• INDOPOS
• April 7, 2026
• 0 Comments

Wamen PKP Fahri Hamzah Tuding Seruan Aktivis Jatuhkan Prabowo Tindakan Inkonstitusional, MPG Minta Istana Bangun Dialog Kebangsaan

INDOPOS-Jakarta – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menilai seruan sejumlah aktivis yang menyuarakan upaya penjatuhan atau penggulingan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai tindakan inkonstitusional yang tidak boleh diberi ruang. Pernyataan tersebut turut menyoroti kehadiran sejumlah tokoh, termasuk pengamat politik Saiful Mujani, dalam forum yang belakangan ramai diperbincangkan karena kritik keras terhadap pemerintahan. Menanggapi hal itu, Ketua DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Bidang Komunikasi, Purwoko, menyebut bahwa pertemuan para aktivis dan tokoh adalah bagian wajar dari kehidupan demokrasi. Menurutnya, kritik merupakan ekspresi aspirasi masyarakat yang harus dihargai. “Berkumpul, berdiskusi, bahkan menyuarakan kritik keras sekalipun adalah dinamika demokrasi. Mereka tentu membawa aspirasi sebagian masyarakat,” ujar Purwoko. Ia menilai tidak perlu ada reaksi berlebihan atas pertemuan tersebut. Justru, katanya, yang dibutuhkan adalah jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat yang kritis. Purwoko mendorong Istana untuk segera membangun ruang dialog kebangsaan yang melibatkan tokoh lintas sektor, termasuk aktivis yang bersuara keras mengenai isu penggulingan pemerintahan. “Ini momentum memperkuat komunikasi dua arah. Undang para aktivis dan tokoh masyarakat sipil agar kritik dapat tersalurkan dalam koridor konstitusi,” tegasnya. Lebih jauh, Purwoko menyampaikan bahwa jika pemerintah merasa kesulitan atau tidak mampu menggelar dialog kebangsaan secara langsung, kami dari MPG, siap menjadi fasilitator untuk mempertemukan para tokoh dan pemerintah. “Jika Istana membutuhkan pihak independen untuk menjembatani, MPG siap memfasilitasi dialog tersebut demi merawat demokrasi dan menjaga persatuan bangsa,” ungkapnya. Sementara itu, Fahri Hamzah tetap menegaskan bahwa kritik adalah hal yang sah, namun tidak boleh berkembang menjadi tindakan yang bertentangan dengan konstitusi. Hingga kini, belum ada respons resmi dari Istana terkait usulan pembentukan dialog kebangsaan maupun tawaran fasilitasi dari MPG. Purwoko Menambahkan, Pemerintah tak perlu terlalu khawatir atas kritik dan saran dari para aktivis, mereka prinsip nya pasti mendukung dan menghormati apa yg menjadi program presiden terpilih, namun perlu dipahami juga, kadang program baik dr presiden yg baik itu, kadang implementasi nya di lapangan terdapat jg kekeliruan dan pelanggaran di lapangan, contoh misalkan program MBG yg menjadi program unggulan Prabowo pada prinsip nya program ini sangat mulia dan baik, namun apabila hal hal tehnis terjadi dilapangan muncul seperti keracunan makanan, maka hal tersebut lah yg membuat reaksi dari para aktivis naluri yg menggeliat melihat fenomena tsb. Untuk itu Saran saya pemerintah agar segera membuat dialog kebangsaan untuk menyerap masukan masukan atas perbaikan pada program program Presiden tersebut dan di momentum itu lah nanti para aktivis bisa mengetahui bahwa ternyata program program Presiden yg sedang dijalankan itu ternyata baik dan pro rakyat, Tandas Purwoko kepada wartawan.

Continue reading

• INDOPOS
• April 7, 2026
• 0 Comments

Rizky Febian dan Mahalini Bawakan “Alamak”, Jokowi–Iriana Ikut Goyang di Pernikahan Putri Ajik Krisna

INDOPOS-Denpasar – Suasana meriah terjadi pada resepsi pernikahan putri Ajik Krisna, Diah, dengan pasangannya Jimmy, yang berlangsung di The Meru Sanur, Sanur Kaja, Denpasar Selatan, Bali, Minggu malam, 5 April 2026. Acara megah tersebut turut dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, yang datang memenuhi undangan keluarga Ajik Krisna. Momen tak terduga muncul saat pasangan musisi Rizky Febian dan Mahalini Raharja naik ke panggung membawakan lagu hits mereka, “Alamak”. Musik penuh groove itu langsung menghidupkan suasana, membuat para tamu undangan ikut bergoyang mengikuti irama. Dalam video yang viral di TikTok, Jokowi dan Iriana terlihat tersenyum lebar dan ikut bergoyang kecil, menikmati penampilan duo musisi tersebut. Presiden tampak santai menyapa tamu sekitar, sementara Iriana terlihat ceria mengikuti alunan musik. Kehadiran Jokowi–Iriana di pernikahan putri Ajik Krisna ini mencuri perhatian publik, menunjukkan hubungan baik antara Presiden dan keluarga besar pengusaha terkenal asal Bali tersebut. Resepsi mewah itu berlangsung penuh kehangatan, keceriaan, dan dimeriahkan oleh banyak artis serta tokoh publik. Penampilan Rizky Febian dan Mahalini menjadi salah satu sorotan utama acara, terutama karena berhasil mengajak seluruh ruangan ikut larut dalam suasana—bahkan membuat pasangan Presiden dan Ibu Negara ikut menikmati alunan “Alamak”.

Continue reading

• INDOPOS
• April 6, 2026
• 0 Comments

Netizen Pertanyakan Kinerja Gubernur Banten Andra Soni soal Sekolah Ambruk: “Seperti Tidak Peduli”

INDOPOS-BANTEN–Dua ruang kelas SDN Kutakarang 3 di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, ambruk akibat pergerakan tanah. Akibatnya, sudah empat bulan ratusan siswa terpaksa menjalani kegiatan belajar mengajar di dapur dan perpustakaan sekolah. Kondisi itu memicu gelombang kritik dari masyarakat, yang mempertanyakan perhatian Gubernur Banten Andra Soni terhadap persoalan pendidikan di wilayahnya. Guru SDN Kutakarang 3, Ade, menjelaskan bahwa kerusakan mulai terjadi sejak awal tahun 2026 dan semakin parah dari waktu ke waktu. “Sementara para siswa belajar di dapur dan perpustakaan, karena kelas sudah tidak bisa dipakai,” ujarnya, Senin (6/4/2026). Menurut Ade, dinding dan lantai ruang kelas mengalami amblas karena tanah yang labil. Padahal bangunan tersebut baru berusia satu tahun. “Itu rusak karena tanahnya bergerak, bangunan baru satu tahun,” tuturnya. Demi keselamatan, sejak Februari siswa telah dipindahkan ke ruangan darurat. Namun upaya tersebut hanya bersifat sementara. “Belum ada kepastian mau digimanakan, sudah dilaporkan ke Pemkab Pandeglang tapi belum jelas tindak lanjutnya,” tambahnya. Pihak kontraktor telah melakukan langkah awal dengan memisahkan bangunan yang rusak agar kerusakan tidak merembet. “Diputus dulu bangunannya supaya yang masih utuh tidak ikut tertarik,” kata Ade. Netizen Geram: ‘Gubernurnya Kemana?’ Kondisi memprihatinkan itu membuat warganet ramai menyuarakan kritik kepada Pemkab Pandeglang dan terutama kepada Gubernur Banten Andra Soni, yang dinilai lamban dan kurang memberikan perhatian. Sejumlah komentar netizen yang ramai beredar antara lain: “Empat bulan anak-anak belajar di dapur, masa gubernur diam saja? Kasihan siswa.” “Banten tiap tahun kasus sekolah ambruk terus. Gubernurnya ngurus apa sih?” “Ini bangunan baru setahun sudah hancur. Pengawasan proyeknya di mana? Seolah nggak peduli.” “Kalau acara seremonial cepat, tapi urusan pendidikan lambat sekali.” “Gubernur Andra Sony tolong turun ke lapangan, jangan menunggu viral dulu.” Banyak warganet juga mempertanyakan kualitas pembangunan sekolah di Banten yang masih sering bermasalah meski memakai anggaran besar. Tuntutan Gerak Cepat Pemerintah Daerah Warga sekitar meminta pemerintah provinsi dan kabupaten segera memberikan solusi permanen agar siswa bisa kembali belajar dengan nyaman dan aman. Mereka mendesak Gubernur Andra Sony menunjukkan kepedulian nyata. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemprov Banten terkait langkah penanganan maupun percepatan pembangunan ulang ruang kelas yang ambruk.

Continue reading

• INDOPOS
• April 6, 2026
• 0 Comments

Deretan Tokoh Hadiri Acara Silaturahmi yang Suarakan Penjatuhan Pemerintahan Prabowo–Gibran, Siapa Dalangnya?

INDOPOS-Jakarta – Sebuah acara silaturahmi sejumlah tokoh akademisi, aktivis, dan figur publik memantik kontroversi setelah di dalam forum tersebut muncul seruan untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo–Gibran. Acara yang semula diklaim sebagai ajang halal bihalal itu berubah menjadi panggung kritik keras terhadap pemerintahan baru, bahkan mengarah pada ajakan menggulingkan pemerintahan yang sah. Sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut, di antaranya: Saiful Mujani – pendiri SMRC yang sebelumnya sempat viral karena pernyataan terkait ajakan menggulingkan pemerintahan Prabowo. Islah Bahrawi – relawan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024, yang dalam forum itu mengeluarkan pernyataan kontroversial, menyebut Presiden Prabowo pikun hingga demensia, serta menyerukan agar Prabowo “diturunkan” bersama peserta lain. Feri Amsari – pakar hukum tata negara, yang sebelumnya dikenal kritis terhadap perubahan konstitusi dan kekuasaan presiden. Dipo Satria – aktivis yang sering tampil dalam gerakan kritik sosial-politik. Dr. Sukidi – intelektual dan akademisi yang beberapa waktu terakhir aktif menyuarakan kritik terhadap legitimasi pemerintahan baru. Ubedilah Badrun – pengamat politik dan akademisi, yang juga dikenal pernah melaporkan kasus dugaan korupsi yang menyeret keluarga penguasa. Almas Sjafrina – akademisi muda yang sebelumnya mencuat terkait uji materi batas usia capres-cawapres di MK, dan kini tampil sebagai salah satu pengkritik keras pemerintahan. Isi Seruan yang Memantik Kontroversi Dalam forum tersebut, beberapa pembicara lantang menyebut bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran adalah hasil proses yang “tidak adil”, dan mengajak peserta untuk “bersatu menurunkannya”. Seruan itu kemudian menyebar luas di media sosial, memicu reaksi dari publik yang menilai ajakan tersebut sudah melampaui batas kritik dan berpotensi menabrak hukum. Ucapan Islah Bahrawi menjadi salah satu yang paling ramai disorot karena dianggap menghina dan menyerang personal Presiden Prabowo Subianto. Sementara Saiful Mujani kembali ditegaskan publik sebagai salah satu tokoh yang sejak awal menyinggung soal potensi “penggulingan” pemerintah. Respons Publik Gelombang kecaman muncul dari warga net, yang menilai para tokoh tersebut tengah mencoba menciptakan instabilitas politik di saat pemerintahan baru bahkan belum berjalan lama. “Baru mulai kerja tapi sudah disuruh tumbang, demokrasi macam apa ini?” tulis salah satu warganet. Ada pula yang menuding acara itu bukan sekadar silaturahmi, melainkan upaya terorganisir untuk mengganggu stabilitas nasional. Isu Hukum dan Keamanan Beberapa pakar hukum menilai bahwa ajakan menggulingkan pemerintahan sah dapat masuk kategori tindakan yang diatur dalam pasal makar. Aparat keamanan pun disebut tengah memonitor perkembangan isu ini. Sementara itu, pihak Istana belum memberikan komentar resmi terkait seruan yang berasal dari acara tersebut. Namun sejumlah pendukung pemerintah meminta aparat menindak tegas pihak yang mencoba mengganggu stabilitas pemerintahan.

Continue reading

• INDOPOS
• April 6, 2026
• 0 Comments

Tokoh Anti Gibran Almas Sjafrina Bicara Turunkan Prabowo Bareng Feri Amsari, Tuai Kecaman Netizen 

INDOPOS-Kritik Keras Pencalonan Gibran: Prosesnya Rusak Marwah MK, Tak Rela Jika Gantikan Prabowo Jakarta – Pengamat dan pegiat anti-korupsi Almas Sjafrina menyatakan kekhawatiran mendalam terhadap wacana turunnya Presiden Prabowo Subianto sebelum masa jabatannya berakhir. Ia secara khusus tidak rela jika posisi presiden kelak diisi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, karena proses pencalonan Gibran sebagai cawapres dinilai telah merusak marwah Mahkamah Konstitusi (MK). Pernyataan itu disampaikan Almas Sjafrina dalam acara Halal Bihalal Pengamat bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan” yang digelar di Beranda Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (31/3/2026). “Saya tidak mempermasalahkan keberadaan seorang presiden, tetapi saya menyoroti kemungkinan jika posisi tersebut justru diisi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” ujar Almas, seperti dikutip dari rekaman acara yang dibagikan akun Sociocorner. Menurut Almas, proses yang mengantarkan Gibran maju sebagai calon wakil presiden sebelumnya telah menimbulkan polemik serius di masyarakat. Ia menilai langkah tersebut telah merusak marwah lembaga Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi penjaga konstitusi. Almas mengaku memiliki kekhawatiran tersendiri apabila skenario Prabowo turun dari jabatan terjadi tanpa kejelasan kepemimpinan berikutnya, terutama jika penggantinya adalah Gibran. “Polemik pencalonan Gibran Rakabuming Raka merusak marwah Mahkamah Konstitusi,” tegasnya. Acara tersebut menjadi forum diskusi bagi para pengamat dan intelektual untuk membahas dinamika politik terkini, termasuk wacana pergantian kepemimpinan nasional dan kebebasan berpendapat. Pernyataan Almas ini menambah daftar kritik terhadap dinasti politik yang dianggap sebagian kalangan masih membayangi pemerintahan saat ini. Sebelumnya, proses putusan MK yang membuka jalan bagi Gibran (yang saat itu belum genap 40 tahun) menuai kontroversi luas karena dianggap melanggar prinsip netralitas dan independensi lembaga yudikatif. Pernyataan Almas langsung memancing respons keras di berbagai platform media sosial. Berikut beberapa komentar warganet yang banyak disorot: “Kritik boleh, tapi bicara soal turunkan presiden itu sudah kelewat batas.” “Kalau tidak suka Gibran, jangan seret-seret isu turunkan Prabowo.” “Pengamat tapi bicaranya tidak mencerdaskan. Malah provokasi.” “MK memang bermasalah, tapi bukan alasan untuk melegitimasi wacana penggulingan pemerintah.” Sebagian warganet juga menilai bahwa Almas dan Feri Amsari sudah terlalu sering membawa narasi negatif terhadap pemerintah, sehingga setiap pernyataan mereka kerap mendapat resistensi publik.

Continue reading

• INDOPOS
• April 5, 2026
• 0 Comments

Umat Islam Harus Jadi Pelopor Perdamaian, Persatuan, dan Solusi yang Menyejukkan di Tengah Ketegangan Geopolitik

Penulis: Andi Anzhar Cakra Wijaya Wakil Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI Pusat) Bidang Politik, Hukum dan Hubungan Luar Negeri Konflik di Timur Tengah harus dilihat sebagai tragedi kemanusiaan yang membutuhkan empati global tanpa memandang latar belakang agama, suku, maupun politik. Kondisi ini mengakibatkan keprihatinan anak bangsa, termasuk Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Harapan perdamaian berkelanjutan sangat dinantikan semua pihak. Semua pihak hendaknya menempuh jalan damai melalui dialog konstruktif dan penghentian kekerasan demi masa depan generasi berikutnya. Pada momen seperti ini, peran umat Islam sebagai Rahmatan lil ‘Alamin sangat dinantikan seluruh komponen bangsa di dunia dan semesta alam. Umat Islam diharapkan menjadi pelopor perdamaian, persatuan, dan solusi yang menyejukkan, sesuai nilai-nilai Islam yang membawa rahmat untuk seluruh alam. Dukungan terhadap upaya diplomasi internasional sangat diperlukan tentunya. Penulis mengapresiasi segala bentuk mediasi dan diplomasi internasional yang bertujuan menghentikan konflik dan menciptakan stabilitas kawasan. Indonesia sebagai salah satu negara pendiri dan anggota aktif Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sejak 1969, yang bertujuan meningkatkan solidaritas antarnegara muslim, mendukung kemerdekaan Palestina, serta mendorong kerjasama ekonomi sangat dinantikan kiprahnya. Indonesia aktif dalam KTT Luar Biasa OKI, khususnya dalam mendesak penyelesaian konflik di Gaza dan memajukan perdagangan non-migas. Pada April 2026 ini, seharusnya konferensi KTT OKI digelar. Tetapi, ditunda mengingat kondisi geogolitik yang belum stabil. OKI sendiri merupakan organisasi antar-pemerintah terbesar kedua setelah PBB dengan 57 anggota. Dan, Indonesia berperan dalam mengedepankan solidaritas umat Islam serta ketertiban dunia. Pada momen saat ini, kiprah Indonesia sebagai salah satu negara pendiri dan anggota OKI sangatlah dinantikan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Wabilkhusus, negara-negara Islam di dunia.  

Continue reading

• INDOPOS
• April 5, 2026
• 0 Comments

Waduh! Laporan Parkir Liar Diduga “Dimanipulasi AI”, Kinerja Pramono Disorot Tajam

INDOPOS-Jakarta – Kepercayaan publik terhadap layanan pengaduan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali diuji. Sebuah unggahan viral di media sosial mengungkap dugaan bahwa laporan parkir liar yang disampaikan warga melalui aplikasi resmi JAKI justru ditutup dengan bukti foto yang diduga hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI). Akun Threads @seinsh menjadi sorotan setelah mengaku telah menempuh berbagai cara untuk mengatasi parkir liar di lingkungannya—mulai dari menegur langsung pelaku hingga melapor ke pihak kelurahan—namun tak membuahkan hasil. Ketika mencoba jalur resmi lewat aplikasi JAKI, ia justru menerima “tindak lanjut” berupa foto yang dinilai tidak sesuai kondisi lapangan. Dalam unggahannya, ia bahkan mempertanyakan prosedur resmi kepada staf khusus gubernur. Kekecewaan ini langsung memicu reaksi luas warganet yang menilai ada yang tidak beres dalam sistem pengaduan digital milik Pemprov DKI. Dugaan Manipulasi, Bukan Sekadar Error Kejanggalan muncul dari dua foto tindak lanjut yang menunjukkan perubahan tidak wajar—kendaraan yang semula ada tiba-tiba hilang, sementara elemen lain tetap sama. Hal ini memicu dugaan penggunaan AI untuk “mempercantik” laporan seolah masalah telah ditangani. Jika benar, ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan indikasi manipulasi administratif yang serius. Sebab, laporan warga seharusnya menjadi dasar kebijakan, bukan sekadar formalitas untuk menutup aduan. Tamparan untuk Pramono Anung – Rano Karno Kasus ini menjadi pukulan telak bagi kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Keduanya diharapkan membawa pembaruan tata kelola kota, namun justru dihadapkan pada dugaan praktik “laporan asal selesai”. Alih-alih menghadirkan solusi nyata di lapangan, sistem yang dibangun malah terkesan hanya mengejar status administratif: laporan masuk, lalu ditutup—tanpa verifikasi nyata. Padahal, parkir liar di Jakarta bukan persoalan baru. Namun hingga kini, masalah tersebut masih terus berulang, bahkan semakin berani karena lemahnya penegakan. Dalam banyak kasus, warga sudah lelah karena laporan tak kunjung ditindak serius. Krisis Kepercayaan Publik Kritik warganet pun bermunculan. Mereka mempertanyakan kredibilitas aplikasi JAKI dan komitmen Pemprov dalam menindaklanjuti keluhan warga. Bahkan ada yang menilai jika dugaan ini benar, maka sudah masuk ranah pelanggaran serius. Situasi ini menunjukkan bahwa problem Jakarta bukan hanya di lapangan, tetapi juga pada sistem birokrasi yang belum transparan dan akuntabel. Janji Evaluasi, Publik Tunggu Bukti Pihak Pemprov DKI sendiri disebut akan menelusuri kasus ini dan memberikan sanksi jika terbukti ada pelanggaran. Namun publik tentu tidak cukup hanya dengan janji. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata: audit sistem JAKI secara menyeluruh transparansi proses tindak lanjut laporan penindakan tegas terhadap oknum petugas Jika tidak, kepercayaan masyarakat bisa runtuh—dan aplikasi pengaduan hanya akan dianggap sebagai formalitas tanpa makna. Masalah Lama, Pemimpin Baru, Tapi Hasil Sama? Kasus ini menegaskan satu hal: pergantian pemimpin tidak otomatis menyelesaikan masalah klasik Jakarta. Di bawah Pramono Anung dan Rano Karno, publik berharap perubahan nyata. Namun jika laporan warga saja diduga “dimanipulasi”, maka wajar jika muncul pertanyaan besar: apakah Pemprov benar-benar bekerja, atau hanya terlihat bekerja?

Continue reading

• INDOPOS
• April 5, 2026
• 0 Comments

Preman Palak Driver Online Dekat Kantor Polisi Pelabuhan Makassar, Warganet Berang, Diduga Ada Setoran

INDOPOS-Makassar – Video aksi premanisme di depan Pelabuhan Makassar kembali memicu gelombang kemarahan publik. Seorang driver ojek online (ojol) menjadi korban pemalakan saat menjemput penumpang pada Jumat malam, 3 April 2026. Lebih ironis lagi, peristiwa itu terjadi hanya beberapa meter dari kantor polisi, namun tidak terlihat adanya tindakan dari aparat. Dalam rekaman yang viral, seorang pria tiba-tiba meminta uang parkir secara paksa kepada driver yang hanya berhenti sebentar. Pelaku bahkan sempat mengancam dan mencoba merampas ponsel milik sang driver. Sudah Sering Terjadi, Preman Seakan Kebal Hukum Menurut warga dan warganet, praktik pemalakan serupa telah berlangsung lama di area pelabuhan. Preman berkedok jukir liar disebut kerap meminta uang kepada siapa pun yang lewat atau menjemput penumpang, terutama pengemudi transportasi online. Mereka menyebut pelaku seolah kebal hukum, meski beroperasi di lokasi yang berdekatan dengan pos dan kantor polisi. Warganet Ramai Mengecam, Pertanyakan Kinerja Polisi Kolom komentar di berbagai platform dipenuhi kecaman. Banyak yang mempertanyakan mengapa aparat terkesan tidak memberikan respons apa pun, padahal kejadian semacam ini sudah diketahui publik. Beberapa komentar warganet yang mencuat: “Dekat kantor polisi tapi preman beraksi bebas. Mau sampai kapan?” “Selalu kejadian di pelabuhan, tapi tidak pernah dibereskan.” “Polisi ke mana? Atau pura-pura tidak tahu?” Lebih jauh, muncul dugaan keras dari warganet mengenai adanya setoran kepada oknum tertentu, sehingga para preman bisa terus beroperasi tanpa takut ditindak. “Kalau bebas begini, pasti ada setoran ke oknum.” “Tidak mungkin berani kalau tidak ada backing.” Masyarakat Desak Tindakan Tegas Warga berharap Polres Pelabuhan Makassar dan otoritas terkait tidak menutup mata atas maraknya premanisme tersebut. Mereka menuntut penertiban serius serta penindakan terhadap siapa pun yang terbukti membekingi para pelaku. Insiden ini menambah panjang daftar kasus premanisme di area pelabuhan, yang terus terulang karena lemahnya pengawasan dan minimnya tindakan nyata.

Continue reading

• INDOPOS
• April 5, 2026
• 0 Comments

Dapur Program Makan Bergizi Gratis Berdekatan dengan Timbunan Sampah, Warga dan Netizen Geram: “Yakin Masih Bisa Disebut Bergizi?”

INDOPOS-Jakarta Timur — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali diterpa kritik setelah sebuah video viral menunjukkan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum Badan Gizi Nasional yang berada tepat di samping tumpukan sampah besar di kawasan Cakung Timur. Dalam video tersebut tampak warga melintas di depan area dipenuhi sampah, sementara papan bertuliskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi terlihat jelas berada beberapa meter dari lokasi pembuangan. Kondisi itu memicu kekhawatiran publik atas keamanan dan kelayakan makanan yang diproduksi untuk anak sekolah dan masyarakat. Netizen Ramai-Ramai Protes: “Kok Bisa Dikasih Izin?” Kolom komentar unggahan itu dipenuhi kritik pedas dari netizen yang mempertanyakan standar kebersihan dan manajemen program MBG. Beberapa di antara mereka menuliskan: “Yakin masih bisa disebut BERGIZI?? PAK @prabowo liat nih pak 😢” – anissa_solihat “Sangat higienis 🙄” – info.cakung “Stresss” – nisa_ndeeee22 “KOK BISA DIKASIH IZIN?” – finne_henrietta “Sangat bergizi sekali 😌” – siapa_sangka_diriku “Nanti makanannya banyak laler ijonya itu 😂” – fudhingress “Kaya GK ada berita baik tentang mbg ini tiap hari 😂😂” – rival.di2235 Komentar bernada satir hingga kecemasan banyak bermunculan, memperlihatkan betapa publik menilai kondisi dapur umum tersebut tidak memenuhi standar higienitas untuk produksi makanan massal. Warga Sekitar: Sudah Lama Ada Masalah Sampah Warga sekitar yang diwawancarai dalam video juga mengaku tidak heran melihat dapur MBG berada di area tersebut. “Yes gue saksi juga lewat sini minggu lalu cuman nggak sempet video. Kasian banget siswa yang dapet MBG dari dapur ini amit amit,” ujar seorang warga bernama Ario Hafiz. Beberapa warga menilai lokasi dapur berada di area yang sejak lama menjadi tempat pembuangan sampah liar, sehingga tidak layak menjadi pusat produksi makanan. Pertanyaan Besar: Di Mana Pengawasan? Muncul sejumlah pertanyaan publik terkait kasus ini: Mengapa dapur umum program nasional ditempatkan di lokasi tidak higienis? Apakah ada survei kelayakan dan kajian risiko sebelum menentukan lokasi? Siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan standar kesehatan dapur? Apakah makanan yang diproduksi aman dari kontaminasi? Keberadaan tumpukan sampah dekat dapur umum dapat mengundang bau tidak sedap, serangga seperti lalat, serta kontaminasi udara yang berpotensi memengaruhi kualitas makanan. Desakan untuk Evaluasi Total Banyak pihak mendesak pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional untuk: segera memberikan klarifikasi, melakukan inspeksi mendadak, merelokasi dapur ke tempat yang memenuhi standar kesehatan, serta memperketat SOP produksi makanan MBG. Program MBG seharusnya menjadi solusi pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak sekolah. Namun jika pengelolaannya tak higienis, program justru dapat membahayakan kesehatan mereka yang menerima manfaat. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• April 5, 2026
• 0 Comments

Saiful Mujani Viral karena Seruan Jatuhkan Prabowo, Jejak Digital Tunjukkan Kedekatan Lamanya dengan Jusuf Kalla

INDOPOS–Jakarta – Pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, kembali menjadi pusat perhatian publik setelah potongan video dirinya viral diduga menyerukan penggulingan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan dalam forum halal bihalal dan diskusi bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan” di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (31/3/2026). Namun di tengah ramainya polemik tersebut, penelusuran jejak digital menunjukkan bahwa Saiful Mujani memiliki rekam interaksi yang cukup panjang dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Keduanya beberapa kali terlihat berada dalam forum diskusi dan analisis politik yang sama, termasuk salah satunya dalam acara yang digelar oleh Tempo beberapa tahun lalu. Pernah Satu Forum Diskusi dengan JK Dalam rekaman kegiatan yang beredar di kanal media, Saiful Mujani pernah terlibat dalam diskusi publik bersama JK saat membahas dinamika politik nasional dan demokrasi Indonesia. Interaksi tersebut menunjukkan bahwa hubungan keduanya terjalin dalam konteks akademis, diskusi publik, dan analisis politik sejak lama. Kedekatan itu bukan dalam konteks politik praktis, namun lebih pada relasi sebagai tokoh publik yang sering berada dalam ranah diskusi isu negara, di mana JK—sebagai mantan wapres—kerap menjadi narasumber, dan Saiful sebagai analis politik. Viral Setelah Diduga Serukan Ajakan Menggulingkan Pemerintahan Nama Saiful Mujani memicu kontroversi setelah potongan videonya beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, ia disebut menyampaikan bahwa “satu-satunya jalan menyelamatkan negara adalah menjatuhkan Presiden Prabowo.” Pernyataan itu langsung menuai reaksi keras dari publik dan sejumlah pihak yang menilai kalimat tersebut masuk kategori narasi inkonstitusional. Sejumlah tokoh meminta agar pernyataan tersebut ditelaah aparat penegak hukum. Hingga kini, belum ada klarifikasi lanjutan dari Saiful Mujani mengenai konteks lengkap pernyataan tersebut. Profil Singkat Saiful Mujani Saiful Mujani dikenal luas sebagai akademisi dan peneliti perilaku politik. Ia meraih gelar doktor ilmu politik dari Ohio State University, Amerika Serikat. Melalui SMRC, ia kerap merilis survei politik seperti: elektabilitas capres dan partai politik, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan, analisis peta kekuatan politik nasional. Pendapat dan analisanya sering menjadi rujukan media dan kalangan politisi, meski tak jarang memicu perdebatan. Jagad Media Masih Ramai Hingga Sabtu malam (4/4/2026), perdebatan mengenai potongan video Saiful Mujani terus bergulir di media sosial. Sebagian menganggap pernyataannya sebagai kritik keras terhadap pemerintahan, sementara sebagian lain menilai pernyataan itu berlebihan. Pihak berwenang belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah yang akan diambil atas kasus viral tersebut. (***)

Continue reading