INDOPOS-Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) menggelar Seminar Nasional “RUU KUHAP DAN ARAH BARU SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA”. Kegiatan dihadiri langsung Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Irjen. Pol. (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, dan sejumlah nara sumber.
Dekan Fakultas Hukum Ubhara Jaya, yang juga Ketua Panitia Prof. Dr. Laksanto Utomo, menyampaikan, seminar menghadirkam sejumlah narasumber, dan diikuti ratusan mahasiswa. Nara sumber yang hadir, yakni Dr. Joko Sriwidodo Dosen Tetap Prodi Doktor Hukum MH Ubhara Jaya, Dr. Edi Saputra Hasibuan, Kaprodi Magister Ilmu Hukum FH Ubhara Jaya, Dr. Yudi Kristiana Jaksa dan Dosen UNS Solo, Dr. Lusia Sulastri, Dosen Tetap Prodi Ilmu Hukum FH Ubhara Jaya.
Rektor Ubhara Jaya Irjen. Pol. (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, dalam sambutannya menyampaikan,
PARADIGMA HUKUM PIDANA YANG BERDASARKAN KEADILAN RETRIBUTIVE,
DIMANA HUKUM PIDANA DIJADIKAN LEKSTALIONIS ATAU HUKUM BALAS
DENDAM SUDAH BERUBAH KE PARADIGMA HUKUM PIDANA MODERN YANG BERSIFAT UNIVERSAL YANG TIDAK LAGI BERBICARA MENGENAI KEADILAN
RETRIBUTIVE TETAPI BERBICARA MENGENAI KEADILAN KOREKTIF,
KEADILAN RESTORATIF, DAN KEADILAN REHABILITATIF.
KEADILAN KOREKTIF MELEKAT PADA DIRI PELAKU KEJAHATAN. ARTINYA,
PELAKU PIDANA TETAP DIKENAI SANKSI YANG TEGAS ATAS PERBUATANNYA.
NAMUN DI SISI LAIN, ADA KEADILAN RESTORATIF YANG BERPIHAK PADA
KORBAN. PRINSIP INI TIDAK MENEKANKAN PEMBALASAN, MELAINKAN PEMULIHAN KONDISI KORBAN AKIBAT TINDAK PIDANA.
SEMENTARA ITU, KEADILAN REHABILITATIF BERLAKU BAGI KEDUA BELAH PIHAK BAIK PELAKU MAUPUN KORBAN. MAKSUDNYA, PELAKU TIDAK
HANYA DIJATUHI HUKUMAN, TETAPI JUGA DIBERI KESEMPATAN UNTUK
DIREHABILITASI. DEMIKIAN PULA KORBAN, SELAIN DIPULIHKAN, JUGA
MENDAPATKAN REHABILITASI ATAS DAMPAK YANG DIALAMINYA.
KUHAP YANG MENGATUR PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
BERBEDA DENGAN KUHP YANG MENGATUR SOAL TINDAK PIDANA.
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) MENGATUR MENGENAI
PERBUATAN YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA BESERTA
SANKSINYA.
SEDANGKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)
BERFOKUS PADA TATA CARA PENEGAKAN HUKUM PIDANA ATAU CRIMINAL LAW ENFORCEMENT PROCEDURE.
ARTINYA, KUHAP MEMUAT KETENTUAN TENTANG PROSEDUR
PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, HINGGA PEMERIKSAAN DI
PENGADILAN, DAN MENJADI DASAR HUKUM BAGI KEPOLISIAN, KEJAKSAAN,
PENGADILAN, SERTA APARATUR PENEGAK HUKUM LAINNYA DALAM
MENJALANKAN KEWENANGANNYA.
