Jakarta Jadi Kota Terpadat di Dunia Versi PBB, MPG: Langkah Jokowi Bangun IKN Terbukti Tepat

INDOPOS-Jakarta resmi dinobatkan sebagai kota terpadat di dunia berdasarkan laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam laporan tersebut, Jakarta menempati posisi pertama dengan populasi mencapai 41,9 juta jiwa, mengungguli Dhaka dan Tokyo yang selama ini langganan berada di peringkat atas. Jumlah tersebut terpaut jauh dari Dhaka, Bangladesh, yang memiliki penduduk 36,6 juta, serta Tokyo, Jepang, dengan populasi 33,4 juta jiwa. Lompatan Dhaka sendiri disebut sangat agresif, naik dari posisi kesembilan dan diprediksi menjadi kota terbesar pada 2050. MPG: Kebijakan Jokowi Membangun IKN Terbukti Tepat Menanggapi data tersebut, Ketua DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Bidang Komunikasi, Purwoko, menilai predikat Jakarta sebagai kota terpadat dunia memperlihatkan betapa cepat pertumbuhan kawasan metropolitan Indonesia itu. Menurutnya, kondisi ini sudah lama diprediksi oleh Presiden Joko Widodo, baik ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta maupun saat menjadi Presiden RI. Salah satu langkah strategis Jokowi yang disebut paling visioner adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan yang baru. “Jakarta itu ibarat madu, wajar semua orang tertarik datang dari seluruh penjuru negeri hingga akhirnya menumpuk. Dengan dibangunnya IKN, madu itu bisa dibagi sehingga pemerataan kesejahteraan dan pembangunan tercipta,” ujar Purwoko. MPG juga menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mulai berkantor di IKN. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memastikan kantor Wapres akan rampung tahun ini, sekaligus menjawab kritik sejumlah pihak terkait kepindahan sebagian aktivitas pemerintahan ke Nusantara. Ancaman Jakarta: Tenggelam & Urbanisasi Tak Terbendung Laporan PBB mengungkap bahwa pertumbuhan penduduk Jakarta sangat dipengaruhi oleh migrasi desa–kota yang masif, serupa dengan fenomena di Dhaka. Faktor ekonomi, tekanan lingkungan, hingga tingginya kebutuhan pekerjaan membuat urbanisasi menuju Jakarta terus meningkat. Jakarta juga berhadapan dengan ancaman serius berupa: Penurunan muka tanah, Kenaikan permukaan laut, dan Banjir rob berkepanjangan. PBB bahkan memperkirakan bahwa pada 2050, seperempat wilayah Jakarta akan berada di bawah permukaan laut jika tidak ada langkah mitigasi menyeluruh. Meski menghadapi ancaman tersebut, laju pertumbuhan penduduk diprediksi belum akan berhenti. Dalam 25 tahun ke depan, populasi Jabodetabek diproyeksikan bertambah 10 juta jiwa lagi. Metodologi Baru PBB yang Ubah Peta Kepadatan Dunia Peringkat kota dalam laporan terbaru ini menggunakan metodologi baru dengan kriteria: Aglomerasi area berdekatan dalam grid 1 km², Kepadatan minimal 1.500 orang/km², Total populasi minimal 50.000. Metode baru ini membuat peringkat global berubah signifikan. Misalnya, Teheran yang berpenduduk 9 juta kini kembali menjadi sorotan akibat krisis air dan pembatasan distribusi. Daftar Kota Terpadat Dunia Versi PBB 2024 Jakarta, Indonesia – 41,9 juta Dhaka, Bangladesh – 36,6 juta Tokyo, Jepang – 33,4 juta New Delhi, India – 30,2 juta Shanghai–Chiba, China – 29,6 juta Guangzhou, China – 27,6 juta Manila, Filipina – 24,7 juta Kolkata, India – 22,5 juta Seoul, Korea Selatan – 22,5 juta

Pernyataan Jusuf Kalla Soal “Chaos” Juli–Agustus Picu Kegaduhan, Peringatan atau Provokasi?

INDOPOS-Pernyataan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengenai potensi terjadinya “chaos” pada Juli–Agustus 2026 memicu kegaduhan besar di media sosial. Ucapan tersebut langsung menjadi bahan perdebatan publik, menimbulkan pro dan kontra yang cukup tajam di tengah situasi politik nasional yang sensitif. Pernyataan JK yang Memantik Polemik Dalam sebuah kesempatan, Jusuf Kalla menyebut bahwa Indonesia berpotensi menghadapi situasi tidak stabil atau “chaos” di pertengahan tahun. Ia mengaitkan prediksinya dengan dinamika ekonomi dan politik yang disebutnya bisa memanas pada fase transisi pemerintahan. Meski tidak merinci bentuk “chaos” yang dimaksud, JK menekankan perlunya kewaspadaan pemerintah dan seluruh elemen bangsa untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut. Namun, penggunaan istilah itu justru memantik spekulasi luas di masyarakat. Warganet Terbelah: Antara Peringatan dan Provokasi. Tak butuh waktu lama, pernyataan JK menyebar cepat di platform X, TikTok, dan Instagram. Ribuan komentar mengalir, memperlihatkan polarisasi opini publik. Sebagian warganet menilai JK memberikan peringatan keras berdasarkan pengalamannya sebagai tokoh yang pernah dua kali menjabat sebagai Wakil Presiden. Mereka berpendapat bahwa pernyataan itu perlu dijadikan momentum untuk memperkuat kewaspadaan dan persiapan pemerintah. Namun, kelompok lainnya justru mengecam keras ucapan tersebut. Mereka menganggap prediksi “chaos” terlalu berlebihan dan berpotensi menimbulkan rasa takut di masyarakat. Tak sedikit juga yang menuduh JK melakukan provokasi politik, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil dan menjelang masa transisi kepemimpinan nasional. Kritik: Tokoh Publik Harusnya Menenangkan Beberapa komentar menyoroti bahwa tokoh sekelas Jusuf Kalla seharusnya memilih kata yang lebih menenangkan masyarakat, bukan menambah keresahan. Istilah “chaos” dinilai terlalu sensasional dan bisa memicu kekhawatiran publik, terutama bagi pelaku usaha dan kelompok rentan yang mudah terpengaruh isu ketidakpastian. Pengamat komunikasi politik juga menilai ucapan tersebut rawan dipelintir dan disalahartikan, sehingga bisa memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat. Respons Pemerintah Dinantikan Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait prediksi tersebut. Namun beberapa pihak di lingkungan pemerintahan disebut telah memantau dinamika yang berkembang di media sosial. Pernyataan JK masih ramai diperbincangkan dan diprediksi akan menjadi topik panjang dalam diskursus politik nasional. Publik kini menunggu apakah pemerintah akan memberikan klarifikasi, atau apakah JK sendiri akan meluruskan kembali konteks pernyataannya untuk meredam kegaduhan. Di tengah polarisasi opini ini, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi, sambil menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.

Jukir Liar di Alfamart Rawamangun Tantang Petugas Dishub, Gubernur DKI Pramono Tak Tegas Berantas Preman Parkir

INDOPOS-Jakarta — Aksi juru parkir (jukir) liar kembali memicu keresahan warga setelah seorang oknum di area Alfamart Drive Thru Rawamangun, Jakarta Timur, terekam menantang dan mengintimidasi petugas Dinas Perhubungan (Dishub) pada Jumat 3 April 2026. Insiden terjadi saat petugas Dishub yang sedang tidak bertugas dan hanya mengenakan pakaian santai selesai membeli kopi menggunakan motor pribadinya. Saat hendak pergi dan mengucapkan terima kasih secara sopan, oknum jukir tersebut justru menghadang, menahan motor, dan meminta uang secara paksa. Penolakan membuat situasi memanas hingga hampir terjadi bentrok sebelum warga melerai. Kejadian ini memunculkan kembali kritik keras kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang dinilai tidak tegas memberantas praktik parkir liar. Warga menilai lemahnya penertiban membuat para jukir liar semakin merajalela dan bahkan berani melawan petugas resmi di lapangan. Kondisi ini bukan hanya merugikan masyarakat kecil yang menjadi korban pemalakan, tetapi juga berdampak pada para pemilik usaha. Banyak pengusaha kecil hingga ritel modern mengaku tokonya sepi karena lokasi usahanya ditongkrongi jukir liar yang kerap meminta uang secara paksa kepada pelanggan. Warga Rawamangun berharap Pemprov DKI bergerak cepat menertibkan preman parkir secara serius dan berkelanjutan, bukan sekadar operasi sesaat. Hingga kini, Dishub DKI belum memberikan keterangan resmi, sementara desakan publik agar pemerintah bertindak tegas makin menguat.

Jembatan Cirahong Diduga Jadi Ajang Pungli, Warganet Geram & Desak Pemda Jawa Barat Turun Tangan

INDOPOS–Jawa Barat – Aksi dugaan pungutan liar (pungli) di Jembatan Cirahong kembali memicu kemarahan publik. Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan pengguna jalan diminta membayar ketika melintas di jembatan legendaris yang menghubungkan Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya tersebut. Dalam unggahan itu terlihat seorang pengendara motor berjalan pelan di atas jembatan, sementara narasi menyebut adanya oknum yang menarik biaya tanpa dasar yang jelas. Video tersebut pun langsung memancing gelombang kritik dari warganet. Warganet Ramai-Ramai Protes Beragam komentar muncul di media sosial, mayoritas mengungkapkan kekesalan atas praktik pungli yang dianggap meresahkan dan merugikan masyarakat. Banyak yang mempertanyakan mengapa fasilitas umum yang dikelola negara bisa diperlakukan seolah-olah milik pribadi oleh oknum tertentu. “Lewat jembatan kok bayar? Ini fasilitas umum, bukan tempat wisata,” tulis salah satu warganet. “Pemda harus turun tangan, jangan biarkan pungli berkedok keamanan atau perawatan,” komentar lainnya. Desakan kepada Pemprov & Pemda Warganet juga mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah daerah setempat untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut. Mereka meminta agar oknum yang melakukan pungli diberi sanksi tegas, serta memastikan keamanan dan ketertiban di Jembatan Cirahong kembali terjaga. Praktik pungli di jembatan tersebut bukan kali pertama menjadi sorotan. Warga setempat bahkan mengaku sudah sering melihat aksi serupa, terutama saat jembatan ramai dilintasi pengguna motor. Perlu Penataan & Pengawasan Publik menilai pemerintah harus memberikan solusi konkret, termasuk memperkuat pengawasan, memasang rambu resmi, atau menempatkan petugas yang sah agar tidak dimanfaatkan oknum. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemprov Jawa Barat maupun pemda terkait video yang viral tersebut.

Siswa di Pesisir Selatan Sumbar Terpaksa Menyeberang Sungai Deras, Pemerintah Daerah Dinilai Lamban Bangun Jembatan

INDOPOS-Pesisir Selatan – Akses pendidikan kembali terhambat akibat minimnya infrastruktur. Siswa di Nagari Limau Gadang Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, terpaksa mempertaruhkan keselamatan setiap hari demi bisa pergi ke sekolah. Mereka harus menyeberangi aliran sungai Batang Lumpo yang deras tanpa jembatan memadai, Rabu (1/4/2026). Dalam video yang beredar, tampak para siswa menggunakan sebuah keranjang besi sederhana yang digantung pada tali melintasi sungai. Arus sungai terlihat begitu kuat, sementara peralatan penyeberangan tersebut jauh dari standar keamanan. Meski demikian, tidak ada pilihan lain bagi para siswa selain tetap melintasi sungai jika ingin sampai ke sekolah. Warga menilai kondisi ini terjadi karena lambannya pemerintah daerah dalam membangun jembatan penghubung yang layak. Hingga kini, akses vital tersebut tak kunjung diperbaiki meski sudah bertahun-tahun dikeluhkan masyarakat. “Ini sudah lama, tapi tetap tidak ada tindakan nyata. Anak-anak mempertaruhkan nyawa setiap hari hanya untuk sekolah,” ujar salah satu warga. Masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan segera mengambil langkah konkret untuk membangun jembatan permanen, agar aktivitas warga, terutama pelajar, tidak lagi bergantung pada alat penyeberangan darurat yang membahayakan keselamatan. Kondisi ini kembali menegaskan masih banyaknya wilayah di Sumatera Barat yang membutuhkan perhatian serius terkait pembangunan akses dasar, terutama untuk mendukung pendidikan anak-anak. Jika ingin, saya bisa buatkan judul alternatif, versi yang lebih tegas, atau versi untuk caption Instagram.

Connie Bakrie Curhat Diserang ‘Pasukan’ Prabowo Hingga Disebut Tukang Hoaks Usai Kritik Presiden

INDOPOS-Jakarta, 2 April 2026 — Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie membuat pernyataan mengejutkan melalui akun Instagram pribadinya. Ia mengaku mendapat serangan dari kelompok yang disebutnya sebagai “pasukan Presiden Prabowo Subianto” setelah menyampaikan kritik dan masukan kepada kepala negara. Connie menyebut serangan itu muncul tak lama setelah dirinya mengoreksi beberapa kebijakan dan sikap Presiden. Ia mengklaim telah mengidentifikasi pihak-pihak yang menyerangnya, dan menurutnya, mereka memiliki keterkaitan dengan lingkar Istana. “Setelah saya cek, memang ada afiliasi ke Istana,” ujar Connie dalam unggahannya. Ia kemudian mempertanyakan apakah serangan tersebut terjadi atas perintah langsung Presiden Prabowo atau hanya aksi dari kelompok pendukung. Connie sekaligus memperingatkan agar pola demikian tidak dibiarkan berkembang. Connie menyinggung potensi munculnya gerakan “No Kings” di Indonesia apabila pemimpin tidak membuka ruang kritik. Ia merujuk gerakan di Amerika Serikat yang muncul sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan Donald Trump, ketika masyarakat menolak gaya kepemimpinan yang dinilai antikritik. “Jangan sampai Indonesia kena efek ‘No Kings’,” tegas Connie dalam peringatannya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons resmi dari pihak Istana maupun Presiden Prabowo mengenai klaim tersebut.

Viral: Debt Collector Dihajar Warga Hingga Terjungkal di Cikampek, Polisi Diminta Bertindak

INDOPOS-CIKAMPEK – Sebuah video yang menunjukkan keributan antara seorang debt collector dan warga yang diduga menjadi korban penagihan brutal, viral di media sosial pada Selasa (1/4/2026). Rekaman tersebut memicu kemarahan warganet karena memperlihatkan aksi adu jotos hingga debt collector terjungkal di jalan. Dalam video itu tampak seorang debt collector terlibat cekcok dengan korban. Ketegangan meningkat ketika keduanya saling dorong dan akhirnya terjadi adu pukul. Situasi makin memanas hingga warga lain ikut melerai, namun debt collector tersebut tetap terpental dan jatuh keras di lokasi kejadian. Peristiwa disebut terjadi di kawasan Bakan Maja, wilayah Cikampek. Hingga kini, belum diketahui pasti pemicu awal keributan maupun kronologi lengkapnya. Belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait kasus ini. Video tersebut langsung menyebar luas dan memancing komentar warganet yang menyoroti kembali maraknya aksi penagihan kasar oleh debt collector. Banyak yang meminta polisi turun tangan dan menindak pelaku penagihan yang menggunakan cara-cara intimidatif. Polisi setempat diharapkan segera memberikan penjelasan serta memastikan keamanan masyarakat dari praktik penagihan yang melampaui batas. Jika ada perkembangan atau klarifikasi resmi dari pihak berwajib, berita ini akan diperbarui.

Pernyataan Jusuf Kalla Minta Pemerintah Naikkan Harga BBM Tuai Gelombang Kritik Warganet

INDOPOS-Pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kembali menjadi sorotan publik setelah komentarnya mengenai kebijakan harga BBM viral di media sosial. Dalam unggahan yang ramai dibagikan, JK menilai bahwa kenaikan harga BBM perlu dilakukan demi menjaga beban subsidi dan kesehatan APBN di tengah melonjaknya harga minyak dunia akibat konflik Iran dengan AS–Israel. Menurut JK, ada tiga alasan kuat mengapa harga BBM semestinya dinaikkan, salah satunya untuk mengurangi beban APBN karena subsidi BBM akan mengecil bila harga disesuaikan dengan kondisi internasional. Ia menilai langkah tersebut membuat pemerintah tidak terbebani subsidi yang membengkak. Namun, pernyataan JK justru memicu reaksi keras dari pengguna media sosial. Banyak warganet yang menilai pendapat tersebut tidak peka terhadap kondisi masyarakat. Seorang pengguna menulis, “Pas BBM dinaikkan paling dia juga akan ngomong, kenapa BBM dinaikkan.” Komentar lain bernada lebih keras menyebut bahwa persoalan subsidi bukanlah akar masalah utama, melainkan kebocoran anggaran dan korupsi. “Maaf JK, yang membuat negara ini bangkrut bukan subsidi, tapi koruptor yang korupsi gila-gilaan,” tulis warganet lain. Ada pula yang menilai subsidi justru lebih baik diberikan kepada rakyat ketimbang dikorupsi. “Subsidi membengkak kalau dipakai rakyat Indonesia, itu lebih baik daripada dikorup oleh para koruptor,” tulis pengguna lain. Beberapa komentar bahkan menyinggung sisi pribadi dan memberikan respons kasar, menunjukkan bahwa pernyataan JK kali ini benar-benar memicu emosi sebagian masyarakat. “Provokator tingkat tinggi,” tulis salah satu akun. Gelombang kritik ini menunjukkan bahwa isu harga BBM masih sangat sensitif di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Pemerintah sendiri sebelumnya memastikan tidak akan menaikkan harga BBM untuk mencegah beban tambahan bagi masyarakat, berbeda dengan pandangan yang disampaikan JK. Hingga kini, pernyataan JK tetap menjadi perdebatan hangat di jagat maya, sementara publik menunggu langkah pemerintah berikutnya terkait kebijakan energi nasional.

Presiden Prabowo Pilih Tak Naikkan Harga BBM, Publik Heran JK Justru Sarankan Kenaikan

INDOPOS–Jakarta — Di tengah situasi geopolitik yang memanas akibat perang Iran dengan AS–Israel, pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga BBM. Presiden Prabowo Subianto menegaskan keputusan itu diambil agar rakyat tidak terbebani, meski harga minyak dunia menunjukkan tren kenaikan. Namun pernyataan berbeda justru datang dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yang menyarankan pemerintah menaikkan harga BBM demi menjaga stabilitas ekonomi. Pandangan JK itu terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial dan langsung memicu gelombang komentar masyarakat. Publik Bertanya-Tanya: “Kenapa Justru Minta BBM Dinaikkan?” Di berbagai platform, warganet mengaku heran dengan posisi JK yang dianggap berseberangan dengan sikap pemerintah. Banyak yang mempertanyakan alasan di balik rekomendasi kenaikan harga di tengah upaya pemerintah menjaga daya beli rakyat. JK: Penyesuaian Harga Perlu untuk Selamatkan APBN Dalam video tersebut, JK menyampaikan bahwa kenaikan harga minyak dunia akibat perang Timur Tengah tidak dapat dihindari dan perlu direspons melalui penyesuaian harga BBM di dalam negeri. “Untuk mengatasi itu, jalan pertama yang baik adalah menyesuaikan harga sesuai harga internasional,” ujar JK. Ia memaparkan tiga alasan utama: Mengurangi subsidi Dengan menaikkan harga BBM, beban subsidi APBN akan berkurang dan fiskal tidak jebol. Menekan konsumsi BBM Menurutnya, harga yang lebih tinggi membuat masyarakat lebih hemat dan mengurangi mobilitas yang tidak mendesak. Pengguna BBM mayoritas adalah kelompok mampu JK menilai mereka yang memiliki mobil pada dasarnya mampu membeli BBM dengan harga lebih mahal, sedangkan pengguna motor akan terdorong untuk lebih efisien. Bandingkan dengan Negara ASEAN JK juga menyebut bahwa penyesuaian harga BBM tidak selalu memicu gejolak sosial, mencontohkan Thailand, Malaysia, dan Vietnam yang relatif stabil meski melakukan penyesuaian harga sesuai pasar. “Masyarakat memahami bahwa kenaikan harga minyak dunia merupakan faktor eksternal yang tidak bisa dihindari,” katanya. Kontras dengan Kebijakan Pemerintah Saat Ini Di sisi lain, Presiden Prabowo memilih menahan harga BBM karena kondisi fiskal dinilai masih mampu menanggung tekanan. Pemerintah juga meyakini bahwa stabilitas sosial dan daya beli masyarakat lebih prioritas di tengah tensi geopolitik global. Reaksi Publik: Sikap JK Dinilai ‘Aneh’ Warganet menilai pernyataan JK bertolak belakang dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Beberapa komentar menyoroti bahwa kenaikan harga BBM justru berpotensi memicu efek domino pada harga kebutuhan pokok. Meski begitu, sebagian lain melihat pernyataan JK sebagai pandangan ekonomis yang mempertimbangkan keberlanjutan APBN.

Prabowo Bertemu Presiden Lee Jae Myung

INDOPOS–Presiden Prabowo Subianto tiba di Seoul, Republik Korea Selatan. Prabowo dijadwalkan bertemu Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung. Dikutip Biro Sekretariat Presiden, pesawat Garuda Indonesia-1 yang membawa Prabowo mendarat di Pangkalan Udara Militer Seongnam Selasa (31/3/2026) sekira pukul 19.15 waktu setempat. Setibanya di Seoul, Prabowo disambut secara resmi melalui upacara kehormatan. Di bawah tangga pesawat, Prabowo menerima penghormatan dari pasukan jajar kehormatan yang terdiri atas 20 personel. Prosesi penyambutan turut dimeriahkan dengan 21 kali dentuman meriam salvo sebagai bentuk penghormatan kenegaraan. Usai menerima upacara penghormatan, Prabowo disambut oleh Menteri Iklim, Energi, dan Lingkungan Republik Korea Kim Sungwhan, Duta Besar Designate Republik Korea untuk Indonesia Yoon Soongu, serta Kepala Protokol Negara Republik Korea Kim Tae-jin. Turut menyambut dari pihak Indonesia yakni Duta Besar RI untuk Republik Korea Cecep Herawan dan Atase Pertahanan Republik Indonesia di Seoul Kolonel Penerbang Muhammad Arif. Selama berada di Seoul, Prabowo diagendakan menjalani rangkaian kunjungan kenegaraan, termasuk upacara penyambutan oleh Presiden Republik Korea di Blue House. Disambut Antusiasme Diaspora Saat tiba di hotel tempatnya bermalam, kedatangan Prabowo disambut antusias warga negara Indonesia yang tinggal di Korea Selatan. Tampak dua anak Indonesia yang mengenakan pakaian tradisional berdiri rapi dan menyerahkan rangkaian bunga kepada Prabowo sebagai tanda selamat datang. Prabowo menerima bunga tersebut dengan senyum, mengapresiasi sambutan yang diberikan. Khairul, mahasiswa S2 di Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), mengaku bangga bisa menyambut langsung kedatangan Prabowo. Khairul bercerita bahwa dirinya juga sempat berbincang singkat dengan Prabowo yang memberinya semangat untuk menyelesaikan studi. “Tadi beliau tanya saya belajar di mana. Kemudian beliau juga menyemangati saya untuk bisa menyelesaikan studi saya,” tutur Khairul. Hal serupa disampaikan Pujianti, mahasiswa S3 di Seoul National University asal Nusa Tenggara Timur, yang merasa bangga dapat bertemu langsung dengan Prabowo. Pujianti berharap hubungan kedua negara dapat membuka lebih banyak kesempatan pendidikan, khususnya bagi mahasiswa dari Indonesia timur. “Terus terang sangat bangga karena saya berasal dari Nusa Tenggara Timur yang sangat sulit untuk ke Jakarta untuk melihat Bapak Presiden. Tapi saya bisa bertemu dengan Bapak Presiden di tempat saya menuntut ilmu. Jadi saya sangat bangga sekali,” tuturnya. Sementara itu, Rima, diaspora Indonesia yang telah lama menetap di Korea Selatan, juga mengungkapkan rasa haru dan bahagianya. Rima berharap hubungan Indonesia dan Korea semakin erat dan memberi manfaat bagi masyarakat di kedua negara. “Dari kemarin itu saya sampai nggak bisa tidur. Luar biasa sekali. Suatu kehormatan saya bisa diundang dengan KBRI untuk bisa hadir menyambut Bapak,” ucap Rima. “Saya berharap untuk persahabatan Indonesia dan Korea ini makin dipererat,” lanjutnya.