2025 - Laman 27 dari 53 -

INDOPOS
Juli 11, 2025
0 Comments

DPRD DKI Tolak Keras Rencana Pembentukan Satpol PP Pariwisata, Masih Banyak Tugas Lain yang Belum Maksimal

INDOPOS-Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Mohamad Ongen Sangaji menolak rencana pembentukan Satpol PP Pariwisata. Menurut dia, rencana tersebut sebaiknya dibatalkan, mengingat kinerja Satpol PP yang ada masih belum maksimal. Ongen pun mengkritik kinerja Satpol PP DKI Jakarta, yang kehadirannya di lapangan masih belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ongen menyatakan, jumlah personel Satpol PP saat ini sudah sangat besar. Namun kontribusinya belum terlihat secara signifikan. Terutama saat terjadi bencana seperti kebakaran dan banjir. “Hampir 90 ribu di lima wilayah. Tapi belum terasa manfaatnya di masyarakat,” ujar Ongen, pada wartawan. Ia mengungkapkan, ketika terjadi bencana kebakaran atau banjir, nyaris tidak terlihat personel Satpol PP di lapangan. Karena itu, Ongen mempertanyakan rencana penambahan personel untuk membentuk Satpol PP Pariwisata. Menurut dia, rencana tersebut sebaiknya ditunda. Mengingat kinerja Satpol PP yang ada masih belum maksimal. Anggaran untuk pelatihan dan perlengkapan Satpol PP Pariwisata, lebih baik digunakan untuk kebutuhan prioritas. Selain itu, Ongen turut menyoroti maraknya reklame ilegal dan reklame yang telah habis masa kontrak. Satpol PP, kata politisi Partai NasDem itu, haus segera menertibkan. Sehingga dapat menjaga ketertiban dan meningkatkan pendapatan daerah. “Kalau tidak ditindak, hanya menguntungkan oknum dan pengusaha nakal,” tukas dia. (***)

INDOPOS
Juli 10, 2025
0 Comments

Gerakan Anti-KKN di Kampung Betawi, atau Maling Teriak Maling?

INDOPOS-Dalam beberapa hari terakhir, komunitas Betawi gempar oleh perseteruan sengit antara JP dan MM. Konflik ini memanas di grup WhatsApp ‘Silaturahmi’ Betawi, di mana MM menuduh JP melakukan “maling teriak maling” setelah adanya dugaan penerimaan uang sekantong kresek” dari mantan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dugaan Transaksi Mencurigakan: Uang se kantong Kresek dan Janji Pengaturan Kasus, Menurut informasi yang beredar di internal grup, JP disebut menerima uang dalam kantong kresek dari mantan pejabat Pemprov DKI dalam sebuah pertemuan. Uang tersebut diduga terkait dengan janji untuk meredam pemberitaan online, mengatur penggembosan kasus di Kejaksaan, atau bahkan menjadi “investor” dalam proyek tertentu. MM, yang merasa memiliki tanggung jawab moral, mengingatkan Jalih agar tidak “jumawa” (sombong) atas prestasi yang bukan haknya. Ia juga mempertanyakan integritas JP yang mengaku sedang menginvestigasi korupsi” namun diduga menerima uang dari pihak yang sedang diinvestigasi. Reaksi Komunitas: David Darmawan Minta Kedua Pihak Bawa Bukti Hukum. Bang David Darmawan, admin grup WA ‘Silaturahmi Betawi’, menyerukan agar kedua pihak mengendalikan emosi dan menjaga adab. Ia meminta agar semua tuduhan dibuktikan secara legal melalui jalur hukum. “Kalau sudah ada Laporan Polisi (LP) seperti yang disebut Pengurus YASBI, Panca, silakan dibagikan. Jangan hanya saling fitnah di grup,” tegas David. Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang “mancing di air keruh” atau memanfaatkan situasi untuk memeras pejabat/ASN. Fakta Kasus Korupsi APBD Jakarta 2024 Sementara pertikaian ini berlangsung, kasus korupsi APBD Jakarta 2024 terus bergulir. Beberapa fakta terungkap: 1. Penyimpangan Proyek Infrastruktur: Dugaan mark-up anggaran di sektor transportasi dan sanitasi. 2. Suap Pengadaan Barang: Sejumlah pejabat Pemprov DKI diduga menerima fee dari kontraktor. 3. Penyalahgunaan Dana Hibah: LSM fiktif menerima dana hibah untuk program yang tidak jelas. Komunitas Betawi, yang selama ini vokal melawan KKN, kini dihadapkan pada pertanyaan: Apakah gerakan ini masih murni, atau sudah disusupi kepentingan terselubung? — Pantun Penutup: “Jalan-jalan ke Ciawi, Naik delman dari kota, Kalau mau bersih dari korupsi, Jangan ada dusta di antara kita.” — Catatan Redaksi: Artikel ini dibuat berdasarkan informasi yang beredar di grup WA Silaturahmi Betawi dan sumber terpercaya. Kami mendorong semua pihak untuk menyelesaikan persoalan ini secara hukum, bukan di medan perang opini. #BetawiBersih #LawanKKN #JanganMalingTeriakMaling

INDOPOS
Juli 10, 2025
0 Comments

Hari Wajib Naik Kendaraan Umum Parkiran Basement Penuh, Kabag Umum: Itu Kendaraan Para Tamu, Bukan ASN DPRD DKI

INDOPOS-Meski gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengeluarkan aturan ASN wajib naik kendaraan umum setiap hari Rabu. Parkiran basement gedung DPRD DKI masih terlihat penuh. Hal itu pun menjadi sorotan. Menyikapi itu, Kabag Umum DPRD DKI Jakarta Asril mengatakan jika pada Rabu (9/7/2025) parkiran gedung DPRD DKI terlihat masih ada kendaraan terparkir dikarenakan adanya jadwal rapat kerja (Raker) DPRD DKI dengan eksekutif di setiap Komisi. “Dengan adanya agenda rapat kerja (Raker) di Komisi-Komisi berdampak pada kehadiran para tamu dari luar. Kita harapkan, kedepan akan kita lakukan penertiban lebih baik lagi. Agar pada hari Rabu, tidak ada yang membawa kendaraan dan parkir di basement,” ujar Asril, Kamis (10/7/2025). Menurutnya, Setwan DPRD DKI setiap Rabu sebenarnya sudah melakukan sweeping pada ASN DPRD DKI yang membawa kendaraan pribadi untuk mengikuti aturan gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Jika terdapat ASN yang membawa kendaraan, maka kata dia akan diberikan sanksi tegas terhadap ASN tersebut. “Setwan DPRD DKI pun sudah menugaskan Pamdal untuk berjaga di gerbang masuk gedung DPRD DKI. Bagi ASN yang membawa kendaraan pasti akan dilarang masuk, apalagi parkir di basement. Jadi kalau pun ada motor yang terparkir di basement, dapat dipastikan bukan milik ASN DPRD DKI,” tandasnya. (***)

INDOPOS
Juli 9, 2025
0 Comments

Sukses Reuni Akbar, Karpet Merah Sahlah Untuk Kursi Ikalasmi Satu Tak Terbendung

INDOPOS–Reuni Akbar Alumni Asmi Kampus Ungu ke-63 baru selesai digelar Minggu, 6 Juli 2025. Meskipun telah usai, namun nama Hj. Sahlah Sapari, SE, MM sebagai ketua panitia pelaksana gelaran reuni akbar sukses tak berhenti disebut. Keberhasilan mengorganisasi reuni akbar membuat nama Sahlah mendadak viral menjadi obrolan alumni diberbagai ruang. Tidak hanya ruang kelas kosong, hampa dari Gedung 8 lantai Kampus Ungu bersejarah itu, tapi juga ruang jagad media sosial. Dari Instagram, WhastaUp hinga X dan facebook, meyebut sukses reuni akbar. Keberhasilan mengkordinasi kepanitian terukur dari antusiasme seribu-an alumni lintas angkatan hingga berkenan untuk hadir. Menjadi sebuah legazi bersejarah bagi diri Sahlah dan juga almamater. Kesuksesan yang membangkitkan sejenak ingatan akan kejayaan kampus dekade kepemimpinan Benny Tengker. “Bahwa kami kampus besar. Bahwa kampus asmi melahirkan lulusan berkomptensi dunia kerja professional,’’ ungkap Sahla disela reuni, Minggu, (7/7/25). Kampus yang dulu dipenuhi cahaya dan keceriaan ribuan mahasiswa. Sukses reuni menghadirkan kerinduan mendalam. Melepas tangis haru, dan juga rindu berbalut bahagia oleh para alumni, dosen dan rektorat. Tumpah ruah, berbaur dalam gempita panggung acara yang begitu funs dan menghibur. Ada tarian, fashion show, music, juga bazar. Performace artis penyanyi era 90-an, Vonny Sumelang cukup menghentak, disusul Julius Tobing dan Pekal. Nampak hadir pejabat pemreintah daerah Wakil Walikota Bekasi Dr. Abdul Harris Bobihoe yang juga alumni berkenan hadir dan memberi sambutan. Sederet apresiasi pun mengalir dari pimpinan rektorat kampus dan alumni. “Reuni akbar tahun ini telah membuat kami bangga tidak bisa berkata kata. Haru dan bahagia. Atas kerja keras semua, seluruh panita dan civitas akademika, dosen, karyawan, bahwa kita bisa. Saya ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya. Special teruntuk leadersip panitia Sahla Sapari. Good Job. Atas segenap waktu dan pikirannya –setidaknya di dua bulan terakhir– hingga hari H hari ini. Sumbangan waktu, lahir batin dan materiil. Pasti tak akan bisa dilupakan. Terimakasih,’’ sambut Ketua Rektorat Angelica Tengker. Peran leadership Hj. Sahlah Sapari, SE, MM menjadi legazi pembeda dibanding sukses gelaran reuni Asmi Kampus Ungu tahun sebelumnya. Dalam kordinasi Sahlah, Alumni S-2 Women Entrepreneur IBM ASMI, mobilisasi reuni akbar Asmi Kampus Ungu menjadi lebih dinamis, terukur dan lebih greget untuk dikenang sepanjang masa. “Bukan mengecilkan reuni sebelumnya, harus diakui reuni tahun ini lebih baik. Membuktikan kepanitiaan reuni tahun ini, serius. Bisa dilihat dari antusiasme setiap kali rapat. Semua sie kepanitian selalu bersemangat hadir. Faktor ledership tentunya. Itu saja,’’ ujar Ketua Ikalasmi R. Hendarly yang bulan ini berakhir masa baktinya. Keberhasilan mengkordinasi kepanitiaan Reuni Akbar membuka mata civitas akademika tertuju pada sosok Sahla. Sebuah harapan baru bagi sejarah organisasi kampus kedepan. Sosok mewakili alumni yang bisa membangkitkan gempita optimisme baru dari tidur Panjang. Sahlah pun disebut menjadi sosok yang pantas memimpin nahkoda baru organisasi ikatan alumni asmi (IKALASMI). Terlebih Musyawarah Besar (Mubes) untuk pemilihan Ketua Umum periode 2025-2030 akan digelar Agustus mendatang. Wajar tag line: Nex Leaderahip Women Pembaharu Almamater Violet bertebar sepanjang obrolan reuni akbar. Tak urung Sekretaris Pribadi Wakil Menteri Desa RI Kabinet Indonesia Maju, Andi Tanri Enka yang juga alumni Asmi angkatan 88 memberi acungan jempol. “Saya melihat secara pribadi. Saya jujur menilai bahwa Sahla berhasil memimpin kerja bareng, kerja besar, berhari hari, berminggu hingga tiga bulan. Menyatukan sumberdaya, melibatkan semua pihak, termasuk dukungan logistik. Itu tidak mudah. Dan happy Ending. That its Sukses. Apresiet saya untuk Sahla,’’ Ujar Andi Enka. ————– Panaskan Bursa Ketua Ikalasmi Sementara itu, Ola, direksi sebuah Perusahaan swasta nasional, alumni asmi 88 melihat potensi besar pada diri Sahla yang tidak dimiliki kandidat alumni lain. “Selain orangnya dinamis, bergerak mobile, juga berpendidikan S-2 cukup. Kemudian dirinya memiliki kapabilitas menggerakkan tim. Bahwa setiap organisasi membutuhkan biaya dan logistic, itu juga salah satu kelebihan Sahla yang belum tentu dimiliki yang lain,” tukas Ola. Dosen Ekonomi Bisnis yang juga anggota Sterring Commite (SC) Charles B. Wangke, SE turut memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Sahlah. “Saya rasa kepedulian dan antusiasme Sahla hari ini terbayar tunai. Reuni sukses menjadi kegembiraan kita semua. Dikampus ini kita bersaudara. Dengan sukses reuni ini silaturhami besar kampus ungu makain erat terjaga,” ungkapnya. Ketua SC Frans Watu melalui WAG menyatakan, rekam jejak dan dedikasi Sahlah mengawal reuni, sebaiknya mendapat kesempat maju kontestasi . “Melihat kontribusinya, menurut saya kita harus mengharagai dan memberi kesempatan dia untuk maju kontenstasi. Semua alumni asmi berhak memilih atau dipilih sebagai Ketua Ikalasmi.’’ Sukses gelar reuni akbar terbukti melejitkan elektabilitas Sahlah dan menjadi karpet merah untuk menduduki kursi IKALASMI satu. Bursa perebutan ketua umum semakin menarik dan memanas. Portfolio sebagai aktivis Partai Nasdem yang hampir lolos kursi DPRD pada Pemilu Legislatif 2024, membuatnya seperti tak terbendung untuk…

INDOPOS
Juli 8, 2025
0 Comments

Angota LMK RW 013 Penjaringan Laporkan Ketua RW 013 Ke Inspektorat dan Polres Jakarta Utara

FOTO: Angota LMK (Lembaga Musyawarah Kelurahan) RW 013 Kelurahan Penjaringan Kec Penjaringan Jakarta Utara, Endang Wijaya Diharja INDOPOS-Angota LMK (Lembaga Musyawarah Kelurahan) RW 013 Kelurahan Penjaringan Kec Penjaringan Jakarta Utara, Endang Wijaya Diharja, melaporkan Ketua RW 013 Kelurahan Penjaringan Tri Tanto, ke Inspektorat dan Polres Jakarta Utara. Laporan dilayangkan, terkait dugaan penggunaan dana dan tidak transparan ganti rugi fasum (fasilitas umum). “Kami menduga Ketua RW 013 menyalah gunakan wewenang dan diduga juga ada tindak pidananyanya, terkait dana fasum,” ujar bang Endang, pada awak media, Selasa (8/7/2025). Endang mengungkapkan, pihaknya menanyakan kepada Ketua RW 013 mengenai bukti transferan ganti rugi dana dari pihak tol. Namun, anehnya yang bersangkutan selalu berkelit, dan tidak pernah menunjukan bukti tersebut sampai hari ini. “Saya sebagai Anggota LMK RW 013 mendapat banyak pertanyaan dari warga mengenai bukti transferannya,” kata Bang Endang, saat ditemui di kantor LMK di penjaringan, BERANI JUJUR HEBAT itu yg selalu diGaungkan di wilayah ucapnya lagi Sy menanyakan dan menelpon lsg, serta di WA, bahkan di depan forum dan tokoh2 masyarakat di tambah dgn pertanyaan tertulis yg di krm melalu humas Rw utk menanyakan bukti transferannya Tetap tidak di respon,karenanya sy lsg melaporkan saja ke inspektorat dan kepolisian jakarta utara polres Jakarta utara. Semoga inspektorat dan kepolisian bisa menindak lanjuti laporan sy dan segera di lakukan penyelidikan,harap bang Endang sapaanya Jadi 3 sy membuat laporannya, ke inspektorat wilayah jakarta utara dan provinsi DKI jakarta serta ke kepolisian jakarta utara yaitu polres.

INDOPOS
Juli 7, 2025
0 Comments

Potensi Gagal Invetasi Capai Ribuan Triliun, Stafsus Didi Apriadi : Masalah Klasik Akibat Tumpang Tindih Peraturan Perijinan dan Pelayanan

INDOPOS-Jakarta – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM ungkap data gagal investasi di Indonesia pada tahun 2025. Jumlahnya mengejutkan, mencapai Rp. 1.500 triliun. Hal itu diungkap langsung oleh pihak pejabat Kementerian saat menggelar acara Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM secara terbuka di Jakarta, Kamis (3/7/2025). “Setiap tahun kementerian kami mencatat realisasi investasi yang itu diinput oleh para pelaku usaha. Kita juga menemukan angka unrealisasi investasi di tahun 2025 Itu sekitar Rp 1.500 triliun. Mungkin bisa tembus ke angka Rp 2.000 triliun,” ungkap Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, saat itu. Ditempat yang sama, Staf Khusus Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Ir. H. Didi Apriadi, M.Ak, M.H, membenarkan besarnya gagal investasi di Indonesia yang mencenungkan itu. Hal itulah yang harus bisa diantisipasi pemerintah ke depannya, terutama terkait masalah perizinan. Isu ini telah menjadi persoalan klasik, padahal investasi sangat berkaitan dengan pelayanan perizinan. Masalah iklim investasi yang tidak kondusif serta tumpang tindihnya berbagai peraturan, membuat Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM segera melakukan reformasi birokrasi, termasuk dalam hal kemudahan perizinan. “Akibat perizinan tumpeng tindih berdampak langsung pada iklim investasinya yang tidak kondusif. Berbagai macam kebijakan, tumpang tindih dan lain-lain, tentu menyesakan bagi kalangan investor. Ini memang harus menjadi catatan dan refleksi kita bersama-sama Kementerian Investasi yang berkeinginan besar untuk bisa mereformasi,” kata Didi. Terkait prioritas kemudahan investasi dan kepastian terhadap perizinan berusaha, eks tenaga ahli menperindag ini menyebut rencana pemerintah menerapkan sistem fiktif-positif. Melalui system fiktif positif, izin usaha dapat otomatis terbit jika kementerian teknis tidak menerbitkan izin sesuai tenggat waktu yang disepakati. “Dibentuknya sistem fiktif positif ini oleh kementerian dalam rangka ingin memberikan kepastian. Kompetensinya pemerintah ingin mempercepat dan menggenjot angka pertumbuhan investasi. Sederhananya begitu,’’ jelasnya. Didi menyebut, saat ini Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menangani setidaknya 1.700 perizinan yang berkaitan dengan 17 kementerian/lembaga. “Lumayan banyak dan value besar mencapai ribuan triliun yang harus segera diantisipasi secapatnya. Melalui system fiktif positif sebagai Langkah solutif Kementerian Investasi & Hilirisasi tentunya,’’ lanjut Didi.

INDOPOS
Juli 6, 2025
0 Comments

Pelantikan Pengurus HIMAPOL UBK dan Diskusi Publik: Refleksi Eksistensi Perempuan Dalam Maskulinitas Politik

INDOPOS-Jakarta – Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Bung Karno (HIMAPOL UBK) resmi melantik kepengurusan baru periode 2025 dalam sebuah acara yang diselenggarakan di Kampus Universitas Bung Karno, Jakarta, Jumat (04/07/2025). Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan diskusi publik bertema “Refleksi Eksistensi Perempuan Dalam Maskulinitas Politik” yang mengundang antusiasme mahasiswa dan publik yang hadir. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh civitas akademika serta perwakilan organisasi kemahasiswaan. Dalam sambutannya, Revalina Devia, selaku Ketua Umum HIMAPOL UBK terpilih, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi mahasiswa Ilmu Politik tersebut. “Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mempercayakan amanah ini. HIMAPOL UBK akan terus menjadi wadah yang kritis dan aktif,” ujar Revalina dalam pidatonya. Setelah pelantikan, acara dilanjutkan dengan diskusi publik yang mengangkat tema penting terkait peran dan tantangan perempuan dalam dunia politik yang selama ini masih didominasi oleh budaya maskulinitas. Diskusi ini menghadirkan Regina Stevani, seorang aktivis yang juga merupakan Ketua Demisioner HIMAPOL 2016 sebagai narasumber. Dalam paparannya, Regina menyoroti bagaimana maskulinitas politik telah mengakar kuat dalam struktur kekuasaan dan praktik politik di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa retorika politik yang maskulin cenderung bersifat kompetitif dan konfrontatif, yang pada akhirnya menciptakan polarisasi serta memperkuat ketimpangan gender. “Maskulinitas telah membentuk narasi dominan dalam politik kita. Retorika yang maskulin tak jarang mengesampingkan empati dan dialog yang inklusif, sehingga ruang perempuan dalam politik menjadi sempit dan penuh tantangan,” ungkap Regina. Regina juga menyinggung tragedi kerusuhan Mei 1998 sebagai salah satu contoh nyata dampak dari sistem politik dan sosial yang tidak berpihak kepada perempuan. Ia menekankan pentingnya keberadaan perempuan dalam ranah politik bukan hanya sebagai representasi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan kelompok marjinal lainnya. Diskusi ini turut menghadirkan Novance Silitonga, dosen Ilmu Politik Universitas Bung Karno, yang memberikan perspektif akademik terkait konstruksi politik maskulin dan strategi keterlibatan perempuan dalam demokrasi Indonesia. “Posisi pejabat publik di pemerintahan yang diisi oleh perempuan menunjukan bias gender berubah dalam perkembangan zaman. Memahami dinamika gender menjadi penting untuk membongkar stereotip gender dan menuju masyarakat yang lebih inklusif dan setara,” ucap Novance. Acara ini mendapat sambutan positif dari peserta yang hadir. Diskusi berjalan dinamis dengan sesi tanya jawab yang membahas berbagai isu, mulai dari partisipasi perempuan dalam pemilu hingga peran organisasi mahasiswa dalam mendorong politik yang lebih inklusif. Dengan berakhirnya kegiatan ini, HIMAPOL UBK menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu strategis yang relevan dengan semangat keadilan sosial, kesetaraan gender, dan demokrasi partisipasi. (***)

INDOPOS
Juli 4, 2025
0 Comments

Ubhara Jaya Gelar Seminar Nasional “RUU KUHAP DAN ARAH BARU SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA”

INDOPOS-Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) menggelar Seminar Nasional “RUU KUHAP DAN ARAH BARU SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA”. Kegiatan dihadiri langsung Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Irjen. Pol. (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, dan sejumlah nara sumber. Dekan Fakultas Hukum Ubhara Jaya, yang juga Ketua Panitia Prof. Dr. Laksanto Utomo, menyampaikan, seminar menghadirkam sejumlah narasumber, dan diikuti ratusan mahasiswa. Nara sumber yang hadir, yakni Dr. Joko Sriwidodo Dosen Tetap Prodi Doktor Hukum MH Ubhara Jaya, Dr. Edi Saputra Hasibuan, Kaprodi Magister Ilmu Hukum FH Ubhara Jaya, Dr. Yudi Kristiana Jaksa dan Dosen UNS Solo, Dr. Lusia Sulastri, Dosen Tetap Prodi Ilmu Hukum FH Ubhara Jaya. Rektor Ubhara Jaya Irjen. Pol. (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, dalam sambutannya menyampaikan, PARADIGMA HUKUM PIDANA YANG BERDASARKAN KEADILAN RETRIBUTIVE, DIMANA HUKUM PIDANA DIJADIKAN LEKSTALIONIS ATAU HUKUM BALAS DENDAM SUDAH BERUBAH KE PARADIGMA HUKUM PIDANA MODERN YANG BERSIFAT UNIVERSAL YANG TIDAK LAGI BERBICARA MENGENAI KEADILAN RETRIBUTIVE TETAPI BERBICARA MENGENAI KEADILAN KOREKTIF, KEADILAN RESTORATIF, DAN KEADILAN REHABILITATIF. KEADILAN KOREKTIF MELEKAT PADA DIRI PELAKU KEJAHATAN. ARTINYA, PELAKU PIDANA TETAP DIKENAI SANKSI YANG TEGAS ATAS PERBUATANNYA. NAMUN DI SISI LAIN, ADA KEADILAN RESTORATIF YANG BERPIHAK PADA KORBAN. PRINSIP INI TIDAK MENEKANKAN PEMBALASAN, MELAINKAN PEMULIHAN KONDISI KORBAN AKIBAT TINDAK PIDANA. SEMENTARA ITU, KEADILAN REHABILITATIF BERLAKU BAGI KEDUA BELAH PIHAK BAIK PELAKU MAUPUN KORBAN. MAKSUDNYA, PELAKU TIDAK HANYA DIJATUHI HUKUMAN, TETAPI JUGA DIBERI KESEMPATAN UNTUK DIREHABILITASI. DEMIKIAN PULA KORBAN, SELAIN DIPULIHKAN, JUGA MENDAPATKAN REHABILITASI ATAS DAMPAK YANG DIALAMINYA. KUHAP YANG MENGATUR PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERBEDA DENGAN KUHP YANG MENGATUR SOAL TINDAK PIDANA. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) MENGATUR MENGENAI PERBUATAN YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA BESERTA SANKSINYA. SEDANGKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) BERFOKUS PADA TATA CARA PENEGAKAN HUKUM PIDANA ATAU CRIMINAL LAW ENFORCEMENT PROCEDURE. ARTINYA, KUHAP MEMUAT KETENTUAN TENTANG PROSEDUR PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, HINGGA PEMERIKSAAN DI PENGADILAN, DAN MENJADI DASAR HUKUM BAGI KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN, SERTA APARATUR PENEGAK HUKUM LAINNYA DALAM MENJALANKAN KEWENANGANNYA.

INDOPOS
Juli 2, 2025
0 Comments

Sejumlah Investor dan Karyawan PT MAS Setuju Proposal Perdamaian, Berharap Tak Ada Pailit

INDOPOS-PT Merpati Abadi Sejahtera atau PT MAS jangan sampai dipailitkan. Itulah harapan para karyawan dan investor, dalam sidang lanjutan proposal perdamaian, yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu 2 Juli 2025. Pihak karyawan dan investor juga telah menggelar aksi damai ke Mahkamah Agung RI, dan juga Komisi Yudisial, serta meminta agar MA turut mengawasi jalannya sidang. Sejauh ini, para karyawan dan juga investor menolak pailit, karena akan berdampak pada PHK massal, yang berujung pada masa depan mereka dan juga keluarga. Sidang di PN kali ini, dipimpin langsung Hakim Pengawas Faisal, S.H., M.H, dan diikuti oleh puluhan peserta sidang. Andre, salah satu karyawan PT MAS yang hadir dalam sidang menyampaikan, pihaknya menaruh harapan besar pada persidangan ini, untuk dapat memutuskan secara bijak, agar PT MAS tidak dipailitkan. Karena karyawan sangat membutuhkan pekerjaan, di tengah maraknya gelombang PHK yang terjadi di Indonesia. “Bagaimana nasib karyawan dan keluarga, anak-anak jika orang tuanya di PHK karena PT MAS dipailitkan,” tuturnya. Ben Ari Pangaribuan, mewakili puluhan investor menyatakan menerima proposal perdamaian dari PT Merpati Abadi Sejahtera. Ia mengatakan, operasional PT MAS masih berjalan baik. “Karena memang masih ada harapan, bahwa bisnis perusahaan ini berjalan baik dan masih beroperasional,” jelasnya. Menurut Ben, perusahaan beroperasi di lokasi destinasi yang sesuai, yakni di Bali. “Potensinya besar untuk maju, jadi kami berharap jangan sampai ada pailit,” katanya. Seperti diketahui, Aliansi Investor dan Karyawan PT MAS juga menyampaikan enam poin penting kepada Mahkamah Agung: 1. Investor Menolak Kepailitan Lebih dari 500 investor menyatakan menerima Proposal Perdamaian (Prodam) dari perusahaan dan tidak menginginkan PT MAS dipailitkan. 2. Permintaan Perlindungan bagi Karyawan Karyawan meminta MA mempertimbangkan nasib mereka yang terdampak langsung jika perusahaan dipailitkan. 3. Kondotel Telah Beroperasi Normal Kondotel berkapasitas 290 kamar di Bali ini telah berjalan sejak 2022 dan dikelola oleh PT OYO Hotels Indonesia. Mereka berharap kegiatan usaha tetap berjalan. 4. Pengawasan Persidangan PKPU Diminta MA diminta mengawasi jalannya perkara Nomor 246/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar putusan dapat adil dan objektif. 5. Mengacu pada SEMA No. 3 Tahun 2023 PT MAS dianggap tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit berdasarkan pembuktian sederhana dalam UU No. 37 Tahun 2004, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung. 6. Harapan Terhadap Keadilan Mereka berharap Mahkamah Agung dapat memutus perkara ini dengan prinsip ex aequo et bono, yaitu keadilan yang mempertimbangkan keseluruhan aspek dan kepentingan pihak-pihak terkait. PT Merpati Abadi Sejahtera merupakan pengembang kondotel di Bali yang telah bekerja sama dengan PT OYO Hotels Indonesia sebagai operator. Proyek kondotel telah rampung dan beroperasi sejak tahun 2022.

INDOPOS
Juli 2, 2025
0 Comments

Momentum Hari Bhayangkara ke-79, Ketum Poros Pemuda Indonesia Muhlis Ali Sampaikan Refleksi Kritis dan Apresiasi

INDOPOS-Dalam momentum peringatan Hari Bhayangkara ke-79, Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia, Muhlis Ali, menyampaikan refleksi kritis sekaligus apresiasi terhadap eksistensi Polri sebagai institusi negara yang paling dekat dengan kehidupan rakyat. Menurutnya, posisi Polri sebagai wajah negara menuntut tanggung jawab etis, moral, dan profesional yang sangat besar dalam menjalankan tugas. “Polri adalah wajah negara yang paling sering bersentuhan dengan rakyat. Maka wajah itu harus memancarkan ketegasan yang adil, bukan kekuasaan yang menekan,” ujar Muhlis Ali, mantan Ketua PB HMI dan Ketua Bidang Organisasi DPP Ikatan Keluarga Madura (IKAMA). Pernyataan tersebut menjadi sorotan penting di tengah harapan publik terhadap reformasi Polri yang lebih substantif. Muhlis menilai, di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri menunjukkan arah perubahan yang nyata—lebih terbuka, presisi, dan sadar akan pentingnya kepercayaan masyarakat. “Wajah negara itu tak boleh sembarangan. Jika polisi arogan, maka negara tampak menakutkan. Jika polisi adil, maka negara terasa adil pula,” lanjutnya. Ia menekankan bahwa dalam era keterbukaan dan digital, legitimasi tidak lagi hanya dibentuk oleh kewenangan, tetapi oleh kepercayaan. Oleh karena itu, transformasi menuju Polri Presisi harus diteruskan tidak hanya dalam prosedur teknis, tetapi juga dalam membangun watak kelembagaan yang melayani, mendengar, dan melindungi seluruh warga tanpa pandang bulu. Lebih lanjut, Muhlis yang juga Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia, mengajak generasi muda dan masyarakat sipil untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut mengawal perjalanan reformasi Polri. Ia menyebut bahwa sinergi antara aparat penegak hukum dan warga adalah kunci bagi masa depan demokrasi yang sehat dan stabil. “Selamat HUT ke-79 Polri. Jadilah wajah negara yang memantulkan keadilan, bukan ketakutan. Tunjukkan bahwa hukum berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan,” pungkasnya (*).