INDOPOS-JAKARTA – Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia (APHA Indonesia), Prof. Laksanto Utomo, mendukung desakan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda wilayah Papua Selatan dan berdampak hingga Papua Pegunungan mendapat perhatian serius pemerintah pusat. Ia menilai, peningkatan status menjadi bencana nasional perlu dipertimbangkan apabila dampak kebakaran terus meluas dan penanganan di daerah tidak memadai.
Prof. Laksanto menyayangkan lambannya penanganan kebakaran yang telah menimbulkan berbagai persoalan bagi masyarakat, mulai dari ancaman kesehatan akibat paparan asap hingga terganggunya transportasi udara dan distribusi kebutuhan pokok.
“Saya sangat menyayangkan lambatnya penanganan di Papua,” ujar Prof. Laksanto dalam perbincangan dengan media, Sabtu (8/10/2026), sebagaimana dikutip Majalah Global Review.
Ia juga menyatakan sependapat dengan seruan Bupati Yahukimo sekaligus Ketua Asosiasi Bupati Papua Pegunungan, Didimus Yahuli, yang meminta pemerintah mengambil langkah lebih serius untuk menangani dampak karhutla.
Menurut Prof. Laksanto, kondisi tersebut membutuhkan respons cepat, terkoordinasi, dan melibatkan pemerintah pusat. Penanganan tidak cukup hanya mengandalkan perubahan cuaca, tetapi harus disertai upaya nyata untuk mengendalikan serta memadamkan titik-titik api.
Asap Masuk Rumah, Warga Terancam Gangguan Pernapasan
Sebelumnya, Didimus Yahuli mengungkapkan bahwa asap akibat kebakaran lahan di Papua Selatan telah menyebar hingga ke permukiman warga di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
Ia menyebut masyarakat mulai mengalami keluhan kesehatan, seperti batuk, sesak napas, dan gejala infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Didimus mengingatkan bahwa apabila kebakaran tidak segera dikendalikan dan hujan belum turun, jumlah masyarakat yang terdampak berpotensi terus bertambah.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah di Papua Selatan dan Papua Pegunungan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan di lapangan.
Penerbangan Terganggu, Distribusi Bahan Pokok Terancam
Dampak karhutla juga dirasakan pada sektor transportasi udara yang menjadi jalur utama mobilitas masyarakat dan pengiriman logistik ke wilayah pegunungan Papua.
Menurut keterangan Didimus yang dikutip dalam pemberitaan tersebut, aktivitas penerbangan di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, dilaporkan terhenti selama tiga hingga lima hari akibat jarak pandang yang tidak aman. Gangguan serupa juga terjadi di kawasan Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
Terhambatnya penerbangan berpotensi mengganggu pasokan bahan pokok karena distribusi barang melalui jalur udara tidak dapat berjalan normal. Jika berlangsung berkepanjangan, keterbatasan persediaan dapat memicu kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.
Selain berdampak pada perekonomian, terputusnya konektivitas udara juga berisiko menghambat mobilitas warga serta penyaluran bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, ketahanan pasokan pangan, dan akses pelayanan dasar.
Pemerintah Pusat Diminta Bergerak Cepat
Didimus Yahuli sebelumnya mendesak pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di wilayah terdampak agar tidak menunda langkah penanganan. Ia meminta strategi pemadaman yang lebih masif dilakukan di wilayah sumber kebakaran, disertai koordinasi lintas daerah.
Ia juga meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar terhadap kondisi masyarakat di Papua Pegunungan yang ikut menanggung dampak kebakaran di wilayah sekitarnya.
Dukungan Prof. Laksanto terhadap usulan peningkatan status bencana tersebut menambah sorotan terhadap perlunya langkah penanganan yang lebih cepat dan terintegrasi.
Penetapan status bencana nasional sendiri memerlukan penilaian dan keputusan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, menurut desakan para pihak yang dikutip dalam pemberitaan ini, prioritas mendesak adalah memastikan titik api segera ditangani, kesehatan masyarakat terlindungi, serta pasokan kebutuhan pokok dan akses transportasi bagi warga tetap terjaga.
About the Author
