• INDOPOS
• Januari 23, 2025
• 0 Comments

Kementerian BUMN melalui InJourney Mentransformasi Sektor Aviasi dan Pariwisata Indonesia

INDOPOS-Jakarta, 22 Januari 2025 – Kementerian BUMN melalui PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney melakukan transformasi sektor aviasi dan pariwisata dengan terus mendorong inisiatif dan semangat perusahaan dalam berkontribusi mengoptimalisasi potensi aviasi dan pariwisata di Indonesia. Hal ini selaras dengan visi besar InJourney untuk menjadi ekosistem pariwisata terdepan di kawasan regional dan memberikan pengalaman berkesan melalui keramahtamahan Indonesia. Sesuai dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dalam infrastruktur untuk percepatan ekonomi, InJourney terus bertransformasi untuk mendorong sektor aviasi dan pariwisata terus tumbuh dan memberikan kontribusi melalui inovasi layanan bisnis yang berfokus pada kualitas dan berkomiten untuk memberikan pengalaman terbaik bagi setiap pelanggan. Direktur Utama InJourney, Maya Watono, menjelaskan bahwa sebagai Strategic Holding BUMN, keberadaan InJourney tak hanya fokus pada kemajuan industri aviasi dan pariwisata namun juga berperan sebagai agent of development untuk menciptakan value creation yang mendorong pengembangan sektor pariwisata Indonesia. “Melalui strategi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, InJourney juga aktif menciptakan nilai ekonomi yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan sosial dan ekonomi lokal. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Indonesia, InJourney menjadi orkestrator dalam memperkuat ekosistem serta mengakselerasi pariwisata Indonesia,” tuturnya. Selama 3 tahun berdiri, InJourney melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pariwisata, mempromosikan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), serta memperbaiki dan berinovasi untuk memberikan pengalaman perjalanan yang mengesankan bagi wisatawan domestik dan manca negara. Beberapa project innitatives yang telah dilakukan dimulai dari pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang telah menghadirkan berbagai program khususnya sport and entertainment yang mana dalam setahun terdapat 250 hari sirkuit mandalika telah terisi dengan beragam event dan atraksi. Tak hanya itu, kawasan Mandalika kini jadi lebih hidup dengan hadirnya Mandalika Beach Club dan sejumlah fasilitas lainnya seperti hotel bintang 4 dan bintang 5 yang tentunya melengkapi pengalaman berwisata. Di sektor pariwisata lainnya, InJourney tengah melakukan pengembangan KEK Kesehatan Sanur yang merupakan langkah transformasi strategis untuk menciptakan berbagai nilai tambah untuk Indonesia. Dengan adanya KEK Sanur, Indonesia akan memiliki pusat layanan kesehatan kelas dunia dan akan menjadi magnet pariwisata baru melalui konsep medical & wellness tourism. KEK Sanur sendiri memiliki berbagai fasililtas diantaranya hotel berbintang 5 dan resort yaitu The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel serta Convention Center seluas 3.750 meter dengan kapasitas 5.000 pax. Fasilitas yang ada tak hanya mencakup infrastruktur ekonomi saja, namun juga keberlanjutan dan inovasi dalam pengembangan ekosistem pariwisata kesehatan. Transformasi Sarinah pada tahun 2022 dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada tahun 2023 telah dilakukan oleh InJourney. Usai direvitalisasi besar-besaran, Sarinah hadir kembali dengan mengusung konsep baru sebagai “Panggung Karya Indonesia”. Konsep ini menjadikan Sarinah tak hanya sekedar pusat perbelanjaan, namun juga menjadi wadah inovasi lintas komunitas, gelaran dan penjualan produk lokal ungggulan representasi karya dan budaya Indonesia. Selain fokus di dalam negeri, ke depannya Sarinah terus berinovasi untuk melakukan ekspansi ke beberapa negara untuk memperkenalkan produk lokal karya anak bangsa ke mata dunia. Usai ditransformasi oleh InJourney, TMII mengusung empat pilar utama, yakni inclusive, smart, green dan culture. Nuansa destinasi wisata yang mengedepankan konsep ramah lingkungan dan inklusif begitu terasa sejak memasuki area kawasan yang terdiri dari 70 persen ruang terbuka hijau dan 30 persen bangunan. Selain itu, dilakukan penataan ulang atau remasterplan kawasan destinasi Candi Borobudur sebagai spiritual tourism destination yang mengutamakan empat pilar utama, yakni pilar konservasi, penghijauan, spiritual, dan edukasi. Hal ini dilakukan untuk menaikkan kunjungan wisatawan mancanegara, terutama umat Buddha yang jumlahnya cukup besar di dunia, yang mana di kawasan Asia Tenggara memiliki populasi umat Buddha terbesar yang berada di Thailand dengan jumlah mencapai 64 juta orang. InJourney juga membentuk dua subholding di industri aviasi dan kebandarudaraan, yakni InJourney Airports dan InJourney Aviation Services (IAS) yang menjadikan bandara-bandara di dalam pengelolaan InJourney Group jadi lebih sehat dan profitable dengan peningkatan pelayanan, transformasi bisnis, serta memperkuat kualitas operasional dalam rangka menjadikan bandara sebagai face of the nation. Kehadiran IAS yang bergerak di bidang jasa pendukung aviasi, kargo, dan logistik melakukan transformasi dengan business chain yang lebih efektif dan efisien akan menghasilkan produk dan layanan kompetitif untuk pasar Indonesia dan bersaing di pasar global. Di industri kebandarudaraan, InJourney juga terus melakukan transformasi melalui langkah-langkah strategis yang dilakukan secara fundamental, meliputi premises, process, dan people. Sebagai pilot project, transformasi ini dimulai dari 2 (dua) bandara besar yang dikelola oleh InJourney Airports yakni Bandara Internasional Soekarno Hatta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Pada aspek premises dilakukan dengan peningkatan kualitas infrastruktur bandara yang berfokus pada customer experience seperti beautifikasi terminal, implementasi CT & ATRS XRAY untuk peningkatan kecepatan pelayanan, optimalisasi suhu udara. Pada aspek…

Continue reading

• INDOPOS
• Januari 23, 2025
• 0 Comments

Bupati Banyuasin Terpilih Askolani Promosi Doktor Ilmu Hukum ke 300 Universitas Borobudur 

INDOPOS-Program Doktor ilmu Hukum Universitas Borobudur kembali melahirkan Doktor Ilmu Hukum ke 300 atas nama Askolani dimana yang bersangkutan merupakan Bupati Banyuasin Sumatera Selatan terpilih. Setelah melewati proses perkuliahan dan penyusunan Disertasi yang di Promotorin oleh Prof.Dr. Faisal Santiago dan Dr. Ahmad Redi sebagai Ko Promotor. Askolani bisa mempertahankan Disertasi nya yang berjudul “Reformulasi Kewenangan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah Di Era Otonomi Daerah Dalam Konsep NKRI”Askolani diuji oleh Ketua Komisi Yudisial yang juga Guru Besar Universitas Sriwijaya Prof Amzulian Rifai Phd, Prof.Dr. Ade Saptomo, guru besar tetap Universitas Borobudur, Dr Saut P Panjaitan dari Universitas Sriwijaya dan Rektor Universitas Borobudur Prof Bambang Bernanthos. Promosi Doktor Ilmu Hukum di kampus Unggul yang dihadiri oleh sekitar 350 tamu undangan menjadikan ruang auditorium Gd D Lantai 6 menjadi semarak. Pada akhirnya setelah melalui proses ujian para penguji sepakat bahwa Promovendus Askolani dinyatakan Lulus dengan predikat Cumlaude. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• Januari 23, 2025
• 0 Comments

Layanan Operasional Terbatas Bank BNI KCU Jakarta Kota Sehubungan Hari Libur Isra Mikraj

INDOPOS-Sehubungan hari libur Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW tanggal 27 Januari 2025, Bank BNI KCU Jakarta Kota melaksanakan Jasa Layanan Penghitungan/ Penyetoran Uang Tunai pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 pukul 09.00 – 17.00 WIB. Serta layanan O-Branch / Mobile Layanan Gerak (BLG) khusus menerima setoran dari PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI). Kegiatan ini juga dalam rangka mempererat hubungan kerjasama dengan PT. Kereta Commuter Indonesia (PT.KCI). Selain layanan operasional terbatas ini, BNI juga menyediakan berbagai layanan E-Channel yang bisa diakses selama 24 jam setiap harinya. Nasabah dapat menggunakan DigiCS BNI untuk pembukaan Rekening, ATM CRM BNI (ATM tarik setor BNI), BNI SMS Banking, BNI Mobile Banking, BNI Internet Banking, aktivasi aplikasi Wondr by BNI dan BNI Call untuk memenuhi kebutuhan perbankan bagi para nasabah BNI. “Kami berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah kami, terutama dengan layanan operasional terbatas pada cuti bersama ini, kami berharap dapat memudahkan nasabah dalam mengakses layanan perbankan BNI,” ujar Setyo Adi Pranowo Pemimpin Cabang BNI Jakarta Kota Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kepercayaan Anda terhadap BNI, kami ucapkan terima kasih. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• Januari 22, 2025
• 0 Comments

Ketum Dewan Adat Bamus Betawi Eki Pitung Silaturahmi dengan Mantan Gubernur Bang Foke, Selalu Guyub dan Jaga Persatuan Betawi

INDOPOS-Silaturahmi Dewan Adat Bamus Betawi ke kediaman mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Tokoh Betawi yang di tuahkan bahkan pernah menjabat menjadi Ketua Umum Bamus Betawi, Bang Fauzi Bowo, atau akrab disapa Bang Foke. Silaturahmi itu begitu hangat dan Kekeluargaan. Eki Pitung selaku Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi berpendapat, Politik Pilkada sudah selesai kini jauh lebih besar kepentingan Kaum Betawi di era Global dan Jakarta tidak memjadi Ibu Kota Keinginan Bersama Yang sama juga disampaikan bang Fauzi Bowo( bang Foke ) bagaimana harapan beliau kita semua Guyub dan bersatu bersama2 dalam menjaga nama Betawi dan Khususnya Bamus Betawi. Kyai Yusuf Aman yang juga sbg Skertaris Majelis Adat Bamus Betawi pimpinan Bang Eki Pitung meyakini bahwa satu2nya simbol Pemersatu adalah bang Foke hal ini diungkapkan dalam pertemuan tersebut Beki Mardani ketua LKB memiliki keinginan yang sama. “Tak ada kata lain kita memang perlu bersama dalam menjaga Pelestarian Budaya Betawi dan Kemajuan Betawi kedepan,” tuturnya. Eki Pitung berterima kasih atas waktu Bang Foke menerima Silaturahmi yang kita anggap menjadi air sejuk di tengah padang Pasir yg tandus. “Saya sangat takzim sama beliau dan belajar berBamus Betawi sama beliau seperti Ayah dengan Anak diskusi tadi, pungkas bang Eki Pitung saya jadi anak yang baik saja sami’na wa’tona kalo urusan Betawi,” tuturnya.

Continue reading

• INDOPOS
• Januari 21, 2025
• 0 Comments

Kepakaran Calon Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur ditempa baik secara Teori Maupun Praktek

INDOPOS-Menjadi mahasiswa Pascasarjana terutama Doktor Ilmu Hukum menjadi dambaan dari seluruh masyarakat di Indonesia, apalagi di kampus bereputasi Global dan Unggul seperti program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya mahasiswa yang kuliah di PDIH Universitas Borobudur, saat ini jumlah mahasiswa aktif 426 dan sudah menghasilan 296 lulusan.Dr. Ahmad Redi salah satu pengajar tetap di program Doktor Ilmu Hukum menjelaskan bagaimana proses belajar mengajar serta penelitian dilakukan di Program Doktor Ilmu Hukum, semua dilakukan oleh para mahasiswa dengan pendampingan oleh para dosen yang berkualitas bergelar Profesor dan Doktor Lektor Kepala. Sebagai mahasiswa unggulan dituntut untuk mempunyai karya ilmiah untuk menunjang disertasinya, dimana para mahasiswa harus mempublish karya ilmiah ke jurnal internasional bereputasi setelah mengikuti International Conference setiap semesternya, dan kegiatan ini rutin setiap semester dilaksanakan dan tlidak pernah jeda sejak tahun 2019 sampai saat ini. Kampus terakrediasi Unggul menurut Ahmad Redi harus berbeda dengan kampus lain dalam penyelenggaraannya, menjaga kualitas selalu dijaga dengan baik antara pengelola, pengajar dan mahasiswa. Kalau berbicara sarana dan prasarana kami bisa meng claim kami yang terbaik bahkan toilet nya seperti serasa di Mall. Salah satunya adalah mendampingi mahasiswa lecturing ke kampus terkemuka di luar negeri seperti di Jepang Wako dan Kanzai Gaidai University serta Leeds University di UK ujar Dr. Ahmad Redi. Ahli Pertambangan dan Tata Negara ilmu yang diturunkan kepada para mahasiswa Doktor Ilmu Hukum secara maksimal tanpa terkecuali ujar Ahmad Redi yang sedang menunggu SK Guru Besar nya. Semoga tahun ini bisa diterima ujarnya. Jadi sekali lagi secara akademik dan non akademik Doktor Ilmu Hukum sudah mencapainya, sehingga tidak salah kalau BAN-PT memberi nilai 375 akreditasi Unggul nya kepada Program Doktor Ilmu Hukun Universitas Borobudur. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• Januari 20, 2025
• 0 Comments

Aliansi Ormas Betawi Pendukung Birokrasi dan Mahasiswa Betawi Surati Pj Gubernur Teguh Setyabudi, Minta Tak Termakan Issu Liar yang Merusak Nama Baik Dinas Parekraf dan Kadis, Jaga Suasana Kondusif di Masa Transisi

INDOPOS-Aliansi Ormas Betawi Pendukung Birokrasi dan Mahasiswa Betawi Surati Pj Gubernur Teguh Setyabudi, Minta Tak Termakan Issu Liar yang Merusak Nama Baik Dinas Parekraf dan Kadis, Jaga Suasana Kondusif di Masa Transisi INDOPOS-Maraknya issu dan penyebaran hoaks yang menyerang Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta, membuat Aliansi Ormas Betawi Pendukung Birokrasi dan Mahasiswa Betawi turun tangan. Salah satunya dengan menyampaikan surat kepada Dr. Teguh Setyabudi. Mpd, selaku PJ Gubernur Daerah Khusus Jakarta, agar tidak termakan issu yang tak mendasar tersebut. Berikut isi lengkap surat dari Aliansi Ormas Betawi Pendukung Birokrasi dan Mahasiswa Betawi: ALIANSI ORMAS BETAWI PENDUKUNG BIROKRASI Kepada Yth: Bapak. Dr. Teguh Setyabudi. Mpd PJ Gubernur Daerah Khusus Jakarta Dengan hormat, Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT Tuhan yang maha Esa yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karuniaNYA, Semoga Bapak selalu ada dalam lindunganNYA.aamiin Kami dari Aliansi Ormas dan mahasiswa Betawi menyampaikan sikap terhadap perkembangan berita dan issu di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah Khusus Jakarta. Terhadap masalah tersebut diatas, kami sudah melakukan penelusuran dan langsung cek kelapangan bahwa, apa yang di tuduhkan terhadap Bapak Kadis Andhika Permata itu sama sekali tidak benar, sebagai contoh, kita melakukan peninjauan ke Lokasi yang diduga diskotik yang menyelenggarakan pesta LGBT di ITC Permata Hijau, dan ternyata sejak tanggal 31 Desember 2024 sudah tutup diskotik tersebut, dan sangat tidak mendasar kalau issu itu dijadikan komoditi. Terkait tentang masalah dugaan korupsi penyelenggaraan Abang None Tahun 2023, kami telah mendapatkan Informasi bahwa Bapak Kadis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sudah diklarifikasi oleh Polda Metro Jaya dan hasilnya adalah tidak ada ditemukan dugaan korupsi di penyelenggaraan Pemilihan Abang None Jakarta tahun 2023, berarti itu juga issu, dan itu juga merupakan pembunuhan karakter. Selanjutnya terkait masalah aduan yang seolah-olah dinarasikan Bapak Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai kepribadian yang menyimpang, kami berpendapat bahwa untuk menuduh seseorang itu tidak bisa serampangan dan secara fitnah dan secara tuduhan-tuduhan tanpa bukti, dan hal itu sudah menyangkut kepribadian orang dan sangat berbahaya kalau tuduhan itu tidak benar. Untuk itu kami memohon kepada bapak PJ Gubernur untuk mengabaikan segala laporan dan pengaduan yang mungkin saat ini sudah sampai kemeja Bapak, untuk menciptakan kondusifitas proses transisi pemerintahan Daerah Khusus Jakarta ini, abaikan hal-hal yang tidak subtansi yang berbau fitnah serta abaikan hal-hal yang hanya merusak situasi tata Kelola yang sudah baik ini yang di pimpin oleh Bapak selaku Pejabat Gubernur Daerah khusus Jakarta. Kami dari Aliansi Ormas dan Mahasiswa Betawi akan mendukung penuh segala langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagal mitra strategis dari kaum Betawi dan mendukung penuh segala kebijakan yang diambil oleh Bapak PJ Gubernur sebagai pemangku kebijakan di Jakarta yang tercinta ini yang mana Masyarakat Betawi sebagal masyarkat Intinya. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan atensi Bapak kami haturkan terima kasih. Koordinator MUHIDIN MUCHTAR Di tempat terpisah H.Bachtiar Pitung dan H.Eka Jaya tokoh Betawi yang juga pimpinan ormas ikut berkomentar. “Janganlah saling memfitnah apalagi untuk hal yang belum tentu benar, berdosa hukumnya itu, apalagi tuduhan itu di besar-besarkan” tegas H.Bachtiar Pitung. Sementara H.Eka Jaya, Ketum Pejabat (Pengacara dan Jawara) menegaskan, tuduhan-tuduhan tersebut sebaiknya harus bisa dibuktikan secara hukum, tidak bisa asal bunyi, “buktikan dong” tegasnya. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• Januari 20, 2025
• 0 Comments

Aliansi Ormas Betawi dan Mahasiswa Kembali Gelar Aksi Damai, Lawan Fitnah Hoaks dan Pencemaran Nama Baik Kepada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

INDOPOS-Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Ormas Betawi Pendukung Birokrasi, bersama mahasiswa dan masyarakat Jakarta, menggelar aksi damai di depan Kantor Balai Kota Daerah Khusus Jakarta, Selasa (21/1/2025). Mereka menyampaikan apresiasi serta dukungan penuh, kepada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah Khusus Jakarta, yang sedang diserang fitnah, hoaks, dan pencemaran nama baik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Koordinator aksi yang juga Aktivis Mahasiswa Betawi Fahri H. Okis SH, menyampaikan pernyataan sikap, yakni: 1. “DISPAREKRAF & KADIS PAREKRAF BERSAMA POLDA METRO JAYA TEGAS MEMERANGI LGBT SEJAK 2023” 2. “STOP PENCEMARAN NAMA BAIK DISPAREKRAF & KADIS DISPAREKRAF!” 3. STOP DEMO BAYARAN! JANGAN SERANG DISPAREKRAF & KADIS PAREKRAF. 4. “KASUS LGBT PERMATA HIJAU TELAH DIKLARIFIKASI! STAFF PENGELOLA MENEGASKAN: TIDAK ADA HUBUNGAN DENGAN DISPAREKRAF & KADIS DISPAREKRAF.” Jay Surawijaya bersama M Sanusi Flamboyan, Aktivis Betawi dalam orasinya menyampaikan, pihaknya sebagai masyarakat Betawi sangat bangga, dengan upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. “Berkat program-program yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, budaya Betawi semakin dikenal luas, baik di tingkat nasional maupun internasional,” ujar H Cipta Wahyudi. “Kami hadir disini untuk menunjukkan bahwa kami mendukung penuh langkah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dalam melestarikan budaya dan mendorong kreativitas,” tambahnya. Atas dasar maksud tersebut, peserta aksi damai menyatakan sikap: 1. Menolak setiap bentuk fitnah dan pembunuhan karakter terhadap lembaga Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kadis Parekraf yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. 2. Mengecam provokator yang menganggu kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 3. Mendukung penuh upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah Khusus Jakarta dalam memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terutama yang berkaitan dengan budaya Betawi. 4. Siap mengawal dan membantu kinerja Pemda (Disparekraf) Daerah Khusus Jakarta. Di akhir aksi damai, massa membubarkan diri dengan tertib. Namun, mereka berjanji akan kembali ke depan Balaikoat, apabila dari kubu sebelah datang dan menggelar aksi tandingan. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• Januari 20, 2025
• 0 Comments

Yayasan GSN dan PT. Atthaya Kemi Mandiri Salurkan Pupuk kepada Petani Majalengka

INDOPOS–Majalengka-Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) bersama PT. Atthaya Kemi Mandiri menyalurkan bantuan berupa pupuk urea nitrea dan alat semprot (handsprayer) kepada para petani di Desa Surawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Minggu (19/1/2025). Sebanyak 10 ton pupuk non-subsidi jenis Nitrea Urea Plus dan 100 unit handsprayer diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap para petani kurang mampu. Wakil Ketua Yayasan GSN sekaligus Wakil Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Nanik S. Deyang, mengungkapkan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari program yayasan yang didirikan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Bantuan ini sudah memasuki pelaksanaan keempat kalinya. Setiap bulan, Yayasan GSN menyalurkan 10 ton pupuk kepada petani kurang mampu,” jelas Nanik. Ia juga menambahkan, pupuk yang disalurkan memiliki kualitas unggul dibandingkan urea biasa dan menjadi upaya nyata untuk meringankan beban petani. Program serupa telah berjalan di sejumlah wilayah seperti Banyumas, Magelang, Madiun, dan kini Majalengka. “Kami memastikan bantuan ini tepat sasaran dengan mencari petani yang benar-benar membutuhkan. Sepanjang PT. Atthaya Kemi Mandiri memiliki kemampuan mendukung, program ini akan terus berjalan,” ujarnya. Selain itu, Nanik menyoroti pentingnya dukungan pemerintah dalam sektor pertanian. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar subsidi pupuk disalurkan langsung dari pabrik ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tanpa melalui distributor atau depo. “Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah akses petani terhadap pupuk subsidi yang selama ini sulit diperoleh,” kata Nanik. Ia juga merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa sektor pertanian menyumbang 40% dari total 25 juta penduduk miskin di Indonesia. “Bantuan pupuk dari sektor swasta serta kebijakan pemerintah merupakan langkah strategis untuk mengatasi masalah utama petani, yakni ketersediaan pupuk,” tutupnya. Nanik optimistis, kolaborasi antara pemerintah dan swasta ini akan mendukung cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• Januari 19, 2025
• 0 Comments

Minim Perhatian dari Pemprov, Petugas Bank Sampah Langit Biru Ngeluh ke Bunda Neneng

INDOPOS-Semangat warga Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dalam mensukseskan produk hukum daerah, Pergub 77 tahun 2020. Ternyata minim perhatian dari pemprov DKI Jakarta. Sekretaris Bank Sampah Langit Biru yang berada di RW 02, Kelurahan Sukapura, Jakarta Utara, Wiwi Sriwidiastuti mengeluhkan jika dalam kurun waktu beberapa tahun menjalankan program pemprov dengan pendirian Bank Sampah, sangat membutuhkan sarana dan prasana untuk memudahkan petugas Bank Sampah. Seperti Gerobak Motor, Viar atau sarana pengangkut lainnya. “Sampai saat ini kita menjalankan program pengolahan sampah dengan sarana dan prasarana jauh dari harapan. Karena selama ini kita hanya pakai troli dan alat pencacah yang masih manual. Sehingga hasilnya masih sangat jauh dari harapan,” ujarnya saat acara Peningkatan Fungsi Pengawasan Terhadap Produk Hukum Daerah di Jalan Sukapura, Jakarta Utara, Minggu (19/1/2025). Ibu muda yang juga aktif dalam kepengurusan RW 02 itu mengatakan, dengan keterbatasan sarana dan prasarana tersebut. Tentunya, kata dia berdampak pada hasil yang sulit memenuhi target. Sebab, sambungnya lagi masyarakat menginginkan agar petugas Bank Sampah melakukan jemput bola mengambil sampah non organik di rumahnya. “Jika pemprov tidak memerhatikan persoalan yang kami alami. Tentu program Bank Sampah tidak akan berjalan. Karena kita akan kalah bersaing dengan pengepul-pengepul yang menggunakan gerobak berkeliling di perumahan warga,” bebernya. Belum lagi, kata wanita yang kesehariannya menggunakan hijab itu, petugas Bank Sampah yang masih didominasi perempuan. “Kita harapkan ada petugas kelurahan yang bisa ditempatkan di Bank Sampah untuk membantu keseharian di Bank Sampah Langit Biru, ” ucapnya. Menanggapi keluhan petugas Bank Sampah, anggota Komisi D DPRD DKI, Neneng Hasanah menyesalkan minimnya peran pemprov dalam program Bank Sampah. Padahal, kepedulian masyarakat dalam mengelola Bank Sampah merupakan implementasi dari amanat Pergub No. 77 tahun 2020. “Bagaimana bisa maksimal jika pemprov tidak memerhatikan kebutuhan dari sarana dan prasarana Bank Sampah. Jangan biarkan masyarakat yang sudah peduli dengan sampah. Berikan mereka alat yang sesuai kebutuhanya. Agar cita-cita pemprov menjadikan Jakarta bebas samah bisa terwujud,” sesal politisi yang akrab disapa Bunda itu. Hasil kunjungannya ke Bank Sampah. Ketua DPC PD pulau Seribu itu menilai untuk mesin pencacah sampah non organik. Petugas Bank Sampah masih menggunakan mesin manual. Sementara, sarana penjemputan sampah rumahan masih menggunakan alat seadanya. “Bank Sampah Kelurahan Sukapura sudah berjalan dengan baik. Pemprov harus memberikan perhatian penuh. Sarana dan prasarana dilengkapi sehingga petugas Bank Sampah tidak seperti pemulung,” katanya. Padahal, sambung anggota DPRD DKI 4 periode itu keluhan petugas Bank Sampah sudah disampaikan saat rapat Komisi D dengan Dinas Lingkungan Hidup (LH). “Saya harapkan pada 2025 mesin cacah yang digunakan petugas Bank Sampah harus mesin elektrik,” tandasnya. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• Januari 19, 2025
• 0 Comments

Satuan Tugas Perumahan : Pemerintah Klaim Rumah Gratis untuk Masyarakat. Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran Jimmy S : Alhamdulilah.. Saran untuk Pemerintah, Rumah Gratis dibangun di Wilayah yg Memang Masyarakat Butuhkan agar tidak mubazir, dan Hidupkan Ekonomi Lokal Setempat

INDOPOS-Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z Minang, mengeklaim bahwa program 3 juta rumah akan disalurkan secara gratis ke masyarakat yang membutuhkan. Bonny mengungkapkan hal itu dalam tayangan I BUSINESS TALK bertajuk “Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, Minim Fulus dan Tanpa Arah?” di Kompas TV pada Selasa (14/1/2025). “Kalau sekarang pemerintah bayarin duit, bayarin kan dia yang membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh itu cuma dapat relaksasi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) itu,” ujar Bonny. Di acara yang sama, anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu menanyakan harga rumah dalam program tersebut. Bonny lantas memastikan bahwa masyarakat penerima program 3 juta rumah tidak perlu membayar apa pun. “Artinya bahwa ini rumah betul-betul gratis?” tanya Adian ke Bonny. “Gratis,” jawab Bonny. “Clear (jelas) ya?” tanya Adian lagi untuk menegaskan. “Clear,” tegas Bonny. Seolah masih tidak percaya, Adian kembali menanyakan Bonny untuk memastikan bahwa penerima program 3 juta rumah tidak dikenakan biaya apa pun. Bonny pun kembali memastikan bahwa masyarakat penerima program tidak perlu mencicil atau membayar uang sepeser pun. “Rakyat tidak perlu mencicil?” tanya politikus PDI-P itu. “Tidak. Negara yang mencicil Rp 600.000, cicilan itu negara yang bayar,” jawab Bonny. Dia menjelaskan bahwa ditetapkan cicilan Rp 600.000 per bulan untuk rumah tipe 36 yang berada di desa. Lebih lanjut, Bonny menegaskan bahwa program membangun 3 juta rumah ini berbeda dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FKLPP) atau rumah bersubsidi. Oleh karenanya, program ini tidak akan mangkrak. Sebab, para penerima bantuan adalah orang-orang yang betul membutuhkan. “Kenapa saya bilang tidak akan mangkrak? Karena calon penerima ini adalah orang yang membutuhkan rumah. Beda dengan kasus FLPP,” kata Bonny. Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah berjanji perihal pemberian 3 juta rumah kepada rakyat yang tidak memiliki tempat tinggal. Fahri menyebut, janji Prabowo itu harus ditepati dan dipenuhi. Sehingga pihaknya kini sedang mencari jalan untuk merealisasikan janji tersebut. Hal tersebut disampaikan Fahri dalam program Business Talk Kompas TV bertajuk “Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, Minim Fulus dan Tanpa Arah” pada Selasa (14/1/2025). “Jadi gini, pertama, ide atau kalimat Pak Prabowo itu sudah jadi janji, dan harus ditepati, dan harus dipenuhi. Dan itu kan bisa diulang-ulang. Dan karena itulah kemudian, jalannya kita cari,” ujar Fahri, dikutip dari Kompas TV, Kamis (16/1/2025). Ditempat terpisah saat awak media memghubungi Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran Jimmy S, “Alhamdulilah Negara peduli terhadap kebutuhan dasar selain sandang dan pangan yaitu papan”, Hal ini perlu kita dukung dan apresiasi. Pemberian rumah gratis kepada rakyat yg memang belum memiliki rumah khusus nya bagi masyarakat yg masuk dalam kategori Miskin Ekstrem perlu di prioritaskan dan di eksekusi lebih dulu, banyak masyarakat di desa2 yg sumber penghasilan nya di dapat dgn bekerja serabutan, Jika mereka ada pekerjaan baru mereka dapat upah, tapi jika mereka tidak ada yg berikan pekerjaan maka tidak ada uang masuk untuk hari itu, ya masih banyak masyarakat kita yg seperti itu, boro2 untuk menabung buat bayar cicilan, untuk makan buat sehari hari pun mereka harus bisa menghemat uangnya sampai mendapatkan pekerjaan lagi, tandas Jimmy kepada wartawan. Alhamdulilah Negara saat ini bisa berikan Gratis kepada masyarakat yg masuk dalam kategori seperti itu, karena sampai kapanpun pasti mereka pasti tidak bisa membeli rumah nya sendiri karena untuk biaya hidup / makan pun mereka kadang kesulitan, sampai sampai di dalam rumah yg tidak layak huni tersebut bisa ada sampai 2 atau 3 kepala keluarga (KK). Ya, di desa2 banyak hal seperti itu dan saya sudah pernah temui hal seperti itu, bahkan Sampai ada Ketua adat di salah satu desa tepat nya di kab raja ampat dan kab sorong yg mau memberikan tanah adat seluas puluhan hektar agar bisa di bangun rumah oleh pemerintah dan untuk di bagikan secara gratis kepada masyarakat di desa tersebut, karena ketua adat disana tau masyarakat nya banyak yg tinggal di rumah yg tidak layak huni, bahkan didalam rumah tersebut bisa ada lebih dari 1 Kepala Keluarga(KK). Ya itu kisah nyata yg perlu uluran bantuan Negara secara Serius. Saran saya Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perumahan harus segera membantu warga yg masuk dalam kategori seperti itu. Kita tau di beberapa desa banyak jg para pengembang perumahan yg tidak mau melakukan kegiatan bisnis nya di wilayah tersebut karena melihat prospek bisnis yg tidak menjanjikan dikarenakan daya beli masyarakat di wilayah tersebut tidak akan mampu membeli apabila dibangun perumahan disana, karena para pengembang pasti akan membaca pasar jika mereka menginvestasikan uangnya, Nah disitulah seharus nya Negara Hadir dan Serius dalam…

Continue reading