News Archives - Laman 82 dari 143 -

INDOPOS
November 18, 2024
0 Comments

Polda Kalsel Ungkap Tindak Pidana Pembuangan Limbah Medis Ilegal

INDOPOS-Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) mengungkap tindak pidana pembuangan limbah B3 atau limbah medis. Penggebrekan dilakukan oleh Ditreskrimsus di sebuah lahan kosong di Jalan Tatah Cina, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Senin (18/11/2024). Penggrebekan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto SH MH didampingi Dirreskrimsus Polda Kalsel Kombes Pol M Gafur Aditya Siregar. Lokasi yang diduga menjadi tempat penimbunan limbah medis tersebut berada di sekitaran komplek atau permukiman warga. Di lokasi tersebut terlihat sebuah areal yang sudah ditimbun dengan tanah merah, namun di bawah timbunan tanah tersebut ternyata banyak terdapat limbah medis. Sementara jenis limbah medis yang ditemukan di lokasi itu antara lain alat suntik yang sudah dipakai, hingga botol-botol infus. Ada juga bekas bungkusan obat yang dibakar. Selain itu, petugas juga menemukan rumah kosong yang dijadikan gudang penyimpanan limbah B3. “Berdasarkan informasi yang kami terima, di sekitar lokasi ini ada penimbunan limbah medis,” kata Kapolda Kalsel, Irjen Pol Winarto SH MH di lokasi penggrebekan. “Sebanyak 162 kotak limbah medis ditemukan di dalam rumah, sementara 160 kotak lainnya berada di lahan kosong, ” lanjut Kapolda Kalsel. Penjaga gudang, FZ (47), mengungkapkan bahwa limbah tersebut berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan diangkut menggunakan mobil boks Isuzu Traga. Polisi mengamankan tiga saksi yaitu J (46), sopir truk pengangkut limbah medis, FZ(47), penjaga sekaligus buruh yang bertugas menimbun limbah, YR, pemilik lahan kosong yang digunakan untuk pembuangan. Sementara itu, pelaku utama yang diduga bertanggung jawab atas tindakan ini adalah RR (39), karyawan PT HG. Dalam operasi ini, Ditreskrimsus menyita sejumlah barang bukti, termasuk 322 kotak limbah medis B3 dalam plastik, 1 unit mobil boks Isuzu Traga beserta dokumen kendaraan, alat bantu seperti dua sekop, satu arko merah, dan timbangan besi. “Tersangka RR dijerat Pasal 104 dan/atau Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelanggaran ini mencakup pembuangan limbah tanpa izin serta tindakan yang merusak lingkungan, ” jelasnya. Polda Kalimantan Selatan memastikan para saksi, pelaku, dan barang bukti telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. “Masyarakat diimbau untuk melaporkan aktivitas serupa agar kerusakan lingkungan dapat dicegah dan kualitas hidup bersama tetap terjaga,” tambah Kapolda Kalsel. (***)

INDOPOS
November 18, 2024
0 Comments

Rencana Perombakan Pejabat, Pj Teguh Jangan Bikin Gaduh dan Langgar Putusan MK Soal ASN, TNI//Polri Dilarang Terlibat Pilkada

INDOPOS-Langkah sembrono Pemprov DKI yang akan melakukan rotasi dan mutasi pejabat di lingkup Pemprov DKI Jakarta, dalam masa pilkada 2024, menjadi sorotan berbagai pihak. Salah satunya muncul kritikan dari Ketua umum FORMASI (Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi) Jalih Pitoeng, yang mengkritik rencana perombakan pejabat di masa Pilkada. Menurutnya, seharusnya selama masa pilkada, tidak boleh adanya pergantian pejabat. Setidaknya, hingga 6 bulan ke depan. Kebijakan ini dinilai bisa membuat gaduh ketika Jakarta tengah melaksanakan pemilihan kepada daerah. Pj Gubernur Teguh jangan main-main dengan membuat gaduh seperti sebelumnya. Jadi kalau tidak ada urgensinya tidak perlu ada mutasi rotasi, kita tunggu saja,” cetusnya. “Pj Gubernur jalankan administrasi pemerintahan secara baik saja, karena dalam Pilkada ini sarat kepentingan. Makanya kita ingatkan Pj Gubernur jangan bikin gaduh Jakarta,” tegasnya. Saat ini juga sudah ada surat himbauan dari Kemendagri terkait larangan kepala daerah melakukan kebijakan rotasi di masa perhelatan Pilkada 2024. “Ada surat dari Kemendagri bahwa menjelang Pilkada tidak boleh ada mutasi. Harusnya ini dipatuhi secara standar, karena penunjukan Pj Gubernur oleh untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah. Maka selayaknya Pj jalankan administrasi pemerintahan secara baik, netral dan tidak berpolitik,” pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak sejumlah pejabat dan juga piminan BUMD DKI dikabarkan akan dirombak oleh Pj Gubernur. Hal ini menimbulkan pertanyaan dan kegaduhan, karena pejabat yang diganti tersebut selama ini dikenal berprestasi dan telah bekerja keras menjalankan tugas. Kebijakan Pj Gubernur ini juga bertentangan dengan putusan MK terbaru yang melarang ASN, TNI//Polri cawe- cawe dalam pilkada.

INDOPOS
November 18, 2024
0 Comments

Menteri LH minta aksi nyata tangani sampah di jakarta, Ketum MPG Jimmy S : Menekan adanya timbul nya sampah perlu di Canangkan juga oleh Pemerintah.

Menteri LH minta aksi nyata tangani sampah di jakarta, Ketum MPG Jimmy S : Menekan adanya timbul nya sampah perlu di Canangkan juga oleh Pemerintah. Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyebut sampah di Jakarta mencapai 8.607,26 ton per hari. Dia meminta permasalahan itu ditangani dalam satu bulan. Hal itu disampaikan Hanif Faisol dalam acara ‘Aksi Pilah Sampah Jakarta’ di Hutan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, dilansir Antara, Minggu (17/11/2024). Dia meminta permasalahan sampah itu diselesaikan setelah dilakukan deklarasi untuk percepatan pengelolaan sampah. Dalam acara itu dilakukan deklarasi percepatan pengelolaan sampah Jakarta oleh Kepala Dinas LH Jakarta Asep Kuswanto. Hal ini juga diikuti dengan penandatanganan penguatan komitmen bersama akselerasi pengelolaan sampah organik dari sektor hotel, restoran, dan kafe di Jakarta. Tak hanya itu, ada penandatanganan nota kesepahaman penguatan ekosistem ekonomi sirkular daur ulang oleh Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) dan Indonesian Packaging Recovery Organization (IPRO) dengan Bank Sampah Induk (BSI). “Harapan saya, saya ketuk kita semua deklarasi, komitmen kemudian pernyataan sikap tadi dalam waktu satu bulan dari sekarang harus sudah menjadi rencana aksi secara nyata untuk menyelesaikan sampah di Jakarta,” kata Hanif. Hanif menyinggung diperkirakan total timbulan sampah di Jakarta mencapai 8.607,26 ton per hari, dengan 53 persen di antaranya sampah organik. Saat ini terdapat kesenjangan dari kapasitas pengelolaan sampah dengan timbulan yang dihasilkan. Mengatasi hal tersebut, Hanif memastikan Kementerian LH akan ikut berkontribusi dalam pengelolaan sampah di Jakarta yang akan menjadi rujukan bagi wilayah lain. Hal ini dalam upaya menekan sampah berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). “Kalau kita tidak bisa menyelesaikan sampah di Jakarta artinya kita juga tidak akan mampu menyelesaikan sampah di seluruh Indonesia. Sehingga Jakarta menjadi barometer penyelesaian sampah di Indonesia dengan 55 juta ton sampah yang hari ini tertumpuk di Bantargebang,” ujarnya. Jumlah sampah yang menumpuk di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantar Gebang telah mencapai 55 juta ton. Karena itu dibutuhkan aksi nyata untuk mengatasi persoalan sampah warga DKI Jakarta dari hulu (rumah tangga) agar dapat mengurangi timbulan sampah di TPA Bantar Gebang. Untuk membantu pempriv DKI Jakarta menangani persoalan sampah, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menginisiasi kegiatan “Kolaborasi Bersih Sampah Jakarta, Indonesia Bersih” sekaligus deklarasi percepatan pengelolaan sampah yang melibatkan para pemangku kepentingan, pada Minggu (17/11/2024). Kegiatan yang digelar di Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta tersebut bertujuan mendorong masyarakat Jakarta untuk mau memilah sampah di rumah sehingga dapat mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA sampah Bantar Gebang. Ditempat terpisah awak media menghubungi Jimmy S Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran yg pernah kami liput dalam kegiatan simulasi Makan bergizi gratis di SDN 05 dan SDN 07 Jakarta timur kemarin, Jimmy mengatakan, “kita apresiasi langkah awal dari memteri LH atas kepeduliannya terhadap sampah di Jakarta”, Seperti yg telah disampaikan beliau masalah sampah di jakarta sangat memerlukan perhatian khusus dalam menangani nya, perhari bisa produksi 8juta ton dan 53% nya terkandung sampah organik, artinya menangani masalah sampah yg 53% nya sampah organik pun perlu perhatian khusus, dari tempat penampungan sementara, sampai pengangkutan ke tempat pembuangan akhir perlu di pikirkan utk hal tsb dan bukan hal yg mudah menyelesaikan nya, beban sampah di jakarta sangat pelik dan akan memakan biaya yg besar, apalagi indomesia sebentar lagi akan melakukan program unggulan prabowo gibran yaitu makan siang bergizi gratis di semua pelosok negeri ini. Contoh untuk di Dki saja total siswa SD SMP SMA bisa mencapai jutaan orang, Kita sudah bisa bayangkan jika program tersebut jalan diawal tahun di jakarta selama 1tahun saja, berapa juta ton lagi beban sampah bekas kemasan makanan tersebut yg harus di tanggung per hari nya, meskipun ada yg mengatakan kemasan nya bisa di daur ulang, pasti jg akan merepotkan pihak sekolah karena harus menyediakan TPS sebelum diangkat ke TPA, dan utk pengangkutan nya pun perlu dilakukan setiap hari, padahal beban sampah dijakarta yg tanpa adanya program makan bergizi tsb pun sdh merepotkan. Saya kemarin lakukan simulasi makan bergizi gratis dgn harga 15rb per set degan isinya seperti nasi, ayam, telor, sayur; tempe, buah dan susu di jakarta timur sebanyak 1600 siswa alhamdulilah tidak menimbulkan sampah kemasan dari makanan tersebut, Umkm nya yg menyediakan makanan tsb menggunakan kemasan yg bisa dia bawa kembali utk dicuci ulang, kalo saya tidak salah seperti tuperware gitu kemasannya, jadi umkm nya angkat di jam selesai pulang sekolah, tandas Jimmy kepada wartawan. Jimmy menambahkan, Pihak sekolah senang krn daru hasil simulasi yg 1600 kemasan makanan tsb tidak meninggalkan sampah kemasan makanan di sekolah. bentuk kemasan nya sama seperti layaknya kita para orangtua saat memberikan bekal makan…

INDOPOS
November 16, 2024
0 Comments

ALASKA (Aliansi Santri Jakarta) Siap Menangkan RK Suswono

INDOPOS-Aliansi Santri Jakarta (ALASKA) menggelar konsolidasi pemenangan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, pada pertemuan di Pertigaan Villa Kapuk Mas, JL. Vikamas Raya, Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (16/11/2024). “Berangkat dari sebuah proses yang sama tergabung dalam wadah pondok pesantren, kami para santri membentuk Aliansi Santri Jakarta dengan kesadaran rasionalitas ini kami mengawal keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk nasionalis relegius,” kata Ketua Umum Aliansi Santri Jakarta (ALASKA), H. Abdul Aziz, didampingi Sekjen H Anwar Sjani, dalam keterangannya kepada pewarta. Ia menambahkan, forum ini wadah untuk konsolidasi pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. “Ada sembilan hal yang melatar belakangi terbentuknya Aliansi Santri Jakarta,” lanjutnya. BACA JUGA: Perwakilan dari 15 Negara Asia Bertemu di Jakarta Bahas Skema Perlindungan Pengangguran di Seluruh Asia Aliansi Santri Jakarta (ALASKA) menggelar konsolidasi pemenangan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, pada pertemuan di Pertigaan Villa Kapuk Mas, JL. Vikamas Raya, Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (16/11/2024). Foto: istimewa Dalam konsolidasi tersebut, ALASKA enyeruhkan kepada seluruh para alumni satri yang berada di Jakarta untuk melakukan kerja untuk memenangkan pasangan RIDO di Jakarta. “Alaska akan fokus bagaimana bisa masuk ke kampung-kampung dan kaum milenial.,” kata H. Abdul Aziz. Acara deklarasi Pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta melaksanakan Konsolidasi Pemenangan. Acara dihadiri oleh seluruh Alumni Santri yang berada dijakarta dan warga masyarakat untuk Sinergi memenangkan pasangan RIDO dengan nomer urut 1. Alaska yakin pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan memenangkan suara khususnya DKI Jakarta 50 persen. “Karena memang track record Pak Ridwan Kamil dan Suswono mempunyai pengalaman dalam meminpin,” terang H. Abdul Aziz menambahkan, selanjutnya juga dari mulai tokoh masayarakat, tokoh agama, dan semua komponen akan menyatu untuk memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) DKI Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Aliansi Santri Jakarta (ALASKA) dengan ini meminta Komitmen H. Mochamad Ridwan Kamil & H. Suswono jika terpilih menjadi Gubern Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta untuk: 1. Mengesahkan Perda Pesantren. 2. Menaikkan Upah Marbot Masjid. 3. Menggratiskan biaya untuk sekolah Madrasah. 4. Membuka Akses Jalan tembus yang menghubungkan Warga Kapuk Muara dan Warga Pantai Indah Kapuk sebagai wujud menghapus adanya kesenjangan sosial di Jakarta. 5. Merealisasikan Kartu Yatim. 6. Peningkatan hibah untuk Masjid, Musholla dan Majelis Ta’lim. 7. Menjaga toleransi antar umat beragama. “Aliansi Alumni Santri diharapkan dapat menjadi wadah yang efektif untuk menggali potensi, mengkoordinasikan, serta menggerakkan seluruh elemen,” ujar H. Abdul Aziz memungkasi.

INDOPOS
November 16, 2024
0 Comments

Eki Pitung Tak Yakin Anies Dukung Pramono Rano, Kunjungan Hal Biasa, Pendukung 03 Hanya Melebih-Lebihkan

INDOPOS-Relawan GERBANG BETAWI yang juga Tim Pemenangan RIDO, Eki Pitung, menilai kunjungan Silaturahmi Paslon 03 Pramono Rano Karno ke kediaman Anies Baswedan di lebak bulus, Rasanya dilebih2kan oleh para Pendukung 03. “Saya gak yakin sebelum Anies mendeklarasikan Dukunganya dari Mulutnya sendiri,” ujar Eki Pitung, pada wartawan, Sabtu (16/11/2024). Eki Pitung menganggap Budaya Silaturahmi dalam Safari Politik para Paslon itu hal yg biasa. “Saya juga sbg pernah yang sangat dekat Dengan Anies 5 tahun dalam menjaga dan Mangawal beliau sejak 2017 – 2022 Selesai Purna tugas beliau saya tau sifat persis beliau yang Negarawan dan yang Bijak ketika dihadapkan sama2 Teman sama2 Kerabat,” kata Eki Pitung. ” Saya yakin pak Anies akan Panjang berpikir untuk mendukung salah satu Paslon di Pilkada Jakarta, ” tambahnya. Hal ini menurut saya hanya Gimik politik Yang aneh para anak Abah udah percaya diri saja seolah2 Anies Sudah Mendukung digoreng2 bak Tempe Goreng. Yang siap di Santap Bukan tidak mungkin di RIDO juga banyak para Relawan2 Anies di Pillada 2017 dan Pilpres 2024 kemarin sbg Pendukung RIDO justru paling banyak di RIDO para Penggerak2 Relawan Anies di PASLON 01 RIDO Saya yakin Pertandingan Pilkada 2024 ini akan kita Menangkan dan Pemenangnya adalah Paslon 01 Ridwan Kamil – Suswono.

INDOPOS
November 16, 2024
0 Comments

Gerakan Pemuda Ka’bah Gelar Mukernas, Tetapkan Sikap Politik Dukung Pramono – Rano di Pilkada Jakarta

INDOPOS-Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 16-17 November di Hotel Kaisar, Jakarta Selatan,- Musyawarah Tertinggi setelah Muktamar ini, di selenggrakan untuk menyikapi beberapa kebijakan strategis, baik yg bersifat internal maupun eksternal,-Karateker Ketua Pimpinan Wilayah GPK Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Bambang Nurcahyadin, dalam pandangan umum yg disampaikan di hadapan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah Seluruh Indonesia ; selain melaporkan beberapa kegiatan organisasi yang telah dan yang akan di laksanakan kedepan, juga menyampaikan beberapa rekomendasi dan sikap politik Pimpinan Wilayah GPK dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Jakarta,- Ketua GPK yang akrab dipanggil Beng-beng ini menegaskan, bahwa ; “setelah memperhatikan suara dan aspirasi Pimpinan Cabang yg disampaikan pada rapat konsolidasi Pimpinan Wilayah dengan Cabang, Rabu, 13 November di daerah Menteng, serta adanya kesamaan visi serta program dengan mas Pram dan Bang Doel, maka PW.GPK DKI Jakarta, secara bulat memutuskan untuk mendukung dan mengambil peran aktif untuk memenangkan pasangan No.3 tersebut pada PilKada 27 November 2024 yang akan datang,- Hal senada di aminkan oleh mpo Caca dan bang Dedy Kurniawan yang menjadi karateker Sekretaris dan Bendahara Wilayah GPK Jakarta.- Kedepan kita akan melakukan sosialisasi dan canvasing yang sengaja kita kluster di beberapa area yang menjadi basis anggota dan kader GPK Jakarta,- Hari kedua Mukernas, seyogya-nya agenda Panita adalah Ketua Umum GPK dan seluruh peserta Mukernas menuju Car Free Day di ikuti oleh kader dan anggota GPK DKI Jakarta. Namun karena beberapa hal teknis, kegiatan tersebut di alihkan oleh panita untuk merampungkan beberapa keputusan taktis musyawarah yang belum selesai dan bersifat nasional. Akhirnya ratusan kader PW.GPK DKI membentangkan spanduk dan mengucap ikrar bersama, untuk Siap memenangkan pasangan mas Pram dan Bang Doel menjadi Gubernur Jakarta 2024-2029. (bw)

INDOPOS
November 15, 2024
0 Comments

Pemprov DKI Jangan Ugal-Ugalan dan Bikin Gaduh Ganti Pejabat Berprestasi di Masa Pilkada

INDOPOS-Pemprov DKI Jakarta dinilai semakin ugal-ugalan, dalam melakukan perombakan pejabat di lingkungan kerjanya. Hal ini setelah munculnya kabar menggemparkan yang terkuak di masyarakat, terkait rencana perombakan direksi di dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang dikenal cukup berprestasi, yakni PAM JAYA dan PD Pasar Jaya. “Jika kabar yang beredar bahwa Pemprov DKI akan mengganti pimpinan BUMD berprestasi, yakni PAM Jaya dan Pasar Jaya, tentu hal ini sangat mengejutkan, dan menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Mengapa harus diganti, apa alasannya, karena kedua BUMD itu sejauh ini sangat berprestasi,” ujar Husin Ali, pengamat perkotaan dari LSM Jakarta Baru, pada wartawan, Jumat (15/11/2024). Husin menyoroti, pergantian pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang terkesan sangat mengada-ada. Bahkan, patut diduga adanya faktor kepntingan tertentu. Apa lagi saat ini damah suasana Pilkada Jakarta 2024. “Aroma kepentingan pihak tertentu dalam perombakan pejabat, baik di dinas maupun BUMD sangat terasa. Kami mengingatkan pimpinan Pemprov, baik Pj Gubernur Teguh, maupun Sekda Marullah Matali untuk tidak sembarangan melakukan perombakan. Apa lagi jika yang akan diganti ternyata memiliki prestasi yang baik, “terangnya. Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo, menyebutkan bahwa perombakan pejabat di masa Pilkada sangat menimbulkan kegaduhan. Perombakan ini mengundang dugaan keterkaitan dengan pengaturan distribusi bantuan sosial (bansos) dalam menghadapi Pilkada, maupun langkah politis lainnya.“Jika ini memang berkaitan dengan bansos untuk Pilkada, ada potensi penyalahgunaan wewenang yang harus diwaspadai,” ujarnya. Untuk diketahui, sejumlah SKPD masih belum diisi oleh kepala dinas definitif. Berikut ini sejumlah posisi yang masih kosong di Pemprov DKI: • Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI dijabat oleh Plt (Purwosusilo) • Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI dijabat oleh Plt (Ika Agustin Ningrum) • Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI dijabat oleh Plt (Sigit Wijatmoko) • Kepala Sekretariat Dewan (Sekwan) DKI dijabat oleh Plt (Augustinus) • Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI dijabat oleh Plt (Syaefuloh Hidayat).

INDOPOS
November 15, 2024
0 Comments

KASPA Meroket Usai Diumumkan Tercatat di Bursa Tingkat 1 Kraken

INDOPOS-Hari besar bagi komunitas $KAS dengan kenaikan harga sebesar 19,7%, karena dominasi sosial di seluruh kripto mencapai pangsa 1,35%. Aktivitas melonjak hari ini karena @krakenpro mengumumkan pencatatan Kaspa yang akan datang. Kabar positif ini dipreduksi akan terus terjadi hingga penetapan listing KASPA di Kraken pada tanggal 19 November 2024 mendatang.

INDOPOS
November 14, 2024
0 Comments

Punya Nilai Ekonomi Kebermanfaatan Masyarakat Namun Dianggap Illegal. Ini Tanggapan Para Pakar Terkait Pertambangan Illegal

INDOPOS-Kegiatan illegal drilling dan illegal refinery menjadi sorotan dalam Diskusi Publik bahas dampak dan solusi Illegal Drilling di Indonesia yang diselenggarakan oleh SuaraNetizen+62 di Resto Muse Makassar, Jakarta Selatan, Kamis (14/11), menghadirkan narasumber antara lain: perwakilan Dirtipidter Bareskrim Polri, AKBP Wawan Purnama, prof.dr. Anthony Budiman ahli Ekonom, Uchok sky Khadafi Direktur Center for Budget Analysis ( CBA). Diskusi ini juga dihadiri berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, ekonom, dan aktivis lingkungan, guna membahas dampak ekonomi dan kerugian lingkungan yang diakibatkan oleh pengusahaan minyak ilegal di Indonesia. Dalam diskusi ini, para ahli mengungkapkan bahwa kegiatan pengeboran dan pengolahan minyak ilegal tidak hanya menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara, tetapi juga berisiko menciptakan bencana lingkungan yang serius. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Selatan, praktik illegal drilling meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini terdapat di berada di Sumatera Selatan. Akibatnya, diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar Rp7,02 triliun setiap tahun, sementara kerusakan lingkungan mencapai Rp4,87 triliun. Diskusi ini bertujuan untuk mempertemukan berbagai perspektif, termasuk pandangan hukum, ekonomi, dan kebijakan publik, dengan harapan dapat merumuskan solusi yang efektif dalam menekan praktik pengeboran dan pengolahan minyak ilegal. Salah satu peserta diskusi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memperkuat upaya penanganan dan pencegahan kegiatan ilegal tersebut. “Illegal drilling adalah masalah yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Selain kerugian bagi negara, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sangat berdampak buruk bagi masyarakat sekitar. Diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan kebijakan yang kuat agar aktivitas ilegal ini dapat dihentikan,” ujar salah satu narasumber. Diskusi Publik ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berguna bagi pemerintah, khususnya dalam rangka menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah dan menindak kegiatan illegal drilling dan illegal refinery. Hasil diskusi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam 100 hari kerja Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. SuaraNetizen+62 berkomitmen untuk terus mengangkat isu-isu strategis yang berdampak bagi kepentingan negara dan masyarakat luas, sekaligus mendorong diskusi konstruktif yang bermanfaat dalam merumuskan solusi bagi berbagai permasalahan bangsa. (bwo)

INDOPOS
November 14, 2024
0 Comments

Aktivis Muhidin Muchtar Kecam PJ Teguh yang Bikin Gaduh Pilkada dengan Melakukan Pergantian Pejabat Jelang Masa Tenang

INDOPOS-Aktivis Politik Sosial dan Kebudayaan Betawi Muhidin Muchtar, mengecam keras langkah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, yang melakukan pergantian jajaran pejabat, mulai dari walikota hingga camat, di lingkungan Pemprov DKI, di masa perhelatan Pilkada 2024. Menurut Muhidin, hal itu berpotensi membuat gaduh dan merusak suasana pilgub yang kondusif. “Kami mengecam langkah PJ Gubernur Teguh yang melakukan pergantian pejabat di dalam suasana pilkada, hal ini menimbulkan kegaduhan dan kecurigaan terhadap keberpihakan PJ Gubernur Teguh kepada salah satu bakal calon,” ujar Muhidin pada wartawan, Kamis (14/11/2024). Muhidin juga menyoroti kebijakan Teguh, yang meniadakan perwakilan Betawi dalam kepemimpinannya. Contohnya, walikota dari Betawi yg tersisa cuma walikota jakarta timur, saat ini mau di geser juga. “Ini bentuk penghinaan PJ Gubernur terhadap kaum betawi, seperti sama yg di lakukan Heru Budi saat mengganti sekda Marulloh Matali,” tegasnya. Pengganti Walikota Jakarta Timur belum ada, sehingga sangat dipertanyakan mengapa harus diganti buru-buru. Apa lagi, untuk menetapkan seorang walikota diperlukan fit and proper test. Kalau hanya diganti dengan pelaksana tugas (Plt) tentu kinerjanya akan tidak maksimal. “Dan di surat yg beredar tdk di sebutkan pengganti nya, sedikit lg mau minggu tenang pilkada, harus nya.pj gubernur bisa bersikap ” tenang” juga spy suasana jakarta kondusif, ” katanya. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, dikabarkan akan melakukan pergantian terhadap sejumlah pejabat. Rencana mutasi ini menimbulkan kecurigaan publik terkait kemungkinan adanya motif politik, terutama dalam suasana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Doktor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia (UI), Ade Reza Hariyadi, mengatakan isu itu mengindikasikan adanya agenda tersembunyi untuk memanfaatkan mutasi sebagai upaya mendukung calon tertentu melalui distribusi bantuan sosial (bansos). Menurutnya, hal ini bertentangan dengan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi 2 DPR, yang sebelumnya menyarankan agar distribusi bansos dihentikan selama masa pilkada. “Kemendagri perlu melakukan pengawasan terhadap rencana pergantian pejabat ini, guna menghindari potensi politisasi yang dapat memberikan keuntungan pada pasangan calon tertentu,” kata Reza. Jika terjadi politisasi, maka hal tersebut akan mengganggu prinsip netralitas birokrasi serta mencederai demokrasi yang sehat. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pasal 71 ayat (2) melarang kepala daerah melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum penetapan pasangan calon hingga akhir masa jabatan, kecuali dengan persetujuan menteri. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berujung pada sanksi pidana sesuai Pasal 190. (bwo)