News Archives - Laman 25 dari 149 -

INDOPOS
Januari 21, 2026
0 Comments

BMKG Prediksi Intensitas Hujan Tinggi Hingga April, Dinas dan Walikota Diminta Tanggap Antisipasi Banjir di Jakarta

INDOPOS-Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi intesitas hujan tinggi bakal terjadi hingga April 2026 mendatang. Guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike meminta agar Dinas yang terkait dengan penanggulangan banjir dan bencana di Jakarta tanggap dan melakukan koordinasi untuk menjaga kondisi ibukota tetap kondusif dan aman. “Dinas SDA, Lingkungan Hidup, Petamanan, Bina Marga, BNPB dan walikota lima wilayah harus terus melakukan pemantauan terhadap cuaca yang diprediksi bakal mengalami hujan dengan intensitas tinggi hingga April 2026,” ujar politisi PDIP di Kebon Sirih itu, Rabu (21/1/2026). Menurut wakil Bendahara DPP PDIP itu, langkah operasi modifikasi cuaca (OMC) sangat diperlukan jika dalam perkembangannya, cuaca semakin tidak menentu. Disamping, kata politisi berwajah oriental itu dinas pertamanan harus secara rutin melakukan pemantauan terhadap kondisi pohon-pohon besar yang berada di jalan pemukiman warga dan jalan protokol. “Untuk Dinas Sumber Daya Air (SDA) harus melakukan penurapan pada sungai-sungai yang rawan terjadi longsor. Tali-tali air dan saluran yang mampet pun harus diperbaiki. Sehingga masyarakat bisa merasa aman dan nyaman,” bebernya. Khusus untuk Walikota di lima wilayah, anggota DPRD DKI 3 periode itu berharap agar saat cuaca buruk melanda, agar stanby dan menempatkan petugas yang bisa melakukan pemantauan terhadap kondisi air. Selain itu, kata anggota DPRD DKI yang terpilih dari dapil Jaksel tersebut sarana dan prasana petugas di lapangan harus dilengkapi dalam hal menjaga keselamatan saat bertugas. “Sehingga pada saat melaksanakan tugas di lapangan. Petugas-petugas tersebut bisa terjaga keselamatannya. Misalkan pada saat melakukan evakuasi pada korban bencana, petugas bisa terlindungi dengan sarana dan prasana yang disediakan oleh Pemprov,termasuk juga dipertinbangkan untuk insentifnya secara berjenjang sesuai resiko pekerjaan dan kemampuan teknisnya” katanya. Disamping antisipasi terhadap faktor alam seperti curah hujan tinggi. Politisi yang dikenal low profil itu berharap dinas pertamanan ikut melakukan inventarisir terhadap pohon-pohon besar yang berada di jalan-jalan Jakarta. Sehingga, sambung Yuke lagi saat intensitas hujan tinggi dan angin kencang. Resiko pohon roboh bisa ditanggulangi. “Langkah-langkah antisipasi harus secara rutin dilakukan seperti pengerukan-pengerujan kali. Agar daya tampung masing-masing kali atau pun sungai bisa lebih besar lagi dan bisa mencegah banjir,” tandasnya.

INDOPOS
Januari 20, 2026
0 Comments

Jalan rusak di Jalur Pantura Cikampek-Jatisari Kab Karawang Harus Segera Diperbaiki

INDOPOS-Cikampek, Karawang – Terpantau Pukul 20.00 WIB, Senin 20/1/2026 Jalur Pantura dari arah Simpang Jomin menuju Jatisari Kab.Karawang Macet total. Hal tersebut dikarenakan jalanan rusak dan berlubang sehingga membuat kendaraan terpaksa menjalankan kecepatan dengan pelan yang mengakibatkan penumpukan volume kendaraan. ‎Enjang Sofyan salah satu pengguna jalan mengeluhkan keadaan tersebut. Menurut dia, Jalur Pantura sangatlah penting untuk mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Pusat. ‎”Jalur Pantura ini termasuk jalur nasional yang vital dan sangat penting. Setiap hari nya bukan hanya kendaraan pribadi yang lalu lintas, melainkan banyak kendaraan-kendaraan bermuatan logistik yang nantinya didistribusikan ke daerah-daerah luar pulau,” ucap Enjang dalam keterangan tertulisnya kepada media. ‎Enjang yang juga eks Tenaga Ahli DPRD DKI Jakarta berharap, Pemerintah pusat dalam hal ini kementerian atau otoritas yang bertanggungjawab dapat segera memperbaiki keadaan jalan yang rusak dan memprihatinkan tersebut. ‎”Dengan hormat saya berharap Kepada Bapak Presiden Prabowo melalui menteri-menteri terkait agar bergerak cepat dalam menangani jalan yang rusak tersebut. Saya sarankan perbaiki jalan tersebut dengan kualitas terbaik, agar jalan tidak cepat rusak,” ucap nya. ‎Enjang yang juga lulusan Sarjana Komunikasi Politik berpesan bahwa, jalur Pantura harus segera diperbaiki untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. ‎”Tak dipungkiri jika dibiarkan terlalu lama,jalan berlubang parah ini bisa memakan korban kecelakaan. Misalnya saja orang yang melintas yang tidak tahu situasi jalan pasti akan terperosok ke lubang dan jatuh dari motor nya,” ujarnya. ‎Bukan hanya jalan yang rusak, Enjang juga meminta agar Pemerintah Pusat bisa memperbaiki lampu-lampu jalan yang kadang hidup kadang mati. (***)

INDOPOS
Januari 20, 2026
0 Comments

Immanuel: Ada Partai dan Ormas Terlibat dalam Permainan Ini, Ketua DPP MPG Purwoko Tegaskan Saat Terima Diam-Diam, di Persidangan Harus Bersuara Lantang Buktikan Penyesalan dan Niat Berantas Korupsi!

INDOPOS-Ketua Bidang Komunikasi Masyarakat Pendukung Gibran (MPG), Purwoko, melontarkan desakan keras kepada Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024–2025, Immanuel Ebenezer, agar segera mengungkap secara terbuka nama partai politik dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang diduga terlibat dalam praktik pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Desakan ini muncul menyusul pernyataan Immanuel Ebenezer yang menghebohkan publik sebelum sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin lalu. Dalam pernyataannya, Immanuel menyebut adanya keterlibatan partai politik dan ormas dalam kasus dugaan pemerasan tersebut. Namun, ia tidak mengungkap identitas pihak-pihak yang dimaksud. Menurut Purwoko, pernyataan setengah-setengah seperti itu justru berpotensi menimbulkan kegaduhan politik dan spekulasi liar di tengah masyarakat. “MPG sebagai organisasi yang sejak awal berdiri dengan semangat anti korupsi meminta Immanuel Ebenezer tidak berhenti pada polemik dan pernyataan normatif yang membuat gaduh. Jika memang tahu, harus berani menyebutkan secara jelas nama partai dan ormas yang terlibat,” tegas Purwoko dalam keterangannya. Purwoko menilai, menyebut adanya keterlibatan partai dan ormas tanpa disertai identitas yang jelas sama saja dengan melempar isu sensitif ke ruang publik tanpa tanggung jawab. Hal itu dinilai dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara sekaligus mencederai upaya serius pemberantasan korupsi. Ia juga menegaskan, apabila Immanuel Ebenezer benar-benar memiliki bukti kuat dan berani mengungkap fakta secara terang-benderang, MPG siap memberikan dukungan penuh, termasuk jika yang bersangkutan memilih jalan sebagai justice collaborator. “Kalau Immanuel berani membuka semuanya dan menjadi justice collaborator, MPG akan berdiri di belakangnya. Ini bukan soal kepentingan politik, tapi soal keberanian moral melawan korupsi,” ujarnya. Lebih lanjut, Purwoko mengingatkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka telah berulang kali menegaskan komitmen untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Komitmen tersebut, kata dia, harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar jargon. “Pemerintahan Prabowo–Gibran sudah jelas berkomitmen memberantas segala bentuk korupsi. Karena itu, tidak boleh ada pihak yang dilindungi, apalagi ditutupi hanya karena alasan politik atau kekuatan massa,” katanya. Purwoko menilai, kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 bukan perkara sepele. Sertifikat K3 menyangkut keselamatan tenaga kerja dan dunia industri. Jika prosesnya dikotori oleh praktik pemerasan dan permainan kekuasaan, maka yang dirugikan bukan hanya pelaku usaha, tetapi juga keselamatan pekerja. Ia pun mendesak aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti pernyataan Immanuel Ebenezer secara serius, termasuk memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang disebut mengetahui keterlibatan partai dan ormas. “Negara tidak boleh kalah oleh mafia birokrasi, mafia ormas, maupun kepentingan politik. Jika memang ada aktor besar di balik kasus ini, harus dibongkar sampai ke akar,” pungkas Purwoko. MPG menegaskan akan terus mengawal kasus ini agar tidak berhenti sebagai isu sesaat, melainkan menjadi momentum bersih-bersih di tubuh Kemenaker dan birokrasi secara keseluruhan.

INDOPOS
Januari 19, 2026
0 Comments

BPN Jakarta Timur Digeruduk LPMLK: Kuburan Rakyat Kecil, Pesta Mafia Tanah

INDOPOS-JAKARTA – Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Timur, menurut hasil investigasi Lingkar Pemuda Mahasiswa Lawan Korupsi (LPMLK), bukan lagi menjadi tempat menegakkan kepastian hukum agraria. Dari laporan masyarakat sepanjang 2025 hingga awal 2026, lembaga ini justru diduga menjadi sarang mafia tanah: terstruktur, sistematis, dan masif. “Kami menemukan praktik yang menghancurkan hak rakyat kecil,” kata Rahmat Himran, Presidium LPMLK saat unjuk rasa di kantor BPN Jakarta Timur, Senin, (19/1/2025). Dalam orasinya ia menambahkan jika kepala BPN Jakarta Timur bungkam saat rakyat mengadu, padahal asas keterbukaan dan kepastian hukum di UU No. 30 Tahun 2014 jelas mengharuskan pejabat melindungi warga. LPMLK menyoroti penerbitan 437 sertifikat SHM dan HGB di atas lahan yang sudah bersertifikat sah. Menurut Hilman, “Sertifikat ganda ini tidak mungkin muncul tanpa manipulasi sistem digital BPN. Ini jelas indikasi abuse of power dan gratifikasi sistematis. Copot menteri ATR BPN” ungkapnya. Dugaan pelanggaran Pasal 263 KUHP dan Pasal 2–3 UU Tipikor menjadi sorotan utama, karena praktik ini dianggap melemahkan integritas institusi. Selain itu, BPN Jakarta Timur disebut sengaja mengabaikan prosedur yang diatur dalam Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020, termasuk penelitian lapangan dan koordinasi transparan. “Fungsi pengawasan internal lumpuh total demi mengakomodasi kepentingan mafia tanah,” kata Hilman. LPMLK menuntut pencopotan Kepala BPN Jakarta Timur dan proses pidana bagi oknum yang terbukti membiarkan praktik mafia tanah. Mereka juga menuntut audit forensik eksternal terhadap seluruh produk hukum BPN periode 2025–2026 dan pembatalan semua sertifikat cacat prosedur. Alkausar, salah satu orator LPMLK, menambahkan, “Kami membuka posko pengaduan untuk menampung kasus serupa di seluruh Jakarta Timur, bahkan di wilayah lain. Ini bukan hanya soal satu kantor, tapi sistem yang telah merugikan rakyat kecil.” tutupnya. Demonstrasi digelar di Kantor BPN Jakarta Timur, Jalan HM Harsono, ini berlangsung tertib meskipun sempat terjadi penggoyangan pagar, bahkan sejumlah warga yang dari di BPN Jaktim untuk mengikuti pelayanan, malah menjadi peserta aksi sebagai bentuk protes terhadap praktik mafia tanah yang diduga menghancurkan hak rakyat kecil dan menyejahterakan segelintir oknum. “Memang benar, BPN ini sarang mafia tanah, kami yang yang buta hukum di bola-bola tanpa adanya skawa dari pemangku wilayah setempat bahkan legislatif,” kata Azizah seorang warga.

INDOPOS
Januari 19, 2026
0 Comments

Pelanggan Keluhkan Minimnya Transparansi Program Undian Poin Telkomsel

INDOPOS-Banyak pelanggan Telkomsel menyampaikan kekecewaan terhadap penyelenggaraan program undian poin yang dinilai tidak transparan. Keluhan tersebut mencuat setelah peserta merasa kesulitan memperoleh informasi terkait jadwal pengumuman maupun nama pemenang yang berhak mendapatkan hadiah. Program undian yang selama ini digadang-gadang menjadi bentuk apresiasi kepada pelanggan loyal justru dinilai menimbulkan kebingungan. Sejumlah pelanggan mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan mengenai waktu pengundian atau pengumuman hasilnya. Bahkan, mereka harus mencari informasi secara mandiri melalui berbagai kanal, termasuk laman resmi maupun media sosial, namun tetap tidak menemukan daftar pemenang yang lengkap. Salah satu sumber menyebutkan bahwa nama pemenang tidak diposting secara terbuka, baik melalui situs resmi maupun pengumuman publik. Kondisi itu memicu dugaan bahwa proses pengundian berlangsung tertutup, sehingga pelanggan tidak dapat melakukan pengecekan atau verifikasi secara independen. Keluhan juga berkembang di berbagai forum komunitas pengguna Telkomsel, yang mempertanyakan komitmen penyelenggara dalam menjaga keterbukaan informasi. Mereka menilai, sebagai perusahaan telekomunikasi besar dengan jutaan pelanggan, Telkomsel semestinya memberikan kejelasan jadwal pelaksanaan, mekanisme pemilihan, serta publikasi nama pemenang secara rutin dan terstruktur. “Pelaksanaan undian seperti ini perlu detail dan transparan, jangan sampai pelanggan merasa hanya ikut tanpa pernah tahu hasilnya,” ujar salah satu pelanggan yang menyuarakan protes melalui media sosial. Para peserta meminta Telkomsel meninjau kembali tata kelola program undian serta memperbaiki pola komunikasi kepada publik. Beberapa usulan yang muncul antara lain: Menetapkan dan mengumumkan tanggal undian jauh hari sebelumnya. Mewajibkan publikasi daftar pemenang secara jelas dan terjangkau oleh masyarakat. Membuka kanal layanan pengaduan khusus bagi peserta undian. Menyediakan penjelasan teknis mekanisme penilaian atau pemilihan pemenang. Dengan meningkatnya sorotan publik, para pelanggan berharap Telkomsel dapat merespons cepat dan memperbaiki standar transparansi agar program loyalitas yang ditawarkan benar-benar memberikan manfaat, bukan justru memunculkan keraguan.

INDOPOS
Januari 19, 2026
0 Comments

SIB Dukung Pramono Anung Perkuat Identitas Betawi, Dorong Revisi Regulasi dan Penguatan TIM

INDOPOS-Ketua Umum Seniman Intelektual Betawi (SIB) yang juga Sekjen Bamus Betawi, Tahyudin Aditya, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam memperkuat identitas Betawi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pembangunan fisik pada tahun 2026. Ia juga menyampaikan selamat kepada Mantan Gubernur Fauzi Bowo sebagai Ketua Majelis Adat Kaum Betawi. Tahyudin juga berharap komitmen tersebut dibarengi pembangunan nonfisik/regulasi yang jelas dan terukur. Menurutnya, di TIM saat ini terdapat dua lembaga, yaitu Dewan Kesenian Jakarta dan Akademi Kesenian Jakarta. SIB berharap Gubernur Pramono melakukan revisi, pertama terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2015 agar sesuai dengan Undang-Undang tentang Kemajuan Kebudayaan, dan kedua merevisi Pergub tentang Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta, yaitu Pergub Nomor 4 Tahun 2020, termasuk merevisi Ingub mengenai Kawasan Berkesenian. SIB juga menegaskan bahwa seluruh kegiatan berkesenian dan kebudayaan di Pemda Jakarta harus merujuk pada Perda tersebut, sehingga pembangunan fisik dan kebijakan berjalan seiring, dan tidak hanya bersifat formalitas simbolik. “Kami sangat mendukung langkah Gubernur memunculkan identitas Betawi di setiap sudut Jakarta. Tetapi pembangunan fisik harus sejalan dengan penguatan regulasi dan kebijakan kebudayaan Betawi,” tegas Tahyudin. Ia menilai, penguatan identitas Betawi akan berjalan optimal jika didukung percepatan revisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi, serta mempercepat tindak lanjut revisi peraturan Gubernur terkait Akademi Jakarta (AJ) dan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), dan penguatan Taman Ismail Marzuki sebagai kawah candradimuka bagi seniman dan budayawan Betawi menjelang pemilihan anggota DKJ 2026. “Dengan revisi Perda dan penguatan regulasi, seluruh kegiatan kebudayaan dan kesenian Betawi nantinya memiliki pijakan yang kuat dan merujuk pada kebijakan budaya daerah,” ujarnya. 🏛️ Pramono Mantapkan Simbol dan Identitas Betawi di Ruang Publik Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya memperkuat identitas Betawi secara menyeluruh di lingkungan Pemprov dan ruang publik. Mulai 2026, Balai Kota akan dibangun dengan simbol-simbol utama bernuansa Betawi, termasuk ornamen, desain interior, dan elemen visual lainnya. Pramono menyatakan, penguatan identitas juga akan terlihat di ruang publik, papan iklan, batas kota, hingga gedung-gedgedung pemerintah. Gubernur bahkan meminta agar nuansa tersebut tampil jelas dan mencolok, berbeda dengan kondisi sebelumnya. Selain itu, penguatan kebudayaan juga dilakukan melalui aktivitas pemerintahan, seperti kewajiban mengenakan busana adat Betawi setiap Rabu, pelantikan dengan baju adat Ujung Serong, serta nuansa Betawi dalam seluruh kegiatan di Balai Kota. Pramono menegaskan posisi Pemprov sebagai mitra sejajar kaum Betawi dalam membangun Jakarta. “Balai Kota bukan berada di atas Kaum Betawi. Kita sejajar sebagai partner membangun Jakarta yang lebih baik,” ujarnya. 🔚 Harapan Bersama Menurut Tahyudin Aditya, jika pembangunan fisik dan regulatif berjalan paralel, kedudukan masyarakat Betawi dan lembaga adat akan semakin kuat dan dihormati, sekaligus memastikan kebijakan kebudayaan tidak berhenti sebagai simbol semata.

INDOPOS
Januari 18, 2026
0 Comments

Anies Serang Prabowo soal Sawit, Netizen: Nyinyir dan Bikin Gaduh

INDOPOS-MANTAN Gubernur Jakarta dan calon Presiden 2024 Anies Baswedan menyinggung soal argumen pohon sawit sama dengan pohon lainnya saat meresmikan rapat kerja nasional Gerakan Rakyat di Jakarta Pusat, Sabtu, 17 Januari 2026. Rakernas perdana organisasi massa pendukung Anies tersebut mengambil tema “Keadilan Ekologis: Kembalikan Hutan Indonesia”. Anies mengatakan sering mendengar argumen bahwa semua pohon sama, tak terkecuali sawit. “Sama-sama ada daunnya dan sama-sama bisa menyerap karbon. Sering dengar bukan? Ya secara teknis memang benar, sawit pun melakukan kegiatan fotosintesis,” kata Anies dalam sambutannya. Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca Namun Anies bertanya apakah perkebunan sawit bisa menggantikan hutan hujan tropis. Anies tegas menjawab perkebunan sawit tidak bisa menggantikan hutan hujan tropis. Sebab, hutan hujan tropis bisa menyimpan sampai 10 kali lipat lebih banyak karbondioksida dibandingkan kebun sawit. “Kenapa 10 kali lipat? Karena pohon-pohon dari hutan itu tumbuh puluhan hingga ratusan tahun dan menyimpan karbon. Itu bukan saja di daunnya, tapi di batangnya, kemudian sampai di akarnya,” kata Anies. Berbeda dengan sawit. Anies menjelaskan setelah 25 tahun sawit akan ditebang dan diganti, sehingga siklusnya pendek dan penyimpanan karbondioksidanya terbatas. Selain karbondioksida, penyerapan air pada sawit dan pohon hutan itu berbeda. Anies mengatakan sistem akar pohon hutan dalam dan kompleks. Pohon hutan bisa menyerap air, menahan tanah, dan mengatur aliran sungai. Sedangkan akar pohon sawit dangkal dan horizontal, sehingga ketika hujan deras, air langsung mengalir di permukaan sawit. “Itulah sebabnya ketika terjadi hujan yang luar biasa kemarin, kawasan yang ada areal sawitnya dampaknya lebih parah dibandingkan dengan kawasan hutan. Lalu tidak cukup soal itu,” ujar Anies. Anies juga mengebut keberadaan hutan hujan tropis bukan sekadar fotosintesis, tetapi juga menjadi habitat satwa hutan, seperti harimau Sumatera, gajah, hingga badak. “Mereka semua belum bisa hidup di perkebunan. Belum bisa. Jadi mereka enggak bisa hidup di perkebunan, mereka membutuhkan hutan,” ujarnya. Anies mengatakan, berdasarkan catatan para ahli biologi, disebutkan hanya 15 persen dari spesies hutan yang bisa hidup di kawasan kebun. Sedangkan 85 persen spesies hutan lain tidak bisa. Pernyataan Anies secara tidak langsung merujuk pada argumen Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 pada 30 Desember 2024. Saat itu, Prabowo menyatakan kelapa sawit merupakan aset negara. Dia memerintahkan kepada jajarannya untuk memperketat penjagaan terhadap komoditas ini dari negara lain. Selain itu, Kepala Negara mengatakan, pemerintah harus menambah dan memperluas penanaman kelapa sawit. “Saya kira ke depan kita harus tambah tanam sawit. Enggak usah takut membahayakan, deforestasi,” kata Prabowo dipantau daring melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 30 Desember 2024. Prabowo berujar, kelapa sawit merupakan pohon dan memiliki daun. Karena itu, tanaman ini bisa menyerap karbondioksida. “Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Benar enggak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Dia menyerap karbondioksida. Dari mana kok kita dituduh. Yang mboten-mboten (yang tidak-tidak saja) itu orang-orang,” kata Prabowo. Pernyataan Prabowo itu juga ramai diperbincangkan di media sosial setelah kejadian bencana Sumatera pada akhir November lalu. Air bah turut membawa gelondongan kayu. Banjir diduga akibat adanya alih fungsi lahan.

INDOPOS
Januari 18, 2026
0 Comments

KPK Endus Uang Korupsi Pajak Jakarta Utara Mengalir ke Atasan

INDOPOS-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus jejak uang suap pajak tak hanya berhenti di level kantor KPP Madya Jakarta Utara. Lembaga antirasuah menduga aliran dana dari PT Wanatiara Persada (WP) ikut menetes ke meja pejabat pusat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Diduga uang dari PT WP mengalir melalui oknum KPP Madya Jakarta Utara lalu diteruskan ke pejabat Ditjen Pajak. Jejak tersebut yang mendorong penyidik menggeledah kantor pusat DJP. “Diduga ada aliran uang dari pihak Tersangka kepada pihak-pihak di Ditjen Pajak Pusat, sehingga ini juga masih akan terus ditelusuri kepada siapa saja, nominalnya berapa,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (14/1/2026). KPK juga ingin membongkar detail mekanisme penilaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena kantor pusat DJP turut ambil peran dalam penentuan tarif. Jika ditemukan keterlibatan pejabat tingkat pusat, daftar tersangka bisa bertambah. “Nanti peran-peran dari masing-masing, baik dari sisi PT WP maupun dari sisi Ditjen Pajak, semuanya akan didalami tentunya dalam pengembangan penyidikan perkara ini,” lanjut Budi. Rentetan penggeledahan berjalan maraton. Senin (12/1/2026), KPK menyisir kantor KPP Madya Jakarta Utara selama 11 jam. Dokumen, rekaman CCTV, laptop, alat komunikasi hingga uang tunai SGD8.000 diamankan sebagai barang bukti. Selasa (13/1/2026), giliran kantor DJP yang diacak. Tim mengamankan dokumen dan peralatan elektronik dari Direktorat Peraturan Perpajakan serta Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Semua dugaan mengarah pada aliran dana suap dari PT WP ke oknum KPP lalu ke pejabat pusat, dengan nominal sitaan yang masih dihitung. Malam harinya, kantor PT Wanatiara Persada disasar. Penyelidik menahan bukti pembayaran, kontrak, dokumen data pajak hingga laptop dan ponsel. Seluruh barang sedang dipilah dan dianalisis. Kasus bermula dari pemeriksaan PBB PT WP untuk tahun pajak 2023. Dari potensi tagihan sekitar Rp75 miliar, angka itu ditekan tinggal Rp15,7 miliar lewat dugaan fee gelap dengan kedok kontrak jasa konsultasi. Transaksi gelap tersebut berujung OTT dan menyisakan barang bukti Rp6,38 miliar. Lima orang telah dicokok KPK: • Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi • Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Agus Syaifudin • Tim Penilai Askob Bahtiar • Konsultan pajak Abdul Kadim Sahbudin • Staf PT WP, Edy Yulianto Mereka resmi ditahan 20 hari, 11–30 Januari 2026, di Rutan KPK.

INDOPOS
Januari 18, 2026
0 Comments

Pandji Pragiwaksono Ikut Nimbrung Komentari Video Gibran Di-roasting Ngantuk Coki & Tretan Muslim

INDOPOS-Video terbaru Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama komika Coki Pardede dan Tretan Muslim mendadak ramai dibahas warganet. Dalam video berdurasi kurang dari satu menit yang diunggah Tretan Muslim di Instagram, keduanya melakukan roasting langsung di depan Gibran. Dengan canda khasnya, Coki menyindir Gibran yang kerap disorot publik sebagai “wapres ngantuk”. Coki bahkan menyodorkan segelas kopi agar sang wapres tidak mengantuk lagi. Gibran sendiri menanggapi roasting itu dengan santai. Ia tersenyum, mengacungkan jempol, dan mengucapkan terima kasih—mendapat apresiasi banyak netizen karena dianggap rileks menghadapi candaan. Kolom komentar unggahan tersebut pun langsung banjir reaksi. Salah satu komentar yang ikut mencuri perhatian datang dari komika Pandji Pragiwaksono. Seperti diketahui, Pandji lah orang yang pertama kali menyebut Gibran bermuka ngantuk dalam standup komedi spesialnya yang bertajuk mensrea di Netflix. Pandji pun menulis: “Mas Gibran emang selalu santai, pendukungnya nih yang nggak.” Komentar Pandji pun semakin memanaskan diskusi netizen, terutama di tengah situasi dunia komedi dan politik yang belakangan kerap bersinggungan.

INDOPOS
Januari 15, 2026
0 Comments

RELASI DEMOKRASI DENGAN KORUPSI UGAL-UGALAN, KERUSAKAN EKOLOGI DAN NEGARA DI INDONESIA SELAMA MENGGUNAKAN SISTEM UUD 2002

Oleh: Mayjen TNI Purn Prijanto Assalamu’alaikum Wr. Wb. dan salam sejahtera. Semoga Tuhan YME selalu melindungi kita. Aamiin. Yth. Bang Hariman Siregar, pendiri INDEMO; dan Ysh. Teman-teman INDEMO yang berbahagia. Saya ucapkan selamat Ulang Tahun INDEMO ke-26. Semoga INDEMO sukses dalam mengawasi, membangun, dan mengkritisi pelaksanaan Demokrasi di Indonesia yang berdasarkan Pancasila!! Aamiin. Terima kasih saya diundang pada acara penting ini. Mengapa penting? Sebab topik ’’KORUPSI Menghancurkan NEGARA, DEMOKRASI & EKOLOGI’’ ini membicarakan Bangsa dan Negara. Saya ingin urun rembug dengan judul: ’’Relasi Demokrasi Dengan Korupsi Ugal-Ugalan, Kerusakan Ekologi dan Negara Di Indonesia Selama Menggunakan Sistem UUD 2002’’. Ada 4 (empat) persoalan utama yang akan saya sampaikan: Pertama: Persoalan Demokrasi Bangsa Indonesia Kedua: Mengapa Terjadi Korupsi Ugal-Ugalan? Ketiga: Mengapa Terjadi Kerusakan Ekologi? Keempat: Kegentingan dan Kehancuran Negara 1. PERSOALAN DEMOKRASI BANGSA INDONESIA Founding Fathers and Mothers Indonesia mendirikan Negara Indonesia dengan Dasar Negara Pancasila yang bersumber dari budaya bangsa. Konstitusi yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 bernama UUD NRI, yang setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi UUD 1945 (Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan). Watak Demokrasi Asli: Berdasarkan Pancasila sila ke-4, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR sebagai penjelmaan rakyat yang bersifat kekeluargaan dan gotong royong. Perubahan ke Liberalisme: Konsepsi tersebut diganti dengan sistem individual (Pemilihan Langsung/One Man One Vote) melalui amandemen 1999-2002 (UUD 2002). Dampak Sistem: * Parpol berebut kekuasaan dengan segala cara. Munculnya dominasi Oligarki/Pemodal. Terjadi “perselingkuhan legal” antara Eksekutif dan Legislatif sehingga check and balances menjadi formalitas belaka. Kedaulatan rakyat hanya bertahan 10 menit di bilik suara, setelah itu pindah ke tangan Ketua Umum Parpol dan pemodal. Referensi: Youtube Demokrasi Wani Piro – “Perselingkuhan & Bukan Akhlak Merusak Indonesia”. 2. MENGAPA TERJADI KORUPSI UGAL-UGALAN? Format Pilpres langsung otomatis merusak watak pemilihan legislatif. Keterpilihan hanya berdasar popularitas dan kekuatan modal, mengabaikan moral dan kapabilitas. Lemahnya Pengawasan: Fungsi pengawasan legislatif nyaris nol akibat “perselingkuhan legal”. Patologi Demokrasi: Korupsi era reformasi dinilai lebih parah dari era Orba; terjadi secara horizontal dan vertikal dengan nilai kerugian mencapai Triliunan rupiah. Penyebab Utama: Adanya “Patologi Demokrasi Mata Duitan Dalam UUD 2002”. Referensi: Youtube Dugaan Korupsi IKN, dll – “Prijanto: Dugaan Korupsi IKN, KA Whoose, Chromebook, Pertamina, Tambang & Perkebunan”. 3. MENGAPA TERJADI KERUSAKAN EKOLOGI? Perubahan sistem menuju Demokrasi Liberal/Barat mengakibatkan rusaknya sistem pemerintahan karena semua diukur dengan uang dan balas jasa politik (donatur/Timses). Keserakahan & Investasi: Dengan dalih investasi, aturan AMDAL dilonggarkan dan disederhanakan melalui permainan regulasi. Dampak Nyata: Penurunan kualitas lingkungan hidup dan bencana alam (seperti di Aceh dan Sumbar akhir 2025) akibat hilangnya tutupan hutan dan kerusakan DAS. Analisis: Kerusakan ekologi adalah buah dari kebijakan yang lemah dan “Patologi Demokrasi Mata Duitan”. 4. KEGENTINGAN DAN KEHANCURAN NEGARA Banyak pihak menganggap Indonesia “baik-baik saja”, namun fakta di lapangan menunjukkan kegentingan yang nyata akibat sistem UUD 2002: Terbelahnya persatuan bangsa. SDA mengalir keluar negeri sementara rakyat hanya menonton. Indikasi adanya “negara dalam negara”. Kemiskinan struktural. Krisis kejujuran dan keadilan. KKN yang ugal-ugalan dan buzzer yang brutal. Kondisi ini menjauhkan bangsa dari cita-cita Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Referensi: > * Youtube Biang Kerok Demo – “Prijanto: Biang Kerok Demo dan Rusuh Agustus 2025”. Youtube Krisis Konstitusi – “Tanpa Dekrit Kembali ke UUD 1945, Indonesia Tinggal Nama”. PENUTUP Apabila hadirin sependapat, mari kita kumandangkan pekik perjuangan: “Bangkit, Bersatu, Bergerak, Berubah atau Punah!” Demi bangsa dan negara Indonesia, sebelum punah, mari kita Kembali ke UUD 1945 Untuk Disempurnakan Dengan Adendum. Selamat berjuang, Insya Allah, Tuhan akan mengabulkan perjuangan kita. Aamiin.