• INDOPOSINDOPOS
  • Oktober 24, 2024
  • 0 Comments
Kabinet Merah Putih dengan Pilot Prabowo Subianto

INDOPOS-Kabinet Merah putih telah terbentuk dengan jajaran menteri,kepala lembaga/badan dan utusan khusus presiden. Ada hal yang berbeda dengan kabinet sebelumnya yaitu dari pos pos kementerian yang terbagi dan di pimpin oleh seorang menteri. 48 menteri teleh di lantik dengan membawahi dirjennya maupun inspektorat jenderal,dalam aspek hukum hal ini agar menghindari diskresi maupun upaya pencegahan korupsi. Hal ini disampaikan oleh sam sangadji dalam diskusi di kawasan Menteng,Jakarta pusat.ketua lembaga kajian hukum dan ekonomi kerakyatan inipun menyatakan dalam aspek ekonomi bahwasanya bagaikan seseorang yang di berikan modal oleh orang tuanya dengan”modal sekecil kecilnya untuk untung sebesar besarnya, hingga semakin tinggi permintaan semakin harga naik.ini adalah indikator dari jalannya suatu roda perekonomian, bagaimana seorang menteri diberikan Anggaran dengan pembagian/pemisahan dirjen yang tidak meliputi sebelumnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya yang tak lain bagaimana feedback untuk pajak negara itu sendiri. Sekjend dari organisasi garda muda palapa inipun mengatakan,bahwa seorang Prabowo telah membuktikan dengan merangkul elemen partai politik yang tidak mendukung beliau dalam pilpres kemarin. Kedaulatan di tangan rakyat dan persatuan adalah suatu hal yang tidak kalah penting untuk stabilitas suatu negara. 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-gibran akan menjadi pertaruhan kredibilitas dan akuntabilitas kabinet merah putih dalam pengangkatan seluruh jajaran, pembentukan aturan hingga implementasi garis garis besar visi misi untuk keberlanjutan hajat rakyat Indonesia kedepannya.”

  • INDOPOSINDOPOS
  • Oktober 23, 2024
  • 0 Comments
Polda Kalsel Bongkar Jaringan Narkoba Internasional Freddy Pratama, Sita 70,7 Kg Sabu

INDOPOS-Ditresnarkoba Polda Kalsel berhasil membongkar peredaran narkoba skala besar jaringan Internasional Ferdy Pratama. Hasil pengungkapan kasus kali ini, disita sebanyak 70,76 kilogram narkotika jenis sabu, XTC sebanyak 9.560 butir, serbuk/ serpihan XTC sebanyak 67,57 gram dan satu unit mobil jenis Mitsubishi Triton dari enam orang tersangka. Menurut Kepala Polda Kalsel Irjen Polisi Winarto, jaringan narkoba internasional tersebut berasal dari Malaysia. Kapolda tak menampik, Kalsel menjadi tujuan utama peredaran narkoba jaringan internasional di bawah kendali Fredy Pratama yang masih buron. “Kalau kita lihat memang masuk target pasar yang cukup besar. Modus operandi mereka memodifikasi mobil menjadi bunker penyimpanan sabu,” terang Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto dalam konperensi pers gelar perkara pengungkapan kasus tersebut didampingi Direktur Resnarkoba Kombes Pol Kelana Jaya di Mapolda Kalsel, Banjarbaru, Rabu (23/10/2024). Kasus puluhan kilogram sabu disertai ribuan pil ekstasi ini berawal tertangkapnya seorang pelaku berinisial AR di salah satu lobby hotel di Jalan Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin Utara pada 26 September 2024. Dari AR polisi berhasil menyita delapan paket besar sabu dan tiga belas paket kecil sabu. “Sabu ditemukan dalam tas yang dibawa seberat 9,1 kilogram lebih,” lanjut Kapolda Kalsel. Polisi lalu melakukan pengembangan dari penangkapan AR. Hasilnya, penyidik Subdit III kemudian kembali mengamankan seorang pelaku berinisial MM. MM tak berkutik saat dibekuk polisi di sebuah rumah di Jalan Cengkeh Raya, Banjarmasin Utara pada 3 Oktober 2024. Di sana petugas juga menemukan alat hisap dan bukti 0,02 gram sabu yang diduga digunakan MM. Pengembangan pun terus berlanjut hingga menghadirkan fakta baru. MM diduga kuat adalah kaki tangan Freddy Pratama alias Miming yang hingga ini masih jadi buruan Interpol. MM berperan sebagai operator peredaran narkotika di tiga wilayah, Jakarta, Surabaya dan Bali. “Perannya masih kita dalami,” tegas Kapolda Kalsel. Dari hasil interogasi petugas diketahui bahwa MM tengah mengatur pemberangkatan satu unit mobil Mitsubishi Triton warna putih dan dua foto orang yang berangkat untuk mengambil yang diduga narkotika jenis sabu. Setelah mendapat informasi yang cukup petugas kemudian melakukan pengejaran ke Provinsi Kalimantan Barat. Ditemukan ciri-ciri mobil Triton warna putih yang dimaksud dan pembuntutan. Pada 8 Oktober 2024, petugas melakukan penghentian mobil bernomor polisi B 9586 SBC. Dari mobil itu, petugas mengamankan pelaku berinisial AW serta JB dan langsung melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut. “Dalam penggeledahan berlangsung di jalan, petugas menemukan barang bukti 50 paket besar sabu-sabu dengan kemasan plastik teh cina bertuliskan Guanyinwang yang disembunyikan di bunker di dalam kursi belakang dengan berat total 51,3 kilogram lebih,” tambah Kapolda Kalsel. “Jadi mobil tersebut dimodifikasi pada bagian bawah jok untuk tempat penyimpanan sabu,” ujarnya. Selain itu, petugas juga mengamankan seorang tersangka berinisial MR yang berperan sebagai pembuat bunker di mobil Triton yang digunakan untuk tempat penyimpanan sabu-sabu. Selain sabu-sabu di sana petugas turut menyita barang bukti pil ekstasi sebanyak 9.560 butir. Dengan rincian 4.552 butir berlogo Rolls Royce dan 5.008 butir berlogo Burung Hantu. Pengembangan pun terus dilakukan hingga pada 10 Oktober 2024 petugas Subdit III kembali mengamankan seorang pelaku berinisial SA di sebuah rumah di Jalan Pangeran Hidayatullah, Banua Anyar, Banjarmasin Timur. Rumah tersebut diduga merupakan gudang penyimpanan sabu-sabu. Dimana saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti 10 paket besar sabu-danu dengan berat total 10,3 kilogram lebih. Atas perbuatan mereka, enam pelaku yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dijerat Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. AR dijerat pasal 114 ayat (2) sub pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. MM dijerat pasal pasal 114 ayat (1) sub pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara MR, AW, J dan SA dijerat pasal pasal 114 ayat (2) sub pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selesai

  • INDOPOSINDOPOS
  • Oktober 23, 2024
  • 0 Comments
Partai Demokrat yakin Prabowo Akan Merealisasikan Janji Kampanye Menuju Indonesia Emas tahun 2045

INDOPOS-Dewan pertimbangan DPP Partai Demokrat menyampaikan ucapan selamat kepada para Menko, Menteri & Wamen di Kabinet Presiden Prabowo yang telah dilantik dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo – Gibran. Susunan para menteri saat ini diakomodir dari semua unsur kekuatan bangsa mulai dari Parpol, Akademisi, Praktisi/Profesiona. Birokrat, purnawirawan TNI/Polri maupun yang masih aktif berdinas, Pengusaha, Ormas, dll, sehingga disepakati kabinet saat ini dinamakan Kabinet Merah Putih. Untuk percepatan program dalam merealisasikan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran, mendesign jumlah kementrian di Kabinet Merah Putih, jumlahnya lebih banyak dibanding kabinet masa presiden sebelumnya pasca reformasi. Tujuannya sangat jelas, yakni agar para menteri dapat langsung bekerja fokus pada pemecahan urusan yang lebih sedikit pada masing-masing kementeriannya nanti. “Atas kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Prabowo pada Kabinet Merah Putih kepada kader Partai Demokrat, tentu merupakan suatu penghormatan & penghargaan yang luar biasa yang diberikan oleh Prabowo-Gibran selaku Presiden & Wakil Presiden,” ujar Sekretaris Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Carolus Bolly. Jabatan yang diberikan kepada para kader Partai Demokrat tersebut adalah kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menko Bidang Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan; Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifky Harsya sebagai Menteri Ekonomi Kreatif; M. Iftitah S. Suryanegara sebagai Menteri Transmigrasi & Percepatan Pembangunan Indonesia Timur dan Ossy Darmawan sebagai Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN. Pengurus & seluruh kader Partai Demokrat berterima kasih atas kepercayaan amanah jabatan yang diberikan dan berkomitmen  untuk mengawal, serta mendukung semua program dan kebijakan Presiden Prabowo melalui para Menteri yang dijabat oleh kader Partai Demokrat. Partai Demokrat yakin Prabowo – Gibran akan merealisasikan janji kampanye saat pilpres lalu senanagi wujud komitmennya menuju Indonesia Emas tahun 2045. Partai Demokrat memastikan akan konsisten mengawal dan mengamankan semua program & kebijakan Prabowo-Gibran sampai tuntas, demikian yang disampaikan Carolus Bolly, SE, MM selaku Sekretaris Dewan Pertimbangan Partai Demokrat. Dukungan penuh Partai Demokrat kepada Prabowo-Gibran adalah sebagai bukti terhadap komitmen Partai Demokrat memberikan dukungan penuhnya kepada Capres Cawapres Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden bulan Februari 2024 lalu. Selamat kepada Presiden Prabowo & Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta para Kenteri Kabinet Merah Putih. Rakyat akan menantikan kiprah, sepak terjang dan kerja keras semua anggota Kabinet Merah Putih dalam membangun negeri yang luas ini menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tahapan menuju Indonesia Emas 2045, pada saat bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia Merdeka dimulai dari pemerintahan saat ini. Partai Demokrat yakin, bahwa Bahtera Besar yang bernama Indonesia akan berlayar mengarugi Samudera Tantangan menuju Pelabuhan masa depan pada tahun 2045 di bawah kepemimpinan Nakhodanya saat ini : Prabowo Subianto &-Gibran Rakabuming Raka, sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Harapan Rakyat Perjuangan Partai Demokrat.

  • INDOPOSINDOPOS
  • Oktober 23, 2024
  • 0 Comments
BUDIMAN SUDJATMIKO USUL ORANG MISKIN MENJADI PEMASOK/SUPLIER, KETUA UMUM MASYARAKAT PENDUKUNG GIBRAN JIMMY S DUKUNG PENUH, ITU SALAH SATU UPAYA MENGANGKAT HARKAT DAN MARTABAT WONG CILIK, PROSES NEGARA RI MENUJU NEGARA YG MAJU DAN BERKEADILAN

INDOPOS-Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko mengusulkan orang miskin menjadi pemasok atau supplier bahan-bahan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Budiman menjelaskan orang-orang miskin ini diberdayakan untuk memproduksi bahan-bahan pangan. Lalu hasil produksi itu digunakan untuk makanan yang dibagikan secara gratis ke anak-anak. “Saya hanya melibatkan orang miskin agar terlibat di dalam suplai atas proses makan bergizi gratis itu, selain juga penerima makan bergizi gratis itu,” kata Budiman di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10). Budiman mengatakan setidaknya 50 persen pemasok bahan makanan program itu seharusnya orang miskin. Ia yakin kebijakan itu dapat memutar ekonomi di kalangan masyarakat miskin. Untuk mencapai itu, ia akan berupaya menyediakan pendanaan. Budiman bakal mengontak sejumlah pihak untuk menyediakan permodalan. “Tentu saja kita sediakan akses, aset, dan dapat KUR dipermudah. Saya akan bicara dengan perbankan, juga kepada Permodalan Nasional Madani,” ujar Budiman. Ditempat terpisah saat di hubungi wartawan, Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran Jimmy S mengatakan, “Ya, itu bagus, salah satu cara / upaya menghapuskan kelompok yg sering diistilahkan wong cilik, bagus itu usul nya, masa indonesia sudah lama Merdeka istilah Wong Cilik tidak bisa kita hilangkan dari Indonesia yg Negara Kaya begini, hahaa..” tandas Jimmy sambil becanda kepada wartawan. Mari kita dukung usulan brilian tsb, Jika Usul tsb memang benar benar bisa dijalankan, tidak ada lagi istilah “yg kaya makin kaya, yg miskin makin miskin”, dan usulan tersebut sesuai dgn Pidato Presiden Prabowo pada saat pelantikan kemarin, dimana Prabowo meminta kepada para pembantu nya untuk membuat rakyat indonesia tersenyum bahagia, jadi menurut saya sudah pas itu usulan nya dan saya yakin Presiden Prabowo akan Menyetujui niat baik tersebut. Jimmy jg menanbahkan, Suatu Negara dikatakan bisa menjadi Negara Maju apabila Rakyat nya sudah beranjak dari lingkaran kemiskinan, dan hal tersebut juga sesuai dgn Keinginan Pak Jokowi yg menargetkan Indonesia Maju dan Menuju Indonesia Emas 2045. Kita berikan apresiasi yg setinggi2 nya kepada Kaban Budiman atas usulan nya yg pro wong cilik, tandas Jimmy kepada wartawan.

  • INDOPOSINDOPOS
  • Oktober 22, 2024
  • 0 Comments
Eksepsi Ditolak, Ike Farida Salahkan Mantan Kuasa Hukumnya

INDOPOS-Sidang perkara pidana sumpah palsu dengan terdakwa Ike Farida, advokat dan doktor ahli hukum ketenagakerjaan ternama, Senin (21/10/2024) memasuki agenda putusan sela. Dalam putusan selanya, Majelis Hakim menolak semua eksepsi terdakwa dan menyatakan bahwa sidang akan dilanjutkan ke pokok perkara dengan mendengarkan keterangan saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kemudian dilanjutkan ke pemeriksaan saksi pihak terdakwa Ike Farida. Sedangkan terkait permohonan penangguhan penahanan yang dimohonkan Ike masih dalam pertimbangan Majelis Hakim. Berdasarkan data sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan disebutkan bahwa penahanan Ike Farida dimulai sejak 4 September 2024 ketika dalam penyidikan oleh Kepolisian Polda Metro Jaya. Pada saat bersamaan, di luar ruang sidang terdapat pengunjung pendukung Ike Farida yang mengenakan kaos merah dan kuning yang menyuarakan keadilan untuk Ike Farida. Di sisi lain tampak sekelompok perempuan mengenakan pakaian biru yang mendukung penegakan hukum untuk Ike Farida. Kelompok pendukung penegakan hukum membagikan selebaran yang berisi uraikan peritiwa dugaan tindak pidana sumpah palsu yang dilakukan Ike Farida. Dalam selebaran tersebut dijelaskan bahwa perkara pidana ini dilatarbelakangi sejak tahun 2012 ketika Ike Farida tidak bisa membuat PPJB dan AJB karena bersuamikan warga negara asing dan tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta. Karena tidak terima, Ike kemudian menggugat pengembang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatannya ditolak hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Ike pun mengajukan peninjauan kembali. “Kalau melihat kronologisnya sejak tahun 2012, nampak terlihat bahwa dari sisi pengembang telah berupaya menyelesaikan perkara ini melalui jalur di luar pengadilan dengan menawarkan pengembalian uang kepada Ibu Ike. Bahkan pada tahun 2014 pengembang berupaya mengembalikan uang dengan sistem konsinyasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dikabulkan, namun ditolak oleh Ibu Ike Farida. Hal inlah yang membuat perkara ini berkepanjangan,” jelas Syarifah, salah seorang dari kelompok pendukung penegakan hukum. Perkara pidana sumpah palsu yang dialami Ike bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diawali oleh laporan polisi oleh pengembang karena ulah Ike Farida melalui kuasa hukumnya mengajukan bukti baru atau novum dalam permohonan banding pada tahun 2020. Dalam berita acara sumpah, penemu bukti baru yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Nurindah M.M. Simbolon, dinyatakan bahwa novum yang diajukan baru ditemukan tanggal 22 Februari 2020 di kantor hukum Farida Law Office dan novum belum pernah diajukan pada perkara terdahulu. Padahal, kenyataannya bukti tersebut sudah pernah digunakan. Atas perbuatan membuat sumpah yang diwakili kuasa hukumnya tersebut, Ike Farida akhirnya dilaporkan pengembang ke Polda Metro Jaya dengan dugaan tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu. Dalam dakwaan Jaksa yang diakses pada sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jaksa mendakwa Ike Farida dengan pasal 242 Ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 Undang-Undang Hukum Pidana. Pada tempat terpisah, Pakar Hukum Pidana, Dr. Adi Darmawansyah, SH., MH. ikut memberikan pendapat atas penerapan pasal 242 tentang sumpah palsu dan keterangan palsu. “Seseorang yang didakwa sumpah palsu haruslah memenuhi unsur-unsur objektif yaitu ada keterangan di atas sumpah, keterangan itu diwajikan Undang-Undang, dan keterangan itu tidak benar atau palsu dan kepalsuan itu diketahui oleh pemberi keterangan, dilakukan secara lisan atau tulisan, serta memenuhi unsur subjektif kesalahan itu dilakukan dengan sengaja oleh pribadi atau oleh kuasanya,” kata Akademisi dari Universitas Bung Karno ini. Lebih lanjut Adi menjelaskan, “Jika dihubungkan dengan Pasal 55 KUHP, maka ini akan terkait dengan tindak pidana penyertaan atau deelneming yaitu apabila dalam satu delik, tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang, dimana pertanggung jawaban berdiri sendiri-sendiri atau pertanggungjawaban satu orang digantungkan dari perbuatan peserta yang lain. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan yang menganjurkan”. Sebaliknya, Kuasa Hukum Ike, Agustrias Andika menyatakan bahwa seharusnya mantan kuasa hukum Ike Farida yang bernama Nurindah M.M. Simbolon yang dipidana, karena kliennya tidak pernah menyuruh atau memberikan kuasa Nurindah untuk mewakili dirinya mengucapkan sumpah di hadapan Pengadilan ketika mengajukan bukti baru atau novum, oleh karena itu kuasa hukum sebelumnya telah dilaporkan ke Peradi dengan dugaan pelanggaran etik. (***)

  • INDOPOSINDOPOS
  • Oktober 22, 2024
  • 0 Comments
Gaspol Pemenangan RK-Suswono di Pulau Seribu, Bunda Neneng Geber Sosialisasi Bareng Akar Rumput Mercy

INDOPOS-Upaya pemenangan pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono terus digeber di wilayah Pulau Seribu, Jakarta Utara. Selasa (23/10/2024), anggota DPRD DKI Jakarta dari Demokrat, Neneng Hasanah memimpin langsung sosialisasi pasangan cagub RK-Suswono di 8 Pulau, yang berada di Pulau Seribu. Sebayak 200 spanduk, stiker, kaos dan PIN bergambar RK-Suswono pun dibagikan pada masyarakat Pulau Pramuka, Panggang, Harapan, Tidung, Lancang dan pulau lainya. “Gerakan sosialisasi untuk pemenangan RK-Suswono ini melibatkan struktur partai dari semua tingkatan. Mulai dari DPC, PAC, Ranting dan Anak Ranting Demokrat di Pulau Seribu. Kita gaspoll untuk pemenangan RK-Suswono,” ujar politisi yang aktab disapa Bunda itu. Anggota DPRD DKI tiga periode itu mengatakan, dengan sosialisasi yang dilakukan bersama struktur. Kader Partai Demokrat ditiap tingkatan akan berjuang secara all out, dalam memenangkan pasangan RK-Suswono khususnya kader berlambang Bintang Mercy yang berada di Pulau Seribu. “Kita harapkan untuk dapil Pulau Seribu pasangan cagub RK-Suswono bisa mendapatkan suara signifikan di dapil Pulau Seribu. Mudah-mudahan pada hari pencoblosan 27 Oktober 2024, suara yang didapatkan melebihi 50 persen suara pemilih di Pulau Seribu,” tandasnya. (***)

  • INDOPOSINDOPOS
  • Oktober 22, 2024
  • 0 Comments
Partai Demokrat Apresiasi Presiden Prabowo Atas Jabatan Menteri yang Diemban Kader Demokrat

INDOPOS-Hiruk pikuk tentang siapa putra putri bangsa yang akan mengemban amanat sebagai Menko, Menteri & Wamen di Kabinet Presiden Prabowo telah usai  seiring dengan pelantikan para Menteri  Kabinet Presiden Prabowo – Gibran. Karena para menteri diakomodir dari semua unsur kekuatan bangsa mulai dari Parpol, Akademisi, Praktisi/Progesional, Birokrat, purnawirawan TNI/Polri maupun yang masih aktif berdinas, Pengusaha, Ormas, dll, sehingga disepakati kabinet saat ini dinamakan Kabinet Merah Putih. Untuk percepatan program dalam merealisasikan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran, mendesign jumlah kementrian di Kabinet Merah Putih, jumlahnya lebih banyak dibanding kabinet masa presiden sebelumnya pasca reformasi. Tujuannya sangat jelas, yakni agar para menteri dapat langsung bekerja fokus pada pemecahan urusan yang lebih sedikit pada masing-masing kementeriannya nanti. Atas kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Prabowo pada Kabinet Merah Putih kepada kader Partai Demokrat, tentu merupakan suatu penghormatan & penghargaan yang luar biasa yang diberikan oleh Prabowo-Gibran selaku Presiden & Wakil Presiden. Jabatan yang diberikan kepada para kader Partai Demokrat tersebut adalah kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menko Bidang Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan; Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifky Harsya sebagai Menteri Ekonomi Kreatif; M. Iftitah S. Suryanegara sebagai Menteri Transmigrasi & Percepatan Pembangunan Indonesia Timur dan Ossy Darmawan sebagai Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN. Pengurus & seluruh kader Partai Demokrat sangat berterima kasih atas kepercayaan amanah jabatan yang diberikan dan berkomitmen  intuk mengawal, serta mendukung semua program dan kebijakan Presiden Prabowo melalui para Menteri yang dijabat oleh kader Partai Demokrat. Partai Demokrat memastikan akan konsisten mengawal dan mengamankan semua program & kebijakan Prabowo-Gibran sampai tuntas, demikian yang disampaikan oleh salah satu politisi Senior Partai Demokrat Santoso, yang saat ini menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat dan Anggota Komisi III DPR RI Periode 2019-2024. Dukungan penuh Partai Demokrat kepada Prabowo-Gibran adalah sebagai bukti terhadap komitmen Partai Dempkrat memberikan dukungan penuhnya kepada Capres Cawapres Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden bulan Februari 2024 lalu. Selamat kepada Presiden Prabowo & Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta para Kenteri Kabinet Merah Putih. Rakyat akan menantikan kiprah, sepak terjang dan kerja keras semua anggota Kabinet Merah Putih dalam membangun negeri yang luas ini menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tahapan menuju Indonesia Emas 2045, pada saat bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia Merdeka dimulai dari pemerintahan saat ini. Partai Demokrat yakin, bahwa Bahtera Besar yang bernama Indonesia akan berlayar mengarugi Samudera Tantangan menuju Pelabuhan masa depan pada tahun 2045 di bawah kepemimpinan Nakhodanya saat ini : Prabowo Subianto &-Gibran Rakabuming Raka, sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selamat bekerja

  • INDOPOSINDOPOS
  • Oktober 22, 2024
  • 0 Comments
Ketum Masyarakat Pendukung Gibran Jimmy S Dukung & Apresiasi Kinerja Cepat Menteri PKP Maruarar Sirait, Dalam Mensukseskan Program Hunian Rakyat yang Bukan Omon-Omon Semata

INDOPOS-Program 3 juta rumah per tahun yang akan diluncurkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto menciptakan harapan baru bagi masyarakat. Dengan anggaran ratusan triliun rupiah, program ini tidak hanya berpotensi meningkatkan sektor riil, tetapi juga memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk memiliki hunian layak, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan peta jalan dari tim Satgas Perumahan, program ini akan membangun 3 juta rumah setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, 1 juta unit diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan, sedangkan 2 juta unit akan dibangun untuk masyarakat di pedesaan. “Pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama Presiden Prabowo, dan sektor perumahan adalah salah satu instrumennya. Proyek ini akan menggerakkan sektor riil, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan perputaran ekonomi di berbagai daerah,” ungkap Bonny Z. Minang, anggota tim Satgas Perumahan di bawah pimpinan Hashim Djojohadikusumo, ditulis Senin (21/10/2024). Potensi Dana dan Dampak Ekonomi Menurut kajian Bank BTN, rumah subsidi di perkotaan diperkirakan memiliki harga jual rata-rata Rp200 juta, sementara di pedesaan berada di kisaran Rp75 juta hingga Rp100 juta. Jika program ini berjalan maksimal, nilai transaksinya bisa mencapai sekitar Rp400 triliun per tahun. Angka ini bisa lebih tinggi, mengingat harga hunian di berbagai daerah tidak selalu seragam. Dana besar ini akan mengalir ke pengembang kecil dan menengah, khususnya yang berfokus membangun rumah subsidi di pedesaan. Pembangunan ini diharapkan mendorong pemerataan ekonomi dan membuka aliran modal ke daerah-daerah, sehingga para pengembang lokal dapat berkontribusi lebih besar. Proyek perumahan juga akan memberikan efek berganda (multiplier effect) pada 183 subsektor usaha lainnya. Mulai dari pemasok bahan bangunan seperti semen, batu bata, dan baja, hingga UMKM yang mendukung kebutuhan proyek, seperti toko bangunan dan tenaga kerja. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan, di hari pertamanya kerja dia akan menjumpai Jaksa Agung. Hal itu untuk membahas mekanisme pemberian aset-aset yang disita oleh Kejagung agar bisa dimanfaatkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. “Saya akan ketemu dengan Pak Jaksa Agung langsung untuk melihat bagaimana mekanisme untuk tanah-tanah ditahan yang ada supaya kita bisa gerak cepat, prosedurnya seperti apa, titiknya ada di mana, supaya kita bisa kerja dengan cepat. Jadi saya sudah laporkan, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, harus bergerak cepat,” ujar Maruarar usai menghadiri sertijab di Kementerian PU Jakarta, Senin (21/10/2024). Maruarar bilang, hasil sitaan Kejagung itu akan digunakan untuk proyek pembangunan rumah sebagai salah satu program kinerjanya selama 5 tahun ke depan. Dia mendapatkan mandat untuk menyediakan perumahan layak huni sebanyak 3 juta unit rumah dengan perincian 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan. “Jadi kita juga akan memanfaatkan tanah-tanah yang katakanlah ada dalam kepemilikan aparat hukum, supaya itu bisa cepat untuk dibangun, kita tentukan nanti langkah berikutnya,” jelasnya. Tak hanya aset sitaan Kejagung, pihaknya juga akan memanfaatkan aset-aset milik perusahaan BUMN yang terbengkalai atau yang belum difungsikan, seperti lahan-lahan jalur kereta api yang sudah tidak fungsikan lagi atau nonaktif. “Sedapat mungkin kita memanfaatkan tanah yang sudah ada sehingga kita punya solusi yang kompherensif untuk kita gunakan,” pungkasnya. Ditempat terpisah saat dihubungi wartawan, Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran Jimmy S mengatakan, “hal baik tersebut perlu kita dukung maksimal dan berikan apresiasi kepada Menteri PKP dalam menunaikan janji kampanye Prabowo Gibran dalam hal Perumahan Rakyat, apalagi memiliki konsep menghidupkan Ekonomi Kerakyatan seperti itu, melibatkan pengusaha2 lokal dan sebagainya, dari hulu sampai hilir melibatkan semua elemen. Apalagi di era Pak Jokowi kemarin, pak jokowi sdh membuatkan pondasi pembangunan di semua daerah seperti Jalan Tol, bandara baru, pelabuhan2 dan lsebagau nya. Titik peredaran ekonomi bisa disebar di pelosok negeri ini, karena sejati nya, jika suatu daerah ada akses jalan dan pemukiman, disitulah akan bertumbuh ekonomi baru akan bertumbuh, kita apresiasi gerak cepat dr menteri PKP dan jajaran, Program ini pasti bisa terwujud alias bukan omon omon semata”, Tandas Jimmy kepada wartawan.

  • INDOPOSINDOPOS
  • Oktober 21, 2024
  • 0 Comments
Muhindin Muchtar, Koordinator II Relawan Bang Emil Teman Kita, yang Juga Salah Satu Tim Monitoring Program Traktiran Makan Ridwan Kamil, Akan Lanjutkan Kegiatan di 500 Titik

INDOPOS-Koordinator II Relawan Bang Emil Teman Kita, Muhidin Muchtar, yang juga sebagai Salah Satu Tim Monitoring, program Traktiran Makan Ridwan Kamil, menyampaikan, pihaknya akan melanjutkan kegiatan mentraktir makan warga  Jakarta. Targetnya, program akan dilaksanakan di 500 titik. Koordinator I Endah Pardjoko, menambahkan, kegiatan Traktiran Makan Ridwan Kamil sangat disambut antusias oleh masyarakat. Sehingga akan kembali digelar. “Program pertama disambut antusias masyarakat, sehingga kami akan melanjutkan kegiatan kedua Traktiran Bang Ridwan Kamil. Hal ini sekaligus menjadi ajang mendekatkan sosok Ridwan Kamil kepada warga Jakarta,” ujar Muhidin Muchtar, kepada wartawan, Senin (21/10/2024). Berikut Lokasi Traktiran Makan Ridwan Kamil: TRAKTIRAN RELAWAN RIDO (RIDWAN KAMIL-SUSWONO) Hari/Tanggal: Selasa, 22 Oktober 2024 Untuk: Semua kalangan, selama masih tersedia *JAKTIM* – RM Chaniago – Jl Caraka Buana, Pasar Rebo – RM Berkah – Jl Lestari, Pasar Rebo – RM Sinar Surya – Jl Kalisari, Pasar Rebo – RM Chaniago – Jl Gandaria I, Pasar Rebo – RM Salero Minang – Jl H. Hasan, Pasar Rebo – RM Widya – Jl Raya Tengah No 10, Pasar Rebo – Warteg Teh Yani – Jl pondasi ujung no 16, Pulo Gadung – Warteg Mustika Bahari – Jl Bangunan Barat, Pulo Gadung – Warteg Idola – Jl. Metro Jaya No.3, Pulo Gadung – Warteg Pondasi Jaya – Jl. Pondasi No.24, Pulo Gadung – RM Padang Bungo Tanjung – Jl Palad No 2, Pulo Gadung – Warteg Mandiri Jaya Jl Kayu Mas Timur No 41, Pulo Gadung – Rumah Makan Padang Mutiara Minang – Jl Palad, Pulo Gadung – Rumah Makan Padang Encim Minang – Jl Tubagus, Pulo Gadung – Rumah Makan Padang Minang Jaya – Jl Cipinang Sodor, Pulo Gadung – Warung Makan Inayah – Jl TB Badarudin Jatinegara, Pulo Gadung – Warteg Iqoh – Jl Cipinang Timur, Pulo Gadung – Rumah Makan Padang Putri Minang – Jl Taruna Raya No 48, Pulo Gadung – Warteg Adelia – Jl Pisangan Lama, Pulo Gadung – Warung Nasi Sederhana – Jl Jati Raya no.18, Pulo Gadung – Rumah Makan Saiyo Masakan Padang – Jl Perintis Kemerdekaan, Pulo Gadung – Rumah Makan Padang Danau Singkarak – Jl Cipinang Baru Bundar, Pulo Gadung – Rumah Makan Adinda – Jl Kayu Mas Timur, Pulo Gadung – Warteg Kharisma Bahari – Jl Rawamangun Muka Timur, Pulo Gadung – Warung Nasi & Warkop – Jl Praktek No 5, Pulo Gadung – Carano Minang – Jl Abdulrahman No 1, Ciracas – RM Sarumpun – Jl Bulak Ringin No 02, Ciracas – Warung Makan Bumi Ayu – Jl Bulak Ringin No 68, Ciracas – Warteg Kaiesha – Jl Taruna Jaya No 14a, Ciracas – Warung Makan Sunda Receh – Jl Raya Poncol Gg Asem, Ciracas – Warung Bu Vivi – Jl H. Baping Poncol, Ciracas – RM Pitmas – Gg Nusa Indah, Ciracas – Warteg Esa Jaya – Jl Tanah Merdeka, Ciracas – RM Padang – Jl Pengantin Ali No 40, Ciracas – Warteg Rizqi – Jl Raya Kiwi, Ciracas – Warsun Pak Udin – Jl Kiwi, Ciracas – Warteg Rizki – Jl Taruna Jaya, Ciracas – RM Padang Wulan – Jln Manunggal 17, Cipayung – RM Padang Uni Nur – Jl Albaidho, Cipayung – RM padang Rantau Batuah – Jl Albaidho, Cipayung – Lubuak Sawah – Jl Raya Pagelarang, CIpayung – Warteg Pada Suka – Jl Pintu 2 TMII, Cipayung – Warung Mato Aje Minang Sari – Jl Bambu Apus, Cipayung – Warteg Yu Darti – Jl Lubang Buaya, Cipayung – Bumbu Desa – Jl SMPN 160 No 7, Cipayung – Maju Jaya – Jln Raya Ceger No 5, Cipayung – Putri Tanjung – Jl Raya Mabes Hankam, Cipayung – RM padang Siang Malam – Jl Pintu 2 Atas, Cipayung – RM Padang Mini indah – Jl Manunggal 17, Cipayung *JAKBAR* – RM Dua Sepakat Raya – Jl Kapuk Raya No 16, Cengkareng – RM Sederhana Baru – Jl Kapuk Kebon Jeruk, Cengkareng – RM Sahabat Minang – Jl Pool PDD, Cengkareng – Warsun Tasikmalaya – Jl Pool PDD No 4, Cengkareng – Warteg Bahari – Jl Raya Pondok Randu 29, Cengkareng – Warteg Pengkolan Bahari – Duri Kosambi, Cengkareng – RM Aie Talang – Jl Hj Saaba, Kembangan – RM Taufiq Minang – Jl Raya Kembangan Selatan, Kembangan – RM Minang Jaya – Jl Raya Kembangan Selatan, Kembangan – RM Srengseng Raya – Jl Srengseng Raya 14B, Kembangan – RM Padang Zetri – Jl Srengseng Raya No 6A, Kembangan – RM Sakato Jaya – Jl Raya Meruya Selatan, Kembangan – RM Piaman Laweh – Jl Raya Joglo, Kembangan…

  • INDOPOSINDOPOS
  • Oktober 19, 2024
  • 0 Comments
Jadi Korban PHK Massal Menkes, KTKI Minta Perlindungan Presiden Prabowo

INDOPOS-Presiden terpilih oleh rakyat Jendral (Pur) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumingraka diminta untuk dapat membantu selesaikan kasus pilu di Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) yang mengalami perundungan (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sistematis dari Kementerian Kesehatan. Anggota KTKI professional tenaga kesehatan (nakes) dan non nakes dari berbagai daerah baik unsur ASN, swasta maupun professional telah di PHK secara sepihak oleh Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin. “Selama ini Menkes mencari korban perundungan dokter dan nakes di Perguruan Tinggi dan RSUD, namun saat ini perundungan diperluas di KTKI sebagai Lembaga Non Struktural (LNS) yang seharusnya independen justru mendapat perlakuan semena-mena dari tindakan kebijakan dari Menkes,” kata Acep Effendi salah satu korban PHK dari KTKI kepada pers di Jakata, Sabtu siang. Saya PNS Dinkes IV/C dari NTT yang memperoleh rekomendasi atasan untuk pensiun dini. Dengan surat persetujuan Gubernur NTT, Bapak Viktor Laiskodat ke BKN untuk pensiun dini tahun 2022, karena pertimbangan Kepres KTKI dengan lima tahun, bersamaan dengan batas akhir pensiun. “Saya memilih untuk menjadi Anggota KTKI karena LNS adalah Pejabat Negara. Tentunya kebanggaan sebagai putra daerah NTT yang terpilih dari ratusan entomolog se-Indonesia.” Karena kewajiban harus berdomisili di Jakarta, Saya sudah menyekolahkan Kepres untuk mengambil cicilan rumah di bank pemerintah untuk jangka waktu sesuai Kepres. Siapa yang akan membayar cicilan rumah saya nantinya, jika saya di PHK tanpa ada kejelasan? Hal yang sama terjadi pada Akhsin Munawar, yang melakukan pensiun dini dan telah menyekolahkan Kepres untuk cicilan rumah, akibat kebijakan Dirjen Nakes dimana seluruh Anggota KTKI harus berdomisili di Jakarta. Padahal sebelumnya, Akhsin mendapat berbagai fasilitas sebagai Ketua Prodi Sanitasi Lingkungan di Propinsi Jambi. Mereka berharap, Prabowo Subianto dan Gibran dapat membantu menyelesaikan masalah ini. Posisi KTKI sebagai LNS Independen KTKI menyampaikan harapannya agar ke depan, Presiden & Wakil Presiden RI periode 2024-2029 menjaga marwah Lembaga Non Struktural. Muqouwis yang telah berhenti sementara dari PNS Dinas Kesehatan Lampung karena menjadi Anggota KTI, Perwakilan Tenaga Sanitasi Lingkungan menjelaskan: “Membangun LNS yang independent sama saja membangun citra menjadi negara demokrasi. Keinginan menguasai LNS itulah membungkam demokrasi.” Anggota KTKI lainnya, Rachma Fitriati yang juga Dosen di FIA UI mengingatkan, “Seharusnya Menkes memposisikan Konsil sebagai partner yang saling bersinergi dengan KTKI untuk menjaga mutu dan perlindungan hukum bagi Nakes dengan posisi sejajar. Bukan malah melakukan PHK massal dengan berlindung di bawah PMK 12/2024, yang sebagian pasalnya diduga mal-administrasi karena bertentangan dengan UU No.17/2023 dan PP 28/2024. Chandi Lobing, Anggota KTKI yang berasal dari Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara ini menyampaikan“Korporasi saja masih memiliki mitigasi untuk PHK massal, kenapa justru sebagai pejabat negara, Kemenkes malah secara sembrono melakukan PHK massal secara sepihak, mendadak dan tidak ada mitigasi sama sekali!” Rahmaniwati dari Perwakilan Unsur Profesi Teknisi Gigi Konsil Keteknisian Medis menambahkan: “Ketika kami bertanya tentang masa berlaku Kepres 31/M/2022 selama lima tahun, pejabat Plt.Ses KTKI dengan arogannya menegaskan :Ini sudah resiko jabatan.” Dimana letak keadilannya bagi Anggota KTKI. Padahal kami semua memilih untuk menjadi Anggota KTKI karena Kepres Nomor 31/M tahun 2022 berlangsung selama lima tahun. Sebagai LNS yang diangkat dengan Keputusan Presiden, seharusnya Menkes menjaga marwah KTKI. Bukan malah membuang Anggota KTKI layaknya sampah, karena dianggap yang sudah tidak berguna?, tegas Her Basuki Anggota KTKI yang sebelumnya Direktur Akademi Keperawatan Surakarta. “Dimana nurani Menkes sebagai pejabat negara? Tahukah Menkes bahwa Anggota KTKI, selama kurun waktu 2 tahun telah menorehkan kinerjanya yang sangat tinggi, dengan melakukan validasi terhadap penerbitan STR sebanyak 1.572.936 buah”. Atas kebiakan itu ada berarapa anggota saat ini sebagai tukang Ojeg guna memenuhi kebutuhan setiap harinya. seperti Anggota KTKI, Tri Moedji, yang sebelumnya adalah Kepala Instalasi Rekam Medis di salah satu RSUD. terpaksa banting stir menjadi driver ojek online. Sebagai seorang tulang punggung keluarga karena single parent dan menanggung kakaknya yang menderita stroke complikasi hipertensi, Moeji sudah tidak ada pilihan. Pekerjaan apapun dilakoninya, karena pada usianya yang sudah tidak lagi muda, sangatlah tidak mudah mencari pekerjaan mendadak dalam waktu dekat. (***)