Satuan Tugas Perumahan : Pemerintah Klaim Rumah Gratis untuk Masyarakat. Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran Jimmy S : Alhamdulilah.. Saran untuk Pemerintah, Rumah Gratis dibangun di Wilayah yg Memang Masyarakat Butuhkan agar tidak mubazir, dan Hidupkan Ekonomi Lokal Setempat

INDOPOS-Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z Minang, mengeklaim bahwa program 3 juta rumah akan disalurkan secara gratis ke masyarakat yang membutuhkan.

Bonny mengungkapkan hal itu dalam tayangan I BUSINESS TALK bertajuk “Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, Minim Fulus dan Tanpa Arah?” di Kompas TV pada Selasa (14/1/2025).

“Kalau sekarang pemerintah bayarin duit, bayarin kan dia yang membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh itu cuma dapat relaksasi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) itu,” ujar Bonny.

Di acara yang sama, anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu menanyakan harga rumah dalam program tersebut.

Bonny lantas memastikan bahwa masyarakat penerima program 3 juta rumah tidak perlu membayar apa pun.

“Artinya bahwa ini rumah betul-betul gratis?” tanya Adian ke Bonny.

“Gratis,” jawab Bonny.

“Clear (jelas) ya?” tanya Adian lagi untuk menegaskan.

“Clear,” tegas Bonny.

Seolah masih tidak percaya, Adian kembali menanyakan Bonny untuk memastikan bahwa penerima program 3 juta rumah tidak dikenakan biaya apa pun.

Bonny pun kembali memastikan bahwa masyarakat penerima program tidak perlu mencicil atau membayar uang sepeser pun.

“Rakyat tidak perlu mencicil?” tanya politikus PDI-P itu.

“Tidak. Negara yang mencicil Rp 600.000, cicilan itu negara yang bayar,” jawab Bonny.

Dia menjelaskan bahwa ditetapkan cicilan Rp 600.000 per bulan untuk rumah tipe 36 yang berada di desa.

Lebih lanjut, Bonny menegaskan bahwa program membangun 3 juta rumah ini berbeda dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FKLPP) atau rumah bersubsidi.

Oleh karenanya, program ini tidak akan mangkrak. Sebab, para penerima bantuan adalah orang-orang yang betul membutuhkan.

“Kenapa saya bilang tidak akan mangkrak? Karena calon penerima ini adalah orang yang membutuhkan rumah. Beda dengan kasus FLPP,” kata Bonny.

Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah berjanji perihal pemberian 3 juta rumah kepada rakyat yang tidak memiliki tempat tinggal.

Fahri menyebut, janji Prabowo itu harus ditepati dan dipenuhi. Sehingga pihaknya kini sedang mencari jalan untuk merealisasikan janji tersebut.

Hal tersebut disampaikan Fahri dalam program Business Talk Kompas TV bertajuk “Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, Minim Fulus dan Tanpa Arah” pada Selasa (14/1/2025).

“Jadi gini, pertama, ide atau kalimat Pak Prabowo itu sudah jadi janji, dan harus ditepati, dan harus dipenuhi. Dan itu kan bisa diulang-ulang. Dan karena itulah kemudian, jalannya kita cari,” ujar Fahri, dikutip dari Kompas TV, Kamis (16/1/2025).

Ditempat terpisah saat awak media memghubungi Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran Jimmy S, “Alhamdulilah Negara peduli terhadap kebutuhan dasar selain sandang dan pangan yaitu papan”, Hal ini perlu kita dukung dan apresiasi.
Pemberian rumah gratis kepada rakyat yg memang belum memiliki rumah khusus nya bagi masyarakat yg masuk dalam kategori Miskin Ekstrem perlu di prioritaskan dan di eksekusi lebih dulu, banyak masyarakat di desa2 yg sumber penghasilan nya di dapat dgn bekerja serabutan, Jika mereka ada pekerjaan baru mereka dapat upah, tapi jika mereka tidak ada yg berikan pekerjaan maka tidak ada uang masuk untuk hari itu, ya masih banyak masyarakat kita yg seperti itu, boro2 untuk menabung buat bayar cicilan, untuk makan buat sehari hari pun mereka harus bisa menghemat uangnya sampai mendapatkan pekerjaan lagi, tandas Jimmy kepada wartawan.

Alhamdulilah Negara saat ini bisa berikan Gratis kepada masyarakat yg masuk dalam kategori seperti itu, karena sampai kapanpun pasti mereka pasti tidak bisa membeli rumah nya sendiri karena untuk biaya hidup / makan pun mereka kadang kesulitan, sampai sampai di dalam rumah yg tidak layak huni tersebut bisa ada sampai 2 atau 3 kepala keluarga (KK). Ya, di desa2 banyak hal seperti itu dan saya sudah pernah temui hal seperti itu, bahkan Sampai ada Ketua adat di salah satu desa tepat nya di kab raja ampat dan kab sorong yg mau memberikan tanah adat seluas puluhan hektar agar bisa di bangun rumah oleh pemerintah dan untuk di bagikan secara gratis kepada masyarakat di desa tersebut, karena ketua adat disana tau masyarakat nya banyak yg tinggal di rumah yg tidak layak huni, bahkan didalam rumah tersebut bisa ada lebih dari 1 Kepala Keluarga(KK).

Ya itu kisah nyata yg perlu uluran bantuan Negara secara Serius.

Saran saya Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perumahan harus segera membantu warga yg masuk dalam kategori seperti itu. Kita tau di beberapa desa banyak jg para pengembang perumahan yg tidak mau melakukan kegiatan bisnis nya di wilayah tersebut karena melihat prospek bisnis yg tidak menjanjikan dikarenakan daya beli masyarakat di wilayah tersebut tidak akan mampu membeli apabila dibangun perumahan disana, karena para pengembang pasti akan membaca pasar jika mereka menginvestasikan uangnya,

Nah disitulah seharus nya Negara Hadir dan Serius dalam program 3 juta gratis yg merupakan Program Unggulan Prabowo Gibran saat ini, karena saya yakin pemberian Rumah gratis Sejati nya Wajib di Prioritaskan kepada kelompok masyarakat yg masuk dalam kategori seperti itu.

Apabila hal tersebut dilakukan oleh Negara, pasti akan membuat masyarakat tersebut benar benar merasa percaya bahwasannya Negara Hadir dan Bermakna untuk Kehidupan Mereka, tutup Jimmy melalui sambungan telepo kepada awak media. (***)

  • Related Posts

    Ekosistem Halal Jadi Nilai Tambah Investasi Branding RI di Mata Dunia

    INDOPOS-Jakarta | Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) yang juga mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengatakan, untuk urusan sertifikasi dan produk halal, Indonesia sebagai negara dengan populasi…

    Ketum MPG Jimmy S Dukung Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Soal Gas 3 Kg, Kebijakan yang Pro Rakyat Jangan Dipolitisir

    INDOPOS-Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Jimmy S, membela Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait kebijakan larangan pengecer jual gas LPG 3 kg atau gas melon.…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Ekosistem Halal Jadi Nilai Tambah Investasi Branding RI di Mata Dunia

    • By INDOPOS
    • Februari 9, 2025
    • 2 views
    Ekosistem Halal Jadi Nilai Tambah Investasi Branding RI di Mata Dunia

    Ketum MPG Jimmy S Dukung Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Soal Gas 3 Kg, Kebijakan yang Pro Rakyat Jangan Dipolitisir

    • By INDOPOS
    • Februari 9, 2025
    • 5 views
    Ketum MPG Jimmy S Dukung Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Soal Gas 3 Kg, Kebijakan yang Pro Rakyat Jangan Dipolitisir

    Kebijakan Pak Bahlil Sudah Tepat Soal Gas Elpiji 3 Kg, Subsidi Harus Tepat Sasaran

    • By INDOPOS
    • Februari 9, 2025
    • 16 views
    Kebijakan Pak Bahlil Sudah Tepat Soal Gas Elpiji 3 Kg, Subsidi Harus Tepat Sasaran

    Test Masuk Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Membludak

    • By INDOPOS
    • Februari 8, 2025
    • 6 views
    Test Masuk Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Membludak

    Senator Happy Djarot Tinjau Langsung Pasokan Gas Elpiji 3 KG, dan Pembangunan Septic Tank Komunal di Pemukiman Padat Jakarta

    • By INDOPOS
    • Februari 8, 2025
    • 10 views
    Senator Happy Djarot Tinjau Langsung Pasokan Gas Elpiji 3 KG, dan Pembangunan Septic Tank Komunal di Pemukiman Padat Jakarta

    Berikan Apresiasi Tinggi Terhadap Hasil SPI Versi KPK, TVRI Bertekad Wujudkan Zona Integritas pada Tahun Ini

    • By INDOPOS
    • Februari 8, 2025
    • 7 views
    Berikan Apresiasi Tinggi Terhadap Hasil SPI Versi KPK, TVRI Bertekad Wujudkan Zona Integritas pada Tahun Ini