News Archives - Laman 74 dari 143 -

INDOPOS
Januari 3, 2025
0 Comments

Sukses Jaga Spirit NKRI dan Demokrasi di 2024, TVRI Terus Berkomitmen Berikan Layanan Informasi dan Hiburan Terbaik ke Publik

INDOPOS–Selama 2024, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) sukses menjaga spirit Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan demokrasi. TVRI pun akan konsisten dan terus berkomitmen memberikan layanan informasi dan hiburan yang terbaik ke publik pada tahun 2025. Hal itu ditegaskan Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI, Agus Sudibyo. Harapan besar untuk TVRI pada tahun 2025 pun sangat besar. “TVRI akan tetap konsisten melayani hak masyarakat atas informasi publik dan hiburan yang mencerahkan di wilayah pedesaan, pinggiran, pedalaman dan perbatasan negara,” ujar Agus Sudibyo, dalam keterangan tertulisnya, kepada wartawan, Jumat, 03 Januari 2025. Dikatakan Agus Sudibyo, TVRI harus hadir untuk menyatukan negeri ini dalam satu bahasa, satu nusa, satu bangsa melalui siaran yang tidak berorientasi komersial. “Tapi berorientasi pada kemaslahatan bersama,” cetus Agus Sudibyo. Banyak Capaian Penting TVRI, selama 2024 telah memperoleh capaian-capaian penting yang luar biasa dalam menjaga spirit NKRI dan demokrasi. Hal itu ditandaskan Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno. Kata Iman, capaian-capain besar tersebut di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Penyelenggaraan Debat Pilkada sejumlah 429 kali yang berlangsung di berbagai provinsi, kota dan kabupaten di seluruh tanah air. Dengan total 429 debat melalui kanal 2 TVRI (TVRI Daerah) dan 10 debat melalui kanal TVRI Nasional. “Ini adalah jumlah debat terbesar yang pernah diselenggarakan oleh lembaga penyiaran tanah air sepanjang sejarah,” cetus Iman Brotoseno dengan bangga melalui keterangan tertulisnya. 2. TVRI sukses menggelar debat calon presiden dan wakil presiden. “Debat pertama calon presiden dan wakil presiden hanya berjarak empat hari dari jadwal resmi KPU,” ujar Iman. Pada saat itu, KPU sebenarnya telah menunjuk konsorsium pelaksana debat yang terdiri dari sejumlah televisi swasta. “Namun tidak satupun yang berani, karena waktunya terlalu pendek. TVRI kemudian mengambil risiko ketimbang jadwal pemilu secara nasional harus mundur. Akhirnya, TVRI sukses menyiarkan debat kandidat capres-cawapres. Pilpres terselamatkan, demokrasi Indonesia tetap terjaga di jalur positif,” paparnya. 3. Suskes siarkan misa suci Paus dari tiga negara. Iman Brotoseno menambahkan, kontribusi penting lain yang dilakukan TVRI adalah menyiarkan kunjungan Paus Fransiskus di tiga negara di Kawasan Asia Pasifik pada 3-6 September 2024. 4. TVRI obati kerinduan warga Aceh menonton tim sepak bola Provinsi Aceh pada PON XXII. 5. Menjaga transisi pemerintahan. “Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI terus aktif memberitakan proses transisi pemerintahan. TVRI hadir menjadi clearing house terhadap pemberitaan palsu yang beredar selama masa transisi tersebut,” jelas Iman Brotoseno. 6. TVRI pelopori siaran Program Berbasis Artificial Intelligence (AI). Inovasi program dan konten terus digalakkan oleh TVRI dengan menghadirkan transformasi digital secara menyeluruh. 7. Siarkan Peparnas XVII Solo dan Megawati. Gelaran Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVII Tahun 2024 di Surakarta juga turut ditayangkan oleh TVRI melalui kanal TVRI Sport sebagai TV Pool. “Dahaga masyarakat saat melihat spike atlet voli Megawati Hangestri turut divalidasi oleh TVRI Sport dengan menayangkan Liga Voli Korea V-League. Masyarakat sangat antusias menantikan sepak terjang Megawati menjadi opposite dalam klub yang dibelanya,” tutup Iman. (wok)

INDOPOS
Januari 3, 2025
0 Comments

Personil Polsek Cinangka Tolak Bantu Korban Kejar Penggelapan Mobil Rental Diduga Sedang Asyik Karaokean

FOTO: Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan INDOPOS-Terungkap, polisi di Polsek Cinangka ternyata menolak permintaan pendampingan korban penembakan di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak. Berdasar informasi yang beredar di kalangan wartawan, para polisi anggota Polsek sedang asyik pesta dan karaokean dalam suasana tahun baru. Padahal, saat itu korban sedang mengejar mobil sewaannya yang dibawa kabur. Agam Muhammad Nasrudin, anak dari korban penembakan bernama Ilyas Abdurrahman, menyebut pelaku membawa senjata api. Saat itu, mereka mengejar pelaku hingga ke dekat Pasar Anyer, Serang, Banten. “Enggak jauh dari situ, sekitar dua kilometer dari tempat itu ada polsek. Nah, kita inisiatif untuk minta pendampingan, karena kita tahu dia (pelaku) bawa senpi,” kata Agam saat dikonfirmasi, Kamis (2/1/2025). Saat mendatangi Polsek Cinangka, Agam kecewa karena petugas yang berjaga enggan mendampingi. Ia pun memprotes penolakan tersebut. “Saya bilang ke petugas di Polsek, ‘buat apa bertugas? Ini untuk mendampingi saya kok enggak mau’,” kata dia. Akhirnya, petugas tersebut menghubungi atasannya, membahas soal permintaan pendampingan itu. “Hasil dari telepon ke kapolsek ternyata polsek pun tidak mau untuk pendampingan,” sambung Agam. Akhirnya, Agam kembali mengejar mobil Brio yang dibawa kabur pelaku hingga ke arah Cilegon. Di sana, ia meminta bantuan rekan-rekan komunitasnya untuk mendampingi. Setelah rekan-rekannya datang, Agam bersama sang ayah dan pegawai rental kendaraan mereka mencoba menyergap beberapa pelaku yang berada di dalam mobil Brio. Tiba-tiba, pelaku lain dari mobil Sigra melepaskan tembakan. Agam dan rekan lainnya langsung kabur, mencari perlindungan. Namun, Ilyas dan rekannya, R (59), terkena tembakan. Ilyas tertembak di dada, sementara R tertembak di bagian tangan. (***)

INDOPOS
Januari 3, 2025
0 Comments

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Prof Laksanto Sebut Publikasi OCCRP Tentang Jokowi Tanpa Disertai Bukti, Tak Bisa Diproses Hukum

INDOPOS-Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum, menilai, publikasi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menominasikan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo tidak kuat secara hukum. Sebab, tanpa disertai bukti-bukti sama sekali. Bahkan, patut diduga, munculnya publikasi tersebut karena ada kepentingan pihak tertentu di belakangnya, yang pada saat Jokowi memimpin selama 10 tahun, kepentingan-kepentingan bisnisnya tertutup atau tidak diakomodir. “Jadi sebetulnya, kalau dari sisi hukumnya agak berbeda, karena OCCRP itu kan juga dibentuk oleh para wartawan. Jadi akan berbeda dengan konteksnya sama hukum di Indonesia. Kenapa? Karena banyak investigasi atau klaim yang mengarah pada penilaian hukum itu berbeda, karena harus ada bukti yang sah. Sejauh ini, apa yang dipublikasikan oleh OCCRP tidak disertai bukti,” ujar Prof Laksanto, pada wartawan, Kamis (3/1/2025). Prof Laksanto mengatakan, kalau di Indonesia kan ada perutusan pengadilan, kemudian proses lembaga hukum misalnya ada kepolisian, KPK, Kejaksaan. Kemudian ada lembaga-lembaga berwenang misalnya bahwa dia dinyatakan bahwa dia korupsi. “Sedangkan, OCCRP itu bukan lembaga hukum, melainkan organisasi jurnalisme, investigasi, persis tempo sebetulnya. Karena itu hanya melihat karya jurnalistik yang tidak memiliki kewenangan secara hukum,” katanya. Lebih lanjut kata Prof Laksanto, OCCRP hanya menyampaikan suatu informasi tanpa bukti kepada publik, kalaupun ada investigasi seringkali tidak tersedia datanya secara publik. “Sedangkan, proses hukum di Indonesia itu berbeda yaitu harus mematuhi aturan perundang-undangan, kemudian berdasarkan alat bukti yang sah, saksi dokumen pengakuan, kemudian yang terakhir adalah putusan hanya dapat dibuat oleh pengadilan. Nah, ini tantangan validasi, karena ada beberapa hal yang harus dilakukan validitasnya, kemudian kebenarannya, kemudian pembuktian ulang,” tegasnya. Apa yang dipublikasikan OCCRP perlu verifikasi, memastikan keabsahannya. Kemudian ada azas praduga tak bersalah. OCCRP mempublikasikan temuan sebelum proses hukum selesai. Sehingga menimbulkan persepsi publik yang bias. Saat ini kan berarti debat tebel. “Jadi hasil investigasi OCCRP itu bukanlah putusan hukum, melainkan informasi awal. Informasi awal yang dapat digunakan sebagai dasar penyelidikan lebih lanjut. Jadi posisi OCCRP temuannya masih bias. Boleh kalau memang dijadikan data awal, tetapi bukan mengejudge, oh ini koruptor. Bukan, nggak bisa itu. Itu sangat terlalu terburu-buru dan patut dipertanyakan, beritanya dari siapa, siapa yang mempunyai maksud kehendak itu. Dan kemungkinan ada beberapa dari kepentingan negara-negara kapitalis yang waktu itu tidak disenangi oleh Jokowi, inilah saatnya melakukan pembalasan,” tuturnya. (wok)

INDOPOS
Januari 1, 2025
0 Comments

OCCRP Merilis Nama Presiden Jokowi Sebagai Pemimpin Terkorup, Ketum Masyarakat Pendukung Gibran Jimmy S: Jauh Panggang dari Api, Banyak Prestasi Jokowi untuk Indonesia dan Kesukaan Masyarakat Capai 80%

INDOPOS-Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), masuk dalam daftar salah satu pemimpin paling korup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) tahun 2024. Hal tersebut pun menjadi perbincangan hangat di publik. Penilaian yang dilakukan oleh OCCRP itu tak berdasarkan fakta yang terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, rilis yang dikeluarkan oleh OCCRP tersebut patut dicurigai sebagai serangan terselubung untuk menghancurkan nama Jokowi. “Kredibilitas dan netralitas tim penilai OCCRP sangat meragukan, terbukti dari hasil penilaian mereka yang ngawur. Apa yang dikorupsi Jokowi?” Dicurigai, OCCRP yang berbasis di Amsterdam, Belanda, sebagai perpanjangan tangan pihak tertentu yang ingin menyudutkan Jokowi. Serangan ini, kata Noel, bisa berasal dari kelompok tertentu di dalam negeri maupun organisasi internasional. “Ketika ada pihak yang berusaha menyerang Indonesia dengan memojokkan mantan pemimpin nasional, kita harus bersatu melawan. Ini soal martabat kita sebagai bangsa. Jadi masalah ini tak bisa dianggap remeh,”. OCCRP harus menjelaskan secara terbuka kriteria dan fakta yang digunakan dalam penilaian mereka. Ia menekankan bahwa laporan semacam ini tidak boleh didasarkan pada asumsi atau persepsi tanpa data yang jelas. “Kalau OCCRP memang netral dan tidak memihak, jelaskan kriteria dan fakta yang digunakan. Jangan menarik kesimpulan tanpa dasar yang kuat,”. Selain itu, juga mencurigai proses penilaian OCCRP yang disebut-sebut melibatkan nominasi atau penghitungan dari pembaca hingga jurnalis dunia. Sebab, mekanisme ini rawan diarahkan. “Jumlah pembaca dan pilihan mereka bisa dimanipulasi. Link untuk voting pembaca bisa disebar melalui grup WhatsApp atau media sosial tertentu. Jadi hasilnya bisa diarahkan. Maka, kita pantas curiga,” Perkembangan penegakan hukum di Indonesia belakangan ini, yang kerap dipersepsikan sebagai serangan politik, bisa berimbas pada persepsi internasional. Oleh karena itu, masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh laporan-laporan yang tidak kredibel. “Kita harus menjaga martabat bangsa ini. Serangan seperti ini adalah upaya menjatuhkan integritas Indonesia, bukan hanya Jokowi,”. Ditempat terpisah saat awak media menghubungi Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran Jimmy S sempat merasa heran atas informasi tersebut, “Loh kok bisa ? Pak Jokowi dari Walikota solo, Gubernur DKI dan Presiden indonesia 2 periode banyak prestasi nya untuk indonesia kok, tidak mungkin karir politik dia melesat cepat seperti itu kalo memang tidak di cintai Rakyat nya” tandas Jimmy kepada wartawan. Jimmy Menambahkan, Prestasi atau kinerja Presiden Jokowi banyak sekali untuk indonesia, dari beliau Walikota sampai bisa menjadi Presiden bukan hal yg mudah mencapai nya untuk seseorang jika memang orang tersebut memiliki rekam jejak yg buruk, apalagi jika korupsi, pasti akan tamat karier politik nya di Indonesia ini. Jauh panggang dari api, sebaiknya OCCRP menarik kembali hasil release tersebut dan meminta maaf ke Rakyat Indonesia atas pernyataan tersebut yg membuat rakyat indonesia menjadi marah, tutup Jimmy melalui sambungan telpon kepada awak media.

INDOPOS
Januari 1, 2025
0 Comments

Wow! Hakim Eko Aryanto yang Beri Vonis Ringan Koruptor Rp 300 T Punya Harta Berlimpah

INDOPOS-Sosok Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Eko Aryanto yang menjatuhkan vonis hukuman 6,5 tahun penjara untuk Harvey Moeis kini jadi sorotan. Sejumlah pihak menyebut vonis 6,5 tahun untuk Harvey Moeis terlalu rendah. Eko Aryanto juga pernah mengadili kasus-kasus besar lainnya, seperti kasus kelompok kriminal John Kei, Bukon Koko, dan Yeremias Farfarhukubun terkait kasus kematian Yustis Corwing (Erwin). Terkait Harvey Moeis, Hakim Eko Aryanto menjatuhkan vonis denda Rp 1 miliar dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp 210 miliar. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencatat, Eko Aryanto terakhir melaporkan harta kekayaan pada 29 Januari 2024 untuk periode laporan 2023. Eko Aryanto memiliki harta kekayaan dengan total Rp 2.820.981.000.

INDOPOS
Desember 31, 2024
0 Comments

Dirresnarkoba Kombes Donald Simanjuntak Disidang Etik Terkait Kasus Pemerasan Penonton DWP Rp 32 M

INDOPOS-Polri hari ini tengah menggelar sidang kode etik kepada anggota kepolisian yang melakukan pemerasan kepada warga negara Malaysia sebesar Rp 32 miliar, saat menonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ternyata salah satu yang disidang etik yakni Dirresnarkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak. Hal tersebut dibenarkan oleh Komisioner Kompolnas Muhammad Choirul Anam pada Selasa 31 Desember 2024. “Iya (Kombes Donald sidang etik hari ini, dia disidang sebagai) pelanggar,” ujar Cak Anam kepada wartawan. Namun begitu, Cak Anam enggan menampik identitas dua polisi lainnya yang menjalani sidsng etik hari ini. Dia hanya menyebut bahwa anggota polisi lainnya yang menjalani sidang KKEP yakni berpangkat perwira menengah (Pamen) dan menjabat sebagai Kasubdit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. “Lupa satunya (untuk polisi ketiga yang sidang etik hari ini),” ucap dia. Dia lalu mengatakan sidang etik terhadap tiga anggota polisi masih berlangsung hingga saat ini. Diketahui, Kasus ini pertama kali terungkap setelah Divisi Humas Polri melalui Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko mengumumkan bahwa 18 anggota polisi dari berbagai kesatuan telah diamankan. “Jumlah terduga oknum yang diamankan sebanyak 18 personel. Mereka berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran,” kata Trunoyudo dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 21 Desember 2024. Menurut dia, para personel tersebut telah diperiksa oleh Divisi Propam Polri untuk memastikan adanya pelanggaran etik atau hukum yang dilakukan selama menjalankan tugas. Dalam pernyataannya, Trunoyudo menegaskan Polri akan bertindak tegas terhadap siapa pun anggota yang mencoreng nama baik institusi. “Kami memastikan bahwa Polri tidak mentolerir pelanggaran apapun yang dilakukan oleh personel kami. Investigasi dilakukan secara profesional, transparan, dan tuntas,” katanya. Trunoyudo juga mengingatkan bahwa tugas utama anggota Polri adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut akan ditindak tegas tanpa pandang bulu. Kasus pemerasan terhadap warga negara Malaysia terjadi di tengah kemeriahan DWP 2024 tengah disorot publik. Kejadian ini tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, tetapi juga mencoreng citra Indonesia di mata internasional, mengingat konser tersebut dihadiri oleh banyak wisatawan mancanegara. “Jumlah terduga oknum yang diamankan sebanyak 18 personel. Mereka berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran,” kata Trunoyudo dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 21 Desember 2024. “Jumlah terduga oknum yang diamankan sebanyak 18 personel. Mereka berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran,” kata Trunoyudo dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 21 Desember 2024. (bon)

INDOPOS
Desember 30, 2024
0 Comments

Beri Kepastian Regulasi, Kementerian BKPM Siap Ikat Perjanjian dengan 18 Kementerian Dalam Bentuk Service Level Agreement

INDOPOS-Jakarta l Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani siap terapkan kebijakan strategis baru guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Implementasinya melalui penyederhanaan birokrasi perijinan usaha. Kebijakan terobosan prosedur ini dilakukan demi kepastian prosedur sekaligus mempermudah kepentingan dunia usaha. Hal itu sebagaimana disampaikan Menteri BKPM Roslan Roslani saat menjadi pembicara 100 CEO Kompas Forum pada 12 Oktober 2024 lalu. “BKPM akan langkahi kementerian/lembaga (K/L) yang lambat dalam mengeluarkan izin usaha. Kebijakan tersebut diambil agar memberikan kepastian kepada pengusaha karena selama ini banyak kementerian/lembaga (K/L) yang seakan mempersulit visi dan ketentuan berusaha. Padahal pemerintah sudah mempunyai ketentuan service level agreement alias kontrak antara penyedia layanan dan pelanggan,” jelas Roslan, saat itu. Terkait kebijakan tersebut, redaksi mewancarai seorang Tenaga Ahli Kementerian BKPM *Ir. H. Didi Apriadi, M.AK, M.H,* Beliau memberi apresiasi penguatan (empowering) dan total suport terhadap rencana kebijakan Menteri BKPM. Ia mengatakan pihaknya telah memetakan dan mempertimbangkan permasalahan dengan menyajikan data obyektif. Bahwa Kementerian BKPM telah mengikat perjanjian dengan 18 kementerian dalam bentuk service level agreement. “Contohnya, izin ini harus selesai dalam 3 hari, izin yang lain 5 hari. Tapi, kenyataannya bisa 6 bulan, 9 bulan, bahkan setahun,” ungkap Didi saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, lt. 3 Gedung BKPM, Senin, (30/2/24). Didi menegaskan kebijakan kementerian saat ini dipimpin oleh mantan pimpinan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) yang juga pernah menjadi seorang pengusaha sehingga paham suasana hati dan alam berfikirnya pengusaha. “Poin nya pak menteri menekankan pentingnya memberi kepastian dan kejelasan regulasi agar para pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri, tidak ragu untuk berinvestasi. Beliau sangat paham betul permasalahan dan keluhan mereka yang ingin berinvestasi di Indonesia karena juga berpengalaman menjadi pengusaha,” tegas Didi. Oleh sebab itu, Didi juga pernah menjabat Tenaga Ahli di Kemenperin, menyatakan BKPM akan mengirimi surat ke 18 K/L untuk memastikan agar perizinan usaha tidak dipersulit. “Kalau misalnya sudah ada kesepakatan 3 hari (terbit perizinan usaha), tapi mereka (K/L) tidak mengeluarkan izin, maka BKPM yang akan mengeluarkan izinnya,” tegasnya. Lebih lanjut, Didi mengungkapkan bahwa kontribusi investasi kepada pertumbuhan ekonomi saat ini terus menurun. Jika dahulu investasi mampu berkontribusi hingga 1/3 untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia namun kini hanya 1/4. “Kalau kita lihat struktur pertumbuhan ekonomi, paling besar itu dari konsumsi dalam negeri kita yang kuat, kurang lebih sekarang 53-54%. Kedua, datang dari investasi. Investasi sekarang kurang lebih 24-25%. Dulu, konsumsi kita bisa 57-58%, dan investasi bisa mencapai 30% atau lebih, sekarang hanya 24-25%,” urai Didi. Oleh sebab itu, BKPM menekankan pentingnya peningkatan kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor-sektor strategis seperti energi bersih dan manufaktur kendaraan listrik. Permasalahan investasi di Batam yang masih menyisahkan polemik tak kunjung usai, juga tak luput dari monitor yang akan diselesaikan BKPM. “Seperti permasalah investasi di Rempang dan PT. Galang, juga terkait pengelolaan Pelabuhan Batam Center PT. Sinergy Tharada yang belum selesai,” pungkas Didi. (***)

INDOPOS
Desember 30, 2024
0 Comments

Legislator Demokrat Harapkan 6 Dekot Baru Kawal Pembangunan di Jakarta Utara

INDOPOS-Meski menuai kontroversi, terkait penentuan dewan kota di Jakarta dari anggota Komisi A DPRD DKI dari Fraksi Nasdem, Ongen Sangaji. Pelantikan dewan kota di lima wilayah kota Jakarta tetap berjalan.Senin (30/12/2024) pagi, enam anggota dekot yang dilantik, Radian azhar ( kecamatan penjaringan), Andi noviriandi ( kecamatan Pademangan), Iwan Setiawan (kecamatan Koja), Saiful abu gozala ( kecamatan Tj Priok), Apriyanto (kecamatan Cilincing) dan Hendriansyah Lubis (kecamatan kelapa Gading) secara resmi diambil sumpah jabatan untuk masa bakti 2024-2029. Usai pelantikan, legislator Jakarta dari Fraksi Demokrat, Neneng Hasanah mengharapkan pelantikan 6 anggota dewan kota Jakarta bisa bersinergi guna mengawal pembangunan di Jakarta Utara dengan para pemangku jabatan lainnya. “Saya berharap dewan kota yang baru bisa bersinergi dengan anggota DPRD DKI dari dapil Jakarta Utara khususnya dalam mengawal pembangunan,” ujar politisi yang akrab disapa Bunda itu. Dalam hal kesejahteraan, anggota DPRD DK Jakarta itu menaruh harapan terhadap 6 dewan kota yang baru dilantik bisa menyuarakan kepentingan masyarakat. Seperti, sambung dia program pembangunan kampung kumuh di Jakarta Utara. “Terpenting lagi, enam anggota dekot terpilih menjalankan amanah yang diberikan untuk lima tahun mendatang,” ucapnya. Walikota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim dalam sambutanya menyampaikan sejumlah harapan terhadap dewan kota yang baru dilantik. “Dewan Kota memiliki tugas dalam membantu walikota khususnya dalam program pembangunan di Jakarta Utara,” ujar Ali Maulana Hakim, di Gedung Walikota Jakarta Utara, Senin (30/12/2024). Bantuan yang diharapkannya, lanjut Ali dewan kota bisa berkontribusi dalam program menyerap aspirasi masyarakat. Yaitu, kata dia lagi khususnya dalam hal pembangunan sesuai dengan program pemerintah provinsi DK Jakarta. “Saya harapkan dewan kota bisa membantu tugas-tugas walikota. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan seluruh pemangku jabatan yang berada di Pemkot Jakarta Utara,” bebernya. Disamping itu, Ali meminta dekot berperan aktif dalam membangun kesadaran masyarakat untuk bersinergi dengan Pemkot Jakarta Utara.”Kedepan saya berharap dekot yang baru saja dilantik membangun komunikasi dengan dewan kota lama untuk bertukar pengalaman,” tandasnya. (Bayu Getar Jagad)

INDOPOS
Desember 27, 2024
0 Comments

Legislator Demokrat Harapkan Peran 89 LMK Cilincing Dalam Mengawal Pembangunan Wilayah

INDOPOS-Perubahan status Jakarta yang tidak lagi menjadi ibukota diharapkan menambah kemajuan dalam asfek pembangunan di kota yang berpenduduk hampir 10 juta jiwa itu. Karenanya, peran Lembaga Musyawarah kelurahan (LMK) dalam membangun mental dan moralitas masyarakat sangat dibutuhkan dalam menyongsong kemajuan kota Jakarta di masa mendatang. Hal itu yang disampaikan anggota DPRD DK Jakarta bidang pembangunan dari Fraksi Demokrat, Neneng Hasanah usai menghadiri acara pelantikan 89 anggota LMK se-Kecamatan Cilincing, periode 2024-2029 di auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), Jalan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (27/12/2024), pagi. “Peran LMK sangat dibutuhkan dalam pembangunan di masa yang akan datang. Dengan dilantiknya 89 anggota LMK se-Kecamatan Cilincing, diharapkan bisa bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam membantu dan bekerjasama dengan pengurus RW/RT setempat. Khususnya membantu pemerintah daerah, di kawasan Sukapura,” ujar anggota DPRD 4 periode itu. Politisi yang akrab disapa Bunda itu menambahkan, LMK memiliki peranan yang sangat besar, yakni menyerap aspirasi warga di wilayahnya masing-masing saat Musrembang. “Untuk itu dibutuhkan sinergitas LMK, RT, RW, Lurah dan Camat dalam mengawal pembangunan wilayah, khususnya di Kecamatan Cilincing,” ujarnya. Senada, Camat Cilincing yang juga hadir dalam pelantikan, Depika Romadi ikut menaruh harapan besar terhadap peran LMK di wilayah yang dipimpinnya. Apalagi, kata dia pada sebagian wilayah yang dipimpinnya saat ini mengalami musibah banjir rob. “LMK bisa menjadi bagian dari pemerintah dalam menanggulangi banjir rob yang melanda saat ini. Dengan cara LMK turut serta dalam memberikan himbauan pada warga di lingkungannya masing-masing untuk tidak membuang sampah pada saluran air,” ujarnya. “Sehingga pada saat air laut mengalami surut, banjir rob bisa cepat kering karena air mengalir dengan baik,” imbuhnya. Sementara, Lurah Kelurahan Sukapura, Achmad Rosiwan menyoroti masih adanya kenakalan remaja di wilayahnya dengan aktivitas tawuran yang kerap terjadi di bulan ramadhan.”12 anggota LMK dari Kelurahan Sukapura yang baru dilantik diharapkan bisa bersinergi mencegah kenalakan remaja. Disamping itu, LMK juga bisa berperan aktif dalam pembangunan saluran air sehingga banjir bisa diatasi,” katanya. Ketua RW 02, Kelurahan Sukapura, Suharto meyakini pelantikan LMK yang dilakukan lebih awal dari jadwal, bisa membantu Ketua RW dalam menyerap aspirasi masyarakat sehingga bisa tersalurkan ke tingkat kelurahan. “Dalam hal penanganan aksi tawuran, LMK diharapkan bisa melakukan pendekatan persuasif. Sehingga bisa merubah cara pandang remaja terhadap dampak dari aksi tawuran yang bisa berujung hilangnya nyawa,” tutupnya. (***)

INDOPOS
Desember 27, 2024
0 Comments

GPK Jakarta Dukung Anies Baswedan Jadi Ketum PPP, Ingin Kembalikan Kejayaan Partai

INDOPOS-Suasana politik di internal PPP mulai menghangat menjelang digelarnya Muktamar X PPP bulan April 2025. Apalagi setelah Mukernas II PPP di Ancol, Jakarta 13 – 15 Desember 2024 muncul beberapa nama calon Ketua Umum, salah satunya mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Dalam diskusi dengan awak media, jumat, 27/12/2024, Ketua Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Daerah Khusus Jakarta, Bambang Nurcahyadin, saat acara “Penyerahan SK Pimpinan Cabang dan Dialog Pra MusWil GPK DKJ, merasa sangat pas bila Anies memimpin PPP. “Secara elektoral, perolehan suara Anies sebagai calon presiden 2024 kemarin, sangat fantastis, mencapai 24,9 % atau 40.971.906 suara secara nasional. “Modal besar bagi PPP untuk kembali bangkit”. Maka Anies lah jawabannya kalau PPP mau bangkit” terang sang ketua yang akrab di panggil mas Bengbeng. Ia meyakini ; Anak Abah, panggilan untuk pendukung Anies, akan memilih PPP di Pemilu 2029 kalau Anies jadi Ketua Umum PPP, dan Gerakan Pemuda Ka’bah Jakarta, akan all out membangkitkan PPP dari keterpurukan bersama Anies Baswedan. Lalu Bengbeng menambahkan, Selanjutnya pihaknya akan menyampaikan aspirasi dukungan terhadap Anies Baswedan ini dihadapan Pimpinan Pusat GPK pada Musyawarah Wilayah GPK DKI Jakarta yang akan dilaksanakan awal Januari 2025 di Hotel Sofyan Jakarta. Hal senada di sampaikan oleh Pimpinan GPK Jakarta Bang Dedy Kurnyawan. Menurut Bang Dedy, nama Anies Baswedan di Kader GPK JAKARTA sudah lama di Aspirasikan untuk Menjadi Ketua Umum PPP, dan sudah selayaknya kami Pimpinan Wilayah GPK DKJ untuk membawa Aspirasi Kader GPK Jakarta dan Meminta Kepada Pemilik Suara di Muktamar PPP Khususnya PPP Jakarta untuk Mengusung Anies Baswedan Menjadi Ketum PPP di Muktamar PPP tahun 2025. Juga di sampaikan oleh PC GPK Jakarta PUSAT yang Akrab di sapa Bang Idoy menilai bahwa Prestasi mas Anies selama memimpin Jakarta dengan beragam persoalannya sebagai Ibukota. “Sudah sangat pantas apabila beliau memimpin partai besar Islam seperti PPP,” tegasnya. Ketua PC GPK Jakarta Barat Agus Supriatna juga menuturkan, bahwa tak bisa di pungkiri, bahwa mas Anies mampu menjadi magnet dan simbol kekuatan Suara ummat Islam. “Di Musyawarah Wilayah GPK DKI besok, kami akan sampaikan dukungan kami secara resmi kepada Anies Baswedan untuk menjadi Ketua Umum PPP dalam Muktamar X PPP April 2025” tutup Ketua PC Jakarta Barat. (***)