Saberan SH

  • INDOPOSINDOPOS
  • November 18, 2025
  • 0 Comments
Uus Kuswanto yang Pernah Diperiksa Kasus Korupsi Masuk Bursa Sekda DKI, Pengamat Trubus Ingatkan Gubernur Pramono

INDOPOS–Jakarta — Penentuan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta kembali menjadi sorotan tajam. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiyansah, mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Mendagri Tito Karnavian agar tidak gegabah dalam menetapkan sosok Sekda baru menggantikan Marullah Matali yang pensiun pada 27 November 2025. Menurut Trubus, jabatan Sekda adalah “lokomotif pemerintahan daerah” yang memegang kendali penuh seluruh urusan birokrasi Pemprov. Karena itu, gubernur dan Mendagri wajib menelisik rekam jejak tiga kandidat yang sudah terlanjur dikirimkan ke Kemendagri. “Gubernur dan Mendagri harus sangat teliti. Integritas, kapasitas, wawasan kebangsaan, dan terutama steril dari masalah hukum wajib menjadi syarat mutlak,” tegas Trubus di Jakarta, Selasa (18/11/2025). Ia menilai proses seleksi Sekda selama ini selalu dibayangi isu transaksional karena jabatan tersebut merupakan puncak karier ASN dan satu-satunya Eselon I di Pemda. Lebih parah, Trubus menuding APH mandul dalam menindak dugaan transaksi gelap dalam proses pengisian jabatan strategis. Kasus dugaan jual beli jabatan yang viral setelah pelantikan 62 pejabat Eselon II pada Mei 2025 dinilai tak jelas ujungnya. “Laporan pegawai BKD ke KPK sampai sekarang buram, tak bergeming. Kepolisian, Kejati DKI mandul, KPK juga tak bertaring,” kritik Trubus. Ia khawatir praktik serupa terus terulang, termasuk saat pelantikan 1.800 pejabat bulan lalu. Anehnya, Nilai Fit & Proper Test Diduga Berubah Dari informasi yang diperoleh, tiga kandidat Sekda yang diusulkan adalah: Sigit Wijatmoko – Asisten Pemerintahan Saefulloh Hidayat – Kepala BP Perumda DKI Uus Kuswanto – Wali Kota Jakarta Barat Saat fit and proper test, Sigit disebut meraih nilai tertinggi, disusul Saefulloh dan terakhir Uus. Namun informasi yang diterima Trubus menunjukkan nilai tersebut berubah saat berkas dikirim ke Kemendagri. Posisi justru terbalik: Uus Kuswanto mendadak menjadi tertinggi, disusul Sigit, dan Saefulloh paling rendah. Perubahan mencurigakan ini memperkuat dugaan adanya intervensi dan kepentingan tertentu di balik proses seleksi. Menilik Rekam Jejak 3 Kandidat Sekda DKI 1. Uus Kuswanto – Walikota Jakarta Barat, Terseret Kasus SPJ Fiktif Disbud Uus, yang dikenal berpengalaman di berbagai posisi strategis Pemprov, sempat menjadi Penjabat Sekda DKI pada 2022–2023. Namun kariernya memburuk saat namanya ikut terseret kasus dugaan korupsi SPJ fiktif Disbud DKI. Ia diperiksa Kejati DKI pada Januari 2025 sebagai saksi dalam dugaan korupsi Rp150 miliar kegiatan seni budaya fiktif. Tiga orang telah menjadi tersangka: Iwan Henry Wardhana – Kadis Kebudayaan Mohamad Fairza Maulana – Plt Kabid Pemanfaatan Gatot Arif Rahmadi – Pemilik EO

  • INDOPOSINDOPOS
  • November 18, 2025
  • 0 Comments
Satwa Kurus di Ragunan Memicu Dugaan Korupsi Pakan, Pengelola Disorot Tajam

INDOPOS–Jakarta — Kondisi satwa kurus di Taman Margasatwa Ragunan kembali menyulut kemarahan publik. Muncul dugaan keras bahwa anggaran pakan satwa tidak dikelola sebagaimana mestinya dan bahkan diduga dikorupsi oleh oknum di internal pengelola. Isu itu meledak setelah beredar foto dan video seekor harimau yang tampak sangat kurus. Tak lama kemudian, informasi dari sejumlah sumber internal menyebutkan adanya praktik penyimpangan, termasuk dugaan bahwa sebagian pakan dibawa pulang oleh petugas. Kabar ini memancing kecurigaan bahwa jatah pakan harimau tidak diberikan secara utuh, sehingga berdampak pada kondisi fisik satwa. Publik pun menyoroti lemahnya pengawasan dan kemungkinan adanya permainan kotor dalam distribusi anggaran pakan. Nama Kepala Humas Ragunan, Wahyudi Bambang, ikut terseret ke dalam pusaran kritik. Banyak pihak mempertanyakan mengapa kondisi satwa bisa sedemikian buruk bila anggaran pakan selama ini dinyatakan cukup. Di media sosial, desakan menguat agar aparat penegak hukum tidak tinggal diam. Warganet menuntut penyelidikan menyeluruh atas dugaan penyelewengan anggaran pakan, termasuk kemungkinan keterlibatan pejabat internal. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga diminta turun tangan. Publik menilai pemerintah daerah wajib memastikan pengelolaan Ragunan berjalan bersih, transparan, dan bebas dari praktik koruptif. “Kalau satwa saja sampai kurus, berarti ada yang sangat salah. Ini harus diselidiki dan dibongkar,” tulis salah satu komentar warganet yang viral. Hingga kini belum ada penjelasan rinci dari pengelola Ragunan mengenai penyebab satwa kurus serta alur distribusi pakan. Tanpa transparansi, kecurigaan publik akan terus membesar. Aparat diminta bergerak cepat sebelum dugaan korupsi pakan satwa ini menjadi skandal besar yang mencoreng pengelolaan kebun binatang milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.

  • INDOPOSINDOPOS
  • November 18, 2025
  • 0 Comments
Sidang Tuntutan LPEI–Petro Energy: Penasihat Hukum Tegaskan Hukum Pidana Tak Boleh Mendahului Hukum Perdata yang Masih Berjalan

INDOPOS–Jakarta, 17 November 2025 – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pembiayaan ekspor di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Agenda sidang kali ini adalah pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap tiga petinggi PT Petro Energy: Newin Nugroho (Direktur Utama), Susy Mira Dewi Sugiarta (Direktur Keuangan), dan Jimmy Masrin (Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal sekaligus Komisaris Utama PT Petro Energy). Dalam tuntutannya, JPU menyampaikan beberapa poin pokok, antara lain: Ketiga terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. JPU meyakini para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan. Untuk terdakwa Jimmy Masrin, JPU menuntut tambahan pidana berupa denda. Penasihat Hukum: Pembayaran Utang Bukan Pengembalian Kerugian Negara Penasihat hukum terdakwa 3, Waldus Situmorang, menilai tuntutan JPU menimbulkan kekeliruan serius dalam konstruksi hukum. Ia menegaskan bahwa JPU keliru menafsirkan pembayaran kewajiban Petro Energy sebagai tindakan pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi, padahal secara hukum kedua konsep itu sangat berbeda. “Dalam Pasal 4 UU Tipikor, pengembalian itu hanya terjadi bila seseorang menerima uang hasil tindak pidana lalu mengembalikannya ke rekening negara. Yang terjadi di sini adalah pembayaran kewajiban kontraktual, bukan pengembalian uang korupsi,” tegas Waldus. Menurutnya, skema pembayaran Petro Energy kepada LPEI sudah berlangsung jauh sebelum perkara pidana mencuat. Untuk fasilitas pembiayaan USD 10 juta, pembayaran sudah dilakukan sejak 2021–2022 dan kini tersisa sekitar USD 500 ribu. Seluruh bunga dibayar tanpa tunggakan. Untuk fasilitas USD 50 juta, pembayaran termin telah dilakukan tujuh kali sejak 2024, sejalan dengan perjanjian yang berlaku hingga 2028. Pembayaran bunga bahkan sudah berjalan sejak 2021. Karena itu, Waldus menilai tidak masuk akal jika pembayaran utang komersial yang sah justru dianggap sebagai pengembalian uang hasil korupsi. “Kalau pembayaran ini dianggap pengembalian, seolah-olah uang itu milik negara dan harus masuk ke rekening negara. Faktanya, ini pembayaran utang sesuai perjanjian yang masuk ke rekening LPEI, bukan ke kas negara,” ujarnya. Sanggahan Terhadap Tuduhan ‘Berbelit-belit’ Dalam tuntutannya, JPU juga menilai Jimmy Masrin bersikap berbelit-belit selama persidangan. Waldus menilai penilaian itu tidak berdasar dan tidak sesuai fakta. Sebagai komisaris, Jimmy tidak terlibat dalam operasi harian Petro Energy. Seluruh operasional berada di bawah Direktur Utama, Newin Nugroho. “Beliau jarang bicara justru karena tidak menjalankan fungsi operasional. Menyebut beliau berbelit-belit adalah penilaian yang tidak tepat,” tegas Waldus. Tim Hukum Siapkan Pledoi: Ini Sengketa Perdata yang Masih Berjalan Menanggapi arah pembelaan, Waldus menegaskan bahwa tim kuasa hukum akan menghadirkan poin pembelaan komprehensif dalam pledoi. Prinsip yang mereka angkat sederhana: hubungan hukum antara Petro Energy dan LPEI adalah hubungan perdata yang sah, dan sedang berjalan tanpa wanprestasi. “Pembayaran dilakukan sesuai termin perjanjian. Ini hubungan perdata sah berdasarkan Pasal 1320 jo. 1338 KUHPerdata — pacta sunt servanda. Semua aliran dana ke PT Caturkarsa Megatunggal maupun PT Pada Idi merupakan bagian dari mekanisme restrukturisasi yang legal,” ujar Waldus. Ia menegaskan bahwa hukum pidana seharusnya tidak masuk ketika tidak ada pelanggaran kontrak. “Selama tidak ada wanprestasi, tidak ada alasan hukum pidana mengambil alih. Tema pembelaan kami jelas: ini pembayaran utang yang sah, bukan tindak pidana,” tutupnya.

  • INDOPOSINDOPOS
  • November 18, 2025
  • 0 Comments
Proyek Lapangan Padel Tanpa Izin di Cirendeu Diduga Dibekingi Oknum Pejabat, Warga Desak Penertiban Total

INDOPOS–Tangerang Selatan — Polemik pembangunan empat lapangan padel di Jl. Raya Cirendeu, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, semakin memanas. Proyek yang diduga belum memiliki izin lengkap itu tetap berjalan, memicu kegeraman masyarakat. Informasi yang beredar menyebutkan adanya dugaan kuat proyek tersebut dibekingi oknum pejabat, sehingga tetap beroperasi meski belum memenuhi persyaratan legal. Bahkan, muncul dugaan keterlibatan dari unsur Satpol PP Tangerang Selatan dalam membiarkan kegiatan pembangunan berjalan. Namun, dugaan ini masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi resmi dari pihak terkait. Warga Geram: “Ini Dugaan Penyalahgunaan Wewenang!” Warga sekitar menyatakan bahwa proyek tersebut sejak awal tidak mempublikasikan dokumen perizinan. Tidak ada papan informasi proyek, tidak ada bukti IMB atau PBG, dan tidak ada kejelasan mengenai AMDAL lingkungan. Kondisi ini menimbulkan spekulasi bahwa pembangunan dilakukan “secara kebut” tanpa persetujuan formal. “Kalau rakyat kecil bangun dapur saja bisa langsung disegel, kenapa bangunan besar seperti ini malah dibiarkan? Ini tidak masuk akal,” ujar salah seorang warga dengan nada kesal. Desakan Agar Pemerintah Turun Tangan Masyarakat menuntut Wali Kota Tangerang Selatan dan Gubernur Banten segera turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan lapangan secara langsung. Mereka meminta pemerintah tidak tinggal diam terhadap dugaan pelanggaran yang sudah menjadi perhatian publik. Warga menegaskan bahwa jika benar pembangunan tersebut tidak memiliki izin: Proyek harus dihentikan segera Sanksi administratif dan pidana harus diberlakukan Oknum yang diduga membekingi proyek harus diselidiki dan diberi tindakan tegas Menurut warga, pembiaran seperti ini hanya akan mencoreng citra pemerintah daerah dan membuka ruang penyalahgunaan wewenang. Transparansi Dianggap Wajib Warga juga menuntut keterbukaan informasi dari pemilik proyek maupun instansi terkait. Mereka menilai bahwa proyek sebesar ini tidak mungkin luput dari pantauan aparat, sehingga publik berhak mempertanyakan mekanisme pengawasan. “Kalau benar ada yang membekingi, ini bukan sekadar pelanggaran perizinan, tapi potensi penyalahgunaan jabatan. Pemerintah harus membuktikan bahwa hukum berlaku untuk semua,” tambah warga lainnya. Menunggu Sikap Tegas Pemerintah Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Satpol PP, maupun pihak pengembang. Warga berharap pemerintah segera memberi klarifikasi agar polemik tidak semakin melebar. Masyarakat menegaskan bahwa mereka bukan anti pembangunan, namun menolak keras praktik pelanggaran aturan dan dugaan permainan oknum pejabat.

  • INDOPOSINDOPOS
  • November 18, 2025
  • 0 Comments
BI Jakarta Dorong Ekowisata Digital di Kepulauan Seribu, Tingkatkan Penggunaan QRIS Sektor Wisata

INDOPOS–JAKARTA – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta (KPwBI DKI Jakarta) menggelar Diskusi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan dan Inklusif di Kepulauan Seribu sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem digital serta memperluas implementasi QRIS di wilayah kepulauan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan mengatakan, digitalisasi di Jakarta menunjukkan kinerja yang sangat positif. Pada Semester I 2025, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) DKI Jakarta telah mencapai 97,73%, menempatkan Jakarta pada kategori Pemda Digital. Kontribusi QRIS terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun meningkat hingga 3,41%. Iwan menjelaskan, pada Triwulan III 2025, volume transaksi mencapai sekitar 3,8 miliar transaksi atau tumbuh 182% (yoy). Jakarta berkontribusi 37,35% terhadap total transaksi nasional, didukung pertumbuhan merchant yang mencapai 6,3 juta dan pengguna sekitar 6 juta. Meski demikian, Iwan mengakui bahwa pemanfaatan QRIS di Kepulauan Seribu masih jauh tertinggal. Saat ini baru terdapat sekitar 4 ribu merchant (0,08%) dan sekitar 22 ribu transaksi (0,004%). “Rendahnya adopsi dipengaruhi oleh keterbatasan konektivitas internet, minimnya layanan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), serta beragamnya tingkat literasi digital masyarakat setempat. Faktor geografis kepulauan juga membatasi akses layanan keuangan lainnya,” ucapnya. Iwan menegaskan bahwa Kepulauan Seribu memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata digital. Sebagian besar penduduk lokal bekerja di sektor pariwisata mulai dari pemandu wisata, kuliner, hingga homestay yang sangat bergantung pada transaksi cepat dan aman. Implementasi QRIS Cross Border dinilai dapat memberikan kenyamanan lebih bagi wisatawan mancanegara karena memungkinkan pembayaran tanpa penukaran uang asing. Sementara QRIS Tap dapat dimanfaatkan untuk efisiensi pembayaran transportasi antarpulau sehingga memperkuat ekosistem wisata yang modern dan inklusif. Sejauh ini, KPwBI DKI Jakarta telah menjalankan sejumlah program strategis untuk mempercepat digitalisasi di Kepulauan Seribu, di antaranya: 1. FGD Elektronifikasi Destinasi Wisata bersama Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu dan Pemprov DKI Jakarta untuk mendorong pembayaran digital di titik wisata utama. 2. Sosialisasi Cinta Bangga Rupiah (CBP) dan edukasi QRIS bersama OJK Jabodebek, termasuk layanan penukaran uang tunai di sejumlah pulau. 3. Kompetisi konten kreator “QRIS Jelajah Budaya Indonesia 2025” di Pulau Pramuka untuk meningkatkan literasi digital dan promosi wisata berbasis QRIS. Menurut Iwan ke depan sejalan dengan rencana kerja TP2DD Provinsi DKI Jakarta, BI akan terus memperkuat sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta, Bank RKUD, OJK Jabodebek, BUMD, serta PJP dalam memperluas implementasi program digitalisasi. Fokus penguatan mencakup optimalisasi infrastruktur sosial-digital, peningkatan akses layanan keuangan digital, serta penguatan literasi digital masyarakat sebagai fondasi percepatan transformasi digital di sektor wisata Kepulauan Seribu.